Duuuh... DPR Bilang Lumpur Lapindo Fenomena Alam

Duuuh... DPR Bilang Lumpur Lapindo Fenomena Alam

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) Priyo Budi Santoso, yang juga kader Partai Golkar, kembali menegaskan, lumpur Sidoarjo adalah fenomena alam, bukan kesalahan perusahaan.

Dengan demikian, TP2LS meminta pemerintah mengganggarkan dana khusus untuk kembali membangun infrastruktur Sidoarjo.

Sebelumnya, lumpur ini bermula dari perusahaan Lapindo Brantas. Salah satu pemegang saham Lapindo Brantas adalah keluarga Aburizal "Ical" Bakrie, yang diketahui sebagai salah satu elit Golkar.

Priyo mengatakan, kesimpulan bahwa lumpur Sidoarjo adalah fenomena alam didasarkan pada pendapat berbagai pihak, termasuk ahli dan akademisi. Kendati demikian, lanjut Priyo, DPR akan tetap meminta Lapindo Brantas menyelesaikan janji-janjinya, seperti ganti rugi aset warga.

"Ini termasuk kewajiban sosial," ujar Priyo kepada wartawan, Selasa (29/9) di luar Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta.

Priyo menambahkan, hingga saat ini Lapindo Brantas telah mengeluarkan uang Rp 6,1 triliun untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di Sidoarjo.

Menkeu Setujui Revisi Perpres Lapindo

Menkeu Setujui Revisi Perpres Lapindo

Rabu, 9 September 2009 | 20:20 WIB
Laporan wartawan Persda Network Ade Mayasanto

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui revisi Peraturan Presiden baru untuk menggantikan rancangan Perpres Nomor 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Selanjutnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, di Stasiun Jakarta Kota, Rabu (9/9), menyatakan, setelah itu revisi Perpres itu tinggal menunggu pengesahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Persetujuan Menteri Keuangan tersebut tidak langsung ditujukan kepada Kepala Negara, tetapi terlebih dahulu masuk ke Kantor Sekretariat Kabinet yang dibawahi Sudi Silalahi.

"Ibu Menteri Keuangan mengaku sudah mengirim ke Kantor Sekretariat Kabinet," paparnya.

Perpres baru tersebut sebagai konsekuensi dari Keputusan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi yang menyatakan semburan lumpur panas Lapindo adalah akibat bencana alam. Surat MA ini juga dikuatkan oleh Ketua DPR Agung Laksono. Agung mengirim surat yang meminta pemerintah menindaklanjuti putusan MA tersebut.

Menyangkut perubahan perpres, Djoko Kirmanto menyebut, pemerintah akan menanggung kegiatan fisik penanganan lumpur panas Lapindo. Tanggung jawab pemerintah sepenuhnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kegiatan fisik ini misalnya membuang lumpur dan sebagainya," ungkapnya.

Sementara untuk masalah-masalah sosial yang diakibatkan luapan lumpur panas Lapindo, lanjut Djoko Kirmanto, sepenuhnya dilakukan pihak PT Lapindo Brantas. "Masalah-masalah sosial ini seperti pembayaran tanah kepada rakyat," jelasnya.

Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengamini pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. "Tapi masih ada menteri yang kita tunggu parafnya," kata Sudi tanpa menyebut sosok menteri yang dinanti ini.

Dia mengemukakan, revisi Perpres 14 ini salah satu pasalnya akan mengakomodasi kepentingan semua pihak supaya bisa berjalan dengan baik.

DPR Memuji Lapindo

DPR Memuji Lapindo

Selasa, 29 September 2009 | 15:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tanggapan terhadap peristiwa lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jatim, memang beraneka ragam. Berkali-kali pula publik disuguhi kabar bahwa sebagian korban justru berterima kasih kepada PT Lapindo Brantas. Dalam laporan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) yang dibacakan Wakil Ketua tim Priyo Budi Santoso, pujian itu kembali dilontarkan.

Pada awalnya, Priyo menyampaikan penghargaan kepada pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten Sidoarjo atas dukungan yang diberikan untuk penanggulangan peristiwa ini. "Demikian pula dengan Lapindo dan Minarak Lapindo Jaya yang telah melakukan komitmennya untuk melakukan resettlement atau pembangunan rumah korban," tutur Priyo di depan 357 anggota dewan yang hadir dalam paripurna ke-11, Selasa (29/9).

Semua anggota menyambut laporan Priyo tanpa interupsi terhadap poin ini. Interupsi Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Eva Kusuma Sundari cuma mempertanyakan hubungan peristiwa lumpur dan gempa berkekuatan sekitar 6 SR yang mendahuluinya.

Dalam laporannya pula, tim justru mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana pada lumpur Sidoarjo sesuai dengan UU yang berlaku dan merekomendasikan agar lokasi peristiwa dijadikan situs geologi yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat studi. "Kami meminta pemerintah untuk meminimalisir risiko semburan yang diperkirakan akan berlanjut dalam waktu yang belum dapat diketahui untuk memonitoring terus-menerus," cetusnya.

Korban Lumpur Lapindo Tolak Skema Jual Beli

Korban Lumpur Lapindo Tolak Skema Jual Beli

Jumat, 11 September 2009 | 18:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Paguyuban Warga Jatirejo yang merupakan korban lumpur Lapindo menolak skema ganti rugi jual beli yang ditawarkan oleh Lapindo. Mereka hanya menginginkan relokasi dan ganti rugi bangunan, namun tetap memiliki hak atas tanah.

"Kita tidak berani melepas tanah karena itu warisan leluhur," ucap Ipung M Nizar koordinator aksi saat unjuk rasa di depan Kantor DPP Golkar Jakarta, Jumat (11/9).

Ia bersama 50 orang dari Paguyuban Warga Jatirejo berunjuk rasa menolak pencalonan Aburizal Bakrie sebagai calon Ketum Golkar. Selain itu, mereka meminta agar DPP dan DPD Golkar membantu dalam penyelesaian kasus lumpur Lapindo yang meluap sejak 27 Mei 2006 .

Ipung menjelaskan, awalnya seluruh warga di Kelurahan Jatirejo berjumlah sekitar 11 ribu orang menolak skema jual beli tanah. Namun, kekuatan itu terpecah dan kini hanya tinggal 59 keluarga yang tetap bertahan menolak menjual tanah kepada Lapindo.
Akibat menolak menjual tanah, kata dia, warga Paguyuban hingga kini belum mendapat ganti rugi materiil dari Lapindo. Bahkan, warga Jatirejo yang menerima skema jual beli baru mendapat ganti rugi 20 persen atas tanah dan rumah mereka.

"Selain 59 keluarga, ada dua pondok pesantren yang juga menolak menjual tanah. Dalam pesantren ini ada 300 santri yang sekarang terpaksa hidup dan belajar di tempat kontrakan," ungkap dia.

Sampai kapan pun, kata dia, warga Paguyuban tetap menolak menjual tanah dan akan terus melakukan aksi protes kepada Lapindo dan pemerintah. "Kami tetap ingin memiliki tanah," tegasnya.

Rumah Warga Porong Kembali Ambles

Rumah Warga Porong Kembali Ambles
Suparno - detikSurabaya

Sidoarjo - Desa Siring Barat, Porong, Sidoarjo kondisi wilayahnya semakin mengkhawatirkan. Semburan gas dan tanah rawan subsidence mengancam desa yang berjarak beberapa meter dari pusat semburan lumpur Lapindo.

Rumah warga bernama Jamilan (39) warga RT 1/RW 1 Siring Barat pada pukul 12.00 WIB, Senin (17/8/2009) ambles 15 cm di bagian kamar tamu dan kamar tidur.

Jamilan mengetahui rumahnya ambles saat melihat lantai rumahnya retak-retak. Dia kemudian memeriksa lantai yang retak dan alangkah kagetnya saat mengetahui jika tanah di bawah lantai rumahnya amblas. Dia kemudian memanggil petugas Divisi Gas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk memeriksa ada kandungan gas atau tidak.

Menurut petugas Divisi Gas BPLS, Edi bahwa tidak ada kandungan gas, namun sangat membahayakan karena terjadi penurunan tanah. "Kejadian seperti ini tetap berbahaya. Bila penurunan terjadi pada malam hari otomatis akan berbahaya," ungkapnya kepada detiksurabaya.com di lokasi.

Jamilan sendiri mengaku bingung dengan kejadian yang menimpa dirinya. Dia tidak punya persiapan apapun. "Saya khawatir dan cemas. Mau pindah saya tidak punya persiapan," tuturnya kepada detiksurabaya.com di rumahnya.
(wln/fat)

BPLS Perketat Penjagaan Semburan Lumpur Baru

BPLS Perketat Penjagaan Semburan Lumpur Baru

Sidoarjo (ANTARA News) - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) memperketat penjagaan semburan lumpur baru yang muncul di rumah Okky Andriyanto, warga RT 3 RW 1 Desa Siring Barat, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jatim.

Humas BPLS, Ahmad Zulkarnain, Jumat, mengatakan, pengetatan penjagaan di area lokasi semburan lumpur baru perlu dilakukan.

"Karena kami khawatir jika nanti ada pengunjung yang datang dan tak memahami area lokasi. Mungkin, pengunjung tersebut merokok atau melakukan aktivitas lain yang membahayakan. Apalagi semburan di rumah Okky itu gas mudah bakarnya, fluktuatif dan kadangkala masih di atas 100 persen," katanya.

Saat ini, lanjut ia, para pengunjung yang terus berdatangan ingin melihat lokasi semburan tidak diperbolehkan mendekat ke lokasi. Pagar yang semula ditutup dengan menggunakan police line (garis polisi), kini ditambah pagar yang terbuat dari besi supaya tidak bisa diserobot pengunjung.

Sementara itu, menurut Kepala Divisi Gas BPLS, Dodie Irmawa, rumah Okky, cukup berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia. Rumah itu berpotensi menimbulkan maut, setelah muncul bubble di dalamnya.

"Potensi maut bersumber dari gas metan yang dikeluarkan dari pusat semburan lumpur baru," katanya.

Ia mengaku, pada saat diukur dengan detektor gas, udara di radius lima meter dari pusat semburan lumpur baru mengandung 67 persen gas metan. "Itu sudah cukup berbahaya. Bisa dibilang tidak berbahaya kalau kandungan gas metannya nol persen," katanya.

Gas metan, lanjut ia, sebenarnya tidak bersifat racun bagi tubuh manusia. Namun keberadaannya akan mendesak molekul-molekul oksigen di udara. Sehingga orang yang terlalu lama menghirup udara dengan kandungan gas metan, dapat kekurangan oksigen.

"Lama-lama ya bisa mati seperti orang yang tercekik," katanya.

Bahaya gas metan itu sendiri adalah karena gas tersebut sangat mudah terbakar. Dengan kandungan gas metan sebesar 67 persen, maka lingkungan di sekitar rumah Okky akan sangat rawan kebakaran. "Dengan sedikit percikan api saja maka bisa timbul kebakaran hebat seperti yang terjadi Selasa (7/7) lalu," katanya. (*)

Kebiasaan Orang Sukses

Kebiasaan Orang Sukses

Banyak orang ingin sukses. Tapi bingung bagaimana mewujudkan dan juga apa yang harus dilakukan. Cara paling mudah tentunya adalah mengikuti persis apa yang mereka lakukan sebagai kebiasaan.


Kesuksesan adalah obsesi setiap insan di dunia ini. Dan apapun akan dilakukan untuk meraih sukses ini. Mungkin banyak yang masih bingung, bagaimana sih mencapai sukses itu ? Apakah harus selalu bekerja keras, pantang menyerah dan tidak mengenal lelah ?

Menurut David C. Clelland, seorang profesor di Amerika yang mendalami perjalanan orang?orang sukses, orang yang sukses adalah orang?orang yang tidak pernah berhenti mencoba, sekalipun awalnya mereka harus menemui kegagalan. Untuk lebih jelasnya, coba ikuti apa saja yang dilakukan oleh orang?orang sukses berikut ini. Siapa tahu anda bisa sukses seperti mereka.

- Orang sukses selalu percaya diri dan merasakan bahwa mereka berbuat sesuatu untuk dunia dengan niat ibadah.
Mereka memandang sebuah dunia yang besar ini dan ingin memainkan peranan penting di dalamnya. Mereka tetap bekerja sesuai ketrampilan mereka, sambil tetap menyadari bahwa ketrampilan ini memberi nilai lebih kepada ketrampilan lainnya. Mereka juga sadar, karya terbaik akan menghasilkan kompensasi bagi mereka.

- Orang sukses mau mengambil resiko dan berusaha mengatasinya.
Mereka berupaya untuk mencapai target, melakukan penghematan, membangun relasi dengan banyak orang. Serta gesit mencoba sesuatu yang baru untuk mengikuti perkembangan zaman, sepanjang jalan yang dilewati positip.

- Orang sukses mampu menikmati apa yang mereka kerjakan.
Mereka selalu melihat pekerjaan sebagai HOBY atau KESENANGAN. Mereka juga memilih pekerjaan yang dapat melecut semangat juang mereka. Karena orang sukses menyukai tantangan. Mereka sangat menikmati proses pencapaian kesuksesan mereka, dimanapun mereka berada.

- Orang sukses adalah orang yang tak pernah berhenti belajar.
Mereka sangat menyadari bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah berakhir sekalipun kehidupan nyaris berakhir. Ilmu pengetahuan bisa didapat dari buku?buku pengetahuan, surat kabar, majalah, televisi, internet dan lainnya. Jangan khawatir, di jaman teknologi dewasa ini anda tidak akan kekurangan media untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ingat, dengan pengetahuan yang cukup, anda akan semakin percaya diri dan leluasa melangkah di dunia kerja.

- Orang sukses selalu berpandangan positif terhadap apa yang dapat mereka kerjakan.
Mereka mampu menyemangati diri sendiri untuk berhasil meraih sukses. Karena umumnya orang sukses punya cara tersendiri untuk memotivasi diri hingga mereka dapat terus berkarya. Hebatnya, mereka pun mampu menyemangati orang lain untuk mencapai sukses yang diinginkan.

-Orang sukses tidak pernah setengah?setengah dalam bekerja.
Mereka memiliki semangat yang membara dan kekuatan yang penuh untuk mencapai kesuksesan. Mereka pandai memfaatkan waktu dengan baik dalam kemampuan fisik dan mental untuk mencapai sukses.

Nah apakah anda juga ingin sukses? Kalau anda ingin sukses coba saja mengikuti apa yang sering dilakukan oleh mereka yang sukses. Hasil urusan belakang yang penting sudah berusaha berdo'a dan berihtiar nikmati aja prosesnya. Siapa tahu, sukses itu jadi milik anda.

Tergiur Uang Ganti Rugi Lapindo, Suami Dalangi Perampokan Istri

Tergiur Uang Ganti Rugi Lapindo, Suami Dalangi Perampokan Istri

Rabu, 10 Juni 2009 | 8:08 WIB | Posts by: Judi Prasetyo

SIDOARJO - SURYA-Ingin menguasai harta puluhan juta, dua orang kakak beradik ini bisa dibilang kompak. Keduanya merampok Kustina Kumalasari, 29, warga Bumi Mulyo, Candi, Sidoarjo. Dan ternyata perampokan itu atas suruhan atau skenario Suparman, yang tak lain suami korban, karena tergiur uang istri yang baru saja mendapatkan ganti rugi akibat lumpur Lapindo.

Sebagai ganjarannya, betis kakak beradik, Aspirin, 30, dan Bintoro, 19, warga Mojo Lengko, Paku Kunto, Sukorejo, Pasuruan, ini pun diberondong timah panas oleh anggota Reskrim Polres Sidoarjo, Selasa (9/6).

Aspirin ditembak betis kanannya, sedangkan Bintoro ditembak betis kirinya. Kedua tersangka dilumpuhkan dengan tembakan karena saat ditangkap di kawasan Sukorejo, keduanya berusaha melarikan diri.

Sementara dua teman tersangka yang ikut membantu perampokan, Asep dan Sokip, berhasil lolos saat digerebek di rumahnya di Sukorejo, dan kini dinyatakan buron. Sedangkan Suparman sebagai cucuk lampah juga masih buron.
Kasus perampokan di rumah Kustina Kumalasari itu terjadi 8 Januari 2008 lalu. Para pelaku berhasil membawa kabur seperangkat perhiasan emas, dua ponsel, dan uang tunai Rp 10 juta. Total kerugian mencapai Rp 50 juta.

Tersangka Aspirin menegaskan, dalang perampokan itu adalah Suparman. Ia bersama adik dan dua temannya disuruh menggarong rumahnya. Aspirin dan Suparman adalah satu komplotan yang sering cangkruk di Pandaan.

Mengapa Suparman tega mengorbankan istrinya? “Dia (Suparman) waktu itu bilang pada saya kalau dia punya istri yang kaya. Saya disuruh membobol rumahnya. Istri Suparman itu korban luapan lumpur Lapindo dan saat itu baru saja mendapat ganti rugi dari Lapindo,” tutur Aspirin menjelaskan motif perampokan yang dirancang Suparman itu.

Modus yang dilakukan Aspirin Cs adalah pura-pura bertamu ke rumah Kustina. Setelah dipersilakan masuk dan korban memberi suguhan teh, empat pelaku itu langsung menodongkan pisau ke tubuh korban. Perempuan itu pun digiring masuk ke kamar kemudian tangan dan kakinya diikat serta mulutnya diplester. Saat perampokan terjadi, Suparman tidak berada di rumah.

Barang berharga berupa uang, dua ponsel, dan seperangkat perhiasan emas (kalung, cincin, gelang, dan giwang) total senilai Rp 50 juta berhasil mereka bawa kabur. Puas menyatroni rumah korban, keempat pelaku kabur menggunakan dua sepeda motor ke arah Pasuruan.

Pascaperampokan itu, Aspirin kabur ke Semarang untuk menghilangkan jejak. “Saya baru pulang sekitar sebulan lalu, terus tertangkap,” tutur Aspirin.

Kasat Reskrim Polres Sidoarjo Iptu Agung Pribadi menjelaskan, dari hasil pemeriksaan, Aspirin Cs kerap merampok di wilayah Pasuruan dan Sidoarjo. Caranya antara lain dengan memasang orang atau cucuk lampah yang tak jauh dari rumah calon korban.

“Mereka selalu memasang cucuk lampah yang tinggalnya tidak jauh dari rumah korban yang akan diincar,” ujar mantan Kasubnit Idik I Polwiltabes Surabaya ini. mif

Lumpur Lapindo, Semburan Mulai Mengecil

Lumpur Lapindo, Semburan Mulai Mengecil

Senin, 8 Juni 2009 | 8:58 WIB | Posts by: Judi Prasetyo

SIDOARJO - SURYA-Dalam beberapa hari ini, semburan utama lumpur panas terlihat mulai mengecil. Puluhan bubble yang ada di sekitar lokasi Sumur Banjar Panji 1 berhenti dan asap yang keluar dari semburan utama tidak terlalu banyak.

Dari pantauan Divisi Gas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), 50 bubble dalam beberapa hari ini berhenti menyembur. Sementara jumlah bubble yang bermunculan di sekitar pusat semburan hingga jarak 1,5 km ada 127. Empat bubble yang masuk kategori besar, seperti di pabrik baja Lion, Siring Barat, dan di sejumlah rumah warga Siring Barat berhenti menyembur.

“Mengecilnya semburan diperkirakan pengaruh turunnya tekanan di bawah tanah. Dimungkinkan juga ada penurunan volume di pusat semburan,” tutur Ahmad Zulkarnain yang biasa dipanggil Bang Izul, Minggu (7/6).

Dijelaskannya, untuk mengukur lumpur yang keluar dari pusat semburan tidaklah mudah karena tanggul cincin untuk mengontrol dan mengarahkan lumpur dan air dari pusat semburan sudah tenggelam. Sebagai penguat adalah tanggul luar yang kini terus diperbaiki BPLS.

“Dulu waktu masih ada tanggul cincin, mudah mengukur volume yang keluar,” jelas Bang Izul. Menurutnya, belum bisa dipastikan apakah semburan yang selama ini keluar antara 75.000 hingga 100.000 meter kubik per hari itu ada penurunan. “Kami belum bisa memastikan karena masih dalam penelitian,” tukasnya.

Dilanjutkannya, bubble yang bermunculan selama ini bersifat fluktuatif. Ada kalanya menyembur dan kadang-kadang mati dengan sendirinya. Seperti dua pekan lalu bubble yang selama ini berhenti justru mengeluarkan gas mudah terbakar. “Bubble yang berhenti di beberapa titik dimulai dengan berhentinya semburan di area pabrik Lion,” ungkapnya.

Kepala Divisi Gas BPLS, Dodie Irmawan, menuturkan jika asap di pusat semburan mengecil, kandungan gas H2s maupun gas mudah terbakar diprediksi ikut mengecil. “Berhentinya semburan puluhan bubble diperkirakan ada kaitannya dengan menurunnya semburan lumpur di pusat semburan,” terang Dodie Irmawan.
Meski begitu, Divisi Gas BPLS tetap memantau. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, bubble akan menyembur lagi setelah berhenti sekian lama akibat pengaruh tekanan dari perut bumi. mif

MLJ Melakukan Percepatan Skema Cash and Resettlement

MLJ Melakukan Percepatan Skema Cash and Resettlement
Ditulis Oleh ttk
Rabu, 13 Mei 2009

Sidoarjo, PT. Minarak Lapindo Jaya kembali merealisasikan sisa pembayaran 80% melalui skema Cash and Resettlement. Hari ini, 13 Mei 2009 PT.MLJ melakukan percepatan dengan menyediakan dua tempat untuk warga yang aset tanahnya berstatus non sertifikat.

Dua tempat yakni di BTPN Jl, Sultan Agung no.19 Sidoarjo dan Di Kantor Perwakilan MLJ di Juanda Bisnis Center BloK A – 3 Waru Sidoarjo. Warga yang diundang sebanyak 147 warga Desa Renokenonggo dan Desa Jatirejo Kec. Porong Kab. Sidoarjo. Sebanyak 147 warga tersebut diundang untuk mengikuti skema Cash and Resettlement antara lain 117 warga dilaksanakan dikantor eks.BTPN dan 30 warga dikantor Juanda.

Melalui percepatan ini, management MLJ mengharap supaya warga dapat pro aktif dalam penyelesaian dampak sosial warga yang menerima skema Cash and Resettlement disamping itu, dengan dilaksanakan realisasi di dua termpat tersebut PT. Minarak Lapindo Jaya menunjukan keseriusan dalam berkomitmen, menyelesaikan dampak sosial warga dalam peta Terdampak 22 Maret 2007.

Ternyata Tak AdaKandungan Minyaknya

Ternyata Tak AdaKandungan Minyaknya
Ditulis Oleh red
Selasa, 12 Mei 2009

Sidoarjo - Semburan lumpur Sidoarjo yang dikabarkan mengandung minyak ternyata tidak terbukti. Rangkaian tes dilakukan Pusat penelitian dan Pengembangan Teknolgi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) menunjukkan bahwa hidrokarbon yang tercampur pada lumpur merupakan ceceran produk olahan dari minyak bumi, sehingga bukan crude oil.
Penelitian LEMIGAS merupakan tindak lanjut kejadian pada 19 Maret 2009. Saat itu disebutkan indikasi adanya semburan minyak bercampur lumpur dan air di lokasi semburan gas lumpur Sidoarjo. Hasil analisis memperlihatkan adanya live hidrokarbon dalam lumpur. Namun, konsentrasinya tergolong kecil dan masih dibawah ambang batas yang diperbolehkan berdasar ketentuan Kementrian Lingkungan Hidup.

Analisis Oil Content dan TPH terhadap per contoh air juga memperlihatkan di bawah ambang batas KLH sehingga aman dialirkan ke badan air. Sementara itu, lumpur uang diduga mengandung minyak mentah juga tidak terbukti. Hal itu juga didukung analisis XRD bahwa lumpur/batuan per contoh mengandung jenis lempung, yaitu smectite, kaolinite, lilite, serta sedikit clorite.

Banyak Cicilan Warga Perum TAS I yang Terhenti

Banyak Cicilan Warga Perum TAS I yang Terhenti

SIDOARJO - Warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I mengeluhkan angsuran pembayaran jual beli dari PT Minarak yang terhenti. Penyebabnya belum jelas. Warga meminta uang itu ditransfer hari ini.

Sebelumnya, isu bahwa angsuran bakal terhenti sudah didengar warga. Isu tersebut berbunyi, warga yang nominal ganti ruginya di bawah atau sama dengan Rp 75 juta akan ditangguhkan. Alasannya, ada pertimbangan soal penyerahan berkas sertifikat.

Pada 3 Mei lalu, warga membuktikan isu tersebut. Sebagian besar di antara mereka yang nominal ganti ruginya di bawah Rp 75 juta putus asa. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan isu yang beredar.

Koes Sulassono, koordinator warga, mengatakan, banyak warga yang nominal ganti ruginya di atas Rp 75 juta yang tidak menerima transfer angsuran tersebut. Sebaliknya, banyak warga yang nominal ganti ruginya di bawah Rp 75 juta justru sudah menerima transfer itu. "Kami tidak tahu apa maksudnya," tutur Koes.

Mereka khawatir jika angsuran tersebut dihentikan. Saat ini, banyak sertifikat warga yang masih tertahan di Bank Tabungan Negara (BTN). Untuk menebusnya, warga harus melunasi kekurangan tersebut. "Kami tidak punya uang lagi, kecuali uang dari hasil angsuran,'' ucap Koes.

Dia bersama warga memberi PT Minarak batas waktu untuk menyelesaikan angsuran hari ini. "Jika sampai nanti malam tidak ada jalan penyelesaian, warga akan berkonsolidasi untuk menentukan sikap," tegasnya. Koes merinci, berkas yang di bawah pengelolaannya mencapai 3.750. "Sangat banyak. Jika tidak diselesaikan, warga bisa marah dan akan bertindak sendiri," tegas Koes.

Sementara itu, Vice President PT Minarak Andi Darussalam Tabusalla Saat dikonfirmasi mengaku belum memberikan komentar. "Semua sudah pernah saya jelaskan kepada warga, jadi lebih baik tidak usah saya komentari," katanya.

Andi menegaskan, bahwa PT Minarak menjunjung tinggi komitmen menyelesaikan tanggung jawab kepada warga. Angsuran akan terus berjalan. '"Sebab itu sudah menjadi komitmen sejak awal," ucap dia. (riq/ib(jawa post)

Kejari Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Gagal Panen

Kejari Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Gagal Panen

Ditulis Oleh atk
Kamis, 07 Mei 2009
Sidoarjo, Teka-teki tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan gagal panen untuk para petani korban lumpur akhirnya tekuak. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo telah menetapkan dua tersangkanya.

Untuk sementara Kejari menetapkan dua tersangka kasus korupsi gagal panen senilai 30 juta yakni Kepala Desa Sentul Hasyim Asyari dan Saiful Bahri selaku ketua panitia pembagian bantuan yang diperuntukan kepada para petani diluar Peta terdampak Lumpur tersebut.

“Kami sudah menetapkan dua tersangka dugaan korupsi bantuan gagal panen,” kata Kemas Ahmad Vishnu, Kepala seksi Pidana Khusus Kejari Sidoarjo.

Dari hasil penyelidikan masih diduga dana yang telah dikorupsi sebesar 30 juta namun demikian disinyalir dana itu akan lebih besar lagi. Pasalnya, dari bantuan untuk petani di Desa Plumbon sekitar Rp. 600 juta, tapi tiap petani di potong 30 persen dari besarnya bantuan yang diberikan kepada para petani.

Wahyu Dwi P, salah satu Jaksa yang menangani kasus ini, dalam pemeriksaannya kepada beberapa pejabat Pemkab. Sidoarjo diperoleh keterangan bahwa sebelum dana tersebut dikucurkan para Kepala Desa sudah dikumpulkan di Pendopo awal Juni 2008. Dalam pertemuan itu Kades dilarang keras memotong bantuan yang diperuntukan kepada para petani.

Informasi terakhir Kejari masih membidik Agus Supriyadi, Kades Plumbon Kecamatan Porong sebagai tersangka baru.

Minarak Kembali Bayar Warga Terdampak

Minarak Kembali Bayar Warga Terdampak

Ditulis Oleh dad
Senin, 04 Mei 2009
Sidoarjo- PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) kembali melakukan pembayaran 80 persen kepada warga dalam peta terdampak 22 Maret 2007 dengan di cicil melalui BRI. Selain pembayaran 80 persen, PT. MLJ juga melakukan pembayaran uang kontrak.
Cicilan ini merupakan pembayaran ke tiga sejak 3 Maret lalu, proses pembayaran dengan dicicil diberikan kepada warga yang sudah melakukan proses Akta Jual Beli (AJB).

“Pembayaran akan dilakukan bagi warga yang sudah melaksanakan transaksi jual beli dengan pihak kami (PT. MLJ),” terang Andi Darussalam Tabusalla vice President PT. MLJ.(5/5)

Meski demikian, tidak semua warga akan menerima pembayaran cicilan hal ini dikarenakan masih adanya asset warga yang masih belum lunas atau masih kredit rumah di bank.

Andi menyampaikan berkas yang ditunda pembayarannya adalah aset warga yang pelunasannya kurang dari 75 juta. Mereka harus menyerahkan sertifikat kalau mendapatkan angsuran lagi.

”Jika sudah lunas akan kembali diangsur,” kata Andi.

Selain melakukan pembayaran 80 persen, PT. MLJ juga membayar uang kontrak sebesar 2,5 juta/tahun kepada 4000 pemilik berkas yang nilainya 10 Milyar.

Korban Lumpur Terima Cash and Resettlement

Korban Lumpur Terima Cash and Resettlement

Ditulis Oleh dad/ty
Rabu, 29 April 2009
Sidoarjo – Skema cash and resettlement yang ditawarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya kepada warga korban lumpur yang hanya memiliki berkas Letter C dan Pethok D akhirnya diterima.
Hal ini disampaikan langsung oleh Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam di kantor Minarak di Juanda.


“Warga akhirnya menerima tawaran kami untuk memilih skema cash and resettlement.” terang Andi.

“Kelompok warga yang menerima skema ini merupakan warga yang termasuk dalam peta terdampak 22 Maret 2007, yaitu kelompok Geppres dan Pagar-Rekorlap,” lanjut Andi.

Seperti diketahui, bahwa warga pemilik berkas non sertifikat menuntut Minarak untuk memberikan penyelesaian jual beli lahannya dengan skema cash and carry. Warga mengancam akan terus melakukan demo jika tuntutan ini tidak dikabulkan. Di satu sisi, Minarak pun tetap berpegang teguh bahwa sertifikat tetap menjadi syarat dalam jual beli lahan.

Dari data yang ada, sebanyak 4600 berkas warga yang termasuk dalam peta terdampak lumpur yang memiliki dokumen non sertifikat berupa pethok D, Letter C dan SK Gogol, yang sudah menyatakan menerima cash and resettlement ada 3200 berkas.

Menteri Sosial pun mengisyaratkan bahwa skema cash and resettlement adalah jalan tengah yang terbaik bagi warga. Bupati Sidoarjo juga mendukung langkah-langkah Minarak dalam menyelesaikan permasalahan warga.

“Pada prinsipnya baik skema pembayaran jual beli dengan cash and carry ataupun cash and resettlement adalah sama,” tegas Win.

Mensos Harapkan Warga Menerima Cash and Resettlement

Mensos Harapkan Warga Menerima Cash and Resettlement

Ditulis Oleh ty
Rabu, 29 April 2009
Surabaya – Menteri Sosial yang juga Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Bachtiar Chamsyah, berharap agar warga korban lumpur Sidoarjo yang berdokumen non sertifikat, mengikuti skema cash and resettlement yang ditawarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya.
Skema itu merupakan jalan tengah untuk penuntasan pembayaran jual beli 80% bagi warga terdampak lumpur. Bachtiar Chamsyah juga mengatakan bahwa skema cash and resettlement yang ditawarkan oleh Minarak sudah bagus.

“Saya berharap warga bisa menerima skema cash and resettlement. Sulit memenuhi cash and carry karena dokumen kepemilikan tanah mereka pethok D dan Letter C,” terang Bachtiar.

Bachtiar Chamsyah menambahkan bahwa dari data PT Minarak Lapindo Jaya, ada 4600 berkas warga yang termasuk dalam peta terdampak lumpur yang memiliki dokumen non sertifikat berupa pethok D, Letter C dan SK Gogol. Yang sudah menyatakan menerima cash and resettlement ada 3200 berkas, berarti masih ada 1400 berkas warga yang menolak.

“Kalau yang 3000 lebih ini sudah menerima cash and resettlement, kami berharap yang 1400 ini mau menerima skema tersebut. Yang penting bagaimana sisa pembayaran 80% bisa diterima warga,” lanjut Mensos.

Sikap Mensos mendapat dukungan dari Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso. Win mengaku pihaknya sebenarnya sudah berusaha agar dokumen non sertifikat diberlakukan sama dengan sertifikat. Bahkan sempat ada upaya untuk melakukan sertifikasi.

“Masalahnya, untuk melakukan sertifikasi harus melalui pengukuran. Nah, dengan kondisi tanah sudah terendam lumpur, akan sulit melakukan sertifikasi,” terang Win.

Pertemuan Warga RT.06/RW.13 ex PERUM TAS1

Pertemuan bulan Mei di rumah Bp. Rochman Widodo tgl info menyusul

alamatnya :
Villa Ramayana Jl. pencalukan I no 585 Tretes Raya Prigen

PT Jamsostek Targetkan 400 Unit Rumah buat Pekerja

PT Jamsostek Targetkan 400 Unit Rumah buat Pekerja

suarasurabaya.net| PT Jamsostek Kanwil VI menargetkan tahun ini bisa merealisasikan 400 unit rumah bagi tenaga kerja swasta. Nilai pinjaman uang muka yang sudah disiapkan sebesar Rp 15 milyar.

Target ini menurun dibanding tahun 2008 sebesar 523 unit dengan realisasi 479 unit. Ini disampaikan TJIPTO RAHADI Kepala Kanwil VI PT Jamsostek pada suarasurabaya.net, Sabtu (11/04), di sela pembukaan pameran Rumah Idaman 2009 di Gramedia Expo, mengatakan, sampai triwulan I/2009 ini dari 400 unit baru terealisasi 40 unit rumah.

Wilayah yang dipilih tenaga kerja, sebut TJIPTO, sesuai dengan dimana mereka bekerja dan pusat konsentrasi perusahaan. Diantaranya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan.

TJIPTO menjelaskan program yang diberikan PT Jamsostek pada tenaga kerja swasta ini berupa pinjaman uang muka perumahan dengan maksimal pinjaman Rp 20 juta diangsur 15 tahun dengan bunga KPR 3% flat atau 6% efektif. Tenaga kerja yang berhak mendapatkan pinjaman uang muka yakni yang berpenghasilan maksimal Rp 4,5 juta per bulan.

Sejak program digulirkan 5 tahun lalu (2003-2008), ungkap TJIPTO, PT Jamsostek Kanwil VI, sudah merealisasikan 3891 unit rumah dengan nilai Rp 22,6 milyar. Produk ini cukup diminati tenaga kerja sesuai tren yang terjadi 1-2 bulan terakhir ini karena dirinya banyak memberikan rekomendasi perolehan pinjaman uang muka pada tenaga kerja.

Proses mendapatkan pinjaman uang muka ini, kata TJIPTO, tidak jauh berbeda dengan nasabah perbankan dalam mendapatkan subsisi KPR. Lembaga perbankan yang diajak PT Jamsostek dalam penyediaan pinjaman uang muka dan pengadaan rumah layak bagi tenaga kerja adalah BTN. (tin)

PT. MLJ Tetap Minta Sertifikat

PT. MLJ Tetap Minta Sertifikat

Ditulis Oleh dad
Senin, 13 April 2009
Surabaya- PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) tetap meminta berkas bersertifikat sebagai syarat transaksi jual beli dengan skema pembayaran secara cash and carry, sedangkan kepemilikan berkas non sertifikat seperti letter C dan pethok D, sistem pembayaran dengan cash and resettlement tetap dijadikan pilihan.
Alasan PT. MLJ tidak bisa mentransaksikan kepemilikan non sertifikat dengan skema pembayaran cash and carry yakni pembelian tanah dan bangunan yang dilakukan persil per persil atau tidak secara keseluruhan sekaligus, maka dengan itu sebagai pembeli PT MLJ harus mengetahui luasan tanah yang didasarkan pada dokumen yang kuat yakni sertifikat.

“Lapindo melalui PT Minarak Lapindo Jaya menjalankan tugas pemerintah seperti yang diamanatkan dalam perpres 14/2007 untuk membeli tanah dan bangunan warga terdampak dengan akta jual beli, dalam hal ini kita membayar secara cash and carry kepada berkas bersertifikat,” Tandas, Yuniwati Teryana, Vice President Lapindo Brantas, Inc.

Selain itu, Yuniwati Teryana menambahkan jika secara persil per persil PT MLJ membutuhkan dokumen sertifikat dari obyek yang diperjual belikan guna menghindari adanya tanah dan bangunan yang masih dalam sengketa, Ini penting bagi PT MLJ agar kelak terbebas dari klaim kepemilikan oleh anggota keluarga dari warga terdampak atas obyek jual beli tersebut.

Terkait pembayaran berkas berbentuk non sertifikat,PT. MLJ masih membuka program cash and resettlement guna penyelesaiannya.

“Dengan skema ini PT MLJ akan membayar secara tunai bangunan warga dan mengganti tanah yang diklaim dengan tanah di permukiman baru KNV,” terang Yuniwati (13/4).

Sedangkan menurut Andi Darussalam Tabusalla, Vice President PT. MLJ, program cash and resetllement sudah berjalan dan akan tetap dilanjutkan bagi warga yang mempunyai kepemilikan non sertifikat.

“Kesepakatan ini merupakan jalan tengah yang terbaik dan sudah berjalan bagi ribuan warga terdampak yang memiliki bukti non sertifikat, kita harap warga yang lainnya bisa mengerti dan mengikuti skema yang kita tawarkan,” Ujar Andi Darussalam.

MLJ Bayar Angsuran lagi

MLJ Bayar Angsuran lagi

Ditulis Oleh dad
Jumat, 03 April 2009
Sidoarjo- Setelah satu bulan yang lalu (3/3) membayar angsuran pertama aset warga dalam peta terdampak 22 Maret 2007. Hari ini (3/4) PT. Minarak Lapindo jaya (MLJ) kembali melakukan pembayaran yang ke-2 melalui rekening BRI.

PT. MLJ telah menyiapkan dana untuk angsuran ke-2 sebesar Rp 119 Miliar ke BRI untuk dibayarkan kepada warga pemilik 7.935 berkas tanah dan bangunan, dan ini merupakan pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga yang dilakukan secara bertahap sebesar 15 juta/bulan.

Yuniwati Teryana, Vice President Lapindo Brantas, Inc menyampaikan pembayaran bertahap akan dilakukan setiap bulannya, yang dimana angsuran pertama dibayar 3 Maret 2009 sebesar 100 Milyar kepada 6.055 berkas.

“Kita (MLJ) tegaskan pembayaran akan terus dilakukan sesuai dengan komitmen kita,” tegas Yuniwati.

Sampai hari ini, Jum’at (3/4) PT. MLJ telah melakukan perealisasian pembayaran sebanyak 9731 berkas dari 12.874 berkas.

“Lapindo dan PT MLJ tetap berupaya untuk bisa menjalankan tugas pemerintah yang diamantkan dalam perpres 14/2007 terutama dalam penanganan dampak sosial,” Terang Yuniwati.

Perwakilan Korban Lapindo Namu ke Rumah Ical

Perwakilan Korban Lapindo Namu ke Rumah Ical
Minggu, 15 Maret 2009 09.15 WIB

JAKARTA - Pagi ini sekitar 15 orang perwakilan dari korban lumpur Lapindo akan mendatangi rumah Bos Lapindo Aburizal Bakrie di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan perwakilan korban Lapindo itu bukan untuk berdemo tetapi hanya untuk bertamu.

"Kita nggak mau ngedemo tapi mau namu," ujar Pendamping Pengorganisasian Massa korban Lapindo Paring kepada okezone di lokasi, Minggu, (15/3/2009).

Pantauan okezone di lapangan kelimabelas perwakilan itu tengah bersiap-siap menuju rumah Menko Kesra itu. Sementara sisanya sekitar 400 warga korban lumpur Lapindo akan bertahan di LBH Jakarta, Kantor Kontras dan Komnas HAM.

"Setelah dari rumah Ical kami akan menggelar Istigasah di Tugu Proklamasi dan Seninnya kami akan mendatangi Istana Presiden untuk meminta sisa ganti rugi sebesar 80 persen," pungkasnya.

Perlu diketahui, sekitar 450 warga korban Lapindo kembali berdatangan ke Jakarta sejak Rabu lalu dan menginap di sejumlah tempat yaitu di LBH Jakarta, Komnas HAM dan Kontras. Mereka akan menuntut sisa ganti rugi sebesar 80 persen sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007 yang mewajibkan PT. Lapindo harus membayar ganti rugi kepada warga yang menjadi korban semburan lumpur panas Lapindo Brantas.(bul) (fit)

Perbaikan Tanggul Jebol Terus Dilakukan

14/03/2009 18:22 - Lumpur Lapindo
Perbaikan Tanggul Jebol Terus Dilakukan

Liputan6.com, Sidoarjo: Penutupan tanggul yang jebol di pusat semburan, Sidoarjo, Jawa Timur Senin lalu, terus dilakukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) bersama PT Minarak Lapindo Jaya, Sabtu (14/3). Selain memasok pasir dan batu, aktivitas perbaikan tanggul juga mengerahkan sejumlah alat berat.

Gubernur Jatim Soekarwo sekaligus anggota dewan pengarah BPLS meminta perbaikan tanggul agar menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional Perubahan (APBNP) sebesar Rp 1,3 triliun. Namun, BPLS berdalih harus ada dasar hukum yang jelas terkait penggunaan anggaran tersebut.

Dimasukkannya perbaikan tanggul dalam APBNP bersama relokasi infrastruktur dan relokasi tiga desa dikhawatirkan menimbulkan polemik baru. Pasalnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007, tanggul di pusat semburan merupakan tanggung jawab PT Minarak Lapindo Jaya. Sedangkan tanggul terluar adalah tanggung jawab pemerintah atau BPLS sebagai badan pelaksana.(BOG/Eko Yudho)

Warga Korban Lapindo Datangi PBNU

14/03/2009 05:37 - Lumpur Lapindo
Warga Korban Lapindo Datangi PBNU

Liputan6.com, Jakarta: Sekitar 400 warga dari enam desa, korban lumpur Lapindo, Jumat (13/3), mendatangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mendapatkan dukungan. Mereka berharap aksi mereka kali ini dapat mengetuk hati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menuntaskan masalah. Mereka menuntut janji ganti rugi 80 persen harus dipenuhi PT Lapindo Brantas tanpa dicicil sesuai Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2007.

Namun, di kelompok lain ada warga yang bersedia menerima pembayaran ganti rugi 80 persen dicicil. Tapi janji awal Rp 30 juta per berkas per bulan akhirnya kini jadi Rp 15 juta per berkas per bulan. Nirwan Bakrie, Direktur Utama PT Lapindo Brantas, beralih karena tersangkut krisis global janji pembayaran sulit ditepati.

Kemarin merupakan hari ketiga warga melakukan aksi di Jakarta. Sebelumnya mereka sempat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Warga mengaku akan bertahan di Jakarta sampai permintaan mereka mendapat perhatian dari pemerintah [baca: Korban Lapindo Meminta Pembayaran Tanpa Dicicil].(IAN/Tri Wibowo)

Korban Lapindo Meminta Pembayaran Tanpa Dicicil

13/03/2009 12:29 - Lumpur Lapindo
Korban Lapindo Meminta Pembayaran Tanpa Dicicil

Liputan6.com, Jakarta: Sekitar 100 korban lumpur Lapindo, Jumat (13/3), kembali datang ke Jakarta menyusul korban lain yang sudah dua hari berunjuk rasa di Istana Negara, Jakarta Pusat. Mereka tetap menuntut sisa pembayaran ganti rugi 80 persen dibayarkan lunas, tanpa dicicil [baca: Korban Lumpur Menginap di Komnas HAM].

Para korban selanjutnya berkumpul di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Warga menyatakan tak percaya lagi dengan skema yang ditawarkan PT Minarak Lapindo dalam sistem pembayaran sisa ganti rugi. Karena itu, mereka berharap bisa mengetuk hati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menuntaskan masalah tersebut.

Rencananya siang ini, para korban mendatangi Kantor Nahdlatul Ulama dan sejumlah tokoh agama di Jakarta sebagai dukungan. Sebelumnya, para korban berdemonstrasi dan mengancam bertahan di Ibu Kota sampai Pemilihan Umum Legislatif digelar, April mendatang.(IKA/Tri Wibowo)

Korban Lumpur Menginap di Komnas HAM

13/03/2009 05:10 - Lumpur Lapindo
Korban Lumpur Menginap di Komnas HAM

Liputan6.com, Jakarta: Seusai berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, sedikitnya 200 orang korban lumpur Lapindo menginap di ruang aula Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis (12/3) malam. Walau dengan kondisi yang terlihat cukup lelah, semangat mereka untuk menuntut sisa ganti rugi tetap tinggi [baca: Korban Lapindo Tuntut Kesepakatan Awal].

Mereka yang bermalam ini termasuk kelompok yang menolak pembayaran dengan cara dicicil. Para korban lumpur Lapindo lainnya akan datang secara bertahap untuk menuntut hak mereka. Rencananya, siang nanti, para korban akan mendatangi Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, untuk meminta dukungan penyelesaian masalah yang dihadapi mereka.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)

Korban Lapindo Tuntut Kesepakatan Awal

12/03/2009 13:23 - Lumpur Lapindo
Korban Lapindo Tuntut Kesepakatan Awal

Liputan6.com, Jakarta: Korban lumpur Lapindo kembali berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3). Warga Sidoarjo yang tergabung dalam Koalisi Korban Lumpur Lapindo ini menuntut pembayaran sisa ganti rugi sebesar 80 persen dibayarkan lunas tanpa dicicil.

Tuntutan warga didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 yang menyebutkan ganti rugi 80 persen dibayarkan penuh pada satu bulan sebelum masa kontrak habis. Di luar koalisi, ada juga korban yang bersedia menerima pembayaran secara dicicil. Meski begitu, nasib mereka tak lepas dari janji-janji manis belaka.

Pada awalnya, sang empu Lapindo Nirwan Bakrie menjanjikan cicilan Rp 30 juta per bulan bagi para korban. Nyatanya, mereka hanya mendapat Rp 15 juta per bulan. Nirwan beralasan krisis global telah menyulitkan Lapindo untuk menepati janji awal.

Dengan alasan krisis global pulalah Lapindo menghentikan proses penanggulan di lokasi semburan lumpur sejak dua pekan lalu. Akibatnya, lumpur kembali luber dan membahayakan Jalan Raya Porong dan jalur kereta api. Pada Mei mendatang, genap tiga tahun Lapindo menjadi masalah di Indonesia.(IKA/Tim liputan 6 SCTV)

Tanggul Lapindo Jebol, Pabrik Tenggelam

11/03/2009 18:10 - Lingkungan
Tanggul Lapindo Jebol, Pabrik Tenggelam

Liputan6.com, Sidoarjo: PT Pacific Prestress Indonesia adalah satu-satunya pabrik yang masih nekat bertahan di areal semburan lumpur Lapindo. Namun, pabrik itu akhirnya tenggelam juga, Rabu (11/3), akibat jebolnya tanggul PT Lapindo. Pabrik pembuat beton itu kini harus rela meninggalkan areal seluas 3,8 hektare. Luberan lumpur menenggelamkan sebagian alat berat dan hasil produksi senilai miliaran rupiah.

Jebolnya tanggul yang menjadi tanggung jawab PT Minarak Lapindo Jaya ini diperkirakan karena PT Minarak menghentikan proses penanggulan sejak 14 hari lalu dengan alasan keuangan.

Dari pantauan SCTV, saat ini jarak tanggul terluar tinggal beberapa meter saja dari lokasi rel kereta api dan Jalan Raya Porong. Tentu jika tak segera diatasi, bukan tidak mungkin jalan utama Sidoarjo-Pasuruan dan Malang ini akan terganggu.(ADO/Eko Yudho)

LUMPUR LAPINDO, Cicilan Rp 15 Juta, Mengungsi Lebih Lama

LUMPUR LAPINDO, Cicilan Rp 15 Juta, Mengungsi Lebih Lama
Kamis, 26 Februari 2009 | 7:32 WIB | Kategori: Berita Terkini, Surabaya Raya | ShareThis

SIDOARJO | SURYA- Pengungsi korban lumpur Lapindo di Pasar Porong Baru, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, bakal lebih lama mendiami pasar tersebut sebagai tempat pengungsian. Penyebabnya, pengungsi enggan meninggalkan tempat itu sebelum seluruh ganti rugi diterima karena PT Minarak Lapindo Jaya mencicil ganti rugi Rp 15 juta per bulan mulai 3 Maret 2009.

Menurut Sunarto, Ketua Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo, rencana kepindahan sekitar 2.000 pengungsi korban lumpur Lapindo dari Desa Renokenongo di Pasar Porong Baru bakal tertunda. Hingga saat ini masih ada 130 pemilik berkas ganti rugi yang belum diberi uang muka ganti rugi 20 persen oleh Minarak.

”Tanpa uang ganti rugi, kami tidak bisa membeli tanah dan membangun rumah baru untuk tempat tinggal,” kata Sunarto, Rabu (25/2) di Sidoarjo.

Ia menambahkan, perlu waktu bertahun-tahun bagi pengungsi untuk menerima seluruh uang ganti rugi mereka secara utuh bila Minarak mencicil Rp 15 juta setiap bulan. Padahal, jumlah ganti rugi yang seharusnya diterima sebagian besar pengungsi ini mencapai ratusan juta rupiah. Mereka sudah menempati Pasar Porong Baru sejak November 2006.

Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo Ali Ghofar mengatakan, batalnya rencana kepindahan pengungsi dari Pasar Porong Baru masih dalam pembahasan dengan ribuan pedagang yang sedang menunggu untuk menempati kios mereka yang dijadikan tempat pengungsian.

Menurut Ali, pihaknya tidak bisa mendesak pengungsi untuk segera keluar meski pedagang sangat berharap kios-kios mereka bisa segera ditempati. ”Para pedagang pemilik kios di Pasar Porong Baru dapat memaklumi situasi yang dialami pengungsi di Pasar Porong Baru. Mereka hanya bisa menunggu sampai kapan pengungsi bisa pindah dari pasar tersebut,” tutur Ali.

Sekitar 250 pedagang sayur dan buah sudah menempati Pasar Porong Baru pada Januari 2009. Mereka pindah dari Pasar Porong Lama karena kondisi pasar itu tidak memungkinkan sebagai tempat berjualan karena selain kotor dan kumuh, banyaknya pedagang dan pembeli juga kerap menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Raya Porong macet. APO/kompas

Besok, 1500 Warga Terdampak Terima Rekening Baru

Besok, 1500 Warga Terdampak Terima Rekening Baru

Ditulis Oleh dad
Senin, 23 Pebruari 2009
Sidoarjo- PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) kembali mengundang warga terdampak untuk melakukan perubahan rekening. Besok (24/2), 1500 warga diundang di GOR (Gedung Olah Raga) Sidoarjo untuk menerima rekening baru dari BRI (Bank Rakyat Indonesia).

1500 warga berasal dari Desa Jatirejo sebanyak 117 orang, Kedung Bendo 1132 orang, Ketapang 20 orang, Mindi 7 orang, Pejarakan 13 orang, Renokenongo 48 orang, dan 163 orang berasal dari Desa Siring.

Untuk perubahan rekening ini, warga diwajibkan membawa fotocopi KTP, Rekening Mandiri dan Foto copy, serta fotocopi kuitansi pembayaran 80 persen.

“Kami harapkan warga yang diundang bisa hadir, dan bagi warga yang masih berhalangan hadir akan dialihkan dihari berikutnya,” terang Andi Darussalam Tabusalla, Vice President PT. Minarak Lapindo Jaya.]

Rencananya acara pembagian rekening baru akan dilakukan pada pukul 8 pagi.

Tahun ini, Bakrie Kucurkan 1,4 Triliun

Tahun ini, Bakrie Kucurkan 1,4 Triliun

Ditulis Oleh dad
Senin, 23 Pebruari 2009
Sidoarjo- Untuk menunjukkan komitmen dalam upaya penyelesaian penanganan lumpur Sidoarjo, Bakrie akan mengucurkan dana 1,4 Triliun di Sidoarjo pada tahun 2009 ini.
Hal ini disampaikan oleh Imam Agustino, General Manager Lapindo Brantas, Inc dalam paparan di depan 250 warga dalam peta terdampak 22 Maret 2007 saat acara penyerahan secara simbolik buku tabungan BRI di Pendapa Delta Wibawa, Sidoarjo (23/2)

“Tahun ini akan dikucurkan dana 1,4 Triliun dan tahun berikutnya akan dikucurkan dana 1 Triliun,” terang Imam Agustino.

Di tempat yang sama, Andi Darussalam Tabusalla, Vice President PT. Minarak Lapindo Jaya mengatakan untuk penanganan sosial Minarak akan melakukan pembayaran 80 persen sebagai hasil jual beli tanah dan bangunan milik warga terdampak sebesar Rp 15 juta/ bulan melalui rekening BRI.

“Ini adalah wujud komitmen kita (minarak) untuk upaya penyelesaian penanganan sosial ditengah kondisi yang tidak normal,” ujar Andi Darussalam.

Andi juga menambahkan biaya yang sudah dikeluarkan untuk penanganan lumpur sudah mencapai 5,3 Triliun.

Lapindo Sanggupi Ganti Rugi Korban Lumpur Rp 15 Juta/Bulan/Berkas

20 Februari 2009, 16:59:38| Laporan Noer Soetantini
Lapindo Sanggupi Ganti Rugi Korban Lumpur Rp 15 Juta/Bulan/Berkas

suarasurabaya.net| Lapindo akhirnya menyanggupi membayar ganti rugi warga korban lumpur Rp 15 juta rupiah per bulan per berkas. Jumlah ini naik dari kesanggupan sebelumnya yang hanya Rp 3 juta per bulan yang ditolak warga.

Keputusan membayar Rp 15 juta per berkas sesudah pemerintah dan Lapindo melakukan rapat di kantor Departemen PU. Hadir dalam pertemuan dengan ratusan warga korban lumpur,dari pemerintah DJOKO KIRMANTO Menteri PU, BACHTIAR CHAMSYAH Menteri Sosial dan Jendral Polisi BAMBANG HENDARSO DANURI Kapolri.

Sedang dari Lapindo, NIRWAN BAKRIE Pimpinan Bakrie grup, IMAM P AGUSTINO GM Lapindo Brantas Incorporated serta ANDI DARUSALAM TABUSALA dari Minarak Lapindo Jaya.

Dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya di Jakarta, Jumat (20/02), NIRWAN BAKRIE mengatakan sesudah melakukan rapat dengan pemerintah, akhirnya diputuskan memberi ganti rugi warga Rp 15 juta per berkas per bulan. Sedang teknisnya, kata NIRWAN, akan diberikan lewat BRI. Berikut penjelasan NIRWAN, [Audio On Demand] .

Atas keputusan pembayaran Rp 15 juta per bulan per berkas, Koalisi Korban Lumpur Lapindo menyatakan tidak menerima dan tidak menolak karena selama ini mereka hanya menerima janji-janji saja, sehingga perlu dibuktikan secepatnya.

Sedang dari Gerakan Korban Lumpur Lapindo menyatatakan menerima, sementara kelompok resettlement minta pembangunan rumah dipercepat dan jelas kapan selesainya. (fiz/tin)

Kapolri Siap Proses Hukum Jika Pimpinan Bakrie Grup Ingkar

Kapolri Siap Proses Hukum Jika Pimpinan Bakrie Grup Ingkar

suarasurabaya.net| Kapolri siap memproses hukum NIRWAN BAKRIE pimpinan Bakrie grup kalau ingkar janji memberi ganti rugi warga korban lumpur Rp 15 juta per bulan per berkas. Penegasan Jendral Polisi BAMBANG HENDARSO DANURI Kapolri disampaikan menanggapi sikap warga yang pesimis pada komitmen Lapindo membayar ganti rugi Rp 15 juta per bulan per berkas.

Menurut BAMBANG, seperti dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya kalau secara yuridis Lapindo ingkar polisi akan menindaknya. Saksi-saksi dalam pertemuan hari ini banyak dan diliput wartawan, kata Kapolri, dapat mengawasi dan mencatat komitmen Lapindo.

Meskipun hari ini NIRWAN BAKRIE menyanggupi membayar Rp 15 juta per bulan per berkas, tetapi tidak ada bukti hitam di atas putih. DJOKO KIRMANTO Menteri PU mengatakan hitam di atas putih memang tidak ada, tetapi pertemuan hari ini bisa dijadikan bukti sehingga besok tinggal pembuktian janji Lapindo. (fiz/tin)

Pemerintah Tolak Beri Dana Talangan Untuk Korban Lumpur Lapindo

Pemerintah Tolak Beri Dana Talangan Untuk Korban Lumpur Lapindo

suarasurabaya.net| Pemerintah tidak memberi dana talangan untuk pemberian ganti rugi warga korban Lumpur Sidoarjo. Ini disampaikan MIRANDA S GOELTOM Deputi Gubernur Bank Indonesia sesudah rapat dengan beberapa menteri lainnya dan Lapindo di kantor Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (20/02).

Dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya di Jakarta, MIRANDA mengatakan Bank Indonesia hadir dalam rapat hanya dalam status mendengarkan saja. Rapat di kantor PU tersebut dipimpin langsung DJOKO KIRMANTO Menteri PU sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Hadir juga PURNOMO YOSGIANTORO Menteri ESDM, BACHTIAR CHAMSYAH Menteri Sosial, HENDARMAN SUPANJI Jaksa Agung Jendral Polisi BAMBANG HENDARSO DANURI Kapolri, MIRANDA S GOELTOM Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan SUNARSO Ketua Dadan Pelaksana BPLS. Sedangkan dari Lapindo, hadir NIRWAN BAKRIE dan ANDI DARUSSALAM TABUSALA.

Sebelumnya, IMAM P. AGUSTINO General Manager PT Lapindo Brantas mengaku Lapindo masih berusaha keras mencari dana sendiri untuk memberi ganti rugi warga korban lumpur sehingga tidak minta bantuan pemerintah lewat dana talangan.

Sejauh ini, lanjut IMAM, untuk ganti rugi warga, Lapindo sudah mengeluarkan dana Rp1,6 trilyun. Lapindo lanjut dia, akan mencari dana sampai mencapai Rp2,9 trilyun untuk sisa pembayaran ganti rugi 20 % ini.

SUNARSO Ketua Badan Pelaksana BPLS mengatakan keputusan rapat sudah diperoleh dan diumumkan ke warga di Departemen PU sesudah Sholat Jumat. Pengumuman disampaikan Menteri PU, Kapolri, dan NIRWAN BAKRIE.(edy)

Masih Bahas Pengumuman Ganti Rugi Warga Korban Lapindo

Masih Bahas Pengumuman Ganti Rugi Warga Korban Lapindo

suarasurabaya.net| Beberapa menteri dan pimpinan Lapindo masih rapat membahas pengumuman ganti rugi warga korban lumpur, Jumat (20/02). Dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya di Jakarta, tampak hadir di Kantor Kementerian PU, PURNOMO YUSGIANTORO Menteri ESDM, BACHTIAR CHAMSYAH Menteri Sosial, HENDARMAN SUPANJI Jaksa Agung, Deputi Gubernur BI dan DJOKO KIRMANTO Menteri PU sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengarah BPLS.

Hadir juga SUNARSO Ketua BPLS serta NIRWAN BAKRIE, IMAM AGUSTINO, ANDI DARUSSALAM dari Lapindo. Mereka masih rapat dan belum tampak satupun keluar dari Kantor PU.

Pemerintah dan ratusan korban lumpur akan berkumpul di Kantor Kementerian PU usai sholat Jumat untuk mendengar keputusan pemerintah dan Lapindo terhadap tuntutan ganti rugi warga korban lumpur.

Seperti dilaporkan sebelumnya, 2 hari lalu, pertemuan Pemerintah dan Lapindo yang difasilitasi IMAM BUCHORI deadlock karena Lapindo hanya memberi Rp 45 milyar per bulan atau Rp 3 juta untuk setiap korban lumpur, sehingga warga menolak.

Kemarin juga sempat ada pertemuan BAMBANG HENDARSO dan DJOKO KIRMANTO untuk menyampaikan ke warga kalau mereka melakukan rapat dan keputusan akan disampaikan ke

Komentar Gubernur Jatim Soal Lumpur Lapindo

Komentar Gubernur Jatim Soal Lumpur Lapindo

Surabaya, (ANTARA News) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan bahwa dana talangan dari APBN untuk korban lumpur Lapindo tampaknya sulit.

"Kalau dana talangan dari APBN itu sulit, karena itu kami akan minta pemerintah pusat untuk mendesak PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) agar membayar sesuai kesepakatan," katanya di Surabaya, Jumat.

Ia mengemukakan hal itu setelah menghadiri serahterima kesatuan dari Irjen Pol Herman S Sumawiredja (mantan Kapolda Jatim) kepada Brigjen Pol Anton Bachrul Alam (Kapolda Jatim yang baru).

"Korban lumpur memang mengusulkan dana talangan dari APBN untuk membayar sisa gantirugi sebesar 80 persen, tapi justru sulit dipenuhi, karena itu Minarak (MLJ) yang harus membayar," katanya.

Secara terpisah, Kapolda Jawa Timur yang baru, Brigjen Pol Anton Bachrul Alam SH, menyatakan pihaknya masih akan mempelajari kasus lumpur Lapindo yang dilaporkan ke Polda Jatim.

"Saya `kan masih baru, tentu akan saya pelajari dulu, saya akan dalami lebih dulu. Yang jelas, saya akan membela yang haq(benar) dan memberantas yang batil (salah) karena Allah," katanya.

Menurut dia, pihaknya memiliki komitmen yang sama dengan pendahulunya (Irjen Pol Herman S Sumawiredja) untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada, termasuk kasus lumpur Lapindo.

"Tapi, saya `kan masih baru serahterima jabatan, ya saya pelajari dulu," kata mantan Kapolda Kalsel yang pernah bertugas di Polda Jatim sebagai Sesditlantas dan Pj Kabid Humas itu.(*)

Gubernur Janji Atasi Korban Lapindo

Gubernur Janji Atasi Korban Lapindo
Selasa, 17 Februari 2009 | 8:13 WIB | Kategori: Surabaya Raya | ShareThis

SIDOARJO | SURYA-Sekitar 3.000 korban luapan lumpur Lapindo tumplek blek di depan pendopo Kabupaten Sidoarjo. Mereka menemui Bupati Sidoarjo Win Hendrarso agar memberi dukungan sebelum berangkat ke Grahadi untuk menemui Gubernur Soekarwo, Senin (16/2).

Win memberikan support karena sangat mengerti kondisi korban lumpur. Apalagi sejak tiga tahun terjadinya semburan lumpur, permasalahan ganti rugi belum juga selesai. “Saya acungi jempol kepada korban lumpur karena aksinya berjalan damai,” ujar Win di hadapan perwakilan korban lumpur sebelum memberangkatkan rombongan yang naik sepeda motor dan tiga unit truk.

Sekretaris Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL), Khoirul Huda mengatakan, pihaknya bukan menerima pembayaran cicilan Rp 15 juta per bulan. Pembayaran cicilan bersifat fluktuatif, ada yang kecil dan ada yang nilainya miliaran rupiah. ”Kami toleransi kepada PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) kalau saat ini pembayaran cicilan Rp 15 juta karena harga saham Bakrie Grup sedang anjlok. Jika harga saham Bakrie Grup sudah naik, kita menuntut pembayaran di atas Rp 30 juta. Syukur-syukur segera dilunasi saja,” tutur Khoirul Huda asal Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Porong.

Koordinator Lapangan Sumitro sudah bosan dengan janji-janji PT MLJ yang tidak segera membayar kekurangan ganti rugi atas rumah dan lahan mereka yang teredam lumpur. Untuk itu, sebaiknya pemerintah pusat menalangi dulu dengan mencairkan dari APBN, pinjaman bank negara atau sumber lainnya.

“Untuk proses hutang piutang ini nantinya, beralih dari MLJ dengan korban lumpur, berganti menjadi MLJ dengan pemerintah pusat. Sampai jatuh tempo pembayaran, mereka belum melunasi,” terang Sumitro saat mengungkapkn keluh kesahnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim di kantor pemprov, Senin, (16/2).

Sumitro bersama 14 perwakilan korban lumpur diterima di ruang Kertanegara. Pertemuan itu juga dihadiri asisten II Pemprov, Chaerul Jaelani, Edi Purwinanto (Kepala Bakesbang), Tutut Tri Herawati (Kepala Dinas ESDM Jatim), dan perwakilan dari Pemkab Sidoarjo.

Mendengar keluhan warga itu, Soekarwo berjanji memperjuangkan nasib korban lumpur. Langkah awalnya, ia segera menyampaikan hasil pertemuan itu ke presiden. Kalau itu tidak bisa dilakukan dan membutuhkan waktu lama, pihaknya minta solusi dari presiden. Ia juga berjanji akan menemui anggota DPR RI untuk membahas dana talangan.

“Besok malam (Selasa, 17/2) saya akan laporkan ke presiden. Kebetulan presiden berada di Jatim. Rabu atau Kamis, saya akan memanggil MLJ untuk saya mintai keterangan, seperti apa sebenarnya skema pembayarannya,” janji Soekarwo.
Ia berharap, untuk ke depan, korban lumpur memercayakan padanya untuk menyelesaikan masalah itu. Warga tidak usah turun ke jalan. “Percuma turun ke jalan kalau tidak ada hasilnya,” pintanya. k6/mif

Temui Pengunjukrasa, Gubernur Janjikan Dua Hal

Temui Pengunjukrasa, Gubernur Janjikan Dua Hal

suarasurabaya.net| SOEKARWO Gubernur Jawa Timur mengakhiri unjukrasa korban lumpur Lapindo dengan berorasi di depan massa. Di bawah guyuran hujan gerimis, PAKDHE KARWO, panggilan akrabnya, menjanjikan 2 hal pada pengunjukrasa.

Ia berjanji menyampaikan ke SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Presiden RI terkait desakan massa korban lumpur agar pemerintah pusat mendesak grup usaha Bakrie yang menaungi Lapindo, menyelesaikan tanggung jawab mereka, membayar sisa ganti rugi 80% yang hingga kini belum terbayar.

Selain itu, SOEKARWO juga berjanji menyampaikan ke Presiden terkait desakan agar pemerintah bisa menalangi sisa ganti rugi 80% itu lewat skema APBN atau APBD. Dalam skema tersebut, urusan administrasi dan tanggungjawab keuangan menjadi urusan pemerintah dengan Lapindo.

“Saya akan usahakan dan perjuangkan. Jadi saya harap kalian semua sabar. Perjuangan butuh waktu. Tidak sak det sak nyet !” ujar dia.

Setelah ditemui Gubernur, massa pengunjukrasa pun tampak puas. Mereka mengelu-elukan SOEKARWO. Namun SUMITRO dalam orasinya setelah orasi SOEKARWO, menyatakan pihaknya tetap akan mengawal janji Gubernur Jatim ini.

“Kita tetap minta PAKDHE KARWO mendampingi kami ke Jakarta untuk berdemo menemui Presiden!” teriaknya.

Massa pengunjukrasa pun akhirnya bbubar dengan tertib dan kembali ke Porong lewat jalur yang dilewatinya tadi.(edy)

SOEKARWO Didesak Dampingi Korban Lumpur Bertemu Presiden

SOEKARWO Didesak Dampingi Korban Lumpur Bertemu Presiden

suarasurabaya.net| Perwakilan korban lumpur mendesak SOEKARWO dan SAIFULLAH YUSUF Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi mereka bertemu SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Presiden RI dalam kunjungannya ke Jawa Timur, Selasa (17/02) besok.

SUMITRO juru bicara perwakilan korban lumpur dalam dialog dengan Gubernur Jatim di kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan menyatakan hal tersebut. Menurut SUMITRO, desakan itu perlu mengingat Lapindo sudah berkali-kali ingkar janji dan dengan kehadiran Gubernur Jatim maka keberadaan massa korban lumpur akan makin kuat.

Namun SOEKARWO dalam pertemuan tersebut dengan halus menolaknya. Menurut dia, yang penting adalah esensi dari tuntutan itu, bukan orang yang mendampinginya. “Kalau butuh kendaraan, kita bisa siapkan. Kalau perlu pakai uang pribadi kalau tak ada anggarannya.Tapi apakah kehadiran kami cukup efektif. Yang penting kan esensi tuntutannya,” ujar dia.

Keengganan SOEKARWO tersebut ditanggapi dingin oleh perwakilan massa korban lumpur. Tanpa kehadiran SOEKARWO pun, rencananya korban lumpur akan menghampiri SBY besok di Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro.

Dalam tuntutannya ke Presiden RI, korban lumpur meminta pemerintah pusat menalangi terlebih dulu sisa ganti rugi yang belum dibayarkan. Mengenai bagaimana selanjutnya, kata SUMITRO, itu bisa diselesaikan antara pemerintah dengan Lapindo.(edy)

Pertemuan langsung dengan Presiden RI ini, kata SUMITRO, sangat penting guna menyampaikan informasi yang benar mengenai apa yang terjadi di lapangan. "Sepertinya Presiden selama ini mendapatkan informasi yang salah tentang proses ganti rugi ini. Kita ingin meluruskannya dengan langsung bertemu presiden," ujarnya.

Perwakilan Korban Lumpur Diterima Gubernur

Perwakilan Korban Lumpur Diterima Gubernur

suarasurabaya.net| Para perwakilan pengunjukrasa korban lumpur Lapindo diterima langsung oleh SOEKARWO dan SAIFULLAH YUSUF Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Ruang Kertanegara, Senin (16/02).

Sekitar 15 perwakilan tersebut dikoordinasikan oleh SUMITRO dari Perumtas I. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait proses ganti rugi korban lumpur. Dikatakan SUMITRO, saat ini warga korban lumpur resah dengan belum terbayar tuntasnya janji ganti rugi oleh Lapindo.

Warga korban lumpur, kata SUMITRO, meminta Pemerintah mendorong Lapindo untuk segera menyelesaikan tanggungjawabnya. “Sudah ada Perpres 14/2007 yang ditabrak oleh Lapindo dengan tidak membayar ganti rugi ini,” kata SUMITRO.

Sementara Itu SUWITO koordinator Gerakan Masyarakat Pendukung Perpres (Geppres) dari Desa Jatirejo dalam dialog dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan dalam proses ganti rugi di lapangan, masih terjadi diskriminasi antara tanah-tanah yang sertifikat dan non sertifikat. “Padahal dalam Perpres sudah dinyatakan bahwa tidak ada diskriminasi. Lapindo dalam hal ini sudah lecehkan Perpres,” kata dia.

Di luar kantor Gubernur Jawa Timur, ribuan massa pengunjukrasa masih melakukan aksinya di Jl. Pahlawan. Sekitar seribu polisi juga melakukan penjagaan dengan ketat. Massa menguasai 4 dari 7 lajur Jl. Pahlawan.(edy)

Senin, Ribuan Korban Lumpur Unjuk Rasa Duduki Grahadi

Senin, Ribuan Korban Lumpur Unjuk Rasa Duduki Grahadi

suarasurabaya.net| Ribuan korban lumpur dari berbagai elemen pada Senin, 16 Februari 2009 akan konvoi dari Sidoarjo menuju Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya dan akan menduduki gedung negara tersebut.

SUMITRO Koordinator Tim Perunding Warga Perumtas satu diantara perwakilan korban lumpur pada Suara Surabaya, Sabtu (14/02) mengatakan, aksi unjuk rasa yang diakui akan menganggu arus lalu lintas ini recananya akan diikuti sekitar 3000 warga korban lumpur.

Mereka terdiri dari warga korban lumpur Perumtas I , Tim 16, perwaklan warga Pagar Rekontrak, Keppres, relokasi Kahuripan Nirwana Village, Besuki , Pejarakan. Para korban lumpur ini bergabung untuk mendorong Pemerintah Pusat lewat perwakilan Jatim yaitu Gubernur Jatim sebagai dewan pengarah di daerah untuk melihat persoalan ini secara sungguh-sungguh.

“Tidak hanya sekedar retorika ingin menyelesaikan dengan membantu penyelesaian. Karena sistem penyelesaian yang sekarang ditawarkan PT Minarak Lapindo Jaya tidak ada yang berjalan tuntas,” ungkapnya.

Kata SUMITRO, titik kumpul para pengunjukrasa di 2 tempat yaitu kawasan Pasar Batu Porong dan Kahuripan Nirwana Village kemudian menuju alun-alun Sidoarjo untuk berkumpul semuanya dan konvoi menuju Surabaya.

“Kami akan berangkat dari Sidoarjo sekitar jam 9 pagi. Nantinya akan ada 5 sampai 6 truk barang perlengkapan rumah tangga yang akan diturunkan di Grahadi dan kami akan menduduki Grahadi kalau tidak ada jalan keluar,” tegasnya.

Selain menuju Grahadi, massa kata SUMITRO rencanya juga akan bergerak mampir ke Mapolda Jatim untuk menyampaikan masalah-masalah yang sekarang ini dihadapi oleh korban lumpur termasuk dalam penyelesaian ganti rugi.

Ketika ditanya mengapa mengajak ribuan massa dan menduduki Grahadi? SUMITRO menjelaskan karena banyak statement dari pihak terkait gerakan korban lumpur bukan merupakan aspirasi semua korban lumpur ini menyesatkan semua pihak terutama opini publik di Indonesia. “Seakan-akan penyelesaian korban lumpur sudah tuntas, padahal yang terjadi penyelesaian di atas kertas saja, tapi yang kita butuhkan sesungguhnya bukan di atas kertas,” ucapnya.

“Sekarang ini kita sebenarnya ingin melakukan pendekatan dialog dengan tidak mengerahkan massa. Tapi sepertinya pejabat di negeri ini membudayakan masyarakat itu untuk mengerahkan massa. Kita datang dengan perwakilan 10 atau 40 orang tidak dianggap, justru dianggap perwakilan itu provokator padahal kita aspirator. Apalagi para perwakilan itu bukan orang luar di dalam komunitas korban lumpur tapi korban langsung yang ditunjuk warga tapi dianggap provokator ini kan ironis dalam penyelesian ini,” tambahnya.

SUMITRO mengatakan, dengan aksi unjuk rasa ke Grahadi ia berharap SOEKARWO Gubernur Jatim segera merespon tuntutan warga korban lumpur Lapindo. Mereka juga meminta pada tanggal 17 Februari, Gubernur Jatim siap memimpin delegasi ke Jakarta, ini sebagai tindakan konkrit yang riil.

“Kami sudah menyiapkan 40 perwakilan dari seluruh elemen perwakilan korban lumpur pada hari Selasanya. Kalau nantinya pertemuan tanggal 17 atau 18 Februari nanti yang difasilitasi oleh Mabes Polri tidak ada hasil baru kami mengikutkan massa dari seluruh elemen itu bergabung di Jakarta. Kami akan berkemah di depan Istana Merdeka. Kami bukan unjuk rasa tapi kami mengungsi di sana, biar pak Presiden tahu kondisi anak bangsa ini yang ada di Porong ini tidak ada penyelesaian yang sungguh-sungguh,” kata SUMITRO.(ipg)

Senin, Ribuan Korban Lumpur Unjuk Rasa Duduki Grahadi

Senin, Ribuan Korban Lumpur Unjuk Rasa Duduki Grahadi

suarasurabaya.net| Ribuan korban lumpur dari berbagai elemen pada Senin, 16 Februari 2009 akan konvoi dari Sidoarjo menuju Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya dan akan menduduki gedung negara tersebut.

SUMITRO Koordinator Tim Perunding Warga Perumtas satu diantara perwakilan korban lumpur pada Suara Surabaya, Sabtu (14/02) mengatakan, aksi unjuk rasa yang diakui akan menganggu arus lalu lintas ini recananya akan diikuti sekitar 3000 warga korban lumpur.

Mereka terdiri dari warga korban lumpur Perumtas I , Tim 16, perwaklan warga Pagar Rekontrak, Keppres, relokasi Kahuripan Nirwana Village, Besuki , Pejarakan. Para korban lumpur ini bergabung untuk mendorong Pemerintah Pusat lewat perwakilan Jatim yaitu Gubernur Jatim sebagai dewan pengarah di daerah untuk melihat persoalan ini secara sungguh-sungguh.

“Tidak hanya sekedar retorika ingin menyelesaikan dengan membantu penyelesaian. Karena sistem penyelesaian yang sekarang ditawarkan PT Minarak Lapindo Jaya tidak ada yang berjalan tuntas,” ungkapnya.

Kata SUMITRO, titik kumpul para pengunjukrasa di 2 tempat yaitu kawasan Pasar Batu Porong dan Kahuripan Nirwana Village kemudian menuju alun-alun Sidoarjo untuk berkumpul semuanya dan konvoi menuju Surabaya.

“Kami akan berangkat dari Sidoarjo sekitar jam 9 pagi. Nantinya akan ada 5 sampai 6 truk barang perlengkapan rumah tangga yang akan diturunkan di Grahadi dan kami akan menduduki Grahadi kalau tidak ada jalan keluar,” tegasnya.

Selain menuju Grahadi, massa kata SUMITRO rencanya juga akan bergerak mampir ke Mapolda Jatim untuk menyampaikan masalah-masalah yang sekarang ini dihadapi oleh korban lumpur termasuk dalam penyelesaian ganti rugi.

Ketika ditanya mengapa mengajak ribuan massa dan menduduki Grahadi? SUMITRO menjelaskan karena banyak statement dari pihak terkait gerakan korban lumpur bukan merupakan aspirasi semua korban lumpur ini menyesatkan semua pihak terutama opini publik di Indonesia. “Seakan-akan penyelesaian korban lumpur sudah tuntas, padahal yang terjadi penyelesaian di atas kertas saja, tapi yang kita butuhkan sesungguhnya bukan di atas kertas,” ucapnya.

“Sekarang ini kita sebenarnya ingin melakukan pendekatan dialog dengan tidak mengerahkan massa. Tapi sepertinya pejabat di negeri ini membudayakan masyarakat itu untuk mengerahkan massa. Kita datang dengan perwakilan 10 atau 40 orang tidak dianggap, justru dianggap perwakilan itu provokator padahal kita aspirator. Apalagi para perwakilan itu bukan orang luar di dalam komunitas korban lumpur tapi korban langsung yang ditunjuk warga tapi dianggap provokator ini kan ironis dalam penyelesian ini,” tambahnya.

SUMITRO mengatakan, dengan aksi unjuk rasa ke Grahadi ia berharap SOEKARWO Gubernur Jatim segera merespon tuntutan warga korban lumpur Lapindo. Mereka juga meminta pada tanggal 17 Februari, Gubernur Jatim siap memimpin delegasi ke Jakarta, ini sebagai tindakan konkrit yang riil.

“Kami sudah menyiapkan 40 perwakilan dari seluruh elemen perwakilan korban lumpur pada hari Selasanya. Kalau nantinya pertemuan tanggal 17 atau 18 Februari nanti yang difasilitasi oleh Mabes Polri tidak ada hasil baru kami mengikutkan massa dari seluruh elemen itu bergabung di Jakarta. Kami akan berkemah di depan Istana Merdeka. Kami bukan unjuk rasa tapi kami mengungsi di sana, biar pak Presiden tahu kondisi anak bangsa ini yang ada di Porong ini tidak ada penyelesaian yang sungguh-sungguh,” kata SUMITRO.(ipg)

Teks Foto:
- Warga korban lumpur saat berunjukrasa ke kantor BPLS Jl. Gayung Kebonsari, 11 Februari lalu.
Foto: Dok. suarasurabaya.net

Pemimpin Baru Jatim Diharap Bisa Selesaikan Masalah Lumpur Lapindo

Pemimpin Baru Jatim Diharap Bisa Selesaikan Masalah Lumpur Lapindo

suarasurabaya.net| Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang baru dilantik Kamis (12/02) diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan luapan lumpur Lapindo. Ini disampaikan MARDIYANTO Menteri Dalam Negeri dalam sambutan pelantikan SOEKARWO dan SAIFULLAH YUSUF menjadi Gubernur dan wakil Gubernur Jatim, Kamis (12/02).

Selain menyebut soal lumpur Lapindo, Mendagri juga berharap para pejabat yang baru dilantik ini turut menyelesaikan persoalan lainnya, yakni kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran yang masih belum tuntas.

“Tidak ada waktu lagi bagi Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik ini untuk beristirahat, karena mulai saat ini sudah harus bahu membahu dengan para bupati/walikota, birokratm sektor swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan upaya mensejahterakan masyarakat,” kata MARDIYANTO.

MARDIYANTO juga berpesan agar dalam menjalankan tugasnya nanti, Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim mengelola keungan daerah dengan mengedepankan tranparansi dan akuntabilitas belanja APBD untuk belanja publik.

Agenda pemilihan umum 2009 yang sudah di depan mata, lanjut MARDIYANTO, juga harus mendapat perhatian dari pejabat terpilih. Jangan sampai, kata MARDIYANTO, kondisi Jawa Timur menjadi tidak kondusif saat pesta demokrasi itu berlangsung.

Terakhir, Mendagri mewakili pemerintah pusat ‘menitipkan’ proyek pembangunan Jembatan Suramadu yang telah selesai 89%, jalan Lintas Selatan, dan 10 ruas jalan tol di Jawa Timur agar diperhatikan karena menyangkut pembangunan infrastuktur penting, tidak hanya di Jatim melainkan secara nasional.(edy)

Tuntutan Tidak Dipenuhi, Warga Perumtas I Berencana ke Jakarta

Tuntutan Tidak Dipenuhi, Warga Perumtas I Berencana ke Jakarta

suarasurabaya.net| Tuntutan dan aspirasi warga korban Lumpur Lapindo ternyata tidak bisa dipenuhi. Mereka pun berencana ke Jakarta dan mengadukan masalah tersebut ke SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Presiden RI.

Perwakilan warga Perumtas I yang berunding dengan pihak PT Minarak Lapindo Jaya akhirnya keluar dari Gedung Srijaya, Rabu (11/02). Perwakilan tersebut menyampaikan hasil pembicaraan dengan Minarak Lapindo Jaya yang langsung ditemui oleh ANDI DARUSSALAM TABUSALLA Vice President Minarak Lapindo Jaya bahwa tuntutan dan aspirasi warga yang dibawa dari Sidoarjo ternyata tidak bisa dipenuhi.

Dilaporkan RULLY reporter Suara Surabaya, Rabu (11/02), manajemen Minarak Lapindo Jaya menyatakan meskipun ada kesepakatan pada 3 Desember 2008 lalu untuk warga Perumtas I bahwa mereka akan mulai mendapat angusran Rp 30 juta atas sisa 80 persen jual beli ganti rugi.

Namun, kenyataannya hingga sekarang ini manajemen Minarak baru mampu membayar Rp 15 juta saja per bulannya. Itupun tidak bisa berlaku untuk semua warga Perumtas I.

Mendengar hal ini, perwakilan warga yang bicara lewat pengeras suara yang ada di luar gedung Srijaya meminta agar ANDI DARUSSLALAM menyampaikan sendiri hal tersebut. Mereka merebut pengeras suara dan meneriakkan agar ANDI keluar dari Gedung Srijaya lokasi kantor Lapindo Jaya.

Warga pun memaksa masuk ke gedung tapi dihalang-halangi oleh aparat keamanan. Situasi sempat ricuh di halaman luar Gedung Srijaya. Akibatnya, Bundaran Satelit sempat ditutup sementara. Tapi kemudian situasi kembali terkendali dan akses jalan kembali bisa dimanfaatkan pengguna jalan.

KOES SULASSONO Ketua Tim 16 Warga Perumtas I mengatakan warga sebaikanya hari ini pulang. Nantinya akan kembali disusun rencana untuk menuntut dan memperjuangkan aspirasi mereka atas sisa 80 persen jual beli ganti rugi yang sekarang ini prosesnya tersendat.

Kata KOES, warga sendiri akan berangkat ke Jakarta untuk mendesakkan agar proses Rp 30 juta pe bulan angsuran 80 persen bisa kembali lancar. Mereka juga akan mengadukan masalah ini langsung ke Presiden YUDHOYONO yang pada 3 Desember lalu memfasilitasi perundingan dengan warga yang juga dihadiri 3 menteri kabinet Presiden YUDHOYONO.(git)

Teks Foto :
1. Warga Perumtas I saat berunjukrasa di Gedung Srijaya. Mereka berencana akan mengadukan langsung mengenai tuntutan Rp 30 juta per bulan ganti rugi ke Presiden SBY.
2. Setelah pertemuan di Srijaya, pengunjukrasa sempat ribut tidak terima hasil perundingan.
Foto: CAHYA suarasurabaya.net

Korban Lumpur Serbu Kantor Minarak, Bundaran Satelit Lumpuh

Korban Lumpur Serbu Kantor Minarak, Bundaran Satelit Lumpuh

suarasurabaya.net| Polisi sempat melakukan penutupan jalan di Bundaran Satelit guna mencegah ribuan pengunjukrasa korban Lumpur Lapindo mendekati Gedung Srijaya di Jl. Mayjen Sungkono, Rabu (11/02). Akibatnya arus lalu lintas dari arah Jl. HR Muhammad tersendat di Bundaran Satelit.

Pantauan suarasurabaya.net, pengunjukrasa sempat berhenti di bundaran Satelit dan menolak untuk berputar menuju arah Ngesong. Akhirnya bundaran Satelit arah ke arah Jl. Mayjen Sungkono ditutup polisi setelah massa menguasai jalur tersebut. Mereka tetap bertahan di depan kantor PT Minarak Lapindo Jaya di Gedung Srijaya.

Tidak berapa lama kemudian, perwakilan massa berjumlah 5 orang diterima masuk menemui ANDI DARUSSALAM TABUSSALA Vice President PT Minarak Lapindo Jaya.

Dilaporkan RULLY reporter Suara Surabaya, perwakilan dari Tim 16 warga Perumtas korban lumpur Lapindo melakukan pembahasan mengenai sisa pembayaran ganti rugi 80% yang dicicil Rp30 juta perbulan. Diantara pengunjukrasa mengatakan tidak seluruh warga korban lumpur menerima apa yang dijanjikan NIRWAN BAKRIE beberapa waktu lalu itu.

ANDI DARUSSALAM TABUSSALLA mengakui ada keterbatasan yang menjadi kendala pihaknya dalam penyaluran ganti rugi tersebut. Diantaranya adalah mengenai kurangnya personel. Pengunjukrasa sendiri tidak menerima alasan yang disampaikan ANDI tersebut, bahkan warga menganggap ini adalah sebuah bentuk penipuan.(edy)

Dua Water Canon Sambut Ribuan Pendemo Korban Lapindo

Dua Water Canon Sambut Ribuan Pendemo Korban Lapindo

suarasurabaya.net| Ratusan polisi didukung 2 water canon bersiap menyambut kedatangan ribuan massa yang telah bergeser dari kantor BPLS di Gayung Kebonsari ke kantor PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

Massa dari warga Perumtas akan menagih janji PT MLJ di kator perwakilannya di Gedung Srijaya Jl Mayjend Sungkono Surabaya.

Pantauan suarasurabaya.net, Rabu (11/02) sejumlah pendemo ada yang terlebih dulu datang di dekat Bundaran Satelit. Mereka terlihat berbaur dengan polisi duduk-duduk di luar Gedung Srijaya, dan sebagian dari mereka beserta kendaraan diparkir jalur hijau Bundaran Satelit.

Sementara itu Gedung Srijaya yang diluruk ribuan warga korban lumpur Lapindo masih terlihat beraktifitas seperti biasa. Kendati demikain pintu gerbang utama ditutup rapat, hanya mereka yang punya kepentingan jelas yang boleh masuk seperti para tenan dan pengunjung pusat perbelanjaan di dalam gedung tersebut.

Persiapan polisi ini praktis membuat kepadatan lalu lintas di Bundaran Satelit arah Ngesong ke Mayjen Sungkono.(edy/ipg)

Pakde Karwo Genjot 100 Hari, Kasus Lumpur Terberat

Pakde Karwo Genjot 100 Hari, Kasus Lumpur Terberat

Kamis, 5 Februari 2009
JAKARTA | SURYA-Pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf (KarSa) bakal dilantik pada 12 Februari sebagai gubernur dan wakil gubernur Jatim periode 2009-2014. Seolah berpacu dengan banyaknya persoalan yang dihadapi, pasangan ini langsung menggenjot program 100 hari pertamanya.

Pelantikan pasangan ini memang memungkinkan untuk dipercepat dengan telah ditolaknya pengajuan gugatan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Ka-Ji) ke Makhamah Konstitusi (MK).
KarSa pun memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan MK tersebut. Hal ini disampaikan Soekarwo-Saifullah Yusuf dalam jumpa pers di kantor kuasa hukum Todung Mulya Lubis di Meyapada Tower, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Menurut Pakde Karwo, panggilan akbrab Soekarwo, dirinya sangat menghargai bahwa MK tidak lagi mengambil alih masalah Pilkada Jatim. “Kami mengambil pelajaran bahwa suatu gugatan ada titik hentinya, dan (keputusan) MK sudah tepat,” kata Pakde Karwo sambil tersenyum.

Meski kurang sepekan, Soekarwo langsung menyampaikan program 100 hari pertama pemerintahannya sebagai gubernur. Bahkan ia sudah menyiapkan crash program untuk mengatasi berbagai masalah mendesak di Jatim.

Ada lima masalah yang akan menjadi fokus perhatiannya dalam 100 hari pertama tugasnya. Pertama adalah penyediaan air bersih, kedua mengusahakan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin, ketiga PKL mungkin akan digusur namun direlokasi ke tempat yang lebih memadai.

Sedangkan program keempat yang menjadi perhatiannya adalah kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo. “Bagi warga yang masuk dalam peta terdampak, kami akan mengusahakan untuk segera mendapatkan pelunasan pembayaran ganti ruginya. Sedangkan yang tidak masuk peta terdampak, kami usahakan untuk memperbaiki kesejahteraan warga,” katanya.

Untuk program kelima, pasangan yang sama-sama berkumis tebal ini memilih perbaikan infrastruktur diutamakan dengan memperbaiki jalan provinsi yang rusak. “Motto kami, tiada hari tanpa tambal jalan,” ungkap Soekarwo.

Meski persoalan lumpur Lapindo ditempatkan di urutan keempat program 100 hari, H Zainul Lutfi, salah satu pengusaha tas di Tanggulangin yang terdampak lumpur, mengaku masih menggantungkan harapan besar. Dalam kurun tiga tahun semburan lumpur hingga sekarang, penrajin tas di Tanggulangin masih merasakan dampaknya. “Ya, sejak adanya semburan lumpur itu, benar-benar terasa bagi kami,” ujarnya.

Ia berharap, duet pemimpin baru di Jatim ini dapat mengembalikan kejayaan Tanggulangin seperti dulu sebelum terdampak semburan lumpur. “Siapapun pemimpinnya, harus ada terobosan untuk memajukan kembali kerajinan tas dan sepatu yang ada di Tanggulangin,” tambahnya.

Korban Lumpur
Namun kasus Lapindo dipastikan bukan pekerjaan ringan bagi Pakde Karwo. Sejumlah pekerjaan berat terkait perbaikan infrastruktur di kawasan terdampak semburan lumpur serta masalah sosial juga masih menumpuk. Antara lain, relokasi infrastruktur Jalan Raya Porong, Jembatan Tol Porong - Gempol serta rel KA, yang saat ini masih menyisakan masalah terkait pembebasan lahan.

Masalah ini memerlukan perhatian ekstra karena infrastruktur tersebut merupakan urat nadi perekonomian di Jawa Timur. “Ibarat manusia, Sidoarjo adalah leher, orang mau ke Malang, ke Banyuwangi, lewat Sidoarjo,” kata Bupati Sidoarjo Win Hendrarso menggambarkan pentingya pembangunan infrastruktur di kawasan Porong dan sekitarnya.

Pembayaran ganti rugi warga korban lumpur, yang hingga kini juga masih terkatung-katung, karena pihak Lapindo yang akhirnya memberikan opsi pembayaran ganti rugi skema jual beli lahan terdampak lumpur dengan cara dicicil.

Belum lagi kawsan terdampak lumpur yamg makin meluas serta ganti rugi yang diambilkan dari dana pemerintah juga belum sepenuhnya sesuai keinginan warga korban lumpur.
“Permasalahan ini harus segera diselesaikan dan ini adalah tugas pemimpin baru Jatim,” tambah Suharjo, korban lumpur asal Perum TAS.

Ia menaruh harapan yang besar bagi duet pemimpin Jatim terpilih untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang menyangkut hak dari korban Lumpur yang mencapai 12.000 kepala keluarga (KK) ini.
Seperti diketahui, akibat semburan lumpur panas itu, sedikitnya ada 12.886 kepala keluarga (KK) yang telah menjadi korban. Hingga terakhir, sebanyak 150 KK warga Desa Renokenongo masih menunggu pembayaran ganti rugi 20 persen.

Menurut Andi Darusalam Tabusalla selaku Vice President Minarak Lapindo Jaya, per 22 Januari 2009, dari 8150 berkas, pembayaran lunas sebesar 80 persen dari lahan bersertifikat telah dilakukan terhadap 1.443 berkas. Sedangkan yang mengajukan cash and resettlement sebanyak 418 berkas, sehingga totalnya 1.861 berkas. “Sedangkan pembayaran 80 persen secara cicilan, yang sudah diselessaikan sebanyak 1.675 berkas,” kata Andi, Rabu malam.

Korban lumpur yang memilih relokasi dan memesan rumah di KNV (Kahuripan Nirwana Village) sejauh ini berjumlah 1.584 unit. Pihak Minarak menyiapkan lahan seluar 400 hektare, dan kini sudah diselesaikan sekitar 335 unit. Rumah yang sudah ditempati sebanyak 200 KK.

Orang dekat Aburizal Bakrie ini mengaku hingga 22 Januari 2009 lalu, total dana yang telah dikeluarkan sebanyak Rp 3,2 triliun.

Selain masalah lumpur, penyediaan air bersih bagi seluruh penduduk Jatim juga bakal sulit diselesaikan oleh pasangan baru ini. Di perkotaan seperti Surabaya yang menjadi pusat pemerintahan saja, belum 100 persen warganya mendapat air bersih. Ada kantong-kantong permukinan yang disebut zona merah di Surabaya utara yang hampir mustahil ditembus jaringan air bersih.

Sementara di wilayah pedalaman, seperti di Kabupaten Kediri, kesulitan mendapat air bersih selalu menjadi cerita lumrah tiap kali musim kemarau. Misalnya warga Desa Surat, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, berebut air keruh dengan ternak, hewan andalan mereka yang juga butuh minum.

Begitu juga dengan program kedua yang tak kalah memusingkan. KarSa harus menyediakan layanan pengobatan yang ideal bagi jutaan warga miskin Jawa Timur. Padahal sampai sekarang masih kerap terdengar keluhan warga yang merasa ditolak ketika berobat di rumah-rumah sakit milik pemerintah provinsi.

Sementara untuk program ketiga, penataan PKL, selama ini sudah banyak ditangani pemerintah kota/kabupaten masing-masing. Sehingga tidak akan terlalu sulit bagi pasangan ini.

Tugas mengurus jalan provinsi yang rusak di Jatim bukan perkara mudah. Akibat banjir dan dan tanah longsor sejak Desember 2007-Februari 2008, setidaknya 39 ruas jalan provinsi rusak berat yang beberapa di antaranya belum tuntas perbaikannya hingga kini. Belum lagi ruas jalan penting yang hingga sekarang belum jelas penanganannya, karena konflik dengan pemerintah Kota Surabaya, yaitu Jalan Kalianak yang berstatus jalan provinsi.

Apalagi dalam beberapa pekan mendatang, beberapa daerah yang tahun lalu dihajar banjir dan tanah longsor seperti Bojonegoro, Jember, Pasuruan dan Ngawi harus kembali bergelut dengan bencana yang sama yang artinya kemungkinan jalan di kawasan itu rusak sangat besar.dtc/iit/sas

Anggaran Mencapai 1,2 T, Relokasi infrastruktur Masih Terhambat

Anggaran Mencapai 1,2 T, Relokasi infrastruktur Masih Terhambat

Ditulis Oleh Minarak LJ System Admin
Jumat, 06 Pebruari 2009
Sidoarjo - Anggaran Penanganan lumpur Sidoarjo melalui dana APBN di tahun 2009 mencapai 1,2 atau meningkat 155 persen dibandingkan APBN 2007 sebesar Rp 450,1 Miliar.(dikutip dari Berita jatim)
Nilai sebesar itu diperuntukkan untuk penanganan teknis dan social diluar peta terdampak 22 Maret 2007, Anggaran penanganan lumpur melalui BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) mencakup pembangunan tanggul permanen, pengaliran lumpur dari Kali Porong, dan juga pembangunan relokasi infrastruktur serta penanganan social yang sudah diatur dalam perpres 48/2008.

“Penanganan social diperuntukkan untuk warga 3 desa (Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring),” terang Humas BPLS, Achmad Zulkarnaen.

Selain 3 desa tersebut, Izul menambahkan belum ada anggaran untuk untuk 9 RT di Desa Siring Barat, Jatirejo Barat, dan Mindi karena diluar peta 48/2008 yang tidak menjadi tanggungan BPLS.

“Kita (BPLS) sudah melakukan pembayaran uang muka 20 persen bagi warga 3 desa sebesar 110 Miliar,” ujar Pria yang sering disapa izul ini.

Sedangkan pada permasalahan lain yakni relokasi infrastruktur, BPLS masih mengalami kendala dalam harga yang ditawarkan warga, untuk sawah sudah disepakati sebesar 120 Ribu/ meter peresegi namun bangunan dan pekarangan warga yang asetnya terkena dampak pembangunan meminta harga yang tinggi, selain itu pembebasan tanah untuk relokasi juga terkendala oleh TKD (Tanah Khas Desa).

Djoko Saptono selaku wakil ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) menyampaikan jika pihaknya masih terus melakukan pendekatan kepada warga terkait Tanah Khas Desa.

“Kalau tanah khas desa harus diganti dengan tanah juga, sehingga warga dan perangkat desa harus merapatkannya terlebih dahulu,” ujar Joko Saptono.

Sampai saat ini pembebasan tanah yang mencakup 12 desa dan 4 Kecamatan baru berjalan 55-60 persen. Sedangkan lahan yang dibutuhkan untuk membangun arteri (Jalan tol, rel kereta api, Raya Porong) sepanjang 11 km dengan lebar 120 meter mencapai 132 Ha.

Sisi Lain Dukun Cilik Jombang, Mengaku Punya Tugas Menutup Semburan Lumpur Lapindo

Sisi Lain Dukun Cilik Jombang, Mengaku Punya Tugas Menutup Semburan Lumpur Lapindo

Kamis, 5 Februari 2009
SURYA, Muhammad Ponari, 10, dukun cilik asal Dusun Kedungsari, Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Jombang, dengan batu ajaibnya diyakini mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Namun ada tugas yang lebih berat, yakni menyumbat semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Jombang | SURYA-Mengenai tugas berat itu, setidaknya diungkapkan oleh Senen, 65, kakek Ponari. Ditemui Surya di lokasi praktik pengobatan Ponari, Senen mengungkapkan tugas utama Ponari dengan batu ajaibnya sebenarnya bukan menyembuhkan orang sakit, tetapi menghentikan semburan lumpur Lapindo.
“Menyembuhkan orang sakit itu hanya tugas sampingan saja,” tutur Senen, Selasa (3/2).

Senen berkisah, informasi tentang tugas utama menghentikan semburan lumpur Lapindo itu diperoleh dari Ponari sendiri beberapa hari setelah menemukan batu ajaib berbentuk kepala belut sebesar kepalan tangan tersebut, sekitar dua pekan lalu.

Ponari, kata Senen, mengaku dalam mimpinya seolah mendapat perintah untuk menghentikan lumpur Lapindo dengan batu ajaibnya itu. Senen bahkan mengatakan bahwa Minggu (1/2) malam lalu Ponari juga kedatangan tamu dari Lapindo yang berjumlah enam orang.

“Mereka minta izin akan membawa Ponari ke Sidoarjo untuk tugas menghentikan semburan lumpur Lapindo,” kata Senen, sembari menambahkan bahwa keenam orang itu memakai baju bertuliskan BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo).

Dalam pertemuan itu, kata Senen, pihak BPLS berjanji, jika diizinkan membawa Ponari ke Sidoarjo dan berhasil menghentikan semburan lumpur panas Lapindo, maka permintaan keluarga Ponari secara materi akan dipenuhi.

“Mereka bilang, kalau kami minta 10 akan diberi 12,” imbuh Senen. Namun Senen mengaku belum bisa melepaskan Ponari, karena batu ajaib itu masih dimanfaatkan untuk kesembuhan orang banyak.
Tapi di luar alasan itu, Senen kepada Surya mengaku ragu-ragu untuk melepas Ponari dibawa ke Sidoarjo, karena pihak Lapindo saat itu tidak menyebut angka rupiah yang pasti.

Bagi Senen, imbalan itu sebagai sesuatu yang wajar, karena jika batu ajaib itu sudah digunakan menutup semburan lumpur Lapindo, otomatis batu tersebut lepas dari tangan Ponari. “Padahal batu itu sangat bermanfaat untuk menyembuhkan banyak orang,” imbuh Senen.

Disinggung mengapa Senen tidak menyebutkan saja jumlah imbalan yang diminta, secara tegas Senen menyatakan hal itu tidak bisa diucapkan karena bisa dinilai tidak baik.

Senen juga berkisah, batu ajaib itu sebenarnya berasal dari ular di kawasan lumpur Lapindo yang terusir dari sana. “Jadi, untuk menutup semburan lumpur, batu itu harus dikembalikan ke sana,” jelasnya.

Menurut Senen, Ponari juga tak akan ke Sidoarjo jika tak disetujui keluarga. Ponari pernah bilang akan berangkat ke Sidoarjo jika disetujui, bahkan jika perlu diantar Bupati Jombang Drs H Suyanto.

Di sela-sela aktivitasnya mengobati ratusan warga, Ponari membenarkan dirinya memang memiliki tugas utama menghentikan semburan lumpur Lapindo. Ditanya kapan penutupan semburan lumpur akan dilakukan, Ponari hanya menjawa hari Kamis. Tapi tidak dijelaskan Kamis tanggal berapa. “Nek wis tak tutup, terus mulih (Begitu sudah tertutup semburannya, saya lalu pulang),” katanya.

Sementara itu, pengobatan terhadap ribuan warga pada Selasa (3/2) lalu berlangsung lancar. Pasien datang dengan membawa tiket, dipersilakan antre di luar area rumah Ponari, yang dibatasi pagar bambu serta dijaga ‘panitia’ dan polisi.

Selanjutnya, setiap 75 orang secara bergiliran diminta masuk halaman rumah dan duduk di kursi yang disediakan, sembari membawa air putih dalam gelas atau tempat lain.
Selanjutnya, Ponari dengan digendong di punggung kerabatnya, berkeliling ke puluhan warga yang membawa gelas berisi air itu. Sembari berkeliling, tanpa melihat ke pasien, tangan kanan Ponari yang memegang batu, dibantu kerabatnya, dicelupkan ke dalam gelas-gelas berisi air putih satu demi satu. Sementara tangan kiri Ponari justru asyik bermain games via ponselnya.

Dalam kesehariannya, Ponari tidak suka difoto, terutama dari jarak dekat. Surya yang mencoba mengambil gambar Ponari dengan kamera dari jarak cukup dekat saat dia melakukan pengobatan, sempat digigit di bagian lengan hingga membekas. “Kapok koen tak cokot! (Rasain kamu saya gigit),” kata Ponari sembari tertawa.

Tutup 4 Hari
Sementara itu, praktik pengobatan Ponari kembali dihentikan sementara. Penghentian sementara akan berlangsung empat hari mulai Kamis (5/2) hingga Minggu (8/2) mendatang. Penutupan sementara itu untuk memberi kesempatan dilakukannya perbaikan jalan yang masih berupa tanah di sekitar rumah Ponari.

Rencananya, jalan-jalan kecil sepanjang sekitar 200 meter dan merupakan akses masuk ke rumah Ponari itu akan diberi lapisan paving stones, sehingga tidak becek jika hujan.
Penghentian sementara praktik Ponari ini adalah untuk kedua kalinya. Sebelumnya, Minggu lalu, juga sempat ditutup karena jalan-jalan tanah sekitar rumah Ponari rusak berat, serta adanya korban jiwa akibat terlalu lama antre berobat.

Setelah jalan diuruk dengan pasir dan kerikil, pengobatan dibuka lagi. Namun karena sering diguyur hujan, dan digunakan sebagai tempat antre pengunjung yang membludak, jalan tersebut rusak lagi, sehingga dipastikan membuat pengunjung kian tak nyaman. “Tampaknya tidak ada alternatif lain kecuali memperbaiki jalan dengan pavingisasi dulu,” kata Mila Nurcahyani, Kades Balongsari.
Biaya pavingisasi, menurut Wanto, salah satu panitia praktik pengobatan Ponari, akan diambil dari dana yang dikumpulkan usaha parkir para pemuda dan warga desa. “Kita tidak minta uang yang masuk ke kotak amal Ponari, melainkan dari penghasilan parkir,” kata Wanto.

Pantuan Surya, kemarin pengunjung lebih banyak dari dua hari sebelumnya. Jika sebelumnya rata-rata pengunjung 5.000-9.000, kemarin diperkirakan mencapai sekitar 15.000 orang. Perkiraan ini karena pada pukul 13.00 WIB, banyak pengunjung tak kebagian tiket masuk. Padahal, panitia desa menyiapkan 10.000 tiket masuk.

Para pengunjung yang tak kebagian tiket banyak yang bertahan hingga pengobatan dinyatakan selesai pukul 16.00 WIB. Bahkan ada yang nekat menginap. Mereka baru berangsur meninggalkan lokasi, ketika panitia berkali-kali mengumumkan pengobatan Ponari untuk sementara diliburkan dalam waktu empat hari hingga hari Minggu mendatang.

Membludaknya pengunjung juga bisa dilihat dari banyaknya sepeda motor dan mobil yang diparkir di jalan-jalan desa. Massa dan kendaraan yang parkir memenuhi radius sekitar satu kilometer dari rumah keluarga Ponari.

Kapolsek Megaluh AKP Sutikno membenarkan ditutupnya kembali praktik Ponari ini. “Ini juga demi kenyamaman pengunjung. Kalau kondisi jalan rusak, becek, pengunjung bisa tersiksa. Lebih-lebih yang datang ke sini adalah orang yang sakit,” jelas Sutikno./Sutono

Pulau Baru di Muara Sungai Porong

Pulau Baru di Muara Sungai Porong

Ditulis Oleh dad
Kamis, 05 Pebruari 2009
Sidoarjo- BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) memanfaatkan pembuangan Lumpur di Sungai Porong untuk dijadikan tumpukan tanah yang menyerupai bentuk pulau di muara sungai. Selanjutnya pulau ini akan ditanami mangrove.
Pulau sudah terbentuk dibibir laut sungai porong yang jaraknya 15-18 km dari pembuangan lumpur dari pusat semburan (big hole) seluas 23 ha dengan tinggi 1,5 meter dari permukaan laut.

“Kita membuat pulau berpetak-petak dari hasil lumpur yang dibuang,” ujar Deputi Operasional BPLS, Sofian Hadi saat meninjau lokasi pulau baru yang terbentuk.

Dalam pembuatan Pulau ini dikerahkan 3-4 kapal keruk yang beroperasi untuk mengalirkan lumpur dari intake pembuangan lumpur, selanjutnya lumpur yang sudah sampai di muara dikeruk oleh 2 unit excaponton kemudian ditimbun menyerupai pulau.

Sofian menambahkan pembuatan pulau ini akan digunakan untuk penanaman mangrove untuk mengurangi abrasi air laut, “nah lumpur bisa dimanfaatkan tidak hanya dibuang saja,” Tambah Sofian.

Selain itu pembuatan pulau ini juga membuktikan jika lumpur sudah mengalir ke muara dan tidak mengendap di Sungai Porong yang dianggap menyebabkan pendangkalan.

“Jadi tidak perlu khawatir, selama debit air di sungai Porong cukup lumpur akan dapat mengalir,” Jelas Sofian.

Pasokan Air Bersih Siring Barat Dihentikan

Pasokan Air Bersih Siring Barat Dihentikan
Ditulis Oleh ttk
Kamis, 05 Pebruari 2009

Sidoarjo, Warga Desa Siring Barat, Kecamatan Porong, sepekan terakhir kesulitan air bersih. Pasalnya pasokan air bersih dihentikan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sodoarjo (BPLS) sekarang dihentikan.

Sebelumnya warga mendapatkan pasokan air bersih untuk 14 tandon berkapasitas 2000 liter. Kawasan ini terdapat 309 kepala keluarga atau sekitar 1.000 orang, sumur warga yang tercemar lumpur dan banyak muncul semburan-semburan kecil (bubble). Sejak pasokan air bersih dihentikan oleh BPLS, sehari-hari warga terpaksa harus beli air bersih.



Sementara itu Kepala Humas BPLS menjelaskan bahwa pihanya terpaksa menghentikan pasokan air bersih Desa Siring barat dikarenakan kawasan ini masuk daerah diluar peta terdampak. Area peta terdampak lumpur sesuai perpres No.14/2007 Siring barat masih termasuk dalam tanggungan negara. Namun Perpres No.14 diubah jadi Perpres no.48/2008 maka hanya tiga desa yang masuk dalam peta terdampak lumpur yaitu desa Pejarakan, Kedungcangkring dan Besuki. Dan ini ada anggarannya dalam APBN.

"Kawasan Siring Barat tidak masuk dalam peta terdampak lumpur sehingga pasokan air bersih dihentikan,” terang Achmad Zulkanaen, Humas BPLS.

Demo Minta Realisasi Ganti Rugi Pembayaran Dipercepat

Demo Minta Realisasi Ganti Rugi Pembayaran Dipercepat

suarasurabaya.net| Sekitar 25 orang korban lumpur panas Lapindo mewakili warga Perumtas I Sidoarjo, Kamis (05/02) ini mendatangi kantor PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Korban lumpur minta realisasi ganti rugi pembayaran dipercepat.

Warga Porong Sidarjo ini mengaku sudah sabar menunggu pembayaran sisa ganti rugi yang dijanjikan oleh PT MLJ. Namun demikian, sampai saat ini realisasi ganti rugi belum dilakukan.

“Warga sudah sabar menunggu. Apakah kami akan terus dijanjikan saja, sedangkan rumah kami sudah tenggelam. Warga juga butuh memenuhi kebutuhan hidup. Terus kalau cuma dijanjikan saja bagaimana nasib kami,”ujar JUWONO satu diantara perwakilan warga Perumtas I pada suarasurabaya.net di depan kantor PT MLJ.

Kamis ini pertemuan kembali dilakukan PT MLJ dengan mengundang perwakilan warga Perumtas I. Tetapi dari hasil pertemuan itu, kembali korban lumpur belum mendapat kepastian kapan realisasi pembayaran ganti rugi dilakukan.

Ditemui usai pertemuan, BAMBANG PRASETYO WIDODO Direktur Operasional PT MLJ mengatakan sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan inventarisasi data warga Perumtas I.

“Kami sampai ini masih melakukan inventarisasi data. Kami berharap warga bersabar. Sebenarnya kami ingin secepatnya merealisasikan sisa pembayaran,”kata BAMBANG saat ditemui sejumlah wartawan.

Sementara itu, ada warga Perumtas I yang menunggu di luar gedung Srijaya dengan pengamanan ketat dari polisi. Mereka berharap hari ini ada keputusan yang menggembirakan. Namun demikian, ternyata korban lumpur masih harus menunggu realisasi dilaksanakan. Sampai berita ini diturunkan warga masih bergerombol di depan perkantoran Gedung Srijaya. (tok/tin)

Dewan Rekomendasi, Pusat Beri Dana Talangan Korban Lapindo

Dewan Rekomendasi, Pusat Beri Dana Talangan Korban Lapindo

suarasurabaya.net| DPRD Jawa Timur merekomendasikan pemerintah pusat memberikan dana talangan dari APBN untuk membayar ganti rugi korban lumpur Lapindo. Rekomendasi itu ditandatangani FATORROSYID Ketua DPRD Jawa Timur, Selasa (03/02), sesuai tuntutan koalisi 5 elemen korban lumpur Lapindo Sidoarjo.

Kata FATOR pada MARTHA reporter Suara Surabaya, rekomendasi itu diberikan karena sampai sekarang Lapindo belum menuntaskan ganti rugi untuk korban lumpur.

Sementara SUMITRO koordinator perwakilan warga Perumtas, satu diantara elemen koalisi korban lumpur mengatakan Pemerintah pusat diminta menalangi ganti rugi korban lumpur karena Lapindo tidak tepat membayar termin seperti yang dijanjikan.

Kesepakatan angsuran Rp 30 juta per bulan tidak bisa direalisasikan Lapindo. Lapindo juga tidak mampu memenuhi semua skema relokasi plus cash and restlement dan cash and carry.

Menurut SUMITRO, Bupati dan DPRD Sidoarjo sudah mendukung tuntutan korban lumpur yang menuntut dana talangan. SUMITRO berharap selain DPRD Jawa Timur, Gubernur juga akan memberi rekomendasi yang sama. (mar/tin)

Saya Tak Mau Lagi Jadi Pejabat

Saya Tak Mau Lagi Jadi Pejabat

Menko Kesra Aburizal Bakrie punya konsep yang sedang getol dia wujudkan untuk mengatasi problem kemiskinan. Dia juga sudah punya sejumlah rencana setelah masa baktinya sebagai menteri berakhir. Apa yang akan dia kerjakan? Masihkah terus di jalur politik? Berikut petikan wawancaranya dengan Jawa Pos di sela bermain tenis dengan Rizal Mallarangeng.

Bagaimana Anda menangani problem kemiskinan di tanah air?

Pada 2006, ketika saya menjabat, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara yang kurang terstruktur. Saya berpendapat, kalau orang miskin diberi bantuan terus, mereka menjadi malas dan menjadi tidak berdaya. Karena itu, kami mesti membagi upaya penanggulangan kemiskinan dalam beberapa step yang disebut kluster.

Saya dasarnya dari pengusaha. Jadi, saya berpendapat bahwa semua orang harus bisa menolong dirinya sendiri, dan (kemudian) baru bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain. Karena itu, kami membagi program pengentasan kemiskinan menjadi tiga kluster.

Apa saja itu?

Kluster pertama, untuk orang-orang yang sedang susah sekali. Mereka diberi bantuan sosial. Di antaranya, bantuan operasional sekolah (BOS), beras miskin (Raskin), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kluster kedua adalah orang-orang yang bisa bekerja. Untuk mereka, diberi bantuan berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Jadi, mereka harus bekerja dengan uang dari pemerintah. Misalnya, apa yang dibutuhkan desa-desa, misalnya jalan desa, listrik, dan pengairan. Agar meningkatkan taraf hidup, mereka harus bekerja, tapi mereka digaji. Tahun 2008, dari PNPM, lapangan kerja disediakan 14 juta.

Kluster ketiga, mereka mesti bekerja dan berusaha. Pemerintah mengeluarkan uang? Ya. Tapi, hanya untuk jaminan. Pemerintah mengeluarkan uang jaminan kepada Askrindo dan Sarana Pengembangan Usaha (SPU) itu Rp 1,4 triliun pada 2008. Dengan uang itu, perusahaan tersebut menjamin kepada bank 10 kali lipat, yakni Rp 14 triliun. Jadi, mereka bisa mulai bekerja dengan jaminan tersebut.

Apa kendala yang selama ini mengganjal kinerja pengentasan kemiskinan?

(tersenyum) Kendalanya yang paling awal adalah pemerintah daerah (pemda). Ada yang tidak mampu dan ada yang tidak mau. Pertama, yang tidak mampu hanya bisa menyediakan dana padanan sekitar 20 persen. Karena waktu itu mereka belum yakin, maka akan dijanjikan pada 2009. Ada yang tidak mau, alasannya sangat politis. Mereka bilang ini terlalu memperkuat posisi SBY-JK. Ada sejumlah pemda yang berpikir, kami bekerja, lalu kami dapat apa? Nah, ini juga pola berpikir yang salah dan harus dihilangkan. Cara berpikir harus untuk rakyat.

Bagaimana dengan program Anda pada tahun terakhir menjabat ini? Apakah ada misi atau pencapaian tertentu yang ingin Anda torehkan?

Ke depan, saya menargetkan untuk mengurangi kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan di desa paling bagus sejak 1994, tapi pada perkotaan tidak paling bagus. Masih ada (data) tahun 2003 yang lebih bagus. Karena itu, kami fokus pada kemiskinan kota, pesisir, dan desa tertinggal. Karena itu, bagi orang-orang miskin di perkotaan ini, saya rancang program PNPM dengan konsep infrastruktur perkotaan dan mereka dipekerjakan. Pada 2015 nanti, semua PNPM Mandiri di pedesaan harus sudah ditangani pemda dengan target pengembangan kluster ketiga.

Bagaimana dengan karir politik Anda? Apakah ada target khusus menjelang pemilu?

Saya memang sudah berencana menghentikan rutinitas sebagai pejabat. Saya ingin stop bekerja di birokrasi. Lebih baik saya menimang cucu. Saya pastikan akan menolak tawaran apa saja yang datang dari kabinet mana pun. Nggak ada rencana lagi. Saya ingin pensiun.

Nama Anda termasuk dalam tujuh nama capres Partai Golkar hasil aspirasi DPD-DPD pada Oktober lalu. Komentar Anda?

Kalau karir politik tetap eksis. Saya pastikan akan tetap berada di partai yang membesarkan saya. Untuk capres, saya sudah bilang saya tidak mau berada di pemerintahan. Orang lain sajalah, udah bagus kalau SBY-JK diteruskan untuk 2009 (tertawa).

Anda sempat masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Komentar Anda?

Mereka nggak tahu apa-apa, tapi ngurusin kantong orang. Jadi, kelemahan bangsa-bangsa di dunia selalu memikir uang di kantong orang itu berapa. Kalau kantong orang seratus, kantong dia satu, iri. Kalau join usaha yang modal besar dapat untung besar, yang modal sedikit marah. Jadi, itu sudah biasa bagi saya. Kalau ada usaha, kok dia lebih besar, terus marah. Kantong masing-masing itu beda karena ada rezeki masing-msaing. Tuhan kasih rezeki masing-masing. Jadi, kita tidak usah iri, bahkan saya tidak ada masalah.

Apa pesan Anda kepada para pengusaha Indonesia?

Kalau saya simple saja, jangan pernah menyerah karena jatuh bangun itu biasa. Kalau sedang susah, jangan mengurung diri. Karena kalau terbiasa di tempat gelap, sahabat yang paling setia saja, yakni bayangan, akan lari. Nah, apalagi kawan. Jadi, pengusaha Indonesia saya harap bisa selalu menjadi lampu. Kalau lampunya terang, laron dating; kalau gelap, laronnya lari. Bisnis itu networking, dan jangan saling iri. Harus saling mendukung semua demi masa depan bangsa.

Ketiga, coba berpikir bahwa uang perusahaan bukan uang saya meskipun perusahaan itu milik saya. Nggak ada begitu, perusahaan itu milik karyawan, milik Negara, yakni pajak. Saya sarankan bagi orang yang mulai bekerja, kalau misalnya mengambil keuntungan, digunakan 10 sampai 20 persen saja, sisanya di-invest lagi pada bisnis itu. Jangan baru untung Rp 10 miliar terus beli Jaguar Rp 1-2 miliar. Beli rumah di Pondok Indah Rp 3 miliar nah kalau ternyata tahun depan bisnisnya macet, kan repot itu.(zulham mubarak/kum)