Bisnis Isi Pulsa Keuntungan Besar
Assalamu 'Alaikum Wr. Wb
Saudaraku Sekalian Mari Bergabung Bersama Kami :
Cara Mudah Isi Pulsa dan Anda juga mendapatkan Banyak Keuntungan ?
Ikuti Sesuai Petunjuknya dan Klik Web Replikanya di bawah ini :
http://www.dynasis.biz/?sponsor=pulsanda
http://www.dynasis.biz/?ref=pulsanda
http://www.dynasis.biz/?id=pulsanda
http://www.dynasis.biz/?r=pulsanda
http://www.dynasis.biz/?s=pulsanda
Mudah-mudahan Anda Sukses Aamiin
Mustakim
26 Desember 2007
23 Desember 2007
Presiden Jamin Pembayaran Sisa Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo
21/12/07 19:23
Presiden Jamin Pembayaran Sisa Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo
Sidoarjo (ANTARA News) - Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjamin sisa 80 persen pembayaran ganti rugi korban lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc.
Menurut Win Hendrarso di Sidoarjo, Jumat, Presiden juga mengharapkan sisa pembayaran tersebut berjalan dengan lancar.
"Saat saya bertemu Presiden, beberapa waktu lalu, beliau berharap pembayaran 80 persen sisa ganti rugi berjalan lancar, tidak menemui kendala dan lunas Mei 2008," katanya.
Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden beberapa waktu lalu itu, Presiden menanyakan perkembangan tragedi semburan lumpur Sidoarjo dan proses ganti rugi.
"Presiden berkata kalau ada apa-apa terkait dengan pembayaran ganti rugi, silakan langsung menghubunginya," kata Wien menirukan ucapan Presiden.
Menurut dia, Presiden cukup serius dalam masalah pembayaran uang muka dan sisa 80 persen, sehingga menanyakan langsung kepada Bupati Sidoarjo.
"Mudah-mudahan pembayaran 80 persen sisa ganti rugi berjalan lancar dan saya kira PT MLJ sudah siap melakukan hal itu," katanya.
Apalagi, tambah dia, keluarga Bakrie --pemilik saham terbesar PT Lapindo Brantas Inc-- adalah orang yang dapat dipercaya di Indonesia, sehingga kecil kemuingkinan tidak membayar uang sisa 80 persen kepada korban lumpur. (*)
Presiden Jamin Pembayaran Sisa Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo
Sidoarjo (ANTARA News) - Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjamin sisa 80 persen pembayaran ganti rugi korban lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc.
Menurut Win Hendrarso di Sidoarjo, Jumat, Presiden juga mengharapkan sisa pembayaran tersebut berjalan dengan lancar.
"Saat saya bertemu Presiden, beberapa waktu lalu, beliau berharap pembayaran 80 persen sisa ganti rugi berjalan lancar, tidak menemui kendala dan lunas Mei 2008," katanya.
Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden beberapa waktu lalu itu, Presiden menanyakan perkembangan tragedi semburan lumpur Sidoarjo dan proses ganti rugi.
"Presiden berkata kalau ada apa-apa terkait dengan pembayaran ganti rugi, silakan langsung menghubunginya," kata Wien menirukan ucapan Presiden.
Menurut dia, Presiden cukup serius dalam masalah pembayaran uang muka dan sisa 80 persen, sehingga menanyakan langsung kepada Bupati Sidoarjo.
"Mudah-mudahan pembayaran 80 persen sisa ganti rugi berjalan lancar dan saya kira PT MLJ sudah siap melakukan hal itu," katanya.
Apalagi, tambah dia, keluarga Bakrie --pemilik saham terbesar PT Lapindo Brantas Inc-- adalah orang yang dapat dipercaya di Indonesia, sehingga kecil kemuingkinan tidak membayar uang sisa 80 persen kepada korban lumpur. (*)
Korban Lumpur Lapindo Kembali Tagih Relokasi
21/12/07 20:09
Korban Lumpur Lapindo Kembali Tagih Relokasi
Sidoarjo (ANTARA News) - Warga korban luapan lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc. di Porong dan Tanggulangin Sidoarjo, Jumat, kembali menanyakan kejelasan relokasi (resettlement) yang pernah dicanangkan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
Warga meminta rencana itu segera di kongkretkan, dan secepatnya warga diberi tahu konsep perumahan yang diperuntukkan bagi korban lumpur itu.
Sebelumnya, MLJ memang merencanakan membangun kompleks perumahan dengan konsep Sidoarjo Kota Baru di Sukodono, yang sebagian untuk relokasi korban luapan lumpur dan untuk umum.
"Kalau memang konsepnya jelas dan warga masih bisa mendapat uang sisa dari pembayaran 80 persen, kami mau memilih relokasi," kata Nanang, warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I RT4/RW8.
Namun, tambahnya, warga harus diberi kebebasan memilih rumah di kawasan yang disediakan Minarak itu. Sedangkan, sisa pembayaran 80 persen, setelah digunakan untuk membayar rumah diberikan kepada korban lumpur.
"Warga dipersilahkan untuk memilih rumah di kawasan yang disediakan, karena saat ini warga korban lumpur sangat membutuhkan rumah dan berharap bisa segera ditempati," katanya menegaskan.
Pengakuan yang sama juga diungkapkan warga TAS lainnya, yakni Rina Suharja.
Menurut dia, jika MLJ serius dengan tawaran relokasi yang digagasnya, seharusnya sekarang sudah mencantumkan konsep dan maket rumah yang akan dibangun, sehingga, warga bisa mempertimbangkan apakah rumah yang ditawarkan itu sesuai dengan keinginan mereka.
"Dari konsep yang telah disiapkan, warga bisa menghitung-hitung sisa pembayaran 80 persen itu, apakah masih ada sisa atau tidak," katanya.
Mengenai lokasi, harga dan fasilitas seperti yang diekspos MLJ, ia menyatakan bahwa warga tampaknya bisa menerima. Namun, kendalanya sekarang apakah sisa pembayaran 80 persen itu cukup atau lebih untuk membeli rumah relokasi itu.
"Kalau cukup, apalagi lebih tentu warga bisa langsung membayar rumah yang disediakan itu, karena warga sekarang ini sangat membutuhkan rumah," katanya menambahkan. (*)
Korban Lumpur Lapindo Kembali Tagih Relokasi
Sidoarjo (ANTARA News) - Warga korban luapan lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc. di Porong dan Tanggulangin Sidoarjo, Jumat, kembali menanyakan kejelasan relokasi (resettlement) yang pernah dicanangkan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
Warga meminta rencana itu segera di kongkretkan, dan secepatnya warga diberi tahu konsep perumahan yang diperuntukkan bagi korban lumpur itu.
Sebelumnya, MLJ memang merencanakan membangun kompleks perumahan dengan konsep Sidoarjo Kota Baru di Sukodono, yang sebagian untuk relokasi korban luapan lumpur dan untuk umum.
"Kalau memang konsepnya jelas dan warga masih bisa mendapat uang sisa dari pembayaran 80 persen, kami mau memilih relokasi," kata Nanang, warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I RT4/RW8.
Namun, tambahnya, warga harus diberi kebebasan memilih rumah di kawasan yang disediakan Minarak itu. Sedangkan, sisa pembayaran 80 persen, setelah digunakan untuk membayar rumah diberikan kepada korban lumpur.
"Warga dipersilahkan untuk memilih rumah di kawasan yang disediakan, karena saat ini warga korban lumpur sangat membutuhkan rumah dan berharap bisa segera ditempati," katanya menegaskan.
Pengakuan yang sama juga diungkapkan warga TAS lainnya, yakni Rina Suharja.
Menurut dia, jika MLJ serius dengan tawaran relokasi yang digagasnya, seharusnya sekarang sudah mencantumkan konsep dan maket rumah yang akan dibangun, sehingga, warga bisa mempertimbangkan apakah rumah yang ditawarkan itu sesuai dengan keinginan mereka.
"Dari konsep yang telah disiapkan, warga bisa menghitung-hitung sisa pembayaran 80 persen itu, apakah masih ada sisa atau tidak," katanya.
Mengenai lokasi, harga dan fasilitas seperti yang diekspos MLJ, ia menyatakan bahwa warga tampaknya bisa menerima. Namun, kendalanya sekarang apakah sisa pembayaran 80 persen itu cukup atau lebih untuk membeli rumah relokasi itu.
"Kalau cukup, apalagi lebih tentu warga bisa langsung membayar rumah yang disediakan itu, karena warga sekarang ini sangat membutuhkan rumah," katanya menambahkan. (*)
22 Desember 2007
Jembatan Pengganti Dikebut
Sabtu, 22 Des 2007,
Jembatan Pengganti Dikebut
SIDOARJO - Gonjang-ganjing akibat ramalan pakar ITS bahwa umur Jembatan Porong tinggal enam bulan ternyata membawa hikmah. Pemerintah akhirnya mencurahkan perhatian untuk mewujudkan jembatan dan jalur alternatif pengganti jalan arteri dan Jembatan Porong. Untuk proyek itu, dialokasikan dana Rp 3 miliar lebih.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sidoarjo Bambang Joelianto mengatakan, jalur alternatif yang masuk dalam rencana perbaikan itu meliputi jalan-jalan desa yang menghubungkan kawasan Porong dengan Mojosari, di Kabupaten Mojokerto. Yakni jalur antara Tanggulangin, Tulangan, hingga di sekitar pabrik kertas PT Pakerin, di Prambon.
Sampai kemarin, jalan-jalan di jalur tersebut masih sempit. Lebarnya tidak sampai lebih dari 5 meter. Sebelah kiri dan kanan bahu jalan dipenuhi banyak lubang menganga. "Sebenarnya, kami sudah memikirkan upaya perbaikan jalur alternatif itu sejak pelaksanaan tahun anggaran 2007. Tapi, ternyata tidak ada PAK (perubahan anggaran dan kegiatan)," beber Bambang. "Di samping itu, ada rekomendasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar hati-hati menggunakan dana dari APBD," imbuh dia.
Bambang melanjutkan, alokasi anggaran Rp 3 miliar tersebut, selain akan digunakan untuk membiayai perbaikan jalan, juga dimanfaatkan untuk membiayai pelebaran badan jalan dari 5 meter menjadi 7 meter.
Jalur alternatif dengan panjang sekitar 18 kilometer itu juga direncanakan untuk menjadi jalur penyangga atas jalur alternatif antara Krian-Mojosari, yang saat ini sedang diperbaiki dan diperlebar oleh Dinas PU Bina Marga Jawa Timur.
Di lapangan terlihat, jalur alternatif Krian- Mojosari itu saat ini tengah dilebarkan, dari 10 meter menjadi 20 meter. Pelebaran 10 meter itu dilakukan pada bahu jalan sisi kanan dan kiri, masing-masing 5 meter.
Selain itu, sejumlah jembatan pada jalur Krian-Mojosari juga diperlebar dengan membuat jembatan baru. Ada enam jembatan di jalur tersebut yang sedang diperlebar. Dari ukuran lebar sekarang rata-rata 8 meter, diperlebar dua kali lipat menjadi sekitar 16 meter. Proses pelebaran itu sudah selesai sekitar 75 persen. Diperkirakan tahun 2008 sudah bisa dipergunakan. Enam jembatan itu berlokasi di Desa Ngrame, Kecamatan Mojosari; Desa Kedung Wonokerto dan Desa Watutulis, Kecamatan Prambon; serta Jembatan Desa Tropodo di Kecamatan Krian.
Enam jembatan tersebut dibangun menjadi dua arah dari Mojosari dan Krian. Jarak tiap jembatan rata-rata 500 meter sampai 1 kilometer. Jarak Jembatan Prambon sampai Krian diperkirakan 7 kilometer.
Jembatan Ngrame kemarin sudah 75 persen terbangun dengan kukuh. Pekerjaan yang belum selesai tinggal pengaspalan jalan. Pengaspalan jembatan sudah diselesaikan sebelumnya. Ruas jembatan juga dibagi dua arah. Masing-masing arah memiliki lebar 8 meter dan panjang 200 meter. Penggarapan dimulai sejak Oktober 2008 dan diperkirakan berakhir satu bulan ke depan. Hingga kemarin, ruas yang dilewati kendaraan baru dari arah Krian ke Mojosari. Meski begitu, tidak ada kemacetan.
Selain dibiayai dari APBD Kabupaten Sidoarjo, perbaikan dan pelebaran jalan di jalur alternatif Tanggulangin-Mojosari itu juga akan dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Timur. "Saat ini kami masih menunggu kucuran dana dari APBD Sidoarjo tahun anggaran 2008. Juga dana dari APBD Provinsi Jawa Timur. Begitu disahkan, kami langsung kerjakan," papar Bambang.
Sementara itu, saat ramalannya mendapatkan respons luas dari berbagai pihak, pakar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Dr Teguh Hariyanto justru sulit ditemui. Beberapa kali Jawa Pos meminta waktu bertemu, Teguh berusaha menghindar dengan mengatakan sedang sibuk.
Setelah berkali-kali dihubungi, akhirnya Teguh akhirnya bersedia menjawab beberapa pertanyaan kemarin. Ahli ilmu geomatika itu mengatakan bahwa prediksinya soal Jembatan Porong adalah prediksi ekstrem. "Itu perkiraan paling buruk. Artinya, belum tentu enam bulan," katanya ketika dihubungi kemarin (21/12). Prediksi Jembatan Porong bertahan enam bulan memang datang dari Teguh di sela-sela Simposium Alternatif Penanganan Lumpur Lapindo di Rektorat ITS pada Rabu lalu (19/12).
Sekali lagi ditanya soal dari mana datangnya hitungan enam bulan, Teguh tidak bisa memberikan jawaban tegas. "Itu hanya prediksi," tegasnya mengulangi. "Yah, mungkin di sekitar Jembatan Porong memang belum ada subsidence (penurunan tanah, Red)," tambah Teguh, bertolak belakang dengan pernyataannya sebelumnya.
Meski demikian, Teguh mengatakan telah melakukan penelitian sejak seminggu yang lalu bersama mahasiswanya. Dia mengaku sedang memanfaatkan laboratorium transportasi jurusan teknik sipil dalam penelitian tersebut. Teguh menambahkan, saat ini dirinya sedang mengumpulkan data ketinggian tanah di daerah sekitar semburan. Dia berjanji memberikan data lengkap setelah penelitiannya rampung. (sat/riq/ara/kim)
Jembatan Pengganti Dikebut
SIDOARJO - Gonjang-ganjing akibat ramalan pakar ITS bahwa umur Jembatan Porong tinggal enam bulan ternyata membawa hikmah. Pemerintah akhirnya mencurahkan perhatian untuk mewujudkan jembatan dan jalur alternatif pengganti jalan arteri dan Jembatan Porong. Untuk proyek itu, dialokasikan dana Rp 3 miliar lebih.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sidoarjo Bambang Joelianto mengatakan, jalur alternatif yang masuk dalam rencana perbaikan itu meliputi jalan-jalan desa yang menghubungkan kawasan Porong dengan Mojosari, di Kabupaten Mojokerto. Yakni jalur antara Tanggulangin, Tulangan, hingga di sekitar pabrik kertas PT Pakerin, di Prambon.
Sampai kemarin, jalan-jalan di jalur tersebut masih sempit. Lebarnya tidak sampai lebih dari 5 meter. Sebelah kiri dan kanan bahu jalan dipenuhi banyak lubang menganga. "Sebenarnya, kami sudah memikirkan upaya perbaikan jalur alternatif itu sejak pelaksanaan tahun anggaran 2007. Tapi, ternyata tidak ada PAK (perubahan anggaran dan kegiatan)," beber Bambang. "Di samping itu, ada rekomendasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar hati-hati menggunakan dana dari APBD," imbuh dia.
Bambang melanjutkan, alokasi anggaran Rp 3 miliar tersebut, selain akan digunakan untuk membiayai perbaikan jalan, juga dimanfaatkan untuk membiayai pelebaran badan jalan dari 5 meter menjadi 7 meter.
Jalur alternatif dengan panjang sekitar 18 kilometer itu juga direncanakan untuk menjadi jalur penyangga atas jalur alternatif antara Krian-Mojosari, yang saat ini sedang diperbaiki dan diperlebar oleh Dinas PU Bina Marga Jawa Timur.
Di lapangan terlihat, jalur alternatif Krian- Mojosari itu saat ini tengah dilebarkan, dari 10 meter menjadi 20 meter. Pelebaran 10 meter itu dilakukan pada bahu jalan sisi kanan dan kiri, masing-masing 5 meter.
Selain itu, sejumlah jembatan pada jalur Krian-Mojosari juga diperlebar dengan membuat jembatan baru. Ada enam jembatan di jalur tersebut yang sedang diperlebar. Dari ukuran lebar sekarang rata-rata 8 meter, diperlebar dua kali lipat menjadi sekitar 16 meter. Proses pelebaran itu sudah selesai sekitar 75 persen. Diperkirakan tahun 2008 sudah bisa dipergunakan. Enam jembatan itu berlokasi di Desa Ngrame, Kecamatan Mojosari; Desa Kedung Wonokerto dan Desa Watutulis, Kecamatan Prambon; serta Jembatan Desa Tropodo di Kecamatan Krian.
Enam jembatan tersebut dibangun menjadi dua arah dari Mojosari dan Krian. Jarak tiap jembatan rata-rata 500 meter sampai 1 kilometer. Jarak Jembatan Prambon sampai Krian diperkirakan 7 kilometer.
Jembatan Ngrame kemarin sudah 75 persen terbangun dengan kukuh. Pekerjaan yang belum selesai tinggal pengaspalan jalan. Pengaspalan jembatan sudah diselesaikan sebelumnya. Ruas jembatan juga dibagi dua arah. Masing-masing arah memiliki lebar 8 meter dan panjang 200 meter. Penggarapan dimulai sejak Oktober 2008 dan diperkirakan berakhir satu bulan ke depan. Hingga kemarin, ruas yang dilewati kendaraan baru dari arah Krian ke Mojosari. Meski begitu, tidak ada kemacetan.
Selain dibiayai dari APBD Kabupaten Sidoarjo, perbaikan dan pelebaran jalan di jalur alternatif Tanggulangin-Mojosari itu juga akan dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Timur. "Saat ini kami masih menunggu kucuran dana dari APBD Sidoarjo tahun anggaran 2008. Juga dana dari APBD Provinsi Jawa Timur. Begitu disahkan, kami langsung kerjakan," papar Bambang.
Sementara itu, saat ramalannya mendapatkan respons luas dari berbagai pihak, pakar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Dr Teguh Hariyanto justru sulit ditemui. Beberapa kali Jawa Pos meminta waktu bertemu, Teguh berusaha menghindar dengan mengatakan sedang sibuk.
Setelah berkali-kali dihubungi, akhirnya Teguh akhirnya bersedia menjawab beberapa pertanyaan kemarin. Ahli ilmu geomatika itu mengatakan bahwa prediksinya soal Jembatan Porong adalah prediksi ekstrem. "Itu perkiraan paling buruk. Artinya, belum tentu enam bulan," katanya ketika dihubungi kemarin (21/12). Prediksi Jembatan Porong bertahan enam bulan memang datang dari Teguh di sela-sela Simposium Alternatif Penanganan Lumpur Lapindo di Rektorat ITS pada Rabu lalu (19/12).
Sekali lagi ditanya soal dari mana datangnya hitungan enam bulan, Teguh tidak bisa memberikan jawaban tegas. "Itu hanya prediksi," tegasnya mengulangi. "Yah, mungkin di sekitar Jembatan Porong memang belum ada subsidence (penurunan tanah, Red)," tambah Teguh, bertolak belakang dengan pernyataannya sebelumnya.
Meski demikian, Teguh mengatakan telah melakukan penelitian sejak seminggu yang lalu bersama mahasiswanya. Dia mengaku sedang memanfaatkan laboratorium transportasi jurusan teknik sipil dalam penelitian tersebut. Teguh menambahkan, saat ini dirinya sedang mengumpulkan data ketinggian tanah di daerah sekitar semburan. Dia berjanji memberikan data lengkap setelah penelitiannya rampung. (sat/riq/ara/kim)
21 Desember 2007
Kali Porong Alami Pendangkalan 5 meter
19/12/07 18:42
Kali Porong Alami Pendangkalan 5 meter
Surabaya (ANTARA News) - Ketua Tim Permukaan Lumpur ITS Surabaya Ir Anggraheni MSc mengatakan Kali Porong saat ini mengalami pendangkalan hingga lima meter akibat pembuangan lumpur hingga November 2007.
"Padahal, kedalaman Kali Porong itu 7,5 meter, sehingga kalau pendangkalan dibiarkan akan meluap dan terjadilah banjir," katanya kepada ANTARA News di sela-sela simposium nasional tentang penanganan lumpur di rektorat ITS Surabaya, Rabu.
Dalam simposium yang batal dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (Ketua Dewan Pengarah BPLS), Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dan Menneg LH Rachmad Witoelar itu, ia mengatakan ITS menolak pembuangan lumpur ke Kali Porong.
"Bukan hanya pendangkalan yang memicu banjir, tapi pembuangan lumpur ke Kali Porong selama ini juga tidak efektif, sebab lumpur yang dibuang terbukti tak pernah sampai ke laut, melainkan mengendap dimana-mana, sehingga berbahaya karena mengancam kapasitas kali," katanya.
Senada dengan itu, anggota Tim Permukaan Lumpur ITS Surabaya Prof Ir Noor Endah PhD mengajukan alternatif yang ditawarkan tim ITS yakni lumpur di buang ke wetland (lahan basah yang merupakan bekas tambak atau rawa-rawa), tapi perlu dibuatkan "pengarah" dengan lebar 200 meter dan panjang dua kilometer untuk sampai ke wetland.
"Biayanya memang mahal, tapi kalau ingin murah, maka lumpur dapat diarahkan ke wetland dengan bantuan pompa yang dirancang tim Star Pump ITS, kemudian dialirkan ke wetland dengan dicampur semen saat keluar dari pompa agar menjadi tanah solid. Dengan cara itu, kawasan wetland dapat menjadi daerah reklamasi," katanya.
Daerah reklamasi, kata mantan Pembantu Rektor (PR) I ITS Surabaya itu, dapat dijadikan kawasan industri atau daerah pemukiman, sehingga pemilik tambak akan memiliki nilai lebih atas lahan miliknya dibanding ganti rugi dalam bentuk tambak.
Pendapat berbeda dikemukakan Deputi Bidang Operasi M Sofian Hadi Djoyopranoto. "Itu berbeda dengan temuan kami di lapangan, karena Kali Porong itu ternyata memiliki kemampuan menampung lumpur yang luar biasa," katanya.
Menurut dia, debit air di Kali porong pada Oktober- November mencapai 1.600 meterkubik/detik, kemudian November menjadi 400 meterkubik/detik, tapi setelah kena hujan 10 hari justru berubah menjadi 1.240 meterkubik/detik.
"Sekarang sudah menjadi 1.533 meterkubik per-detik, karena itu kemampuan Kali Porong dalam menampung lumpur tak perlu diragukan, karena ada proses penggerusan tepian Kali Porong sekitar 2-12 meter, meski pun kami harus menyiapkan lima alat keruk. Jadi, di lapangan ada perbedaan," katanya.
Namun, Ketua Tim Geomatika ITS Surabaya Prof Ing Ir Teguh Hariyanto MSc mempunyai pendapat lain. "Jembatan Porong tinggal enam bulan lagi akan ambles (menurun) akibat `land subsidance` (penurunan tanah) yang disebabkan `beban` lumpur sejak 29 Mei 2006, tapi kami masih meneliti indikasi yang kami amati," katanya.(*)
Kali Porong Alami Pendangkalan 5 meter
Surabaya (ANTARA News) - Ketua Tim Permukaan Lumpur ITS Surabaya Ir Anggraheni MSc mengatakan Kali Porong saat ini mengalami pendangkalan hingga lima meter akibat pembuangan lumpur hingga November 2007.
"Padahal, kedalaman Kali Porong itu 7,5 meter, sehingga kalau pendangkalan dibiarkan akan meluap dan terjadilah banjir," katanya kepada ANTARA News di sela-sela simposium nasional tentang penanganan lumpur di rektorat ITS Surabaya, Rabu.
Dalam simposium yang batal dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (Ketua Dewan Pengarah BPLS), Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dan Menneg LH Rachmad Witoelar itu, ia mengatakan ITS menolak pembuangan lumpur ke Kali Porong.
"Bukan hanya pendangkalan yang memicu banjir, tapi pembuangan lumpur ke Kali Porong selama ini juga tidak efektif, sebab lumpur yang dibuang terbukti tak pernah sampai ke laut, melainkan mengendap dimana-mana, sehingga berbahaya karena mengancam kapasitas kali," katanya.
Senada dengan itu, anggota Tim Permukaan Lumpur ITS Surabaya Prof Ir Noor Endah PhD mengajukan alternatif yang ditawarkan tim ITS yakni lumpur di buang ke wetland (lahan basah yang merupakan bekas tambak atau rawa-rawa), tapi perlu dibuatkan "pengarah" dengan lebar 200 meter dan panjang dua kilometer untuk sampai ke wetland.
"Biayanya memang mahal, tapi kalau ingin murah, maka lumpur dapat diarahkan ke wetland dengan bantuan pompa yang dirancang tim Star Pump ITS, kemudian dialirkan ke wetland dengan dicampur semen saat keluar dari pompa agar menjadi tanah solid. Dengan cara itu, kawasan wetland dapat menjadi daerah reklamasi," katanya.
Daerah reklamasi, kata mantan Pembantu Rektor (PR) I ITS Surabaya itu, dapat dijadikan kawasan industri atau daerah pemukiman, sehingga pemilik tambak akan memiliki nilai lebih atas lahan miliknya dibanding ganti rugi dalam bentuk tambak.
Pendapat berbeda dikemukakan Deputi Bidang Operasi M Sofian Hadi Djoyopranoto. "Itu berbeda dengan temuan kami di lapangan, karena Kali Porong itu ternyata memiliki kemampuan menampung lumpur yang luar biasa," katanya.
Menurut dia, debit air di Kali porong pada Oktober- November mencapai 1.600 meterkubik/detik, kemudian November menjadi 400 meterkubik/detik, tapi setelah kena hujan 10 hari justru berubah menjadi 1.240 meterkubik/detik.
"Sekarang sudah menjadi 1.533 meterkubik per-detik, karena itu kemampuan Kali Porong dalam menampung lumpur tak perlu diragukan, karena ada proses penggerusan tepian Kali Porong sekitar 2-12 meter, meski pun kami harus menyiapkan lima alat keruk. Jadi, di lapangan ada perbedaan," katanya.
Namun, Ketua Tim Geomatika ITS Surabaya Prof Ing Ir Teguh Hariyanto MSc mempunyai pendapat lain. "Jembatan Porong tinggal enam bulan lagi akan ambles (menurun) akibat `land subsidance` (penurunan tanah) yang disebabkan `beban` lumpur sejak 29 Mei 2006, tapi kami masih meneliti indikasi yang kami amati," katanya.(*)
19 Desember 2007
Perumahan Non-Dinas TNI AL di Sidoarjo Siap Dihuni
Selasa, 27/11/2007 10:29 WIB
Perumahan Non-Dinas TNI AL di Sidoarjo Siap Dihuni
Pengirim: Toni Syaiful - DetikSurabaya
Surabaya - Pembangunan perumahan non-dinas TNI AL di Kramat Jegu, Taman, Sidoarjo untuk tahap pertama sebanyak 660 unit sudah mencapai 95 persen. Di beberapa blok, rumah-rumah yang sudah berdiri dengan megah dicat merah tua dan biru muda siap ditempati.
Rencananya, di lokasi itu TNI AL akan membangun sebanyak 1600 unit rumah yang diprioritaskan untuk para prajurit korban lumpur Lapindo. Hal ini merupakan bentuk kepedulian pemimpin TNI AL akan nasib sekitar 600 para prajuritnya yang kehilangan tempat tinggal.
Selain itu, rumah tersebut juga diperuntukan bagi prajurit lain yang memang belum memiliki rumah.
Kesepakatan kredit kepemilikan rumah tahap pertama telah dilaksanakan pada 24-28 September 2007 lalu di Gedung Graha Samudera Bumimoro Kodikal.
Ada 3 type yang ditawarkan T-36/91 dengan harga Rp 52.650.000, T-36/108 harga Rp 60.300.000 dan T-36/126 dengan harga Rp 68.400.000. Mereka juga dapat memilih lama angsuran hingga 15 tahun.
Rumah non-dinas TNI AL yang dibangun di Kramat Jegu memiliki kualitas terjamin. Sebab selama proses pembangunannya diawasi secara ketat oleh pihak TNI AL, termasuk para prajuritnya sebagai pemiliki atau pengguna.
Rumah tersebut menggunakan atap genteng beton, tinggi plafon dari dasar lantai 3 meter, atap kamar mandi atau WC menggunakan cor, lantai rumah keramik serta jalan akses masuk menggunakan paving block.
Sementara itu, TNI AL juga sudah mulai membangun 940 unit rumah non-dinas TNI AL tahap kedua. Nantinya, berada di tengah-tengah komplek perumahan. (fat/fat)
Perumahan Non-Dinas TNI AL di Sidoarjo Siap Dihuni
Pengirim: Toni Syaiful - DetikSurabaya
Surabaya - Pembangunan perumahan non-dinas TNI AL di Kramat Jegu, Taman, Sidoarjo untuk tahap pertama sebanyak 660 unit sudah mencapai 95 persen. Di beberapa blok, rumah-rumah yang sudah berdiri dengan megah dicat merah tua dan biru muda siap ditempati.
Rencananya, di lokasi itu TNI AL akan membangun sebanyak 1600 unit rumah yang diprioritaskan untuk para prajurit korban lumpur Lapindo. Hal ini merupakan bentuk kepedulian pemimpin TNI AL akan nasib sekitar 600 para prajuritnya yang kehilangan tempat tinggal.
Selain itu, rumah tersebut juga diperuntukan bagi prajurit lain yang memang belum memiliki rumah.
Kesepakatan kredit kepemilikan rumah tahap pertama telah dilaksanakan pada 24-28 September 2007 lalu di Gedung Graha Samudera Bumimoro Kodikal.
Ada 3 type yang ditawarkan T-36/91 dengan harga Rp 52.650.000, T-36/108 harga Rp 60.300.000 dan T-36/126 dengan harga Rp 68.400.000. Mereka juga dapat memilih lama angsuran hingga 15 tahun.
Rumah non-dinas TNI AL yang dibangun di Kramat Jegu memiliki kualitas terjamin. Sebab selama proses pembangunannya diawasi secara ketat oleh pihak TNI AL, termasuk para prajuritnya sebagai pemiliki atau pengguna.
Rumah tersebut menggunakan atap genteng beton, tinggi plafon dari dasar lantai 3 meter, atap kamar mandi atau WC menggunakan cor, lantai rumah keramik serta jalan akses masuk menggunakan paving block.
Sementara itu, TNI AL juga sudah mulai membangun 940 unit rumah non-dinas TNI AL tahap kedua. Nantinya, berada di tengah-tengah komplek perumahan. (fat/fat)
15 Desember 2007
Aburizal Bakrie Seharusnya Lebih Dermawan
Aburizal Bakrie Seharusnya Lebih Dermawan
JAKARTA, KCM---Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie seharusnya lebih dermawan dan cepat menyelesaikan pembayaran ganti rugi korban luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur.
Pendapat ini dikemukakan Sumitro, warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) yang rumahnya jadi korban luapan lumpur panas PT Lapindo,Sabtu (15/12),menanggapi pengumuman Aburizal Bakrie dan keluarga menjadi orang terkaya di Indonesia.
"Seharusnya kalau diumumkan jadi orang terkaya di Indonesia, Pak Aburizal Bakrie itu langsung saja membayar seluruh kerugian yang dialami korban lumpur, jangan menunggu dua tahun," ungkap Sumitro ketika dihubungi Kompas.com.
Majalah Forbes Asia’s pekan ini mengeluarkan daftar 40 orang kaya di Indonesia. Aburizal dan keluarga yang memiliki berbagai usaha (Grup Bakrie) menempati urutan pertama dengan kekayaan 5,4 miliar dollar AS, meningkat beberapa kali lipat dari tahun 2006 sebesar 1,2 miliar dollar AS.
Seperti diketahui, sampai kini masih ada korban lumpur yang belum dipenuhi ganti ruginya oleh Lapindo Brantas Inc yang salah satu pemiliknya adalah Grup Bakrie."Ini sangat memalukan, ironis, di saat masih banyak korban Lapindo yang belum mendapat ganti rugi, beliau diumumkan jadi orang terkaya, seharusnya dengan pembayaran ganti rugi dilakukan segera tak perlu mengikuti Perpres No 14 yang memberikan waktu dua tahun," demikian Sumitro.
JAKARTA, KCM---Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie seharusnya lebih dermawan dan cepat menyelesaikan pembayaran ganti rugi korban luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur.
Pendapat ini dikemukakan Sumitro, warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) yang rumahnya jadi korban luapan lumpur panas PT Lapindo,Sabtu (15/12),menanggapi pengumuman Aburizal Bakrie dan keluarga menjadi orang terkaya di Indonesia.
"Seharusnya kalau diumumkan jadi orang terkaya di Indonesia, Pak Aburizal Bakrie itu langsung saja membayar seluruh kerugian yang dialami korban lumpur, jangan menunggu dua tahun," ungkap Sumitro ketika dihubungi Kompas.com.
Majalah Forbes Asia’s pekan ini mengeluarkan daftar 40 orang kaya di Indonesia. Aburizal dan keluarga yang memiliki berbagai usaha (Grup Bakrie) menempati urutan pertama dengan kekayaan 5,4 miliar dollar AS, meningkat beberapa kali lipat dari tahun 2006 sebesar 1,2 miliar dollar AS.
Seperti diketahui, sampai kini masih ada korban lumpur yang belum dipenuhi ganti ruginya oleh Lapindo Brantas Inc yang salah satu pemiliknya adalah Grup Bakrie."Ini sangat memalukan, ironis, di saat masih banyak korban Lapindo yang belum mendapat ganti rugi, beliau diumumkan jadi orang terkaya, seharusnya dengan pembayaran ganti rugi dilakukan segera tak perlu mengikuti Perpres No 14 yang memberikan waktu dua tahun," demikian Sumitro.
Aburizal Bakrie Seharusnya Lebih Dermawan
Aburizal Bakrie Seharusnya Lebih Dermawan
JAKARTA, KCM---Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie seharusnya lebih dermawan dan cepat menyelesaikan pembayaran ganti rugi korban luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur.
Pendapat ini dikemukakan Sumitro, warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) yang rumahnya jadi korban luapan lumpur panas PT Lapindo,Sabtu (15/12),menanggapi pengumuman Aburizal Bakrie dan keluarga menjadi orang terkaya di Indonesia.
"Seharusnya kalau diumumkan jadi orang terkaya di Indonesia, Pak Aburizal Bakrie itu langsung saja membayar seluruh kerugian yang dialami korban lumpur, jangan menunggu dua tahun," ungkap Sumitro ketika dihubungi Kompas.com.
Majalah Forbes Asia’s pekan ini mengeluarkan daftar 40 orang kaya di Indonesia. Aburizal dan keluarga yang memiliki berbagai usaha (Grup Bakrie) menempati urutan pertama dengan kekayaan 5,4 miliar dollar AS, meningkat beberapa kali lipat dari tahun 2006 sebesar 1,2 miliar dollar AS.
Seperti diketahui, sampai kini masih ada korban lumpur yang belum dipenuhi ganti ruginya oleh Lapindo Brantas Inc yang salah satu pemiliknya adalah Grup Bakrie."Ini sangat memalukan, ironis, di saat masih banyak korban Lapindo yang belum mendapat ganti rugi, beliau diumumkan jadi orang terkaya, seharusnya dengan pembayaran ganti rugi dilakukan segera tak perlu mengikuti Perpres No 14 yang memberikan waktu dua tahun," demikian Sumitro.
JAKARTA, KCM---Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie seharusnya lebih dermawan dan cepat menyelesaikan pembayaran ganti rugi korban luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur.
Pendapat ini dikemukakan Sumitro, warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) yang rumahnya jadi korban luapan lumpur panas PT Lapindo,Sabtu (15/12),menanggapi pengumuman Aburizal Bakrie dan keluarga menjadi orang terkaya di Indonesia.
"Seharusnya kalau diumumkan jadi orang terkaya di Indonesia, Pak Aburizal Bakrie itu langsung saja membayar seluruh kerugian yang dialami korban lumpur, jangan menunggu dua tahun," ungkap Sumitro ketika dihubungi Kompas.com.
Majalah Forbes Asia’s pekan ini mengeluarkan daftar 40 orang kaya di Indonesia. Aburizal dan keluarga yang memiliki berbagai usaha (Grup Bakrie) menempati urutan pertama dengan kekayaan 5,4 miliar dollar AS, meningkat beberapa kali lipat dari tahun 2006 sebesar 1,2 miliar dollar AS.
Seperti diketahui, sampai kini masih ada korban lumpur yang belum dipenuhi ganti ruginya oleh Lapindo Brantas Inc yang salah satu pemiliknya adalah Grup Bakrie."Ini sangat memalukan, ironis, di saat masih banyak korban Lapindo yang belum mendapat ganti rugi, beliau diumumkan jadi orang terkaya, seharusnya dengan pembayaran ganti rugi dilakukan segera tak perlu mengikuti Perpres No 14 yang memberikan waktu dua tahun," demikian Sumitro.
Daftar Orang Kaya Indonesia Versi Forbes
Daftar Orang Kaya Indonesia Versi Forbes
Jakarta (ANTARA News) - Majalah bisnis Forbes Asia menetapkan Aburizal Bakrie, sekarang Menko Kesra, sebagai orang terkaya peringkat pertama dari 40 orang kaya Indonesia pada tahun ini dengan nilai kekayaan mencapai 5,4 miliar dolar AS dari tahun sebelumnya 1,2 miliar dolar AS.
Forbes dalam siaran persnya yang diterima ANTARA News di Jakarta, Kamis, menyebutkan, 10 besar dalam daftar orang kaya dan nilai kekayaannya sebagai berikut:
1. Aburizal Bakrie dan keluarga : 5,4 miliar dolar AS
2. Sukanto Tanoto (perusahaan April dan Asian Agri): 4,7 miliar AS
3. R. Budi Hartono: 3,14 miliar dolar AS
4. Michael Hartono: 3,08 miliar dolar AS (Budi Hartono dan Michael Hartono, dua saudara kandung yang memiliki saham di perusahaan rokok Djarum dan BCA)
5. Eka Tjipta Widjaja dan keluarga (Sinar Mas Group): 2,8 miliar dolar AS
6. Putera Sampoerna dan keluarga (Sampoerna Strategic): 2,2 miliar dolar AS
7. Martua Sitorus (Wilmar International): 2,1 miliar dolar AS
8. Rachman Halim dan keluarga (Gudang Garam): 1,6 miliar dolar AS
9. Peter Sondakh (Rajawali Group): 1,45 miliar dolar AS
10.Eddy William Katuari dan keluarga (Wings Group): 1,39 miliar dolar AS
Disebutkan dalam siaran pers, Forbes Asia dalam mendaftar nama-nama orang terkaya itu menggunakan nilai bersih dengan nilai saham dan nilai tukar pada 30 November. Sedangkan untuk perusahaan swasta yang belum terbuka dihitung dengan membandingkannya dengan perusahaan yang diperdagangkan secara terbuka.
Majalah Forbes Asia yang memuat daftar orang kaya itu akan diedarkan pada 24 Desember dengan gambar sampul depan Edwin Soeryadjaya yang memiliki nilai kekayaan 250 juta dolar AS dan menduduki ranking 29.(*)
Jakarta (ANTARA News) - Majalah bisnis Forbes Asia menetapkan Aburizal Bakrie, sekarang Menko Kesra, sebagai orang terkaya peringkat pertama dari 40 orang kaya Indonesia pada tahun ini dengan nilai kekayaan mencapai 5,4 miliar dolar AS dari tahun sebelumnya 1,2 miliar dolar AS.
Forbes dalam siaran persnya yang diterima ANTARA News di Jakarta, Kamis, menyebutkan, 10 besar dalam daftar orang kaya dan nilai kekayaannya sebagai berikut:
1. Aburizal Bakrie dan keluarga : 5,4 miliar dolar AS
2. Sukanto Tanoto (perusahaan April dan Asian Agri): 4,7 miliar AS
3. R. Budi Hartono: 3,14 miliar dolar AS
4. Michael Hartono: 3,08 miliar dolar AS (Budi Hartono dan Michael Hartono, dua saudara kandung yang memiliki saham di perusahaan rokok Djarum dan BCA)
5. Eka Tjipta Widjaja dan keluarga (Sinar Mas Group): 2,8 miliar dolar AS
6. Putera Sampoerna dan keluarga (Sampoerna Strategic): 2,2 miliar dolar AS
7. Martua Sitorus (Wilmar International): 2,1 miliar dolar AS
8. Rachman Halim dan keluarga (Gudang Garam): 1,6 miliar dolar AS
9. Peter Sondakh (Rajawali Group): 1,45 miliar dolar AS
10.Eddy William Katuari dan keluarga (Wings Group): 1,39 miliar dolar AS
Disebutkan dalam siaran pers, Forbes Asia dalam mendaftar nama-nama orang terkaya itu menggunakan nilai bersih dengan nilai saham dan nilai tukar pada 30 November. Sedangkan untuk perusahaan swasta yang belum terbuka dihitung dengan membandingkannya dengan perusahaan yang diperdagangkan secara terbuka.
Majalah Forbes Asia yang memuat daftar orang kaya itu akan diedarkan pada 24 Desember dengan gambar sampul depan Edwin Soeryadjaya yang memiliki nilai kekayaan 250 juta dolar AS dan menduduki ranking 29.(*)
Bakrie Takkan Menghindari Tanggung Jawab
Nirwan: Bakrie Takkan Menghindari Tanggung Jawab
JAKARTA, 25 November: Keluarga Bakrie sebagai pemilik kelompok usaha grup Bakrie tidak akan lari dari tanggung jawab atas bencana semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Bakrie tetap akan menyokong penuh semua upaya penanganan yang terkait penghentian semburan, relokasi infrastruktur, maupun tanggung jawab sosial.
“Kami juga tidak ingin apa yang sudah dibangun oleh orang tua kami, hilang begitu saja dan meninggalkan nama buruk dengan apa yang terjadi di Lapindo,” ujar Chairman Bakrie Capital Indonesia Nirwan Bakrie, Jumat (24/11) di ruang rapat Redaksi Kompas, Jakarta..
Untuk menyelesaikan masalah semburan, relokasi, dan soSial, diperkirakan Bakrie harus menyediakan dana sebesar 140-150 juta dollar AS. Itu belum termasuk dana Rp 1-2triliun untuk pemukiman kembali penduduk yang terkena dampak Lumpur.
Diakui Nirwan, kejadian Lapindo memunculkan persepsi negative masyarakat atas keseriusan kelompok usaha Bakrie untuk menyelesaikan kewajiban di Lapindo.
Pihak Bakrie, lanjut Nirwan, sudah beritikad untuk membantu langsung upaya penyelesaian semburan di Sidoarjo dan dampak-dampak ikutannya melalui Energi Mega Persada (EMP), holding company Lapindo Brantas. Penjualan Lapindo ke perusahaan di luar kelompok Bakrie, dipastikan tidak akan memutus tanggung jawab keluarga dan perusahaan. (kcm/broto)
JAKARTA, 25 November: Keluarga Bakrie sebagai pemilik kelompok usaha grup Bakrie tidak akan lari dari tanggung jawab atas bencana semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Bakrie tetap akan menyokong penuh semua upaya penanganan yang terkait penghentian semburan, relokasi infrastruktur, maupun tanggung jawab sosial.
“Kami juga tidak ingin apa yang sudah dibangun oleh orang tua kami, hilang begitu saja dan meninggalkan nama buruk dengan apa yang terjadi di Lapindo,” ujar Chairman Bakrie Capital Indonesia Nirwan Bakrie, Jumat (24/11) di ruang rapat Redaksi Kompas, Jakarta..
Untuk menyelesaikan masalah semburan, relokasi, dan soSial, diperkirakan Bakrie harus menyediakan dana sebesar 140-150 juta dollar AS. Itu belum termasuk dana Rp 1-2triliun untuk pemukiman kembali penduduk yang terkena dampak Lumpur.
Diakui Nirwan, kejadian Lapindo memunculkan persepsi negative masyarakat atas keseriusan kelompok usaha Bakrie untuk menyelesaikan kewajiban di Lapindo.
Pihak Bakrie, lanjut Nirwan, sudah beritikad untuk membantu langsung upaya penyelesaian semburan di Sidoarjo dan dampak-dampak ikutannya melalui Energi Mega Persada (EMP), holding company Lapindo Brantas. Penjualan Lapindo ke perusahaan di luar kelompok Bakrie, dipastikan tidak akan memutus tanggung jawab keluarga dan perusahaan. (kcm/broto)
Kalla Minta Korban Lapindo Tenang
Sabtu, 15 Des 2007,
Kalla Minta Korban Lapindo Tenang
Bakrie Terkaya, Yakin Mampu Bayar Rp 3,8 T
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, kenaikan kekayaan Menko Kesra Aburizal Bakrie versi majalah Forbes adalah kabar baik bagi korban semburan lumpur Lapindo Brantas. Dengan kekayaan USD 5,4 miliar (sekitar Rp 50 triliun), tidak sulit bagi keluarga Bakrie membayar kompensasi untuk seluruh korban semburan lumpur.
"Dengan kekayaan itu, Ical -panggilan akrab Aburizal Bakrie- pasti bisa membuktikan semua janjinya akan dibayar. Toh cuma Rp 3,8 triliun, pasti bisa dibayar. Jadi, masyarakat Porong bisa tenang karena yang dituntut ganti rugi tidak akan lari karena Ical sangat mampu," ujar Kalla dalam keterangan pers rutin Forum Wartawan Wakil Presiden di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin (14/12).
Meski demikian, Kalla menilai, peningkatan jumlah pundi-pundi keluarga Bakrie yang dilaporkan Forbes tidak bisa menjadi alasan untuk mempercepat pelunasan kewajiban kepada korban semburan lumpur. "Kan sudah ada perjanjiannya bahwa pada tahun kedua ini sudah harus dibayar 50 persen kompensasi. Tentu semua harus dilaksanakan sesuai perjanjian," katanya.
Wapres juga mengaku bangga karena untuk yang pertama dalam sejarah, puncak daftar orang terkaya versi Forbes dipegang oleh perusahaan keluarga yang dimiliki oleh pribumi. "Kita tidak bicara pribumi dan nonpribumi. Tapi, untuk pertama kali dalam sejarah republik ini, tahun ini pribumi nomor satu," ujarnya.
Kalla juga meminta kenaikan kekayaan keluarga Bakrie tidak dikaitkan dengan posisi Ical di kabinet. Apalagi bila daftar kekayaan versi Forbes itu dikaitkan dengan dugaan kolusi dan korupsi. "Masak orang kaya disalahkan. Kita harus menghargai kerja keras keluarga Bakrie, keberanian mengambil risiko, inovasi, dan kejelian mengambil kesempatan," tuturnya.
Terlepas dari validitas data yang diperoleh Forbes, Kalla juga menyoroti makin banyaknya miliarder Indonesia yang masuk jajaran orang terkaya di dunia. "Biliuner banyak itu kan berarti ekonominya naik. Tidak mungkin ada orang kaya tanpa ekonomi yang baik," katanya bangga.
Wapres yang menduduki peringkat ke-30 daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes yakin bertambahnya orang kaya di Indonesia akan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. "Pasti akan ada trickle down effect. Kalau perusahaan berkembang, dia akan banyak membuka lapangan kerja. Kalau orang bekerja, pengangguran berkurang," paparnya.
Menurut dia, Indonesia adalah negara terbuka, bukan negara komunis. Agar ekonomi maju, butuh kelompok yang mampu mempekerjakan yang menganggur. "Jadi, Bakrie harus dijaga untuk tetap baik, jangan dibuat lari, sehingga banyak orang yang merasakan manfaatnya," tuturnya.
Ketika ditanya tentang kebenaran data Forbes yang menyebut kekayaan keluarganya berkisar USD 230 juta, Kalla tertawa panjang. "Saya belum baca, jadi belum bisa kasih komentar. Nomor 30-kah? Waduh, he-he," elaknya.
Kalla juga tertawa panjang ketika wartawan menyebut kekayaannya masih kalah jika dibandingkan dengan harta adik iparnya, Aksa Mahmud, yang disebutkan mencapai USD 340 juta. Dengan kekayaan sebanyak itu, Aksa duduk bertengger di peringkat ke-24 daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes. "Ah, baguslah itu. Kalau digabung jadi satu, kan besar juga," sergahnya lagi-lagi sambil tertawa panjang.
Ketika dicegat wartawan setelah pembukaan Kongres Ikatan Koperasi Pondok Pesantren di Istana Wakil Presiden, Aksa Mahmud juga menanggapi peringkat Forbes dengan tawa khasnya. "Saya belum baca, hanya di-sms saja. Tapi bagaimana pun, itu mendorong saya untuk lebih berprestasi," katanya.
Meski demikian, pemilik Grup Bosowa itu tidak mampu menyembunyikan keheranannya. Pasalnya, majalah itu tidak pernah menghubunginya untuk meminta data tentang aset pribadi maupun perusahaannya sebelum menulis artikel tersebut. "Jadi, sebenarnya, bagaimana mengukurnya?" katanya penuh selidik.
Reaksi Korban Lumpur
Bagaimana tanggapan korban lumpur? Penetapan Aburizal Bakrie menjadi orang terkaya di Indonesia dinilai warga korban lumpur Lapindo sebagai hal yang melukai hati. Sebab, hingga kini masih ada ganti rugi korban lumpur yang belum dipenuhi Lapindo Brantas Inc, yang salah satu pemiliknya adalah Grup Bakrie.
"Selama ini kami selalu diberi tahu Lapindo dan Bakrie tidak memiliki uang untuk memenuhi ganti rugi korban lumpur secara langsung sehingga kebanyakan korban menerima ganti rugi itu harus dicicil. Namun, sekarang semua terbuka, ternyata Bakrie berbohong," kata Sunarto, koordinator korban lumpur yang masih mengungsi di Pasar Baru Porong, kemarin.
Begitu pula, terkait tuntutan skema ganti rugi yang diajukan pengungsi, Lapindo dengan Bakrie di dalamnya selalu mengatakan tidak bisa memenuhi tuntutan itu dengan alasan keuangan. Seperti diketahui, pengungsi menuntut skema ganti rugi 20:80 diselesaikan dalam waktu tiga bulan plus tanah 30 hektare di Porong atau Krembung, Sidoarjo. "Sekarang semua sudah terbukti bahwa Bakrie memang tidak berniat untuk segera menyelesaikan permasalahan korban lumpur. Kalau memang ada niat, tidaklah sulit menyelesaikan tuntutan para pengungsi yang nilai totalnya Rp 250 miliar," kata Sunarto.
Sunarto melanjutkan, para korban lumpur yang berada di pengungsian terluka hatinya dan sangat kecewa ketika melihat di media massa bahwa Aburizal Bakrie menjadi orang terkaya di Indonesia. "Hartanya berlebihan. Sangat kontras dengan kondisi kami sekarang," keluhnya. Seperti diketahui, Grup Bakrie adalah pemilik Lapindo lewat anak usahanya, PT Energi Mega Persada (EMP). Di EMP, Grup Bakrie memiliki 63,53 persen saham. (noe)
Kalla Minta Korban Lapindo Tenang
Bakrie Terkaya, Yakin Mampu Bayar Rp 3,8 T
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, kenaikan kekayaan Menko Kesra Aburizal Bakrie versi majalah Forbes adalah kabar baik bagi korban semburan lumpur Lapindo Brantas. Dengan kekayaan USD 5,4 miliar (sekitar Rp 50 triliun), tidak sulit bagi keluarga Bakrie membayar kompensasi untuk seluruh korban semburan lumpur.
"Dengan kekayaan itu, Ical -panggilan akrab Aburizal Bakrie- pasti bisa membuktikan semua janjinya akan dibayar. Toh cuma Rp 3,8 triliun, pasti bisa dibayar. Jadi, masyarakat Porong bisa tenang karena yang dituntut ganti rugi tidak akan lari karena Ical sangat mampu," ujar Kalla dalam keterangan pers rutin Forum Wartawan Wakil Presiden di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin (14/12).
Meski demikian, Kalla menilai, peningkatan jumlah pundi-pundi keluarga Bakrie yang dilaporkan Forbes tidak bisa menjadi alasan untuk mempercepat pelunasan kewajiban kepada korban semburan lumpur. "Kan sudah ada perjanjiannya bahwa pada tahun kedua ini sudah harus dibayar 50 persen kompensasi. Tentu semua harus dilaksanakan sesuai perjanjian," katanya.
Wapres juga mengaku bangga karena untuk yang pertama dalam sejarah, puncak daftar orang terkaya versi Forbes dipegang oleh perusahaan keluarga yang dimiliki oleh pribumi. "Kita tidak bicara pribumi dan nonpribumi. Tapi, untuk pertama kali dalam sejarah republik ini, tahun ini pribumi nomor satu," ujarnya.
Kalla juga meminta kenaikan kekayaan keluarga Bakrie tidak dikaitkan dengan posisi Ical di kabinet. Apalagi bila daftar kekayaan versi Forbes itu dikaitkan dengan dugaan kolusi dan korupsi. "Masak orang kaya disalahkan. Kita harus menghargai kerja keras keluarga Bakrie, keberanian mengambil risiko, inovasi, dan kejelian mengambil kesempatan," tuturnya.
Terlepas dari validitas data yang diperoleh Forbes, Kalla juga menyoroti makin banyaknya miliarder Indonesia yang masuk jajaran orang terkaya di dunia. "Biliuner banyak itu kan berarti ekonominya naik. Tidak mungkin ada orang kaya tanpa ekonomi yang baik," katanya bangga.
Wapres yang menduduki peringkat ke-30 daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes yakin bertambahnya orang kaya di Indonesia akan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. "Pasti akan ada trickle down effect. Kalau perusahaan berkembang, dia akan banyak membuka lapangan kerja. Kalau orang bekerja, pengangguran berkurang," paparnya.
Menurut dia, Indonesia adalah negara terbuka, bukan negara komunis. Agar ekonomi maju, butuh kelompok yang mampu mempekerjakan yang menganggur. "Jadi, Bakrie harus dijaga untuk tetap baik, jangan dibuat lari, sehingga banyak orang yang merasakan manfaatnya," tuturnya.
Ketika ditanya tentang kebenaran data Forbes yang menyebut kekayaan keluarganya berkisar USD 230 juta, Kalla tertawa panjang. "Saya belum baca, jadi belum bisa kasih komentar. Nomor 30-kah? Waduh, he-he," elaknya.
Kalla juga tertawa panjang ketika wartawan menyebut kekayaannya masih kalah jika dibandingkan dengan harta adik iparnya, Aksa Mahmud, yang disebutkan mencapai USD 340 juta. Dengan kekayaan sebanyak itu, Aksa duduk bertengger di peringkat ke-24 daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes. "Ah, baguslah itu. Kalau digabung jadi satu, kan besar juga," sergahnya lagi-lagi sambil tertawa panjang.
Ketika dicegat wartawan setelah pembukaan Kongres Ikatan Koperasi Pondok Pesantren di Istana Wakil Presiden, Aksa Mahmud juga menanggapi peringkat Forbes dengan tawa khasnya. "Saya belum baca, hanya di-sms saja. Tapi bagaimana pun, itu mendorong saya untuk lebih berprestasi," katanya.
Meski demikian, pemilik Grup Bosowa itu tidak mampu menyembunyikan keheranannya. Pasalnya, majalah itu tidak pernah menghubunginya untuk meminta data tentang aset pribadi maupun perusahaannya sebelum menulis artikel tersebut. "Jadi, sebenarnya, bagaimana mengukurnya?" katanya penuh selidik.
Reaksi Korban Lumpur
Bagaimana tanggapan korban lumpur? Penetapan Aburizal Bakrie menjadi orang terkaya di Indonesia dinilai warga korban lumpur Lapindo sebagai hal yang melukai hati. Sebab, hingga kini masih ada ganti rugi korban lumpur yang belum dipenuhi Lapindo Brantas Inc, yang salah satu pemiliknya adalah Grup Bakrie.
"Selama ini kami selalu diberi tahu Lapindo dan Bakrie tidak memiliki uang untuk memenuhi ganti rugi korban lumpur secara langsung sehingga kebanyakan korban menerima ganti rugi itu harus dicicil. Namun, sekarang semua terbuka, ternyata Bakrie berbohong," kata Sunarto, koordinator korban lumpur yang masih mengungsi di Pasar Baru Porong, kemarin.
Begitu pula, terkait tuntutan skema ganti rugi yang diajukan pengungsi, Lapindo dengan Bakrie di dalamnya selalu mengatakan tidak bisa memenuhi tuntutan itu dengan alasan keuangan. Seperti diketahui, pengungsi menuntut skema ganti rugi 20:80 diselesaikan dalam waktu tiga bulan plus tanah 30 hektare di Porong atau Krembung, Sidoarjo. "Sekarang semua sudah terbukti bahwa Bakrie memang tidak berniat untuk segera menyelesaikan permasalahan korban lumpur. Kalau memang ada niat, tidaklah sulit menyelesaikan tuntutan para pengungsi yang nilai totalnya Rp 250 miliar," kata Sunarto.
Sunarto melanjutkan, para korban lumpur yang berada di pengungsian terluka hatinya dan sangat kecewa ketika melihat di media massa bahwa Aburizal Bakrie menjadi orang terkaya di Indonesia. "Hartanya berlebihan. Sangat kontras dengan kondisi kami sekarang," keluhnya. Seperti diketahui, Grup Bakrie adalah pemilik Lapindo lewat anak usahanya, PT Energi Mega Persada (EMP). Di EMP, Grup Bakrie memiliki 63,53 persen saham. (noe)
Kena Lumpur, Bakrie Malah Terkaya
JawaPos : Jumat, 14 Des 2007,
Kena Lumpur, Bakrie Malah Terkaya
Majalah Forbes Sebut Kekayaannya Rp 50,22 T
JAKARTA - Kasus luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, agaknya, tak sampai menyedot kekayaan keluarga Aburizal Bakrie. Majalah bisnis terkemuka Forbes kemarin menempatkan Menko Kesra itu di peringkat teratas daftar 40 orang terkaya Indonesia tahun ini.
Kekayaan Ical -panggilan akrab Aburizal Bakrie- dan keluarga ditaksir USD 5,4 miliar (sekitar Rp 50,22 triliun, dengan kurs USD 1 = Rp 9.300). Menurut laporan Forbes, yang bakal diterbitkan dalam edisi 24 Desember nanti, total kekayaan keluarga Bakrie melonjak lebih dari empat kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu USD 1,2 miliar (sekitar Rp 11,16 triliun). Saat itu, Bakrie "hanya" berada di urutan keenam.
Dengan kekayaannya tersebut, Bakrie menggusur posisi Sukanto Tanoto di peringkat teratas. Tahun ini bos Grup Raja Garuda Mas itu turun ke posisi kedua dengan total kekayaan USD 4,7 miliar (sekitar Rp 43,71 triliun). Meski begitu, tulis Forbes, sebagaimana halnya Bakrie, kekayaan Tanoto meningkat cukup tajam dibandingkan dengan tahun lalu USD 2,8 miliar (sekitar Rp 26,04 triliun).
Forbes menuturkan, kekayaan keluarga Bakrie berasal dari bisnis di sektor infrastruktur, properti, tambang, dan telekomunikasi. "Tetapi, kontribusi terbesar kekayaannya tahun ini berasal dari lonjakan harga saham (perusahaan) tambang miliknya, Bumi Resources, sebesar 600 persen," tulis majalah tersebut.
PT Bumi Resources Tbk -mayoritas sahamnya dimiliki keluarga Bakrie melalui PT Bakrie Capital Indonesia-adalah perusahaan tambang minyak dan batu bara. Bisnis batu bara dikelola lewat PT Kaltim Prima Coal, produsen dan eksporter batu bara termal terbesar di dunia, dan PT Arutmin Indonesia.
Selama sembilan bulan pertama tahun ini, laba bersih PT Bumi Resources Tbk mencapai USD 800,02 juta atau naik 422,92 persen ketimbang periode sama tahun lalu USD 152,99 juta. Lonjakan laba itu didorong penjualan saham di dua anak perusahaannya, yaitu PT Arutmin dan PT Kaltim Prima Coal. Pendapatannya diproyeksikan terus melonjak tahun depan seiring tren kenaikan harga minyak dan peningkatan pendapatan dari hasil akuisisi. Saham PT Bumi Resources Tbk pun diburu investor di pasar modal.
Tetapi, laporan Forbes itu juga agak ironis. Sebab, Bakrie, 60, disorot tajam di tanah air. PT Lapindo Brantas Inc., perusahaan eksplorasi migas yang saham terbesarnya dimiliki keluarga Bakrie lewat PT Energi Mega Persada, menjadi pemicu luapan lumpur (mud volcano) di Sidoarjo, Jatim, sejak Mei tahun lalu.
Luapan lumpur menyebabkan ribuan orang kehilangan rumah dan tanah. Banyak perusahaan dan industri kecil yang ikut hancur akibat lumpur. Banyak pakar berpendapat bahwa eksplorasi Lapindo memicu luapan Lumpur. Sedangkan Lapindo bersikukuh bahwa gempa sebagai penyebabnya.
Sukses Sukanto Tanoto bertahan dalam daftar miliarder Indonesia versi majalah Forbes juga ternoda. Taipan asal Belawan, Medan, itu berjaya melalui bisnis pulp, kertas, dan kelapa sawit melalui dua perusahaannya yang terbesar, yaitu PT Asian Agri Group dan Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. (APRIL).
Pertengahan tahun ini pria yang lahir dengan nama Tan Kang Hoo itu diburu karena kasus penggelapan pajak PT Asian Agri senilai Rp 786 miliar. PT Asian Agri juga dituduh melakukan korupsi dalam pembelian sejumlah aset melalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) pada 2003.
Secara umum, Forbes mengungkapkan, total kekayaan 40 taipan bisnis Indonesia tahun ini ditaksir senilai USD 40 miliar (sekitar Rp 372 triliun) atau naik hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pada 2006. Yang termasuk dalam daftar majalah itu adalah para taipan bisnis dengan nilai aset minimal USD 120 juta (sekitar Rp 1,116 triliun).
Sebelas di antara 40 pengusaha terkaya itu, tulis Forbes, masuk golongan billionaires (memiliki kekayaan pribadi di atas USD 1 miliar atau sekitar Rp 9,3 triliun).
Untuk kali pertama, Bambang Trihatmodjo masuk daftar 40 orang Indonesia terkaya tahun ini. Anak ketiga mantan Presiden Soeharto itu ditaksir memiliki kekayaan USD 200 juta (sekitar Rp 1,86 triliun) dan berada di peringkat ke-33.
Suami artis Mayangsari itu tercatat sebagai pemilik 13 persen saham konglomerasi media PT Global Mediacom Tbk (dulu PT Bimantara Citra Tbk). Soeharto, 86, yang disebut Transparency International mengumpulkan kekayaan USD 15 miliar (sekitar Rp 139,5 triliun) selama 32 tahun berkuasa, tidak masuk daftar tersebut.
Satu-satunya perempuan Indonesia terkaya dalam daftar itu adalah Kartini Muljadi. Pemilik PT Tempo Scan Pacific, perusahaan farmasi, itu berada di peringkat ke-28 dengan nilai kekayaan USD 260 juta (sekitar Rp 2,418 triliun). Tahun lalu dia berada di urutan ke-24 dengan kekayaan USD 225 juta (sekitar Rp 2,093 triliun).
Tanggapan Bakrie
Bagaimana reaksi Aburizal Bakrie atas laporan Forbes? Mantan ketua umum Kadin itu belum berhasil dihubungi. Tetapi, Lalu Mara Satriawangsa, orang dekat Bakrie yang saat ini dipercaya sebagai staf khusus di Kantor Menko Kesra, menyatakan bahwa sejak masuk Kabinet Indonesia Bersatu pada 2004, Bakrie sudah tidak lagi masuk struktur organisasi perusahaan keluarga yang dibangunnya.
Bahkan, kata dia, saat menjadi salah seorang ketua Golkar pada 2003, Ical -panggilan Aburizal Bakrie- sudah lepas dari struktur perusahaan. Itu berlanjut pada 2004, saat dia menjadi Menko Perekonomian dan kemudian Menko Kesra pada 2005.
Karena itu, Lalu Mara menolak anggapan bahwa pundi-pundi kekayaan keluarga Bakrie membesar akibat jabatan politis Ical. "Sejak keluar dari struktur organisasi, bapak tidak lagi mengurusi bisnis. Beliau fokus untuk mengurusi urusan pemerintahan. Sekarang saja masih di Bali," ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (13/12).
Menurut Lalu Mara, bisnis Bakrie telah diurusi profesional dan anggota keluarga yang lain. "Ada Indra Bakrie, Nirwan Bakrie (chairman PT Bakrie Capital), dan Anindya Bakrie (Presdir PT Bakrie Telecom dan antv)," tuturnya.
Dia lantas menuturkan pengalamannya bekerja dengan keluarga Bakrie. Orang, kata Lalu Mara, sering hanya melihat kesuksesan dari hasil tanpa mengindahkan proses. Padahal, keluarga Bakrie telah berbisnis sejak 1942. "Selama kurun waktu tersebut, proses panjang jatuh bangun telah dilalui," katanya.
"Saat kita enak-enak tidur, mereka justru sedang bekerja. Yang saya tahu, mereka adalah pengusaha ulung dan pekerja keras. Kebanyakan mereka istirahat kurang dari delapan jam," tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, Presdir PT Bakrie Telecom Anindya Bakrie menuturkan bahwa almarhum kakeknya, Achmad Bakrie, selalu mengajarkan pentingnya menjaga kepercayaan. "Saat krisis pada 1998, kami tidak lari. Kami menghadapi para kreditor. Kami menjual saham PT Bakrie & Brothers yang merupakan flagship dan menjadi minoritas. Tetapi, dengan catatan, jika bisnis membaik, kami bisa membeli kembali saham tersebut," ungkapnya.
Anak pertama Ical itu kini dipercaya untuk memimpin PT Bakrie Telecom (operator telekomunikasi Esia) dan PT Citra Andalas Televisi (antv).
Rp 2,44 T untuk Lumpur
Dikonfirmasi secara terpisah, Yuniwati Teryana, vice president Human Resources & Relation Lapindo Brantas Inc., menyatakan, sejauh ini pihaknya telah mengeluarkan dana Rp 2,44 triliun untuk menangani luapan lumpur. Rinciannya, Rp 279 miliar untuk penanggulangan masalah sosial dampak lumpur, Rp 873 miliar untuk penutupan semburan lumpur, dan Rp 698 miliar untuk penanggulangan luberan lumpur.
Selain itu, Rp 590 miliar untuk jual beli tanah sebagai realisasi pembayaran uang muka ganti rugi 20 persen (bagi sekitar 11 ribu lebih KK korban lumpur).
Dia memastikan Lapindo Brantas Inc. akan menanggung kewajibannya. "Tetapi, bukan berarti dana kami tidak terbatas. Kami hanya menyatakan, untuk setiap tanggung jawab yang dibebankan kepada kami, kami akan usahakan sekuat mungkin agar dapat terpenuhi," ujarnya kemarin (13/12).
Menurut dia, dana yang dikucurkan Lapindo tersebut belum termasuk sisa pembayaran ganti rugi 80 persen. Berdasar Perpres Nomor 14 Tahun 2007, Lapindo dibebani kewajiban menyediakan dana Rp 3,8 triliun. Yakni, Rp 2,5 triliun untuk mengganti kerusakan rumah dan tanah milik warga serta Rp 1,3 triliun untuk menutup semburan lumpur.
"Kami tetap akan melaksanakan kewajiban membayar sisa ganti rugi 80 persen tersebut," tegasnya. "Kami akan berikan opsi untuk diganti dalam bentuk resettlement. Saat ini kami sedang mematangkan konsepnya," lanjutnya.
Dari mana Lapindo memperoleh dananya? "Tentu saja Lapindo tidak akan sanggup sendirian. Lapindo dibantu oleh grup (Bakrie)," katanya.(AP/AFP/iw/sat/dwi)
Kena Lumpur, Bakrie Malah Terkaya
Majalah Forbes Sebut Kekayaannya Rp 50,22 T
JAKARTA - Kasus luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, agaknya, tak sampai menyedot kekayaan keluarga Aburizal Bakrie. Majalah bisnis terkemuka Forbes kemarin menempatkan Menko Kesra itu di peringkat teratas daftar 40 orang terkaya Indonesia tahun ini.
Kekayaan Ical -panggilan akrab Aburizal Bakrie- dan keluarga ditaksir USD 5,4 miliar (sekitar Rp 50,22 triliun, dengan kurs USD 1 = Rp 9.300). Menurut laporan Forbes, yang bakal diterbitkan dalam edisi 24 Desember nanti, total kekayaan keluarga Bakrie melonjak lebih dari empat kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu USD 1,2 miliar (sekitar Rp 11,16 triliun). Saat itu, Bakrie "hanya" berada di urutan keenam.
Dengan kekayaannya tersebut, Bakrie menggusur posisi Sukanto Tanoto di peringkat teratas. Tahun ini bos Grup Raja Garuda Mas itu turun ke posisi kedua dengan total kekayaan USD 4,7 miliar (sekitar Rp 43,71 triliun). Meski begitu, tulis Forbes, sebagaimana halnya Bakrie, kekayaan Tanoto meningkat cukup tajam dibandingkan dengan tahun lalu USD 2,8 miliar (sekitar Rp 26,04 triliun).
Forbes menuturkan, kekayaan keluarga Bakrie berasal dari bisnis di sektor infrastruktur, properti, tambang, dan telekomunikasi. "Tetapi, kontribusi terbesar kekayaannya tahun ini berasal dari lonjakan harga saham (perusahaan) tambang miliknya, Bumi Resources, sebesar 600 persen," tulis majalah tersebut.
PT Bumi Resources Tbk -mayoritas sahamnya dimiliki keluarga Bakrie melalui PT Bakrie Capital Indonesia-adalah perusahaan tambang minyak dan batu bara. Bisnis batu bara dikelola lewat PT Kaltim Prima Coal, produsen dan eksporter batu bara termal terbesar di dunia, dan PT Arutmin Indonesia.
Selama sembilan bulan pertama tahun ini, laba bersih PT Bumi Resources Tbk mencapai USD 800,02 juta atau naik 422,92 persen ketimbang periode sama tahun lalu USD 152,99 juta. Lonjakan laba itu didorong penjualan saham di dua anak perusahaannya, yaitu PT Arutmin dan PT Kaltim Prima Coal. Pendapatannya diproyeksikan terus melonjak tahun depan seiring tren kenaikan harga minyak dan peningkatan pendapatan dari hasil akuisisi. Saham PT Bumi Resources Tbk pun diburu investor di pasar modal.
Tetapi, laporan Forbes itu juga agak ironis. Sebab, Bakrie, 60, disorot tajam di tanah air. PT Lapindo Brantas Inc., perusahaan eksplorasi migas yang saham terbesarnya dimiliki keluarga Bakrie lewat PT Energi Mega Persada, menjadi pemicu luapan lumpur (mud volcano) di Sidoarjo, Jatim, sejak Mei tahun lalu.
Luapan lumpur menyebabkan ribuan orang kehilangan rumah dan tanah. Banyak perusahaan dan industri kecil yang ikut hancur akibat lumpur. Banyak pakar berpendapat bahwa eksplorasi Lapindo memicu luapan Lumpur. Sedangkan Lapindo bersikukuh bahwa gempa sebagai penyebabnya.
Sukses Sukanto Tanoto bertahan dalam daftar miliarder Indonesia versi majalah Forbes juga ternoda. Taipan asal Belawan, Medan, itu berjaya melalui bisnis pulp, kertas, dan kelapa sawit melalui dua perusahaannya yang terbesar, yaitu PT Asian Agri Group dan Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. (APRIL).
Pertengahan tahun ini pria yang lahir dengan nama Tan Kang Hoo itu diburu karena kasus penggelapan pajak PT Asian Agri senilai Rp 786 miliar. PT Asian Agri juga dituduh melakukan korupsi dalam pembelian sejumlah aset melalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) pada 2003.
Secara umum, Forbes mengungkapkan, total kekayaan 40 taipan bisnis Indonesia tahun ini ditaksir senilai USD 40 miliar (sekitar Rp 372 triliun) atau naik hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pada 2006. Yang termasuk dalam daftar majalah itu adalah para taipan bisnis dengan nilai aset minimal USD 120 juta (sekitar Rp 1,116 triliun).
Sebelas di antara 40 pengusaha terkaya itu, tulis Forbes, masuk golongan billionaires (memiliki kekayaan pribadi di atas USD 1 miliar atau sekitar Rp 9,3 triliun).
Untuk kali pertama, Bambang Trihatmodjo masuk daftar 40 orang Indonesia terkaya tahun ini. Anak ketiga mantan Presiden Soeharto itu ditaksir memiliki kekayaan USD 200 juta (sekitar Rp 1,86 triliun) dan berada di peringkat ke-33.
Suami artis Mayangsari itu tercatat sebagai pemilik 13 persen saham konglomerasi media PT Global Mediacom Tbk (dulu PT Bimantara Citra Tbk). Soeharto, 86, yang disebut Transparency International mengumpulkan kekayaan USD 15 miliar (sekitar Rp 139,5 triliun) selama 32 tahun berkuasa, tidak masuk daftar tersebut.
Satu-satunya perempuan Indonesia terkaya dalam daftar itu adalah Kartini Muljadi. Pemilik PT Tempo Scan Pacific, perusahaan farmasi, itu berada di peringkat ke-28 dengan nilai kekayaan USD 260 juta (sekitar Rp 2,418 triliun). Tahun lalu dia berada di urutan ke-24 dengan kekayaan USD 225 juta (sekitar Rp 2,093 triliun).
Tanggapan Bakrie
Bagaimana reaksi Aburizal Bakrie atas laporan Forbes? Mantan ketua umum Kadin itu belum berhasil dihubungi. Tetapi, Lalu Mara Satriawangsa, orang dekat Bakrie yang saat ini dipercaya sebagai staf khusus di Kantor Menko Kesra, menyatakan bahwa sejak masuk Kabinet Indonesia Bersatu pada 2004, Bakrie sudah tidak lagi masuk struktur organisasi perusahaan keluarga yang dibangunnya.
Bahkan, kata dia, saat menjadi salah seorang ketua Golkar pada 2003, Ical -panggilan Aburizal Bakrie- sudah lepas dari struktur perusahaan. Itu berlanjut pada 2004, saat dia menjadi Menko Perekonomian dan kemudian Menko Kesra pada 2005.
Karena itu, Lalu Mara menolak anggapan bahwa pundi-pundi kekayaan keluarga Bakrie membesar akibat jabatan politis Ical. "Sejak keluar dari struktur organisasi, bapak tidak lagi mengurusi bisnis. Beliau fokus untuk mengurusi urusan pemerintahan. Sekarang saja masih di Bali," ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (13/12).
Menurut Lalu Mara, bisnis Bakrie telah diurusi profesional dan anggota keluarga yang lain. "Ada Indra Bakrie, Nirwan Bakrie (chairman PT Bakrie Capital), dan Anindya Bakrie (Presdir PT Bakrie Telecom dan antv)," tuturnya.
Dia lantas menuturkan pengalamannya bekerja dengan keluarga Bakrie. Orang, kata Lalu Mara, sering hanya melihat kesuksesan dari hasil tanpa mengindahkan proses. Padahal, keluarga Bakrie telah berbisnis sejak 1942. "Selama kurun waktu tersebut, proses panjang jatuh bangun telah dilalui," katanya.
"Saat kita enak-enak tidur, mereka justru sedang bekerja. Yang saya tahu, mereka adalah pengusaha ulung dan pekerja keras. Kebanyakan mereka istirahat kurang dari delapan jam," tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, Presdir PT Bakrie Telecom Anindya Bakrie menuturkan bahwa almarhum kakeknya, Achmad Bakrie, selalu mengajarkan pentingnya menjaga kepercayaan. "Saat krisis pada 1998, kami tidak lari. Kami menghadapi para kreditor. Kami menjual saham PT Bakrie & Brothers yang merupakan flagship dan menjadi minoritas. Tetapi, dengan catatan, jika bisnis membaik, kami bisa membeli kembali saham tersebut," ungkapnya.
Anak pertama Ical itu kini dipercaya untuk memimpin PT Bakrie Telecom (operator telekomunikasi Esia) dan PT Citra Andalas Televisi (antv).
Rp 2,44 T untuk Lumpur
Dikonfirmasi secara terpisah, Yuniwati Teryana, vice president Human Resources & Relation Lapindo Brantas Inc., menyatakan, sejauh ini pihaknya telah mengeluarkan dana Rp 2,44 triliun untuk menangani luapan lumpur. Rinciannya, Rp 279 miliar untuk penanggulangan masalah sosial dampak lumpur, Rp 873 miliar untuk penutupan semburan lumpur, dan Rp 698 miliar untuk penanggulangan luberan lumpur.
Selain itu, Rp 590 miliar untuk jual beli tanah sebagai realisasi pembayaran uang muka ganti rugi 20 persen (bagi sekitar 11 ribu lebih KK korban lumpur).
Dia memastikan Lapindo Brantas Inc. akan menanggung kewajibannya. "Tetapi, bukan berarti dana kami tidak terbatas. Kami hanya menyatakan, untuk setiap tanggung jawab yang dibebankan kepada kami, kami akan usahakan sekuat mungkin agar dapat terpenuhi," ujarnya kemarin (13/12).
Menurut dia, dana yang dikucurkan Lapindo tersebut belum termasuk sisa pembayaran ganti rugi 80 persen. Berdasar Perpres Nomor 14 Tahun 2007, Lapindo dibebani kewajiban menyediakan dana Rp 3,8 triliun. Yakni, Rp 2,5 triliun untuk mengganti kerusakan rumah dan tanah milik warga serta Rp 1,3 triliun untuk menutup semburan lumpur.
"Kami tetap akan melaksanakan kewajiban membayar sisa ganti rugi 80 persen tersebut," tegasnya. "Kami akan berikan opsi untuk diganti dalam bentuk resettlement. Saat ini kami sedang mematangkan konsepnya," lanjutnya.
Dari mana Lapindo memperoleh dananya? "Tentu saja Lapindo tidak akan sanggup sendirian. Lapindo dibantu oleh grup (Bakrie)," katanya.(AP/AFP/iw/sat/dwi)
Forbes: Aburizal Bakrie Terkaya di Indonesia
Forbes: Aburizal Bakrie Terkaya di Indonesia
JAKARTA, KAMIS---Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie dan keluarga jadi orang terkaya di Indonesia berdasarkan laporan Majalah Forbes Asia’s 2007.
Seperti dilansir Majalah Forbes Asia’s, Kamis (13/12), tahun ini Aburizal Bakrie dan keluarganya memiliki kekayaan 5,4 miliar dollar AS, meningkat beberapa kali lipat dari tahun 2006 sebesar 1,2 miliar dollar AS. Tahun lalu, Bakrie ditempatkan Forbes di urutan ke-6 dalam daftar orang terkaya.
Kontribusi terbesar kekayaan keluarga Bakrie berasal dari anak perusahaan Bakrie Group, produsen batubara Bumi Resources yang nilai sahamnya melonjak. "Keluarga Bakrie memiliki usaha di infrastuktur, properti dan telekomunikasi, namun yang paling memberikan kontribusi pada kekayaannya adalah kenaikan saham batubara sampai 600 persen," sebut Forbes.
Forbes mengeluarkan daftar 40 orang terkaya di Indonesia seperti tahun 2006. Tahun lalu, orang terkaya di Indonesia, menurut Forbes, adalah pengusaha Sukanto Tanoto. Tahun ini, Sukanto berada di urutan kedua dengan jumlah kekayaan 4,7 miliar dollar AS. Tahun lalu kekayaan Sukanto berjumlah 2,8 miliar dollar AS.
Putra mantan Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo, jadi pendatang baru dalam daftar Forbes. Bambang berada di urutan ke-33 dengan jumlah kekayaan 200 juta dollar AS.
JAKARTA, KAMIS---Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie dan keluarga jadi orang terkaya di Indonesia berdasarkan laporan Majalah Forbes Asia’s 2007.
Seperti dilansir Majalah Forbes Asia’s, Kamis (13/12), tahun ini Aburizal Bakrie dan keluarganya memiliki kekayaan 5,4 miliar dollar AS, meningkat beberapa kali lipat dari tahun 2006 sebesar 1,2 miliar dollar AS. Tahun lalu, Bakrie ditempatkan Forbes di urutan ke-6 dalam daftar orang terkaya.
Kontribusi terbesar kekayaan keluarga Bakrie berasal dari anak perusahaan Bakrie Group, produsen batubara Bumi Resources yang nilai sahamnya melonjak. "Keluarga Bakrie memiliki usaha di infrastuktur, properti dan telekomunikasi, namun yang paling memberikan kontribusi pada kekayaannya adalah kenaikan saham batubara sampai 600 persen," sebut Forbes.
Forbes mengeluarkan daftar 40 orang terkaya di Indonesia seperti tahun 2006. Tahun lalu, orang terkaya di Indonesia, menurut Forbes, adalah pengusaha Sukanto Tanoto. Tahun ini, Sukanto berada di urutan kedua dengan jumlah kekayaan 4,7 miliar dollar AS. Tahun lalu kekayaan Sukanto berjumlah 2,8 miliar dollar AS.
Putra mantan Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo, jadi pendatang baru dalam daftar Forbes. Bambang berada di urutan ke-33 dengan jumlah kekayaan 200 juta dollar AS.
13 Desember 2007
Tim DPR Minta Lapindo Siapkan Ganti Rugi 80 Persen
Tim DPR Minta Lapindo Siapkan Ganti Rugi 80 Persen
Selasa, 11 Desember 2007 | 14:35 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim pengawas penanganan lumpur Lapindo dari DPR meminta PT Lapindo Brantas menyiapkan skema pembayaran ganti rugi sebesar 80 persen kepada warga Sidoarjo. Lapindo juga harus menyiapkan konsep relokasi warga.
"Mulai April 2008 pembayaran 80 persen ganti rugi harus sudah dimulai," kata perwaklan Tim Pengawas DPR, Priyo Budi Santoso, Selasa (11/12).
Kemarin (10/12) tim pengawas melihat perkembangan penanganan semburan lumpur Lapindo. Tim pengawas bertemu Guberur Jawa Timur, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Bupati Sidoarjo dan anggota DPRD.
Priyo mengatakan, Lapindo belum membayar ganti rugi 20 persen sekitar empat persen warga yang harus mendapatkan. Sebagian besar warga belum dibayar tinggal di Pasar Porong Sidoarjo. "Kami minta tetap didekati dengan persuasif," katanya.
Lapindo belum membayar para korban tadi karena perbedaan permintaan ganti rugi. Warga yang belum dibayar memasukan potensi kerugian ke dalam biaya yang ditanggung Lapindo. "Ada tambahan untuk gagal panen, kerugian tambak, ruko yang tidak baisa dioperasionalkan," katanya.
Dia mengatakan, pembayaran 80 persen ganti rugi tidak boleh terlambat. Pembayaran itu selesai dalam dua tahun sejak April 2008. "Tidak lebih dari dua tahun," katanya.
Lapindo juga harus memperhatikan relokasi warga. Menurut dia, warga berhak untuk mendapatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti saat sebelum terkena lumpur Lapindo. "Warga jangan sampai kehilangan hak-haknya," katanya.
KURNIASIH BUDI
Selasa, 11 Desember 2007 | 14:35 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim pengawas penanganan lumpur Lapindo dari DPR meminta PT Lapindo Brantas menyiapkan skema pembayaran ganti rugi sebesar 80 persen kepada warga Sidoarjo. Lapindo juga harus menyiapkan konsep relokasi warga.
"Mulai April 2008 pembayaran 80 persen ganti rugi harus sudah dimulai," kata perwaklan Tim Pengawas DPR, Priyo Budi Santoso, Selasa (11/12).
Kemarin (10/12) tim pengawas melihat perkembangan penanganan semburan lumpur Lapindo. Tim pengawas bertemu Guberur Jawa Timur, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Bupati Sidoarjo dan anggota DPRD.
Priyo mengatakan, Lapindo belum membayar ganti rugi 20 persen sekitar empat persen warga yang harus mendapatkan. Sebagian besar warga belum dibayar tinggal di Pasar Porong Sidoarjo. "Kami minta tetap didekati dengan persuasif," katanya.
Lapindo belum membayar para korban tadi karena perbedaan permintaan ganti rugi. Warga yang belum dibayar memasukan potensi kerugian ke dalam biaya yang ditanggung Lapindo. "Ada tambahan untuk gagal panen, kerugian tambak, ruko yang tidak baisa dioperasionalkan," katanya.
Dia mengatakan, pembayaran 80 persen ganti rugi tidak boleh terlambat. Pembayaran itu selesai dalam dua tahun sejak April 2008. "Tidak lebih dari dua tahun," katanya.
Lapindo juga harus memperhatikan relokasi warga. Menurut dia, warga berhak untuk mendapatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti saat sebelum terkena lumpur Lapindo. "Warga jangan sampai kehilangan hak-haknya," katanya.
KURNIASIH BUDI
11 Desember 2007
Opsi Relokasi Permanen Korban Lumpur Dibayangi Calo Tanah
09/10/2006 14:08 WIB
Opsi Relokasi Permanen Korban Lumpur Dibayangi Calo Tanah
Budi Sugiharto - detikcom
Sidoarjo - Masyarakat korban lumpur Lapindo Brantas Inc diingatkan untuk mewaspadai munculnya praktik calo lahan, menyusul rencana opsi relokasi permanen atau resettlement yang menempati lahan seluas 400 hektar. Sebab dikhawatirkan ulah calo itu bisa merugikan semua pihak, khususnya masyarakat.
"Laporan yang masuk ternyata sudah banyak calo yang mencoba membujuk rayu warga. Bahkan kabarnya sudah ada yang menguasai lahan yang akan digunakan untuk relokasi nanti," ungkap Bupati Win Hendrarso di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin (9/10/2006).
Meski Win masih menolak menyebut lokasi relokasi permanen secara pasti, namun ia tak menampik jika lahan yang menjadi incaran calo antara lain berada di sekitar wilayah Kecamatan Krembung, Krian, Candi hingga Wonoayu. "Lokasi untuk relokasi masih belum bisa disebutkan," elak Win.
Untuk menangkal percaloan, Win memerintahkan kepada seluruh perangkat desa hingga kecamatan saling berkoordinasi. Begitu pula warga yang memiliki lahan juga diminta lebih memperhatikan kepentingan yang lebih besar. "Jual beli nanti akan dilakukan langsung dengan pemilik, tidak melalui perantara," tegas Win.
Saat ini rencana relokasi permanen sendiri masih belum tuntas, sebab untuk mewujudkan opsi ini, kata Win, harus mendapat masukan dari warga yang memang nantinya akan menempati.
Dalam pemaparan Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur Lapindo terkait relokasi permanen, lanjut Win, memang cukup menjanjikan, karena akan dibangun pemukiman baru yang relatif mewah dan modern dengan lingkungan lebih sehat dibanding daerah asal sebelumnya.
Lahan seluas 400 hektar itu nantinya akan dibagi sesuai peruntukannya. Antara lain 280 hektar areal persawahan, 75 hektar pemukiman yang menampung 3.000 unit rumah. Sedangkan 45 hektar sisanya dimanfaatkan untuk fasilitas umum, yang menurut Win, lebih mewah, seperti halnya fasilitas yang ada di perumahan real estate.
Semua fasilitas yang akan dibangun antara lain gedung sekolah SD, SMP, SMA, pondok pesantren, kantor kelurahan/balai desa, kantor kepolisian sektor (polsek), koramil, lapangan olahraga, gedung serba guna, taman bermain, puskesmas, rumah sakit, dll.
"Semua tentang konsep relokasi permanen ini sudah kita sosialisasikan kepada warga. Nantinya wargalah yang menentukan, apakah setuju atau ada pilihan lain. Sebab aspirasi warga sangat menentukan," katanya. ( gik / sss )
Opsi Relokasi Permanen Korban Lumpur Dibayangi Calo Tanah
Budi Sugiharto - detikcom
Sidoarjo - Masyarakat korban lumpur Lapindo Brantas Inc diingatkan untuk mewaspadai munculnya praktik calo lahan, menyusul rencana opsi relokasi permanen atau resettlement yang menempati lahan seluas 400 hektar. Sebab dikhawatirkan ulah calo itu bisa merugikan semua pihak, khususnya masyarakat.
"Laporan yang masuk ternyata sudah banyak calo yang mencoba membujuk rayu warga. Bahkan kabarnya sudah ada yang menguasai lahan yang akan digunakan untuk relokasi nanti," ungkap Bupati Win Hendrarso di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin (9/10/2006).
Meski Win masih menolak menyebut lokasi relokasi permanen secara pasti, namun ia tak menampik jika lahan yang menjadi incaran calo antara lain berada di sekitar wilayah Kecamatan Krembung, Krian, Candi hingga Wonoayu. "Lokasi untuk relokasi masih belum bisa disebutkan," elak Win.
Untuk menangkal percaloan, Win memerintahkan kepada seluruh perangkat desa hingga kecamatan saling berkoordinasi. Begitu pula warga yang memiliki lahan juga diminta lebih memperhatikan kepentingan yang lebih besar. "Jual beli nanti akan dilakukan langsung dengan pemilik, tidak melalui perantara," tegas Win.
Saat ini rencana relokasi permanen sendiri masih belum tuntas, sebab untuk mewujudkan opsi ini, kata Win, harus mendapat masukan dari warga yang memang nantinya akan menempati.
Dalam pemaparan Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur Lapindo terkait relokasi permanen, lanjut Win, memang cukup menjanjikan, karena akan dibangun pemukiman baru yang relatif mewah dan modern dengan lingkungan lebih sehat dibanding daerah asal sebelumnya.
Lahan seluas 400 hektar itu nantinya akan dibagi sesuai peruntukannya. Antara lain 280 hektar areal persawahan, 75 hektar pemukiman yang menampung 3.000 unit rumah. Sedangkan 45 hektar sisanya dimanfaatkan untuk fasilitas umum, yang menurut Win, lebih mewah, seperti halnya fasilitas yang ada di perumahan real estate.
Semua fasilitas yang akan dibangun antara lain gedung sekolah SD, SMP, SMA, pondok pesantren, kantor kelurahan/balai desa, kantor kepolisian sektor (polsek), koramil, lapangan olahraga, gedung serba guna, taman bermain, puskesmas, rumah sakit, dll.
"Semua tentang konsep relokasi permanen ini sudah kita sosialisasikan kepada warga. Nantinya wargalah yang menentukan, apakah setuju atau ada pilihan lain. Sebab aspirasi warga sangat menentukan," katanya. ( gik / sss )
08 Desember 2007
Pemerintah agar segera Putuskan Status Kasus Lapindo
Pemerintah agar segera Putuskan Status Kasus Lapindo
General Manajer PT Lapindo Brantas Imam Agustino meminta pemerintah segera mengeluarkan keputusan tentang kasus Lumpur Lapindo, apakah kasus itu merupakan bencana alam atau bukan.
Hal itu dikemukakan dalam rapat dengar pendapat antara Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo DPR dengan pimpinan Lapindo Brantas, Ketua BPLS, dan PT Minarak di Gedung MPR/DPR, Rabu (28/11),
Apapun keputusannya, PT Lapindo akan membayar ganti rugi sesuai Perpres No 14/ 2007,’’ katanya.
Di akhir rapat, dibacakan kesimpulan tentang rencana menggelar perkara yang akan dilakukan pada Januari 2008 dengan melibatkan Kementerian ESDM, BP Migas, PT Lapindo Brantas, dan kontraktor pengeboran.
Rapat yang dipimpin Tjahjo Kumolo dari F-PDIP itu juga menyimpulkan, kemungkinan akan digelar seminar internasional dengan mengundang para ahli dari luar negeri yang pernah mengalami kasus serupa. Hal itu sangat penting, karena para ahli dari luar negeri itu tidak memiliki kepentingan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus Lapindo.
Kalangan anggota DPR meminta semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memenangkan PT Lapindo Brantas atas gugatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Selasa (27/11).
Wakil Ketua Komisi III DPR dari F-PG Aziz Syamsuddin mengharapkan semua pihak menghormati putusan tersebut, dan meminta pemerintah segera mengambil tindakan supaya rakyat Sidoarjo yang menjadi korban bencana Lapindo tidak terus merana.
“Keputusan hakim tidak bisa ditolak, harus dihormati dan dipatuhi. Kalau ada yang tak puas, ajukan saja banding,’’ kata politisi Golkar asal Lampung itu, Rabu (28/11).
Menanggapi suara-suara miring yang menilai keputusan PN itu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, Azis mengingatkan, rasa keadilan itu wajar disampaikan sebelum ada keputusan pengadilan. Tapi bila sudah ada keputusan, semua pihak harus patuh dan tunduk pada putusan itu.
Di tempat terpisah, anggota Komisi III DPR dari F-PG Setya Novanto mengharapkan agar keputusan itu tidak dipolitisasi. “Kalau ada yang tak puas dengan keputusan hakim, bisa lakukan banding dan kasasi. Memang keputusan hakim banyak yang tak memuaskan masyarakat, tapi hal itu jangan dipolitisir,’’ ujarnya.
Novanto yang juga anggota Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Tim P2LS) itu meminta Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan pemerintah bekerja keras dengan berpedoman pada Perpres No 14/ 2007.
Pemerintah hendaknya membuat rencana kerja yang jelas, konkret dan terarah serta tidak bersifat sporadis dan jangka pendek. Itu dilakukan agar ada proses kemajuan dalam penanganan masalah itu.
General Manajer PT Lapindo Brantas Imam Agustino meminta pemerintah segera mengeluarkan keputusan tentang kasus Lumpur Lapindo, apakah kasus itu merupakan bencana alam atau bukan.
Hal itu dikemukakan dalam rapat dengar pendapat antara Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo DPR dengan pimpinan Lapindo Brantas, Ketua BPLS, dan PT Minarak di Gedung MPR/DPR, Rabu (28/11),
Apapun keputusannya, PT Lapindo akan membayar ganti rugi sesuai Perpres No 14/ 2007,’’ katanya.
Di akhir rapat, dibacakan kesimpulan tentang rencana menggelar perkara yang akan dilakukan pada Januari 2008 dengan melibatkan Kementerian ESDM, BP Migas, PT Lapindo Brantas, dan kontraktor pengeboran.
Rapat yang dipimpin Tjahjo Kumolo dari F-PDIP itu juga menyimpulkan, kemungkinan akan digelar seminar internasional dengan mengundang para ahli dari luar negeri yang pernah mengalami kasus serupa. Hal itu sangat penting, karena para ahli dari luar negeri itu tidak memiliki kepentingan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus Lapindo.
Kalangan anggota DPR meminta semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memenangkan PT Lapindo Brantas atas gugatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Selasa (27/11).
Wakil Ketua Komisi III DPR dari F-PG Aziz Syamsuddin mengharapkan semua pihak menghormati putusan tersebut, dan meminta pemerintah segera mengambil tindakan supaya rakyat Sidoarjo yang menjadi korban bencana Lapindo tidak terus merana.
“Keputusan hakim tidak bisa ditolak, harus dihormati dan dipatuhi. Kalau ada yang tak puas, ajukan saja banding,’’ kata politisi Golkar asal Lampung itu, Rabu (28/11).
Menanggapi suara-suara miring yang menilai keputusan PN itu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, Azis mengingatkan, rasa keadilan itu wajar disampaikan sebelum ada keputusan pengadilan. Tapi bila sudah ada keputusan, semua pihak harus patuh dan tunduk pada putusan itu.
Di tempat terpisah, anggota Komisi III DPR dari F-PG Setya Novanto mengharapkan agar keputusan itu tidak dipolitisasi. “Kalau ada yang tak puas dengan keputusan hakim, bisa lakukan banding dan kasasi. Memang keputusan hakim banyak yang tak memuaskan masyarakat, tapi hal itu jangan dipolitisir,’’ ujarnya.
Novanto yang juga anggota Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Tim P2LS) itu meminta Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan pemerintah bekerja keras dengan berpedoman pada Perpres No 14/ 2007.
Pemerintah hendaknya membuat rencana kerja yang jelas, konkret dan terarah serta tidak bersifat sporadis dan jangka pendek. Itu dilakukan agar ada proses kemajuan dalam penanganan masalah itu.
Kantor MLJ diserbu warga 5 Desa
Kantor MLJ diserbu warga 5 Desa
Ditulis Oleh dad
Kamis, 06 Desember 2007
Sidoarjo- Warga 5 Desa yang terdiri dari Desa Jatirejo, Kedungbendo, Reno Kenongo dan Kedungcangkring, Siring dan Gempolsari datangi kantor PT Minarak Lapindo Jaya di Gedung Ex. BTPN, Sidoarjo. Kedatangan mereka tidak lain adalah meminta kepastian pembayaran aset yang belum terbayarkan.
Dari tuntutan mereka yang ajukan bahwa ada berkas di Desa yang belum terbayarkan, berkas dari Desa Jatirejo, 80 berkas dari Kedungbendo, 50 berkas dari Kedungcangkring; 11 berkas dari Siring dan 20 berkas dari Desa Gempolsari yang belum direalisasikan
“ Kedatangan kita adalah mendesak kepada MLJ supaya segera merealisasikan aset kami yang sudah terkena dampak lumpur,” terang Khoirul Huda, warga Jatirejo, sebelumnya PT MLJ sudah menjanjikan pertengahan November akan dilaksanakan pembayaran aset terkena dampak lumpur milik warga 5 Desa itu.(6/11/2007)
Warga akan mengancam jika tidak kunjung direalisasikan maka warga akan menghalangi upaya penanggulanganpembuangan lumpur dengan cara menutup Spillway yang kini merupakan alternative utama pengaliran Lumpur Di Desa Pejarakan.
Sementara itu Perwakilan PT.MLJ, Diaz Roichan menyebutkan jika aset mereka akan dibayar pada hari Senin (10/12/2007) "Kalau tidak Jumat ya Senin akan kita bayar," ujarnya.
Ditulis Oleh dad
Kamis, 06 Desember 2007
Sidoarjo- Warga 5 Desa yang terdiri dari Desa Jatirejo, Kedungbendo, Reno Kenongo dan Kedungcangkring, Siring dan Gempolsari datangi kantor PT Minarak Lapindo Jaya di Gedung Ex. BTPN, Sidoarjo. Kedatangan mereka tidak lain adalah meminta kepastian pembayaran aset yang belum terbayarkan.
Dari tuntutan mereka yang ajukan bahwa ada berkas di Desa yang belum terbayarkan, berkas dari Desa Jatirejo, 80 berkas dari Kedungbendo, 50 berkas dari Kedungcangkring; 11 berkas dari Siring dan 20 berkas dari Desa Gempolsari yang belum direalisasikan
“ Kedatangan kita adalah mendesak kepada MLJ supaya segera merealisasikan aset kami yang sudah terkena dampak lumpur,” terang Khoirul Huda, warga Jatirejo, sebelumnya PT MLJ sudah menjanjikan pertengahan November akan dilaksanakan pembayaran aset terkena dampak lumpur milik warga 5 Desa itu.(6/11/2007)
Warga akan mengancam jika tidak kunjung direalisasikan maka warga akan menghalangi upaya penanggulanganpembuangan lumpur dengan cara menutup Spillway yang kini merupakan alternative utama pengaliran Lumpur Di Desa Pejarakan.
Sementara itu Perwakilan PT.MLJ, Diaz Roichan menyebutkan jika aset mereka akan dibayar pada hari Senin (10/12/2007) "Kalau tidak Jumat ya Senin akan kita bayar," ujarnya.
06 Desember 2007
PT Minarak Kucurkan Rp 445 Juta untuk PBP
PT Minarak Kucurkan Rp 445 Juta
Ditulis Oleh riz
Selasa, 04 Desember 2007
SIDOARJO. Sebanyak 67 Kepala Keluarga dari warga Desa Renokenongo yang sebelumnya bertahan di pengungsian Pasar Baru Porong menerima paket uang kontrak, pidahan, dan jaminan hidup (jadup) di kantor PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), Senin (3/12).
Sedikit demi sedikit warga desa Renokenongo yang bertahan di pengungsian Pasar Baru Porong akhirnya melunak. sebanyak 67 Kepala Keluarga (KK)menerima uang kontrak sebesar Rp 5 juta per KK untuk kontrak rumah selama 2 tahun, uang pindahan sebesar Rp 500 ribu per KK, dan uang jadup Rp 300 ribu per jiwa selama 6 bulan berturut - turut. Sedangkan total uang yang di kucurkan oleh PT MLJ kepada warga sebesar Rp 445,1 juta.
Menurut Sudiyono, Koordinator Tim Legal PT Minarak Lapindo Jaya, apa yang dilakukan oleh pihaknya kepada warga tersebut sesuai dengan prosedur dan berdasar pada Perpres 14/2007. Pihak PT MLJ berharap bahwa apa yang dilakukan warga tersebut dapat di ikuti oleh warga lainnya yang hingga kini masih berada di Pasar Baru Porong. "Kami berharap warga lainnya dapat mengikuti jejak tersebut," ujar Sudiyono.
Oleh Pj Kades Renokenongo, Hj Mahmudah yang ditemui di kantor PT MLJ, menjelaskan bahwa apa yang di lakukan oleh 67 Kepala Keluarga tersebut murni karena keinginan sendiri. Keputusan yang diambil dengan menerima uang kontrak dan jadup tersebut bukanlah karena ada tekanan atau intervensi dari pihak lain. "Warga memilih untuk menerima uang kontrak dan jadup itu karena keinginannya sendiri. Jadi tidak ada tekanan dari pihak manapun," ujarnya
Dijelaskan pula bahwa warga yang bersedia menerima uang paket kontrak dan jadup tersebut berasal dari warga Desa Renokenongo RT 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12 dan 13. Hingga kini jumlah pengungsi yang masih ngotot tinggal di Pasar Baru Porong sejumlah sekitar 601 KK, dari jumlah awal yang hampir mencapai 1000 KK.
Ditulis Oleh riz
Selasa, 04 Desember 2007
SIDOARJO. Sebanyak 67 Kepala Keluarga dari warga Desa Renokenongo yang sebelumnya bertahan di pengungsian Pasar Baru Porong menerima paket uang kontrak, pidahan, dan jaminan hidup (jadup) di kantor PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), Senin (3/12).
Sedikit demi sedikit warga desa Renokenongo yang bertahan di pengungsian Pasar Baru Porong akhirnya melunak. sebanyak 67 Kepala Keluarga (KK)menerima uang kontrak sebesar Rp 5 juta per KK untuk kontrak rumah selama 2 tahun, uang pindahan sebesar Rp 500 ribu per KK, dan uang jadup Rp 300 ribu per jiwa selama 6 bulan berturut - turut. Sedangkan total uang yang di kucurkan oleh PT MLJ kepada warga sebesar Rp 445,1 juta.
Menurut Sudiyono, Koordinator Tim Legal PT Minarak Lapindo Jaya, apa yang dilakukan oleh pihaknya kepada warga tersebut sesuai dengan prosedur dan berdasar pada Perpres 14/2007. Pihak PT MLJ berharap bahwa apa yang dilakukan warga tersebut dapat di ikuti oleh warga lainnya yang hingga kini masih berada di Pasar Baru Porong. "Kami berharap warga lainnya dapat mengikuti jejak tersebut," ujar Sudiyono.
Oleh Pj Kades Renokenongo, Hj Mahmudah yang ditemui di kantor PT MLJ, menjelaskan bahwa apa yang di lakukan oleh 67 Kepala Keluarga tersebut murni karena keinginan sendiri. Keputusan yang diambil dengan menerima uang kontrak dan jadup tersebut bukanlah karena ada tekanan atau intervensi dari pihak lain. "Warga memilih untuk menerima uang kontrak dan jadup itu karena keinginannya sendiri. Jadi tidak ada tekanan dari pihak manapun," ujarnya
Dijelaskan pula bahwa warga yang bersedia menerima uang paket kontrak dan jadup tersebut berasal dari warga Desa Renokenongo RT 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12 dan 13. Hingga kini jumlah pengungsi yang masih ngotot tinggal di Pasar Baru Porong sejumlah sekitar 601 KK, dari jumlah awal yang hampir mencapai 1000 KK.
01 Desember 2007
Kawasan Sidoarjo Baru tak Hanya untuk Korban Lumpur
Senin, 03 September 2007 13:47:00
Kawasan Sidoarjo Baru tak Hanya untuk Korban Lumpur
Sidoarjo-RoL-- Pembangunan Kawasan Sidoarjo Baru (KSB) yang didahului dengan pembangunan Kahuripan Nirwana Village (KNV) di Sukodono, Sidoarjo yang semula diperuntukan bagi korban luapan lumpur Lapindo Brantas Inc. yang ingin relokasi, ternyata kini sudah berubah dan dibuka untuk umum.
Informasi yang dihimpun ANTARA, Senin menyebutkan, ada sekitar 500 warga korban lumpur yang mengajukan untuk menjadi penghuni perumahan kelas menengah ke atas itu, hanya 200 warga yang disetujui, karena pihak KNV melakukan seleksi ketat terhadap warga yang mengajukan membeli rumah di komplek perumahan Sidoarjo Kota Baru tersebut.
Menurut Koordinator Tim Independen Warga Korban Lumpur (TIWKL), Agustinus Saxon, pihaknya mendaftarkan sekitar sekitar 500 kepala keluarga (KK), warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I untuk mendapatkan ganti rugi rumah di kawasan KNV. Tetapi, pihak KNV hanya menyetujui 200 warga.
"Sebenarnya, ada ribuan warga yang ingin mendapatkan ganti rugi berupa rumah, setelah pembayaran ganti rugi sebesar 20 persen sudah dibayarkan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Namun, ternyata tak semuanya disetujui," katanya.
Meski demikian, ia mengatakan, pihaknya memaklumi kenyataan itu. Hal itu, karena perumahan KNV, ternyata memang bukan diperuntukkan khusus untuk korban lumpur, melainkan untuk umum. Karena itu, wajar bila ada penyeleksian terhadap calon pembeli perumahan itu.
Sementara itu, Karto, salah seorang warga Perum TAS I Blok AA, yang belum disetujui KNV dalam pengajuan pembelian rumah di Sidoarjo Baru menyatakan kecewa dengan tidak lolosnya dalam seleksi kali ini. Namun, ia berharap pada pengajuan berikutnya bisa dikabulkan keinginannya untuk menjadi penghuni perumahan di Sidoarjo Baru tersebut.
Sebelumnya, warga korban lumpur yang mengajukan skema ganti rugi tersebut, beberapa minggu lalu pernah melakukan konsolidasi. Namun sejauh ini belum ada bentuk kesepakatan tertulis antara kedua pihak.
"MoU-nya masih kami konsep, tapi dalam minggu ini akan ada pembicaraan lanjutan dengan PT Minarak Lapindo Jaya," kata Agus.
Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusalla ketika dihubungi per telepon menyatakan, tak ada ganti rugi berupa perumahan di Kahuripan Nirwana, karena perumahan itu murni bisnis jual-beli rumah, bukan ganti rugi untuk korban lumpur.
"Perumahan Kahuripan itu betul-betul bisnis. Tak ada istilah ganti rugi, sebab, PT Minarak melakukan transaksi
jual-beli," katanya. antara/abi
Kawasan Sidoarjo Baru tak Hanya untuk Korban Lumpur
Sidoarjo-RoL-- Pembangunan Kawasan Sidoarjo Baru (KSB) yang didahului dengan pembangunan Kahuripan Nirwana Village (KNV) di Sukodono, Sidoarjo yang semula diperuntukan bagi korban luapan lumpur Lapindo Brantas Inc. yang ingin relokasi, ternyata kini sudah berubah dan dibuka untuk umum.
Informasi yang dihimpun ANTARA, Senin menyebutkan, ada sekitar 500 warga korban lumpur yang mengajukan untuk menjadi penghuni perumahan kelas menengah ke atas itu, hanya 200 warga yang disetujui, karena pihak KNV melakukan seleksi ketat terhadap warga yang mengajukan membeli rumah di komplek perumahan Sidoarjo Kota Baru tersebut.
Menurut Koordinator Tim Independen Warga Korban Lumpur (TIWKL), Agustinus Saxon, pihaknya mendaftarkan sekitar sekitar 500 kepala keluarga (KK), warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I untuk mendapatkan ganti rugi rumah di kawasan KNV. Tetapi, pihak KNV hanya menyetujui 200 warga.
"Sebenarnya, ada ribuan warga yang ingin mendapatkan ganti rugi berupa rumah, setelah pembayaran ganti rugi sebesar 20 persen sudah dibayarkan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Namun, ternyata tak semuanya disetujui," katanya.
Meski demikian, ia mengatakan, pihaknya memaklumi kenyataan itu. Hal itu, karena perumahan KNV, ternyata memang bukan diperuntukkan khusus untuk korban lumpur, melainkan untuk umum. Karena itu, wajar bila ada penyeleksian terhadap calon pembeli perumahan itu.
Sementara itu, Karto, salah seorang warga Perum TAS I Blok AA, yang belum disetujui KNV dalam pengajuan pembelian rumah di Sidoarjo Baru menyatakan kecewa dengan tidak lolosnya dalam seleksi kali ini. Namun, ia berharap pada pengajuan berikutnya bisa dikabulkan keinginannya untuk menjadi penghuni perumahan di Sidoarjo Baru tersebut.
Sebelumnya, warga korban lumpur yang mengajukan skema ganti rugi tersebut, beberapa minggu lalu pernah melakukan konsolidasi. Namun sejauh ini belum ada bentuk kesepakatan tertulis antara kedua pihak.
"MoU-nya masih kami konsep, tapi dalam minggu ini akan ada pembicaraan lanjutan dengan PT Minarak Lapindo Jaya," kata Agus.
Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusalla ketika dihubungi per telepon menyatakan, tak ada ganti rugi berupa perumahan di Kahuripan Nirwana, karena perumahan itu murni bisnis jual-beli rumah, bukan ganti rugi untuk korban lumpur.
"Perumahan Kahuripan itu betul-betul bisnis. Tak ada istilah ganti rugi, sebab, PT Minarak melakukan transaksi
jual-beli," katanya. antara/abi
Konsep Sidoarjo Baru Terus Dimatangkan Grup Bakrie
Konsep Sidoarjo Baru Terus Dimatangkan Grup Bakrie
Laporan Wartawan Kompas Antonius Ponco A
SIDOARJO,KOMPAS - Konsep Sidoarjo Baru dengan nama Kahuripan Nirwana Village terus dimatangkan oleh Grup Bakrie. Kawasan yang berlokasi sekitar lima kilometer dari Surabaya ini nantinya diperuntukkan bagi korban lumpur yang mau direlokasi.
Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusalla, Rabu (13/6), menunjukkan gambar maket dari kompleks Kahuripan Nirwana Village ini di gedung eks Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Sidoarjo. Namun dia tidak menyebutkan luas dari kompleks ini.
Dia hanya menjelaskan di lokasi ini akan ada lahan sawah untuk warga bekerja, tempat usaha kecil dan menengah, industri, sekolah, waterpark, dan lapangan golf.
Selain untuk korban lumpur yang mau direlokasi, rumah-rumah di sana akan dijual ke masyarakat umum. Pembuatan kawasan di Sidoarjo ini sekaligus pengembangan bisnis dari Bakrie Land Development di Jawa Timur. Selama ini Bakrie Land Development hanya membuat properti di Jakarta dan Bali.
"Nantinya kami mempersilakan korban lumpur untuk memilih, kalau mau direlokasi ke tempat ini, PT Minarak akan pesan tempat kepada pengembangnya PT Wahana Artha Raya yang merupakan anak perusahaan Bakrie Land Development," kata Andi Darussalam.
Adapun maket asli dari Kahuripan Nirwana Village akan ditunjukkan kepada publik dalam waktu satu bulan ini. Penunjukan maket asli setelah PT Wahana Artha Raya membebaskan lahan untuk kompleks tersebut seluas 75 persen dari total kebutuhan lahan. Saat ini yang dibebaskan baru sekitar 50 persen
Laporan Wartawan Kompas Antonius Ponco A
SIDOARJO,KOMPAS - Konsep Sidoarjo Baru dengan nama Kahuripan Nirwana Village terus dimatangkan oleh Grup Bakrie. Kawasan yang berlokasi sekitar lima kilometer dari Surabaya ini nantinya diperuntukkan bagi korban lumpur yang mau direlokasi.
Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusalla, Rabu (13/6), menunjukkan gambar maket dari kompleks Kahuripan Nirwana Village ini di gedung eks Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Sidoarjo. Namun dia tidak menyebutkan luas dari kompleks ini.
Dia hanya menjelaskan di lokasi ini akan ada lahan sawah untuk warga bekerja, tempat usaha kecil dan menengah, industri, sekolah, waterpark, dan lapangan golf.
Selain untuk korban lumpur yang mau direlokasi, rumah-rumah di sana akan dijual ke masyarakat umum. Pembuatan kawasan di Sidoarjo ini sekaligus pengembangan bisnis dari Bakrie Land Development di Jawa Timur. Selama ini Bakrie Land Development hanya membuat properti di Jakarta dan Bali.
"Nantinya kami mempersilakan korban lumpur untuk memilih, kalau mau direlokasi ke tempat ini, PT Minarak akan pesan tempat kepada pengembangnya PT Wahana Artha Raya yang merupakan anak perusahaan Bakrie Land Development," kata Andi Darussalam.
Adapun maket asli dari Kahuripan Nirwana Village akan ditunjukkan kepada publik dalam waktu satu bulan ini. Penunjukan maket asli setelah PT Wahana Artha Raya membebaskan lahan untuk kompleks tersebut seluas 75 persen dari total kebutuhan lahan. Saat ini yang dibebaskan baru sekitar 50 persen
Bisnis di Sidoarjo masih bagus
Bisnis di Sidoarjo masih bagus
Ditulis Oleh dad
Rabu, 28 November 2007
Sidoarjo- Luapan lumpur yang terus menerus bergelora tidak menyurutkan Bisnis di Sidoarjo, Bisnis Properti diperkirakan masih bagus khususnya dikawasan Sukodono yang nantinya digunakan untuk pembangunan KNV (Kahuripan Nirwana Vilage)
"Menurut hitungan kami bisnis perumahan di Sidoarjo masih bagus dan kami akan mengembangkan kawasan perumahan, terutama di daerah Sukodono," ujar Direktur PT Wahana Artha Raya (PT WAR) Yusuf Martak, Rabu (28/11/2007).
Dikawasan KNV itunantinya dibangun 5000 rumah dilahan 300 hektar, dengan fasilitas yang sangat komplit, dan diuntukkan untuk umum, bukan hanya untuk warga terdampak lumpur Sidoarjo.
“ kawasan ini nanti akan dikembangkan menjadi 700 hektar, dan menajdi kawasan yang mandiri” terang Yusuf.
Pembangunan dikawasan di Sidoarjo ini juga memberikan solusi untuk pembangunan perekonomian dan juga menata kembali tatanan sosial khususnya di kawasan Poong yang terkena damapak luapaan lumpur Sidoarjo
Ditulis Oleh dad
Rabu, 28 November 2007
Sidoarjo- Luapan lumpur yang terus menerus bergelora tidak menyurutkan Bisnis di Sidoarjo, Bisnis Properti diperkirakan masih bagus khususnya dikawasan Sukodono yang nantinya digunakan untuk pembangunan KNV (Kahuripan Nirwana Vilage)
"Menurut hitungan kami bisnis perumahan di Sidoarjo masih bagus dan kami akan mengembangkan kawasan perumahan, terutama di daerah Sukodono," ujar Direktur PT Wahana Artha Raya (PT WAR) Yusuf Martak, Rabu (28/11/2007).
Dikawasan KNV itunantinya dibangun 5000 rumah dilahan 300 hektar, dengan fasilitas yang sangat komplit, dan diuntukkan untuk umum, bukan hanya untuk warga terdampak lumpur Sidoarjo.
“ kawasan ini nanti akan dikembangkan menjadi 700 hektar, dan menajdi kawasan yang mandiri” terang Yusuf.
Pembangunan dikawasan di Sidoarjo ini juga memberikan solusi untuk pembangunan perekonomian dan juga menata kembali tatanan sosial khususnya di kawasan Poong yang terkena damapak luapaan lumpur Sidoarjo
Dua Desember MLJ ajak jalan jalan
Dua Desember MLJ ajak jalan jalan
Ditulis Oleh dad
Selasa, 27 November 2007
Sidoarjo- Untuk menjawab keraguan warga korban terdampak lumpur Sidoarjo terkait Relokasi belum tahunya bentuk dan tempat relokasi, MLJ (Minarak Lapindo Jaya) akan mengajak semua pihak mengobservasi ke daerah yang akan digunakan untuk Relokasi pada tanggal Dua Desember nanti
“ kita akan menyediakan bebrapa bus bagi siapa saja yang ingin melihat lokasi Kahuripan Nirwana Vilage (KNV),” terang Vice Presiden MLJ, Andi darusallam Tabusala, waktu lalu saat jumpa pers di Juanda, Sidoarjo.
KNV merupakan bentuk Relokasi yang ditawarkan oleh MLJ untuk warga terdampak lumpur namun tawaran ini bukan hanya untuk warga korban Lumpur namun bagi seluruh warga yang tertarik untuk menempati daerah ini.
“ kita seperti Developer lainnya, kita gunakan system jual beli, tapi warga korban lumpur diprioritaskan,” terang Andi.
Adanya tawaran ini memunculkan respon yang beragam dari warga seperti Asrori warga Kedung Bendo yang masih belum bisa menentukan setuju tidaknya relokasi karena belum mengetahui bentuk dan tempatnya.
“ jika cocok saya akan ambil,” terangnya. Terkait adanya Observasi Asrori sangat setuju dan antusias akan ikut Rombongan yang akan menuju ke Sukodono tersebut.
“ Meski bentuk belum ada yang penting tempatnya strategis nggak,” tambahnya.
Sedangkan Maket KNV yang nantinya digunakan untuk rumah contoh agar warga tahu bagaimana bentuknya akan di launching pada pertengahan Desember nanti.
Ditulis Oleh dad
Selasa, 27 November 2007
Sidoarjo- Untuk menjawab keraguan warga korban terdampak lumpur Sidoarjo terkait Relokasi belum tahunya bentuk dan tempat relokasi, MLJ (Minarak Lapindo Jaya) akan mengajak semua pihak mengobservasi ke daerah yang akan digunakan untuk Relokasi pada tanggal Dua Desember nanti
“ kita akan menyediakan bebrapa bus bagi siapa saja yang ingin melihat lokasi Kahuripan Nirwana Vilage (KNV),” terang Vice Presiden MLJ, Andi darusallam Tabusala, waktu lalu saat jumpa pers di Juanda, Sidoarjo.
KNV merupakan bentuk Relokasi yang ditawarkan oleh MLJ untuk warga terdampak lumpur namun tawaran ini bukan hanya untuk warga korban Lumpur namun bagi seluruh warga yang tertarik untuk menempati daerah ini.
“ kita seperti Developer lainnya, kita gunakan system jual beli, tapi warga korban lumpur diprioritaskan,” terang Andi.
Adanya tawaran ini memunculkan respon yang beragam dari warga seperti Asrori warga Kedung Bendo yang masih belum bisa menentukan setuju tidaknya relokasi karena belum mengetahui bentuk dan tempatnya.
“ jika cocok saya akan ambil,” terangnya. Terkait adanya Observasi Asrori sangat setuju dan antusias akan ikut Rombongan yang akan menuju ke Sukodono tersebut.
“ Meski bentuk belum ada yang penting tempatnya strategis nggak,” tambahnya.
Sedangkan Maket KNV yang nantinya digunakan untuk rumah contoh agar warga tahu bagaimana bentuknya akan di launching pada pertengahan Desember nanti.
Minarak Bangun 6.030 Rumah Hunian
Minarak Bangun 6.030 Rumah Hunian di Lahan 200 Ha
Ditulis Oleh riz
Senin, 26 November 2007
Kabar gembira bagi warga korban lumpur PT Lapindo Brantas Inc. bahwa dalam waktu dekat PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) akan membangun kawasan pemukiman yang diprioritaskan untuk korban lumpur. Hal tersebut dibuktikan dengan setidaknya PT MLJ sudah membeli lahan 200 hektare di kawasan Kecamatan Sukodono, Sidoarjo.
Tidak hanya lahan 200 hektare yang dbeli, namun juga mencapai 6.030 unit rumah beragam tipe, terdiri atas 4.719 unit tipe 36/90, sebanyak 931 unit tipe 54/105 dan 380 unit tipe 70/150. Menurut skenario awal, rumah akan dibangun diatas lahan seluas lebih dari 500 ribu m2. Wakil Direktur PT MLJ, Andi Darussalam Tabusalla mengatakan, lahan yang sudah dibooking Minarak itu milik PT Wahana Arta Raya (WAR). Penandatanganan MoU terkait dengan proses jual beli tanah tersebut bakal di lakukan pada minggu kedua bulan Desembar mendatang. "Selanjutnnya, kami bersama WAR akan membangun dan mengelola sebuah real estate yang terdiri atas kawasan perumahan, industri dan UKM," tutur Andi Darussalam di Sidoarjo
Kawasan ini pula nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum dan sosial, antara lain mushala, sarana olahraga, masjid, sekolah, pondok pesantren, puskesmas, balai RW, pos jaga, hingga club house. "Kami membeli lahan dari PT WAR yang akan dipakai untuk murni kepentingan bisnis. namu kita prioritaskan bagi warga korban luapan lumpur yang berminat. dengan begitu warga tidak akan menyia-nyiakan sisa pembayaran 80% karena akan mendapatkan rumah," ujar Andi Darussalam
Andi Darussalam menambahkan bahwa dengan skema pembayaran ganti rugi yang ditawarkan MInarak tersebut, warga korban lumpur Lapindo akan banyak mendapatkan keuntungan. Pertama, mereka tidak perlu lagi sangsi dengan kepastian pembayaran sisa ganti rugi 80%. Kedua, uang muka ganti rugi 20% yang sudah mereka terima tidak diperhitungkan sebagai kompensasi nilai rumah. Ketiga, mereka akan mendapatkan rumah pengganti sekaligus sertifikat rumah pengganti tersebut. "Warga korban lumpur Lapindo yang berminat akan kami proses kepemilikan rumahnya saat ini juga." tegas Andi Darussalam
Ditulis Oleh riz
Senin, 26 November 2007
Kabar gembira bagi warga korban lumpur PT Lapindo Brantas Inc. bahwa dalam waktu dekat PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) akan membangun kawasan pemukiman yang diprioritaskan untuk korban lumpur. Hal tersebut dibuktikan dengan setidaknya PT MLJ sudah membeli lahan 200 hektare di kawasan Kecamatan Sukodono, Sidoarjo.
Tidak hanya lahan 200 hektare yang dbeli, namun juga mencapai 6.030 unit rumah beragam tipe, terdiri atas 4.719 unit tipe 36/90, sebanyak 931 unit tipe 54/105 dan 380 unit tipe 70/150. Menurut skenario awal, rumah akan dibangun diatas lahan seluas lebih dari 500 ribu m2. Wakil Direktur PT MLJ, Andi Darussalam Tabusalla mengatakan, lahan yang sudah dibooking Minarak itu milik PT Wahana Arta Raya (WAR). Penandatanganan MoU terkait dengan proses jual beli tanah tersebut bakal di lakukan pada minggu kedua bulan Desembar mendatang. "Selanjutnnya, kami bersama WAR akan membangun dan mengelola sebuah real estate yang terdiri atas kawasan perumahan, industri dan UKM," tutur Andi Darussalam di Sidoarjo
Kawasan ini pula nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum dan sosial, antara lain mushala, sarana olahraga, masjid, sekolah, pondok pesantren, puskesmas, balai RW, pos jaga, hingga club house. "Kami membeli lahan dari PT WAR yang akan dipakai untuk murni kepentingan bisnis. namu kita prioritaskan bagi warga korban luapan lumpur yang berminat. dengan begitu warga tidak akan menyia-nyiakan sisa pembayaran 80% karena akan mendapatkan rumah," ujar Andi Darussalam
Andi Darussalam menambahkan bahwa dengan skema pembayaran ganti rugi yang ditawarkan MInarak tersebut, warga korban lumpur Lapindo akan banyak mendapatkan keuntungan. Pertama, mereka tidak perlu lagi sangsi dengan kepastian pembayaran sisa ganti rugi 80%. Kedua, uang muka ganti rugi 20% yang sudah mereka terima tidak diperhitungkan sebagai kompensasi nilai rumah. Ketiga, mereka akan mendapatkan rumah pengganti sekaligus sertifikat rumah pengganti tersebut. "Warga korban lumpur Lapindo yang berminat akan kami proses kepemilikan rumahnya saat ini juga." tegas Andi Darussalam
1500 warga TAS tertarik Relokasi
1500 warga TAS tertarik Relokasi
Ditulis Oleh dad
Sabtu, 24 November 2007
Sidoarjo- Ujung-ujungya mencari tempat tinggal itulah yang diinginkan oleh warga TAS (Tanggul Angin sejahtera) setelah mendapatkan pembayaran jual beli, Dan Relokasi yang ditawarkan Minarak lapindo Jaya adalah solusi tepat untuk mendapatkannya. “ Warga masih bingung mendapatkan hunian baru setelah mendapatkan uang pembayaran dari MLJ,” terang Agustinus Sixon, perwakilan warga TAS yang hadir pada Jumpa Pers di juanda, Sidoarjo. Menurut Agus sudah sekitar 1500 warga TAS 1 yang berminat untuk relokasi yang ditawarkan oleh PT.MLJ, mereka tertarik Karena ingin mendapatkan kehidupan yang layak seperti waktu tinggal di perumahan sebelumnya. “ Permintaan warga pasti ujung-ujungnya mencari tempat tinggal baru,” teraang Agus, Dia meyakini peminat akan semakin banyak setelah melihat langsung maket pada bulan Desember nanti. Maket KNV (kahuripan Nirvana Vilage) rencananya akan di launching pada pertengahan bulan Desember nanti, saat ini pembuatan maket masih berjalan 90 persen dan baru bias dilaunching sekitar 2 minggu lagi.
Ditulis Oleh dad
Sabtu, 24 November 2007
Sidoarjo- Ujung-ujungya mencari tempat tinggal itulah yang diinginkan oleh warga TAS (Tanggul Angin sejahtera) setelah mendapatkan pembayaran jual beli, Dan Relokasi yang ditawarkan Minarak lapindo Jaya adalah solusi tepat untuk mendapatkannya. “ Warga masih bingung mendapatkan hunian baru setelah mendapatkan uang pembayaran dari MLJ,” terang Agustinus Sixon, perwakilan warga TAS yang hadir pada Jumpa Pers di juanda, Sidoarjo. Menurut Agus sudah sekitar 1500 warga TAS 1 yang berminat untuk relokasi yang ditawarkan oleh PT.MLJ, mereka tertarik Karena ingin mendapatkan kehidupan yang layak seperti waktu tinggal di perumahan sebelumnya. “ Permintaan warga pasti ujung-ujungnya mencari tempat tinggal baru,” teraang Agus, Dia meyakini peminat akan semakin banyak setelah melihat langsung maket pada bulan Desember nanti. Maket KNV (kahuripan Nirvana Vilage) rencananya akan di launching pada pertengahan bulan Desember nanti, saat ini pembuatan maket masih berjalan 90 persen dan baru bias dilaunching sekitar 2 minggu lagi.
Desember Kahuripan Nirwana Village mulai digarap
Desember , KNV mulai digarap
Ditulis Oleh dad
Sabtu, 24 November 2007
Sidoarjo- Pembayaran uang mulka 20 persen terhadap asset korban terdampak Lumpur hampir tuntas, Minarak Lapindo Jaya tetap berkomitmen bertanggung jawab melanjutkan sisa pembayaran 80 persen satu bulan sebelum masa kontrak habis. “ pembayaran akan tetap dilakukan sesuai Perpres 14/2007 yang berlaku,” terang Bambang Prasetyo Widodo, Direktur Operasional PT. MLJ waktu lalu, meski demikian pihaknya akan memberikan solusi alternatif kepada warga untuk mendaptakan kehidupan yang layak yaitu dengan tawaran relokasi Sistem Relokasi dengan membangun layaknya Regency, nantinya tidak dikhususukan untuk warga terdampak Lumpur saja melainkan bagi semua warga yang tertarik untuk menghuni di kawasan Kahuripan Nirwana Vilage (KNV) ini. “ kita layaknya Developer yang lainnya yang menawarkan tempat hunian, jika ada warga korban terdampak Lumpur menginginkan ya kami persilakan,” terang Andi darusallam tabusalla, saat jumpa Pers di Sidoarjo, (25/11.2007). berdirinya KNV ini nanti sebagai solusi untuk warga yang kebingungan mencari tempat tinggal setelah mendapatkan sisa pembayaran 80 persen, setelah asetnya terkena luapan Lumpur Sidoarjo, “ kita jamin jika mereka tinggal di sana akan kehidupan yang lebih baik,” terang Andi. Andi menambahkan jika MLJ tidak akan melakukan pemotongan atau apapun terkait jual beli dengan pihak korban terdampak Lumpur, “ jika mereka punya rumah tipe 60 maka akan kita akan tawarkan tipe 54 maka sisanya akan kita kembalikan secara tunai,” terang Andi. Regency yang akan dibangun WAR (wahana Artha Raya) ini akan mendirikan bebrapa tipe rumah diantaranya, tipe 36/90 sebanyak 4000 unit, 54/105 sebanyak 800 unit dan tipe 70/150 sebanyak 200 sehingga unit Rumah yang nantinya akan dubangun sebanyak 5000 unit. Selain itu KNV akan memberikan Fasilitas-fasilitas yang komplit, dari Balai desa RW sampai Club House, “ kita memberikan fasilitas yang lengkap dan warga yang menempati tidaka akan rugi,” terang Andi darusallam Tabusalla. KNV yang berada di Desa Sukodono rencananya akan dibangun pada bulann Desember, “ minggu ke dua bulan Desember akan dilakukan kotrak perjanjian antara WAR dengan MLJ, minggu ke tiga mulai dikerjakan dsengan alat-alat berat,” ujarnya. Sedangkan untuk tahap penyelesaian, Andi mengatakan pada bulan Mei nanti warga sudah pasti bias meninggalinya, “ bulan Mei adalah akhir masa kontrak warga terdampak habis, jika mereka sudah memboking maka bias ditinggali,” tambahnya.
1500 warga TAS tertarik Relokasi
Ditulis Oleh dad
Sabtu, 24 November 2007
Sidoarjo- Ujung-ujungya mencari tempat tinggal itulah yang diinginkan oleh warga TAS (Tanggul Angin sejahtera) setelah mendapatkan pembayaran jual beli, Dan Relokasi yang ditawarkan Minarak lapindo Jaya adalah solusi tepat untuk mendapatkannya. “ Warga masih bingung mendapatkan hunian baru setelah mendapatkan uang pembayaran dari MLJ,” terang Agustinus Sixon, perwakilan warga TAS yang hadir pada Jumpa Pers di juanda, Sidoarjo. Menurut Agus sudah sekitar 1500 warga TAS 1 yang berminat untuk relokasi yang ditawarkan oleh PT.MLJ, mereka tertarik Karena ingin mendapatkan kehidupan yang layak seperti waktu tinggal di perumahan sebelumnya. “ Permintaan warga pasti ujung-ujungnya mencari tempat tinggal baru,” teraang Agus, Dia meyakini peminat akan semakin banyak setelah melihat langsung maket pada bulan Desember nanti. Maket KNV (kahuripan Nirvana Vilage) rencananya akan di launching pada pertengahan bulan Desember nanti, saat ini pembuatan maket masih berjalan 90 persen dan baru bias dilaunching sekitar 2 minggu lagi.
Minarak Bangun 6.030 Rumah Hunian di Lahan 200 Ha
Ditulis Oleh riz
Senin, 26 November 2007
Kabar gembira bagi warga korban lumpur PT Lapindo Brantas Inc. bahwa dalam waktu dekat PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) akan membangun kawasan pemukiman yang diprioritaskan untuk korban lumpur. Hal tersebut dibuktikan dengan setidaknya PT MLJ sudah membeli lahan 200 hektare di kawasan Kecamatan Sukodono, Sidoarjo.
Tidak hanya lahan 200 hektare yang dbeli, namun juga mencapai 6.030 unit rumah beragam tipe, terdiri atas 4.719 unit tipe 36/90, sebanyak 931 unit tipe 54/105 dan 380 unit tipe 70/150. Menurut skenario awal, rumah akan dibangun diatas lahan seluas lebih dari 500 ribu m2. Wakil Direktur PT MLJ, Andi Darussalam Tabusalla mengatakan, lahan yang sudah dibooking Minarak itu milik PT Wahana Arta Raya (WAR). Penandatanganan MoU terkait dengan proses jual beli tanah tersebut bakal di lakukan pada minggu kedua bulan Desembar mendatang. "Selanjutnnya, kami bersama WAR akan membangun dan mengelola sebuah real estate yang terdiri atas kawasan perumahan, industri dan UKM," tutur Andi Darussalam di Sidoarjo
Kawasan ini pula nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum dan sosial, antara lain mushala, sarana olahraga, masjid, sekolah, pondok pesantren, puskesmas, balai RW, pos jaga, hingga club house. "Kami membeli lahan dari PT WAR yang akan dipakai untuk murni kepentingan bisnis. namu kita prioritaskan bagi warga korban luapan lumpur yang berminat. dengan begitu warga tidak akan menyia-nyiakan sisa pembayaran 80% karena akan mendapatkan rumah," ujar Andi Darussalam
Andi Darussalam menambahkan bahwa dengan skema pembayaran ganti rugi yang ditawarkan MInarak tersebut, warga korban lumpur Lapindo akan banyak mendapatkan keuntungan. Pertama, mereka tidak perlu lagi sangsi dengan kepastian pembayaran sisa ganti rugi 80%. Kedua, uang muka ganti rugi 20% yang sudah mereka terima tidak diperhitungkan sebagai kompensasi nilai rumah. Ketiga, mereka akan mendapatkan rumah pengganti sekaligus sertifikat rumah pengganti tersebut. "Warga korban lumpur Lapindo yang berminat akan kami proses kepemilikan rumahnya saat ini juga." tegas Andi Darussalam
Dua Desember MLJ ajak jalan jalan
Ditulis Oleh dad
Selasa, 27 November 2007
Sidoarjo- Untuk menjawab keraguan warga korban terdampak lumpur Sidoarjo terkait Relokasi belum tahunya bentuk dan tempat relokasi, MLJ (Minarak Lapindo Jaya) akan mengajak semua pihak mengobservasi ke daerah yang akan digunakan untuk Relokasi pada tanggal Dua Desember nanti
“ kita akan menyediakan bebrapa bus bagi siapa saja yang ingin melihat lokasi Kahuripan Nirwana Vilage (KNV),” terang Vice Presiden MLJ, Andi darusallam Tabusala, waktu lalu saat jumpa pers di Juanda, Sidoarjo.
KNV merupakan bentuk Relokasi yang ditawarkan oleh MLJ untuk warga terdampak lumpur namun tawaran ini bukan hanya untuk warga korban Lumpur namun bagi seluruh warga yang tertarik untuk menempati daerah ini.
“ kita seperti Developer lainnya, kita gunakan system jual beli, tapi warga korban lumpur diprioritaskan,” terang Andi.
Adanya tawaran ini memunculkan respon yang beragam dari warga seperti Asrori warga Kedung Bendo yang masih belum bisa menentukan setuju tidaknya relokasi karena belum mengetahui bentuk dan tempatnya.
“ jika cocok saya akan ambil,” terangnya. Terkait adanya Observasi Asrori sangat setuju dan antusias akan ikut Rombongan yang akan menuju ke Sukodono tersebut.
“ Meski bentuk belum ada yang penting tempatnya strategis nggak,” tambahnya.
Sedangkan Maket KNV yang nantinya digunakan untuk rumah contoh agar warga tahu bagaimana bentuknya akan di launching pada pertengahan Desember nanti.
Bisnis di Sidoarjo masih bagus
Ditulis Oleh dad
Rabu, 28 November 2007
Sidoarjo- Luapan lumpur yang terus menerus bergelora tidak menyurutkan Bisnis di Sidoarjo, Bisnis Properti diperkirakan masih bagus khususnya dikawasan Sukodono yang nantinya digunakan untuk pembangunan KNV (Kahuripan Nirwana Vilage)
"Menurut hitungan kami bisnis perumahan di Sidoarjo masih bagus dan kami akan mengembangkan kawasan perumahan, terutama di daerah Sukodono," ujar Direktur PT Wahana Artha Raya (PT WAR) Yusuf Martak, Rabu (28/11/2007).
Dikawasan KNV itunantinya dibangun 5000 rumah dilahan 300 hektar, dengan fasilitas yang sangat komplit, dan diuntukkan untuk umum, bukan hanya untuk warga terdampak lumpur Sidoarjo.
“ kawasan ini nanti akan dikembangkan menjadi 700 hektar, dan menajdi kawasan yang mandiri” terang Yusuf.
Pembangunan dikawasan di Sidoarjo ini juga memberikan solusi untuk pembangunan perekonomian dan juga menata kembali tatanan sosial khususnya di kawasan Poong yang terkena damapak luapaan lumpur Sidoarjo
Konsep Sidoarjo Baru Terus Dimatangkan Grup Bakrie
Laporan Wartawan Kompas Antonius Ponco A
SIDOARJO,KOMPAS - Konsep Sidoarjo Baru dengan nama Kahuripan Nirwana Village terus dimatangkan oleh Grup Bakrie. Kawasan yang berlokasi sekitar lima kilometer dari Surabaya ini nantinya diperuntukkan bagi korban lumpur yang mau direlokasi.
Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusalla, Rabu (13/6), menunjukkan gambar maket dari kompleks Kahuripan Nirwana Village ini di gedung eks Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Sidoarjo. Namun dia tidak menyebutkan luas dari kompleks ini.
Dia hanya menjelaskan di lokasi ini akan ada lahan sawah untuk warga bekerja, tempat usaha kecil dan menengah, industri, sekolah, waterpark, dan lapangan golf.
Selain untuk korban lumpur yang mau direlokasi, rumah-rumah di sana akan dijual ke masyarakat umum. Pembuatan kawasan di Sidoarjo ini sekaligus pengembangan bisnis dari Bakrie Land Development di Jawa Timur. Selama ini Bakrie Land Development hanya membuat properti di Jakarta dan Bali.
"Nantinya kami mempersilakan korban lumpur untuk memilih, kalau mau direlokasi ke tempat ini, PT Minarak akan pesan tempat kepada pengembangnya PT Wahana Artha Raya yang merupakan anak perusahaan Bakrie Land Development," kata Andi Darussalam.
Adapun maket asli dari Kahuripan Nirwana Village akan ditunjukkan kepada publik dalam waktu satu bulan ini. Penunjukan maket asli setelah PT Wahana Artha Raya membebaskan lahan untuk kompleks tersebut seluas 75 persen dari total kebutuhan lahan. Saat ini yang dibebaskan baru sekitar 50 persen.
Ditulis Oleh dad
Sabtu, 24 November 2007
Sidoarjo- Pembayaran uang mulka 20 persen terhadap asset korban terdampak Lumpur hampir tuntas, Minarak Lapindo Jaya tetap berkomitmen bertanggung jawab melanjutkan sisa pembayaran 80 persen satu bulan sebelum masa kontrak habis. “ pembayaran akan tetap dilakukan sesuai Perpres 14/2007 yang berlaku,” terang Bambang Prasetyo Widodo, Direktur Operasional PT. MLJ waktu lalu, meski demikian pihaknya akan memberikan solusi alternatif kepada warga untuk mendaptakan kehidupan yang layak yaitu dengan tawaran relokasi Sistem Relokasi dengan membangun layaknya Regency, nantinya tidak dikhususukan untuk warga terdampak Lumpur saja melainkan bagi semua warga yang tertarik untuk menghuni di kawasan Kahuripan Nirwana Vilage (KNV) ini. “ kita layaknya Developer yang lainnya yang menawarkan tempat hunian, jika ada warga korban terdampak Lumpur menginginkan ya kami persilakan,” terang Andi darusallam tabusalla, saat jumpa Pers di Sidoarjo, (25/11.2007). berdirinya KNV ini nanti sebagai solusi untuk warga yang kebingungan mencari tempat tinggal setelah mendapatkan sisa pembayaran 80 persen, setelah asetnya terkena luapan Lumpur Sidoarjo, “ kita jamin jika mereka tinggal di sana akan kehidupan yang lebih baik,” terang Andi. Andi menambahkan jika MLJ tidak akan melakukan pemotongan atau apapun terkait jual beli dengan pihak korban terdampak Lumpur, “ jika mereka punya rumah tipe 60 maka akan kita akan tawarkan tipe 54 maka sisanya akan kita kembalikan secara tunai,” terang Andi. Regency yang akan dibangun WAR (wahana Artha Raya) ini akan mendirikan bebrapa tipe rumah diantaranya, tipe 36/90 sebanyak 4000 unit, 54/105 sebanyak 800 unit dan tipe 70/150 sebanyak 200 sehingga unit Rumah yang nantinya akan dubangun sebanyak 5000 unit. Selain itu KNV akan memberikan Fasilitas-fasilitas yang komplit, dari Balai desa RW sampai Club House, “ kita memberikan fasilitas yang lengkap dan warga yang menempati tidaka akan rugi,” terang Andi darusallam Tabusalla. KNV yang berada di Desa Sukodono rencananya akan dibangun pada bulann Desember, “ minggu ke dua bulan Desember akan dilakukan kotrak perjanjian antara WAR dengan MLJ, minggu ke tiga mulai dikerjakan dsengan alat-alat berat,” ujarnya. Sedangkan untuk tahap penyelesaian, Andi mengatakan pada bulan Mei nanti warga sudah pasti bias meninggalinya, “ bulan Mei adalah akhir masa kontrak warga terdampak habis, jika mereka sudah memboking maka bias ditinggali,” tambahnya.
1500 warga TAS tertarik Relokasi
Ditulis Oleh dad
Sabtu, 24 November 2007
Sidoarjo- Ujung-ujungya mencari tempat tinggal itulah yang diinginkan oleh warga TAS (Tanggul Angin sejahtera) setelah mendapatkan pembayaran jual beli, Dan Relokasi yang ditawarkan Minarak lapindo Jaya adalah solusi tepat untuk mendapatkannya. “ Warga masih bingung mendapatkan hunian baru setelah mendapatkan uang pembayaran dari MLJ,” terang Agustinus Sixon, perwakilan warga TAS yang hadir pada Jumpa Pers di juanda, Sidoarjo. Menurut Agus sudah sekitar 1500 warga TAS 1 yang berminat untuk relokasi yang ditawarkan oleh PT.MLJ, mereka tertarik Karena ingin mendapatkan kehidupan yang layak seperti waktu tinggal di perumahan sebelumnya. “ Permintaan warga pasti ujung-ujungnya mencari tempat tinggal baru,” teraang Agus, Dia meyakini peminat akan semakin banyak setelah melihat langsung maket pada bulan Desember nanti. Maket KNV (kahuripan Nirvana Vilage) rencananya akan di launching pada pertengahan bulan Desember nanti, saat ini pembuatan maket masih berjalan 90 persen dan baru bias dilaunching sekitar 2 minggu lagi.
Minarak Bangun 6.030 Rumah Hunian di Lahan 200 Ha
Ditulis Oleh riz
Senin, 26 November 2007
Kabar gembira bagi warga korban lumpur PT Lapindo Brantas Inc. bahwa dalam waktu dekat PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) akan membangun kawasan pemukiman yang diprioritaskan untuk korban lumpur. Hal tersebut dibuktikan dengan setidaknya PT MLJ sudah membeli lahan 200 hektare di kawasan Kecamatan Sukodono, Sidoarjo.
Tidak hanya lahan 200 hektare yang dbeli, namun juga mencapai 6.030 unit rumah beragam tipe, terdiri atas 4.719 unit tipe 36/90, sebanyak 931 unit tipe 54/105 dan 380 unit tipe 70/150. Menurut skenario awal, rumah akan dibangun diatas lahan seluas lebih dari 500 ribu m2. Wakil Direktur PT MLJ, Andi Darussalam Tabusalla mengatakan, lahan yang sudah dibooking Minarak itu milik PT Wahana Arta Raya (WAR). Penandatanganan MoU terkait dengan proses jual beli tanah tersebut bakal di lakukan pada minggu kedua bulan Desembar mendatang. "Selanjutnnya, kami bersama WAR akan membangun dan mengelola sebuah real estate yang terdiri atas kawasan perumahan, industri dan UKM," tutur Andi Darussalam di Sidoarjo
Kawasan ini pula nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum dan sosial, antara lain mushala, sarana olahraga, masjid, sekolah, pondok pesantren, puskesmas, balai RW, pos jaga, hingga club house. "Kami membeli lahan dari PT WAR yang akan dipakai untuk murni kepentingan bisnis. namu kita prioritaskan bagi warga korban luapan lumpur yang berminat. dengan begitu warga tidak akan menyia-nyiakan sisa pembayaran 80% karena akan mendapatkan rumah," ujar Andi Darussalam
Andi Darussalam menambahkan bahwa dengan skema pembayaran ganti rugi yang ditawarkan MInarak tersebut, warga korban lumpur Lapindo akan banyak mendapatkan keuntungan. Pertama, mereka tidak perlu lagi sangsi dengan kepastian pembayaran sisa ganti rugi 80%. Kedua, uang muka ganti rugi 20% yang sudah mereka terima tidak diperhitungkan sebagai kompensasi nilai rumah. Ketiga, mereka akan mendapatkan rumah pengganti sekaligus sertifikat rumah pengganti tersebut. "Warga korban lumpur Lapindo yang berminat akan kami proses kepemilikan rumahnya saat ini juga." tegas Andi Darussalam
Dua Desember MLJ ajak jalan jalan
Ditulis Oleh dad
Selasa, 27 November 2007
Sidoarjo- Untuk menjawab keraguan warga korban terdampak lumpur Sidoarjo terkait Relokasi belum tahunya bentuk dan tempat relokasi, MLJ (Minarak Lapindo Jaya) akan mengajak semua pihak mengobservasi ke daerah yang akan digunakan untuk Relokasi pada tanggal Dua Desember nanti
“ kita akan menyediakan bebrapa bus bagi siapa saja yang ingin melihat lokasi Kahuripan Nirwana Vilage (KNV),” terang Vice Presiden MLJ, Andi darusallam Tabusala, waktu lalu saat jumpa pers di Juanda, Sidoarjo.
KNV merupakan bentuk Relokasi yang ditawarkan oleh MLJ untuk warga terdampak lumpur namun tawaran ini bukan hanya untuk warga korban Lumpur namun bagi seluruh warga yang tertarik untuk menempati daerah ini.
“ kita seperti Developer lainnya, kita gunakan system jual beli, tapi warga korban lumpur diprioritaskan,” terang Andi.
Adanya tawaran ini memunculkan respon yang beragam dari warga seperti Asrori warga Kedung Bendo yang masih belum bisa menentukan setuju tidaknya relokasi karena belum mengetahui bentuk dan tempatnya.
“ jika cocok saya akan ambil,” terangnya. Terkait adanya Observasi Asrori sangat setuju dan antusias akan ikut Rombongan yang akan menuju ke Sukodono tersebut.
“ Meski bentuk belum ada yang penting tempatnya strategis nggak,” tambahnya.
Sedangkan Maket KNV yang nantinya digunakan untuk rumah contoh agar warga tahu bagaimana bentuknya akan di launching pada pertengahan Desember nanti.
Bisnis di Sidoarjo masih bagus
Ditulis Oleh dad
Rabu, 28 November 2007
Sidoarjo- Luapan lumpur yang terus menerus bergelora tidak menyurutkan Bisnis di Sidoarjo, Bisnis Properti diperkirakan masih bagus khususnya dikawasan Sukodono yang nantinya digunakan untuk pembangunan KNV (Kahuripan Nirwana Vilage)
"Menurut hitungan kami bisnis perumahan di Sidoarjo masih bagus dan kami akan mengembangkan kawasan perumahan, terutama di daerah Sukodono," ujar Direktur PT Wahana Artha Raya (PT WAR) Yusuf Martak, Rabu (28/11/2007).
Dikawasan KNV itunantinya dibangun 5000 rumah dilahan 300 hektar, dengan fasilitas yang sangat komplit, dan diuntukkan untuk umum, bukan hanya untuk warga terdampak lumpur Sidoarjo.
“ kawasan ini nanti akan dikembangkan menjadi 700 hektar, dan menajdi kawasan yang mandiri” terang Yusuf.
Pembangunan dikawasan di Sidoarjo ini juga memberikan solusi untuk pembangunan perekonomian dan juga menata kembali tatanan sosial khususnya di kawasan Poong yang terkena damapak luapaan lumpur Sidoarjo
Konsep Sidoarjo Baru Terus Dimatangkan Grup Bakrie
Laporan Wartawan Kompas Antonius Ponco A
SIDOARJO,KOMPAS - Konsep Sidoarjo Baru dengan nama Kahuripan Nirwana Village terus dimatangkan oleh Grup Bakrie. Kawasan yang berlokasi sekitar lima kilometer dari Surabaya ini nantinya diperuntukkan bagi korban lumpur yang mau direlokasi.
Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusalla, Rabu (13/6), menunjukkan gambar maket dari kompleks Kahuripan Nirwana Village ini di gedung eks Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Sidoarjo. Namun dia tidak menyebutkan luas dari kompleks ini.
Dia hanya menjelaskan di lokasi ini akan ada lahan sawah untuk warga bekerja, tempat usaha kecil dan menengah, industri, sekolah, waterpark, dan lapangan golf.
Selain untuk korban lumpur yang mau direlokasi, rumah-rumah di sana akan dijual ke masyarakat umum. Pembuatan kawasan di Sidoarjo ini sekaligus pengembangan bisnis dari Bakrie Land Development di Jawa Timur. Selama ini Bakrie Land Development hanya membuat properti di Jakarta dan Bali.
"Nantinya kami mempersilakan korban lumpur untuk memilih, kalau mau direlokasi ke tempat ini, PT Minarak akan pesan tempat kepada pengembangnya PT Wahana Artha Raya yang merupakan anak perusahaan Bakrie Land Development," kata Andi Darussalam.
Adapun maket asli dari Kahuripan Nirwana Village akan ditunjukkan kepada publik dalam waktu satu bulan ini. Penunjukan maket asli setelah PT Wahana Artha Raya membebaskan lahan untuk kompleks tersebut seluas 75 persen dari total kebutuhan lahan. Saat ini yang dibebaskan baru sekitar 50 persen.
Lapindo Tawarkan Sisa Ganti Rugi 80% dg Rumah Baru
Lapindo Tawarkan Sisa Ganti Rugi Diganti Rumah Baru
Laporan Wartawan Kompas Antonius Ponco A
SIDOARJO,KOMPAS– PT Minarak Lapindo Jaya menawarkan sisa ganti rugi bagi korban lumpur sebesar 80 persen dari total ganti rugi diganti tanah dan rumah baru di lahan yang disiapkan PT Wahana Artha Raya (WAR), anak perusahaan Bakrie Land Development, di daerah Sukodono, Sidoarjo.
Vice President PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) Andi Darussalam Tabusalla mengatakan hal ini saat konferensi pers di Sidoarjo, Sabtu (24/11).
Nama perumahan yang disiapkan bagi korban lumpur ini adalah Kahuripan Nirwana Village. Lahan seluas 200 hektar telah dipesan PT MLJ kepada PT WAR. Dalam lahan itu PT MLJ memesan rumah tipe 36/90 sebanyak 4.000 rumah, tipe 54/105 sebanyak 800 rumah, dan tipe 70/150 sebanyak 5.000 rumah.
Atas tawaran itu, untuk sementara pendapat warga masih terbelah. Ada yang setuju, tetapi ada juga yang menolak atau pikir-pikir.
Selain perumahan, akan ada fasilitas umum dan sosial seperti mushola, balai RW, puskesmas, sarana olahraga, pos jaga, masjid, club house, sekolah, dan pesantren yang akan dipakai untuk Pondok Pesantren Abil Hasan Asy Syadzily milik Maksum Zuber (Gus Maksum) yang pondoknya di Desa Jatirejo terendam lumpur. Akan ada pula lahan sawah, areal pertokoan, dan industri yang disiapkan bagi korban lumpur.
“Pada 2 Desember 2007, kami akan mengundang korban lumpur ke Sukodono. Minggu kedua Desember, PT MLJ menandatangani kontrak pemesanan rumah dengan PT WAR, minggu ketiga pembangunan dimulai dan rencananya akan ada rumah yang diserahkan pada Mei 2008,” jelas Andi.
Dia mengatakan tawaran sisa ganti rugi sebesar 80 persen diganti tanah dan rumah baru bagi korban lumpur ini murni jual beli. “Jadi jika ada warga yang rumahnya yang terendam lumpur tipe 70 tetapi kemudian dia mau mengganti menjadi tipe 50 di Sukodono, kita perbolehkan dan akan kita berikan sisa uangnya kepada warga,” tambahnya.
Dengan menerima penawaran ini, korban dipastikan mendapatkan rumah sekaligus sertifikatnya. Korban juga tidak perlu pusing lagi mencari rumah baru dan memperkecil penggunaan uang ganti rugi yang diterimanya untuk keperluan lain selain membeli rumah.
“Sementara uang muka ganti rugi sebesar 20 persen yang telah diterima korban lumpur, kami anggap uang itu sebagai hadiah. Kami tidak akan meminta lagi uang muka ganti rugi itu untuk tanah dan rumah baru di Sukodono,” tambahnya.
Jika nantinya tidak ada korban lumpur yang tertarik dengan penawaran Lapindo, Andi mengatakan rumah akan ditawarkan ke warga lainnya di luar korban lumpur. Pasalnya keberadaan Kahuripan Nirwana Village nantinya pun tidak hanya untuk korban lumpur tetapi ada yang ditawarkan ke warga di luar korban lumpur.
Laporan Wartawan Kompas Antonius Ponco A
SIDOARJO,KOMPAS– PT Minarak Lapindo Jaya menawarkan sisa ganti rugi bagi korban lumpur sebesar 80 persen dari total ganti rugi diganti tanah dan rumah baru di lahan yang disiapkan PT Wahana Artha Raya (WAR), anak perusahaan Bakrie Land Development, di daerah Sukodono, Sidoarjo.
Vice President PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) Andi Darussalam Tabusalla mengatakan hal ini saat konferensi pers di Sidoarjo, Sabtu (24/11).
Nama perumahan yang disiapkan bagi korban lumpur ini adalah Kahuripan Nirwana Village. Lahan seluas 200 hektar telah dipesan PT MLJ kepada PT WAR. Dalam lahan itu PT MLJ memesan rumah tipe 36/90 sebanyak 4.000 rumah, tipe 54/105 sebanyak 800 rumah, dan tipe 70/150 sebanyak 5.000 rumah.
Atas tawaran itu, untuk sementara pendapat warga masih terbelah. Ada yang setuju, tetapi ada juga yang menolak atau pikir-pikir.
Selain perumahan, akan ada fasilitas umum dan sosial seperti mushola, balai RW, puskesmas, sarana olahraga, pos jaga, masjid, club house, sekolah, dan pesantren yang akan dipakai untuk Pondok Pesantren Abil Hasan Asy Syadzily milik Maksum Zuber (Gus Maksum) yang pondoknya di Desa Jatirejo terendam lumpur. Akan ada pula lahan sawah, areal pertokoan, dan industri yang disiapkan bagi korban lumpur.
“Pada 2 Desember 2007, kami akan mengundang korban lumpur ke Sukodono. Minggu kedua Desember, PT MLJ menandatangani kontrak pemesanan rumah dengan PT WAR, minggu ketiga pembangunan dimulai dan rencananya akan ada rumah yang diserahkan pada Mei 2008,” jelas Andi.
Dia mengatakan tawaran sisa ganti rugi sebesar 80 persen diganti tanah dan rumah baru bagi korban lumpur ini murni jual beli. “Jadi jika ada warga yang rumahnya yang terendam lumpur tipe 70 tetapi kemudian dia mau mengganti menjadi tipe 50 di Sukodono, kita perbolehkan dan akan kita berikan sisa uangnya kepada warga,” tambahnya.
Dengan menerima penawaran ini, korban dipastikan mendapatkan rumah sekaligus sertifikatnya. Korban juga tidak perlu pusing lagi mencari rumah baru dan memperkecil penggunaan uang ganti rugi yang diterimanya untuk keperluan lain selain membeli rumah.
“Sementara uang muka ganti rugi sebesar 20 persen yang telah diterima korban lumpur, kami anggap uang itu sebagai hadiah. Kami tidak akan meminta lagi uang muka ganti rugi itu untuk tanah dan rumah baru di Sukodono,” tambahnya.
Jika nantinya tidak ada korban lumpur yang tertarik dengan penawaran Lapindo, Andi mengatakan rumah akan ditawarkan ke warga lainnya di luar korban lumpur. Pasalnya keberadaan Kahuripan Nirwana Village nantinya pun tidak hanya untuk korban lumpur tetapi ada yang ditawarkan ke warga di luar korban lumpur.
14 November 2007
Korban Lumpur Lapindo Lapor PBB
03/11/07 21:15
Korban Lumpur Lapindo Lapor PBB
Sidoarjo (ANTARA News) - Ratusan warga korban lumpur Lapindo Brantas Inc. yang tergabung dalam Paguyuban warga Renokenongo menolak kontrak (Pagar Rekontrak) dan hingga kini masih bertahan di pengungsian Pasar Baru Porong Sidoarjo akan melaporkan kasus mereka ke Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).
Tokoh Pagar Rekontrak Bambang Wuriyanto di Sidoarjo, Sabtu mengatakan, dalam waktu dekat perwakilan warga korban lumpur akan ke Jakarta untuk mendatangi perwakilan kantor PBB.
"Setelah itu, kami akan megurus visa ke Kantor PBB di Amerika," katanya menegaskan.
Menurut dia, pihaknya juga berencana ke Amerika untuk meminta perlindungan. Hal itu, karena pemerintah pusat dan daerah terkesan tidak serius dalam menangani masalah sosial yang diakibatkan adanya luapan lumpur.
"Kami akan laporkan semua ke kantor PBB, termasuk tuntutan kami," katanya sambil menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat sekitar 700 Kepala Keluarga (KK) warga Pagar Rekontrak yang masih bertahan di pengungsian Pasar Baru Porong.
Menurut rencana, mereka akan berangkat ke kantor PBB di Amerika sekitar Desember 2007 mendatang. Hal itu, karena pada bulan tersebut, mereka sudah setahun menghuni di kamp pengungsian, tanpa penanganan jelas.
Tuntutan warga yang selama ini tidak dipenuhi pihak Lapindo Brantas Inc. yakni pembayaran uang muka jual beli sebesar 50 persen, dan meminta disediakan lahan 50 hektar untuk relokasi mandiri serta sisa pembayaran 50 persen dibayar dua kali yakni 20 persen dan 30 persen. (*)
Korban Lumpur Lapindo Lapor PBB
Sidoarjo (ANTARA News) - Ratusan warga korban lumpur Lapindo Brantas Inc. yang tergabung dalam Paguyuban warga Renokenongo menolak kontrak (Pagar Rekontrak) dan hingga kini masih bertahan di pengungsian Pasar Baru Porong Sidoarjo akan melaporkan kasus mereka ke Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).
Tokoh Pagar Rekontrak Bambang Wuriyanto di Sidoarjo, Sabtu mengatakan, dalam waktu dekat perwakilan warga korban lumpur akan ke Jakarta untuk mendatangi perwakilan kantor PBB.
"Setelah itu, kami akan megurus visa ke Kantor PBB di Amerika," katanya menegaskan.
Menurut dia, pihaknya juga berencana ke Amerika untuk meminta perlindungan. Hal itu, karena pemerintah pusat dan daerah terkesan tidak serius dalam menangani masalah sosial yang diakibatkan adanya luapan lumpur.
"Kami akan laporkan semua ke kantor PBB, termasuk tuntutan kami," katanya sambil menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat sekitar 700 Kepala Keluarga (KK) warga Pagar Rekontrak yang masih bertahan di pengungsian Pasar Baru Porong.
Menurut rencana, mereka akan berangkat ke kantor PBB di Amerika sekitar Desember 2007 mendatang. Hal itu, karena pada bulan tersebut, mereka sudah setahun menghuni di kamp pengungsian, tanpa penanganan jelas.
Tuntutan warga yang selama ini tidak dipenuhi pihak Lapindo Brantas Inc. yakni pembayaran uang muka jual beli sebesar 50 persen, dan meminta disediakan lahan 50 hektar untuk relokasi mandiri serta sisa pembayaran 50 persen dibayar dua kali yakni 20 persen dan 30 persen. (*)
Muncul Lumpur Baru
09/11/07 21:51
Muncul Lumpur Baru di Sekitar Porong Jatim
Sidoarjo (ANTARA News) - Warga Desa Pejarakan RT08/RW01 Kecamatan Jabon, Sidoarjo dan Desa Mindi Kecamatan Porong Sidoarjo, Jumat, dikagetkan dengan munculnya semburan (bubble) lumpur baru.
Informasi yang dihimpun ANTARA News menyebutkan, lokasi semburan baru yang di Desa Pejarakan, pertama kali diketahui oleh Ny Kholifah, warga RT08/RW01 Desa Pejarakan. Saat itu, ia akan ke sungai dan saat akan mendekat bibir sungai, dia melihat sebuah lubang yang mengeluarkan air.
Sedangkan semburan baru yang di Desa Mindi Kecamatan Porong, ditemukan sebanyak lima titik.
Humas Badan Pelaksana Lumpur Sidoarjo Achmad Zulkarnain saat dikonfirmasi mengakui hal tersebut. "Semburan itu ditemukan Kamis (8/11) malam oleh warga sekitar," katanya.
Namun setelah diteliti kandungan gasnya oleh tim dari Fergaco, lima bubble di Desa Mindi itu tidak berbahaya bagi warga. Hal itu, karena tidak mengandung gas beracun atau H2S serta kandungan LEL (Low Explosive Limit) tidak ada.
Menurut Kholifah, dari lubang yang ditemukan di RT08/RW01 Desa Pejarakan sebesar kaleng susu itu terdengar bunyi "blukutuk-blukutuk". Suara itu diduga dari semburan air panas yang berada di dalamnya.
Sejumlah warga langsung mendatangi lokasi semburan baru itu. Seorang warga sempat iseng menyulutkan korek api ke lubang tersebut dan ternyata dari lubang tersebut menyembur api.
Ketua RT08/RW01 Desa Pejarakan Ali meminta pihak terkait agar segera mendatangi lokasi temuan tersebut. "Sebelum semburan itu membesar, kami harapkan instansi terkait atau BPLS segera mengatasi masalah ini.
Ia berharap, dengan adanya penanganan cepat terhadap temuan ini, semburan bisa segera diketahui statusnya. "Apakah bahaya atau tidak bagi warga," katanya.
Semburan baru di Desa Pejarakan dan Mindi ini merupakan semburan yang ke-72 dan ke-73 dari seluruh semburan yang pernah ada sejak semburan lumpur pertama kali terjadi akhir Mei tahun lalu.
Ali mengatakan, saat ini Desa Pejarakan tinggal dua RT, yakni RT08 dan RT09 yang posisinya berada di bibir tanggul penampung lumpur.
"Jika sewaktu-waktu tanggul jebol, daerah kami pasti terkena imbasnya, dan sekarang muncul semburan baru, kami makin cemas," katanya.(*)
Muncul Lumpur Baru di Sekitar Porong Jatim
Sidoarjo (ANTARA News) - Warga Desa Pejarakan RT08/RW01 Kecamatan Jabon, Sidoarjo dan Desa Mindi Kecamatan Porong Sidoarjo, Jumat, dikagetkan dengan munculnya semburan (bubble) lumpur baru.
Informasi yang dihimpun ANTARA News menyebutkan, lokasi semburan baru yang di Desa Pejarakan, pertama kali diketahui oleh Ny Kholifah, warga RT08/RW01 Desa Pejarakan. Saat itu, ia akan ke sungai dan saat akan mendekat bibir sungai, dia melihat sebuah lubang yang mengeluarkan air.
Sedangkan semburan baru yang di Desa Mindi Kecamatan Porong, ditemukan sebanyak lima titik.
Humas Badan Pelaksana Lumpur Sidoarjo Achmad Zulkarnain saat dikonfirmasi mengakui hal tersebut. "Semburan itu ditemukan Kamis (8/11) malam oleh warga sekitar," katanya.
Namun setelah diteliti kandungan gasnya oleh tim dari Fergaco, lima bubble di Desa Mindi itu tidak berbahaya bagi warga. Hal itu, karena tidak mengandung gas beracun atau H2S serta kandungan LEL (Low Explosive Limit) tidak ada.
Menurut Kholifah, dari lubang yang ditemukan di RT08/RW01 Desa Pejarakan sebesar kaleng susu itu terdengar bunyi "blukutuk-blukutuk". Suara itu diduga dari semburan air panas yang berada di dalamnya.
Sejumlah warga langsung mendatangi lokasi semburan baru itu. Seorang warga sempat iseng menyulutkan korek api ke lubang tersebut dan ternyata dari lubang tersebut menyembur api.
Ketua RT08/RW01 Desa Pejarakan Ali meminta pihak terkait agar segera mendatangi lokasi temuan tersebut. "Sebelum semburan itu membesar, kami harapkan instansi terkait atau BPLS segera mengatasi masalah ini.
Ia berharap, dengan adanya penanganan cepat terhadap temuan ini, semburan bisa segera diketahui statusnya. "Apakah bahaya atau tidak bagi warga," katanya.
Semburan baru di Desa Pejarakan dan Mindi ini merupakan semburan yang ke-72 dan ke-73 dari seluruh semburan yang pernah ada sejak semburan lumpur pertama kali terjadi akhir Mei tahun lalu.
Ali mengatakan, saat ini Desa Pejarakan tinggal dua RT, yakni RT08 dan RT09 yang posisinya berada di bibir tanggul penampung lumpur.
"Jika sewaktu-waktu tanggul jebol, daerah kami pasti terkena imbasnya, dan sekarang muncul semburan baru, kami makin cemas," katanya.(*)
08 November 2007
Komnas HAM Kirimkan Tim ke Sidoarjo
Liputan6.com, Jakarta:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengirimkan tim ke Sidoarjo pada 18 hingga 20 November untuk menyelesaikan laporan pelanggaran HAM terhadap korban lumpur PT Lapindo Brantas. Demikian dikatakan Komisioner Komnas HAM Subkomisi Mediasi Syafruddin Ngulma Simeulue di Jakarta, Kamis (8/11).
Syafruddin mengatakan, tim berjumlah 10 orang. Empat di antaranya adalah ahli yakni di bidang perminyakan, geologi, pakar planologi serta ahli dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Mereka akan melengkapi laporan Komnas HAM untuk memberi rekomendasi benar atau tidaknya terjadi pelanggaran HAM di Sidoarjo.
Laporan Komnas HAM tentang pelanggaran HAM terhadap korban lumpur Lapindo tersebut rencananya akan diselesaikan sebelum 10 Desember mendatang. "Tanggal 5 Desember rencananya akan digelar diskusi kecil draf laporan tersebut, dengan mengundang masyarakat," kata Syafruddin.(JUM/Antara)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengirimkan tim ke Sidoarjo pada 18 hingga 20 November untuk menyelesaikan laporan pelanggaran HAM terhadap korban lumpur PT Lapindo Brantas. Demikian dikatakan Komisioner Komnas HAM Subkomisi Mediasi Syafruddin Ngulma Simeulue di Jakarta, Kamis (8/11).
Syafruddin mengatakan, tim berjumlah 10 orang. Empat di antaranya adalah ahli yakni di bidang perminyakan, geologi, pakar planologi serta ahli dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Mereka akan melengkapi laporan Komnas HAM untuk memberi rekomendasi benar atau tidaknya terjadi pelanggaran HAM di Sidoarjo.
Laporan Komnas HAM tentang pelanggaran HAM terhadap korban lumpur Lapindo tersebut rencananya akan diselesaikan sebelum 10 Desember mendatang. "Tanggal 5 Desember rencananya akan digelar diskusi kecil draf laporan tersebut, dengan mengundang masyarakat," kata Syafruddin.(JUM/Antara)
06 Oktober 2007
Pengumuman Exs Warga RT.06 RW.13 TAS
Sehubungan adanya rencan Tour Wisata dalam acara Halal Bihalal
Exs Warga PERUM TAS Rt.06 Rw.13 untuk menginformsikan kepada
saudara yang lain.
Kemungkinan pelaksanaan acara tersebut Tgl 11 Nopember 2007
di Kebun Teh Lawang tanpa di pungut biaya.
Untuk itu agar masing KK menginformasikan anggota keluarga yang
ikut untuk di data oleh Panitia.
Untuk Stat pemberangkatan berkumpul di Lapas Sidoarjo deket Masjid
Agung Sidoarjo jam 06.00 pagi hari.
Demikian Pengumuman ini kurang jelas hub. 70109070 , 70481131
Trimakasih atas perhatiannya
Exs Warga PERUM TAS Rt.06 Rw.13 untuk menginformsikan kepada
saudara yang lain.
Kemungkinan pelaksanaan acara tersebut Tgl 11 Nopember 2007
di Kebun Teh Lawang tanpa di pungut biaya.
Untuk itu agar masing KK menginformasikan anggota keluarga yang
ikut untuk di data oleh Panitia.
Untuk Stat pemberangkatan berkumpul di Lapas Sidoarjo deket Masjid
Agung Sidoarjo jam 06.00 pagi hari.
Demikian Pengumuman ini kurang jelas hub. 70109070 , 70481131
Trimakasih atas perhatiannya
DPR Kwatirkan Endapan Lumpur di Sungai Porong
Laporan Wartawan Kompas Antonius Ponco A
SIDOARJO,KOMPAS – Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Dewan Perwakilan Rakyat khawatirkan tingginya endapan lumpur Lapindo di Sungai Porong, Sidoarjo. Tim meminta Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (BP BPLS) memikirkan cara lain membuang lumpur.
Kekhawatiran ini diungkapkan tim saat mereka meninjau lokasi pembuangan lumpur Lapindo di Sungai Porong, Sabtu (29/9). Tim terdiri atas 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari seluruh fraksi di DPR.
Menurut Priyo Budi Santoso, salah satu anggota tim pengawas penanggulangan lumpur Sidoarjo, endapan lumpur di Sungai Porong sudah sangat mengkhawatirkan. Kondisi endapan yang parah ini harus segera diatasi oleh BP BPLS karena tidak lama lagi sudah memasuki musim hujan.
“Kalau endapan tidak segera dikeruk, bisa menimbulkan bencana baru di Porong, yaitu banjir,” kata Priyo.
Dia juga meminta BP BPLS memikirkan cara lain selain membuang lumpur ke Sungai Porong. Untuk saat ini pembuangan lumpur ke sungai dapat dimakluminya karena jika tidak luasan area yang tergenang oleh lumpur bisa meluas diakibatkan terbatasnya kolam penampungan lumpur.
Namun Deputi Infrastruktur BP BPLS Karyadi mengatakan tidak perlu terlalu mengkhawatirkan endapan lumpur di Sungai Porong. Dia yakin saat musim hujan nanti endapan-endapan lumpur itu akan terbawa oleh air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai.
Saat musim kemarau ini, debit air sungai dari hulu Sungai Porong sedikit sehingga tidak mampu membawa lumpur yang dibuang di sungai ke arah muara laut. Lumpur akhirnya mengendap di sungai.
Namun untuk menepis kekhawatiran dari masyarakat akan terjadinya banjir, dalam waktu dekat BP BPLS akan segera mengeruk lumpur. Kapal keruk yang digunakan untuk mengeruk lumpur sudah ada di Sungai Porong sejak awal bulan September tetapi sampai sekarang belum dioperasionalkan karena peralatan pendukungnya belum siap.
Sementara untuk ke depan, BP BPLS telah menyiapkan dua alternatif untuk pembuangan lumpur. Alternatif pertama adalah membuat kanal langsung ke laut dan alternatif kedua adalah tetap menggunakan Sungai Porong. BP BPLS lebih memilih pembuangan ke sungai karena biaya yang dikeluarkan tidak sebesar pembuatan kanal pembuang lumpur ke laut.
SIDOARJO,KOMPAS – Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Dewan Perwakilan Rakyat khawatirkan tingginya endapan lumpur Lapindo di Sungai Porong, Sidoarjo. Tim meminta Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (BP BPLS) memikirkan cara lain membuang lumpur.
Kekhawatiran ini diungkapkan tim saat mereka meninjau lokasi pembuangan lumpur Lapindo di Sungai Porong, Sabtu (29/9). Tim terdiri atas 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari seluruh fraksi di DPR.
Menurut Priyo Budi Santoso, salah satu anggota tim pengawas penanggulangan lumpur Sidoarjo, endapan lumpur di Sungai Porong sudah sangat mengkhawatirkan. Kondisi endapan yang parah ini harus segera diatasi oleh BP BPLS karena tidak lama lagi sudah memasuki musim hujan.
“Kalau endapan tidak segera dikeruk, bisa menimbulkan bencana baru di Porong, yaitu banjir,” kata Priyo.
Dia juga meminta BP BPLS memikirkan cara lain selain membuang lumpur ke Sungai Porong. Untuk saat ini pembuangan lumpur ke sungai dapat dimakluminya karena jika tidak luasan area yang tergenang oleh lumpur bisa meluas diakibatkan terbatasnya kolam penampungan lumpur.
Namun Deputi Infrastruktur BP BPLS Karyadi mengatakan tidak perlu terlalu mengkhawatirkan endapan lumpur di Sungai Porong. Dia yakin saat musim hujan nanti endapan-endapan lumpur itu akan terbawa oleh air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai.
Saat musim kemarau ini, debit air sungai dari hulu Sungai Porong sedikit sehingga tidak mampu membawa lumpur yang dibuang di sungai ke arah muara laut. Lumpur akhirnya mengendap di sungai.
Namun untuk menepis kekhawatiran dari masyarakat akan terjadinya banjir, dalam waktu dekat BP BPLS akan segera mengeruk lumpur. Kapal keruk yang digunakan untuk mengeruk lumpur sudah ada di Sungai Porong sejak awal bulan September tetapi sampai sekarang belum dioperasionalkan karena peralatan pendukungnya belum siap.
Sementara untuk ke depan, BP BPLS telah menyiapkan dua alternatif untuk pembuangan lumpur. Alternatif pertama adalah membuat kanal langsung ke laut dan alternatif kedua adalah tetap menggunakan Sungai Porong. BP BPLS lebih memilih pembuangan ke sungai karena biaya yang dikeluarkan tidak sebesar pembuatan kanal pembuang lumpur ke laut.
Rangkaian Kapal Keruk ke dua tiba di Porong
Laporan Wartawan Kompas Antonius Ponco A
KOMPAS/LAKSANA AGUNG SAPUTRA Lumpur panas di kolam penampungan di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
SIDOARJO, KOMPAS - Sementara kapal keruk pertama belum bisa dioperasikan, rangkaian kapal keruk kedua tiba di Porong, Sidoarjo, Jatim. Sama seperti kapal keruk pertama, kapal keruk kedua ini akan dipakai untuk mengeruk lumpur Lapindo yang dibuang dan mengendap di Sungai Porong.
Kepala Humas Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, Achmad Zulkarnain, Jumat (5/10), mengatakan kapal keruk kedua yang memiliki kekuatan 675 tenaga kuda didatangkan dari Prigi, Tulungagung. Sama seperti kapal keruk yang pertama, kapal keruk kedua ini juga pernah dipakai pada tahun 1970-an untuk normalisasi Sungai Porong.
Rencananya rangkaian kapal keruk kedua ini akan dirakit dalam waktu tiga sampai empat hari. Setelah itu pengecekan mesin barulah kemudian dioperasikan. “Kemungkinan pengoperasian baru dilakukan setelah lebaran,” ungkapnya.
Adapun kapal keruk pertama yang didatangkan dari Wlingi, Blitar dan memiliki kekuatan 850 tenaga kuda sampai sekarang belum juga dioperasionalkan untuk mengeruk lumpur. Hal ini karena mesin kapal keruk yang masih bermasalah dan belum tersambungnya pipa yang dipakai untuk membuang lumpur.
Rencananya kapal keruk akan menyedot endapan lumpur di sungai dan menyalurkannya melalui pipa yang memanjang sekitar 500 meter ke bagian hilir Sungai Porong. Ujung dari pipa pembuang berdiameter 12 inch ini akan berada di bagian sungai di dekat jembatan bekas tol Porong-Gempol.
Lumpur yang disedot akan dibuang di bagian sungai itu dan menurut perhitungan BP BPLS jika lumpur dibuang di sana, lumpur akan terbawa ke laut oleh pasang air laut. Pasalnya air pasang laut akan sampai ke bagian sungai di dekat jembatan bekas tol Porong-Gempol.
KOMPAS/LAKSANA AGUNG SAPUTRA Lumpur panas di kolam penampungan di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
SIDOARJO, KOMPAS - Sementara kapal keruk pertama belum bisa dioperasikan, rangkaian kapal keruk kedua tiba di Porong, Sidoarjo, Jatim. Sama seperti kapal keruk pertama, kapal keruk kedua ini akan dipakai untuk mengeruk lumpur Lapindo yang dibuang dan mengendap di Sungai Porong.
Kepala Humas Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, Achmad Zulkarnain, Jumat (5/10), mengatakan kapal keruk kedua yang memiliki kekuatan 675 tenaga kuda didatangkan dari Prigi, Tulungagung. Sama seperti kapal keruk yang pertama, kapal keruk kedua ini juga pernah dipakai pada tahun 1970-an untuk normalisasi Sungai Porong.
Rencananya rangkaian kapal keruk kedua ini akan dirakit dalam waktu tiga sampai empat hari. Setelah itu pengecekan mesin barulah kemudian dioperasikan. “Kemungkinan pengoperasian baru dilakukan setelah lebaran,” ungkapnya.
Adapun kapal keruk pertama yang didatangkan dari Wlingi, Blitar dan memiliki kekuatan 850 tenaga kuda sampai sekarang belum juga dioperasionalkan untuk mengeruk lumpur. Hal ini karena mesin kapal keruk yang masih bermasalah dan belum tersambungnya pipa yang dipakai untuk membuang lumpur.
Rencananya kapal keruk akan menyedot endapan lumpur di sungai dan menyalurkannya melalui pipa yang memanjang sekitar 500 meter ke bagian hilir Sungai Porong. Ujung dari pipa pembuang berdiameter 12 inch ini akan berada di bagian sungai di dekat jembatan bekas tol Porong-Gempol.
Lumpur yang disedot akan dibuang di bagian sungai itu dan menurut perhitungan BP BPLS jika lumpur dibuang di sana, lumpur akan terbawa ke laut oleh pasang air laut. Pasalnya air pasang laut akan sampai ke bagian sungai di dekat jembatan bekas tol Porong-Gempol.
Tak Kenal maka tak Sayang ? ...
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang kepada pengunjung sekalian, terimakasih telah menyempatkan mampir disini, semoga apa yang saya sajikan bisa bermanfaat.
Saya mohon maaf bila terdapat sesuatu yang kurang berkenan.
Web ini merupakan web pribadi saya, sebagai media menyampaikan informasi, serta semoga dapat memberikan manfaat kepada pengunjung sekalian. Jika ada saran/masukan/usulan silahkan kirim email saja saya.
Web Site ini untuk mempermudah penyampaian informasi seputar lumpur panas dan permasalahan yang ditimbulkan bagi exs Warga PERUM TAS1 khususnya RT.06 RW.13 dan untuk menyambung tali silaturahmi sesama korban lumpur panas yang saling berjauhan tempat tinggalnya. Saya juga menerima informasi dari saudara untuk dimuat disini.
Silahkan melihat-lihat, semoga bisa memberikan manfaat.
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Langganan:
Postingan (Atom)
