Siaran Pers - Korban Lapindo Masih Diabaikan

Siaran Pers - Korban Lapindo Masih Diabaikan

Ditulis Oleh Redaksi

Saturday, 30 August 2008

Sekitar 25 korban lumpur Lapindo, Sidoarjo, kembali menyambangi Jakarta. Mereka berasal dari desa-desa dalam area peta terdampak menurut Perpres No 14 Tahun 2007, desa-desa dalam area terdampak menurut Perpres No 48 Tahun 2008, maupun desa-desa di luar peta area terdampak. Persisnya, mereka terdiri dari Gerakan Pendukung Perpres No 14 Tahun 2007/Geppres, Perwakilan Warga Perumtas, Gerakan 3 Desa, dan Paguyuban Warga 9 Desa. Perwakilan dari Desa Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo dan Siring, Sidoarjo, yang menggabungkan diri dalam Gerakan Pendukung Perpres No 14/2007 (Geppres) menyatakan bahwa saat ini masa kontrak rumah 2 (dua) tahun telah habis, sehingga telah melewati jatuh tempo pembayaran 80 persen jual-beli tanah dan rumah yang tenggelam, sebagaimana pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres No. 14 tahun 2007. Akan tetapi ternyata, PT Minarak Lapindo Jaya tidak bersedia membayar sisa pembayaran 80 persen, dengan alasan tanah-tanah warga yang bukti kepemilikannya berupa Pethok D, Letter C, atau SK Gogol tidak bisa “di-AJB-kan” (dibuatkan akte jual beli). Sebagaimana lazim di desa-desa tersebut, mayoritas warga, sekitar 14.000 KK, bukti kepemilikan tanah mereka adalah Pethok D, Letter C dan SK Gogol. Sangat sedikit yang memiliki sertifikat hak milik (SHM). Alasan PT MLJ tersebut tidak masuk akal. Sebab, Badan Pertanahan Nasional telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 24 Maret 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Lumpur Sidoarjo yang telah bersertifikat maupun belum bersertifikat. BPN menjelaskan secara rinci mekanisme jual beli untuk tanah bersertifikat hak milik maupun tanah dengan bukti Yasan, Letter C, Pethok D, Gogol. PT MLJ justru memaksakan model cash and resettlement dalam penyelesaian sosial korban lumpur Lapindo. Ini tidak sesuai dengan pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres No 14 tahun 2007. Karena itu, Geppres menolak model cash and resettlement dan tetap berpegang teguh mendukung pelaksanaan Perpres No. 14 Tahun 2007. Geppres menuntut Pemerintah untuk “memaksa PT MLJ agar tunduk kepada Perpres dan menindak tegas atas pembangkangan yang dilakukan”. Berbeda dengan Geppres, korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam Perwakilan Warga Perumtas menyatakan bahwa bahkan sampai hari ini, mereka belum mendapatkan uang muka 20 persen. Mereka mengatakan bahwa, pada 24 April 2007, mereka telah bertemu dengan Presiden, Wakil Presiden, Menko Kesra, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, Dirut Bank Tabungan Negara, Dirut Bank Nasional Indonesia dan Gubernur Jakarta. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembayaran uang muka 20 persen korban lumpur Lapindo di dalam peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 akan dibayarkan mulai tanggal 24 April 2008. Faktanya hingga kini mereka belum mendapatkan uang muka 20 persen, apalagi berkenaan dengan pembayaran sisa 80 persen. Padahal saat ini telah setahun lebih dari waktu yang dijanjikan. Untuk itu PW Perumtas menuntut “realisasi pembayaran seratus persen langsung”. Sedangkan Gerakan 3 Desa yang terdiri dari Desa Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring, menuntut keadilan Pemerintah dalam menangani permasalah sosial di ketiga desa tersebut. Pada Juli 2008 lalu Presiden memang telah mengeluarkan Perpres No. 48 Tahun 2008 yang menetapkan ketiga desa tersebut dalam peta area terdampak. Namun dalam hal mekanisme implementasi, muncul banyak masalah, dan tidak sesuai dengan tuntutan warga. Pertama, sebagian wilayah Desa Besuki, yakni Desa Besuki yang berada di timur bekas jalan tol tidak masuk ke dalam peta area terdampak. Berkaitan dengan hal itu, Gerakan 3 Desa menuntut wilayah Desa Besuki bagian timur untuk “dimasukkan ke dalam peta area terdampak”. Kedua, penentuan harga jual beli aset lahan dan bangunan di wilayah 3 desa (Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring) masih belum jelas. Gerakan 3 Desa menuntut harga itu disesuaikan dengan desa-desa yang masuk wilayah peta area terdampak, yakni tanah sawah 120.000 per meter persegi, tanah kering 1.000.000 per meter persegi, dan bangunan 1.500.000 per meter persegi. Ketiga, disebutkan dalam Perpres No. 48 Tahun 2008 bahwa sisa pembayaran 80 persen aset warga akan dilakukan setelah pelunasan sisa pembayaran 80 persen bagi korban lumpur Lapindo yang menjadi tanggungjawab PT Lapindo Brantas. Bagi Gerakan 3 Desa, pembayaran 80 persen aset mereka tidak ada hubungannya dengan sisa pembayaran korban lumpur Lapindo yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas, sebab menggunakan sumber mata anggaran yang berbeda. Artinya, pelunasan 80 persen untuk ketiga desa tersebut dilakukan tanpa menunggu pelunasan sisa 80 persen bagi korban yang masuk peta terdampak 22 Maret 2007 yang menjadi tanggung jawab Lapindo. Sementara, korban Lapindo yang tergabung dalam Paguyuban Warga 9 Desa yang berasal dari Desa Siring bagian barat, Jatirejo bagian barat, Gedang, Mindi, Glagah Arum, Plumbon, Pamotan, Ketapang, Gempolsari menyatakan bahwa desa-desa tersebut telah terkena dampak luapan lumpur Lapindo berupa munculnya buble gas di mana-mana, penurunan tanah, rusaknya sumber mata air, tergenangnya sebagian wilayah oleh rembesan air yang berasal dari tanggul lumpur Lapindo, maupun bau gas yang menyengat. Paguyuban Warga 9 Desa menyayangkan Pemerintah tidak bertindak cepat dan sigap. Wilayah desa tersebut tidak ditetapkan dalam peta area terdampak, sehingga tidak ada satu pihak pun yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di desa-desa tersebut. Padahal, empat orang warga desa telah meninggal akibat pencemaran gas yang terjadi dan belasan lainnya jatuh sakit. Karena itu, Paguyuban Warga 9 Desa menuntut kepada Pemerintah untuk (1) menetapkan wilayah 9 desa ke dalam peta area terdampak; (2) menggunakan cara Perpres No 14 tahun 2007, yakni dengan melakukan jual-beli lahan di wilayah kami dengan mekanisme 20 persen sebagai uang muka, dan 80 persen sisanya dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun kemudian; (3) jaminan keamanan, keselamatan, dan sosial.

Keistimewaan Bulan Ramadhan dan Doa-doa Pilihan

Keistimewaan Bulan Ramadhan dan Doa-doa Pilihan

Bulan Ramadhan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang besar. Semua amal soleh yang
dilakukan pada bulan ini akan mendapat balasan lebih banyak dan lebih baik. Oleh karena
itu kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal kebajikan dan meninggalkan
kemaksiatan. Diantara keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadhan tersebut, disebutkan
dalam beberapa riwayat:

1. Ramadhan adalah bulan penuh berkah, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka
ditutup dan setan-setan pun dibelenggu. Pada bulan Ramadhan terdapat satu malam yang
nilainya lebih baik dari seribu bulan. Rasulullah SAW bersabda:

قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌمُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فَيْهِ أبْوَابُ الْجَنَّةِ وَيُغْلَقُ فَيْهِ أبْوَابُ
الْجَحِيْمِ وَتُغَلًّ فَيْهَ الشَّيَاطَيْنُ فَيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ ألْفِ شَهْرٍ

Telah datang Bulan Ramadhan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk
berpuasa pada bulan itu, saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup,
para setan diikat dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik
dari seribu bulan. (HR. Ahmad)

2. Allah SWT membebaskan penghuni neraka pada setiap malam bulan Ramadhan. Rasulullah
SAW bersabda:

إذَا كَانَ أوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِرَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا
بَابٌ وَفُتِّحَتْ أبْوَابُ الجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِيْ مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أقْصِرْ
وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ
Jika awal Ramadhan tiba, maka setan-­setan dan jin dibelenggu, pintu-pintu neraka
ditutup, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka, dan
tidak satu pintu pun yang ditutup. Lalu ada seruan (pada bulan Ramadhan); Wahai orang
yang menginginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang yang ingin kejahatan, tahanlah
dirimu. Pada setiap malam Allah SWT memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka.
(HR Tirmidzi)

3. Puasa bulan Ramadhan adalah sebagai penebus dosa hingga datangnya bulan Ramadhan
berikutya. Rasulullah SAW bersabda:

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَاُن إلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاةٌ مَا بَيْنَهُنَّ إذَاجْتَنَبَ اْلكَبَائِرَ

Jarak antara shalat lima waktu, shalat jum’at dengan jum’at berikutnya dan puasa
Ramadhan dengan Ramadhan berikutnya merupakan penebus dosa-­dosa yang ada diantaranya,
apabila tidak melakukan dosa besar. (HR Muslim)

4. Puasa Ramadhan bisa menebus dosa-dosa yang telah lewat, dengan syarat puasanya
ikhlas. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيْمَا نًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Barangsiapa berpuasa dibulan Ramadhan karena Iman dan mengharap pahala dari Allah maka
akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. (HR Bukhari dan Muslim)

5. Barangsiapa memberi buka orang yang puasa maka mendapat pahala sebanyak pahala orang
puasa tersebut.

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أجْرِ الصَّا ئِمِ لَا يَنْقُصَ مِنْ أجْرِ الصَّائِمِ شَيْئٌ

Barangsiapa memberi perbukaan (makanan atau minuman) kepada orang yang berpuasa, maka
dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi
sedikitpun pahala orang yang berpuasa tersebut. (HR Ahmad)

6. Sedekah yang paling baik adalah pada bulan Ramadhan.

أيُّ الصَّدَقَةِ أفْضَلُ؟ قَالَ صَدَقَةٌ فَيْ رَمَضَانَ

Rasulullah SAW pemah ditanya; Sedekah apakah yang paling mulia? Beliau menjawab: “Yaitu
sedekah dibulan Ramadhan.” (HR Tirmidzi)

7. Orang yang banyak beribadah (menghidupkan) bulan Ramadhan, maka dosa-­dosanya
diampuni oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيْمَا نًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Barangsiapa beribadah (menghidupkan) bulan Ramadhan dengan iman dan mengharap pahala,
maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR Bukhari dan Muslim)

8. Doa orang yang berpuasa adalah mustajab Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ ؛دَعْوَةُ الصَّائِمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ

Ada tiga macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang puasa, doa musafir dan doa
orang yang teraniaya. (HR Baihaqi)

9. Puasa dan ِAl-Qur’an yang dibaca pada malam Ramadhan akan memberi syafaat kepada orang
yang mengerjakannya kelak dihari kiamat. Rasulullah SAW bersabda:

اَلصُّيَامُ وَاْلقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ يَقُوْلُ اَلصِّيَامُ أيْ رَبِّ مَنَعْتُهُُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتَ بِالنَّهَارِ
فَشَفِّعْنِى فَيْهِ وَيَقُوْلُ اْلقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِالَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ قَالَ فَيُشَفِّعَانِ

Puasa dan Al-Qur’an akan memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat. Puasa
berkata: “Ya Rabbi, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari”, ِAl-Qur’ an juga
berkata: “Aku mencegahnya dari tidur dimalam hari, maka kami mohon syafaat buat dia.”
Beliau bersabda: “Maka keduanya dibolehkan memberi syafaat.” (HR Ahmad)

10. Orang yang melaksanakan Umrah pada bulan Ramadhan maka mendapat pahala seperti
melakukan Haji. Rasulullah SAW bersabda:

فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيْ رَمَضَانَ حَجَّةٌ

Sesungguhnya umrah dibulan Ramadhan sama dengan pahala haji. (HR Bukhari)

Doa-Doa Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan adalah bulan mulia, penuh berkah dan mustajab, maka kita sangat
dianjurkan banyak berdoa. Diantara doa-doa penting dibaca pada bulan Ramadhan adalah:

1. Doa Bulan Rajab dan Sya'ban Menyambut Ramadhan:

اَللَّهُمَّ باَرِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْناَ رَمَضَانَ

"Ya Allah, berkahilah kami dibulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami dengan bulan
Ramadhan." (HR Ahmad)

2. Doa Lailatul Qadr:

اَللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فاَعْفُ عَنَّا

Ya Allah, Sesungguhnya Engkau Dzat Maha Pengampun lagi Maha Pemurah, senang pada
ampunan, maka ampunilah kami, wahai Dzat yang Maha Pemurah. (HR Tirmidzi)

3. Doa Shalat Witir:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّْوْسِ

Maha Suci Engkau penguasa yang memiliki kesucian. (HR Nasai)

سُبُّوْحٌ قُدُّْوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوْحِ

Maha Suci Engkau Dzat yang memiliki kesucian, Tuhannya para Malaikat dan Ruh. (HR
Daruquthni)

4. Menjelang Berbuka Sebaiknya Membaca doa:

أشْهَدُ أنْ لاَإلَهَ إلاَّ اللهُ أسْتَغْفِرُ اللهُ أسْألُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

Saya bersaksi tidak ada Tuhan Selain Allah, Saya mohon ampun kepada Allah, Saya mohon
Ridha-Mu, Surga­Mu dan selamatkanlah saya dari neraka." Mu dan selamatkanlah saya dari
neraka.

5. Doa Buka Puasa

اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أفْطَرْتُ ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتْ العُرُوْقُ وَثَبَتَ اْلأجْرُ إنْ شَاءَ اللهُ

Ya Allah, Aku berpuasa hanya untuk-­Mu dan dengan rizki-Mu aku berbuka. Hilanglah rasa
haus, tenggorakan menjadz basah, semoga pahala ditetapkan, insya Allah." (HR Abu Dawud)

6. Jika Berbuka di Tempat Saudara dianjurkan mengucapkan:

أفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ اْلأبْرَارَ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلاَئْكَةُ

Telah berbuka di tempatmu orang-orang yang puasa. Orang-orang baik memakan makanan
kalian, dan para malaikat mendoakan kalian." (HR Abu Dawud)

KH A Nuril Huda
Ketua PP Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)

19 Tanda Gagal Ramadhan

19 Tanda Gagal Ramadhan

(dikutip dari Hidayatullah.com,

blog.jashtis.org/tarbiyah/ )

Di bulan Ramadhan, pintu neraka ditutup dan pintu syurga dibuka lebar-lebar. Namun banyak orang gagal mendapatkan kemuliaannya. Di bawah ini kiat-Kiat menghindarinya gagalnya Ramadhan

1. Kurang melakukan persiapan di bulan Sya’ban.

Misalnya, tidak tumbuh keinginan melatih bangun malam dengan shalat tahajjud. Begitupun tidak melakukan puasa sunnah Sya’ban, sebagaimana telah disunnahkan Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Dalam hadits Bukhari dan Muslim, dari Aisyah Radhiallaahu ‘anha berkata,

”Saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadhan, dan saya tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa selain di bulan Sya’ban.”

2. Gampang mengulur shalat fardhu.

“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan kecuali orang-orang yang bertaubat dan beramal shalih.” (Maryam: 59) http://ccc.1asphost.com/assalamtafsir/Alquran_Tafsir.asp?SuratKe=19&No=59#59

“Celakalah bagi orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dalam shalatnya.” (Al-Ma’un: 4-5) http://ccc.1asphost.com/assalamquran/Alquran_Surah.asp?SuratKe=107&No=4#4

Menurut Sa’id bin Musayyab, yang dimaksud dengan tarkush-shalat (meninggalkan shalat) ialah tidak segera mendirikan shalat tepat pada waktunya. Misalnya menjalankan shalat zhuhur menjelang waktu ashar, ashar menjelang maghrib, shalat maghrib menjelang isya, shalat isya menjelang waktu subuh serta tidak segera shalat subuh hingga terbit matahari. Orang yang bershiyam Ramadhan sangat disiplin menjaga waktu shalat, karena nilainya setara dengan 70 kali shalat fardhu di bulan lain.

Artikel: http://ccc.1asphost.com/assalam/sholat/Wajib%20Sholat%20Berjamaah.asp

http://ccc.1asphost.com/assalam/sholat/Peringatan%20Meninggalkan%20Shalat.asp

http://ccc.1asphost.com/assalam/sholat/Keutamaan%20Shalat.asp

3. Malas menjalankan ibadah-ibadah sunnah.

Termasuk di dalamnya menjalankan ibadah shalatul-lail. Mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah merupakan ciri orang yang shalih.

“Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu’ kepada Kami.” (Al-Anbiya:90)

“Dan hamba-Ku masih mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah, sampai Aku mencintainya.” (Hadits Qudsi)

4. Kikir dan rakus pada harta benda.

Takut rugi jika mengeluarkan banyak infaq dan shadaqah adalah tandanya. Salah satu sasaran utama shiyam agar manusia mampu mengendalikan sifat rakus pada makan minum maupun pada harta benda, karena ia termasuk sifat kehewanan (Bahimiyah). Cinta dunia serta gelimang kemewahan hidup sering membuat manusia lupa akan tujuan hidup sesungguhnya.

Mendekat kepada Allah Subhaanahu wa ta’ala, akan menguatkan sifat utama kemanusiaan (Insaniyah).

5. Malas membaca Al-Qur’an.

Ramadhan juga disebut Syahrul Qur’an, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an. Orang-orang shalih di masa lalu menghabiskan waktunya baik siang maupun malam Ramadhan untuk membaca Al-Qur’an.

“Ibadah ummatku yang paling utama adalah pembacaan Al-Qur’an.” (HR Baihaqi) “Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al Quran dan mengajarkannya“.(HR Bukhari)

Ramadhan adalah saat yang tepat untuk menimba dan menggali sebanyak mungkin kemuliaan Al-Qur’an sebagai petunjuk hidup. Kebiasaan baik ini harus nampak berlanjut setelah Ramadhan pergi, sebagai tanda keberhasilan latihan di bulan suci.

Al-Qur’an Online + (Murottal-Tafsir-Asbabun Nuzul) http://ccc.1asphost.com/assalamquran/

6. Mudah mengumbar amarah.

Ramadhan adalah bulan kekuatan. Nabi Saw bersabda: “Orang kuat bukanlah orang yang selalu menang ketika berkelahi. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai diri ketika marah.”

Dalam hadits lain beliau bersabda: “Puasa itu perisai diri, apabila salah seorang dari kamu berpuasa maka janganlah ia berkata keji dan jangan membodohkan diri. Jika ada seseorang memerangimu atau mengumpatmu, maka katakanlah sesesungguhnya saya sedang berpuasa.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

7. Gemar bicara sia-sia dan dusta.

“Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta perbuatan Az-Zur, maka Allah tidak membutuhkan perbuatan orang yang tidak bersopan santun, maka tiada hajat bagi Allah padahal dia meninggalkan makan dan minumnya.” (HR Bukhari dari Abu Hurairah)

Kesempatan Ramadhan adalah peluang bagi kita untuk mengatur dan melatih lidah supaya senantiasa berkata yang baik-baik. Umar ibn Khattab Ra berkata: “Puasa ini bukanlah hanya menahan diri dari makan dan minum saja, akan tetapi juga dari dusta, dari perbuatan yang salah dan tutur kata yang sia-sia.” (Al Muhalla VI: 178) Ciri orang gagal memetik buah Ramadhan kerap berkata di belakang hatinya. Kalimat-kalimatnya tidak ditimbang secara masak: “Bicara dulu baru berpikir, bukan sebaliknya, berpikir dulu, disaring, baru diucapkan.”

8. Memutuskan tali silaturrahim.

Ketika menyambut datangnya Ramadhan Rasulullah Saw bersabda: “…Barangsiapa menyambung tali persaudaraan (silaturrahim) di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmat-Nya. Barang siapa memutuskan kekeluargaan di bulan ini, Allah akan memutuskan rahmat-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya…” Puasa mendidik pribadi-pribadi untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang dan tali cinta.

Pelaku shiyam jiwanya dibersihkan dari kekerasan hati dan kesombongan, diganti dengan perangai yang lembut, halus dan tawadhu. Apabila ada atau tidak adanya Ramadhan tidak memperkuat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan, itu tanda kegagalan.

9. Menyia-nyiakan waktu.

Al-Qur’an mendokumentasikan dialog Allah Swt dengan orang-orang yang menghabiskan waktu mereka untuk bermain-main.

“Allah bertanya: ‘ Berapa tahunkan lamanya kamu tinggal di bumi?’

Mereka menjawab: ‘Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung.’

Allah berfirman: ‘Kamu tidak tingal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. “Maka apakah kamu mengira sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang sebenarnya; tidak Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang mempunyai ‘Arsy yang mulia.” (Al-Mu’minun: 112-116)

Termasuk gagal dalam ber-Ramadhan orang yang lalai atas karunia waktu dengan melakukan perbuatan sia-sia, kemaksiatan, dan hura-hura. Disiplin waktu selama Ramadhan semestinya membekas kuat dalam bentuk cinta ketertiban dan keteraturan.

10. Labil dalam menjalani hidup.

Labil alias perasaan gamang, khawatir, risau, serta gelisah dalam menjalani hidup juga tanda gagal Ramadhan. Pesan Rasulullah Saw:

“Sesungguhnya telah datang bulan Ramadhan yang penuh berkah. Allah telah memfardhukan atas kamu berpuasa di dalamnya. Dibuka semua pintu surga, dikunci semua pintu neraka dan dibelenggu segala syetan. Di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa tiada diberikan kebajikan malam itu, maka sungguh tidak diberikan kebajikan atasnya.” (HR Ahmad, Nasa’i, Baihaqi dari Abu Hurairah)

Bila seseorang meraih berkah bulan suci ini, jiwanya mantap, hatinya tenteram, perasaannya tenang dalam menghadapi keadaan apapun.

11. Tidak bersemangat mensyiarkan Islam.

Salah satu ciri utama alumnus Ramadhan yang berhasil ialah tingkat taqwa yang meroket. Dan setiap orang yang ketaqwaannya semakin kuat ialah semangat mensyiarkan Islam. Berbagai kegiatan ‘amar ma’ruf nahiy munkar dilakukannya, karena ia ingin sebanyak mungkin orang merasakan kelezatan iman sebagaimana dirinya. Jika semangat ini tak ada, gagal lah Ramadhan seseorang.

12. Khianat terhadap amanah.

Shiyam adalah amanah Allah yang harus dipelihara (dikerjakan) dan selanjutnya dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya kelak.

Shiyam itu ibarat utang yang harus ditunaikan secara rahasia kepada Allah. Orang yang terbiasa memenuhi amanah dalam ibadah sir (rahasia) tentu akan lebih menepati amanahnya terhadap orang lain, baik yang bersifat rahasia maupun yang nyata. Sebaliknya orang yang gagal Ramadhan mudah mengkhianati amanah, baik dari Allah maupun dari manusia.

13. Rendah motivasi hidup berjama’ah.

Frekuensi shalat berjama’ah di masjid meningkat tajam selama Ramadhan. Selain itu, lapar dan haus menajamkan jiwa sosial dan empati terhadap kesusahan sesama manusia, khususnya sesama Muslim. Allah mencintai hamba-hamba-Nya yang berjuang secara berjama’ah, yang saling menguatkan.

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam saatu barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh.” (Ash-Shaf: 4) Ramadhan seharusnya menguatkan motivasi untuk hidup berjama’ah.

Artikel tambahan: http://ccc.1asphost.com/assalam/Gerakan%20Islam%20Wajib%20Bersatu.asp

14. Tinggi ketergantungannya pada makhluk.

Hawa nafsu dan syahwat yang digembleng habis-habisan selama bulan Ramadhan merupakan pintu utama ketergantungan manusia pada sesama makhluk. Jika jiwa seseorang berhasil merdeka dari kedua mitra syetan itu setelah Ramadhan, maka yang mengendalikan dirinya adalah fikrah dan akhlaq. Orang yang tunduk dan taat kepada Allah lebih mulia dari mereka yang tunduk kepada makhluk.

15. Malas membela dan menegakkan kebenaran.

Sejumlah peperangan dilakukan kaum Muslimin melawan tentara-tentara kafir berlangsung di bulan Ramadhan. Kemenangan Badar yang spektakuler itu dan penaklukan Makkah (Futuh Makkah) terjadi di bulan Ramadhan. Di tengah gelombang kebathilan dan kemungkaran yang semakin berani unjuk gigi, para alumni akademi Ramadhan seharusnya semakin gigih dan strategis dalam membela dan menegakkan kebenaran. Jika bulan suci ini tidak memberi bekal perjuangan baru yang bernilai spektakuler, maka kemungkinan besar ia telah meninggalkan kita sebagai pecundang.

16. Tidak mencintai kaum dhuafa.

Syahru Rahmah, Bulan Kasih Sayang adalah nama lain Ramadhan, karena di bulan ini Allah melimpahi hamba-hamba-Nya dengan kasih sayang ekstra. Shiyam Ramadhan menanam benih kasih sayang terhadap orang-orang yang paling lemah di kalangan masyarakat. Faqir miskin, anak-anak yatim dan mereka yang hidup dalam kemelaratan. Rasa cinta kita terhadap mereka seharusnya bertambah. Jika cinta jenis ini tidak bertambah sesudah bulan suci ini, berarti Anda perlu segera instrospeksi. http://ccc.1asphost.com/assalamtafsir/Alquran_Surah.asp?SuratKe=107&No=1#1

17. Salah dalam memaknai akhir Ramadhan.

Khalifah Umar ibn Abdul Aziz memerintahkan seluruh rakyatnya supaya mengakhiri puasa dengan memperbanyak istighfar dan memberikan sadaqah, karena istighfar dan sadaqah dapat menambal yang robek-robek atau yang pecah-pecah dari puasa. Menginjak hari-hari berlalunya Ramadhan, mestinya kita semakin sering melakukan muhasabah (introspeksi) diri.

“Wahai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Hasyr: 18 )

18. Sibuk mempersiapkan Lebaran.

Kebanyakan orang semakin disibukkan oleh urusan lahir dan logistik menjelah Iedul Fitri. Banyak yang lupa bahwa 10 malam terakhir merupakan saat-saat genting yang menentukan nilai akhir kita di mata Allah dalam bulan mulia ini. Menjadi pemenang sejati atau pecundang sejati.

Konsentrasi pikiran telah bergeser dari semangat beribadah, kepada luapan kesenangan merayakan Idul Fitri dengan berbagai kegiatan, akibatnya lupa seharusnya sedih akan berpisah dengan bulan mulia ini.

19. Idul Fitri dianggap hari kebebasan.

Secara harfiah makna Idul Fitri berarti “hari kembali ke fitrah”. Namun kebanyakan orang memandang Iedul Fitri laksana hari dibebaskannya mereka dari “penjara” Ramadhan. Akibatnya, hanya beberapa saat setelah Ramadhan meninggalkannya, ucapan dan tindakannya kembali cenderung tak terkendali, syahwat dan birahi diumbar sebanyak-banyaknya. Mereka lupa bahwa Iedul Fitri seharusnya menjadi hari di mana tekad baru dipancangkan untuk menjalankan peran khalifah dan abdi Allah secara lebih profesional.

Kesadaran penuh akan kehidupan dunia yang berdimensi akhirat harus berada pada puncaknya saat Iedul Fitri, dan bukan sebaliknya.

Dampak Pembuangan Lumpur Lapindo Kali Porong Memprihatinkan

Dampak Pembuangan Lumpur Lapindo Kali Porong Memprihatinkan

Thursday, 28 August 2008
Sidoarjo - Surya-Kondisi Kali Porong kini sangat memprihatinkan dan dangkal, akibat adanya endapan lumpur yang diakibatkan pembuangan lumpur panas Lapindo selama ini. Ironisnya, BPLS malah belum bisa menarget kapan normalisasi Kali Porong dapat diselesaikan.
“Kalau untuk target kapan selesainya, tidak bisa ditarget. Sebab bencana lumpur panas ini, penanganannya lain dengan bencana lainnya,” terang Deputi Bidang Infrastruktur BPLS Ir Karyadi Dip HE, usai meninjau kondisi Kali Porong, Rabu (27/8).

Yang hanya bisa dilakukan BPLS, kata Karyadi, melakukan pengerukan endapan lumpur di Kali Porong yang selanjutnya ditampung di spoil bank (tempat penampungan) berupa lahan tambak yang tidak produktif di sepanjang Kali Porong.

Dampak lain terjadinya pendangkalan Kali Porong, langsung dirasakan Abdul Wahab, 45, warga Desa Tanjungsari Kecamatan Jabon, Pemilik perahu tambang yang setiap hari melayani rute melintasi Kali Porong mengaku, sejak terjadinya endapan pendapatannya menurun drastis.

Bahkan untuk bisa bekerja, ia terpaksa harus menunggu air pasang karena saat air surut, perahunya pasti kandas di endapan lumpur. “Pendapatan saya anjlok sampai 50 persen,” ujar pria yang sudah 20 tahun menjadi tukang tambang.

Selain Karyadi, pejabat BPLS yang ikut menyusuri Kali Porong adalah Kepala BPLS Sunarso, Wakil Kepala Dr Ir Hardi Prasetyo, Sekretaris Utama Ir Adi Sarwoko dan Deputi Bidang Sosial Ir Sutjahjono Soejitno.
Dengan menggunakan perahu, rombongan juga melihat persiapan spoil bank yang berada di muara Kali Porong. Rencananya endapan lumpur panas yang sudah terbawa arus Kali Porong hingga muara itu, akan dikeruk dan ditampung pada sebuah pulau yang berada di muara Kali Porong.
Dari lima eskaponton, dan dua kapal keruk yang kini beroperasi melakukan normalisasi di Kali Porong, diharapkan sebelum datangnya musim hujan sudah selesai melakukan pengerukan dan mengalirkan lumpur ke laut. “Mudah-mudahan bisa selesai sebelum musim hujan,” ujar Karyadi. iit

Akses Penanggulan Diblokade, Sehari Diguncang Dua Demo

Tuesday, 26 August 2008

Sidoarjo - Surya-Dalam sehari, Senin (25/8), Sidoarjo diguncang dua aksi demo yang melibatkan banyak massa. Aksi pertama, melibatkan ribuan warga korban lumpur dari 14 desa yang menuntut cash and carry. Bahkan, aksi yang tergabung dalam Geppres (Gerakan Pendukung Perpres) itu, menutup seluruh akses menunju pusat semburan. Akibatnya seluruh aktifitas penanggulan kemarin lumpuh. Aksi dilakukan warga sejak pagi, dengan menduduki enam titik lokasi yang digunakan sebagai akses aktifitas penanggulan. Ke enam titik tersebut terletak di Desa Ketapang Demak, Ketapang Keres, Renokenongo, Besuki, Mindi dan Pejarakan. “Kami menutup enam pintu masuk ke lokasi penanggulan, sampai pembayaran 80 persen dibayar. Selama belum dibayar, kami tidak akan membuka blokade,” ancam Heri, salah satu warga Desa Kedungbendo, di lokasi pintu masuk Ketapang Keres Desa Kedungbendo. Untuk menjaga agar blokade tidak dibuka petugas, warga sebagian terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak, sengaja membuat tenda dari terpal dan bambu untuk berteduh. Mereka juga sengaja memasang poster dan spanduk, di antara tenda dan palang lintasan KA. Humas BPLS, Akhmad Zulkarnain, mengatakan akibat aksi warga penanggulan terhenti. Padahal, lumpur yang berada di tanggul utama (tanggul cincin) ketinggiannya hampir mencapai bibir tanggul yang paling atas. “Posisi lumpur sekarang tinggal sekitar 30 sm dengan bibir tanggul,” jelas Zulkarnain. Pihaknya khwatir, jika tidak dilakukan penguatan dan peninggian tanggul maka akan terjadi luberan lumpur panas. Karena saat ini, pembuangan lumpur di Kali Porong juga tidak ada aktifitas dan lumpur dialirkan ke kolam penampungan di Utara pusat semburan. Sementara itu, ribuan buruh PT Arta Glory Buana Kecamatan Candi, memblokade Jalan Raya Gelam karena gaji mereka selama tiga bulan belum diberikan manajemen perusahaan garmen tersebut. Sebelumnya, para buruh sudah berkumpul di depan pabrik. Mereka sengaja tidak masuk pabrik, tetapi menutup separuh bahu jalan Raya Candi yang mengakibatkan arus lalulintas sedikit terganggu. Priyadi, salah satu pengurus serikat pekerja setempat mengatakan, aksi ini adalah puncak kekesalan buruh. “Ada beberapa tuntutan kami, upah berjalan dan lembur yang belum terbayar, serta tunjangan makan di atas tiga jam,” katanya. Karena bahu jalan tertutup, arus lalu lintas dari Sidoarjo ke arah Malang terpaksa dibelokkan melalui Pasar Larangan menuju jalur alternatif lewat Wonoayu. Setelah 30 menit beraksi, para buruh bersedia masuk pabrik untuk melakukan pembicaraan dengan manajemen. Rencananya, buruh ini akan menggelar aksi lagi di DPRD Sidoarjo. “Kami akan terus melakukan aksi, sampai tuntutan kami dipenuhi,” ujar salah satu buruh yang mengaku sudah 16 tahun bekerja di pabrik garmen itu. iit

Harus Kemana Lumpur Dibuang ?

Harus Kemana Lumpur Dibuang ?

Ditulis Oleh ttk

Senin, 25 Agustus 2008

Sidoarjo, Debit lumpur yang keluar dari Pusat semburan 100 ribu m3/hari membuat BPLS kebingung untuk mengalirkan lumpur, Apalagi setelah pipa pengaliran lumpur ditutup oleh warga. Kini lumpur dialirkan ke kolam penampungan disebelah utara. Namun, pengaliran lumpur ke utara dianggap berbahaya sebab daya tampung kolam terbatas. Humas BPLS Ahmad Zulkaenaen mengakui bahwa kolam dikawasan tersebut sudah penuh dan berbatasan dengan rumah warga. Disisi utara tersebut ada empat kolampenampungan lumpur antara lain kolam Ketapang, Siring, Tas 1 dan Glagaharum yang masing-masing sudah terisi penuh. Dengan keluasan kolam penampungan 110 H, Zulkarnaen memperkirakan daya tampung kolam hanya 21 hari-an. Idealnya pada musim penghujan nanti lumpur dialirkan ke Kali Porong, sebab saat itu aliran kali tersebut deras sehingga lumpur mudah hanyut besama air. Kenyataannya di musim kemarau ini, pembuangan ke kali Porong makin sulit. Pasalnya aliran kali kecil jadi susah menhanyutkan lumpur, sebaliknya dialirkan ke kolam penampungan sudah mendekati penuh. “Permukaan lumpur pada tanggul rata-rata 1 meteran jadi mepet bibir tanggul,” terang Achmad zulkarnaen, Humas BPLS. Lanjut, zukarnaen menjelaskan masiih ada alternatif yang bisa dilakukan. Yaitu pengaliran lumpur ke kawasan Renokenonggo memiliki 70 hektar. Namun tanggul disana belum terbangun sepenuhnya. Penyebanya masih banyak warga yang belum menerima ganti rugi dari PT. Lapindo . Untuk itu pihaknya meminta PT. Lapindo segera menyelesaikan jua beli warga, jika jual beli sudah terbayar maka warga bisa pindah dan pengerjaan tanggul bisa segera dilakukan. “Semua ini demi kepentingan dan keselamatan bersama,” tutur Achmad zulkarnaen.

Akses Jalan ke Tanggul Diblokir Warga

Akses Jalan ke Tanggul Diblokir Warga
Ditulis Oleh ttk
Senin, 25 Agustus 2008

Sidoarjo - Ratusan korban lumpur melakukan aksi pemblokiran di sejumlah titik akses masuk intensitas sirtu perbaikan tanggul material menuju pusat semburan.

Warga juga melakukan pemblokiran di akses masuk Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin selain itu warga juga memblokir di Ketapang Demak. Diantara titik yang diblokir warga yaitu dengan cara menggelar berbagai spanduk dan tuntutan dan tenda diantaranya terlihat di pintu masuk desa Siring.

Heri Iswandi salah satu korlap aksi gerakan bersama pendukung perpres menjelaskan aksi warga ini menuntut percepatan pelunasan 80 persen segera di lakukan.
Pasalnya saat ini telah jatuh tempo pembayaran sisa uang muka yang diterima 2 tahun lalu. "Kontrakan rumah selama 2 tahun sudah habis waktunya dan kami tidak punya tempat tinggal lagi. Warga meminta 80 persen segera dicairkan," kata Heri, Senin (25/08/2008).

Jika tidak segera dicairkan warga mengancam akan melakukan penutupan di sejumlah akses masuk selain itu akan mendirikan tenda-tenda di atas tanggul.
"Pihak BLS dilarang melakukan penanggulan sebelum 80 persen diterima warga untuk membayar cash and carry bukan mingikuti cash and resetlement," imbuh Heri Iswandi.

Endapan Lumpur Meninggi

Endapan Lumpur Meninggi

Friday, 22 August 2008

Sidoarjo - Surya-Warga di 15 desa yang tinggal di sepanjang Kali Porong resah menyusul tingginya endapan lumpur yang sudah mencapai permukaan air. Akibatnya air dari hulu tidak dapat mengalir, sehingga rawan banjir. Pantauan di lapangan, endapan lumpur tampak menutup permukaan sungai di sebelah Timur jembatan eks tol Porong - Gempol. Bahkan di sejumlah titik tanggul Kali Porong, juga terjadi rembesan air disebabkan air tidak bisa mengalir ke muara. Warga meminta, agar BPLS menghentikan pembuangan lumpur ke Kali Porong hingga dilakukan normalisasi dulu. Bahkan warga sudah menutup paksa tempat pembuangan lumpur, Rabu (20/8). ”Kami minta agar pembuangan lumpur ke Kali Porong dihentikan,” kata Sujarwo, Kepala Desa Kupang Kecamatan Jabon, Kamis (21/8). Menurut Sujarwo, 11 desa yang berada di sisi Selatan Kali Porong kini terancam banjir jika tidak segera dilakukan normalisasi. Desa itu adalah Kedungcangkring, Dukuhsari, Jemirahan, Pangreh, Trompo Asri, Balongtani, Kupang, Kedungrejo, Semambung, Kalisogo dan Desa Kedungpandan di Kecamatan Porong. Serta Desa Pejarakan, Besuki, Keboguyang dan Desa Permisan di Kecamatan Jabon. Humas BPLS, Achmad Zulkarnain, mengatakan untuk sementara pihaknya menghentikan seluruh aktifitas pembuangan lumpur ke Kali Porong. Selain itu, pihaknya juga melakukan pengerukan endapan lumpur dengan mengerahkan dua eskaponton di Kali Porong. “Karena pembuangan lumpur dihentikan, kami mengalirkan lumpur dari pusat semburan ke pond (kolam penampungan, red) di sisi Utara pusat semburan,” ujarnya. iit

Pompa berhenti, Aktifkan Overflow

Pompa berhenti, Aktifkan Overflow

Ditulis Oleh dad

Kamis, 21 Agustus 2008

Sidoarjo- Akibat kondisi endapan lumpur di sungai Porong menebal dan hampir menutup badan sungai, pemompaan lumpur untuk sementara diberhentikan. Untuk mengatasi agar lumpur tidak menumpuk dikolam penampungan, kini lumpur dialirkan melalui overflow. Saluran overflow dibuat di tanggul cincin titi 44 dengan membuka tanggul selebar 10 meter dan memasang 4 unit pipa untuk mengalirkan lumpur dari pusat semburan. “Bagaimanpun juga lumpur harus dialirkan, dan tidak boleh dibiarkan tertampung karena tanggul rawan subsidence, dan sangat mungkin tanggul akan jebol jika lumpur tidak dialirkan,” terang salah seorang petugas saat meninjau kegiatan pemompaan di section 41. Dengan dibukanya saluran overflow ini maka lumpur mengalir ke utara dengan deras. “Untuk sementara lumpur dialirkan ke utara, sampai pompa-pompa di timur dan selatan bisa dioperasikan kembali dengan catatan sungai porong bisa menampung lumpur kembali,” terang petugas. Dari pantauan lapangan, 4 unit pipa outlet pembuangan dari section 41 tergenang lumpur sehingga sangat tidak mungkin jika lumpur dipaksakan dibuang melewati pipa-pipa ini, meski demikian masih ada 1 unit pipa yang belum tergenang tetapi tidak dioperasikan Sedangkan di lokasi Kali Porong, 2 unit alat berat excavaponton long arm dikerahkan BPLS untuk melakukan pengerukan sedimentasi yang hampir menutup sungai. “Kita akan maksimalkan pengerukan ini agar upaya pengaliran lumpur kembali lancer,” terang petugas, BPLS belum bisa melakukan penggelontoran dengan air di sungai karena debit yang kali Porong yang kecil.

Siring Sudah Tak Layak Huni

Siring Sudah Tak Layak Huni

Ditulis Oleh ty

Kamis, 21 Agustus 2008

Sidoarjo – Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengakui, kondisi Kelurahan Siring bagian barat, Kecamatan Porong, memang berbahaya. Terutama semenjak terbakarnya semburan gas di Desa Siring (19/8). “Kondisi Desa Siring bagian barat memang tidak aman,” terang Achmad Zulkarnain, Humas BPLS. Terkait keadaan ini, maka diperlukan segera tindakan evakuasi segera bagi warga di Desa Siring. “Desa Siring dalam keadaan rawan menyusul terbakarnya semburan gas kemarin (19/8). Tidak usah berfikir panjang lagi, BPLS harus segera mengevakuasi dan jangan menunggu hingga ada korban jatuh,” kata Jalaluddin Alham, Pengarah Panitia Khusus lumpur DPRD Sidoarjo yang juga Wakil Ketua DPRD Sidoarjo. Di sisi lain, pihak BPLS mengatakan, wewenang dan kebijakan sepenuhnya terkait dengan evakuasi warga di tangan Presiden atau pemerintah pusat. BPLS hanya sebagai pelaksana di lapangan setelah kebijakan keluar. “Mungkin saat ini sedang dirumuskan kebijakan menyangkut Siring dan sekitarnya,” terang Achmad Zulkarnain.

Endapan Lumpur Meninggi

Endapan Lumpur Meninggi

Friday, 22 August 2008
Sidoarjo - Surya-Warga di 15 desa yang tinggal di sepanjang Kali Porong resah menyusul tingginya endapan lumpur yang sudah mencapai permukaan air. Akibatnya air dari hulu tidak dapat mengalir, sehingga rawan banjir. Pantauan di lapangan, endapan lumpur tampak menutup permukaan sungai di sebelah Timur jembatan eks tol Porong - Gempol. Bahkan di sejumlah titik tanggul Kali Porong, juga terjadi rembesan air disebabkan air tidak bisa mengalir ke muara.

Warga meminta, agar BPLS menghentikan pembuangan lumpur ke Kali Porong hingga dilakukan normalisasi dulu. Bahkan warga sudah menutup paksa tempat pembuangan lumpur, Rabu (20/8). ”Kami minta agar pembuangan lumpur ke Kali Porong dihentikan,” kata Sujarwo, Kepala Desa Kupang Kecamatan Jabon, Kamis (21/8).

Menurut Sujarwo, 11 desa yang berada di sisi Selatan Kali Porong kini terancam banjir jika tidak segera dilakukan normalisasi. Desa itu adalah Kedungcangkring, Dukuhsari, Jemirahan, Pangreh, Trompo Asri, Balongtani, Kupang, Kedungrejo, Semambung, Kalisogo dan Desa Kedungpandan di Kecamatan Porong. Serta Desa Pejarakan, Besuki, Keboguyang dan Desa Permisan di Kecamatan Jabon.

Humas BPLS, Achmad Zulkarnain, mengatakan untuk sementara pihaknya menghentikan seluruh aktifitas pembuangan lumpur ke Kali Porong. Selain itu, pihaknya juga melakukan pengerukan endapan lumpur dengan mengerahkan dua eskaponton di Kali Porong.
“Karena pembuangan lumpur dihentikan, kami mengalirkan lumpur dari pusat semburan ke pond (kolam penampungan, red) di sisi Utara pusat semburan,” ujarnya. iit

Warga Tolak Padamkan Semburan Api

Warga Tolak Padamkan Semburan Api

Wednesday, 20 August 2008

Sidoarjo - Surya-Warga Desa Siring Barat RT3/RW1 Kecamatan Porong, dikagetkan dengan munculnya semburan api di tempat semburan liar, tepatnya di Jl Flamboyan, Selasa (19/8) pagi. Namun warga melarang BPLS atau petugas lainnya, memadamkan semburan api tersebut. Sebab, agar pemerintah tahu kalau kawasan Siring Barat memang sudah tidak layak dihuni manusia. Bambang Kuswanto, koordinator warga Desa Siring Barat menuntut agar BPLS bertanggungjawab terhadap kejadian ini. Menurutnya, kondisi lingkungan dan munculnya semburan liar di kawasan Desa Siring Barat ini sudah cukup membuat warga resah. Sebab selain semburan liar, saat ini banyak rumah warga mengalami retak-retak. “Kami sudah sangat resah dengan banyaknya semburan liar, sekarang malah menyemburkan api,” tambahnya. Ny Asih salah satu warga Siring Barat, mengatakan ia dan keluarganya resah dengan semburan liar yang memunculkan api tersebut. Jika tidak ada penanganan dan respon dari pemerintah, warga mengancam akan menutup jalan. “Kami akan turun jalan menutup jalan sampai kapanpun,” kata Ny Asih, yang tempat tinggalnya berada paling dekat dengan lokasi semburan liar. Humas BPLS Akhmad Zulkarnain mengatakan, memahami keresahan warga. “Semua semburan liar yang ada di wilayah Siring, mendapat perhatian dan penanganan khusus dari kami (BPLS),” kata Zulkarnain. Dewan pengarah pansus lumpur DPRD Sidoarjo, Jalaludin Alham yang kemarin melihat ke lokasi mengatakan kawasan Siring Barat harus mendapat perhatian karena tidak layak huni. “Kondisi ini sangat membahayakan, masak harus menunggu korban lebih dulu,” urai Jalaludin. iit

Ratusan Korban Lumpur Demo Balai Desa Besuki

Ratusan Korban Lumpur Demo Balai Desa Besuki

Friday, 15 August 2008

Sidoarjo- Ratusan warga korban luapan lumpur Lapindo Brantas Inc asal Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jatim mendatangi kantor desa setempat. Kedatangan warga mendesak Kepala Desa Besuki, M Siroj untuk mengirim surat ke pemerintah pusat, agar nilai ganti rugi tiga desa yaitu Penjarakan, Besuki dan Kedungcangkring Utara nilainya disamakan dengan korban lumpur terdahulu. Ali Mursyid, salah satu koordinator keluarga Besuki menyatakan, desakan dari masyarakat warga perlu, karena dikhawatirkan pemerintah akan memberikan ganti rugi yang nilainya tidak sama dengan korban lumpur empat desa sebelumnya yakni Siring, Renokenongo, Jatirejo dan Kedungbendo. "Kami mendengar isu bahwa ganti rugi akan diberikan kepada tiga desa yang dibawah ganti rugi yang diberikan Lapindo Brantas. Warga minta disamakan nilainya", katanya menegaskan. Ia mengatakan, indikasi akan diberi nilai ganti rugi lebih rendah bisa dilihat, dari pemerintah pusat hingga kini belum mengumumkan nilai ganti rugi tersebut. Kendati pemerintah sudah menetapkan tiga desa masuk peta terdampak yang akan mendapatkan ganti rugi. "Jika nilainya tidak sama dengan yang dibayar Lapindo, tidak adil, karena sama-sama menjadi korban. Bedanya kalau korban terdahulu ditanggung Lapindo, namun tiga desa diberi pemerintah melalui APBN-P", katanya menambahkan. Selain itu, warga tetap meminta agar sawah mereka dibeli 120 ribu per meter, tanah pekarangan Rp1 juta dan bangunan Rp1,5 juta. Setelah mendapat penjelasan dari Kades, M Siroj, warga yang datang dengan membawa poster bertuliskan tuntutan kemudian membubarkan diri. "Tuntutan warga akan kami sampaikan ke pemerintah pusat melalui surat", kata M Siroj. /ant

Resah, Warga Ancam Blokade

Resah, Warga Ancam Blokade

Thursday, 14 August 2008

Sidoarjo - Surya-Ratusan warga korban lumpur Desa Siring resah, karena sudah dua bulan ganti rugi 80 persen belum juga dibayar Lapindo. Padahal, sesuai perjanjian, pembayaran 80 persen dilunasi setelah warga menerima pembayaran yang 20 persen. “Padahal pembayaran uang muka 20 persen, sudah dilakukan akhir Juni, seharusnya paling lambat 14 hari pembayaran itu dilakukan setelah masa kontrak rumah habis,” kata H Mursidi, salah satu korban lumpur dari Desa Siring, Kecamatan Porong, Rabu (13/8). Dengan belum dibayarnya hak mereka, ujar Mursidi, warga menilai Lapindo mengingkari komitmen kepada korban lumpur. “Kami mengikuti aturan cash and carry karena lahan kami bersertifikat, tapi sekarang mana komitmennya Lapindo kok belum juga ditransfer,” paparnya. Mursidi mengaku pernah tanya ke Vice President PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) Andi Darusalam Tabusalla, tapi justru hanya mendapat jawaban melalui SMS yang isinya Minarak masih mengurus dan sedang konsentrasi menangani menengah. Mursidi mengancam, jika dalam minggu ini Minarak belum melunasi 80 persen warga akan memblokade jalur penanggulan dan jalan raya Porong. “Kami akan merebut kembali aset kami, kami akan patok kawasan kami yang terendam lumpur,” ancam Mursidi. Andi Darusalam Tabusalla, menjelaskan jika masalah pembayaran ganti rugi 80 persen saat ini sudah berjalan. “Kalau ada keterlambatan itu mungkin hanya masalah akunting perbankan saja,” kilahnya, di Kantor Minarak, Rabu (13/8). iit

Samakan Harga dengan Lapindo

Samakan Harga dengan Lapindo

Ditulis Oleh ty

Rabu, 13 Agustus 2008

Sidoarjo – Warga korban lumpur di luar peta terdampak yaitu Desa Besuki sebelah barat ruas bekas jalan tol, Pejarakan, dan Kedungcangkring merasa cemas. Pasalnya, meskipun pengukuran sudah dimulai, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan masalah harga tanah yang akan dibayarkan. Karena itu, warga berharap segera ada kejelasan menyangkut harga tersebut. Abdul Rokhim, wakil warga, mengakui adanya keresahan itu. Saat ini warga menanyakan harga tanah dan bangunan mereka yang sudah terendam. Mereka sangat berharap harganya disamakan dengan harga tanah dan bangunan yang diganti rugi PT Lapindo. "Kami berharap sama," ujar Abdul Rokim. Rokhim juga mengatakan, seharusnya pada sosialisasi yang lalu dijelaskan pula harga ganti ruginya. Tujuannya, agar warga tidak resah. Deputi Sosial Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Soetjahjono Soejitno menjelaskan, soal harga akan dibahas dalam pertemuan berikutnya. Dia mengatakan, penentuan harga didasarkan pada Pefpres No 14 Tahun 2007, yakni atas dasar keadilan.

BPLS Didesak untuk Lakukan Evakuasi

BPLS Didesak untuk Lakukan Evakuasi

Ditulis Oleh ty

Rabu, 13 Agustus 2008

Sidoarjo – Terkait semakin banyaknya semburan baru, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) didesak untuk segera mengevakuasi warga. Kemarin (12/8) desakan itu datang dari M. Mirdasy, Kelurahan Jatirejo RT 4 RW 1, Kecamatan Porong, Sidoarjo yang di dalam rumahnya muncul semburan gas disertai lumpur. Humas BPLS Akhmad Zulkarnain membenarkan bahwa peristiwa itu membuktikan kawasan rumah Mirdasy berbahaya. Dia juga menjelaskan, semburan lumpur yang keluar disertai gas itu mudah terbakar. Terkait desakan evakuasi, Zulkarnain mengatakan, pihaknya akan menampung permintaan tersebut. BPLS sudah sering mengajukannya ke tingkat dewan pengarah. "Kami sudah melaporkan semuanya," tutur Ahmad Zulkarnain. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan menyangkut status kawasan tersebut. Dia menegaskan bahwa BPLS akan selalu berupaya membantu warga untuk mendapatkan haknya. "Kami akan selalu upayakan,"lanjut Azul, sapaan akrab Ahmad Zulkarnain. Seperti diberitakan, tiga kawasan di sebelah barat Jl Raya Porong belum masuk peta. Kawasan itu adalah Kelurahan Jatirejo bagian barat dan Siring bagian barat. Padahal, semburan lumpur dan gas sering muncul di kawasan tersebut.

370 Berkas Diserahkan ke Bupati

370 Berkas Diserahkan ke Bupati

Ditulis Oleh ty

Rabu, 13 Agustus 2008

Sidoarjo – Sebanyak 370 berkas milik pengungsi korban lumpur yang tegabung dalam Paguyupan Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) dan perwakilan korban lumpur asal Perum TAS dikirim ke Bupati Sidoarjo untuk dimintakan pengesahan, Selasa (12/8). Setelah diteken bupati berkas tersebut rencananya akan diserahkan ke PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) untuk dilakukan pembayaran ganti rugi. Sedang berkas warga Pagar Rekontrak lainnya, masih diveriflkasi oleh BPLS dan kini tinggal menunggu klarifikasi dengan pemiliknya terkait kebenaran data yang diserahkan. “Untuk masalah kapan berkas itu akan dibayar, saya tidak mengetahui. Setelah ditandatangani bupati berkas tersebut akan sagera diserahkan kembali ke PT MLJ untuk dilakukan pembayaran,” terang M Basori Alwi, salah seorang anggota Tim Verifikasi BPLS Pagar Rekontrak saat ini menerima cash and resettlement dari tuntutan semula yang minta dibayar 100 persen. Dari 465 berkas yang bersertifikat, sekitar 5 persen berupa Pethok D dan Letter C. “Sebagian besar berkas yang diserahkan ke meja bupati adalah milik Pagar Rekontrak. Sedang sisanya merupakan berkas dari sejumlah desa yang menjadi korban lumpur. Dari 370 berkas itu, sebanyak 201 berkas berupa lahan yang ada bangunannya. Sedang 169 berkas merupakan lahan kosong," kata M Basori Alwi, salah seorang anggota Tim Verifikasi BPLS, seusai menyerahkan berkas ke ruang kerja Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, kemarin.

Memintal Harapan di Pemukiman Baru

Memintal Harapan di Pemukiman Baru

Ditulis Oleh Bagong Suyanto - Koordinator Bidang Kemasyarakatan Dewan Pakar Jatim

Selasa, 12 Agustus 2008

Setelah didera rasa was-was dan kecemasan yang berkepanjangan,; kini sebagian warga Porong korban semburan lumpur Sidoarjo boleh bernafas lega. Pada 31 Mei 2008 lalu, Lapindo Brantas, Inc melalui PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) telah menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada warga terdampak yang memilih opsi membeli rumah di kawasan Kahuripan Nirwana Village (KNV). Saat ini memang baru sekitar 370 unit rumah yang sudah memasuki tahap penyelesaian, tetapi setelah itu akan segera dibangun 7 ribu unit rumah sebagai pengganti bagi warga Porong yang tempat tinggalnya hilang ditimbun lumpur yang entah kapan berhenti menyembur. Kendati merupakan kompleks permukiman baru, tidak mustahil kawasan KNV ini akan segera dipenuhi warga pindahan baru korban semburan lumpur. Terletak di Kecamatan Kota Sidoarjo, dan tidak jauh dari pintu tol, kompleks KNV harus diakui merupakan kawasan yang strategis. Dengan land mark yang tergolong megah, akses jalan masuk yang asri dan kondisi lingkungan yang tertata, KNV tak pelak merupakan tawaran yang menguntungkan dan menjanjikan. Bisa dibayangkan, hati siapa yang tak terpikat jika selama dua tahun hidup tanpa kepastian, dan bahkan harus rela hidup berjubel di tempat penampungan, kini di hadapan mereka terbentang kompleks perumahan yang rapi, asri dan ditata dengan gaya yang modern? Terlepas dari soal hukum, solusi kemanusiaan yang ditawarkan dalam bentuk resettlement ini niscaya merupakan pilihan yang sulit dinafikan begitu saja. Dibangun di atas lahan seluas 1.200 hektar, KNV dipersiapkan bukan saja mampu menampung ribuan keluarga korban lumpur untuk kembali merajut kehidupan dan masa depan yang baru, tetapi juga membangun kebersamaan yang sempat terkoyak karena perbedaap kepentingan dan pilihan solusi. Di atas kertas, keuntungan para korban lumpur memilih opsi resettlement adalah mereka dapat tinggal bersama lagi dalam satu lokasi, dan tidak lagi tercerai-berai ke berbagai tempat yang mungkin saja terasa asing. Perlu disadari, yang disebut resettlement memang bukan sekadar memindahkan orang dari lokasi satu ke lokasi yang lain. Rumah bagi penduduk bukan sekadar tempat tidur sanak-keluarga agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi yang disebut permukiman sesungguhnya adalah tempat bagi persemaian proses sosialisasi dan ruang untuk memintal kohesi sosial dengan sesama. Di permukiman mereka yang lama, sebelum semburan lumpur itu memporak-porandakan kehidupan warga Porong, proses interaksi dan rasa kebersamaan yang tumbuh sedikit-banyak terjadi secara alamiah, berseiring dengan makin berkembangnya permukiman warga. Tetapi, di lokasi yang baru seperti KNV, terlebih di tahap yang awal, bukan tidak mungkin proses adaptasi dan interaksi yang berkembang cenderung gagap, mungkin terkesan instant dan bahkan berbeda dengan kehidupan mereka sebelumnya. Hidup di wilayah kompleks perumahan yang, tertata, sedikit-banyak memang berbeda dengan hidup dalam suasana perkampungan yang khas. Di kampung, biasanya warga hidup dan berkembang dengan identitas sosial dan penampilan rumah yang sesuai dengan karakteristik dan selera sosial mereka. Tetapi, di kompleks perumahan seperti KNV sudah barang tentu kekhasan itu akan tertutupi, minimal untuk sementara waktu oleh bentuk rumah, warna cat dan kondisi lingkungan yang serba seragam. Norma dan kebiasaan hidup di kampung dan di kompleks perumahan, harus diakui dalam beberapa hal agak berbeda. Pertanyaannya kemudian: seberapa siapkan penduduk korban lumpur itu merespon perubahan baru yang terjadi dengan sikap yang positif dan adaptif? Gairah dan kegembiraan menyambut pemilikan rumah baru adalah hal yang lumrah dan manusiawi. Bagi orang yang sempat kehilangan harapan, kembali memiliki rumah sendiri yang layak ibaratnya adalah seperti kejatuhan bintang. Tetapi, untuk menghindari agar pemilikan dan tinggal di rumah yang baru tidak kontra-produktif, ke depan tugas penting yang menanti adalah bagaimana mengisi dan mengembangkan kembali potensi dan mata pencaharian yang dapat menjadi tempat bergantung hidup. Bagi keluarga korban lumpur yang bekerja sebagai karyawan swasta, PNS atau mereka yang bergaji bulanan, tinggal di kompleks perumahan baru dan memfungsikan rumah sekadar sebagai tempat tidur dan beristirahat, barangkali mereka dengan cepat akan mampu beradaptasi. Tetapi, bagi keluarga yang dulunya menggantungkan hidup dari usaha mikro, kecil dan menengah serta menjadikan rumah sebagai tempat tidur sekaligus tempat berusaha, tentu perjuangan yang harus dilakukan akan lebih berat.

Warga Larang Penanggulan Ganti Rugi Belum Dibayar

Warga Larang Penanggulan Ganti Rugi Belum Dibayar

Sunday, 10 August 2008

SIDOARJO-SURYA-Korban lumpur dari Desa Renokenongo, Kedungbendo, Siring dan Jatirejo, Sabtu (9/8), memasangan sejumlah spanduk di beberapa titik lokasi tanggu. Spanduk tersebut isinya meminta agar aktivitas penanggulan dihentikan sebelum PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) membayar ganti rugi lahan dan aset warga yang terdampak lumpur. Bukan hanya menunggu sisa pembayaran ganti rugi 80 persen, namun sebagian warga juga ada yang belum menerima uang muka 20 persen. “Saya sejak November tahun lalu sudah menyerahkan berkas, tapi yang 20 persen sampai sekarang belum dibayar,” kata Nunik, korban lumpur dari Desa Renokenongo. Korban lumpur lainnya Hj Machmudah menjelaskan pihaknya bersama warga terpaksa memasang spanduk untuk menghentikan aktivitas penanggulan, karena tanah dan bangunan yang terdampak lumpur belum dibayar. “Jika tidak diselesaikan kami akan menutup akses ke tanggul, kami juga tidak mengizinkan tanah kami diuruk,” paparnya. Rencananya jika belum ada tanggapan, warga akan datang dengan jumlah yang lebih besar. Bahkan warga akan memasang patok-patok di tanggul sebagai tanda kawasan tersebut masih belum dibayar. Humas BPLS Akhmad Zulkarnain mengatakan meskipun ada aktivitas warga di atas tanggul, sejauh ini belum mengganggu kegiatan penanggulan. “Itu hak warga untuk menyampaikan aspirasi, untuk kegiatan penanggulan kami lewatkan akses jalan yang lain,” jelasnya. Terpisah, korban lumpur dari Desa Siring Barat dan Besuki mendapat perhatian Caleg DPR RI dari Partai Bintang Reformasi (PBR) Pungki Sukmawati. Selain melihat semburan baru, di Desa Siring Barat, caleg yang berangkat dari Dapil I (Surabaya - Sidoarjo) ini juga memberikan bantuan uang tunai untuk pembuatan jamban umum di lokasi penampungan pengungsi Desa Besuki. “Setelah melihat penderitaan warga pengungsi di Besuki, kami berharap secepatnya ganti rugi dibayarkan,” papar Pungki yang juga ketua DPP PBR ini. iit

Tak Layak, Warga Minta Payung Hukum

Tak Layak, Warga Minta Payung Hukum

Ditulis Oleh dad

Jumat, 08 Agustus 2008

Sidoarjo- Warga yang tinggal di luar tangul meminta payung hukum kepada pemerintah untuk memberikan jaminan jika desa mereka merupakan kawasan yang berbahaya dan tidak layak huni. Terdapat 3 desa yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang patut diperhatikan, yakni Desa Siring Barat, Jatirejo, dan juga Mindi. Sejumlah bubble dan rumah retak melanda kawasan 3 desa ini. “Desa kita sudah tidak layak huni, banyak bubble-bubble yang mengandung gas yang mudah terbakar yang sangat besar,” terang Bambang warga Siring Barat. Bambang menyebutkan pemerintah sudah mealakukan upaya dengan memberikan dana sebesar 65 miliar untuk relokasi warga. “Warga sepakat dengan pemeberian uang relokasi itu, namun tetap saja tempat tinggal kita masih dalam kawasan bahaya, sehingga harus ada peraturan yang memuat gantirugi terhadap aset kita,” tambah Bambang. Seperti 3 desa (Besuki, Pejarakan, Kedungcangkring) sebelumnya yang sudah mendapatkan aturan pemebrian gantirugi dengan dibuatnya perpres 48/2008. “Kami menginginkan seperti itu, supaya jelas,” pungkas Bambang.

BPLS Bersosialisasi dengan Warga

BPLS Bersosialisasi dengan Warga

Ditulis Oleh ttk

Jumat, 08 Agustus 2008

Sidoarjo, Keresahan warga tiga desa direspon oleh Badan Penaggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), pasalnya warga menginginkan agar proses realisasi tanah, rumahnya segera dilaksanakan. Kemarin malam (07/08) BPLS melakukan sosialisasi tentang pengukuran tanah dan ganti rugi lahan dan bangunan milik warga. Sosialisasi pertama bertempat di Balai Desa Besuki, Kecamatan Jabon. Hadir dalam pertemuan tersebut Tim BPLS, Wakil Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, Badan pertanahan Nasional dan warga yang diwakili oleg perangkat desa setempat juga 17 RT dari 5 RW. Berdasarkan pada data sementara, jumlah kepala keluarga, mencapai 941 KK. Luas pekarangan 374.981 meter persegi, luas sawah 509.588 meter persegi, bangunan 236.780,33 meter persegi ini untuk wilayah Desa Besuki ( sebelah barat bekas ruas jalan tol). Staff humas BPLS Akhmad Kushairi mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk mejelaskan persiapan serta pelasanaan pengukuran dan mekanisme untuk mencairkan ganti rugi. Sosialisasi juga menegaskan status tanah Leter C dan Petok D. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan warga bisa mengerti prosedur ganti rugi. “ Mudah-mudahan tidak ada hambatan,”ucap Akhmad Kusairi. Abdul Rokim, wakil warga menyambut baik langka yang diambil BPLS. Dia mengharap akan mengikuti petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis yang telah disampaikan oleh BPLS

Jalur Relokasi Direncanakan Menjauh Dari Semburan

Jalur Relokasi Direncanakan Menjauh Dari Semburan

Thursday, 07 August 2008

SURABAYA- Munculnya gelembung-gelembung baru di sekitar pusat semburan lumpur diperkirakan membahayakan rute jalur relokasi bersama tol ruas Porong-Gempol, Jalan Raya Porong, dan rel kereta jurusan Surabaya-Malang-Banyuwangi. Karena itu, jalur relokasi bersama akan digeser menjauhi pusat semburan. Jalur relokasi awal hanya berjarak 2,2 kilometer dari pusat semburan lumpur. Padahal di dekat rute tersebut muncul gelembung-gelembung gas baru yang membahayakan. "Agar jalur relokasi aman, maka rute digese r hingga 8,3 kilometer dari pusat semburan lumpur," ujar Staf Ahli Prasarana Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian M Basiran, Rabu (6/8) di Surabaya. Konsultan Perkeretaapian sekaligus Pengajar Teknik Sipil Institut Teknologi Surabaya Indrasurya B Mochtar menyatakan, jarak jalur relokasi yang rencananya akan dibuat bersisian antara jalan tol, jalan raya Porong, dan rel kereta terlalu dekat dengan pusat semburan. Pengalihan rute yang lebih jauh dari pusat semburan harus dilakukan karena jalur ter sebut merupakan jalur transportasi vital. Menurut Basiran, total panjang jalur relokasi lama sekitar 18 kilometer, sedangkan panjang jalur relokasi baru sekitar 24 kilometer. Namun demikian, jarak tempuh jalur baru diperkirakan hanya sekitar setengah jam untuk kereta biasa dan 10 menit untuk kereta cepat. "Kami mulai membahas rencana ini dan segera meminta izin dari gubernur Jawa Timur. Untuk sementara, pembangunan jalur relokasi baru mencapai 3,8 kilometer dari arah Stasiun Sidoarjo menuju Stasiun Tulangan," jelas Basiran. Di sepanjang rute baru tersebut akan dibangun dua stasiun baru, yaitu Stasiun Tanggulangin Baru dan Stasiun Porong Baru. Rute relokasi baru ini menuju Stasiun Tulangan kemudian belok kiri hingga akhirnya sampai di Stasiun Gunung Gangsir. Berdasarkan rencana awal, jalan tol ruas Porong-Gempol, Jalan Raya Porong, dan rel kereta jurusan Surabaya-Malang- Banyuwangi yang baru akan dibuat bersisian. Jalan tol diapit dua ruas jalan raya, sedangkan rel kereta di sisi paling barat. Ketiga infrastruktur akan dibangun sekitar 5 kilometer dari posisi saat ini. Pembangunan infrastruktur baru di lahan seluas 1,24 juta meter persegi (lebar 120 meter dan panjang 10,35 kilometer) membutuhkan biaya lebih dari Rp 2 triliun (Kompas, 9 Februari 2007). Namun, menurut Basiran, dalam rencana relokasi rute baru, wacana untuk mensinergikan antara jalan tol ruas Porong-Gempol, Jalan Raya Porong, dan rel kereta belum ada. "Karakter ketiga moda transportasi ini berbeda. Kami masih akan memikirkan alternatif lainnya," ungkapnya. Aloysius Budi Kurniawan/kompas

Korban Lumpur Tagih 80 Persen

Korban Lumpur Tagih 80 Persen

Wednesday, 06 August 2008

Sidoarjo - Ratusan warga korban lumpur dari Desa Renokenongo, Siring, Kedungbendo dan Desa Jatirejo, mendatangi pendopo Delta Wibawa, Selasa (5/8).t Mereka menolak skema cash and resettlement, karena menuntut pembayaran ganti rugi yang sudah disesuaikan dengan Perpes. Namun keinginan warga untuk bertemu Bupati Win Hendrarso harus tertahan, pasalnya bupati saat itu sedang di luar kantor sehingga warga sempat keleleran di paseban alun-alun. Mantan Kades Renokenongo Kecamatan Porong, Machmudatul Fatchiyah yang turut aksi menjelaskan sejak awal pihaknya menginginkan pembayaran cash and carry sebagaimana diatur dalam Perpres. “Kami meminta cash and carry, yang 80 persen tetap dibayarkan dalam bentuk tunai, bukan resettlement,” kata Machmudah. Warga juga menuntut, agar Lapindo segera melunasi sisa pembayaran 80 persen. Sebab saat ini, sebagian besar warga masa kontrak rumah warga sudah habis. “Karena kontrak rumah mau habis, kami meminta agar penyelesaian 80 persen secepatnya dibayarkan,” ujar warga lainnya. ii

Warga 4 Desa Duduki Pendapa Sidoarjo

Warga 4 Desa Duduki Pendapa Sidoarjo

Ditulis Oleh dad

Selasa, 05 Agustus 2008

Sidoarjo- Warga 4 desa yang tergabung dalam Gepres (Gerakan Pendukung Perpres) berunjuk rasa di depan pendapa Sidoarjo (5-8-2008). Warga meminta penyelesaian 80 persen dibayar dengan skema cash and carry. Pemicu aksi warga yang berasal dari Jatirejo, Renokenongo, Kedungbendo, dan Siring ini adalah wujud kekesalan warga kepada GKLL yang menyepakati bentuk pembayaran dengan skema cash and resetllement. “Kita tidak pernah mendapat sosialisasi pembayaran cash and resetllement dari GKLL,” terang Macmudatul Fatchiyah. Sekitar pukul 13.00, 10 perwakilan warga diterima Buati Sidoarjo, Wien Hendrarso, wargapun menyampaikan unek-uneknya terutama pembayaran secara cash and carry. “Tidak ada aturan jika surat non sertifikat tidak bisa di AJB kan, “ terang Macmudatul. Dari pertemuan yang berlangsung 2 jam, dihasilkan, BPN menyebutkan jika surat non sertifikat bisa di AJB kan, dan Wien Hendrarso meminta agar BPLS mendesak MLJ untuk segera merealisasikan karena masa kontrak warga sudah akan habis. Mendengar hasil itu wargapun bersorak-sorak kegirangan, tak lama kemudian warga membubarkan diri dengan tertib. Ditempat berbeda, Choirul Huda sekretaris GKLL menyatakan sosialisasi cash and resetllement adalah upaya penengah antara cas and carry dan resetllement, dan kesepakatan ini diambil dengan mengundang semua pihak terutama perwakilan desa yang terkena dampak lumpur. “Upaya itu adalah solusi terbaik, tapi semuanya tergantung warga dan tidak ada unsur pemaksaan,” terang Khoirul. Sedangkan menurut Bambang Prasetyo Widodo Direktur operasional MLJ menyatakan jika Minarak tetap berkomitmen untuk menuntaskan permaslahan sosial akibat dampak luapan lumpur. “MLJ tetap berkomitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab sesuai dengan yang tertera di perpres 14/2007,” terang Pak Wiwid sapaan Bambang Prasetyo Widodo.

BPLS Bentuk Tim Baru

BPLS Bentuk Tim Baru
Ditulis Oleh ty
Selasa, 05 Agustus 2008

Sidoarjo – BPLS membentuk tim baru untuk memantau dan menangani semburan baru.

Tim tersebut terdiri atas tiga kelompok. Mereka bertugas memantau dan menangani gerakan bawah bumi yang mengakibatkan munculnya bubble. Tim tersebut dinamakan Pemantau dan Penanganan Dampak Deformasi Geologi. Kawasan kerja tim ini berlokasi di Siring Barat, Jatirejo Barat, Mindi dan kawasan lain yang dianggap rawan muncul bubble. Tim yang mulai bekerja per 1 Agustus berada di bawah wewenang Deputi Operasional BPLS.


“Mereka memantau segala perubahan dan pergerakan yang terjadi di bawah bumi. Pemantauan itu dilakukan dari hari ke hari. Kemudian, hasilnya akan dianalisis sehingga diketahui apakah ada penurunan atau justru peningkatan gejolak di dalam perut bumi,” ujar Handoko, Kasub Pokja Penutupan Semburan BPLS.


“Selain itu, tim bertugas menyampaikan pemahaman kepada warga tentang cara menangani bubble yang muncul di permukiman warga. Jika paham, ketika muncul bubble baru, warga tidak panik. Begitu juga cara bagaimana menangani bubble tersebut,” lanjut Handoko.


Tim ini tidak hanya melibatkan ahli geologi saja, tetapi paramedis juga menjadi salah satu bagian. Dengan adanya tim baru tersebut, diharapkan agar ketenangan warga untuk sementara dapat terwujud.

Lumpur Sidoarjo dan Corporate Sosial Responsibility

Lumpur Sidoarjo dan Corporate Sosial Responsibility (CSR)
Ditulis Oleh Soebagyo - Dosen Fakultas Ekonomi Unair / ty
Senin, 04 Agustus 2008

Semburan lumpur Sidoarjo sudah berlangsung hampir dua tahun dan sampai saat ini belum ada tanda – tanda akan berhenti. Tiada juga diketahui penyebabnya, apakah karena kesalahan dalam prosedur pengeboran gas di sumur Banjar Panji Satu (BP-1) yang mengabaikan persyaratan teknis keamanan pengeboran oleh Lapindo Brantas, Inc. atau karena sebab lain yang terprovokasi pengeboran sumur Banjar Panji Satu, ataukah memang murni merupakan gejala alam. Upaya penghentian dengan pengeboran miring memang pernah dilakukan, tetapi tidak tuntas. Demikian pula halnya dengan upaya memasukkan bola – bola beton ke dalam pusat semburan. Jadilah lumpur itu masih terus menyembur dan bahkan menunjukkan gejala dampak geologi yang semakin menakutkan.

Selain semburan lumpur atau air dengan intensitas yang jauh lebih kecil, muncul pula semburan gas yang amat mudah terbakar. Dampak semburan lumpur Sdoarjo tidak lagi hanya mengubur ribuan rumah penduduk, ratusan hektar sawah produktif warga masyarakat sekitar serta berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, pekuburan dan komplek industri, tetapi ledakan pipa gas yang telah memakan korban sepuluh jiwa, dan menyebabkan beberapa orang harus dirawat di rumah sakit karena sesak nafas karena keracunan gas.
Ini bukan bencana yang ringan dan mudah penanganannya. Bencana ini telah pula menyebabkan pelumpuhan infrastruktur ekonomi tepat di jalur strategis yang merupakan urat nadi perekonomian Jawa Timur. Pasti sudah triliunan rupiah nilai opportunity loss perekonomian Jawa Timur. Kalau dikonversikan ke dalam sistem distribusi pendapatan, pasti sudah amat besar income losses yang ditanggung oleh industri dan masyarakat di Jawa Timur, bukan hanya oleh masyarakat yang terkena dampak langsung semburan lumpur.
Lapindo yang ‘dituduh’ menjadi biang segala malapetaka ini, memang telah menunjukkan ‘itikad baiknya’ dengan selalu kooperatif terhadap semua skema penanganan bencana yang ditetapkan pemerintah. Demikian pula pemerintah telah membentuk sebuah badan yaitu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebagai institusi yang ditugasi menangani bencana serta dampaknya bagi penduduk setempat. Skema ganti untung telah di sepakati, dan penduduk setempat yang terkena dampak langsung luberan lumpur telah pula menerima 20% dari nilai ganti untung dan masih menunggu sisa pelunasan 80%. Namun kepada mereka juga telah diberikan bantuan biaya kontrak rumah selama dua tahun. Kepada mereka juga diberikan penampungan, walaupun sangat darurat, termasuk kebutuhan makan secara gratis selama dalam penampungan.
Tentu saja semuanya ini secara psikologis dirasakan masih jauh dari rasa keadilan bagi penduduk terkena dampak luberan, mengingat mereka adalah bagian dari penduduk yang sudah turun – temurun berdomisili di lokasi luberan. Sehingga ketercabutan secara paksa dari tanah leluhurnya sesungguhnya merupakan keterpaksaan yang tidak dapat diganti-untungi berapapun nilainya.

Corporate Social Responsibility?
Apapun namanya, memenuhi persyaratan untuk disebut Corparate Social Responsibility (CSR) atau tidak, itikad untuk membantu korban luberan lumpur telah dikedepankan oleh Lapindo Brantas melalui PT Minarak Lapindo Jaya. Cukup atau tidak, tentu saja tidak, mengingat nilai psikologis yang menjadi beban oleh penduduk terkena luberan jauh lebih tinggi dibanding dengan uang ganti untung yang diskemakan oleh pemerintah, dan dibebankan kepada PT Minarak Lapindo Jaya. Persoalannya adalah sampai batas mana ganti untung itu akan diberikan dalam frame – work (kerangka) CSR Lapindo Brantas, karena luberannya berjalan terus dan semakin luas. Apakah skema ganti untung tersebut dapat digolongkan sebagai CSR sebagaimana didefinisikan dalam text-book manajemen bisnis, charity atau bahkan sodaqoh.
Demikian pula bagaimana halnya dengan opportunity losses yang diderita oleh pelaku industri dan secara tidak langsung juga menjadi beban perekonomian dan sebagian masyarakat Jawa Timur yang tidak terkena dampak langsung luberan lumpur. Siapa yang bertanggungjawab untuk mengganti-untungi? Berapa nilainya? Kalau kepada mereka diberikan ganti untung apakah hal ini juga bisa digolongkan dalam skema CSR? Oleh siapa?
Apalagi kalau pertanyakan apakah sudah direncanakan upaya untuk menyumbat luberan, bagaimana tekniknya dan berapa biayanya dan siapa yang akan membiayainya? Apakah indikasi amblesan atau subsidance dan semburan gas yang akhir – akhir ini semakin sering terjadi merupakan tanda – tanda awal akan terjadinya amblesan dengan areal yang lebih luas dan lebih dalam? Berapa jiwa lagi yang akan ‘dikorbankan’ dan apakah hal ini dianggap tidak mengerikan? Sejauh ini para pemangku kepentingan atau stakeholder belum ada yang menjawabnya.
Bencana lumpur Sidoarjo ternyata memang bukan bencana sederhana, dari sisi penyebabnya, dampaknya, penanggulangannya dan penanggung-jawabnya serta kapan berhentinya, semuanya belum ada yang jelas. Bencana ini bukan bencana sekali jalan, tetapi ibarat taxi, argometernya berjalan terus sementara pengemudi dan penumpangnya tertidur di dalamnya, taxinya berjalan menabrak orang di sepanjang jalan yang dilewatinya tanpa kendali.

Diintimidasi Anggota DPRD Warga Pengontrak Tuntut Jadup

Diintimidasi Anggota DPRD Warga Pengontrak Tuntut Jadup

Monday, 04 August 2008

Sidoarjo - Surya-Puluhan warga korban lumpur yang pernah mengontrak rumah di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I (Perum TAS I), menuntut Lapindo Brantas Inc agar mencairkan uang jatah hidup (jadup) dan UKM. Warga pengontrak yang belum menerima jadup dan uang UKM sebanyak 188 KK atau 1.788 jiwa. Mereka selama ini tinggal di Perum TAS I, dan kini sudah kontrak rumah di tempat lain bahkan berpencar. Tuntutan warga korban lumpur tidak disampaikan langsung ke Lapindo Brantas Inc atau DPRD Sidoarjo, tetapi melalui DPC Partai Hanura, di Perum Puri Indah Kecamatan Sidoarjo, Minggu (3/8). Selain kesal dengan sikap Lapindo, warga juga mengadukan ulah seorang anggota DPRD Sidoarjo, yang dinilai melakukan intimidasi dengan menyatakan kalau tuntutan warga pengontrak sulit dipenuhi. Juru bicara warga, Mulyani mengatakan pihaknya sering menggelar aksi seperti ini, namun sampai sekarang Lapindo tidak pernah menggubrisnya. Menurut ia, seharusnya Lapindo memberlakukan sama kepada warga korban lumpur yang mendapatkan uang kontrak rumah Rp 5 juta, uang transport Rp 500.000 dan jadup Rp 300.000 per jiwa per bulan selama enam bulan. “Nyatanya, kami hanya diberi uang kontrak selama setahun. Sedangkan uang jadup tidak diberi,” tuturnya. Ketua DPC Partai Hanura Sidoarjo, I Wayan Dendra, mengatakan sebenarnya peluang untuk mendapat jadub dan UKM masih terbuka. “Dalam hal pemberian jadup dan UKM, ada diskriminasi. Warga pengontrak tak mendapat hak yang sama, kami akan mengupayakan untuk bertemu dengan pemkab maupun Lapindo,” ujar Wayan Dendra. Wayan Dendra juga menyesalkan sikap anggota DPRD, yang mengintimidasi warga soal tidak dikabulkannya tuntutan warga tersebut. “Seharusnya berbagai upaya dilakukan, bukan malah menjatuhkan semangat warga,” tukasnya. Wakil Ketua DPRD, Jalaludin Alham mempertanyakan siapa anggota DPRD yang bersikap seperti itu. ”Kami tetap menyambut baik uluran Hanura, sehingga beban kami sedikit ringan,” pungkasnya. sda

Walhi Desak Bapedal Teliti Kandungan Lumpur Lapindo

Walhi Desak Bapedal Teliti Kandungan Lumpur Lapindo
Jum'at, 01 Agustus 2008 | 13:41 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya:Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur mendesak Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) segera turun tangan meneliti kandungan berbahaya yang ada di dalam lumpur Lapindo.

"Selama ini mereka hanya mencari kandungan-kandungan yang tidak berbahaya, padahal kandungan berbahaya cukup banyak dan mematikan," kata Direktur Walhi Bambang Catur Nusantara, ketika dihubungi Tempo siang ini (1/8).

Dari hasil temuan Walhi, kata Catur, lumpur Lapindo ternyata juga mengandung PAH (policyclic aromatic hydrocarbons) yang melebihi ambang batas normal hingga 8 ribu kali lipatnya. Padahal, dengan kandungan tersebut potensi penyakit kanker dan tumor yang ditimbulkan cukup besar.

"Dengan kandungan wajar saja orang akan terkena tumor atau kanker. Jika terus terkontaminasi PAH sekitar 10 tahun, kalau PAH-nya sudah 8 ribu, bisa dibayangkan akibatnya," tambah Catur.

Karenanya, Walhi mendesak Bapedal segera melakukan kajian mendalam dan merekomendasikan kepada BPLS untuk segera melakukan terapi khusus bagi para warga yang berada di sekitar kawasan bencana. Selain itu, Walhi juga mendesak pemerintah segera mengosongkan kawasan tersebut.

Desakan kepada Bapedal ini sebenarnya telah dilakukan Walhi sejak awal semburan lumpur. "Tapi saat itu, meski kami menyuguhkan temuan-temuan jika lumpur mengandung zat berbahaya serbupa logam dan hidrokarbon, tetap saja Bapedal tidak lakukan apapun," kata Catur.

Temuan Walhi tentang PAH sendiri memang baru dirilis beberapa waktu lalu. Meski demikian, temuan ini adalah sampel lumpur yang telah diambil mereka sejak November tahun 2006 lalu dan sejak saat ini langsung dilakukan penelitian di laboratorium milik Universitas Airlangga Surabaya.

"Temuan kami bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan karena dilakukan secara serius di Lab Unair," kata Catur.