Besok, 1500 Warga Terdampak Terima Rekening Baru

Besok, 1500 Warga Terdampak Terima Rekening Baru

Ditulis Oleh dad
Senin, 23 Pebruari 2009
Sidoarjo- PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) kembali mengundang warga terdampak untuk melakukan perubahan rekening. Besok (24/2), 1500 warga diundang di GOR (Gedung Olah Raga) Sidoarjo untuk menerima rekening baru dari BRI (Bank Rakyat Indonesia).

1500 warga berasal dari Desa Jatirejo sebanyak 117 orang, Kedung Bendo 1132 orang, Ketapang 20 orang, Mindi 7 orang, Pejarakan 13 orang, Renokenongo 48 orang, dan 163 orang berasal dari Desa Siring.

Untuk perubahan rekening ini, warga diwajibkan membawa fotocopi KTP, Rekening Mandiri dan Foto copy, serta fotocopi kuitansi pembayaran 80 persen.

“Kami harapkan warga yang diundang bisa hadir, dan bagi warga yang masih berhalangan hadir akan dialihkan dihari berikutnya,” terang Andi Darussalam Tabusalla, Vice President PT. Minarak Lapindo Jaya.]

Rencananya acara pembagian rekening baru akan dilakukan pada pukul 8 pagi.

Tahun ini, Bakrie Kucurkan 1,4 Triliun

Tahun ini, Bakrie Kucurkan 1,4 Triliun

Ditulis Oleh dad
Senin, 23 Pebruari 2009
Sidoarjo- Untuk menunjukkan komitmen dalam upaya penyelesaian penanganan lumpur Sidoarjo, Bakrie akan mengucurkan dana 1,4 Triliun di Sidoarjo pada tahun 2009 ini.
Hal ini disampaikan oleh Imam Agustino, General Manager Lapindo Brantas, Inc dalam paparan di depan 250 warga dalam peta terdampak 22 Maret 2007 saat acara penyerahan secara simbolik buku tabungan BRI di Pendapa Delta Wibawa, Sidoarjo (23/2)

“Tahun ini akan dikucurkan dana 1,4 Triliun dan tahun berikutnya akan dikucurkan dana 1 Triliun,” terang Imam Agustino.

Di tempat yang sama, Andi Darussalam Tabusalla, Vice President PT. Minarak Lapindo Jaya mengatakan untuk penanganan sosial Minarak akan melakukan pembayaran 80 persen sebagai hasil jual beli tanah dan bangunan milik warga terdampak sebesar Rp 15 juta/ bulan melalui rekening BRI.

“Ini adalah wujud komitmen kita (minarak) untuk upaya penyelesaian penanganan sosial ditengah kondisi yang tidak normal,” ujar Andi Darussalam.

Andi juga menambahkan biaya yang sudah dikeluarkan untuk penanganan lumpur sudah mencapai 5,3 Triliun.

Lapindo Sanggupi Ganti Rugi Korban Lumpur Rp 15 Juta/Bulan/Berkas

20 Februari 2009, 16:59:38| Laporan Noer Soetantini
Lapindo Sanggupi Ganti Rugi Korban Lumpur Rp 15 Juta/Bulan/Berkas

suarasurabaya.net| Lapindo akhirnya menyanggupi membayar ganti rugi warga korban lumpur Rp 15 juta rupiah per bulan per berkas. Jumlah ini naik dari kesanggupan sebelumnya yang hanya Rp 3 juta per bulan yang ditolak warga.

Keputusan membayar Rp 15 juta per berkas sesudah pemerintah dan Lapindo melakukan rapat di kantor Departemen PU. Hadir dalam pertemuan dengan ratusan warga korban lumpur,dari pemerintah DJOKO KIRMANTO Menteri PU, BACHTIAR CHAMSYAH Menteri Sosial dan Jendral Polisi BAMBANG HENDARSO DANURI Kapolri.

Sedang dari Lapindo, NIRWAN BAKRIE Pimpinan Bakrie grup, IMAM P AGUSTINO GM Lapindo Brantas Incorporated serta ANDI DARUSALAM TABUSALA dari Minarak Lapindo Jaya.

Dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya di Jakarta, Jumat (20/02), NIRWAN BAKRIE mengatakan sesudah melakukan rapat dengan pemerintah, akhirnya diputuskan memberi ganti rugi warga Rp 15 juta per berkas per bulan. Sedang teknisnya, kata NIRWAN, akan diberikan lewat BRI. Berikut penjelasan NIRWAN, [Audio On Demand] .

Atas keputusan pembayaran Rp 15 juta per bulan per berkas, Koalisi Korban Lumpur Lapindo menyatakan tidak menerima dan tidak menolak karena selama ini mereka hanya menerima janji-janji saja, sehingga perlu dibuktikan secepatnya.

Sedang dari Gerakan Korban Lumpur Lapindo menyatatakan menerima, sementara kelompok resettlement minta pembangunan rumah dipercepat dan jelas kapan selesainya. (fiz/tin)

Kapolri Siap Proses Hukum Jika Pimpinan Bakrie Grup Ingkar

Kapolri Siap Proses Hukum Jika Pimpinan Bakrie Grup Ingkar

suarasurabaya.net| Kapolri siap memproses hukum NIRWAN BAKRIE pimpinan Bakrie grup kalau ingkar janji memberi ganti rugi warga korban lumpur Rp 15 juta per bulan per berkas. Penegasan Jendral Polisi BAMBANG HENDARSO DANURI Kapolri disampaikan menanggapi sikap warga yang pesimis pada komitmen Lapindo membayar ganti rugi Rp 15 juta per bulan per berkas.

Menurut BAMBANG, seperti dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya kalau secara yuridis Lapindo ingkar polisi akan menindaknya. Saksi-saksi dalam pertemuan hari ini banyak dan diliput wartawan, kata Kapolri, dapat mengawasi dan mencatat komitmen Lapindo.

Meskipun hari ini NIRWAN BAKRIE menyanggupi membayar Rp 15 juta per bulan per berkas, tetapi tidak ada bukti hitam di atas putih. DJOKO KIRMANTO Menteri PU mengatakan hitam di atas putih memang tidak ada, tetapi pertemuan hari ini bisa dijadikan bukti sehingga besok tinggal pembuktian janji Lapindo. (fiz/tin)

Pemerintah Tolak Beri Dana Talangan Untuk Korban Lumpur Lapindo

Pemerintah Tolak Beri Dana Talangan Untuk Korban Lumpur Lapindo

suarasurabaya.net| Pemerintah tidak memberi dana talangan untuk pemberian ganti rugi warga korban Lumpur Sidoarjo. Ini disampaikan MIRANDA S GOELTOM Deputi Gubernur Bank Indonesia sesudah rapat dengan beberapa menteri lainnya dan Lapindo di kantor Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (20/02).

Dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya di Jakarta, MIRANDA mengatakan Bank Indonesia hadir dalam rapat hanya dalam status mendengarkan saja. Rapat di kantor PU tersebut dipimpin langsung DJOKO KIRMANTO Menteri PU sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Hadir juga PURNOMO YOSGIANTORO Menteri ESDM, BACHTIAR CHAMSYAH Menteri Sosial, HENDARMAN SUPANJI Jaksa Agung Jendral Polisi BAMBANG HENDARSO DANURI Kapolri, MIRANDA S GOELTOM Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan SUNARSO Ketua Dadan Pelaksana BPLS. Sedangkan dari Lapindo, hadir NIRWAN BAKRIE dan ANDI DARUSSALAM TABUSALA.

Sebelumnya, IMAM P. AGUSTINO General Manager PT Lapindo Brantas mengaku Lapindo masih berusaha keras mencari dana sendiri untuk memberi ganti rugi warga korban lumpur sehingga tidak minta bantuan pemerintah lewat dana talangan.

Sejauh ini, lanjut IMAM, untuk ganti rugi warga, Lapindo sudah mengeluarkan dana Rp1,6 trilyun. Lapindo lanjut dia, akan mencari dana sampai mencapai Rp2,9 trilyun untuk sisa pembayaran ganti rugi 20 % ini.

SUNARSO Ketua Badan Pelaksana BPLS mengatakan keputusan rapat sudah diperoleh dan diumumkan ke warga di Departemen PU sesudah Sholat Jumat. Pengumuman disampaikan Menteri PU, Kapolri, dan NIRWAN BAKRIE.(edy)

Masih Bahas Pengumuman Ganti Rugi Warga Korban Lapindo

Masih Bahas Pengumuman Ganti Rugi Warga Korban Lapindo

suarasurabaya.net| Beberapa menteri dan pimpinan Lapindo masih rapat membahas pengumuman ganti rugi warga korban lumpur, Jumat (20/02). Dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya di Jakarta, tampak hadir di Kantor Kementerian PU, PURNOMO YUSGIANTORO Menteri ESDM, BACHTIAR CHAMSYAH Menteri Sosial, HENDARMAN SUPANJI Jaksa Agung, Deputi Gubernur BI dan DJOKO KIRMANTO Menteri PU sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengarah BPLS.

Hadir juga SUNARSO Ketua BPLS serta NIRWAN BAKRIE, IMAM AGUSTINO, ANDI DARUSSALAM dari Lapindo. Mereka masih rapat dan belum tampak satupun keluar dari Kantor PU.

Pemerintah dan ratusan korban lumpur akan berkumpul di Kantor Kementerian PU usai sholat Jumat untuk mendengar keputusan pemerintah dan Lapindo terhadap tuntutan ganti rugi warga korban lumpur.

Seperti dilaporkan sebelumnya, 2 hari lalu, pertemuan Pemerintah dan Lapindo yang difasilitasi IMAM BUCHORI deadlock karena Lapindo hanya memberi Rp 45 milyar per bulan atau Rp 3 juta untuk setiap korban lumpur, sehingga warga menolak.

Kemarin juga sempat ada pertemuan BAMBANG HENDARSO dan DJOKO KIRMANTO untuk menyampaikan ke warga kalau mereka melakukan rapat dan keputusan akan disampaikan ke

Komentar Gubernur Jatim Soal Lumpur Lapindo

Komentar Gubernur Jatim Soal Lumpur Lapindo

Surabaya, (ANTARA News) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan bahwa dana talangan dari APBN untuk korban lumpur Lapindo tampaknya sulit.

"Kalau dana talangan dari APBN itu sulit, karena itu kami akan minta pemerintah pusat untuk mendesak PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) agar membayar sesuai kesepakatan," katanya di Surabaya, Jumat.

Ia mengemukakan hal itu setelah menghadiri serahterima kesatuan dari Irjen Pol Herman S Sumawiredja (mantan Kapolda Jatim) kepada Brigjen Pol Anton Bachrul Alam (Kapolda Jatim yang baru).

"Korban lumpur memang mengusulkan dana talangan dari APBN untuk membayar sisa gantirugi sebesar 80 persen, tapi justru sulit dipenuhi, karena itu Minarak (MLJ) yang harus membayar," katanya.

Secara terpisah, Kapolda Jawa Timur yang baru, Brigjen Pol Anton Bachrul Alam SH, menyatakan pihaknya masih akan mempelajari kasus lumpur Lapindo yang dilaporkan ke Polda Jatim.

"Saya `kan masih baru, tentu akan saya pelajari dulu, saya akan dalami lebih dulu. Yang jelas, saya akan membela yang haq(benar) dan memberantas yang batil (salah) karena Allah," katanya.

Menurut dia, pihaknya memiliki komitmen yang sama dengan pendahulunya (Irjen Pol Herman S Sumawiredja) untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada, termasuk kasus lumpur Lapindo.

"Tapi, saya `kan masih baru serahterima jabatan, ya saya pelajari dulu," kata mantan Kapolda Kalsel yang pernah bertugas di Polda Jatim sebagai Sesditlantas dan Pj Kabid Humas itu.(*)

Gubernur Janji Atasi Korban Lapindo

Gubernur Janji Atasi Korban Lapindo
Selasa, 17 Februari 2009 | 8:13 WIB | Kategori: Surabaya Raya | ShareThis

SIDOARJO | SURYA-Sekitar 3.000 korban luapan lumpur Lapindo tumplek blek di depan pendopo Kabupaten Sidoarjo. Mereka menemui Bupati Sidoarjo Win Hendrarso agar memberi dukungan sebelum berangkat ke Grahadi untuk menemui Gubernur Soekarwo, Senin (16/2).

Win memberikan support karena sangat mengerti kondisi korban lumpur. Apalagi sejak tiga tahun terjadinya semburan lumpur, permasalahan ganti rugi belum juga selesai. “Saya acungi jempol kepada korban lumpur karena aksinya berjalan damai,” ujar Win di hadapan perwakilan korban lumpur sebelum memberangkatkan rombongan yang naik sepeda motor dan tiga unit truk.

Sekretaris Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL), Khoirul Huda mengatakan, pihaknya bukan menerima pembayaran cicilan Rp 15 juta per bulan. Pembayaran cicilan bersifat fluktuatif, ada yang kecil dan ada yang nilainya miliaran rupiah. ”Kami toleransi kepada PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) kalau saat ini pembayaran cicilan Rp 15 juta karena harga saham Bakrie Grup sedang anjlok. Jika harga saham Bakrie Grup sudah naik, kita menuntut pembayaran di atas Rp 30 juta. Syukur-syukur segera dilunasi saja,” tutur Khoirul Huda asal Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Porong.

Koordinator Lapangan Sumitro sudah bosan dengan janji-janji PT MLJ yang tidak segera membayar kekurangan ganti rugi atas rumah dan lahan mereka yang teredam lumpur. Untuk itu, sebaiknya pemerintah pusat menalangi dulu dengan mencairkan dari APBN, pinjaman bank negara atau sumber lainnya.

“Untuk proses hutang piutang ini nantinya, beralih dari MLJ dengan korban lumpur, berganti menjadi MLJ dengan pemerintah pusat. Sampai jatuh tempo pembayaran, mereka belum melunasi,” terang Sumitro saat mengungkapkn keluh kesahnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim di kantor pemprov, Senin, (16/2).

Sumitro bersama 14 perwakilan korban lumpur diterima di ruang Kertanegara. Pertemuan itu juga dihadiri asisten II Pemprov, Chaerul Jaelani, Edi Purwinanto (Kepala Bakesbang), Tutut Tri Herawati (Kepala Dinas ESDM Jatim), dan perwakilan dari Pemkab Sidoarjo.

Mendengar keluhan warga itu, Soekarwo berjanji memperjuangkan nasib korban lumpur. Langkah awalnya, ia segera menyampaikan hasil pertemuan itu ke presiden. Kalau itu tidak bisa dilakukan dan membutuhkan waktu lama, pihaknya minta solusi dari presiden. Ia juga berjanji akan menemui anggota DPR RI untuk membahas dana talangan.

“Besok malam (Selasa, 17/2) saya akan laporkan ke presiden. Kebetulan presiden berada di Jatim. Rabu atau Kamis, saya akan memanggil MLJ untuk saya mintai keterangan, seperti apa sebenarnya skema pembayarannya,” janji Soekarwo.
Ia berharap, untuk ke depan, korban lumpur memercayakan padanya untuk menyelesaikan masalah itu. Warga tidak usah turun ke jalan. “Percuma turun ke jalan kalau tidak ada hasilnya,” pintanya. k6/mif

Temui Pengunjukrasa, Gubernur Janjikan Dua Hal

Temui Pengunjukrasa, Gubernur Janjikan Dua Hal

suarasurabaya.net| SOEKARWO Gubernur Jawa Timur mengakhiri unjukrasa korban lumpur Lapindo dengan berorasi di depan massa. Di bawah guyuran hujan gerimis, PAKDHE KARWO, panggilan akrabnya, menjanjikan 2 hal pada pengunjukrasa.

Ia berjanji menyampaikan ke SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Presiden RI terkait desakan massa korban lumpur agar pemerintah pusat mendesak grup usaha Bakrie yang menaungi Lapindo, menyelesaikan tanggung jawab mereka, membayar sisa ganti rugi 80% yang hingga kini belum terbayar.

Selain itu, SOEKARWO juga berjanji menyampaikan ke Presiden terkait desakan agar pemerintah bisa menalangi sisa ganti rugi 80% itu lewat skema APBN atau APBD. Dalam skema tersebut, urusan administrasi dan tanggungjawab keuangan menjadi urusan pemerintah dengan Lapindo.

“Saya akan usahakan dan perjuangkan. Jadi saya harap kalian semua sabar. Perjuangan butuh waktu. Tidak sak det sak nyet !” ujar dia.

Setelah ditemui Gubernur, massa pengunjukrasa pun tampak puas. Mereka mengelu-elukan SOEKARWO. Namun SUMITRO dalam orasinya setelah orasi SOEKARWO, menyatakan pihaknya tetap akan mengawal janji Gubernur Jatim ini.

“Kita tetap minta PAKDHE KARWO mendampingi kami ke Jakarta untuk berdemo menemui Presiden!” teriaknya.

Massa pengunjukrasa pun akhirnya bbubar dengan tertib dan kembali ke Porong lewat jalur yang dilewatinya tadi.(edy)

SOEKARWO Didesak Dampingi Korban Lumpur Bertemu Presiden

SOEKARWO Didesak Dampingi Korban Lumpur Bertemu Presiden

suarasurabaya.net| Perwakilan korban lumpur mendesak SOEKARWO dan SAIFULLAH YUSUF Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi mereka bertemu SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Presiden RI dalam kunjungannya ke Jawa Timur, Selasa (17/02) besok.

SUMITRO juru bicara perwakilan korban lumpur dalam dialog dengan Gubernur Jatim di kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan menyatakan hal tersebut. Menurut SUMITRO, desakan itu perlu mengingat Lapindo sudah berkali-kali ingkar janji dan dengan kehadiran Gubernur Jatim maka keberadaan massa korban lumpur akan makin kuat.

Namun SOEKARWO dalam pertemuan tersebut dengan halus menolaknya. Menurut dia, yang penting adalah esensi dari tuntutan itu, bukan orang yang mendampinginya. “Kalau butuh kendaraan, kita bisa siapkan. Kalau perlu pakai uang pribadi kalau tak ada anggarannya.Tapi apakah kehadiran kami cukup efektif. Yang penting kan esensi tuntutannya,” ujar dia.

Keengganan SOEKARWO tersebut ditanggapi dingin oleh perwakilan massa korban lumpur. Tanpa kehadiran SOEKARWO pun, rencananya korban lumpur akan menghampiri SBY besok di Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro.

Dalam tuntutannya ke Presiden RI, korban lumpur meminta pemerintah pusat menalangi terlebih dulu sisa ganti rugi yang belum dibayarkan. Mengenai bagaimana selanjutnya, kata SUMITRO, itu bisa diselesaikan antara pemerintah dengan Lapindo.(edy)

Pertemuan langsung dengan Presiden RI ini, kata SUMITRO, sangat penting guna menyampaikan informasi yang benar mengenai apa yang terjadi di lapangan. "Sepertinya Presiden selama ini mendapatkan informasi yang salah tentang proses ganti rugi ini. Kita ingin meluruskannya dengan langsung bertemu presiden," ujarnya.

Perwakilan Korban Lumpur Diterima Gubernur

Perwakilan Korban Lumpur Diterima Gubernur

suarasurabaya.net| Para perwakilan pengunjukrasa korban lumpur Lapindo diterima langsung oleh SOEKARWO dan SAIFULLAH YUSUF Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Ruang Kertanegara, Senin (16/02).

Sekitar 15 perwakilan tersebut dikoordinasikan oleh SUMITRO dari Perumtas I. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait proses ganti rugi korban lumpur. Dikatakan SUMITRO, saat ini warga korban lumpur resah dengan belum terbayar tuntasnya janji ganti rugi oleh Lapindo.

Warga korban lumpur, kata SUMITRO, meminta Pemerintah mendorong Lapindo untuk segera menyelesaikan tanggungjawabnya. “Sudah ada Perpres 14/2007 yang ditabrak oleh Lapindo dengan tidak membayar ganti rugi ini,” kata SUMITRO.

Sementara Itu SUWITO koordinator Gerakan Masyarakat Pendukung Perpres (Geppres) dari Desa Jatirejo dalam dialog dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan dalam proses ganti rugi di lapangan, masih terjadi diskriminasi antara tanah-tanah yang sertifikat dan non sertifikat. “Padahal dalam Perpres sudah dinyatakan bahwa tidak ada diskriminasi. Lapindo dalam hal ini sudah lecehkan Perpres,” kata dia.

Di luar kantor Gubernur Jawa Timur, ribuan massa pengunjukrasa masih melakukan aksinya di Jl. Pahlawan. Sekitar seribu polisi juga melakukan penjagaan dengan ketat. Massa menguasai 4 dari 7 lajur Jl. Pahlawan.(edy)

Senin, Ribuan Korban Lumpur Unjuk Rasa Duduki Grahadi

Senin, Ribuan Korban Lumpur Unjuk Rasa Duduki Grahadi

suarasurabaya.net| Ribuan korban lumpur dari berbagai elemen pada Senin, 16 Februari 2009 akan konvoi dari Sidoarjo menuju Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya dan akan menduduki gedung negara tersebut.

SUMITRO Koordinator Tim Perunding Warga Perumtas satu diantara perwakilan korban lumpur pada Suara Surabaya, Sabtu (14/02) mengatakan, aksi unjuk rasa yang diakui akan menganggu arus lalu lintas ini recananya akan diikuti sekitar 3000 warga korban lumpur.

Mereka terdiri dari warga korban lumpur Perumtas I , Tim 16, perwaklan warga Pagar Rekontrak, Keppres, relokasi Kahuripan Nirwana Village, Besuki , Pejarakan. Para korban lumpur ini bergabung untuk mendorong Pemerintah Pusat lewat perwakilan Jatim yaitu Gubernur Jatim sebagai dewan pengarah di daerah untuk melihat persoalan ini secara sungguh-sungguh.

“Tidak hanya sekedar retorika ingin menyelesaikan dengan membantu penyelesaian. Karena sistem penyelesaian yang sekarang ditawarkan PT Minarak Lapindo Jaya tidak ada yang berjalan tuntas,” ungkapnya.

Kata SUMITRO, titik kumpul para pengunjukrasa di 2 tempat yaitu kawasan Pasar Batu Porong dan Kahuripan Nirwana Village kemudian menuju alun-alun Sidoarjo untuk berkumpul semuanya dan konvoi menuju Surabaya.

“Kami akan berangkat dari Sidoarjo sekitar jam 9 pagi. Nantinya akan ada 5 sampai 6 truk barang perlengkapan rumah tangga yang akan diturunkan di Grahadi dan kami akan menduduki Grahadi kalau tidak ada jalan keluar,” tegasnya.

Selain menuju Grahadi, massa kata SUMITRO rencanya juga akan bergerak mampir ke Mapolda Jatim untuk menyampaikan masalah-masalah yang sekarang ini dihadapi oleh korban lumpur termasuk dalam penyelesaian ganti rugi.

Ketika ditanya mengapa mengajak ribuan massa dan menduduki Grahadi? SUMITRO menjelaskan karena banyak statement dari pihak terkait gerakan korban lumpur bukan merupakan aspirasi semua korban lumpur ini menyesatkan semua pihak terutama opini publik di Indonesia. “Seakan-akan penyelesaian korban lumpur sudah tuntas, padahal yang terjadi penyelesaian di atas kertas saja, tapi yang kita butuhkan sesungguhnya bukan di atas kertas,” ucapnya.

“Sekarang ini kita sebenarnya ingin melakukan pendekatan dialog dengan tidak mengerahkan massa. Tapi sepertinya pejabat di negeri ini membudayakan masyarakat itu untuk mengerahkan massa. Kita datang dengan perwakilan 10 atau 40 orang tidak dianggap, justru dianggap perwakilan itu provokator padahal kita aspirator. Apalagi para perwakilan itu bukan orang luar di dalam komunitas korban lumpur tapi korban langsung yang ditunjuk warga tapi dianggap provokator ini kan ironis dalam penyelesian ini,” tambahnya.

SUMITRO mengatakan, dengan aksi unjuk rasa ke Grahadi ia berharap SOEKARWO Gubernur Jatim segera merespon tuntutan warga korban lumpur Lapindo. Mereka juga meminta pada tanggal 17 Februari, Gubernur Jatim siap memimpin delegasi ke Jakarta, ini sebagai tindakan konkrit yang riil.

“Kami sudah menyiapkan 40 perwakilan dari seluruh elemen perwakilan korban lumpur pada hari Selasanya. Kalau nantinya pertemuan tanggal 17 atau 18 Februari nanti yang difasilitasi oleh Mabes Polri tidak ada hasil baru kami mengikutkan massa dari seluruh elemen itu bergabung di Jakarta. Kami akan berkemah di depan Istana Merdeka. Kami bukan unjuk rasa tapi kami mengungsi di sana, biar pak Presiden tahu kondisi anak bangsa ini yang ada di Porong ini tidak ada penyelesaian yang sungguh-sungguh,” kata SUMITRO.(ipg)

Senin, Ribuan Korban Lumpur Unjuk Rasa Duduki Grahadi

Senin, Ribuan Korban Lumpur Unjuk Rasa Duduki Grahadi

suarasurabaya.net| Ribuan korban lumpur dari berbagai elemen pada Senin, 16 Februari 2009 akan konvoi dari Sidoarjo menuju Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya dan akan menduduki gedung negara tersebut.

SUMITRO Koordinator Tim Perunding Warga Perumtas satu diantara perwakilan korban lumpur pada Suara Surabaya, Sabtu (14/02) mengatakan, aksi unjuk rasa yang diakui akan menganggu arus lalu lintas ini recananya akan diikuti sekitar 3000 warga korban lumpur.

Mereka terdiri dari warga korban lumpur Perumtas I , Tim 16, perwaklan warga Pagar Rekontrak, Keppres, relokasi Kahuripan Nirwana Village, Besuki , Pejarakan. Para korban lumpur ini bergabung untuk mendorong Pemerintah Pusat lewat perwakilan Jatim yaitu Gubernur Jatim sebagai dewan pengarah di daerah untuk melihat persoalan ini secara sungguh-sungguh.

“Tidak hanya sekedar retorika ingin menyelesaikan dengan membantu penyelesaian. Karena sistem penyelesaian yang sekarang ditawarkan PT Minarak Lapindo Jaya tidak ada yang berjalan tuntas,” ungkapnya.

Kata SUMITRO, titik kumpul para pengunjukrasa di 2 tempat yaitu kawasan Pasar Batu Porong dan Kahuripan Nirwana Village kemudian menuju alun-alun Sidoarjo untuk berkumpul semuanya dan konvoi menuju Surabaya.

“Kami akan berangkat dari Sidoarjo sekitar jam 9 pagi. Nantinya akan ada 5 sampai 6 truk barang perlengkapan rumah tangga yang akan diturunkan di Grahadi dan kami akan menduduki Grahadi kalau tidak ada jalan keluar,” tegasnya.

Selain menuju Grahadi, massa kata SUMITRO rencanya juga akan bergerak mampir ke Mapolda Jatim untuk menyampaikan masalah-masalah yang sekarang ini dihadapi oleh korban lumpur termasuk dalam penyelesaian ganti rugi.

Ketika ditanya mengapa mengajak ribuan massa dan menduduki Grahadi? SUMITRO menjelaskan karena banyak statement dari pihak terkait gerakan korban lumpur bukan merupakan aspirasi semua korban lumpur ini menyesatkan semua pihak terutama opini publik di Indonesia. “Seakan-akan penyelesaian korban lumpur sudah tuntas, padahal yang terjadi penyelesaian di atas kertas saja, tapi yang kita butuhkan sesungguhnya bukan di atas kertas,” ucapnya.

“Sekarang ini kita sebenarnya ingin melakukan pendekatan dialog dengan tidak mengerahkan massa. Tapi sepertinya pejabat di negeri ini membudayakan masyarakat itu untuk mengerahkan massa. Kita datang dengan perwakilan 10 atau 40 orang tidak dianggap, justru dianggap perwakilan itu provokator padahal kita aspirator. Apalagi para perwakilan itu bukan orang luar di dalam komunitas korban lumpur tapi korban langsung yang ditunjuk warga tapi dianggap provokator ini kan ironis dalam penyelesian ini,” tambahnya.

SUMITRO mengatakan, dengan aksi unjuk rasa ke Grahadi ia berharap SOEKARWO Gubernur Jatim segera merespon tuntutan warga korban lumpur Lapindo. Mereka juga meminta pada tanggal 17 Februari, Gubernur Jatim siap memimpin delegasi ke Jakarta, ini sebagai tindakan konkrit yang riil.

“Kami sudah menyiapkan 40 perwakilan dari seluruh elemen perwakilan korban lumpur pada hari Selasanya. Kalau nantinya pertemuan tanggal 17 atau 18 Februari nanti yang difasilitasi oleh Mabes Polri tidak ada hasil baru kami mengikutkan massa dari seluruh elemen itu bergabung di Jakarta. Kami akan berkemah di depan Istana Merdeka. Kami bukan unjuk rasa tapi kami mengungsi di sana, biar pak Presiden tahu kondisi anak bangsa ini yang ada di Porong ini tidak ada penyelesaian yang sungguh-sungguh,” kata SUMITRO.(ipg)

Teks Foto:
- Warga korban lumpur saat berunjukrasa ke kantor BPLS Jl. Gayung Kebonsari, 11 Februari lalu.
Foto: Dok. suarasurabaya.net

Pemimpin Baru Jatim Diharap Bisa Selesaikan Masalah Lumpur Lapindo

Pemimpin Baru Jatim Diharap Bisa Selesaikan Masalah Lumpur Lapindo

suarasurabaya.net| Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang baru dilantik Kamis (12/02) diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan luapan lumpur Lapindo. Ini disampaikan MARDIYANTO Menteri Dalam Negeri dalam sambutan pelantikan SOEKARWO dan SAIFULLAH YUSUF menjadi Gubernur dan wakil Gubernur Jatim, Kamis (12/02).

Selain menyebut soal lumpur Lapindo, Mendagri juga berharap para pejabat yang baru dilantik ini turut menyelesaikan persoalan lainnya, yakni kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran yang masih belum tuntas.

“Tidak ada waktu lagi bagi Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik ini untuk beristirahat, karena mulai saat ini sudah harus bahu membahu dengan para bupati/walikota, birokratm sektor swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan upaya mensejahterakan masyarakat,” kata MARDIYANTO.

MARDIYANTO juga berpesan agar dalam menjalankan tugasnya nanti, Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim mengelola keungan daerah dengan mengedepankan tranparansi dan akuntabilitas belanja APBD untuk belanja publik.

Agenda pemilihan umum 2009 yang sudah di depan mata, lanjut MARDIYANTO, juga harus mendapat perhatian dari pejabat terpilih. Jangan sampai, kata MARDIYANTO, kondisi Jawa Timur menjadi tidak kondusif saat pesta demokrasi itu berlangsung.

Terakhir, Mendagri mewakili pemerintah pusat ‘menitipkan’ proyek pembangunan Jembatan Suramadu yang telah selesai 89%, jalan Lintas Selatan, dan 10 ruas jalan tol di Jawa Timur agar diperhatikan karena menyangkut pembangunan infrastuktur penting, tidak hanya di Jatim melainkan secara nasional.(edy)

Tuntutan Tidak Dipenuhi, Warga Perumtas I Berencana ke Jakarta

Tuntutan Tidak Dipenuhi, Warga Perumtas I Berencana ke Jakarta

suarasurabaya.net| Tuntutan dan aspirasi warga korban Lumpur Lapindo ternyata tidak bisa dipenuhi. Mereka pun berencana ke Jakarta dan mengadukan masalah tersebut ke SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Presiden RI.

Perwakilan warga Perumtas I yang berunding dengan pihak PT Minarak Lapindo Jaya akhirnya keluar dari Gedung Srijaya, Rabu (11/02). Perwakilan tersebut menyampaikan hasil pembicaraan dengan Minarak Lapindo Jaya yang langsung ditemui oleh ANDI DARUSSALAM TABUSALLA Vice President Minarak Lapindo Jaya bahwa tuntutan dan aspirasi warga yang dibawa dari Sidoarjo ternyata tidak bisa dipenuhi.

Dilaporkan RULLY reporter Suara Surabaya, Rabu (11/02), manajemen Minarak Lapindo Jaya menyatakan meskipun ada kesepakatan pada 3 Desember 2008 lalu untuk warga Perumtas I bahwa mereka akan mulai mendapat angusran Rp 30 juta atas sisa 80 persen jual beli ganti rugi.

Namun, kenyataannya hingga sekarang ini manajemen Minarak baru mampu membayar Rp 15 juta saja per bulannya. Itupun tidak bisa berlaku untuk semua warga Perumtas I.

Mendengar hal ini, perwakilan warga yang bicara lewat pengeras suara yang ada di luar gedung Srijaya meminta agar ANDI DARUSSLALAM menyampaikan sendiri hal tersebut. Mereka merebut pengeras suara dan meneriakkan agar ANDI keluar dari Gedung Srijaya lokasi kantor Lapindo Jaya.

Warga pun memaksa masuk ke gedung tapi dihalang-halangi oleh aparat keamanan. Situasi sempat ricuh di halaman luar Gedung Srijaya. Akibatnya, Bundaran Satelit sempat ditutup sementara. Tapi kemudian situasi kembali terkendali dan akses jalan kembali bisa dimanfaatkan pengguna jalan.

KOES SULASSONO Ketua Tim 16 Warga Perumtas I mengatakan warga sebaikanya hari ini pulang. Nantinya akan kembali disusun rencana untuk menuntut dan memperjuangkan aspirasi mereka atas sisa 80 persen jual beli ganti rugi yang sekarang ini prosesnya tersendat.

Kata KOES, warga sendiri akan berangkat ke Jakarta untuk mendesakkan agar proses Rp 30 juta pe bulan angsuran 80 persen bisa kembali lancar. Mereka juga akan mengadukan masalah ini langsung ke Presiden YUDHOYONO yang pada 3 Desember lalu memfasilitasi perundingan dengan warga yang juga dihadiri 3 menteri kabinet Presiden YUDHOYONO.(git)

Teks Foto :
1. Warga Perumtas I saat berunjukrasa di Gedung Srijaya. Mereka berencana akan mengadukan langsung mengenai tuntutan Rp 30 juta per bulan ganti rugi ke Presiden SBY.
2. Setelah pertemuan di Srijaya, pengunjukrasa sempat ribut tidak terima hasil perundingan.
Foto: CAHYA suarasurabaya.net

Korban Lumpur Serbu Kantor Minarak, Bundaran Satelit Lumpuh

Korban Lumpur Serbu Kantor Minarak, Bundaran Satelit Lumpuh

suarasurabaya.net| Polisi sempat melakukan penutupan jalan di Bundaran Satelit guna mencegah ribuan pengunjukrasa korban Lumpur Lapindo mendekati Gedung Srijaya di Jl. Mayjen Sungkono, Rabu (11/02). Akibatnya arus lalu lintas dari arah Jl. HR Muhammad tersendat di Bundaran Satelit.

Pantauan suarasurabaya.net, pengunjukrasa sempat berhenti di bundaran Satelit dan menolak untuk berputar menuju arah Ngesong. Akhirnya bundaran Satelit arah ke arah Jl. Mayjen Sungkono ditutup polisi setelah massa menguasai jalur tersebut. Mereka tetap bertahan di depan kantor PT Minarak Lapindo Jaya di Gedung Srijaya.

Tidak berapa lama kemudian, perwakilan massa berjumlah 5 orang diterima masuk menemui ANDI DARUSSALAM TABUSSALA Vice President PT Minarak Lapindo Jaya.

Dilaporkan RULLY reporter Suara Surabaya, perwakilan dari Tim 16 warga Perumtas korban lumpur Lapindo melakukan pembahasan mengenai sisa pembayaran ganti rugi 80% yang dicicil Rp30 juta perbulan. Diantara pengunjukrasa mengatakan tidak seluruh warga korban lumpur menerima apa yang dijanjikan NIRWAN BAKRIE beberapa waktu lalu itu.

ANDI DARUSSALAM TABUSSALLA mengakui ada keterbatasan yang menjadi kendala pihaknya dalam penyaluran ganti rugi tersebut. Diantaranya adalah mengenai kurangnya personel. Pengunjukrasa sendiri tidak menerima alasan yang disampaikan ANDI tersebut, bahkan warga menganggap ini adalah sebuah bentuk penipuan.(edy)

Dua Water Canon Sambut Ribuan Pendemo Korban Lapindo

Dua Water Canon Sambut Ribuan Pendemo Korban Lapindo

suarasurabaya.net| Ratusan polisi didukung 2 water canon bersiap menyambut kedatangan ribuan massa yang telah bergeser dari kantor BPLS di Gayung Kebonsari ke kantor PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

Massa dari warga Perumtas akan menagih janji PT MLJ di kator perwakilannya di Gedung Srijaya Jl Mayjend Sungkono Surabaya.

Pantauan suarasurabaya.net, Rabu (11/02) sejumlah pendemo ada yang terlebih dulu datang di dekat Bundaran Satelit. Mereka terlihat berbaur dengan polisi duduk-duduk di luar Gedung Srijaya, dan sebagian dari mereka beserta kendaraan diparkir jalur hijau Bundaran Satelit.

Sementara itu Gedung Srijaya yang diluruk ribuan warga korban lumpur Lapindo masih terlihat beraktifitas seperti biasa. Kendati demikain pintu gerbang utama ditutup rapat, hanya mereka yang punya kepentingan jelas yang boleh masuk seperti para tenan dan pengunjung pusat perbelanjaan di dalam gedung tersebut.

Persiapan polisi ini praktis membuat kepadatan lalu lintas di Bundaran Satelit arah Ngesong ke Mayjen Sungkono.(edy/ipg)

Pakde Karwo Genjot 100 Hari, Kasus Lumpur Terberat

Pakde Karwo Genjot 100 Hari, Kasus Lumpur Terberat

Kamis, 5 Februari 2009
JAKARTA | SURYA-Pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf (KarSa) bakal dilantik pada 12 Februari sebagai gubernur dan wakil gubernur Jatim periode 2009-2014. Seolah berpacu dengan banyaknya persoalan yang dihadapi, pasangan ini langsung menggenjot program 100 hari pertamanya.

Pelantikan pasangan ini memang memungkinkan untuk dipercepat dengan telah ditolaknya pengajuan gugatan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Ka-Ji) ke Makhamah Konstitusi (MK).
KarSa pun memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan MK tersebut. Hal ini disampaikan Soekarwo-Saifullah Yusuf dalam jumpa pers di kantor kuasa hukum Todung Mulya Lubis di Meyapada Tower, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Menurut Pakde Karwo, panggilan akbrab Soekarwo, dirinya sangat menghargai bahwa MK tidak lagi mengambil alih masalah Pilkada Jatim. “Kami mengambil pelajaran bahwa suatu gugatan ada titik hentinya, dan (keputusan) MK sudah tepat,” kata Pakde Karwo sambil tersenyum.

Meski kurang sepekan, Soekarwo langsung menyampaikan program 100 hari pertama pemerintahannya sebagai gubernur. Bahkan ia sudah menyiapkan crash program untuk mengatasi berbagai masalah mendesak di Jatim.

Ada lima masalah yang akan menjadi fokus perhatiannya dalam 100 hari pertama tugasnya. Pertama adalah penyediaan air bersih, kedua mengusahakan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin, ketiga PKL mungkin akan digusur namun direlokasi ke tempat yang lebih memadai.

Sedangkan program keempat yang menjadi perhatiannya adalah kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo. “Bagi warga yang masuk dalam peta terdampak, kami akan mengusahakan untuk segera mendapatkan pelunasan pembayaran ganti ruginya. Sedangkan yang tidak masuk peta terdampak, kami usahakan untuk memperbaiki kesejahteraan warga,” katanya.

Untuk program kelima, pasangan yang sama-sama berkumis tebal ini memilih perbaikan infrastruktur diutamakan dengan memperbaiki jalan provinsi yang rusak. “Motto kami, tiada hari tanpa tambal jalan,” ungkap Soekarwo.

Meski persoalan lumpur Lapindo ditempatkan di urutan keempat program 100 hari, H Zainul Lutfi, salah satu pengusaha tas di Tanggulangin yang terdampak lumpur, mengaku masih menggantungkan harapan besar. Dalam kurun tiga tahun semburan lumpur hingga sekarang, penrajin tas di Tanggulangin masih merasakan dampaknya. “Ya, sejak adanya semburan lumpur itu, benar-benar terasa bagi kami,” ujarnya.

Ia berharap, duet pemimpin baru di Jatim ini dapat mengembalikan kejayaan Tanggulangin seperti dulu sebelum terdampak semburan lumpur. “Siapapun pemimpinnya, harus ada terobosan untuk memajukan kembali kerajinan tas dan sepatu yang ada di Tanggulangin,” tambahnya.

Korban Lumpur
Namun kasus Lapindo dipastikan bukan pekerjaan ringan bagi Pakde Karwo. Sejumlah pekerjaan berat terkait perbaikan infrastruktur di kawasan terdampak semburan lumpur serta masalah sosial juga masih menumpuk. Antara lain, relokasi infrastruktur Jalan Raya Porong, Jembatan Tol Porong - Gempol serta rel KA, yang saat ini masih menyisakan masalah terkait pembebasan lahan.

Masalah ini memerlukan perhatian ekstra karena infrastruktur tersebut merupakan urat nadi perekonomian di Jawa Timur. “Ibarat manusia, Sidoarjo adalah leher, orang mau ke Malang, ke Banyuwangi, lewat Sidoarjo,” kata Bupati Sidoarjo Win Hendrarso menggambarkan pentingya pembangunan infrastruktur di kawasan Porong dan sekitarnya.

Pembayaran ganti rugi warga korban lumpur, yang hingga kini juga masih terkatung-katung, karena pihak Lapindo yang akhirnya memberikan opsi pembayaran ganti rugi skema jual beli lahan terdampak lumpur dengan cara dicicil.

Belum lagi kawsan terdampak lumpur yamg makin meluas serta ganti rugi yang diambilkan dari dana pemerintah juga belum sepenuhnya sesuai keinginan warga korban lumpur.
“Permasalahan ini harus segera diselesaikan dan ini adalah tugas pemimpin baru Jatim,” tambah Suharjo, korban lumpur asal Perum TAS.

Ia menaruh harapan yang besar bagi duet pemimpin Jatim terpilih untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang menyangkut hak dari korban Lumpur yang mencapai 12.000 kepala keluarga (KK) ini.
Seperti diketahui, akibat semburan lumpur panas itu, sedikitnya ada 12.886 kepala keluarga (KK) yang telah menjadi korban. Hingga terakhir, sebanyak 150 KK warga Desa Renokenongo masih menunggu pembayaran ganti rugi 20 persen.

Menurut Andi Darusalam Tabusalla selaku Vice President Minarak Lapindo Jaya, per 22 Januari 2009, dari 8150 berkas, pembayaran lunas sebesar 80 persen dari lahan bersertifikat telah dilakukan terhadap 1.443 berkas. Sedangkan yang mengajukan cash and resettlement sebanyak 418 berkas, sehingga totalnya 1.861 berkas. “Sedangkan pembayaran 80 persen secara cicilan, yang sudah diselessaikan sebanyak 1.675 berkas,” kata Andi, Rabu malam.

Korban lumpur yang memilih relokasi dan memesan rumah di KNV (Kahuripan Nirwana Village) sejauh ini berjumlah 1.584 unit. Pihak Minarak menyiapkan lahan seluar 400 hektare, dan kini sudah diselesaikan sekitar 335 unit. Rumah yang sudah ditempati sebanyak 200 KK.

Orang dekat Aburizal Bakrie ini mengaku hingga 22 Januari 2009 lalu, total dana yang telah dikeluarkan sebanyak Rp 3,2 triliun.

Selain masalah lumpur, penyediaan air bersih bagi seluruh penduduk Jatim juga bakal sulit diselesaikan oleh pasangan baru ini. Di perkotaan seperti Surabaya yang menjadi pusat pemerintahan saja, belum 100 persen warganya mendapat air bersih. Ada kantong-kantong permukinan yang disebut zona merah di Surabaya utara yang hampir mustahil ditembus jaringan air bersih.

Sementara di wilayah pedalaman, seperti di Kabupaten Kediri, kesulitan mendapat air bersih selalu menjadi cerita lumrah tiap kali musim kemarau. Misalnya warga Desa Surat, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, berebut air keruh dengan ternak, hewan andalan mereka yang juga butuh minum.

Begitu juga dengan program kedua yang tak kalah memusingkan. KarSa harus menyediakan layanan pengobatan yang ideal bagi jutaan warga miskin Jawa Timur. Padahal sampai sekarang masih kerap terdengar keluhan warga yang merasa ditolak ketika berobat di rumah-rumah sakit milik pemerintah provinsi.

Sementara untuk program ketiga, penataan PKL, selama ini sudah banyak ditangani pemerintah kota/kabupaten masing-masing. Sehingga tidak akan terlalu sulit bagi pasangan ini.

Tugas mengurus jalan provinsi yang rusak di Jatim bukan perkara mudah. Akibat banjir dan dan tanah longsor sejak Desember 2007-Februari 2008, setidaknya 39 ruas jalan provinsi rusak berat yang beberapa di antaranya belum tuntas perbaikannya hingga kini. Belum lagi ruas jalan penting yang hingga sekarang belum jelas penanganannya, karena konflik dengan pemerintah Kota Surabaya, yaitu Jalan Kalianak yang berstatus jalan provinsi.

Apalagi dalam beberapa pekan mendatang, beberapa daerah yang tahun lalu dihajar banjir dan tanah longsor seperti Bojonegoro, Jember, Pasuruan dan Ngawi harus kembali bergelut dengan bencana yang sama yang artinya kemungkinan jalan di kawasan itu rusak sangat besar.dtc/iit/sas

Anggaran Mencapai 1,2 T, Relokasi infrastruktur Masih Terhambat

Anggaran Mencapai 1,2 T, Relokasi infrastruktur Masih Terhambat

Ditulis Oleh Minarak LJ System Admin
Jumat, 06 Pebruari 2009
Sidoarjo - Anggaran Penanganan lumpur Sidoarjo melalui dana APBN di tahun 2009 mencapai 1,2 atau meningkat 155 persen dibandingkan APBN 2007 sebesar Rp 450,1 Miliar.(dikutip dari Berita jatim)
Nilai sebesar itu diperuntukkan untuk penanganan teknis dan social diluar peta terdampak 22 Maret 2007, Anggaran penanganan lumpur melalui BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) mencakup pembangunan tanggul permanen, pengaliran lumpur dari Kali Porong, dan juga pembangunan relokasi infrastruktur serta penanganan social yang sudah diatur dalam perpres 48/2008.

“Penanganan social diperuntukkan untuk warga 3 desa (Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring),” terang Humas BPLS, Achmad Zulkarnaen.

Selain 3 desa tersebut, Izul menambahkan belum ada anggaran untuk untuk 9 RT di Desa Siring Barat, Jatirejo Barat, dan Mindi karena diluar peta 48/2008 yang tidak menjadi tanggungan BPLS.

“Kita (BPLS) sudah melakukan pembayaran uang muka 20 persen bagi warga 3 desa sebesar 110 Miliar,” ujar Pria yang sering disapa izul ini.

Sedangkan pada permasalahan lain yakni relokasi infrastruktur, BPLS masih mengalami kendala dalam harga yang ditawarkan warga, untuk sawah sudah disepakati sebesar 120 Ribu/ meter peresegi namun bangunan dan pekarangan warga yang asetnya terkena dampak pembangunan meminta harga yang tinggi, selain itu pembebasan tanah untuk relokasi juga terkendala oleh TKD (Tanah Khas Desa).

Djoko Saptono selaku wakil ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) menyampaikan jika pihaknya masih terus melakukan pendekatan kepada warga terkait Tanah Khas Desa.

“Kalau tanah khas desa harus diganti dengan tanah juga, sehingga warga dan perangkat desa harus merapatkannya terlebih dahulu,” ujar Joko Saptono.

Sampai saat ini pembebasan tanah yang mencakup 12 desa dan 4 Kecamatan baru berjalan 55-60 persen. Sedangkan lahan yang dibutuhkan untuk membangun arteri (Jalan tol, rel kereta api, Raya Porong) sepanjang 11 km dengan lebar 120 meter mencapai 132 Ha.

Sisi Lain Dukun Cilik Jombang, Mengaku Punya Tugas Menutup Semburan Lumpur Lapindo

Sisi Lain Dukun Cilik Jombang, Mengaku Punya Tugas Menutup Semburan Lumpur Lapindo

Kamis, 5 Februari 2009
SURYA, Muhammad Ponari, 10, dukun cilik asal Dusun Kedungsari, Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Jombang, dengan batu ajaibnya diyakini mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Namun ada tugas yang lebih berat, yakni menyumbat semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Jombang | SURYA-Mengenai tugas berat itu, setidaknya diungkapkan oleh Senen, 65, kakek Ponari. Ditemui Surya di lokasi praktik pengobatan Ponari, Senen mengungkapkan tugas utama Ponari dengan batu ajaibnya sebenarnya bukan menyembuhkan orang sakit, tetapi menghentikan semburan lumpur Lapindo.
“Menyembuhkan orang sakit itu hanya tugas sampingan saja,” tutur Senen, Selasa (3/2).

Senen berkisah, informasi tentang tugas utama menghentikan semburan lumpur Lapindo itu diperoleh dari Ponari sendiri beberapa hari setelah menemukan batu ajaib berbentuk kepala belut sebesar kepalan tangan tersebut, sekitar dua pekan lalu.

Ponari, kata Senen, mengaku dalam mimpinya seolah mendapat perintah untuk menghentikan lumpur Lapindo dengan batu ajaibnya itu. Senen bahkan mengatakan bahwa Minggu (1/2) malam lalu Ponari juga kedatangan tamu dari Lapindo yang berjumlah enam orang.

“Mereka minta izin akan membawa Ponari ke Sidoarjo untuk tugas menghentikan semburan lumpur Lapindo,” kata Senen, sembari menambahkan bahwa keenam orang itu memakai baju bertuliskan BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo).

Dalam pertemuan itu, kata Senen, pihak BPLS berjanji, jika diizinkan membawa Ponari ke Sidoarjo dan berhasil menghentikan semburan lumpur panas Lapindo, maka permintaan keluarga Ponari secara materi akan dipenuhi.

“Mereka bilang, kalau kami minta 10 akan diberi 12,” imbuh Senen. Namun Senen mengaku belum bisa melepaskan Ponari, karena batu ajaib itu masih dimanfaatkan untuk kesembuhan orang banyak.
Tapi di luar alasan itu, Senen kepada Surya mengaku ragu-ragu untuk melepas Ponari dibawa ke Sidoarjo, karena pihak Lapindo saat itu tidak menyebut angka rupiah yang pasti.

Bagi Senen, imbalan itu sebagai sesuatu yang wajar, karena jika batu ajaib itu sudah digunakan menutup semburan lumpur Lapindo, otomatis batu tersebut lepas dari tangan Ponari. “Padahal batu itu sangat bermanfaat untuk menyembuhkan banyak orang,” imbuh Senen.

Disinggung mengapa Senen tidak menyebutkan saja jumlah imbalan yang diminta, secara tegas Senen menyatakan hal itu tidak bisa diucapkan karena bisa dinilai tidak baik.

Senen juga berkisah, batu ajaib itu sebenarnya berasal dari ular di kawasan lumpur Lapindo yang terusir dari sana. “Jadi, untuk menutup semburan lumpur, batu itu harus dikembalikan ke sana,” jelasnya.

Menurut Senen, Ponari juga tak akan ke Sidoarjo jika tak disetujui keluarga. Ponari pernah bilang akan berangkat ke Sidoarjo jika disetujui, bahkan jika perlu diantar Bupati Jombang Drs H Suyanto.

Di sela-sela aktivitasnya mengobati ratusan warga, Ponari membenarkan dirinya memang memiliki tugas utama menghentikan semburan lumpur Lapindo. Ditanya kapan penutupan semburan lumpur akan dilakukan, Ponari hanya menjawa hari Kamis. Tapi tidak dijelaskan Kamis tanggal berapa. “Nek wis tak tutup, terus mulih (Begitu sudah tertutup semburannya, saya lalu pulang),” katanya.

Sementara itu, pengobatan terhadap ribuan warga pada Selasa (3/2) lalu berlangsung lancar. Pasien datang dengan membawa tiket, dipersilakan antre di luar area rumah Ponari, yang dibatasi pagar bambu serta dijaga ‘panitia’ dan polisi.

Selanjutnya, setiap 75 orang secara bergiliran diminta masuk halaman rumah dan duduk di kursi yang disediakan, sembari membawa air putih dalam gelas atau tempat lain.
Selanjutnya, Ponari dengan digendong di punggung kerabatnya, berkeliling ke puluhan warga yang membawa gelas berisi air itu. Sembari berkeliling, tanpa melihat ke pasien, tangan kanan Ponari yang memegang batu, dibantu kerabatnya, dicelupkan ke dalam gelas-gelas berisi air putih satu demi satu. Sementara tangan kiri Ponari justru asyik bermain games via ponselnya.

Dalam kesehariannya, Ponari tidak suka difoto, terutama dari jarak dekat. Surya yang mencoba mengambil gambar Ponari dengan kamera dari jarak cukup dekat saat dia melakukan pengobatan, sempat digigit di bagian lengan hingga membekas. “Kapok koen tak cokot! (Rasain kamu saya gigit),” kata Ponari sembari tertawa.

Tutup 4 Hari
Sementara itu, praktik pengobatan Ponari kembali dihentikan sementara. Penghentian sementara akan berlangsung empat hari mulai Kamis (5/2) hingga Minggu (8/2) mendatang. Penutupan sementara itu untuk memberi kesempatan dilakukannya perbaikan jalan yang masih berupa tanah di sekitar rumah Ponari.

Rencananya, jalan-jalan kecil sepanjang sekitar 200 meter dan merupakan akses masuk ke rumah Ponari itu akan diberi lapisan paving stones, sehingga tidak becek jika hujan.
Penghentian sementara praktik Ponari ini adalah untuk kedua kalinya. Sebelumnya, Minggu lalu, juga sempat ditutup karena jalan-jalan tanah sekitar rumah Ponari rusak berat, serta adanya korban jiwa akibat terlalu lama antre berobat.

Setelah jalan diuruk dengan pasir dan kerikil, pengobatan dibuka lagi. Namun karena sering diguyur hujan, dan digunakan sebagai tempat antre pengunjung yang membludak, jalan tersebut rusak lagi, sehingga dipastikan membuat pengunjung kian tak nyaman. “Tampaknya tidak ada alternatif lain kecuali memperbaiki jalan dengan pavingisasi dulu,” kata Mila Nurcahyani, Kades Balongsari.
Biaya pavingisasi, menurut Wanto, salah satu panitia praktik pengobatan Ponari, akan diambil dari dana yang dikumpulkan usaha parkir para pemuda dan warga desa. “Kita tidak minta uang yang masuk ke kotak amal Ponari, melainkan dari penghasilan parkir,” kata Wanto.

Pantuan Surya, kemarin pengunjung lebih banyak dari dua hari sebelumnya. Jika sebelumnya rata-rata pengunjung 5.000-9.000, kemarin diperkirakan mencapai sekitar 15.000 orang. Perkiraan ini karena pada pukul 13.00 WIB, banyak pengunjung tak kebagian tiket masuk. Padahal, panitia desa menyiapkan 10.000 tiket masuk.

Para pengunjung yang tak kebagian tiket banyak yang bertahan hingga pengobatan dinyatakan selesai pukul 16.00 WIB. Bahkan ada yang nekat menginap. Mereka baru berangsur meninggalkan lokasi, ketika panitia berkali-kali mengumumkan pengobatan Ponari untuk sementara diliburkan dalam waktu empat hari hingga hari Minggu mendatang.

Membludaknya pengunjung juga bisa dilihat dari banyaknya sepeda motor dan mobil yang diparkir di jalan-jalan desa. Massa dan kendaraan yang parkir memenuhi radius sekitar satu kilometer dari rumah keluarga Ponari.

Kapolsek Megaluh AKP Sutikno membenarkan ditutupnya kembali praktik Ponari ini. “Ini juga demi kenyamaman pengunjung. Kalau kondisi jalan rusak, becek, pengunjung bisa tersiksa. Lebih-lebih yang datang ke sini adalah orang yang sakit,” jelas Sutikno./Sutono

Pulau Baru di Muara Sungai Porong

Pulau Baru di Muara Sungai Porong

Ditulis Oleh dad
Kamis, 05 Pebruari 2009
Sidoarjo- BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) memanfaatkan pembuangan Lumpur di Sungai Porong untuk dijadikan tumpukan tanah yang menyerupai bentuk pulau di muara sungai. Selanjutnya pulau ini akan ditanami mangrove.
Pulau sudah terbentuk dibibir laut sungai porong yang jaraknya 15-18 km dari pembuangan lumpur dari pusat semburan (big hole) seluas 23 ha dengan tinggi 1,5 meter dari permukaan laut.

“Kita membuat pulau berpetak-petak dari hasil lumpur yang dibuang,” ujar Deputi Operasional BPLS, Sofian Hadi saat meninjau lokasi pulau baru yang terbentuk.

Dalam pembuatan Pulau ini dikerahkan 3-4 kapal keruk yang beroperasi untuk mengalirkan lumpur dari intake pembuangan lumpur, selanjutnya lumpur yang sudah sampai di muara dikeruk oleh 2 unit excaponton kemudian ditimbun menyerupai pulau.

Sofian menambahkan pembuatan pulau ini akan digunakan untuk penanaman mangrove untuk mengurangi abrasi air laut, “nah lumpur bisa dimanfaatkan tidak hanya dibuang saja,” Tambah Sofian.

Selain itu pembuatan pulau ini juga membuktikan jika lumpur sudah mengalir ke muara dan tidak mengendap di Sungai Porong yang dianggap menyebabkan pendangkalan.

“Jadi tidak perlu khawatir, selama debit air di sungai Porong cukup lumpur akan dapat mengalir,” Jelas Sofian.

Pasokan Air Bersih Siring Barat Dihentikan

Pasokan Air Bersih Siring Barat Dihentikan
Ditulis Oleh ttk
Kamis, 05 Pebruari 2009

Sidoarjo, Warga Desa Siring Barat, Kecamatan Porong, sepekan terakhir kesulitan air bersih. Pasalnya pasokan air bersih dihentikan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sodoarjo (BPLS) sekarang dihentikan.

Sebelumnya warga mendapatkan pasokan air bersih untuk 14 tandon berkapasitas 2000 liter. Kawasan ini terdapat 309 kepala keluarga atau sekitar 1.000 orang, sumur warga yang tercemar lumpur dan banyak muncul semburan-semburan kecil (bubble). Sejak pasokan air bersih dihentikan oleh BPLS, sehari-hari warga terpaksa harus beli air bersih.



Sementara itu Kepala Humas BPLS menjelaskan bahwa pihanya terpaksa menghentikan pasokan air bersih Desa Siring barat dikarenakan kawasan ini masuk daerah diluar peta terdampak. Area peta terdampak lumpur sesuai perpres No.14/2007 Siring barat masih termasuk dalam tanggungan negara. Namun Perpres No.14 diubah jadi Perpres no.48/2008 maka hanya tiga desa yang masuk dalam peta terdampak lumpur yaitu desa Pejarakan, Kedungcangkring dan Besuki. Dan ini ada anggarannya dalam APBN.

"Kawasan Siring Barat tidak masuk dalam peta terdampak lumpur sehingga pasokan air bersih dihentikan,” terang Achmad Zulkanaen, Humas BPLS.

Demo Minta Realisasi Ganti Rugi Pembayaran Dipercepat

Demo Minta Realisasi Ganti Rugi Pembayaran Dipercepat

suarasurabaya.net| Sekitar 25 orang korban lumpur panas Lapindo mewakili warga Perumtas I Sidoarjo, Kamis (05/02) ini mendatangi kantor PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Korban lumpur minta realisasi ganti rugi pembayaran dipercepat.

Warga Porong Sidarjo ini mengaku sudah sabar menunggu pembayaran sisa ganti rugi yang dijanjikan oleh PT MLJ. Namun demikian, sampai saat ini realisasi ganti rugi belum dilakukan.

“Warga sudah sabar menunggu. Apakah kami akan terus dijanjikan saja, sedangkan rumah kami sudah tenggelam. Warga juga butuh memenuhi kebutuhan hidup. Terus kalau cuma dijanjikan saja bagaimana nasib kami,”ujar JUWONO satu diantara perwakilan warga Perumtas I pada suarasurabaya.net di depan kantor PT MLJ.

Kamis ini pertemuan kembali dilakukan PT MLJ dengan mengundang perwakilan warga Perumtas I. Tetapi dari hasil pertemuan itu, kembali korban lumpur belum mendapat kepastian kapan realisasi pembayaran ganti rugi dilakukan.

Ditemui usai pertemuan, BAMBANG PRASETYO WIDODO Direktur Operasional PT MLJ mengatakan sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan inventarisasi data warga Perumtas I.

“Kami sampai ini masih melakukan inventarisasi data. Kami berharap warga bersabar. Sebenarnya kami ingin secepatnya merealisasikan sisa pembayaran,”kata BAMBANG saat ditemui sejumlah wartawan.

Sementara itu, ada warga Perumtas I yang menunggu di luar gedung Srijaya dengan pengamanan ketat dari polisi. Mereka berharap hari ini ada keputusan yang menggembirakan. Namun demikian, ternyata korban lumpur masih harus menunggu realisasi dilaksanakan. Sampai berita ini diturunkan warga masih bergerombol di depan perkantoran Gedung Srijaya. (tok/tin)

Dewan Rekomendasi, Pusat Beri Dana Talangan Korban Lapindo

Dewan Rekomendasi, Pusat Beri Dana Talangan Korban Lapindo

suarasurabaya.net| DPRD Jawa Timur merekomendasikan pemerintah pusat memberikan dana talangan dari APBN untuk membayar ganti rugi korban lumpur Lapindo. Rekomendasi itu ditandatangani FATORROSYID Ketua DPRD Jawa Timur, Selasa (03/02), sesuai tuntutan koalisi 5 elemen korban lumpur Lapindo Sidoarjo.

Kata FATOR pada MARTHA reporter Suara Surabaya, rekomendasi itu diberikan karena sampai sekarang Lapindo belum menuntaskan ganti rugi untuk korban lumpur.

Sementara SUMITRO koordinator perwakilan warga Perumtas, satu diantara elemen koalisi korban lumpur mengatakan Pemerintah pusat diminta menalangi ganti rugi korban lumpur karena Lapindo tidak tepat membayar termin seperti yang dijanjikan.

Kesepakatan angsuran Rp 30 juta per bulan tidak bisa direalisasikan Lapindo. Lapindo juga tidak mampu memenuhi semua skema relokasi plus cash and restlement dan cash and carry.

Menurut SUMITRO, Bupati dan DPRD Sidoarjo sudah mendukung tuntutan korban lumpur yang menuntut dana talangan. SUMITRO berharap selain DPRD Jawa Timur, Gubernur juga akan memberi rekomendasi yang sama. (mar/tin)

Saya Tak Mau Lagi Jadi Pejabat

Saya Tak Mau Lagi Jadi Pejabat

Menko Kesra Aburizal Bakrie punya konsep yang sedang getol dia wujudkan untuk mengatasi problem kemiskinan. Dia juga sudah punya sejumlah rencana setelah masa baktinya sebagai menteri berakhir. Apa yang akan dia kerjakan? Masihkah terus di jalur politik? Berikut petikan wawancaranya dengan Jawa Pos di sela bermain tenis dengan Rizal Mallarangeng.

Bagaimana Anda menangani problem kemiskinan di tanah air?

Pada 2006, ketika saya menjabat, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara yang kurang terstruktur. Saya berpendapat, kalau orang miskin diberi bantuan terus, mereka menjadi malas dan menjadi tidak berdaya. Karena itu, kami mesti membagi upaya penanggulangan kemiskinan dalam beberapa step yang disebut kluster.

Saya dasarnya dari pengusaha. Jadi, saya berpendapat bahwa semua orang harus bisa menolong dirinya sendiri, dan (kemudian) baru bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain. Karena itu, kami membagi program pengentasan kemiskinan menjadi tiga kluster.

Apa saja itu?

Kluster pertama, untuk orang-orang yang sedang susah sekali. Mereka diberi bantuan sosial. Di antaranya, bantuan operasional sekolah (BOS), beras miskin (Raskin), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kluster kedua adalah orang-orang yang bisa bekerja. Untuk mereka, diberi bantuan berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Jadi, mereka harus bekerja dengan uang dari pemerintah. Misalnya, apa yang dibutuhkan desa-desa, misalnya jalan desa, listrik, dan pengairan. Agar meningkatkan taraf hidup, mereka harus bekerja, tapi mereka digaji. Tahun 2008, dari PNPM, lapangan kerja disediakan 14 juta.

Kluster ketiga, mereka mesti bekerja dan berusaha. Pemerintah mengeluarkan uang? Ya. Tapi, hanya untuk jaminan. Pemerintah mengeluarkan uang jaminan kepada Askrindo dan Sarana Pengembangan Usaha (SPU) itu Rp 1,4 triliun pada 2008. Dengan uang itu, perusahaan tersebut menjamin kepada bank 10 kali lipat, yakni Rp 14 triliun. Jadi, mereka bisa mulai bekerja dengan jaminan tersebut.

Apa kendala yang selama ini mengganjal kinerja pengentasan kemiskinan?

(tersenyum) Kendalanya yang paling awal adalah pemerintah daerah (pemda). Ada yang tidak mampu dan ada yang tidak mau. Pertama, yang tidak mampu hanya bisa menyediakan dana padanan sekitar 20 persen. Karena waktu itu mereka belum yakin, maka akan dijanjikan pada 2009. Ada yang tidak mau, alasannya sangat politis. Mereka bilang ini terlalu memperkuat posisi SBY-JK. Ada sejumlah pemda yang berpikir, kami bekerja, lalu kami dapat apa? Nah, ini juga pola berpikir yang salah dan harus dihilangkan. Cara berpikir harus untuk rakyat.

Bagaimana dengan program Anda pada tahun terakhir menjabat ini? Apakah ada misi atau pencapaian tertentu yang ingin Anda torehkan?

Ke depan, saya menargetkan untuk mengurangi kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan di desa paling bagus sejak 1994, tapi pada perkotaan tidak paling bagus. Masih ada (data) tahun 2003 yang lebih bagus. Karena itu, kami fokus pada kemiskinan kota, pesisir, dan desa tertinggal. Karena itu, bagi orang-orang miskin di perkotaan ini, saya rancang program PNPM dengan konsep infrastruktur perkotaan dan mereka dipekerjakan. Pada 2015 nanti, semua PNPM Mandiri di pedesaan harus sudah ditangani pemda dengan target pengembangan kluster ketiga.

Bagaimana dengan karir politik Anda? Apakah ada target khusus menjelang pemilu?

Saya memang sudah berencana menghentikan rutinitas sebagai pejabat. Saya ingin stop bekerja di birokrasi. Lebih baik saya menimang cucu. Saya pastikan akan menolak tawaran apa saja yang datang dari kabinet mana pun. Nggak ada rencana lagi. Saya ingin pensiun.

Nama Anda termasuk dalam tujuh nama capres Partai Golkar hasil aspirasi DPD-DPD pada Oktober lalu. Komentar Anda?

Kalau karir politik tetap eksis. Saya pastikan akan tetap berada di partai yang membesarkan saya. Untuk capres, saya sudah bilang saya tidak mau berada di pemerintahan. Orang lain sajalah, udah bagus kalau SBY-JK diteruskan untuk 2009 (tertawa).

Anda sempat masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Komentar Anda?

Mereka nggak tahu apa-apa, tapi ngurusin kantong orang. Jadi, kelemahan bangsa-bangsa di dunia selalu memikir uang di kantong orang itu berapa. Kalau kantong orang seratus, kantong dia satu, iri. Kalau join usaha yang modal besar dapat untung besar, yang modal sedikit marah. Jadi, itu sudah biasa bagi saya. Kalau ada usaha, kok dia lebih besar, terus marah. Kantong masing-masing itu beda karena ada rezeki masing-msaing. Tuhan kasih rezeki masing-masing. Jadi, kita tidak usah iri, bahkan saya tidak ada masalah.

Apa pesan Anda kepada para pengusaha Indonesia?

Kalau saya simple saja, jangan pernah menyerah karena jatuh bangun itu biasa. Kalau sedang susah, jangan mengurung diri. Karena kalau terbiasa di tempat gelap, sahabat yang paling setia saja, yakni bayangan, akan lari. Nah, apalagi kawan. Jadi, pengusaha Indonesia saya harap bisa selalu menjadi lampu. Kalau lampunya terang, laron dating; kalau gelap, laronnya lari. Bisnis itu networking, dan jangan saling iri. Harus saling mendukung semua demi masa depan bangsa.

Ketiga, coba berpikir bahwa uang perusahaan bukan uang saya meskipun perusahaan itu milik saya. Nggak ada begitu, perusahaan itu milik karyawan, milik Negara, yakni pajak. Saya sarankan bagi orang yang mulai bekerja, kalau misalnya mengambil keuntungan, digunakan 10 sampai 20 persen saja, sisanya di-invest lagi pada bisnis itu. Jangan baru untung Rp 10 miliar terus beli Jaguar Rp 1-2 miliar. Beli rumah di Pondok Indah Rp 3 miliar nah kalau ternyata tahun depan bisnisnya macet, kan repot itu.(zulham mubarak/kum)

Tegaskan Lagi Janji Selesaikan Korban Lapindo

Tegaskan Lagi Janji Selesaikan Korban Lapindo

Jawa Pos, 01 Pebruari 2009
SOAL ganti rugi korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Aburizal Bakrie selaku Menko Kesra mengakui, posisi pemerintah serbasulit. Namun, ketika berbicara atas nama keluarga besar Bakrie, dia kembali menegaskan komitmennya.

''Saya tentu sangat simpati kepada mereka (para korban lumpur Lapindo, Red). Insya Allah, kami akan menyelesaikan seluruh harga pembelian itu. Tolong dicatat, kami tegas berkomitmen menyelesaikan semuanya dan Insya Allah rezekinya ada,'' ujarnya.

Menurut Ical, masalah tersebut masih bisa diperdebatkan. Artinya, perusahaan memiliki sikap yang serbasulit. Sebab, faktanya perusahaan (Lapindo) sudah tidak mampu memberikan ganti rugi. ''Karena Lapindo itu perusahaan kecil. Karena itu, mereka mengatakan tidak bisa apa-apa dan itu tidak salah. Dibuktikan dalam pengadilan dan dua kali dibuktikan tidak salah,'' tegasnya.

Tetapi, lanjut dia, perusahan itu sebagian kecil yang dimiliki keluarga Bakrie. Jadi, ketika keluarga sedang dalam kondisi baik, terutama pada 2007 dan 2008 (sebelum krisis finansial global), perusahaan membeli tanah warga dengan harga 10 kali lipat. Namun, terang Ical, ketika masa-masa susah seperti sekarang, Bakrie minta toleransi. Dia menyampaikan bahwa hingga saat ini, pihaknya sudah memberikan uang Rp 5 triliun untuk jual beli tanah di Sidoarjo.

''Kami sudah memberikan banyak dan sudah mencapai Rp 5 triliun lebih. Solusinya, ya kami memberikan penjelasan. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang paham dan mulai mengatakan bahwa ya baiklah mungkin kalau nanti perusahaannya sudah jaya lagi, kita harapkan Bakrie bisa bayar lebih besar,'' ucapnya.

Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut mengatakan, yang saat ini menjadi kendala adalah para calo tanah. Menurut dia, ada indikasi bahwa para calo yang biasa disebut ijon itu memperkeruh suasana. ''Mereka yang berani memberikan cash untuk warga korban, tapi ternyata dicicilnya (oleh Lapindo, Red) lebih lambat. Jadi, mereka marah-marah,'' terangnya.(zul/nw)

Waspada, Kali Porong Meluap

Waspada, Kali Porong Meluap
Ditulis Oleh ttk
Selasa, 03 Pebruari 2009

Porong, Tingginya curah hujan akhir-akhir ini membuat sejumlah daerah terkena banjir, kondisi ini juga akan berpengaruh pada daya tampung kali porong. Peningkatan debit air mencapai 1.040 m3 yang hampir melampaui daya tampung kali porong yang mencapai 1.500 m3.

Kondisi seperti ini membuat Dinas Pekerjaan umum Pengairan sungai porong menyiagakan setidaknya 50 petugas untuk memantau 24 jam ketinggian air sungai tersebut. Bahkan kali porong dinyatakan siaga I.

Kepala Dinas PU Pengairan Kab. Sidoarjo, Ir setyo Basukiono mengatakan para petugas segera melaporkan tiap perkembangan kondisi atau debit kali Porang. Karena itu pihaknya bekerja sama dengan Jasa Tirta melakukan antisipasi di beberapa titik tanggul kali porong yang rawan jebol.

“ Kami terus waspada, memantau kondisi debit air kali porong sehingga dapat mengantipasi dini,”kata Ir.setyo Basukiono, Kadin PU.Pengairan Kab. Sidoarjo

Hal serupa juga dilakukan BPLS terus memantau bahkan dengan kondisi yang seperti ini (debit air meningkat.red) menanggapi positip karena dengan meningkatnya debit air maka endapan lumpur dapat terbawa air hingga ke muara dan tidak megerahkan eksaponton untuk mencairkan endapan Lumpur.

“Peningkatan debit air kali porong mencapai 1.040 m3 memang ikut membawa endapan lumpur,”kata Achmad Zulkarnaen, Humas BPLS sembari terus mewaspadai perkembangan yang terjadi.

Warga Masih Yakin Komitmen Minarak Ditulis Oleh dad Selasa, 03 Pebruari 2009 Sidoarjo- Tersendatnya pembayaran yang dilakukan Minarak lapindo Jaya

Warga Masih Yakin Komitmen Minarak
Ditulis Oleh dad
Selasa, 03 Pebruari 2009

Sidoarjo- Tersendatnya pembayaran yang dilakukan Minarak lapindo Jaya (MLJ) membuat warga menuntut pemerintah pusat untuk memasukkan dana talangan penanganan sosial warga dalam peta terdampak dengan anggaran APBN. Namun, tidak semua warga menhendaki dana talangan itu.

“Kita masih yakin terhadap komitmen Minarak untuk menyelesaikan permasalahan social ini,” Ujar Suharso yang pernah menjabat sebagai coordinator pedagang pasar Kedungbendo yang saat ini tinggal di KNV (Kahuripan Nirwana Village).(3/2)

Suharso menyadari jika pembayaran yang dilakukan oleh PT MLJ saat ini terhambat karena pengaruh krisis global yang menghantam seluruh perusahaan di dunia,”Nanti pembayaran pasti normal kembali,:kita masih yakin,” tambah Suharso.

Terkait dana talangan yang diminta oleh warga terdampak lainnya, Suharso berkomentar jika permintaan yang dilakukan itu sah-sah saja, tapi pihaknya tidak yakin jika dana talangan akan berjalan dengan proses yang lebih cepat.

“Prosesnya masih panjang, harus dirapatkan di DPR RI, harus ada dasar hukumnya, itupun kalu disetujui, samapai kapan lagi kita menunggu,” terang Suharso.

Di tempat terpisah saat pertemuan di Pendapa Sidoarjo kemarin (2/2), Ketua GKLL (Gerakan Korban Luapan Lumpur), Djoko Suprastowo menyampaikan jika pihaknya belum bisa menyetujui terkait dana talangan kepada pemerintah.

“Kita harus berbicara terlebih dahulu dengan pihak Minarak sebagai pembayar, selama ini pembayaran masih lancer-lancar saja,” ujar Djoko.

Menurut Vice President Lapindo Brantas, Inc, Yuniwati Teryana terkait dana talangan yang diminta pemerintah, pihaknya masih belum ada pembahasan dengan internal dan masih melanjutkan pembayaran sesuai dengan komitmennya yang berdasarkan Perpres 14/2007.

“Lapindo melalui PT MLJ masih melakukan pembayaran jual beli tanah dan bangunan korban dan bantuan social lainnya dengan menggunakan dana internal dan hal tersebut tetap dilakukan seoptimal mungkin walau dalam situasi krisis ekonomi global yang sedang melanda kepada hamper selaku pelaku usaha di dunia,” Kata Yuniwati saat di hubungi via telepon.