Desak Revisi Perpres 3 Desa ke Jakarta

Desak Revisi Perpres 3 Desa ke Jakarta

Monday, 18 February 2008
Porong - Surya-Warga korban lumpur dari tiga desa yang berada di luar peta terdampak lumpur, berangkat ke Jakarta hari ini (Senin, 17/2). Mereka akan menemui para anggota DPR RI agar memperjuangkan perluasan peta terdampak. Tekad warga dari tiga desa, yakni Pejarakan, Besuki, dan Kedungcangkring, Kecamatan Jabon ini tercetus usai bertemu dengan Bupati Win Hendrarso, di Pendapa Delta Wibawa Minggu (17/2).

Pada pertemuan itu Bupati Win tidak dapat menjamin tuntutan warga terkait perluasan peta terdampak. Karena menurut Win untuk merubah Perpres 14/2007 adalah kewenangan presiden.
Namun Win menjelaskan jika menyikapai tuntutan warga itu ia tidak tinggal diam. Bahkan pihaknya sudah mengirim surat ke Dewan Pengarah BPLS terkait perlunya mempertimbangkan perluasan peta terdampak lumpur. “Kalau disuruh menjamin sampai kapan tuntutan warga itu akan dipenuhi, saya tidak berani. Tapi kami terus upayakan dengan mengirim surat ke Dewan Pengarah BPLS,” papar Win.

Ini dilakukan karena Win juga melihat sendiri kondisi terakhir dari wilayah yang berada di luar peta terdampak itu. Menurutnya kondisi kawasan Besuki, Pejarakan, Kedungcangkring, Mindi, dan Kelurahan Siring sebelah barat Jalan Raya Porong dan kawasan lainnya berada di sisi tanggul, sangat rawan terhadap kejadian jika tanggul jebol.

Meski demikian, warga Desa Besuki yang semula memblokir jalan untuk lalu lintas truk muat sirtu dan menghentikan operasional pompa lumpur, kemarin luluh. Mereka membuka kembali jalan truk yang bertugas memperkuat tanggul, sementara tawaran bantuan dari pemkab dan pemprov sebesar Rp 500.000 mereka terima.
Semula warga memaksa meminta wilayah mereka dimasukkan peta terdampak dan menolak bantuan dari pemda itu. Namun mereka kemudian berubah pendirian setelah tahu, tidak mudah tuntutan itu dipenuhi.

Kadiskessos Sidoarjo Muslikh Yasin menjelaskan, pihaknya tetap akan membagikan dana bantuan Rp 500.000 tersebut. “Besok (hari ini, red), bantuan kebersihan akan kami bagikan yang dikoordinir oleh Camat Jabon dan kades setempat,” katanya kemarin.

Kata Muslikh, bantuan kebersihan diberikan kepada warga agar secepatnya rumah dan fasilitas lainnya dapat dibersihkan. “Kami nanti juga akan mengerahkan petugas dari pemkab untuk membantu warga bersih-bersih,” tambahnya.
Kades BeSuki M Siroj mengatakan, ia akan membicarakan hal ini bersama BPD (Badan Perwakilan Desa) dan wakil warga. “Sebab juga ada warga yang mengungsi saat lumpur datang, tapi rumahnya belum terendam,” ujarnya.

Anggota DPR RI dari PKS, Soeripto kemarin juga hadir pada pertemuan dipendapa. Dia mengatakan, pihaknya juga akan ikut mendesak pemerintah untuk merevisi Perpres 14/2007 dan merubah peta terdampak lumpur. “Silakan perwakilan warga datang ke DPR RI agar bisa menyampaikan aspirasi mereka. Tapi kalau tuntutan tidak dipenuhi, silakan melanjutkan aksi blokade. Itu hak warga,” terangnya.

Sepulang dari pendapa, perwakilan warga menyampaikan hasil pertemuan kepada warga lainnya. Saat itu juga warga membuka blokade akses jalan masuk ke tanggul dengan menggunakan dua buldoser. iit