BPLS Dinilai Lamban, Belum Sosialisasi, Pengukuran dan Verifikasi

BPLS Dinilai Lamban, Belum Sosialisasi, Pengukuran dan Verifikasi

Thursday, 31 July 2008

Sidoarjo - Surya -Ratusan warga Desa Besuki, Kedungcangkring dan Desa Pejarakan, yang masuk peta terdampak menilai kinerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sangat lamban. Terbukti, hingga kemarin lembaga tersebut belum melakukan sosialisasi, pengukuran maupun verifikasi di wilayah tiga desa tersebut. Ali Mursyid, warga setempat mengatakan, persoalan di tiga desa sudah jelas dan tak ada yang perlu dibahas. Termasuk perhitungan harga, serta skema pembayaran. “Kami ingin harga seperti yang diberikan Lapindo semula, yaitu skema 20:80,” katanya, Rabu (30/7). Ali menilai, BPLS lamban dalam rencana sosialisasi. Padahal, revisi Perpres soal ganti rugi sudah disetujui Presiden SBY. “Kami melihat BPLS lamban, seharusnya setelah revisi muncul segera sosialisasi. Sebab, kami sudah tidak tahan lagi hidup di tempat pengungsian,” tegasnya. Sebaliknya, bila BPLS menggelar sosialisasi, warga meminta waktu minggu dan melibatkan seluruh warga. Sebab sosialisasi sebelumnya, katanya, selama ini tak seimbang karena hanya melibatkan perangkat desa saja. Staf humas BPLS, Akhmad Kusairi menyangkal pihaknya lamban dalam bekerja. Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan enam tahap penanganan, mulai menyusun tata laksana, mempersiapkan sosialisasi, menyiapkan tim pengukuran dan tim sosialisasi, mengupayakan pencairan anggaran, hingga koordinasi dengan tim terkait terkait operasional bantuan sosial dan pertanahan. “Kami tak bisa dinilai lamban, karena saat ini kami sedang menyiapkan enam tahap penanganan, sesuai dengan prosedur yang ada,” tegasnya. Khusairi meminta, warga segera memasang patok batas permanen, sesuai kesepakatan yang ada. Hal ini untuk mempermudah pengukuran, dan menghindari konflik. “Diharapkan, dalam minggu ini semua patok permanen dari semen sudah terpasang. Sehingga pengukuran bisa dilakukan secepatnya,” pungkasnya. sda

BPLS Diminta Bentuk Tim Verifikasi Ganti Rugi Tiga Desa

30/07/2008 00:06
BPLS Diminta Bentuk Tim Verifikasi Ganti Rugi Tiga Desa

Liputan6.com, Sidoarjo: Panitia Khusus (Pansus) penanganan bencana lumpur meminta Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) agar segera membentuk tim verifikasi terkait ganti rugi untuk tiga desa. Yakni Desa Besuki, Kedungcangkring, serta Pejarakan, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Jalaluddin Alham, Pengarah Pansus Bencana Lumpur DPRD Sidoarjo, mengatakan, tim verifikasi harus segera dibentuk sehingga pencairan dana ganti rugi untuk tiga desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP) Perubahan 2008 senilai Rp 1,2 triliun bisa selesai akhir tahun ini. "Jika dana ini tak segera dicairkan hingga akhir Desember 2008, maka harus dikembalikan ke kas negara," kata Jalaluddin di Sidoarjo, Selasa (29/7). "Dan BPLS harus mengulang kembali penganggaran untuk tiga desa dari awal."

Selain itu, Pansus juga meminta BPLS membentuk tim pengukur lahan milik warga tiga desa. Sebab, tim ini akan bekerja lebih dulu dan selanjutnya langsung diverifikasi tim verifikator BPLS.

Menurut Jalaluddin, ada banyak faktor mengapa hal tersebut harus dilakukan. Selain jumlah warga korban lumpur di tiga desa mencapai ribuan, juga karena anggaran ganti rugi yang bersumber dari APBNP 2008 itu akhir tahun ini harus tutup buku. "Ini menyangkut sistem administrasi negara. Jadi tim pengukur dan tim verifikator bisa bekerja secara bersamaan dengan cepat serta tepat," kata dia.

Dalam Perpres nomor 48 tahun 2008 yang merupakan revisi dari Perpres nomor 14 tahun 2007 tentang BPLS, skema pencairan dana ganti rugi sama. Tapi, jangka waktu pencairannya tak sama. Untuk para korban lumpur versi Perpres nomor 14, ganti rugi dari Lapindo Brantas dengan skema pencairan dana 20 persen dan harus menunggu dua tahun untuk menerima pelunasan sisanya.

Sementara ganti rugi bagi korban lumpur di tiga desa atau versi Perpres nomor 48, skemanya pencairan sama. Yakni 20 persen dan selanjutnya pelunasan sisanya. "Untuk pelunasan 80 persen, warga tak harus menunggu lama. Maksimal akhir Desember 2008 sudah selesai semua," kata Jalaluddin.(BOG/ANTARA)

Lapindo Komitmen, Warga Puas

Lapindo Komitmen, Warga Puas

Ditulis Oleh dad

Selasa, 29 Juli 2008

Sidoarjo- Dua tahun semburan Lumpur di bumi Porong tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti,berbagai upaya pun sudah dilakukan Lapindo Brantas, Inc untuk menutup semburan dan juga management permukaan dengan mengalirkan lumpur ke kali Porong. Langkah teknis masih terus diupayakan oleh Lapindo agar dampak Lumpur tidak meluas. “Penanganan pusat semburan dan Lumpur permukaan adalah teknis, saat ini yang menjadi kosentrasi adalah penyelesaian maslah social,” teranh Yuniwati teryana, Vice President Minarak Lapindo Jaya. Yuniwati menambahkan dalam mengatasi permasalahan social ada tiga langkah pendekatan kepada warga, yakni evakuasi korban terdampak Lumpur kr lokasi pengungsian, memberi uang kontrak dan jatah hidup, dan yang terkhir adalah penyelesaian pembayaran dengan skema 20 persen dan 80 persen. “Tiga langkah itu sudah jadi komitmen kita dalam penanganan masalah social,” terang Yuniwati. Melihat komitmen itu, Machmudatul fatchiyah yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Renokenongo mengatakan jika Lapindo bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah social ini. “Meski Lapindo masih belum dinyatakan bersalah, tapi niatan Lapindo untuk menuntaskan permasalahan social sudah sangat bagus,” Ujar Macmudatul. Pemberian kebutuhan dipengungsian seperti, Jatah makan, sarana air bersih dan juga pembanguann sarana MCK menunjukkan jika Lapindo peduli kepada warga. Macmudatul jug menambahkan jika warga terdampak Lumpur pasalnya dalam penyelesaian 80 pertsen yang tak lain adalah gong dari pemyelesaian semua permasalahan social sudah dilakukan Lapindo, dan selalu muncul solusi dalam penyelesaiannya. “Cash and resettlement adalah solusi yang cocok, selain warga memiliki tanah kembali 100 persen, warga juga diuntungkan dengan pembayaran tunai yang asetnya berupa banguanan,” Ujar Macmudatul.

Posko Verifikasi Buka Ditempat

Posko Verifikasi Buka Ditempat

Ditulis Oleh ttk
Selasa, 29 Juli 2008

Sidoarjo, Setelah kemarin (28/07) Tim Survei dari Badan pertanahan Nasional dan BPLS mengukur keluasan tanah warga 3 Desa terdampak,saat ini telah dibuatkan Posko Verifikasi di lokasi desa tedampak lumpur yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada warga agar dapat berkomunikasi dengan baik dan pengukuran tanahnya jadi jelas dan lancar.


“Posko itu dibuka agar tim dekat dengan warga, disamping itu berkomunikasi bisa langsung dengan baik sehingga pengukuran lahannya bisa lancar,”kata Akhmad Kusairi, Staff Humas BPLS.


Posko dibuka disalah satu rumah warga lokasinya di Dusun Ginonjo, Desa Besuki, Kecamatan Jabon. Selain membuka posko, tim gabungan tersebut melakukan survei dikawasan Kec.Jabon yang masuk peta terdampak yakni Desa Besuki ( sebelah barat ruas jalan tol), Desa Kedung cangkring dan Desa Pejarakan. Dari hasil survei ditemukan banyak kesulitan antara lain, banyak patok batas tanan tak jelas dan tidal permanen. Kemudian beberapa kawasan masih basah. Untuk itu, BPLS meminta kepada warga memasang patok permanen. Patok permanen itu adalah batasan yang tebuat dari semen atau pagar.


Jika hal itu tidak dilakukan akan menyulitkan tim survei memverifikasi keluasan lahan warga sehingga hasilnya tidak tepat dan bisa menimbulkan konflik jelas Akhmad Kusairi

Sedikit Lega, Khawatir Konflik

Sedikit Lega, Khawatir Konflik

Ditulis Oleh dad
Selasa, 22 Juli 2008
Sidoarjo- Warga 3 desa (Pejarakan, Kedungcangkring, dan Besuki) sedikit lega setelah Perpres 48/2008, tgl 17 Juli 2008 sudah ditandatangani oleh Presiden. Meski demikian munculnya pepres baru dikhawatirkan akan memicu konflik.

“Dalam pasal 15 B disebutkan jika batas timur penanganan luapan lumpur diluar peta terdampak batasnya adalah jalan tol ruas Porong Gempol, sehingga tetangga kami yakni Besuki timur tidak mendapatkan gantirugi,” terang Abdul Rokhim, koordinator warga 3 desa.

Abdul Rokhim menyayangkan jika perpres baru ini tidak memasukkan seluruh kawasan Desa Besuki ke dalam peta, karena meski belum tergenang lumpur Desa Besuki timur juga pernah mengalami hal yang sama seperti Desa Besuki Barat.

“Saya akan menanyakan kepada Deputi Sosial, kenapa Desa Besuki Timur tidak dimasukkan dalam peta,” ujar Abdul Rokhim.

Dia menambahkan, jika selama perjuangan hingga sampai keluarnya perpres 48 ini, warga Desa Besuki Timur juga berperan aktif.

“Ini semua tidak adil, kawasan Desa Besuki harus masuk dalam peta dan mendapatkan gantirugi,” ujar Rokhim.

Warga juga mengkhawatirkan munculnya perpres ini akan memicu konflik baru antara warga Besuki sendiri ataupun dengan pemerintahan.

“Kita akan menutup ruas jalan tol sebagai bentuk kekecewaan kami,” beber Abdul Rokhim.

Semburan Baru ke-94 Muncul di Desa Lumpur Lapindo

Minggu, 20/07/2008 11:53 WIB

Semburan Baru ke-94 Muncul di Desa Lumpur Lapindo
Suparno - detikSurabaya

Menengok Lumpur Lapindo

Sidoarjo - Semburan air bercampur lumpur setinggi 20 meter kembali menyembur di Siring Barat, Porong, Sidoarjo. Bubble baru ke-94 ini muncul di rumah Suncoko (51), pukul 07.30 WIB, Minggu (20/7/2008).

Semburan ini pertama kali diketahui oleh oleh Budi Rahayu tetangga Suncoko. Dia melihat air muncul dibekas sumur bor. Perempuan berusia 48 tahun itu kemudian melaporkan penemuannya itu pada pihak RT dan RW setempat.

Alhasil kehebohan pun langsung terjadi di desa yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi pusat semburan lumpur Lapindo. Wargapun langsung mendatangi lokasi tersebut.

Menurut Suncoko, dia dan keluarganya sudah lama tidak menempati rumah tersebut. Mereka pindah sejak lumpur mulai menenggelamkan rumah warga di kawasan Porong. Dia berharap pemerintah segera menangani bubble tersebut, jika dibiarkan bisa menenggelamkan rumah warga.

"Segera ditangani supaya tidak menenggelamkan rumah warga," ujarnya kepada detiksurabaya.com.

Pihak Fergaco saat ini sudah berada di lokasi. Fergaco mengungkapkan semburan air yang tingginya 15-20 meter tersebut mengandung 8 persen hidrokarbon.

Semburan tersebut tidak berbau dan gas yang keluar tidak terbakar saat disulut api. Jarak antara bubble baru dengan bubble ke-93 sekitar 20 meter.(wln/bdh)

Dana Ganti Rugi Tiga Desa Korban Lumpur Segera Cair

Dana Ganti Rugi Tiga Desa Korban Lumpur Segera Cair

suarasurabaya.net| Dana untuk warga tiga desa korban lumpur Sidoarjo akan segera cair tahun 2008 ini. Demikian ditegaskan HATTA RAJASA Mensesneg.

"Perpres kan sudah diteken Presiden, yang pasti dana ganti rugi akan segera dibayarkan. Setelah Perpres ditandatangi Presiden, Menteri Keuangan akan menyalurkan dana ganti rugi lewat BPLS. Dalam waktu tidak terlalu cepat tapi juga tidak akan lama, yang pasti dibayarkan," jelas HATTA didampingi MUHAMMAD NUH Menkominfo pada Forum Komunikasi dengan pimpinan berbagai media di Surabaya, Sabtu (19/07).

Dana ganti rugi yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ini kata HATTA, jika masuk dimasukkan dalam anggaran tahun 2008, pasti akan turun tahun ini.

Sebelumnya warga tiga desa korban lumpur yaitu Desa Besuki, Pajarakan, dan Desa Kedung Cangkring pada Senin (14/07) lalu mendatangi DPR RI menanyakan soal dana ganti rugi akibat lumpur Sidoarjo yang sudah disahkan dalam APBN-P sejak April 2008 lalu. Mereka ditemui SURIPTO anggota DPR Dapil Jatim.

Sesuai revisi Peppres No.14/2007 tentang wilayah terdampak lumpur Lapindo pada 11 Juli 2008 telah ditandatangani SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Presiden RI. Tiga desa tersebut sebelumnya diluar peta terdampak akhirnya resmi masuk dalam peta terdampak semburan lumpur Lapindo.

Dengan ditekennya revisi Perpres 14/2007, warga Desa Besuki, Pekarakan dan Kedungcangkring tersebut berhak mendapat ganti rugi seperti yang diterima warga empat desa yang masuk peta terdampak 22 Maret 2007, yaitu, Desa Jatirejo, Siring, Renokenongo, dan Kedungbendo.(ipg)

Teks Foto:
- HATTA RAJASA (kiri) bersama MUHAMMAD NUH (kanan) saat berbincang bersama pimpinan media di Surabaya, Sabtu (19/07).
Foto: IPING suarasurabaya.net

Korban Lumpur Porong Buat Film Dokumenter

Gambarkan Penderitaan
Korban Lumpur Porong Buat Film Dokumenter

suarasurabaya.net| Untuk menggambarkan penderitaan korban lumpur panas Lapindo warga Porong membuat film dokumenter.

Film dokumenter itu merupakan hasil produksi korban lumpur panas yang dibuat dengan durasi singkat semacam film lepas.

ASYIMA Pendamping Warga Porong dari Lembaga Fasilitas Pendanaan Lingkungan Global pada TEGUH reporter Suara Surabaya, Jumat (18/07) mengatakan dengan adanya film-film hasil produksi warga diharapkan aspirasi warga akan lebih bisa utuh terekam.

Selain itu warga korban lumpur juga bisa menyampaikan kenyataan yang dihadapi pada pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang berwenang.

Dengan bekal pemberdayaan pada warga korban lumpur panas Lapindo untuk membuat film diharapkan akan ada solusi yang baik untuk mereka dari pemerintah.

Warga tidak lagi bergantung pada media massa untuk menyampaikan kondisi nyata yang dihadapi akibat lumpur panas Porong.

Rencanannya Minggu lusa film hasil produksi warga korban lumpur Panas Lapindo akan diputar di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong.(tas/ipg)

SBY Setujui Ganti Rugi, Warga 3 Desa Gundul Bersama

SBY Setujui Ganti Rugi, Warga 3 Desa Gundul Bersama

Friday, 18 July 2008

Sidoarjo - Surya-Penantian panjang dan melelahkan warga Desa Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan Kecamatan Jabon, yang menuntut masuk peta terdampak, akhirnya kesampaian juga. Presiden SBY akhirnya telah menyetujui dan menandatangani, draft ganti rugi warga yang lahan dan rumahnya terkena dampak lumpur Lapindo. Kabar tersebut disampaikan seorang warga, yang berada di Jakarta kepada ratusan warga tiga desa yang berharap-harap cemas di tempat pengungsian di bekas Jalan Tol Porong - Gempol. “Tadi sudah ada kabar dari Pak Rokhim (wakil warga) yang ada di Jakarta, informasinya draf itu sudah diteken Presiden,” ujar Gunawan korban lumpur yang menunggu di Desa Besuki. Begitu kabar tersebut disampaikan ke seluruh warga yang sudah berkumpul, mereka langsung mengucapkan syukur dan melakukan sujud syukur di tengah jalan tol yang sedang diblokade warga. Bahkan sejumlah ibu-ibu tampak terisak. “Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah,” kata salah satu ibu. Sedangkan kaum lelaki, mulai dari pemuda hingga para orang tua, sepakat menggundul kepala. “Saya sudah nadar, jika dikabulkan saya akan gundul,” kata Fuad, warga Desa Besuki yang langsung menggundul rambutnya. Koordinator warga, Ali Mursyid yang berada di Jakarta, mendengar kabar tersebut dari jubir Presiden Andi Malarangeng. “Informasinya dari Andi Malarangeng, jika draf ganti rugi sudah diteken Presiden,“ kata Ali Mursyid. Namun sejauh ini ia belum mengetahui isi dari draf ganti rugi tersebut. Hanya saja, informasinya dana ganti rugi warga diambilkan dana dari APBN tersebut skemanya sama dengan korban lumpur lainnya. Yaitu untuk tanah dihargai Rp 1 juta/m2 dan bangunan Rp 1,5 juta/m2. Perwakilan warga yang berada di Jakarta, rencananya segera balik ke Porong. “Hari ini rekan-rekan balik naik KA ekonomi, besok akan kita jemput di Stasiun Porong,” ujar Amari warga

Korban Lumpur Gunduli Kepala

Korban Lumpur Gunduli Kepala

Thursday, 17 July 2008

SIDOARJO- Mendengar kabar bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani peta terdampak susulan, lima warga korban lumpur Lapindo menggunduli kepalanya. Penggundulan itu dilakukan lima warga yang selama ini mengungsi di bekas jalan tol Surabaya-Gempol km 41, Kamis (17/7), siang. Umumnya mereka sudah bernadzar akan menggunduli kepalanya kalau Presiden Yudhoyono mengabulkan tuntutan mereka. "Ini memang sudah menjadi nadzar saya. Begitu tuntutan kami dikabulkan, saya akan gundul bersih," kata Fuad kepada Surya, ketika kepalanya sudah separuh bersih. Fuad adalah bagian dari ribuan warga tiga desa, Besuki, Pejarakan dan Kedungcangkring, Kecamatan Jabon Sidoarjo yang sebelumnya tidak termasuk dalam peta terdampak semburan lumpur Lapindo. Mereka menuntut tiga desa itu dimasukkan dalam peta terdampak sehingga mereka juga mendapat ganti rugi seperti empat desa di Kecamatan Porong. Siang itu mereka mendapatkan kabar dari perwakilan warga yang sudah tiga hari berada di Jakarta untuk mendesakkan tuntutan itu. Para wakil warga mengaku mendapat telepon dari juru bicara Presiden Yudhoyono, Andi Mallarangeng tentang pengesahan itu. "Cuma kami belum tahu, bentuk kesepakatannya bagaimana, apakah sama dengan empat desa terdahulu," kata Fuad.(IIT)

Kampanye Meriah, Korban Lumpur Lapindo Tak Peduli

17/07/2008 05:44 Pilkada Jatim
Kampanye Meriah, Korban Lumpur Lapindo Tak Peduli

Liputan6.com, Sidoarjo: Boleh jadi, ungkapan pilu Fikriyah mewakili perasaan sekitar 3.000 korban lumpur Lapindo yang saat ini masih bertahan di Pasar Baru Porong dan tenda-tenda darurat di Sidoarjo, Jawa Timur. Gempita kampanye Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur tidak mereka pikirkan. Sudah banyak pejabat yang berjanji membantu penyelesaian soal ganti rugi para pengungsi, namun janji tetaplah tinggal janji [baca: Dari Menangkis Isu Korupsi Hingga Pendidikan Gratis].

Walau demikian, Komisi Pemilihan Umum setempat tetap menganggap suara para pengungsi bermakna. Karena itu, menurut Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Bimo Aries, pihaknya berencana membangun tempat pemungutan suara khusus bagi korban lumpur Lapindo.

KPU Sidoarjo memang boleh berencana seperti itu. Yang jelas, dua tahun lebih para pengungsi tersingkir dari rumah mereka akibat semburan lumpur Lapindo. Tak aneh, bila kemudian timbul pertanyaan: Akankah pemimpin baru hasil pilkada nanti bisa menyudahi penderitaan mereka? Atau, haruskah mereka lebih lama terpuruk dan kembali menelan kekecewaan?.

Sementara itu, ribuan orang larut dalam kegembicaraan menyaksikan penampilan Si Raja dangdut, Rhoma Irama, dalam kampanye pasangan Khofifah-Mujiono atau Kaji di lapangan Wijaya, Sampang, Madura. Akibat berdesak-desakan sejumlah penonton pingsan sehingga harus mendapat perawatan tim medis.

Dalam kampanyenya, pasangan nomor urut satu yang diusung Partai Persatuan Pembangunan dan koalisi 12 partai politik ini mengingatkan agar warga Madura meningkatkan keterampilan menyongsong era industrialisasi.

Seperti kampanye sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menjadi juru kampanye dalam kampanye pasangan Sucipto-Ridwan Hisyam. Megawati meminta agar kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung duet pasangan Sucipto-Ridwan yang akrab disebut SR sebagai cagub cawagub nomor urut dua.

Pasangan Sunaryo dan Ali Maschan Musa yang akrab disapa Salam hadir dalam kampanye di lapangan Warung Dowo, Pasuruan. Mereka kampanye didampingi sejumlah pengurus pusat Partai Golongan Karya yang mengusungnya. Dihadapan ribuan simpatisannya Sunaryo kembali menegaskan visi misinya, di antaranya bebas pendidikan, kesehatan, dan jaminan modal usaha.

Cagub nomor urut empat Achmady, kemarin berkampanye menggunakan trailer di sepanjang kawasan Tanggul, Kota Jember. Cagub yang berpasangan dengan Suhartono ini juga sempat mengunjungi pedagang di Pasar Tanggul.

Tidak beda dengan pasangan cagub dan cawagub lainnya, Saifullah Yusu atau Gus Ipul yang berpasangan dengan Soekarwo berjanji akan memakmurkan rakyat jika terpilih dalam pilkada 23 Juli mendatang. Janji Gus Ipul ini disampaikan di depan belasan ribu peserta kampanye yang digelar di Alun-Alun, Jombang. Ikut serta dalam kampanye ini sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)

Warga Besuki Blokade Jalan Tuntut Ganti Rugi

16/07/2008 18:19 Korban Lapindo
Warga Besuki Blokade Jalan Tuntut Ganti Rugi

Liputan6.com, Sidoarjo: Pengungsi korban lumpur Lapindo dari Desa Besuki, Jawa Timur, Rabu (16/7) siang, memblokade bekas jalan tol Surabaya-Jakarta. Mereka menutup jalan dengan membentangkan pipa-pipa pembuangan lumpur milik Badan Penanggulan Lumpur Sidoarjo dan mendirikan tenda.

Akibat aksi itu, para pengguna jalan alternatif yang datang dari arah Sidoarjo dan Gempo terpaksa kembali berputar karena tidak diizinkan warga melintas. Tindakan warga ini sebagai aksi solidaritas kepada rekan mereka yang di Jakarta.

Mereka memprotes Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai tak segera menandatangani pengesahan percepatan pembayaran ganti rugi untuk ribuan warga dalam bentuk peraturan presiden. "Tolong segera tanda tangani revisi perpres itu. Jika capai kami siap pijitin, kalau tidak ada tinta, kami warga Besuki siap mengirim tinta," kata Lalak Suparlan, warga Besuki.

Sebelumnya, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menegaskan nasib pengungsi dari Desa Besuki ditentukan sepekan ke depan. Dalam Surat Keputusan Presiden, warga Besuki akan diakui dan mendapatkan hak seperti korban lumpur lainnya.

Namun, pernyataan itu ditanggapi dingin para pengungsi. Mereka sudah tidak percaya dengan janji-janji pemerintah selama ini. Apalagi, hampir enam bulan mereka hidup mengenaskan di pengungsian tanpa ada perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat.

Korban Lumpur Tagih Perpres

Korban Lumpur Tagih Perpres

Sunday, 13 July 2008

SIDOARJO-SURYA-Ratusan warga korban lumpur dari Dsa Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan Kecamatan Jabon, Sabtu (12/7), berangkat ke Jakarta. Mereka menagaih janji pemerintah pusat agar secepatnya Perpres yang mengatur ganti rugi desanya yang terendam lumpur, segera diterbitkan. Sekitar pukul 08.30 WIB warga berkumpul di Stasiun Porong untuk naik KA Komuter menuju Surabaya. Selanjutnya rombongan korban lumpur ini berangkat ke Jakarta dengan menggunakan KA Gaya Baru dari Stasiun Surabaya Kota sekitar pukul 13.45 WIB. Koordinator korban lumpur asal Desa Besuki Ali Mursyid menjelaskan keberangkatan warga ke Jakarta ini karena korban lumpur dari tiga desa sudah terlalu lama mengungsi di tenda darurat yang ada di bekas jalan tol Porong - Gempol tanpa ada kejelasan. “Kami berangkat ke Jakarta untuk memohon agar Perpres itu segera diteken, karena sampai saat ini belum ada kejelasan,” terang Ali Mursyid. Menurutnya Perpres yang mengatur ganti rugi tiga desa sekarang tinggal menunggu teken dari presiden. Namun kata Mursyid pihaknya juga ingin mengetahui secara detail draf Perpres yang akan diteken presiden itu. Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Akhmad Zulkarnaen meminta agar warga tidak perlu ke Jakarta, menurutnya Menteri PU sudah menjelaskan jika draf Perpres yang mengatur perihal ganti rugi tiga desa itu sudah ditandatangani para menteri. “Saat ini hanya tinggal menunggu tandatangan presiden. Jadi warga kami harap bisa bersabar dulu,” ujarnya. iit

Relokasi Infrastruktur Mulai Digarap

Relokasi Infrastruktur Mulai Digarap

Ditulis Oleh dad

Jumat, 11 Juli 2008

Sidoarjo– Relokasi infrastruktur dimulai, Menteri PU Joko kirmanto secara simbolis melakukan pemancangan pembangunan relokasi jalan arteri bagaian Siring-Porong. Relokasi dilakukan di Desa Kebonagung Kecamatan Porong. Menteri PU Joko Kirmanto menandaskan jika upaya perelokasian harus segera dilaksanakan, karena infrastruktur yang meliputi rel kereta api, jalan tol dan juga raya Porong berada di daerah yang rawan bahaya. “Raya Porong dan rel kereta api berbatasan langsung dengan tanggul penahan Lumpur, dan juga disekitar kawasan ini juga sering mengalami ambles,” terang Joko Kirmanto. Relokasi ini meliputi antara lain meliputi jalan tol sepanjang 10,1 Km dengan lebar 60 meter dengan perincian Porong Surabaya 30 meter dan Surabaya-Malang 30 meter Jalan raya akan dibangun jalan raya Porong dan arteri dengan panjang 7,1 Km dengan lebar 30 meter yang dibagi 15 meter Surabaya Malang maupun Malang-Surabaya. Demi kelancaran perelokasian infrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian jatim, Joko mengharapkan agar warga mendukung dalam upaya perelokasian ini. "Kami meminta warga rela melepas tanahnya untuk kepentingan umum karena ini menyangkut kepentingan bersama,” tandasnya.

Endapan mengkhawatirkan, BPLS datangkan kapal keruk

Endapan mengkhawatirkan, BPLS datangkan kapal keruk

Ditulis Oleh dad

Kamis, 10 Juli 2008

Surabaya- Endapan di Kali Porong yang sudah menebal dan mengering menjadi permasalahan pengaliran lumpur dari pusat semburan. Ketebalan endapan mencapai 1-2 meter, akibat endapan ini dikhawatirkan akan menimbulkan banjir. Ade Daud Nasution, anggota tim TP2LS (Tim Panitia Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) mengatakan dengan kondisi kali porong yang hampir tertutup endapan menyebabkan sungai menjadi dangkal, sehingga daya tampung kali porong akan lebih kecil untuk menampung air jika musim hujan nanti. “Fungsi kali porong adalah penegndali banjir, jika edapan tidak segera ditangani, kemungkinan akan terjadi banjir, bisa saja di Surabaya,” terang Ade Daud Nasution saat melakukan pertemuan dengan MLJ, BP Migas, BPLS, dan juga KLH bersama dengan anggota TP2LS lainnya di hotel JW Mariot. (10/7/2008) Sedangkan menurut, Sunarso (ketua BPLS) endapan yang terjadi di kali Porong disebabkan karena debit air disungai Porong yang sangat kecil karena musim kemarau, menyebabkan lumpur tidak dapat mengalir dan hanya mengendap. Pihak BPLS mengupayakan pengerukan endapan dengan mendatangkan kapal keruk dan juga akan menambah 4 mesin dredger pump untuk menormalisasi kali Porong. “Kapal keruk sudah didatangkan di Perak, kemungkinan minggu ini akan masuk di kawasan kali Porong dan akan segera dioperasikan,” terang Sunarso.

TP2LS Kagum Melihat KNV

TP2LS Kagum Melihat KNV

Ditulis Oleh dad

Kamis, 10 Juli 2008

Sidoarjo- Takjub dan terheran-heran, itulah reaksi anggota DPR-RI yang tergabung dalam TP2LS (Tim Panitia Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) saat mengunjungi kawasan yang digunakan untuk relokasi warga terdampak lumpur di Kahuripan Nirwana Village , Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo. (10/7/2008) 378 rumah yang terbangun dengan berbagai tipe di KNV dalam waktu yang tak begitu lama membuat TP2LS ini semakin yakin jika Lapindo ataupun MLJ benar-benar serius dalam penyelesaian masalah sosial warga yang terkena dampak lumpur. “Melihat kawasan KNV yang sudah terbangun megah ini, saya merasa yakin warga terdampak lumpur sangat diuntungkan, warga pasti akan mendapatkan kehidupan yang jauh kebih baik,” terang Drs. Priyo Budi Santoso, wakil ketua TP2LS saat mengunjungi lokasi KNV. Priyo juga menambahkan jika kawasan ini letaknya sangat strategis, karena letaknya yang tidak jauh dari kota sidoarjo. “Spetakuler, rugi jika warga tidak mengikuti program resettlement yang ditawarkan oleh MLJ,” terang Priyo. Sedangkan menurut, Ade Daud Nasution anggota tim TP2LS, perumahan yang sudah disiapkan sebaiknya dalam tahap awal dikhususkan untuk warga terdampak lumpur saja. “Kawasan ini pasti yang dicari warga, saya yakin peminatnya akan bertambah dan semakin banyak dalam 2 tahun kedepan” pungkasnya. Selain itu penyelesaian percepatan 80 persen yang sudah dilakukan oleh MLJ mendapatkan simpatik dari TP2LS, sejak akhir Mei 2008, MLJ telah merealisasikan percepatan pembayaran sebanyak 2029 berkas. MLJ telah melaksanakan pembayaran 80 persen dalam bentuk cash and carry sebanyak 372 berkas, resettlement (sertifikat) sebanyak 1.102 berkas, sedangkan resettlement (non sertifikat) sebanyak 555 berkas.

Bubble Baru Muncul, Warga Tolak Evakuasi

Bubble Baru Muncul, Warga Tolak Evakuasi

Ditulis Oleh dad

Selasa, 08 Juli 2008

Sidoarjo – Bubble ke-93 muncul di Siring Barat, Kecamatan Porong sekitar pukul 01.00. Munculnya bubble baru ini menambah koleksi bubble sebanyak 17 titik di Siring. Meski sudah dikelilingi bubble yang mudah terbakar ini warga tetap menolak rencana relokasi yang diusulkn pemerintah pusat. Susianti mengatakan, terdengar suara bergemuruh yang mengiringi semburan gas di halaman samping rumahnya. Sedangkan jarak antara bubble dengan rumahnya hanya sekitar 3 meter. Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Ahmad Zulkarnain menjelaskan, semburan yang terjadi adalah bubble gas ke-93 yang tanpa diiringi gelembung air. Untuk mengantisipasi mencegah bahaya yang bisa saja menimpa warga, salah satu cara BPLS akan melakukan cara dengan pipanisasi. Sedangkan, terkait upaya pemerintah pusat untuk mengatasi korban lumpur diluar area terdampak dengan mengevakuasi ditolak terus menerus oleh warga. Warga Siring Barat menginginkan agar desa diperlakukan sama dengn warga didalam peta terdampak dan mendapatkan gantirugi. "Warga meminta adanya gantirugi bukan dievakuasi ditempat lain saja, karena kita adalah korban lumpur seperti warga yang lainnya,” terang Adi, salah satu warga Siring barat. Menangkap hal ini, Saiful Illah yang saat itu meninjau lokasi munculnya semburan mengatakan pihaknya akan segera melaporkan ke pemerintah pusat terkait tuntutan dan keresahan warga Siring Barat akibat dihantui munculnya bubble-bubble baru ini. "Munculnya semburan baru membuat warga resah dan takut akan bahaya gas yang ditimbulkan oleh bubble, dan munculnya tanpa diduga,” terang orang nomer dua di Sidoarjo ini.

BPLS Tidak Berlakukan Deadline Penyerahan Berkas

08 Juli 2008, 19:08:07, Laporan Noer Soetantini

BPLS Tidak Berlakukan Deadline Penyerahan Berkas

suarasurabaya.net| Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS tidak akan memberlakukan batas akhir penyerahan berkas jual beli ganti rugi korban lumpur. Diantaranya, untuk ratusan korban lumpur Desa Reno Kenongo di penampungan Pasar Baru Porong yang belum juga menyerahkan berkas, BPLS akan tetap toleransi.

SUCAHYONO SUYITNO Deputi Bidang Sosial BPLS pada RULLY reporter Suara Surabaya, Selasa (07/08), mengatakan mengatakan permintaan Minarak Lapindo tidak bisa diterapkan. Seperti pernah diungkap ANDI DARUSSALAM VP Minatrak Lapindo, batas akhir ini penting untuk membuat Lapindo ada kepastian.

Di saat yang setuju konsep pemerintah sudah lebih 12 ribu kepala keluarga, untuk ratusan lainnya harus ada deadline. Hanya, kata SUCAHYONO, untuk mereka yang di penampungan ini tidak bisa didekati secara kaku.

Selain yang di penampungan, ungkap SUCAHYONO, ada juga warga lainnya yang menyodorkan konsep berbeda. Ingin tidak jual tanah dan dikompensasi dengan saham. Sedangkan warga yang di penampungan, awalnya ingin jual beli ganti rugi dibayar 50% dan bukan 20%. (rul/tin)

Pagar Rekontrak Tinggalkan Pasar Porong Baru

Pagar Rekontrak Tinggalkan Pasar Porong Baru

Ditulis Oleh ttk

Selasa, 08 Juli 2008

Sidoarjo, Warga yang tergabung dalam Paguyupan Warga Renokenonggo Menolak Kontrak ( Pagar Re-Kontrak) bersedia meninggalkan Pasar Porong Baru, ini merupahkan hasil kesepakatan antara warga dengan PT. Minarak Lapindo Jaya. Pertemuan berlangsung kemarin (7/7) difasilitasi Win Hendarso Bupati Sidoarjo, diruang Pendopo Delta Wibawa yang dihadiri oleh Perwakilan Pagar Rekontrak, Himpunan Pedagang Pasar (HPP),wakil BPLS dan Wakil PT. Minarak Lapindo Jaya. Dari hasil pertemuan tersebut warga Pagar Rekontrak menyanggupi untuk pindah rumah dikarenakan bentuk solidaritas terhadap para pedagang pasar setelah hampir 17 bulan tidak dapat menempatinya. Selain itu BPLS mendesak warga untuk menerima skema cash and resettlement. Untuk uang muka ganti rugi 20% dan uang kontrak akan diberikan secepatnya. “Besuk (hari ini) kami akan menyerahkan berkasnya ke Tim verifikasi BPLS,” terang Sunarto koordinator Paguyupan Re-Kontrak . Lanjut dia menyebutkan bahwa masih ada 473 berkas ditangan warga. Setelah menerima uang mukan dan uang kontrak mereka( warga pagar rekontrak) akan meninggalkan Pasar Porong Baru akan tetapi karena sebentar lagi bulan Puasa, warga minta kelonggaran sampai setelah Lebaran. “HPP juga sudah menyetujui,” Tambahnya Dalam skema cash and resettlement warga pengungsi Reno kenonggo akan menerima uang kontrak selama 2 Tahun dan evakuasi sebesar 5,5 jt per KK dan uang jadup sebesar 300.000 per Kepala perbulan selama satu bulan. Adapun mengenai uang muka 20% diberikan setelah warga menyerahkan berkas yang diverifikasi BPLS dan PT. MLJ. Dan mengenai pembayaran 80% akan diberikan dalam dua tahap yakni pembayaran bangunan sebesar 1,5 juta per meter2 akan diberikan satu tahun setelah ikatan jual beli ditandatangani. Dan tahap ke dua pergantian tanah dengan skema 1:1 di perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV), Sidoarjo akan diberikan satu bulan masa kontak dua tahun berakhir. Sejak bulan Agustus 2006 sampai hari ini pengungsi yang masih tinggal di Pasar Porong baru sebanyak 573 KK atau 1.970 Jiwa.

Eks Warga Pagar Rekontrak Pilih Terima 20%

Eks Warga Pagar Rekontrak Pilih Terima 20%

Ditulis Oleh ty

Senin, 07 Juli 2008

Sidoarjo – Setelah sekian lama ngotot bertahan di pengungsian Pasar Baru Porong (PBP), kini 14 kepala keluarga (KK) yang dulunya tergabung dalam Paguyupan Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak), akhirnya mau menerima pembayaran 20 persen. Sebelummya, eks warga Pagar Rekontrak ini juga mendapat uang kontrak selama dua tahun, jadup, dan uang pindahan dari PT Minarak Lapindo Jaya. Suroso, salah satu tokoh penggagas warga yang ingin keluar dari Pagar Rekontrak mengatakan, diterimanya paket uang kontrak dan pembayaran 20 persen karena tuntutan 100 persen ganti rugi dari Pagar Rekontrak tak bisa terlaksana. "Dulu awalnya kami ikut menuntut pembayaran 100 persen, tapi tuntutan itu tidak dikabulkan. Kami terus bertahan di PBP, sampai tuntutan Pagar Rekontrak melunak hingga dibayar 50 persen cash dan 50 persen diganti lahan, tapi juga tidak dikabulkan," kata Suroso. Saat itu tuntutan tidak dikabulkan, karena PT MLJ berpegang dan patuh terhadap Perpres No 14 Tahun 2007 bahwa pembayaran dilakukan cash and carry. Meski tidak dikabulkan, saat itu Suroso dkk tetap ngotot bertahan di PBP, dengan harapannya agar tuntutannya dipenuhi. Namun kenyataannya, PT MLJ tetap berpegang pada Perpres No 14 Tahun 2007. Senyum gembira terpancar dari bibir korban lumpur yang sudah hampir setahun tinggal di PBP ini setelah menerima menerima pembayaran 20%. Selain itu, mereka juga sudah menerima resettlement berupa rumah di kawasan Kahuripan Nirwana Village (KNV). "Tinggal menunggu susuk (kembalian uang) setelah menda-pat rumah di KNV," ujar Tawab, salah satu warga Renokenongo yang melakukan IJB di Kantor Minarak. Disinggung mengenai pembayaran 80 persennya, Suroso dan rekan-rekannya sudah punya gambaran dan akan memilih resettlement. Karena dengan resettlement atau relokasi, dirinya bakal mendapatkan tempat tinggal kembali. "Kami sudah berencana untuk pilih relokasi. Dan uang 80 persen akan kami rupakan rumah dan tanah di Kahuripan Nirwana Village. Dan jika masih ada uang kembaliannya, akan saya gunakan untuk kebu-tuhan makan dan memper-siapkan kerja," tegasnya.

Terakhir diperbaharui ( Senin, 07 Juli 2008 )

Deadline 20 Persen

Deadline 20 Persen

Ditulis Oleh ty
Jumat, 04 Juli 2008
Sidoarjo - PT Minarak Lapindo Jaya mengusulkan batas waktu (deadline) penyerahan berkas pembayaran uang muka 20 persen. Usul itu disampaikan kepada Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsah saat penyerahan kunci tahap II kepada korban lumpur di Perumahan Kahuripan Nirwana Village kemarin (3/7).

Vice President PT Minarak Andi Darussalam Tabusalla mengatakan, saat ini 12.054 di antara sekitar 13.000 berkas atau 91 persen sudah menerima uang muka 20 persen. Sisanya masih ada di BPLS dan warga. " Kami harapkan ada batas akhir untuk penyerahan itu. Tujuannya, agar kami (PT Minarak) bisa berkonsentrasi menyelesaikan pelunasan 80 persen. Kalau tidak ada batas waktu, kapan selesainya," ujar Andi.


Mensos, Bachtiar Chamsah memahami permintaan PT Minarak tentang batas waktu. Dia meminta semua pihak bersama-sama menyelesaikan masalah. " Salah satunya, menyelesaikan berkas dan pelunasan 80 persen," ucap Bachtiar.

Jangan Paksa Korban Lumpur

Jangan Paksa Korban Lumpur

Friday, 04 July 2008
Sidoarjo | Surya – Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsah, memuji sekaligus memperingatkan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
Pujian dialamatkan, karena MLJ menyediakan rumah yang layak huni untuk korban lumpur.

Sedangkan peringatkan Mensos, ditujukan kepada MLJ agar tidak memaksakan korban lumpur masuk kedalam kawasan rumah yang sedang dibangun.

“Saya mengingatkan kepada MLJ agar tidak memaksakan korban lumpur untuk masuk ke dalam perumahan ini (PT Kahuripan Nirwana),” katanya usai penyerahan kunci rumah tahap II di lokasi perumahan Kahuripan Nirwana, Kamis (3/7).

Gubernur Jatim Imam Utomo juga mendesak, agar Lapindo secepatnya menyelesaikan pembayaran ganti rugi 20 persen. Hal ini terkait dengan rencana BPLS, yang akan melakukan penanggulan di beberapa tempat.

Namun, karena lahan warga belum dibayar Lapindo, proses penanggulan mendapat penolakan warga setempat.

“Saya tadi dibisiki Pak Narso (Sunarso, Kepala BPLS) agar pembayaran uang muka 20 persen segera diselesaikan, karena terkait dengan penanggulan,” terang Imam Utomo.

Vice President MLJ, Andi Darussalam Tabussala, mengatakan jumlah rumah yang diserahkan kepada korban lumpur sebanyak 75 buah, sebelumnya sudah diserahkan sebanyak 36 rumah. iit

Cak Nun Saksi Resettlement

Cak Nun Saksi Resettlement

Tuesday, 01 July 2008
Sidoarjo - Pembayaran ganti rugi cash and resettlement bagi korban lumpur nonsertifikat antara PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) dengan 100 bidang tanah dan bangunan milik anggota Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL), dilaksanakan di ruang Jupiter Sun Hotel Sidoarjo, Senin (30/6). Sebagai saksi, adalah budayawan Emha Ainun Najib alias Cak Nun, yang mendapat mandat dari GKLL. Menurut Cak Nun, keputusan cash and resettlement adalah solusi jalan tengah antara MLJ dan korban lumpur.

“Karena proses hukum Lapindo juga belum ditetapkan bersalah atau tidak, mungkin warga masih menunggu hingga ada keputusan. Kalau berpegang dengan keputusan bersalah atau tidak, warga korban lumpur makin tidak jelas nasibnya,” urainya.

Dengan sistem ini, kata Cak Nun, warga juga diuntungkan karena dihibahkannya uang muka 20% pembelian lahan yang dulu dibayarkan MLJ.
Direktur Operasional PT Minarak, Bambang Prasetyo Widodo menargetkan realisasi ganti rugi dengan skema ini akan dilakukan setiap harinya sekitar 100 bidang. “Data di GKLL, yang nonsertifikat dan menerima cash and resettlement sebanyak 2.000 KK,” katanya. iit

Kembali, Minarak Serahkan Kunci KNV

Kembali, Minarak Serahkan Kunci KNV

Ditulis Oleh dad

Senin, 30 Juni 2008

Sidoarjo- PT Minarak Lapindo Jaya kembali menyerahkan 23 kunci rumah Kahuripan Nirwana Village (KNV) kepada warga terdampak Lumpur Sidoarjo. Penyerahan ini merupakan wujud komitmen keluarga besar Bakrie untuk memberikan yang terbaik untuk warga. "Pesan Ibu Bakrie bahwa kita tak boleh menyia-nyiakan korban lumpur panas. Kita mesti bertanggung jawab. Malam ini merupakan wujud komitmen keluarga besar Bakrie membantu menyelesaikan persoalan lumpur panas," ujar Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabussalla saat menyampaikan sambutan. Kegiatan serah-terima kunci rumah kepada korban lumpur panas yang bertema "Kunci Barokah Sidoarjo Membangun Himkah Lumpur" disemarakkan dengan tampilan kelompok musik Kiai Kanjeng pimpinan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun). Dalam acara yang berlangsung dengan nuansa silaturahim ini diikuti oleh pejabat dari Bakrie yakni Iwan Djarot dan Ir Gesang (keduanya petinggi kelompok usaha Bakrie), Wakil Bupati Sidoarjo Saiful Illah, Cak Nun, dan pejabat lainnya, beserta ribuan warga korban terdampak lumpur. Sementara itu, Sekretaris Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL), Khoirul Huda, menyatakan, untuk menemukan pola penyelesaian cash and resettlement membutuhkan proses panjang. “Pola penyelesaian korban lumpur panas dengan cara seperti ini telah disetujui sebanyak 2.000 korban Lumpur Sidoarjo dari 3000 warga yang tergabung dalam GKLL,” terang Khoirul Huda. Memang, antara manajemen PT MLJ dengan GKLL telah tercapai kesepakatan mengenai pola penyelesaian cash and resettlement atas korban lumpur panas. Dengan pola ini, warga yang rumah dan tanahnya terendam lumpur panas diberikan solusi, jika asset dalam bentuk tanah maka akan diganti tanah, jika bentuknya bangunan maka bisa diganti dengan cash and carry. “Sebenarnya langkah ini merupakan cash and carry, tapi tinggal menunggu waktu aja, karena warga bisa menjual tanahnya dalam waktu 12 bulan lagi” terang Khoirul Huda.