| Friday, 30 May 2008 | |
| SIDOARJO - SURYA-Peringatan dua tahun semburan lumpur Lapindo, diperingati ribuan warga dengan istighotsah di tanggul Desa Siring dekat Tugu Kuning, Kamis (29/5). Dengan mengenakan kaos warna merah putih, warga sengaja berjalan kaki menuju tempat acara. Ada yang lewat jalur Ketapang Keres, sebagian lagi lewat Siring. Sejumlah tokoh masyarakat tampak ikut dalam acara ritual tersebut, seperti KH Ali Mashuri (Gus Ali) dari Tulangan, Rofik Siroj dari Kedungcangkring, Jabon, KH Tolchah dari Tanggulangin serta Abdul Shomad Buchori dari MUI Jatim. Juga tampak cawagub Ridwan Hisjam, yang memang khusus diundang panitia. “Kami berdoa agar semburan lumpur segera berhenti, selain itu kami juga minta agar pembayaran 80 persen secepatnya dipenuhi Lapindo,” kata Ny Rina, warga Siring yang ikut istigotsah. Usai acara, ulama meminta warga langsung pulang karena sebelumnya muncul isu, warga akan berunjuk rasa di Porong. Sementara itu, dalam waktu bersamaan warga korban lumpur yang tergabung dalam Pagar Rekontrak (Paguyupan Warga Renokenongo Menolak Kontrak) juga melakukan istighotsah di makam Desa Sengon Renokenongo. Kompleks makam tersebut sudah masuk peta area terdampak, sehingga tinggal menunggu waktu untuk ditenggelamkan lumpur panas. H Sunarto, perwakilan dari pagar Rekontrak mengatakan sudah ada titik temu dengan Lapindo terkait kesepakatan jual beli. “Kami sudah sepakat untuk yang skema 20 - 80 persen, namun untuk uang jadup masih perlu dibicarakan lagi,” paparnya. Untuk mengamankan jalannya istigotsah, polisi mengerahkan 1.150 personel yang bertugas di 15 titik pengamanan. “Kami berterima kasih kepada warga yang komitmen istighotsah, tanpa melanggar hak-hak orang lain,” kata Kapolres Sidoarjo AKBP Maruli CC Simanjutak. Di tempat berbeda, di bekas kantor BTPN, berlangsung pembayaran 80 persen hari kedua yang dilakukan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) kepada 15 warga korban lumpur asal Desa Siring. Pembayaran 80 persen ini, direncanakan setiap hari sesuai dengan masing-masing tanggal jatuh tempo berkas warga. iit |
30 Mei 2008
Peringati Lumpur Dengan Istighotsah
Peringati Lumpur Dengan Istighotsah
PT. MLJ Kurang Persiapan
PT. MLJ Kurang Persiapan
| Thursday, 29 May 2008 | |
| SIDOARJO - SURYA-Pembayaran perdana 80 persen, yang dilakukan PT MLJ di bekas kantor BTPN Jalan Sultan Agung, Sidoarjo, Rabu (28/5), dinilai anggota DPR RI Ario Wijanarko, kurang persiapan. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan ke warga tidak optimal. “Masih ada warga yang harus bolak-balik karena kurang administrasi, harusnya sosialisasi sudah dilakukan hingga warga tinggal tanda tangan saja,” ujarnya yang sengaja mengawasi proses pembayaran tersebut. Dikatakan Ario, dalam sehari kemarin, hanya 25 berkas saja yang diselesaikan. Seharusnya, kata Ario, berkas yang digarap lebih banyak sehingga lebih baik. “Jumlah yang direalisasi di luar estimasi, sedikit sekali dari korban lumpur yang menunggu pembayaran 80 persen,” tambahnya. Selain mengawasi, putra mantan Walikota Surabya (Alm) Sunarto Sumoprawiro ini ikut mendampingi korban. “Kalau ibu atau bapak ada yang tidak mengerti, silakan tanya sejelas-jelasnya. Jangan asal tanda tangan saja” pesan Ario kepada warga. Katjung Bin Ajis 73, yang datang bersama istrinya Rahayu 61, mengaku kecewa lantaran dari empat berkas ternyata hanya satu berkas saja yang terealisasikan. “Dulu empat berkas ini dibayar bersamaan, sekarang kok hanya satu berkas saja yang akan dibayar,” katanya. Berkas yang siap bayar milik Katjung itu, lahan sawah yang bersertifikat nilainya sekitar Rp 68 juta. Sedang tiga berkas lainnya, adalah lahan yang di atasnya berdiri bangunan. Vice Presiden MLJ Andi Darusalam Tabusalla, menjelaskan, pembayaran dari korban lumpur ini sudah ada waktunya masing masing. Sehingga pihaknya tidak dapat menarget, setiap hari harus dibayar sekian berkas. Terkait korban lumpur yang non sertifikat, dan sudah jatuh tempo untuk dibayar 80 persen, pihak MLJ sudah menyiapkan solusi dengan resettlement. “Tapi jika ada yang masih menolak resettlement, MLJ akan terus melakukan sosialisasi karena sampai sekarang upaya ini merupakan jalan keluar terbaik bagi warga korban lumpur yang non sertifikat,” ujarnya. iit |
28 Mei 2008
Minyak Tanah dalam Sumur
| Minyak Tanah dalam Sumur |
| Wednesday, 28 May 2008 | |
| Sidoarjo - Air sumur Sya'roni, perangkat Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati, sejak empat hari lalu mengandung minyak tanah. Ditemui di rumahnya, RT 6/RW 2, Sya'roni menjelaskan sebenarnya fenomena itu sudah muncul sejak sebulan lalu. “Tanda awalnya sebulan lalu, tapi sejak empat hari lalu sudah semakin banyak,” katanya, Selasa (27/5). Bahkan, saking banyaknya mitan membuat permukaan air itu berubah menjadi keputih-putihan disertai bau menyengat. “Warnanya putih susu dan keruh. Anehnya, minyak tanah yang bercampur dengan air sumur ini hanya terjadi di sini, sumur rumah warga lainnya tidak seperti ini,” katanya heran. Untuk membuktikan kalau sumurnya mengandung mitan, Sya'roni mengambil seember air sumur tersebut. Setelah didiamkan beberapa menit, air dan mitan secara alami terpisah. Minyak yang berwarna kuning, tampak mengumpul di atas air. “Karena berat jenisnya lebih ringan, jadi minyaknya di atas. Saya juga sudah mengetes apakah itu memang minyak, dimana potongan kayu dicelupkan di cairan itu dan ternyata bisa menyala,” ujarnya. sda |
Tuntutan Pagar Rekontrak Kandas
Tuntutan Pagar Rekontrak Kandas
| Wednesday, 28 May 2008 | |
| SIDOARJO - SURYA-Tuntutan warga korban lumpur yang masih bertahan di penampungan Pasar Baru Porong (PBP), yang tergabung dalam Pagar Rekontrak dipastikan kandas. Sebab PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) menyatakan, untuk membayar ganti rugi dengan skema jual beli tetap mengacu pada Perpres 14 Tahun 2007. Tuntutan Pagar Rekontrak yang ditolak, adalah pembayaran jaminan hidup (jadup) dibayar di muka. Sebab selama ini, korban lumpur mendapat jadup sebesar Rp 300.000/bulan/jiwa selama enam bulan. Pembayaran jadup, biasanya dilakukan di setiap akhir bulan. Hal ini ditegaskan Vice Relations Lapindo Yuniwati Teryana, usai bertemu dengan perwakilan BPLS dan Wabup Saiful Ilah guna membahas kesiapan pembayaran 80 persen, di Gedung Delta Witjaksana, Selasa (27/5). Namun, kata Yuniwati, pembayaran aset yang terkena lumpur dengan skema 20-80 tetap disepakati kedua belah pihak. “Sesuai dengan Perpres 14, semua warga korban lumpur akan mendapat ganti rugi,” kata Yuniwati. Rencananya, pembayaran 80 persen akan dimulai Rabu (28/5) di kantor eks BTPN Jalan Sultan Agung. Sebanyak 205 berkas milik korban lumpur rencananya akan dibayar MLJ Priyo Budi Santoso, ketua TP2LS mengatakan, sengaja datang bersama tim untuk mengecek persiapan pembayaran 80 persen. “Intinya kami tetap berpegang Perpres 14 Tahun 2007, yang masuk peta terdampak tanggungjawabnya Lapindo. sdangkan yang di luar peta terdampak, menjadi tanggungjawab pemerintah,” kata Priyo Budi Santoso. Ario Wijanarko, anggota TP2LS menambahkan, memintta agar MLJ juga memberikan percepatan pembayaran 20 persen. “Sisa 20 persen yang masih ada tolong diselesaikan dulu, selain yang 80 persen,” katanya. Terkait resettlement bagi korban lumpur non sertifikat, Ario meminta MLJ terus melakukan sosialisasi “Bukan berarti kami membela Lapindo, tapi semuanya untuk percepatan penyelesaian masalah lumpur ini,” tegas Ario. iit |
24 Mei 2008
Warga Pendemo Tambah Banyak, Dirikan Tenda di Jalan
Raya Porong Ditutup
Warga Pendemo Tambah Banyak, Dirikan Tenda di Jalan
suarasurabaya.net| Awalnya hanya sekitar 50-an warga Siring Barat, Porong yang demo, tapi menjelang pukul 10.30 semakin banyak sudah mencapai 200-an.
"Mereka masih duduk-duduk di tengah jalan, bahkan ada yang mendirikan tenda di jalan Raya Porong," kata AKP ANDI YUDIANTO Kasatlantas Polres Sidoarjo waktu dihubungi suarasurabaya.net, Sabtu (24/05).
Meski jalan Raya Porong ditutup, kendaraan roda 2 masih bisa lewat. Namun harus hati-hati, karena warga pendemo membuang air semburan di Siring yang berbau minyak di jalan Raya Porong. Sehingga Raya Porong sepanjang kurang lebih 100 meter tergenang air tersebut dan licin.
"Warga tidak mau air semburan dibuang ke selokan yang bisa mengalir ke permukiman warga. Mereka khawatir kalau ada yang merokok bisa terbakar seperti kejadian yang menimpa keryawan PT Adi Karya. Karena itu air semburan berbau minyak itu akhirnya dibuang ke jalan Raya Porong," papar ANDI.
Ditanya mengenai jalur kereta api (KA) di Porong, ANDI mengatakan, pantauan sementara ini jalur KA masih terbuka. Warga pendemo hanya menduduki Raya Porong. Kereta Api masih bisa lewat, tapi ia tidak bisa menjamin jalur KA nanti masih akan terus terbuka atau juga akan ditutup pendemo.
ANDI YUDIANTO mengaku saat ini ia kebingungan mencari koordinator lapangan (Korlap). "Saat saya cari tahu siapa korlapnya tidak ada yang mengaku semua. Tapi saya akan koordinasi dengan ketua RT atau kepala desa untuk negosiasi dan mencari jalan keluarnya, supaya Raya Porong bisa terbuka kembali," ujarnya.(ipg)
Warga Pendemo Tambah Banyak, Dirikan Tenda di Jalan
suarasurabaya.net| Awalnya hanya sekitar 50-an warga Siring Barat, Porong yang demo, tapi menjelang pukul 10.30 semakin banyak sudah mencapai 200-an.
"Mereka masih duduk-duduk di tengah jalan, bahkan ada yang mendirikan tenda di jalan Raya Porong," kata AKP ANDI YUDIANTO Kasatlantas Polres Sidoarjo waktu dihubungi suarasurabaya.net, Sabtu (24/05).
Meski jalan Raya Porong ditutup, kendaraan roda 2 masih bisa lewat. Namun harus hati-hati, karena warga pendemo membuang air semburan di Siring yang berbau minyak di jalan Raya Porong. Sehingga Raya Porong sepanjang kurang lebih 100 meter tergenang air tersebut dan licin.
"Warga tidak mau air semburan dibuang ke selokan yang bisa mengalir ke permukiman warga. Mereka khawatir kalau ada yang merokok bisa terbakar seperti kejadian yang menimpa keryawan PT Adi Karya. Karena itu air semburan berbau minyak itu akhirnya dibuang ke jalan Raya Porong," papar ANDI.
Ditanya mengenai jalur kereta api (KA) di Porong, ANDI mengatakan, pantauan sementara ini jalur KA masih terbuka. Warga pendemo hanya menduduki Raya Porong. Kereta Api masih bisa lewat, tapi ia tidak bisa menjamin jalur KA nanti masih akan terus terbuka atau juga akan ditutup pendemo.
ANDI YUDIANTO mengaku saat ini ia kebingungan mencari koordinator lapangan (Korlap). "Saat saya cari tahu siapa korlapnya tidak ada yang mengaku semua. Tapi saya akan koordinasi dengan ketua RT atau kepala desa untuk negosiasi dan mencari jalan keluarnya, supaya Raya Porong bisa terbuka kembali," ujarnya.(ipg)
Warga Marah, Raya Porong Dua Arah Ditutup
kelana kota
24 Mei 2008, 10:22:21, Laporan Iping Supingah
Pasca Tiga Orang Terbakar Semburan
Warga Marah, Raya Porong Dua Arah Ditutup
suarasurabaya.net| Warga jalan Flamboyan Siring Barat, Porong, Sidoarjo melakuan aksi demo menutup jalan Raya Porong. Mereka marah.
Kata AKP ANDI YUDIANTO yang dihubungi suarasurabaya.net, Sabtu (24/05), aksi demo yang dilakukan secara spontanitas oleh puluhan warga ini setelah ada kejadian tiga orang karyawan PT Adi Karya yang terbakar di semburan di Siring Barat tersebut.
"Bagi pengguna jalan dari Surabaya maupun Malang sebaiknya hindari dulu jalan Raya Porong, karena dua arah ditutup. Cari jalan alternatif lain saja daripada kejebak macet," saran ANDI.
Dikatakan ANDI, warga Siring Barat sementara ini hanya duduk-duduk di jalan. Mereka menuntut pihak BPLS maupun Fergaco dengan tegas memberikan pernyataan kawasan yang ada semburannya di Siring Barat itu aman atau tidak. Karena mereka khawatir ada korban lagi dan khawatir rumah mereka juga ikut terbakar. Mereka juga minta semburan tersebut segera ditangani.
Sementara Ir. MOH. SOFYAN HADI Deputy Operasi BPLS yang dikonfirmasi Suara Surabaya menjelaskan, sebenarnya pagi ini pipa akan dipasang di semburan itu, karena nunggu cor-coran betonnya kering dulu. Namun sudah ada kejadian yang membawa korban tiga orang luka bakar terkena semburan itu. Selanjutnya akan melihat situasi di lapangan untuk penanganan semburan tersebut.(ipg)
24 Mei 2008, 10:22:21, Laporan Iping Supingah
Pasca Tiga Orang Terbakar Semburan
Warga Marah, Raya Porong Dua Arah Ditutup
suarasurabaya.net| Warga jalan Flamboyan Siring Barat, Porong, Sidoarjo melakuan aksi demo menutup jalan Raya Porong. Mereka marah.
Kata AKP ANDI YUDIANTO yang dihubungi suarasurabaya.net, Sabtu (24/05), aksi demo yang dilakukan secara spontanitas oleh puluhan warga ini setelah ada kejadian tiga orang karyawan PT Adi Karya yang terbakar di semburan di Siring Barat tersebut.
"Bagi pengguna jalan dari Surabaya maupun Malang sebaiknya hindari dulu jalan Raya Porong, karena dua arah ditutup. Cari jalan alternatif lain saja daripada kejebak macet," saran ANDI.
Dikatakan ANDI, warga Siring Barat sementara ini hanya duduk-duduk di jalan. Mereka menuntut pihak BPLS maupun Fergaco dengan tegas memberikan pernyataan kawasan yang ada semburannya di Siring Barat itu aman atau tidak. Karena mereka khawatir ada korban lagi dan khawatir rumah mereka juga ikut terbakar. Mereka juga minta semburan tersebut segera ditangani.
Sementara Ir. MOH. SOFYAN HADI Deputy Operasi BPLS yang dikonfirmasi Suara Surabaya menjelaskan, sebenarnya pagi ini pipa akan dipasang di semburan itu, karena nunggu cor-coran betonnya kering dulu. Namun sudah ada kejadian yang membawa korban tiga orang luka bakar terkena semburan itu. Selanjutnya akan melihat situasi di lapangan untuk penanganan semburan tersebut.(ipg)
23 Mei 2008
Korban Lumpur Tiga Desa Tunggu Keppres
Korban Lumpur Tiga Desa Tunggu Keppres
Ditulis Oleh rizky satria
Kamis, 22 Mei 2008
Sidoarjo – Korban lumpur dari tiga desa, yaitu Desa Besuki, Penjarakan dan Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo harus menunggu turunnya Keputusan Presiden untuk masalah gantiu rugi lahan meraka yang terkena dampak lumpur.
Rabu (21/5), Mereka mendatangi Pendapa Delta Wibawa untuk mempertanyakan realisasi ganti rugi sawah gagal panen dan lahan warga yang terendam lumpur.
Dalam pertemuan tersebut, Win Hendrarso, Bupati Sidoarjo yang didampingi oleh Sekretaris Badan Pelaksanaan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Adi Sarwoko, mengatakan bahwa pengeluaran anggaran untuk ganti rugi itu harus memiliki payung hukum dan tidak bisa hanya berdasarkan omongan presiden belaka.
Adi Sarwoko mnenyatakan bahwa Keppres sedang di buat untuk realisasi ganti rugi tersebut. Keppres memuat tiga poin, yaitu mengenai harga tanah, cara pembayaran, dan disebutnya tiga desa tersebut sebagai wilayah terdampak. “Kalau keppres nya sudah jadi, uang siap dicairkan.” Adi Sarwoko.
Sebelumnya, tepatnya pada hari Minggu (18/5), warga telah melakukan aksi blokade bekas jalan tol dengan tuntutan agar ganti rugi segera di bayar.
Ditulis Oleh rizky satria
Kamis, 22 Mei 2008
Sidoarjo – Korban lumpur dari tiga desa, yaitu Desa Besuki, Penjarakan dan Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo harus menunggu turunnya Keputusan Presiden untuk masalah gantiu rugi lahan meraka yang terkena dampak lumpur.
Rabu (21/5), Mereka mendatangi Pendapa Delta Wibawa untuk mempertanyakan realisasi ganti rugi sawah gagal panen dan lahan warga yang terendam lumpur.
Dalam pertemuan tersebut, Win Hendrarso, Bupati Sidoarjo yang didampingi oleh Sekretaris Badan Pelaksanaan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Adi Sarwoko, mengatakan bahwa pengeluaran anggaran untuk ganti rugi itu harus memiliki payung hukum dan tidak bisa hanya berdasarkan omongan presiden belaka.
Adi Sarwoko mnenyatakan bahwa Keppres sedang di buat untuk realisasi ganti rugi tersebut. Keppres memuat tiga poin, yaitu mengenai harga tanah, cara pembayaran, dan disebutnya tiga desa tersebut sebagai wilayah terdampak. “Kalau keppres nya sudah jadi, uang siap dicairkan.” Adi Sarwoko.
Sebelumnya, tepatnya pada hari Minggu (18/5), warga telah melakukan aksi blokade bekas jalan tol dengan tuntutan agar ganti rugi segera di bayar.
22 Mei 2008
34 Warga Non Sertifikat Inginkan Resetllement
34 Warga Non Sertifikat Inginkan Resetllement
Ditulis Oleh dad
Jumat, 16 Mei 2008
Surabaya- Setelah 1019 warga terdampak lumpur yang memiliki bukti kepemilikan sertifikat menerima resetllement, kini giliran 34 warga non sertifikat melakukan pemesanan rumah dan tanah di KNV (Kahuripan Nirwana Village).(16/05/2008)
34 warga yang inginkan adalah warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan aset non sertifikat seperti letter C, pethok D.
Menurut Bambang Prasetyo Widodo, Direktur operasional MLJ mengatakan upaya resetllement merupakan solusi bagi warga terdampak lumpur yang bukti kepemilikannya non sertifikat dalam upaya percepatan pembayaran 80 persen.
“Kita akan selalu bersama warga untuk menyelesaikan segala permasalahan sosial yang sudah diatur dalam perpres 14/2007,” terang Bambang.
PIJB yang dilakukan di Ballroom B, Hotel Shangri-La ini adalah memberikan penawaran pemilihan tipe rumah di Kahuripan Nirwana Village. MLJ juga memberikan kembalian bagi warga yang masih memiliki sisa aset dari pembelian rumah dan tanah.
“Jika dalam bentuk tanah maka sisanya akan diberikan tanah, jika bangunan maka diberikan dalam bentuk uang,” terang Wiwid sapaan Bambang Prasetyo Widodo.
Sedangkan menurut Satiyani, warga Desa Renokenongo, pemilihan rumah di KNV membuat dirinya merasa percepatan pembayaran 80 persen terealisasi.
Satiyani memiliki aset berupa tanah sebesar 455 m2 dan bangunan seluas 133 m2, sedangkan dia memilih tanah seluas 120 m2 sebanyak 2 bidang dan ditambah dengan bangunan seluas 54 m2.
“Saya hanya ingin mendapatkan percepatan pembayaran 80 persen,kini saya puas” terang Satiyani.
Selain melakukan penawaran pemiliha rumah, MLJ juga melakukan pengembalian uang sisa bagi warga yang sudah melakukan PPJB pembelian rumah di KNV.
Pengembalian uang sisa diberikan kepada 13 warga dengan total uang sebesar Rp. 277.100.00.
“Kita juga akan mengembalikan uang sisa kepada 1019 warga yang masih ada susuknya dari pembelian rumah di KNV,” terang Wiwid.
Ditulis Oleh dad
Jumat, 16 Mei 2008
Surabaya- Setelah 1019 warga terdampak lumpur yang memiliki bukti kepemilikan sertifikat menerima resetllement, kini giliran 34 warga non sertifikat melakukan pemesanan rumah dan tanah di KNV (Kahuripan Nirwana Village).(16/05/2008)
34 warga yang inginkan adalah warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan aset non sertifikat seperti letter C, pethok D.
Menurut Bambang Prasetyo Widodo, Direktur operasional MLJ mengatakan upaya resetllement merupakan solusi bagi warga terdampak lumpur yang bukti kepemilikannya non sertifikat dalam upaya percepatan pembayaran 80 persen.
“Kita akan selalu bersama warga untuk menyelesaikan segala permasalahan sosial yang sudah diatur dalam perpres 14/2007,” terang Bambang.
PIJB yang dilakukan di Ballroom B, Hotel Shangri-La ini adalah memberikan penawaran pemilihan tipe rumah di Kahuripan Nirwana Village. MLJ juga memberikan kembalian bagi warga yang masih memiliki sisa aset dari pembelian rumah dan tanah.
“Jika dalam bentuk tanah maka sisanya akan diberikan tanah, jika bangunan maka diberikan dalam bentuk uang,” terang Wiwid sapaan Bambang Prasetyo Widodo.
Sedangkan menurut Satiyani, warga Desa Renokenongo, pemilihan rumah di KNV membuat dirinya merasa percepatan pembayaran 80 persen terealisasi.
Satiyani memiliki aset berupa tanah sebesar 455 m2 dan bangunan seluas 133 m2, sedangkan dia memilih tanah seluas 120 m2 sebanyak 2 bidang dan ditambah dengan bangunan seluas 54 m2.
“Saya hanya ingin mendapatkan percepatan pembayaran 80 persen,kini saya puas” terang Satiyani.
Selain melakukan penawaran pemiliha rumah, MLJ juga melakukan pengembalian uang sisa bagi warga yang sudah melakukan PPJB pembelian rumah di KNV.
Pengembalian uang sisa diberikan kepada 13 warga dengan total uang sebesar Rp. 277.100.00.
“Kita juga akan mengembalikan uang sisa kepada 1019 warga yang masih ada susuknya dari pembelian rumah di KNV,” terang Wiwid.
19 Mei 2008
Aksi Mogok Warga PerumTAS Dihentikan
Dijanjikan Bertemu Pihak Lapindo
Aksi Mogok Warga PerumTAS Dihentikan
suarasurabaya.net| Dijanjikan bertemu Lapindo pada hari Senin (19/05), aksi mogok 45 warga PerumTAS dihentikan.
Sesudah seharian penuh dari pagi kemarin, akhirnya aksi mogok makan 45 warga PerumTAS Sidoarjo dihentikan Jumat (16/05) kemarin malam. Ini karena warga dijanjikan bertemu pihak Lapindo yang akan mempercepat verifikasi berkas tanah dan rumah 45 warga itu.
Menurut SUMITRO koordinator warga PerumTAS Sidoarjo, Lapindo juga berjanji akan segera mengurus ganti rugi dari 45 warga yang belum dibayar sampai sekarang.
Dilaporkan RANGGA reporter Suara Surabaya, Sabtu (17/05), aksi mogok makan itu dilakukan warga di depan Kantor Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) kemarin. Mereka protes dan menuntut Lapindo segara membayar ganti rugi rumah mereka yang tenggelam akibat luapan Lumpur. Di PerumTAS sendiri ada 6.000 unit rumah yang tenggelam.
Kata SUMITRO, Lapindo menolak bayar karena warga dianggap telat menyerahkan berkas rumah dan tanah. Padahal sesuai Perpres 14 tahun 2007, soal ganti rugi lumpur Lapindo tidak ada batas waktu penyerahan berkas.
Meski mengaku tidak terlalu percaya dengan janji Lapindo, tapi 45 warga PerumTAS mencoba melihat sejauh mana komitmen Lapindo mau memenuhi hak mereka.
Kalau verifikasi berkas tidak dilakukan Senin mendatang, menurut SUMITRO warga mengancam akan menginap di Kantor PT Minarak Lapindo Jaya di Gedung Srijaya Surabaya.(ipg
Aksi Mogok Warga PerumTAS Dihentikan
suarasurabaya.net| Dijanjikan bertemu Lapindo pada hari Senin (19/05), aksi mogok 45 warga PerumTAS dihentikan.
Sesudah seharian penuh dari pagi kemarin, akhirnya aksi mogok makan 45 warga PerumTAS Sidoarjo dihentikan Jumat (16/05) kemarin malam. Ini karena warga dijanjikan bertemu pihak Lapindo yang akan mempercepat verifikasi berkas tanah dan rumah 45 warga itu.
Menurut SUMITRO koordinator warga PerumTAS Sidoarjo, Lapindo juga berjanji akan segera mengurus ganti rugi dari 45 warga yang belum dibayar sampai sekarang.
Dilaporkan RANGGA reporter Suara Surabaya, Sabtu (17/05), aksi mogok makan itu dilakukan warga di depan Kantor Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) kemarin. Mereka protes dan menuntut Lapindo segara membayar ganti rugi rumah mereka yang tenggelam akibat luapan Lumpur. Di PerumTAS sendiri ada 6.000 unit rumah yang tenggelam.
Kata SUMITRO, Lapindo menolak bayar karena warga dianggap telat menyerahkan berkas rumah dan tanah. Padahal sesuai Perpres 14 tahun 2007, soal ganti rugi lumpur Lapindo tidak ada batas waktu penyerahan berkas.
Meski mengaku tidak terlalu percaya dengan janji Lapindo, tapi 45 warga PerumTAS mencoba melihat sejauh mana komitmen Lapindo mau memenuhi hak mereka.
Kalau verifikasi berkas tidak dilakukan Senin mendatang, menurut SUMITRO warga mengancam akan menginap di Kantor PT Minarak Lapindo Jaya di Gedung Srijaya Surabaya.(ipg
Pengungsi Besuki Blokade Jalan
Pengungsi Besuki Blokade Jalan
Monday, 19 May 2008
Sidoarjo - Surya-Ratusan korban lumpur Lapindo dari Desa Besuki, Kecamatan Jabon, kembali memblokade bekas jalan tol Porong-Gempol di KM 41, Minggu (18/5) pagi. Mereka menuntut, agar pemerintah segera memberi kepastian waktu pembayaran ganti rugi tanah dan rumah mereka, seperti yang pernah dijanjikan Presiden SBY beberapa waktu lalu.
Aksi blokade dimulai pukul 08.00 WIB dengan mendirikan tenda, di tengah jalan. Selain itu, sejumlah warga juga menghentikan empat truk pengakut sirtu yang sedianya untuk penanggulan lumpur. Warga memaksa sopir, agar menurunkan muatannya di tengah jalan.
Selain itu, warga juga memasang sejumlah poster yang diantaranya bertuliskan 'Kapan, segera bayar ganti rugi', atau 'Utk Presiden, Warga Besuki ingin hidup normal.'
Ali Mursyid, koordinator pengungsi mengaku, warga sudah bosan menunggu terlalu lama di pengungsian tanpa ada kepastian. “Kami sudah lebih dari tiga bulan di pengungsian, tapi sampai sekarang belum ada kepastian soal ganti rugi,” tukasnya, Minggu (18/5).
Staf Humas Badan Penangggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Akhmad Kusairi mengatakan, blokade warga sangat mengganggu aktivitas penanggulan. Pasalnya, bekas jalan tol tersebut merupakan salah satu akses utama truk pengangkut sirtu menuju tanggul. “Ini membuat pengerjaan tanggul terhambat,” katanya.
Mengenai tuntutan warga, Akhmad mengatakan pihaknya sudah berupaya maksimal untuk mendesak pihak pengambil keputusan di pusat. Namun, sampai sekarang proses tersebut masih menunggu keputusan DPR RI untuk mengesahkan keputusan penggunaan anggaran. “Saat ini DPR sedang dalam masa reses,” tandasnya. sda
Monday, 19 May 2008
Sidoarjo - Surya-Ratusan korban lumpur Lapindo dari Desa Besuki, Kecamatan Jabon, kembali memblokade bekas jalan tol Porong-Gempol di KM 41, Minggu (18/5) pagi. Mereka menuntut, agar pemerintah segera memberi kepastian waktu pembayaran ganti rugi tanah dan rumah mereka, seperti yang pernah dijanjikan Presiden SBY beberapa waktu lalu.
Aksi blokade dimulai pukul 08.00 WIB dengan mendirikan tenda, di tengah jalan. Selain itu, sejumlah warga juga menghentikan empat truk pengakut sirtu yang sedianya untuk penanggulan lumpur. Warga memaksa sopir, agar menurunkan muatannya di tengah jalan.
Selain itu, warga juga memasang sejumlah poster yang diantaranya bertuliskan 'Kapan, segera bayar ganti rugi', atau 'Utk Presiden, Warga Besuki ingin hidup normal.'
Ali Mursyid, koordinator pengungsi mengaku, warga sudah bosan menunggu terlalu lama di pengungsian tanpa ada kepastian. “Kami sudah lebih dari tiga bulan di pengungsian, tapi sampai sekarang belum ada kepastian soal ganti rugi,” tukasnya, Minggu (18/5).
Staf Humas Badan Penangggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Akhmad Kusairi mengatakan, blokade warga sangat mengganggu aktivitas penanggulan. Pasalnya, bekas jalan tol tersebut merupakan salah satu akses utama truk pengangkut sirtu menuju tanggul. “Ini membuat pengerjaan tanggul terhambat,” katanya.
Mengenai tuntutan warga, Akhmad mengatakan pihaknya sudah berupaya maksimal untuk mendesak pihak pengambil keputusan di pusat. Namun, sampai sekarang proses tersebut masih menunggu keputusan DPR RI untuk mengesahkan keputusan penggunaan anggaran. “Saat ini DPR sedang dalam masa reses,” tandasnya. sda
8 hari 5 Semburan Pusat Semburan Anjlok 2 m/hari
8 hari 5 Semburan Pusat Semburan Anjlok 2 m/hari
Friday, 16 May 2008
Sidoarjo - Surya-Hanya dalam rentang waktu delapan hari berturut-turut, di Desa Siring muncul lima buah semburan liar dengan ketinggian rata-rata 15-20 meter. Semburan terakhir, yang tercatat sebagai semburan ke 89, muncul di rumah kosong milik H Hari, Kamis (15/5).
Seperti semburan sebelumnya, semburan yang muncul di dalam ruangan ini diperkirakan mencapai 15 meter. Diperkirakan, jika muncul di luar ruangan ketinggian semburan bisa tembus 20 meter.
Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Ahmad Zulkarnaen mengatakan semburan itu merupakan ke-5 yang terjadi selama 8 hari terakhir ini. “Setelah mengamati kondisi semburan baru yang muncul, itu tak lepas dari beban yang terlalu berat di tanggul utama dan kolam-kolam penampungan,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (15/5).
Diakui Zulkarnaen, akibat tekanan yang tinggi dari banyaknya air lumpur, membuat penurunan tanah (subsidence) di sekitar tanggul utama menunjukkan kondisi yang signifikan. Dia mengakui, jika subsidence mulai terjadi secara nyata di kawasan itu sejak tiga minggu terakhir ini. “Penurunan ini terjadi rata-rata 1-2 m per harinya,” tandasnya.
Saat disinggung apakah sudah sepantasnya Desa Siring masuk dalam peta terdampak, pihaknya secara tersirat mengaku jika itu bisa saja terjadi.
Hanya saja, untuk memastikan apakah desa itu bisa masuk peta terdampak, pihaknya harus mendapatkan rekomendasi dari tim peneliti yang mengukur tekanan dan kandungan semburan air lumpur tersebut. “Kami harus mendapatkan rekomendasi, serta pengaduan warga. Setelah itu, kami akan menyerahkan rekomendasi dan pengaduan itu ke pemerintah,” ujarnya.
H Hari mengaku tidak menduga, kalau bekas rumahnya mengeluarkan semburan. “Kejadiannya sekitar pukul 12.45 WIB, semula muncul letupan besar dari dalam ruangan yang sebelumnya saya pakai untuk usaha sepatu,” pungkasnya. sda
Friday, 16 May 2008
Sidoarjo - Surya-Hanya dalam rentang waktu delapan hari berturut-turut, di Desa Siring muncul lima buah semburan liar dengan ketinggian rata-rata 15-20 meter. Semburan terakhir, yang tercatat sebagai semburan ke 89, muncul di rumah kosong milik H Hari, Kamis (15/5).
Seperti semburan sebelumnya, semburan yang muncul di dalam ruangan ini diperkirakan mencapai 15 meter. Diperkirakan, jika muncul di luar ruangan ketinggian semburan bisa tembus 20 meter.
Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Ahmad Zulkarnaen mengatakan semburan itu merupakan ke-5 yang terjadi selama 8 hari terakhir ini. “Setelah mengamati kondisi semburan baru yang muncul, itu tak lepas dari beban yang terlalu berat di tanggul utama dan kolam-kolam penampungan,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (15/5).
Diakui Zulkarnaen, akibat tekanan yang tinggi dari banyaknya air lumpur, membuat penurunan tanah (subsidence) di sekitar tanggul utama menunjukkan kondisi yang signifikan. Dia mengakui, jika subsidence mulai terjadi secara nyata di kawasan itu sejak tiga minggu terakhir ini. “Penurunan ini terjadi rata-rata 1-2 m per harinya,” tandasnya.
Saat disinggung apakah sudah sepantasnya Desa Siring masuk dalam peta terdampak, pihaknya secara tersirat mengaku jika itu bisa saja terjadi.
Hanya saja, untuk memastikan apakah desa itu bisa masuk peta terdampak, pihaknya harus mendapatkan rekomendasi dari tim peneliti yang mengukur tekanan dan kandungan semburan air lumpur tersebut. “Kami harus mendapatkan rekomendasi, serta pengaduan warga. Setelah itu, kami akan menyerahkan rekomendasi dan pengaduan itu ke pemerintah,” ujarnya.
H Hari mengaku tidak menduga, kalau bekas rumahnya mengeluarkan semburan. “Kejadiannya sekitar pukul 12.45 WIB, semula muncul letupan besar dari dalam ruangan yang sebelumnya saya pakai untuk usaha sepatu,” pungkasnya. sda
14 Mei 2008
Rp 2,6 Triliun Gerojok Sidoarjo
Rp 2,6 Triliun Gerojok Sidoarjo
Ditulis Oleh riz
Rabu, 14 Mei 2008
Sidoarjo – Dana besar tunai akan menggerojok Kabupaten Sidoarjo bulan ini. Dana tersebut merupakan realisasi pembayaran atas tanah dan bangunan milik warga terdampak lumpur dari PT. Minarak Lapindo Jaya.
Diperkirakan mencapai Rp. 2,6 Triliun dari total nilai 100% yang dibayarkan PT. MLJ kepada warga sebesar Rp. 3,278 triliun. Dari nilai tersebut, Rp 655 miliar telah dibayarkan kepada warga sebagai uang muka 20% melalui Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB). Dengan demikian, ada sekitar Rp 2,6 triliun untuk melunasi sisa 80% melalui proses akta jual beli. (AJB).
Direktur Operasional PT Minarak Lapindo Jaya, Bambang Prasetyo Widodo mengatakan, dana untuk AJB akan disediakan di dua bank yang telah ditunjuk, dan semua warga yang telah menjalani PIJB telah mendapatkan nomer rekeningnya. Meskipun demikian PT MLJ tetap akan kembali memverifikasi berkas yang telah masuk. Hanya warga yang telah dinyatakan memenuhi syarat AJB akan dibayar tunai. Selebihnya, akan deselesaikan melalui resettlement.
Terakhir diperbaharui ( Rabu, 14 Mei 2008 )
Ditulis Oleh riz
Rabu, 14 Mei 2008
Sidoarjo – Dana besar tunai akan menggerojok Kabupaten Sidoarjo bulan ini. Dana tersebut merupakan realisasi pembayaran atas tanah dan bangunan milik warga terdampak lumpur dari PT. Minarak Lapindo Jaya.
Diperkirakan mencapai Rp. 2,6 Triliun dari total nilai 100% yang dibayarkan PT. MLJ kepada warga sebesar Rp. 3,278 triliun. Dari nilai tersebut, Rp 655 miliar telah dibayarkan kepada warga sebagai uang muka 20% melalui Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB). Dengan demikian, ada sekitar Rp 2,6 triliun untuk melunasi sisa 80% melalui proses akta jual beli. (AJB).
Direktur Operasional PT Minarak Lapindo Jaya, Bambang Prasetyo Widodo mengatakan, dana untuk AJB akan disediakan di dua bank yang telah ditunjuk, dan semua warga yang telah menjalani PIJB telah mendapatkan nomer rekeningnya. Meskipun demikian PT MLJ tetap akan kembali memverifikasi berkas yang telah masuk. Hanya warga yang telah dinyatakan memenuhi syarat AJB akan dibayar tunai. Selebihnya, akan deselesaikan melalui resettlement.
Terakhir diperbaharui ( Rabu, 14 Mei 2008 )
Minarak Inginkan Resettlement
Minarak Inginkan Resettlement
Ditulis Oleh riz
Selasa, 13 Mei 2008
Sidoarjo – PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan hanya akan membayar sisa 80% ganti rugi kepada warga yang memiliki sertifikat tanah.
PT MLJ berpandangan bahwa surat-surat bukti kepemilikan tanah selain sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) tidak bisa diakta jual belikan (AJB).
“Kami berpegangan pada Undang-Undang Pokok Agraria dan ketentuan dalam Perpres No. 14/2007.” Andi Darussalam Tabusalla, Wakil Derektur Utama PT. Minarak.
Menurut Andi Darussalam, bagi warga yang status tanahnya SHM dan SHGB, sisa ganti rugi 80% akan dibayarkan pada 28 Mei 2008. Namun, bagi warga yang status tanahnya non sertifikat, seperti Letter C, Petok D atau SK Gogol, PT Minarak menawarkan untuk resettlement. Saat ini terdapat 7000 berkas tanah yang berstatsu SHM dan SHGM yang akan menerima sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80% secara tunai. Sisanya, sekitar 4500 berkas berstatus Letter C, Petok D dan SK Gogol. Dijelaskan oleh Andi Darussalam bahwa resettlement menguntungkan warga. Sebab, ganti tanah atau lahan didasari ukuran dalam berkas, tanpa dikurangi uan muka 20% yang sudah diterima. Selain itu, lokasi resettlement berada di perkotaan. Bila warga berkeinginan menjual kembali, PT Minarak bersedia membeli dengan harga saat ini.
“Tentunya dengan perjanjian,” tutur Andi Darussalam.
Ditulis Oleh riz
Selasa, 13 Mei 2008
Sidoarjo – PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan hanya akan membayar sisa 80% ganti rugi kepada warga yang memiliki sertifikat tanah.
PT MLJ berpandangan bahwa surat-surat bukti kepemilikan tanah selain sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) tidak bisa diakta jual belikan (AJB).
“Kami berpegangan pada Undang-Undang Pokok Agraria dan ketentuan dalam Perpres No. 14/2007.” Andi Darussalam Tabusalla, Wakil Derektur Utama PT. Minarak.
Menurut Andi Darussalam, bagi warga yang status tanahnya SHM dan SHGB, sisa ganti rugi 80% akan dibayarkan pada 28 Mei 2008. Namun, bagi warga yang status tanahnya non sertifikat, seperti Letter C, Petok D atau SK Gogol, PT Minarak menawarkan untuk resettlement. Saat ini terdapat 7000 berkas tanah yang berstatsu SHM dan SHGM yang akan menerima sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80% secara tunai. Sisanya, sekitar 4500 berkas berstatus Letter C, Petok D dan SK Gogol. Dijelaskan oleh Andi Darussalam bahwa resettlement menguntungkan warga. Sebab, ganti tanah atau lahan didasari ukuran dalam berkas, tanpa dikurangi uan muka 20% yang sudah diterima. Selain itu, lokasi resettlement berada di perkotaan. Bila warga berkeinginan menjual kembali, PT Minarak bersedia membeli dengan harga saat ini.
“Tentunya dengan perjanjian,” tutur Andi Darussalam.
Semburan baru muncul di Siring barat
Semburan baru muncul di Siring barat
Ditulis Oleh dad
Selasa, 13 Mei 2008
Sidoarjo- Semburan muncul kembali di kawasan Siring barat, kecamatan Porong tepatnya di Jalan Flamboyan yang bersebelahan dengan pabrik olie. Semburan yang muncul berbeda dengan semburan lain yang sebelumnya muncul dikawasan tersebut.
Semburan ke 88 ini mengeluarkan suara gemuruh dan material berupa lumpur dan kerikil. Anehnya semburan yang muncul keluar dari tanah yang padat bukan dari sumur yang terjadi seperti biasanya.
“Semburan ini merupakan kejadian yang baru, karena semuran mengeluarkan lumpur berwarna putih dan juga keluar dari tanah yang padat,” terang salah satu warga yang sedang melihat munculnya semburan.(13/5/2008)
Sedangkan menurut Deputi Operasional BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo), Sofian Hadi menyatakan jika munculnya semburan ini kemungkinan adanya cracking didalam tanah.
“Adanya kracking didalam tanah memicu gas untuk keluar dan menerobos batiuan dan lumpur didalam tanah,” terang Sofian.
Ditulis Oleh dad
Selasa, 13 Mei 2008
Sidoarjo- Semburan muncul kembali di kawasan Siring barat, kecamatan Porong tepatnya di Jalan Flamboyan yang bersebelahan dengan pabrik olie. Semburan yang muncul berbeda dengan semburan lain yang sebelumnya muncul dikawasan tersebut.
Semburan ke 88 ini mengeluarkan suara gemuruh dan material berupa lumpur dan kerikil. Anehnya semburan yang muncul keluar dari tanah yang padat bukan dari sumur yang terjadi seperti biasanya.
“Semburan ini merupakan kejadian yang baru, karena semuran mengeluarkan lumpur berwarna putih dan juga keluar dari tanah yang padat,” terang salah satu warga yang sedang melihat munculnya semburan.(13/5/2008)
Sedangkan menurut Deputi Operasional BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo), Sofian Hadi menyatakan jika munculnya semburan ini kemungkinan adanya cracking didalam tanah.
“Adanya kracking didalam tanah memicu gas untuk keluar dan menerobos batiuan dan lumpur didalam tanah,” terang Sofian.
Di Luar Peta Terdampak BPLS akan putuskan Nasib Warga
kelana kota
12 Mei 2008, 16:23:35, Laporan Eddy Prasetyo
Di Luar Peta Terdampak
Dewan Pengarah BPLS Akan Putuskan Nasib Warga
suarasurabaya.net| Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidarjo (BPLS) akan memutuskan nasib warga di luar peta terdampak yang merasakan dampak lumpur Lapindo. Warga ini berada di kawasan sebelah barat semburan lumpur, termasuk wilayah Siring Barat.
DJOKO KIRMANTO Ketua Dewan Pengawas BPLS yang juga Menteri Perhubungan pada wartawan saat melakukan peninjauan ke proyek Jembatan Suramadu, Senin (12/05), mengatakan dirinya sudah menerima laporan sementara keadaan terakhir di kawasan yang dimaksud. Diantaranya, tentang adanya bahaya gas beracun dan ledakan gas metan yang keluar di sekitar Siring Barat.
“Setelah saya pelajari, rencananya dalam minggu ini, akan saya kumpulkan para anggota dewan pengawas dan para ahli di bidangnya. Dalam pertemuan tersebut, nantinya akan saya putuskan bagaimana dan apa yang dilakukan masyarakat sekitar desa yang masuk dalam laporan tersebut,”kata DJOKO.
Menurut dia, keputusannya bisa pada relokasi. Namun tidak menutup kemungkinan dilakukan penanganan khusus untuk meminimalisir dampak semburan gas di kawasan sekitar Siring Barat.
Namun, jelas DJOKO, pihaknya masih agak menyangsikan laporan tersebut lantaran berdasarkan pengamatannya langsung ke lokasi terdampak lumpur kemarin malam, dirinya malah melihat warga sekitar Siring Barat tidak terlampau khawatir.
“Malah saya lihat warga Siring Barat tenang-tenang saja. Semburan gasnya dinyalakan dan malah dijadikan tontonan, seperti wisata lumpur saja, “tegas DJOKO. (edy/tin)
arg
12 Mei 2008, 16:23:35, Laporan Eddy Prasetyo
Di Luar Peta Terdampak
Dewan Pengarah BPLS Akan Putuskan Nasib Warga
suarasurabaya.net| Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidarjo (BPLS) akan memutuskan nasib warga di luar peta terdampak yang merasakan dampak lumpur Lapindo. Warga ini berada di kawasan sebelah barat semburan lumpur, termasuk wilayah Siring Barat.
DJOKO KIRMANTO Ketua Dewan Pengawas BPLS yang juga Menteri Perhubungan pada wartawan saat melakukan peninjauan ke proyek Jembatan Suramadu, Senin (12/05), mengatakan dirinya sudah menerima laporan sementara keadaan terakhir di kawasan yang dimaksud. Diantaranya, tentang adanya bahaya gas beracun dan ledakan gas metan yang keluar di sekitar Siring Barat.
“Setelah saya pelajari, rencananya dalam minggu ini, akan saya kumpulkan para anggota dewan pengawas dan para ahli di bidangnya. Dalam pertemuan tersebut, nantinya akan saya putuskan bagaimana dan apa yang dilakukan masyarakat sekitar desa yang masuk dalam laporan tersebut,”kata DJOKO.
Menurut dia, keputusannya bisa pada relokasi. Namun tidak menutup kemungkinan dilakukan penanganan khusus untuk meminimalisir dampak semburan gas di kawasan sekitar Siring Barat.
Namun, jelas DJOKO, pihaknya masih agak menyangsikan laporan tersebut lantaran berdasarkan pengamatannya langsung ke lokasi terdampak lumpur kemarin malam, dirinya malah melihat warga sekitar Siring Barat tidak terlampau khawatir.
“Malah saya lihat warga Siring Barat tenang-tenang saja. Semburan gasnya dinyalakan dan malah dijadikan tontonan, seperti wisata lumpur saja, “tegas DJOKO. (edy/tin)
arg
GKLL Ngotot Tolak Relokasi
kelana kota
13 Mei 2008, 18:27:01, Laporan Eddy Prasetyo
GKLL Ngotot Tolak Relokasi
suarasurabaya.net| Pertemuan Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) dengan Minarak Lapindo Jaya membahas pembayaran sisa 80% ganti rugi lumpur kembali mentok. Tidak tercapai kesepakatan dalam pertemuan yang berlangsung di Shangri-La Hotel, Selasa (13/05).
Dalam pertemuan tersebut, KHOIRUL HUDA juru bicara GKLL mengatakan permintaan Minarak agar sisa pembayaran 80% ganti rugi dirupakan dalam bentuk relokasi ditolak oleh warga 9 desa.
Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh GKLL terhadap warga 9 desa, jelas HUDA, sebanyak 69% warga ternyata meminta sisa 80% ganti rugi lumpur dibayarkan dalam bentuk cash and carry, bukan relokasi.
“Kebanyakan warga sudah menggunakan uang muka ganti rugi 20% yang sudah mereka terima sebagai uang muka untuk membeli rumah di tempat lain. Mereka berharap pembayaran sisa 80% ini berupa cash and carry agar sisa hutang mereka bisa cepat dilunasi,” ujar HUDA.
Sementara itu ANDI DARUSSALAM TABUSALLA Vice President PT Minarak Lpindo Jaya menolak jika dikatakan pertemuan ini atau molor dari jadwal.
“Kita kan terus berunding. Yang namanya berunding kan butuh waktuuntuk sepakat. Jadi kita jalani saja,” ujarnya.
Menurut ANDI, dalam 10 hari ke depan, pihaknya bersama perwakilan GKLL akan terus melakukan negosiasi hingga dicapai kesepakatan. Harapannya, dalam 10 hari tersebut ada kesepakatan yang bisa diraih.
Ditambahkan ANDI, sejauh ini sudah ada lebih dari seribu warga korban lumpur yang telah menerima format ganti rugi berupa relokasi. Mereka kebanyakan dari warga Perumtas I dan kini ditempatkan di sekitar Janti, dekat tol Sidoarjo.(edy)
13 Mei 2008, 18:27:01, Laporan Eddy Prasetyo
GKLL Ngotot Tolak Relokasi
suarasurabaya.net| Pertemuan Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) dengan Minarak Lapindo Jaya membahas pembayaran sisa 80% ganti rugi lumpur kembali mentok. Tidak tercapai kesepakatan dalam pertemuan yang berlangsung di Shangri-La Hotel, Selasa (13/05).
Dalam pertemuan tersebut, KHOIRUL HUDA juru bicara GKLL mengatakan permintaan Minarak agar sisa pembayaran 80% ganti rugi dirupakan dalam bentuk relokasi ditolak oleh warga 9 desa.
Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh GKLL terhadap warga 9 desa, jelas HUDA, sebanyak 69% warga ternyata meminta sisa 80% ganti rugi lumpur dibayarkan dalam bentuk cash and carry, bukan relokasi.
“Kebanyakan warga sudah menggunakan uang muka ganti rugi 20% yang sudah mereka terima sebagai uang muka untuk membeli rumah di tempat lain. Mereka berharap pembayaran sisa 80% ini berupa cash and carry agar sisa hutang mereka bisa cepat dilunasi,” ujar HUDA.
Sementara itu ANDI DARUSSALAM TABUSALLA Vice President PT Minarak Lpindo Jaya menolak jika dikatakan pertemuan ini atau molor dari jadwal.
“Kita kan terus berunding. Yang namanya berunding kan butuh waktuuntuk sepakat. Jadi kita jalani saja,” ujarnya.
Menurut ANDI, dalam 10 hari ke depan, pihaknya bersama perwakilan GKLL akan terus melakukan negosiasi hingga dicapai kesepakatan. Harapannya, dalam 10 hari tersebut ada kesepakatan yang bisa diraih.
Ditambahkan ANDI, sejauh ini sudah ada lebih dari seribu warga korban lumpur yang telah menerima format ganti rugi berupa relokasi. Mereka kebanyakan dari warga Perumtas I dan kini ditempatkan di sekitar Janti, dekat tol Sidoarjo.(edy)
13 Mei 2008
Debit air mengecil, lumpur mengendap
Debit air mengecil, lumpur mengendap
Ditulis Oleh dad
Senin, 12 Mei 2008
Sidoarjo- Pembuangan lumpur ke Sungai Porong tampaknya akan mengalami kendala lagi, lumpur mengendap karena tidak bisa mengalir.
Endapan terjadi disekitaran pipa pembuangan, endapan terjadi setebal 50 cm. Akibatnya sebagaian badan disungai Porong menjadi lebih kecil.
Achmad Zulkarnaen mengatakan endapan terjadi karena material lumpur yang terbuang di Sungai Porong terhenti karena tidak ada daya dorong dari air yang ada di Sungai Porong.
Namun pihaknya akan segera menghubungi pihak pengairan untuk mensuplai air di kawasan Sungai Porong, supaya lumpur bisa mengalir.
“kita akan segera glontor lumpur yang mengendap,” terang Izul sapaan Achmad Zulkarnaen.(12/5/2008)
Ditempat lain upaya pemompaan juga akan mengalami kendala bilamana air di sungai Porong mengecil.
“Jika tidak ada air maka apa yang digunakan untuk mengencerkan lumpur,” terang salah satu petugas pompa.
Suplai air untuk pengenceran selain berasal dari Sungai Porong juga berasal dari pond (kolam penampungan lumpur).
“Sekarang kita menggunakan air yang berada di kolam penampungan,” terang petugas.
Badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) kini sedang menupayakan pengoperasian pompa booster yang mampu mengalirkan lumpur panas.
”Kini sedang membuat alur aliran ke titik 42 dan juga sedang melakukan pemasangan pipa,” terang Izul.
Izul juga menambahkan jika lumpur tidak dialirkan maka akan menimbulkan dampak yang lebih berbahaya.
”kolam penampungan mempunyai batas tampung lumpur dan jika lumpur tidak dibuang sangat memungkinkan lumpur akan meluber,” terang Izul.
Ditulis Oleh dad
Senin, 12 Mei 2008
Sidoarjo- Pembuangan lumpur ke Sungai Porong tampaknya akan mengalami kendala lagi, lumpur mengendap karena tidak bisa mengalir.
Endapan terjadi disekitaran pipa pembuangan, endapan terjadi setebal 50 cm. Akibatnya sebagaian badan disungai Porong menjadi lebih kecil.
Achmad Zulkarnaen mengatakan endapan terjadi karena material lumpur yang terbuang di Sungai Porong terhenti karena tidak ada daya dorong dari air yang ada di Sungai Porong.
Namun pihaknya akan segera menghubungi pihak pengairan untuk mensuplai air di kawasan Sungai Porong, supaya lumpur bisa mengalir.
“kita akan segera glontor lumpur yang mengendap,” terang Izul sapaan Achmad Zulkarnaen.(12/5/2008)
Ditempat lain upaya pemompaan juga akan mengalami kendala bilamana air di sungai Porong mengecil.
“Jika tidak ada air maka apa yang digunakan untuk mengencerkan lumpur,” terang salah satu petugas pompa.
Suplai air untuk pengenceran selain berasal dari Sungai Porong juga berasal dari pond (kolam penampungan lumpur).
“Sekarang kita menggunakan air yang berada di kolam penampungan,” terang petugas.
Badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) kini sedang menupayakan pengoperasian pompa booster yang mampu mengalirkan lumpur panas.
”Kini sedang membuat alur aliran ke titik 42 dan juga sedang melakukan pemasangan pipa,” terang Izul.
Izul juga menambahkan jika lumpur tidak dialirkan maka akan menimbulkan dampak yang lebih berbahaya.
”kolam penampungan mempunyai batas tampung lumpur dan jika lumpur tidak dibuang sangat memungkinkan lumpur akan meluber,” terang Izul.
Berkas tidak lolos, Minarak siapkan resetllement
Berkas tidak lolos, Minarak siapkan resetllement
Ditulis Oleh dad
Senin, 12 Mei 2008
Sidoarjo- 28 Mei 2008 mendatang Minarak Lapindo Jaya (MLJ) akan memenuhi komitmennya untuk menangani masalah sosial warga terdampak lumpur Sidoarjo
Setelah melaksanakan pembayaran uang muka 20 persen, Minarak lanjutkan peyelesaian pembayaran 80 persen.
Pembayaran secara cash and carry akan dilaksanakan bagi warga terdampak lumpur yang berkasnya lolos dan bisa AJB (Akta Jual Beli), sedangkan berkas yang tidak lolos maka akan diberikan solusi untuk resetllement plus.
”7000 bidang lolos dan siap di AJB, sedangkan 4500 berkas tidak lolos dan kini kita cari formula untuk solusi penyelesaiannya,” terang Andi Darusallam Tabusalla, vice president MLJ.(12/5/2008)
Resetlement yang ditawarkan adalah KNV (Kahuripan Nirwana Village) di Desa Jati di atas lahan seluas 1200 ha, Sidoarjo, dan bulai juni mendatang sudah disiapkan 50-200 unit rumah.
resetlement plus yang dimaksudkan adalah warga akan mendapatkan uang kembali bilamana masih ada sisa untuk pembelian rumah di KNV.
”Perbandingan yang kita tawarkan 1:1, dengan maksud jika warga mempunyai tanah 100 m2 maka akan kita kembalikan 100 m2,” terang Andi Darussalam Tabusalla saat jumpa pers di Sidoaro.
Andi menambahkan jika nantinya warga memiliki bangunan 100 m2 dan menginginkan membangun tipe 36, maka warga akan mendapatkan uang kembali.
”Uang susuk akan dikembalikan 2 bulan setelah PIJB,” terang Andi.
Selain itu warga juga diberikan kesempatan untuk menjual rumah lagi dalam periode 1 tahun, namun sebelumnya warga sudah membuat perjanjian dengan pihak MLJ untuk menjual rumah kembali saat melakukan pembelian rumah.
Sedangkan untuk berkas yang masih belum dilaksanakan PIJB pembayaran 20 persen, Andi menjawab jika pihak MLJ masih berkosentrasi pembayaran 80 persen.
”Kita akan tetap tanggung jawab untuk menyelesaikan semua permasalah sosial sesuai dengan perpres 14/2007,” terang Andi.
Ditulis Oleh dad
Senin, 12 Mei 2008
Sidoarjo- 28 Mei 2008 mendatang Minarak Lapindo Jaya (MLJ) akan memenuhi komitmennya untuk menangani masalah sosial warga terdampak lumpur Sidoarjo
Setelah melaksanakan pembayaran uang muka 20 persen, Minarak lanjutkan peyelesaian pembayaran 80 persen.
Pembayaran secara cash and carry akan dilaksanakan bagi warga terdampak lumpur yang berkasnya lolos dan bisa AJB (Akta Jual Beli), sedangkan berkas yang tidak lolos maka akan diberikan solusi untuk resetllement plus.
”7000 bidang lolos dan siap di AJB, sedangkan 4500 berkas tidak lolos dan kini kita cari formula untuk solusi penyelesaiannya,” terang Andi Darusallam Tabusalla, vice president MLJ.(12/5/2008)
Resetlement yang ditawarkan adalah KNV (Kahuripan Nirwana Village) di Desa Jati di atas lahan seluas 1200 ha, Sidoarjo, dan bulai juni mendatang sudah disiapkan 50-200 unit rumah.
resetlement plus yang dimaksudkan adalah warga akan mendapatkan uang kembali bilamana masih ada sisa untuk pembelian rumah di KNV.
”Perbandingan yang kita tawarkan 1:1, dengan maksud jika warga mempunyai tanah 100 m2 maka akan kita kembalikan 100 m2,” terang Andi Darussalam Tabusalla saat jumpa pers di Sidoaro.
Andi menambahkan jika nantinya warga memiliki bangunan 100 m2 dan menginginkan membangun tipe 36, maka warga akan mendapatkan uang kembali.
”Uang susuk akan dikembalikan 2 bulan setelah PIJB,” terang Andi.
Selain itu warga juga diberikan kesempatan untuk menjual rumah lagi dalam periode 1 tahun, namun sebelumnya warga sudah membuat perjanjian dengan pihak MLJ untuk menjual rumah kembali saat melakukan pembelian rumah.
Sedangkan untuk berkas yang masih belum dilaksanakan PIJB pembayaran 20 persen, Andi menjawab jika pihak MLJ masih berkosentrasi pembayaran 80 persen.
”Kita akan tetap tanggung jawab untuk menyelesaikan semua permasalah sosial sesuai dengan perpres 14/2007,” terang Andi.
Rumah Korban Lumpur Belum Berizin
Rumah Korban Lumpur Belum Berizin
Monday, 12 May 2008
SIDOARJO - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya akan menghentikan proyek perumahan di Desa Jati Kecamatan Sidoarjo, karena belum memiliki IMB. Padahal rencananya, rumah tersebut diperuntukan bagi korban lumpur. Kasubdin Pengawasan Bangunan PU Cipta Karya, Sigit Setyawan, mengakui sudah dua kali menegur pengembang agar melengkapi IMB. Selain itu, konsorsium itu juga belum melengkapi siteplan perumahan.
Diakui Sigit, konsorsium pernah mengajukan dan mengurus IMB dan ijin lainnya. Tapi saat itu, ijin luas lahannya 15 hektar. Namun kenyataannya, saat ini perumahan tersebut bertambah luas. “Karena itu pihak pengembang harus melakukan pembaruan dari ijin itu,” tegasnya.
PT Wahana Artha Raya (PT WAR) selaku pengembang perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) yang sebagian diperuntukkan untuk korban lumpur, mengatakan perumahan di Desa Jati itu di luar PT WAR. iit
Monday, 12 May 2008
SIDOARJO - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya akan menghentikan proyek perumahan di Desa Jati Kecamatan Sidoarjo, karena belum memiliki IMB. Padahal rencananya, rumah tersebut diperuntukan bagi korban lumpur. Kasubdin Pengawasan Bangunan PU Cipta Karya, Sigit Setyawan, mengakui sudah dua kali menegur pengembang agar melengkapi IMB. Selain itu, konsorsium itu juga belum melengkapi siteplan perumahan.
Diakui Sigit, konsorsium pernah mengajukan dan mengurus IMB dan ijin lainnya. Tapi saat itu, ijin luas lahannya 15 hektar. Namun kenyataannya, saat ini perumahan tersebut bertambah luas. “Karena itu pihak pengembang harus melakukan pembaruan dari ijin itu,” tegasnya.
PT Wahana Artha Raya (PT WAR) selaku pengembang perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) yang sebagian diperuntukkan untuk korban lumpur, mengatakan perumahan di Desa Jati itu di luar PT WAR. iit
Muncul Semburan 20 Meter
Muncul Semburan 20 Meter
Sunday, 11 May 2008
SIDOARJO-SURYA-Warga Desa Siring, kembali dikejutkan dengan munculnya semburan baru setinggi 20 meter. Semburan bercampur dengan pasir dan kerikil yang terjadi di belakang sebuah pabrik itu muncul pada Sabtu (10/5) pukul 10.30 WIB. Seorang pekerja pabrik sekaligus saksi mata, Syafii mengutarakan bahwa munculnya semburan berasal dari sumur yang tak terpakai lagi. “Waktu semburan pertama mencul, kerikil dan pasir yang terlontar cukup banyak, sehingga saya dan beberapa orang terpaksa menjauh dari semburan itu,” tandasnya.
Anto, warga Desa Siring mengaku sangat terkejut dengan munculnya semburan baru itu. “Meski semburan ini berupa air dan material seperti pasir, namun semburan ini juga diikuti keluarnya gas. Dari jarak hingga 10 meter gas itu masih tercium,” ujarnya.
Menurut Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Achmad Zulkarnaen, munculnya semburan dengan material pasir dan kerikil ini karena besarnya tekanan gas. “Di dalam tanah ada lapisan pasir lempung. Karena tekanan kuat dari air, maka pasir juga ikut keluar,” jelasnya.
Semburan itu juga mengeluarkan gas berbahaya dan beracun. “Gas-gas ini seperti yang ada di semburan lain. Karena itu kewaspadaan dari warga cukup penting,” katanya.
Terkait hal ini, BPLS telah membuat rekomendasi untuk segera menangani semburan agar tidak makin membesar. “Karena itu, kami juga mengimbau pada warga sekitar, jika punya sumur tak terpakai dengan kedalaman sekitar 40 meter hendaknya langsung ditutup dengan semen, agar tak terjadi semburan seperti ini,” pungkasnya. sda
Sunday, 11 May 2008
SIDOARJO-SURYA-Warga Desa Siring, kembali dikejutkan dengan munculnya semburan baru setinggi 20 meter. Semburan bercampur dengan pasir dan kerikil yang terjadi di belakang sebuah pabrik itu muncul pada Sabtu (10/5) pukul 10.30 WIB. Seorang pekerja pabrik sekaligus saksi mata, Syafii mengutarakan bahwa munculnya semburan berasal dari sumur yang tak terpakai lagi. “Waktu semburan pertama mencul, kerikil dan pasir yang terlontar cukup banyak, sehingga saya dan beberapa orang terpaksa menjauh dari semburan itu,” tandasnya.
Anto, warga Desa Siring mengaku sangat terkejut dengan munculnya semburan baru itu. “Meski semburan ini berupa air dan material seperti pasir, namun semburan ini juga diikuti keluarnya gas. Dari jarak hingga 10 meter gas itu masih tercium,” ujarnya.
Menurut Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Achmad Zulkarnaen, munculnya semburan dengan material pasir dan kerikil ini karena besarnya tekanan gas. “Di dalam tanah ada lapisan pasir lempung. Karena tekanan kuat dari air, maka pasir juga ikut keluar,” jelasnya.
Semburan itu juga mengeluarkan gas berbahaya dan beracun. “Gas-gas ini seperti yang ada di semburan lain. Karena itu kewaspadaan dari warga cukup penting,” katanya.
Terkait hal ini, BPLS telah membuat rekomendasi untuk segera menangani semburan agar tidak makin membesar. “Karena itu, kami juga mengimbau pada warga sekitar, jika punya sumur tak terpakai dengan kedalaman sekitar 40 meter hendaknya langsung ditutup dengan semen, agar tak terjadi semburan seperti ini,” pungkasnya. sda
Porong Rawan Gempa
Porong Rawan Gempa
Saturday, 10 May 2008
SIDOARJO - SURYA-Setelah dilanda semburan lumpur yang mengandung gas metana, kini kawasan Porong mulai dilanda gempa mikro. Untuk mengantisipasi hal itu, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) pusat sengaja memasang sejumlah peralatan deteksi gempa. Dari monitoring yang dilakukan pada sejumlah kawasan di sekitar area pusat semburan, melalui alat seismograf, gempa mikro yang tercatat adalah berkisar 0,1 - 2 skala Ritcher.
Alat deteksi gempa tersebut, dipasang di sejumlah titik yang mengelilingi pusat semburan lumpur. Setiap titik dipasang dua alat sekaligus. Selain itu, alat serupa juga dipasang di Utara yaitu di Desa Kalidawir dan Banjar Panji, Tanggulangin. Bagian Timur di Desa Glagaharum Kecamatan Porong, bagian Barat di Desa Wunut serta di bagian Selatan ada di Desa Mindi, Kecamatan Porong dan Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon.
“Sudah satu minggu kami memasang alat tersebut dan memantau perkembangannya,” kata salah satu petugas BMG yang ditemui, Jumat (9/6).
Humas BPLS Akhmad Zulkarnain menambahkan, peralatan deteksi gempa tersebut juga untuk mengetahui adanya subsidence (penurunan tanah), akibat tekanan karena pembebanan tanggul serta mengetahui cesar Watukosek, yang melintang dari Mojosari sampai ke kawasan pusat semburan.
Alat yang ditanam adalah Seismograf dan Mikro Gravity. Alat yang terakhir ini, kata Zulkarnain, untuk mengetahui aktivitas struktur geologi di bawah permukaan. Dari sejumlah deteksi dan penelitian yang dilakukan, nantinya akan didapat hasil dan dianalisa yang akan dijadikan bahan rekomendasi. “Dalam jangka waktu 60 hari, data yang ada akan di analisa lalau keluar rekomendasi,” pungkasnya. iit
Saturday, 10 May 2008
SIDOARJO - SURYA-Setelah dilanda semburan lumpur yang mengandung gas metana, kini kawasan Porong mulai dilanda gempa mikro. Untuk mengantisipasi hal itu, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) pusat sengaja memasang sejumlah peralatan deteksi gempa. Dari monitoring yang dilakukan pada sejumlah kawasan di sekitar area pusat semburan, melalui alat seismograf, gempa mikro yang tercatat adalah berkisar 0,1 - 2 skala Ritcher.
Alat deteksi gempa tersebut, dipasang di sejumlah titik yang mengelilingi pusat semburan lumpur. Setiap titik dipasang dua alat sekaligus. Selain itu, alat serupa juga dipasang di Utara yaitu di Desa Kalidawir dan Banjar Panji, Tanggulangin. Bagian Timur di Desa Glagaharum Kecamatan Porong, bagian Barat di Desa Wunut serta di bagian Selatan ada di Desa Mindi, Kecamatan Porong dan Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon.
“Sudah satu minggu kami memasang alat tersebut dan memantau perkembangannya,” kata salah satu petugas BMG yang ditemui, Jumat (9/6).
Humas BPLS Akhmad Zulkarnain menambahkan, peralatan deteksi gempa tersebut juga untuk mengetahui adanya subsidence (penurunan tanah), akibat tekanan karena pembebanan tanggul serta mengetahui cesar Watukosek, yang melintang dari Mojosari sampai ke kawasan pusat semburan.
Alat yang ditanam adalah Seismograf dan Mikro Gravity. Alat yang terakhir ini, kata Zulkarnain, untuk mengetahui aktivitas struktur geologi di bawah permukaan. Dari sejumlah deteksi dan penelitian yang dilakukan, nantinya akan didapat hasil dan dianalisa yang akan dijadikan bahan rekomendasi. “Dalam jangka waktu 60 hari, data yang ada akan di analisa lalau keluar rekomendasi,” pungkasnya. iit
10 Mei 2008
Mulai 28 Mei Lunasi Ganti Rugi
Mulai 28 Mei Lunasi Ganti Rugi
Ditulis oleh : Riz
Jum'at, 09 Mei 2008
Sidoarjo - PT Lapindo Brantas Inc melalui PT Minarak Lapindo Jaya berencana memulai pelunasan ganti rugi aset korban lumpur pada 28 Mei mendatang. Yang pertama dibayar adalah lahan sawah, kemudian tanah dan bangunan.
Pelunasan ganti rugi meliputi dua pilihan, yaitu :
1. Cash and Carry,
1. ¾ Akan dilaksanakan akhir Mei 2008. diperkirakan mulai 28 Mei 2008.
2. ¾ Mendahulukan berkas tanah sawah.
3. ¾ Berkas pekarangan dan bangunan dibayarkan awal Juni.
4. ¾ Warga diminta membawa buku tabungan Bank Mandiri dan dokumen PIJB 20%.
5. ¾ Yang bisa menerima hanya yang berkasnya bisa diakte jual-belikan. Yang tidak bisa dipersilahkan untuk resettlement.
2. Resettlement,
1.¾ Warga dipersilahkan mendaftar ke PT Minarak Lapindo Jaya di Hotel Shangri-La Surabaya.
2.¾ Setelah mendaftar, warga melakukan pengikatan perjanjian jual beli (PPJB). Kini yang telah PPJB sebanyak 1.019 KK.
3.¾ 200 unit rumah siap. Mulai tipe 36/90 sampai 70/180. harga mulai Rp. 83.250.000,- sampai Rp. 191.625.000,- . Lokasi di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, dan Desa Jati, Kecamatan Kota, Sidoarjo
Vice President Relations PT Lapindo Brantas Inc. Yuniwati Teryana mengatakan bahwa, pelunasan ganti rugi tersebut telah di rencanakan sesuai dengan tahap dan syarat-syaratnya. Salah satunya adalah berkas lahan sawah akan didahulukan sesuai urutan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) saat pembayaran uang muka 20% lalu. “Kami akan mengundang seperti PIJB,” Yuniwati Teryana.
Yuniwati juga menambahkan bahwa pelunasan pembayaran pekarangan dan bangunan dilakukan awal bulan Juni 2008. Ditambahkan pula bahwa warga yang akan meneriman pelunasan 80% jika berkasnya bisa diakta jual belikan. Artinya, dalam persyaratan akta jual beli, berkas harus disertai dengan sertifikat HGB atau sertifikat hak milik. “Keputusan itu sesuai dengan UU Pokok Agraria Tahun 1960,” Yuniwati.
Dalam konsep resettlement,Yuniwati menjelaskan bahwa sistem yang digunakan ialah 1:1. Artinya, bila warga memiliki lahan 100 meter persegi, akan diberikan ukuran yang sama. Uang muka yang sudah diterima yaitu 20%, dianggap hibah. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan istilah uang kembalian dan uang tombok. “Dengan kata lain, peminat kami untungkan,” Yuniwati Teryana.
Ditulis oleh : Riz
Jum'at, 09 Mei 2008
Sidoarjo - PT Lapindo Brantas Inc melalui PT Minarak Lapindo Jaya berencana memulai pelunasan ganti rugi aset korban lumpur pada 28 Mei mendatang. Yang pertama dibayar adalah lahan sawah, kemudian tanah dan bangunan.
Pelunasan ganti rugi meliputi dua pilihan, yaitu :
1. Cash and Carry,
1. ¾ Akan dilaksanakan akhir Mei 2008. diperkirakan mulai 28 Mei 2008.
2. ¾ Mendahulukan berkas tanah sawah.
3. ¾ Berkas pekarangan dan bangunan dibayarkan awal Juni.
4. ¾ Warga diminta membawa buku tabungan Bank Mandiri dan dokumen PIJB 20%.
5. ¾ Yang bisa menerima hanya yang berkasnya bisa diakte jual-belikan. Yang tidak bisa dipersilahkan untuk resettlement.
2. Resettlement,
1.¾ Warga dipersilahkan mendaftar ke PT Minarak Lapindo Jaya di Hotel Shangri-La Surabaya.
2.¾ Setelah mendaftar, warga melakukan pengikatan perjanjian jual beli (PPJB). Kini yang telah PPJB sebanyak 1.019 KK.
3.¾ 200 unit rumah siap. Mulai tipe 36/90 sampai 70/180. harga mulai Rp. 83.250.000,- sampai Rp. 191.625.000,- . Lokasi di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, dan Desa Jati, Kecamatan Kota, Sidoarjo
Vice President Relations PT Lapindo Brantas Inc. Yuniwati Teryana mengatakan bahwa, pelunasan ganti rugi tersebut telah di rencanakan sesuai dengan tahap dan syarat-syaratnya. Salah satunya adalah berkas lahan sawah akan didahulukan sesuai urutan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) saat pembayaran uang muka 20% lalu. “Kami akan mengundang seperti PIJB,” Yuniwati Teryana.
Yuniwati juga menambahkan bahwa pelunasan pembayaran pekarangan dan bangunan dilakukan awal bulan Juni 2008. Ditambahkan pula bahwa warga yang akan meneriman pelunasan 80% jika berkasnya bisa diakta jual belikan. Artinya, dalam persyaratan akta jual beli, berkas harus disertai dengan sertifikat HGB atau sertifikat hak milik. “Keputusan itu sesuai dengan UU Pokok Agraria Tahun 1960,” Yuniwati.
Dalam konsep resettlement,Yuniwati menjelaskan bahwa sistem yang digunakan ialah 1:1. Artinya, bila warga memiliki lahan 100 meter persegi, akan diberikan ukuran yang sama. Uang muka yang sudah diterima yaitu 20%, dianggap hibah. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan istilah uang kembalian dan uang tombok. “Dengan kata lain, peminat kami untungkan,” Yuniwati Teryana.
09 Mei 2008
Tim ASU teliti mud vulcano Sidoarjo
Tim ASU teliti mud vulcano Sidoarjo
Ditulis Oleh dad
Kamis, 08 Mei 2008
Sidoarjo- Tim peneliti dari Arizona State (ASU) school of earth and space mulai melakukan penelitian mud vulcano yang terjadi di Sidoarjo, tim ini mulai mengumpulkan sample-sample yang berupa air dan batuan yang berada disekitar semburan lumpur Sidoarjo
Upaya penelitian ini dan pendidikan ini merupakan kerjasama antara ASU dan peneliti Indonesia. Tim ini dipimpin oleh Dr Amanda Clarke yang dibantu oleh Associate Profesor Arrowsmith dan asisten Profesor Hilary harnet serta tergabung juga Dannie hidayat dari Penn state University shool of geosience yang berasal dari indonesia.
Fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui aktivitas tektonik dan juga aspek geo-kimia lumpur Sidoarjo. Awalnya penelitian ini difokuskan pada hubungan antara banyaknya gunung berapi lumpur di Jawa Timur dan posisinya terkait dengan gunung berapi didaerah sekitarnya serta mengukur aktivitas tektonik di area seputar lusi.
“Kita sudah mengambil sample-sample dari air lumpur dari daerah-daerah yang muncul mud vulcano seperti Watu kosek, Gunung anyar, Karanganyar serta lusi,” terang Amanda.
Selain lumpur yang diambil mereka juga mengabil sample batuan yang nantinya akan diteliti juga.
Sample-sample yang diambil akan dibawa ke laboratorium yang ada di Arizona state University. Metode analisa yang digunakan adalah Isotop yaitu menguji kandungan mineral dalam air lumpur dengan parameter paru waktu untuk mengetahui asal usul air lumpur berasal.
Alasan sample lumpur harus dibawa ke Arizona karena peralatan lab yang ada jauh lebih lengkap sehingga sangat memungkinkan hasilnya bisa didapatkan.
“Tapi kita belum tahu kapan hasilnya akan didapatkan,karena harus menunggu giliran untuk analisa,” terang Amanda yang pernah datang pada Februari 2008 lalu.
Hasil penelitian ini nanti diharapkan akan bisa menjawab, berasal dari mana gas dan lumpur berasal,berapa tingkat penurunan tanah, aktivitas watu kosek pada saat ini dan gunung berapi lumpur didaerah lainnya, bagaimana kaitan antara watu kosek dengan gunung berapi, serta Kapan lusi akan berhenti.
Ditulis Oleh dad
Kamis, 08 Mei 2008
Sidoarjo- Tim peneliti dari Arizona State (ASU) school of earth and space mulai melakukan penelitian mud vulcano yang terjadi di Sidoarjo, tim ini mulai mengumpulkan sample-sample yang berupa air dan batuan yang berada disekitar semburan lumpur Sidoarjo
Upaya penelitian ini dan pendidikan ini merupakan kerjasama antara ASU dan peneliti Indonesia. Tim ini dipimpin oleh Dr Amanda Clarke yang dibantu oleh Associate Profesor Arrowsmith dan asisten Profesor Hilary harnet serta tergabung juga Dannie hidayat dari Penn state University shool of geosience yang berasal dari indonesia.
Fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui aktivitas tektonik dan juga aspek geo-kimia lumpur Sidoarjo. Awalnya penelitian ini difokuskan pada hubungan antara banyaknya gunung berapi lumpur di Jawa Timur dan posisinya terkait dengan gunung berapi didaerah sekitarnya serta mengukur aktivitas tektonik di area seputar lusi.
“Kita sudah mengambil sample-sample dari air lumpur dari daerah-daerah yang muncul mud vulcano seperti Watu kosek, Gunung anyar, Karanganyar serta lusi,” terang Amanda.
Selain lumpur yang diambil mereka juga mengabil sample batuan yang nantinya akan diteliti juga.
Sample-sample yang diambil akan dibawa ke laboratorium yang ada di Arizona state University. Metode analisa yang digunakan adalah Isotop yaitu menguji kandungan mineral dalam air lumpur dengan parameter paru waktu untuk mengetahui asal usul air lumpur berasal.
Alasan sample lumpur harus dibawa ke Arizona karena peralatan lab yang ada jauh lebih lengkap sehingga sangat memungkinkan hasilnya bisa didapatkan.
“Tapi kita belum tahu kapan hasilnya akan didapatkan,karena harus menunggu giliran untuk analisa,” terang Amanda yang pernah datang pada Februari 2008 lalu.
Hasil penelitian ini nanti diharapkan akan bisa menjawab, berasal dari mana gas dan lumpur berasal,berapa tingkat penurunan tanah, aktivitas watu kosek pada saat ini dan gunung berapi lumpur didaerah lainnya, bagaimana kaitan antara watu kosek dengan gunung berapi, serta Kapan lusi akan berhenti.
Kebijakan PT MLJ dalam Penyelesaian 80%
Kebijakan PT MLJ dalam Penyelesaian 80%
Ditulis Oleh dad
Kamis, 08 Mei 2008
KEBIJAKAN PT MLJ DALAM PENYELESAIAN 80% TANAH DAN BANGUNAN WARGA TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO MENURUT PETA TERDAMPAK 22 MARET 2007
1. Semua berkas (SHM/SHGB) yang bisa di-AJB-kan oleh Notaris/PPAT, maka penyelesaian 80% akan dibayar secara cash & carry sesuai jadwal yang tercantum dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) 20%.
2. Semua berkas (Petok D/Leter C/SK Gogol) yang tidak bisa di-AJB-kan oleh Notaris/PPAT diberikan solusi mengikuti program resettlement dengan formula : tanah diganti tanah dengan perbandingan 1 : 1 sama dengan luas asal + bangunan rumah seluas tertentu (standard yang dibangun PT WAR) + susuk sebesar nilai sisa (bila ada) dari luas bangunan asal menurut data PIJB 20% + Tanpa lagi memperhitungkan uang muka 20% yang telah diterima warga.
3. Bagi warga yang menerima program resettlement tetapi tidak berminat untuk tinggal menetap pada lokasi yang disiapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menjual kembali tanah dan rumah tersebut kepada PT WAR dengan harga persis sama dengan harga semula dan diberi hak untuk tinggal cuma-cuma selama 12 (dua belas) bulan
Adapun beberapa dasar pertimbangan kebijakan PT MLJ tersebut diatas adalah mengacu pada isi dokumen hukum sebagai berikut :
1). Perpres 14 Tahun 2007, pasal 15 :
a. Ayat (1) : dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan Lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh pemerintah.
b. Ayat (2): Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20 % (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak 2 (dua) tahun habis.
2). Surat Lapindo Brantas Inc. No 1098/P/AAY/L06, tanggal 4 Desember 2006 bahwa mendasarkan kepada bentuk Kepedulian Sosial dan tanggungjawab Moral Lapindo Brantas Inc. membeli tanah dan bangunan warga terdampak Lumpur Sidoarjo dengan harga yang tercantum dalam surat dimaksud, adapun jual beli dilakukan dengan Akta Jual Beli dengan mendasarkan kepada bukti kepemilikan yang sah atas tanah
Ditulis Oleh dad
Kamis, 08 Mei 2008
KEBIJAKAN PT MLJ DALAM PENYELESAIAN 80% TANAH DAN BANGUNAN WARGA TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO MENURUT PETA TERDAMPAK 22 MARET 2007
1. Semua berkas (SHM/SHGB) yang bisa di-AJB-kan oleh Notaris/PPAT, maka penyelesaian 80% akan dibayar secara cash & carry sesuai jadwal yang tercantum dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) 20%.
2. Semua berkas (Petok D/Leter C/SK Gogol) yang tidak bisa di-AJB-kan oleh Notaris/PPAT diberikan solusi mengikuti program resettlement dengan formula : tanah diganti tanah dengan perbandingan 1 : 1 sama dengan luas asal + bangunan rumah seluas tertentu (standard yang dibangun PT WAR) + susuk sebesar nilai sisa (bila ada) dari luas bangunan asal menurut data PIJB 20% + Tanpa lagi memperhitungkan uang muka 20% yang telah diterima warga.
3. Bagi warga yang menerima program resettlement tetapi tidak berminat untuk tinggal menetap pada lokasi yang disiapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menjual kembali tanah dan rumah tersebut kepada PT WAR dengan harga persis sama dengan harga semula dan diberi hak untuk tinggal cuma-cuma selama 12 (dua belas) bulan
Adapun beberapa dasar pertimbangan kebijakan PT MLJ tersebut diatas adalah mengacu pada isi dokumen hukum sebagai berikut :
1). Perpres 14 Tahun 2007, pasal 15 :
a. Ayat (1) : dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan Lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh pemerintah.
b. Ayat (2): Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20 % (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak 2 (dua) tahun habis.
2). Surat Lapindo Brantas Inc. No 1098/P/AAY/L06, tanggal 4 Desember 2006 bahwa mendasarkan kepada bentuk Kepedulian Sosial dan tanggungjawab Moral Lapindo Brantas Inc. membeli tanah dan bangunan warga terdampak Lumpur Sidoarjo dengan harga yang tercantum dalam surat dimaksud, adapun jual beli dilakukan dengan Akta Jual Beli dengan mendasarkan kepada bukti kepemilikan yang sah atas tanah
Kahuripan Nirwana Ditawarkan Kepada Korban Lumpur
Kahuripan Nirwana Ditawarkan Kepada Korban Lumpur
Senin, 21 April 2008
Minggu, 20 April 2008 lalu, Cak Nun memandu pertemuan antara GKLL (Gabungan Korban Lumpur Lapindo) dengan MLJ (Minarak Lapindo Jaya) di Hotel Shangri-La Surabaya. Hadir dari pihak MLJ adalah Andi Darussalam Tabussala, Wiwid Prasetyo, Faishol Maskoer, dll dan dari pihak GKLL adalah Joko Suprastowo, Khoirul Huda, Bambang Sakri, Mulyono, dll.
Pertemuan ini dimaksudkan untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi kedua belah pihak, terkait dengan kontroversi hukum pembelian tanah dan bangunan oleh MLJ kepada korban lumpur. Teknisnya, Cak Nun meminta agar masing-masing saling mendengarkan. Presentasi GKLL didengarkan MLJ, dan begitu pula sebaliknya.
Pada kesempatan pertama, Khoirul Huda mengutarakan dengan sedikit mereview perjalanan Perpres no 14 tahun 2007 pasal 15. Juga disampaikan adanya sedikit kendala hukum, yang walaupun demikian telah dijawab oleh petunjuk teknis dari BPN yang menjelaskan empat mekanisme jual-beli tanah bangunan oleh Lapindo kepada korban lumpur. Namun, petunjuk BPN ini masih dianggap oleh notaris terkait sebagai bertentangan dengan UU Agraria tahun 1960 pasal 26.
Mengawali pembicaraannya, Andi Darussalam berharap Cak Nun bisa mempertemukan dengan Badan Pertanahan Nasional dll. Andi juga meminta warga korban untuk memberikan solusi bagi hambatan tersebut di luar tawaran solusi Minarak yaitu resettlement. Andi juga menegaskan bahwa Pak Nirwan tidak ingin di daerah (Sidoarjo) ada yang tidak lebih baik dari kemarin-kemarin.
Kemudian Cak Nun mengawali panduannya dengan menyampaikan sebuah tulisan berjudul Amsal Lumpur (baca Pojok Lumpur: Amsal Lumpur). Intinya, tulisan ini mengajak semua pihak untuk meletakkan diri bukan sebagai orang yang mau menerima uang, melainkan sebagai orang-orang yang berpikiran ke depan, di antaranya dengan memiliki konsep pembentukan masyarakat baru Sidoarjo.
Dalam pertemuan itu, MLJ juga mempresentasikan plan kawasan Kahuripan Nirwana yang rencananya ditawarkan kepada korban lumpur yang mau membeli. Kawasan ini terdiri atas 7 wilayah di Sidoarjo, yang dilengkapi berbagai sarana umum (sekolah, pesantren, kawasan bisnis, dll). Terkait dengan plan ini, Andi juga mengatakan bahwa niat Pak Nirwan ini adalah niat mulia, karena Pak Nirwan ingin dikenang sebagai orang yang bertanggung oleh masyarakat Sidoarjo.
Walaupun Cak Nun tidak bisa menjamin apa-apa dengan semua itu, Cak Nun mengapresiasi niat baik pihak Pak Nirwan bahwa MLJ semestinya meletakkan concern pada skala yang luas, warga tak cuma terima uang, tetapi juga memikirkan masa depan ekonomi. Karena itu Cak Nun juga meninta agar sore itu warga juga diajak melihat lokasi perumahan Kahuripan Nirwana dengan prinsip MLJ boleh menawarkan, dan korban boleh menerima boleh tidak.
Pada perkembangannya, pertemuan ini berjalan deadlock, karena beberapa warga masih mempertanyakan banyak hal kepada MLJ. Namun, di sela-sela memandu dan merepson pertanyaan warga Cak Nun menyisipkan sejumlah pandangan ke depan yang visioner. Bahwa MLJ mengajak diskusi warga itu merupakan hal yang tidak pernah dilakukan perusahaan-perusahaan lain. Artinya warga diajak terlibat.
Cak Nun juga menjelaskan, "masyarakat itu pilihannya adalah dilindas atau tidak oleh industrialisme. Sidoarjo cepat atau lambat akan jadi metropolitan. Hari ini Anda dilibatkan.... Saya berpikir Anda harus punya jurus.... Kalau tidak seperti itu anda akan jadi tamu di Sidoarjo. Nah Anda diajak dan diberi bargaining power...."
Karena masih banyak pertanyaan yang silang sengkarut, di antara ada yang bertanya letter C/petok D itu duluan mana dengan SHM, korban mau dibayar atau tidak, kalau iya bagaimana caranya, hakikat jual-beli, dst, Cak Nun segera menutup pertemuan itu.
******
Namun demikian, usai pertemuan itu, Cak Nun, MLJ, dan GKLL tetap bersama-sama melihat salah satu lokasi Kahuripan Nirwana yang sudah dimulai proses pembangunannya. Malamnya, pertemuan yang deadlock itu dilanjutkan di Hotel Elmi Surabaya. Dalam pertemuan itu, seperti dilaporkan Khoirul Huda, didapat beberapa keputusan penting dan titik terang.
Keputusan tersebut adalah, pertama, sertifikat akan dibayar tunai. Kedua, petok D dan letter C, karena bertabrakan dg UUPA 1960 pasal 26, maka mekanisme pembayarannya sebagai berikut:
a. tanah dibayar tanah sesuai luasan dalam surat.
b. Bangunan dibangunkan sesuai dengan permintaan, jika ada sisa luas bangunan akan diberikan susuk.
c. 20% yang sudah diterima warga tidak diperhitungkan (diberikan kepada warga).
d. warga dapat mengembalikan tanah tersebut ke MLJ dan akan dibayar tunai sesuai tanggal perjanjian.
Ketiga, MLJ akan mendahulukan warga yang tergabung dalam GKLL.
Senin, 21 April 2008
Minggu, 20 April 2008 lalu, Cak Nun memandu pertemuan antara GKLL (Gabungan Korban Lumpur Lapindo) dengan MLJ (Minarak Lapindo Jaya) di Hotel Shangri-La Surabaya. Hadir dari pihak MLJ adalah Andi Darussalam Tabussala, Wiwid Prasetyo, Faishol Maskoer, dll dan dari pihak GKLL adalah Joko Suprastowo, Khoirul Huda, Bambang Sakri, Mulyono, dll.
Pertemuan ini dimaksudkan untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi kedua belah pihak, terkait dengan kontroversi hukum pembelian tanah dan bangunan oleh MLJ kepada korban lumpur. Teknisnya, Cak Nun meminta agar masing-masing saling mendengarkan. Presentasi GKLL didengarkan MLJ, dan begitu pula sebaliknya.
Pada kesempatan pertama, Khoirul Huda mengutarakan dengan sedikit mereview perjalanan Perpres no 14 tahun 2007 pasal 15. Juga disampaikan adanya sedikit kendala hukum, yang walaupun demikian telah dijawab oleh petunjuk teknis dari BPN yang menjelaskan empat mekanisme jual-beli tanah bangunan oleh Lapindo kepada korban lumpur. Namun, petunjuk BPN ini masih dianggap oleh notaris terkait sebagai bertentangan dengan UU Agraria tahun 1960 pasal 26.
Mengawali pembicaraannya, Andi Darussalam berharap Cak Nun bisa mempertemukan dengan Badan Pertanahan Nasional dll. Andi juga meminta warga korban untuk memberikan solusi bagi hambatan tersebut di luar tawaran solusi Minarak yaitu resettlement. Andi juga menegaskan bahwa Pak Nirwan tidak ingin di daerah (Sidoarjo) ada yang tidak lebih baik dari kemarin-kemarin.
Kemudian Cak Nun mengawali panduannya dengan menyampaikan sebuah tulisan berjudul Amsal Lumpur (baca Pojok Lumpur: Amsal Lumpur). Intinya, tulisan ini mengajak semua pihak untuk meletakkan diri bukan sebagai orang yang mau menerima uang, melainkan sebagai orang-orang yang berpikiran ke depan, di antaranya dengan memiliki konsep pembentukan masyarakat baru Sidoarjo.
Dalam pertemuan itu, MLJ juga mempresentasikan plan kawasan Kahuripan Nirwana yang rencananya ditawarkan kepada korban lumpur yang mau membeli. Kawasan ini terdiri atas 7 wilayah di Sidoarjo, yang dilengkapi berbagai sarana umum (sekolah, pesantren, kawasan bisnis, dll). Terkait dengan plan ini, Andi juga mengatakan bahwa niat Pak Nirwan ini adalah niat mulia, karena Pak Nirwan ingin dikenang sebagai orang yang bertanggung oleh masyarakat Sidoarjo.
Walaupun Cak Nun tidak bisa menjamin apa-apa dengan semua itu, Cak Nun mengapresiasi niat baik pihak Pak Nirwan bahwa MLJ semestinya meletakkan concern pada skala yang luas, warga tak cuma terima uang, tetapi juga memikirkan masa depan ekonomi. Karena itu Cak Nun juga meninta agar sore itu warga juga diajak melihat lokasi perumahan Kahuripan Nirwana dengan prinsip MLJ boleh menawarkan, dan korban boleh menerima boleh tidak.
Pada perkembangannya, pertemuan ini berjalan deadlock, karena beberapa warga masih mempertanyakan banyak hal kepada MLJ. Namun, di sela-sela memandu dan merepson pertanyaan warga Cak Nun menyisipkan sejumlah pandangan ke depan yang visioner. Bahwa MLJ mengajak diskusi warga itu merupakan hal yang tidak pernah dilakukan perusahaan-perusahaan lain. Artinya warga diajak terlibat.
Cak Nun juga menjelaskan, "masyarakat itu pilihannya adalah dilindas atau tidak oleh industrialisme. Sidoarjo cepat atau lambat akan jadi metropolitan. Hari ini Anda dilibatkan.... Saya berpikir Anda harus punya jurus.... Kalau tidak seperti itu anda akan jadi tamu di Sidoarjo. Nah Anda diajak dan diberi bargaining power...."
Karena masih banyak pertanyaan yang silang sengkarut, di antara ada yang bertanya letter C/petok D itu duluan mana dengan SHM, korban mau dibayar atau tidak, kalau iya bagaimana caranya, hakikat jual-beli, dst, Cak Nun segera menutup pertemuan itu.
******
Namun demikian, usai pertemuan itu, Cak Nun, MLJ, dan GKLL tetap bersama-sama melihat salah satu lokasi Kahuripan Nirwana yang sudah dimulai proses pembangunannya. Malamnya, pertemuan yang deadlock itu dilanjutkan di Hotel Elmi Surabaya. Dalam pertemuan itu, seperti dilaporkan Khoirul Huda, didapat beberapa keputusan penting dan titik terang.
Keputusan tersebut adalah, pertama, sertifikat akan dibayar tunai. Kedua, petok D dan letter C, karena bertabrakan dg UUPA 1960 pasal 26, maka mekanisme pembayarannya sebagai berikut:
a. tanah dibayar tanah sesuai luasan dalam surat.
b. Bangunan dibangunkan sesuai dengan permintaan, jika ada sisa luas bangunan akan diberikan susuk.
c. 20% yang sudah diterima warga tidak diperhitungkan (diberikan kepada warga).
d. warga dapat mengembalikan tanah tersebut ke MLJ dan akan dibayar tunai sesuai tanggal perjanjian.
Ketiga, MLJ akan mendahulukan warga yang tergabung dalam GKLL.
07 Mei 2008
Lagi, Semburan di Siring, Kaki Tanggul Berlubang Tergerus Air
Lagi, Semburan di Siring, Kaki Tanggul Berlubang Tergerus Air
Wednesday, 07 May 2008
SIDOARJO - SURYA-Hanya dalam sehari, muncul lagi semburan liar di Desa Siring, Selasa (6/5). Semburan ke 86 ini, letaknya persis di kaki tanggul. Materi semburan ini, juga memuat lumpur, berbau dan mengandung gas metana yang mudah terbakar. Munculnya semburan baru tersebut, mengakibatkan kaki tanggul yang lokasinya dekat dengan rel KA lintasan Siring - Jatirejo menjadi berlubang karena tergerus air yang keluar dari semburan tersebut.
Pihak BPLS langsung membuat lokasi tanggul dengan beton, agar tidak keropos karena airnya terus keluar menggerus kaki tanggul.
Humas BPLS Akhmad Zulkarnain, mengatakan selain melakukan pembetonan keliling lokasi semburan baru, BPLS juga memasang pipa vertikal untuk mengalirkan gas berbahaya yang mudah terbakar tersebut. "Selanjutnya, gas tersebut akan kami bakar tersebut agar terurai di udara bebas,” tambah Zulkarnain.
Sedangkan semburan ke 85 di gudang semen di kawasan Siring Barat, mulai menunjukkan aktifitas yang meningkat. Bila sebelumnya kadar Hidrocarbon (HC) berada pada kisaran 35 persen, saat diukur kemarin mulai meningkat menjadi 41 persen.
Hendra, pemilik gudang menerangkan, semburan air tersebut dipastikan bukan berasal dari sumur bor. "Kami tidak mempunyai sumur bor di tempat itu," katanya.
Namun dari pemeriksaan sementara, semburan baru tersebut berbeda dengan semburan utama yang berada di Desa Renokenongo. Kandungan material yang keluar dari semburan di dalam gudang semen itu, antara lain air pasir dan sedikit lumpur yang tidak panas. Beda dengan material disemburan utama, yang keluar berupa lumpur panas.
Dari komposisi material tersebut, semburan tersebut merupakan semburan gas sumur dangkal. Bila ini yang terjadi, maka semburan tersebut tidak akan berlangsung lama. "Kalau memang benar semburan ini merupakan sumur gas dangkal, kemungkinan hanya berlangsung sekitar dua minggu lalu dengan sendirinya berhenti," terang Zulkarnain. iit
Wednesday, 07 May 2008
SIDOARJO - SURYA-Hanya dalam sehari, muncul lagi semburan liar di Desa Siring, Selasa (6/5). Semburan ke 86 ini, letaknya persis di kaki tanggul. Materi semburan ini, juga memuat lumpur, berbau dan mengandung gas metana yang mudah terbakar. Munculnya semburan baru tersebut, mengakibatkan kaki tanggul yang lokasinya dekat dengan rel KA lintasan Siring - Jatirejo menjadi berlubang karena tergerus air yang keluar dari semburan tersebut.
Pihak BPLS langsung membuat lokasi tanggul dengan beton, agar tidak keropos karena airnya terus keluar menggerus kaki tanggul.
Humas BPLS Akhmad Zulkarnain, mengatakan selain melakukan pembetonan keliling lokasi semburan baru, BPLS juga memasang pipa vertikal untuk mengalirkan gas berbahaya yang mudah terbakar tersebut. "Selanjutnya, gas tersebut akan kami bakar tersebut agar terurai di udara bebas,” tambah Zulkarnain.
Sedangkan semburan ke 85 di gudang semen di kawasan Siring Barat, mulai menunjukkan aktifitas yang meningkat. Bila sebelumnya kadar Hidrocarbon (HC) berada pada kisaran 35 persen, saat diukur kemarin mulai meningkat menjadi 41 persen.
Hendra, pemilik gudang menerangkan, semburan air tersebut dipastikan bukan berasal dari sumur bor. "Kami tidak mempunyai sumur bor di tempat itu," katanya.
Namun dari pemeriksaan sementara, semburan baru tersebut berbeda dengan semburan utama yang berada di Desa Renokenongo. Kandungan material yang keluar dari semburan di dalam gudang semen itu, antara lain air pasir dan sedikit lumpur yang tidak panas. Beda dengan material disemburan utama, yang keluar berupa lumpur panas.
Dari komposisi material tersebut, semburan tersebut merupakan semburan gas sumur dangkal. Bila ini yang terjadi, maka semburan tersebut tidak akan berlangsung lama. "Kalau memang benar semburan ini merupakan sumur gas dangkal, kemungkinan hanya berlangsung sekitar dua minggu lalu dengan sendirinya berhenti," terang Zulkarnain. iit
Muncul Lagi di Gudang Kosong Semburan Baru ke 85
Muncul Lagi di Gudang Kosong Semburan Baru ke 85
Tuesday, 06 May 2008
SIDOARJO - SURYA-Kawasan Desa Siring Barat tampaknya akan menjadi kawasan semburan baru lumpur. Terbukti, setelah tiga hari lalu muncul semburan lumpur bercampur gas metana di RT 12 RW2, kali ini muncul lagi semburan di dalam sebuah gudang kosong PT Mega Jaya persis di Jl Raya Porong, Desa Siring Barat, Senin (5/4) pagi. Bila ditotal dari seluruh semburan baru yang terus bermunculan, maka semburan terakhir ini persis menginjak angka ke 85. Umumnya, seluruh materi semburan memuat air dan lumpur.
Semburan itu, ditemukan pertamakali oleh Antok, pemilik warung di depan gudang tersebut, sekitar pukul 06.00 WIB. Saat hendak membuka warungnya, Antok mengamati ada air bercampur lumpur yang mengalir deras dari sela-sela pintu gudang yang terbuat dari. “Saya kaget campur curiga, kok ada air campur lumpur, yang mengalir deras dari dalam gudang,” ujarnya.
Antok kemudian menghubungi penjaga gudang, Imam. Keduanya kemudian membuka pintu gudang, dan terkejut karena di bagian dapur gudang terlihat semburan air setinggi 1 meter. “Sepertinya semburan ini munculnya tadi pagi atau tengah malam, karena kemarin masih belum ada apa-apa,” terang Imam.
Dari pemeriksaan PT Fergaco, selaku pemantau dan analisa gas berbahaya di sekitar area semburan lumpur, semburan itu mirip dengan semburan yang muncul di areal pabrik baja PT Lion beberapa waktu lalu.
“Ada kemiripan, dengan semburan yang di pabrik di Siring Barat. Kemungkinan semburan itu muncul dari sumur bor,” kata Dodie Ernawan, petugas PT Fergaco, saat di lokasi kemarin.
Ia juga memprediksi, setelah air lumpur keluar maka lokasi di sekitar semburan itu juga akan mengalami ambles. Sementara terkait kandungan gas berbahaya, untuk Hidrogen Sulfida (H2S) diketahui masih dalam kondisi negatif, sementara kandungan Hidrocarbon (HC) atau kandungan gas mudah terbakar, sudah mencapai sekitar 15 persen.
Dodie meminta, agar pintu gudang dibuka terus agar gas berbahaya tidak terakumulasi di dalam gudang. “Kalau gudang tertutup rapat, bisa saja akan terjadi ledakan,” papar Dodie.
Menanggapi semburan baru itu, Mahmud, koordinator warga Siring Barat menyatakan kalau kawasan Siring Barat sudah dikepung semburan baru. Tetapi sebaliknya, warga Siring Barat masih belum mendapatkan kejelasan terkait masuk atau tidaknya wilayah mereka dalam peta terdampak.
“Kami nanti akan melakukan pertemuan lagi, untuk menyiapkan langkah-langkah agar kawasan Siring Barat ini diperhatikan, jika perlu kami akan menggelar aksi turun jalan,” terangnya. iit
Tuesday, 06 May 2008
SIDOARJO - SURYA-Kawasan Desa Siring Barat tampaknya akan menjadi kawasan semburan baru lumpur. Terbukti, setelah tiga hari lalu muncul semburan lumpur bercampur gas metana di RT 12 RW2, kali ini muncul lagi semburan di dalam sebuah gudang kosong PT Mega Jaya persis di Jl Raya Porong, Desa Siring Barat, Senin (5/4) pagi. Bila ditotal dari seluruh semburan baru yang terus bermunculan, maka semburan terakhir ini persis menginjak angka ke 85. Umumnya, seluruh materi semburan memuat air dan lumpur.
Semburan itu, ditemukan pertamakali oleh Antok, pemilik warung di depan gudang tersebut, sekitar pukul 06.00 WIB. Saat hendak membuka warungnya, Antok mengamati ada air bercampur lumpur yang mengalir deras dari sela-sela pintu gudang yang terbuat dari. “Saya kaget campur curiga, kok ada air campur lumpur, yang mengalir deras dari dalam gudang,” ujarnya.
Antok kemudian menghubungi penjaga gudang, Imam. Keduanya kemudian membuka pintu gudang, dan terkejut karena di bagian dapur gudang terlihat semburan air setinggi 1 meter. “Sepertinya semburan ini munculnya tadi pagi atau tengah malam, karena kemarin masih belum ada apa-apa,” terang Imam.
Dari pemeriksaan PT Fergaco, selaku pemantau dan analisa gas berbahaya di sekitar area semburan lumpur, semburan itu mirip dengan semburan yang muncul di areal pabrik baja PT Lion beberapa waktu lalu.
“Ada kemiripan, dengan semburan yang di pabrik di Siring Barat. Kemungkinan semburan itu muncul dari sumur bor,” kata Dodie Ernawan, petugas PT Fergaco, saat di lokasi kemarin.
Ia juga memprediksi, setelah air lumpur keluar maka lokasi di sekitar semburan itu juga akan mengalami ambles. Sementara terkait kandungan gas berbahaya, untuk Hidrogen Sulfida (H2S) diketahui masih dalam kondisi negatif, sementara kandungan Hidrocarbon (HC) atau kandungan gas mudah terbakar, sudah mencapai sekitar 15 persen.
Dodie meminta, agar pintu gudang dibuka terus agar gas berbahaya tidak terakumulasi di dalam gudang. “Kalau gudang tertutup rapat, bisa saja akan terjadi ledakan,” papar Dodie.
Menanggapi semburan baru itu, Mahmud, koordinator warga Siring Barat menyatakan kalau kawasan Siring Barat sudah dikepung semburan baru. Tetapi sebaliknya, warga Siring Barat masih belum mendapatkan kejelasan terkait masuk atau tidaknya wilayah mereka dalam peta terdampak.
“Kami nanti akan melakukan pertemuan lagi, untuk menyiapkan langkah-langkah agar kawasan Siring Barat ini diperhatikan, jika perlu kami akan menggelar aksi turun jalan,” terangnya. iit
06 Mei 2008
Paling Lambat 1 Juni, Harga BBM Naik
Paling Lambat 1 Juni, Harga BBM Naik, Rata-rata Sebesar 30 Persen
Tuesday, 06 May 2008
Jakarta-Surya-Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (5/5) sore, akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Disebutkan bahwa kenaikannya secara terbatas, atau harganya yang baru masih dalam jangkauan masyarakat dan pelaku usaha. Kebijakan kenaikan harga BBM ini akan diikuti dengan penghematan secara total konsumsi BBM dengan berbagai langkah. Sedangkan untuk masyarakat kelas ekonomi lemah, pemerintah akan menyiapkan pemberian kompensasi yang cukup besar guna meredam dampak kenaikan.
Namun, berapa persentase kenaikan dan tanggal pasti pemberlakuan kenaikan harga BBM tersebut, Menko Perekonomian Boediono hanya mengatakan hal itu masih dihitung secara rinci.
"Kalau waktu pengumuman kenaikan harga BBM, pemerintah masih mempersiapkan. Tunggu beberapa minggu ke depan," tandas Boediono yang bulan ini bakal segera menduduki jabatan barunya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).
Yang pasti, kenaikan harga BBM itu tinggal tunggu hari H, bukan lagi menunggu dalam bilangan bulan. Itu ditegaskan sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Tahapan sekarang ini bukan lagi bicara (harga BBM) naik atau tidak naik. Tetapi, (kita sudah bicara) kalau naik, naiknya berapa? Apakah 20 persen, 25 persen atau 30 persen, dan mengapa sampai pada angka itu," kata SBY dalam jamuan makan siang dengan tokoh media massa di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Surya, Senin (5/5) malam kemarin, besaran kenaikan yang tengah dihitung pemerintah, rata-rata sebesar 30 persen. Dengan kenaikan sebesar itu, perkiraan penghematan anggaran subsidi bias mencapai Rp 30 triliun. Kenaikan harga BBM itu disebut-sebut paling lambat diputuskan pada 1 Juni mendatang.
Presiden mengingatkan, kondisi ekonomi Indonesia sangat sulit akibat kenaikan harga minyak mentah dan harga pangan di dunia internasional. Harga minyak dunia memang terus bergejolak dan kemarin diperdagangkan di kisaran 116 dolar AS per barel.
Padahal, berdasarkan APBN-Perubahan 2008, harga minyak dunia yang bisa ditoleransi anggaran adalah 95 dolar AS per barel. Artinya, semakin tinggi harga minyak di pasar dunia, semakin besar pemerintah harus menomboki subsidi yang ada.
"Ini krisis global, semua negara menghadapi persoalan sama," kata Presiden.
Menyusul tingginya harga minyak mentah dunia tersebut, pengamat ekonomi khawatir APBN akan jebol karena tak kuat menanggung beban subsidi BBM, yang bisa melonjak jadi Rp 200 triliun.
Jika pemerintah terus menunda rencana tersebut, maka kenaikan harga BBM akan semakin besar. "Paling lambat Juni sudah harus diumumkan (kenaikan harga BBM). Naik 30 persen masih OK-lah," kata ekonom INDEF, Avilliani.
Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, sebelum menaikkan BBM, pemerintah sebaiknya memilih opsi-opsi lain yang tidak memberatkan rakyat. Menurut dia, kebijakan menaikkan harga BBM tidak tepat di tengah kondisi ekonomi rakyat seperti sekarang ini.
Solusinya, kata Agung, pemerintah bisa melakukan penjadwalan ulang (rescheduling) pembayaran utang dalam dan luar negeri yang selama ini menguras APBN sebesar Rp155 triliun per tahun.
"Menurut pandangan saya, cari upaya lain (sebelum menaikkan harga BBM). Misalnya penjadwalan kembali pembayaran utang dalam dan luar negeri karena total cicilan per tahun berikut bunga mencapai Rp 155 triliun. Misalnya, kita bisa minta untuk menunda pembayaran, atau penjadwalan pembayarannya dikaji lagi," kata Agung di Gedung DPR, Senin (5/5).ytz/jbp/had/kcm/ant
Tuesday, 06 May 2008
Jakarta-Surya-Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (5/5) sore, akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Disebutkan bahwa kenaikannya secara terbatas, atau harganya yang baru masih dalam jangkauan masyarakat dan pelaku usaha. Kebijakan kenaikan harga BBM ini akan diikuti dengan penghematan secara total konsumsi BBM dengan berbagai langkah. Sedangkan untuk masyarakat kelas ekonomi lemah, pemerintah akan menyiapkan pemberian kompensasi yang cukup besar guna meredam dampak kenaikan.
Namun, berapa persentase kenaikan dan tanggal pasti pemberlakuan kenaikan harga BBM tersebut, Menko Perekonomian Boediono hanya mengatakan hal itu masih dihitung secara rinci.
"Kalau waktu pengumuman kenaikan harga BBM, pemerintah masih mempersiapkan. Tunggu beberapa minggu ke depan," tandas Boediono yang bulan ini bakal segera menduduki jabatan barunya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).
Yang pasti, kenaikan harga BBM itu tinggal tunggu hari H, bukan lagi menunggu dalam bilangan bulan. Itu ditegaskan sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Tahapan sekarang ini bukan lagi bicara (harga BBM) naik atau tidak naik. Tetapi, (kita sudah bicara) kalau naik, naiknya berapa? Apakah 20 persen, 25 persen atau 30 persen, dan mengapa sampai pada angka itu," kata SBY dalam jamuan makan siang dengan tokoh media massa di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Surya, Senin (5/5) malam kemarin, besaran kenaikan yang tengah dihitung pemerintah, rata-rata sebesar 30 persen. Dengan kenaikan sebesar itu, perkiraan penghematan anggaran subsidi bias mencapai Rp 30 triliun. Kenaikan harga BBM itu disebut-sebut paling lambat diputuskan pada 1 Juni mendatang.
Presiden mengingatkan, kondisi ekonomi Indonesia sangat sulit akibat kenaikan harga minyak mentah dan harga pangan di dunia internasional. Harga minyak dunia memang terus bergejolak dan kemarin diperdagangkan di kisaran 116 dolar AS per barel.
Padahal, berdasarkan APBN-Perubahan 2008, harga minyak dunia yang bisa ditoleransi anggaran adalah 95 dolar AS per barel. Artinya, semakin tinggi harga minyak di pasar dunia, semakin besar pemerintah harus menomboki subsidi yang ada.
"Ini krisis global, semua negara menghadapi persoalan sama," kata Presiden.
Menyusul tingginya harga minyak mentah dunia tersebut, pengamat ekonomi khawatir APBN akan jebol karena tak kuat menanggung beban subsidi BBM, yang bisa melonjak jadi Rp 200 triliun.
Jika pemerintah terus menunda rencana tersebut, maka kenaikan harga BBM akan semakin besar. "Paling lambat Juni sudah harus diumumkan (kenaikan harga BBM). Naik 30 persen masih OK-lah," kata ekonom INDEF, Avilliani.
Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, sebelum menaikkan BBM, pemerintah sebaiknya memilih opsi-opsi lain yang tidak memberatkan rakyat. Menurut dia, kebijakan menaikkan harga BBM tidak tepat di tengah kondisi ekonomi rakyat seperti sekarang ini.
Solusinya, kata Agung, pemerintah bisa melakukan penjadwalan ulang (rescheduling) pembayaran utang dalam dan luar negeri yang selama ini menguras APBN sebesar Rp155 triliun per tahun.
"Menurut pandangan saya, cari upaya lain (sebelum menaikkan harga BBM). Misalnya penjadwalan kembali pembayaran utang dalam dan luar negeri karena total cicilan per tahun berikut bunga mencapai Rp 155 triliun. Misalnya, kita bisa minta untuk menunda pembayaran, atau penjadwalan pembayarannya dikaji lagi," kata Agung di Gedung DPR, Senin (5/5).ytz/jbp/had/kcm/ant
Semburan Baru di Siring Barat Diduga Kandung Metana
Semburan Baru di Siring Barat Diduga Kandung Metana
Monday, 05 May 2008
Sidoarjo - Surya-Semburan baru di RT 12/RW 02 Desa Siring bagian Barat, diduga kuat mengandung gas metana. Gas ini selain menimbulkan bau menyengat, juga mudah terbakar. Bahkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), telah melokalisir pusat semburan dengan memasang pita bergaris yang mengitari sumber semburan. BPLS juga memasang papan pengumuman, yang meminta agar warga tidak menyulut api di sekitarnya. Sebab kawasan tersebut, telah dinyatakan BPLS sebagai areal berbahaya dan terlarang.
Sejumlah warga mengaku, sekarang mereka sering sesak nafas jika menghirup udara di sekitar pusat semburan baru tersebut. Selain itu, mereka juga sering sakit flu dan batuk. “Bau gasnya makin menyengat, dibandingkan sebelumnya,” jelas Ny Mainah, Minggu (4/5).
Ny Mainah adalah warga yang paling menderita, sejak semburan itu ditemukan, Kamis (1/5) sore. Sebab lokasi semburan, persis di samping rumahnya. Sehingga setiap detik, Ny Mainah yang merasakan pertamakali dampak dari sumber semburan tersebut. Terutama malam hari, karena bau yang keluar sangat menyengat. “Aduh, saya tak tahan mencium bau gas itu. Kalau pusing atau batuk makin parah, saya langsung ke RSU Siti Hajar,” tandasnya.
Selain menderita fisik, warga sekitar pusat semburan kini juga takut memasak atau menyalakan api. Sebab berdasar pengalaman, bau seperti ini mudah terbakar. Akibatnya, kini warga terpaksa mengeluarkan uang pribadi untuk membeli nasi bungkus di warung yang agak jauh dari pusat semburan.
“Sejak semburan itu ditemukan, saya tak berani memasak. Takut api kompor menyulut gas dan terbakar. Kalau mau makan, kami beli nasi bungkus ke warung,” ujar Ny Solikah, yang rumahnya tidak jauh dari pusat semburan.
Sementara itu, hingga Minggu (4/5), semburan itu masih terus mengeluarkan air bercampur lumpur. Sedangkan gasnya, masih tercium meski dari jarak tiga meter.
Hanya saja, volume air campur lumpurnya tidak terlalu tinggi, sehingga tidak sampai meluber ke sekitar pusat semburan. Saat diukur dengan tiang bambu, diketahui jika kedalaman semburan lebih dari 2 meter. Sedangkan diameter lubang sekitar satu meter.
Humas BPLS, Achmad Zulkarnaen, selama belum berhasil dikonfirmasi. Sedangkan petugas PT Fergaco Indonesia, telah melakukan pengecekan dan hasilnya kandungan gas hidrokarbon semburan itu mencapai 15-20 persen. Kandungan ini menurun dari sebelumnya, yang mencapai 35-67 persen.
“Kami mengukurnya Minggu (4/5) sekitar pukul 10.00 WIB. Kandungan gasnya memang menurun, tetapi kami minta warga tetap waspada. Pasalnya, kondisi ini juga terjadi sebelumnya, namun tiba-tiba beberapa hari kemudian terjadi semburan lebih besar,” papar Dodi Ernanto, petugas PT Fergaco. sda
Monday, 05 May 2008
Sidoarjo - Surya-Semburan baru di RT 12/RW 02 Desa Siring bagian Barat, diduga kuat mengandung gas metana. Gas ini selain menimbulkan bau menyengat, juga mudah terbakar. Bahkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), telah melokalisir pusat semburan dengan memasang pita bergaris yang mengitari sumber semburan. BPLS juga memasang papan pengumuman, yang meminta agar warga tidak menyulut api di sekitarnya. Sebab kawasan tersebut, telah dinyatakan BPLS sebagai areal berbahaya dan terlarang.
Sejumlah warga mengaku, sekarang mereka sering sesak nafas jika menghirup udara di sekitar pusat semburan baru tersebut. Selain itu, mereka juga sering sakit flu dan batuk. “Bau gasnya makin menyengat, dibandingkan sebelumnya,” jelas Ny Mainah, Minggu (4/5).
Ny Mainah adalah warga yang paling menderita, sejak semburan itu ditemukan, Kamis (1/5) sore. Sebab lokasi semburan, persis di samping rumahnya. Sehingga setiap detik, Ny Mainah yang merasakan pertamakali dampak dari sumber semburan tersebut. Terutama malam hari, karena bau yang keluar sangat menyengat. “Aduh, saya tak tahan mencium bau gas itu. Kalau pusing atau batuk makin parah, saya langsung ke RSU Siti Hajar,” tandasnya.
Selain menderita fisik, warga sekitar pusat semburan kini juga takut memasak atau menyalakan api. Sebab berdasar pengalaman, bau seperti ini mudah terbakar. Akibatnya, kini warga terpaksa mengeluarkan uang pribadi untuk membeli nasi bungkus di warung yang agak jauh dari pusat semburan.
“Sejak semburan itu ditemukan, saya tak berani memasak. Takut api kompor menyulut gas dan terbakar. Kalau mau makan, kami beli nasi bungkus ke warung,” ujar Ny Solikah, yang rumahnya tidak jauh dari pusat semburan.
Sementara itu, hingga Minggu (4/5), semburan itu masih terus mengeluarkan air bercampur lumpur. Sedangkan gasnya, masih tercium meski dari jarak tiga meter.
Hanya saja, volume air campur lumpurnya tidak terlalu tinggi, sehingga tidak sampai meluber ke sekitar pusat semburan. Saat diukur dengan tiang bambu, diketahui jika kedalaman semburan lebih dari 2 meter. Sedangkan diameter lubang sekitar satu meter.
Humas BPLS, Achmad Zulkarnaen, selama belum berhasil dikonfirmasi. Sedangkan petugas PT Fergaco Indonesia, telah melakukan pengecekan dan hasilnya kandungan gas hidrokarbon semburan itu mencapai 15-20 persen. Kandungan ini menurun dari sebelumnya, yang mencapai 35-67 persen.
“Kami mengukurnya Minggu (4/5) sekitar pukul 10.00 WIB. Kandungan gasnya memang menurun, tetapi kami minta warga tetap waspada. Pasalnya, kondisi ini juga terjadi sebelumnya, namun tiba-tiba beberapa hari kemudian terjadi semburan lebih besar,” papar Dodi Ernanto, petugas PT Fergaco. sda
Sikap Pengungsi di PPB Pecah, Pagar Rekontrak Dilaporkan Polisi
Sikap Pengungsi di PPB Pecah, Pagar Rekontrak Dilaporkan Polisi
Monday, 05 May 2008
SIDOARJO - SURYA-Pengungsi korban lumpur yang bertahan di Pasar Porong Baru (PPB) mulai terpecah. Gara-gara soal uang ganti rugi dari Lapindo, sesama pengurus Pagar Rekontrak (Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak), saling lapor polisi. Sebanyak enam pengungsi asal Desa Renokenongo, diketuai Suroso, datang ke Polres Sidoarjo, Sabtu (3/5). Untuk sementara, mereka mengaku sekadar konsultasi terkait berkas-berkas rumah dan tanah milik ke enam warga tersebut, yang sampai saat ini dibawa pengurus Pagar Rekontrak. Namun bila berkas tersebut tidak segera dikembalikan, mereka sepakat akan mengusung masalah ini ke ranah hukum.
Suroso, yang mendampingi ke enam warga tersebut mengatakan sebagian warga Renokenongo saat ini ada yang menginginkan menerima uang kontrak, sebagai tahap awal dalam mengajukan ganti rugi kepada PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) akibat semburan lumpur.
Namun ketika meminta berkas tersebut ke H Sunarto, Ketua Pagar Rekontrak, mereka mengaku selalu dipersulit dengan alasan karena komitmen dari seluruh warga Pagar Rekontrak. “Kami ke sini sekadar konsultasi, langkah apa yang sebaiknya kami lakukan untuk mengambil berkas-berkas tersebut,” terang Suroso.
Terpisah H Sunarto, merasa tidak pernah mempersulit warga yang akan mengambil berkas. Namun kalau sampai hal ini dilaporkan ke polisi, ia menyatakan siap menghadapi. “Kalau hal ini sampai ke polisi dengan baik dan bertanggungjawab, kami akan siap hadapi,” tegasnya.
Menurut Sunarto, sampai detik ini dirinya tidak pernah
menerima permintaan berkas dari Suroso dan kawan-kawannya. “Kalau mereka datangnya dengan baik-baik kami akan berikan, tapi kami akan bicarakan dulu dengan pengurus lainnya,” kata Sunarto.
Tapi jika warga ngotot meminta berkasnya, pihaknya akan memberikan. “Tapi hanya KTP dan KSK saja, karena berkas lainnya seperti formulir dan lain sebagainya adalah milik Pagar Rekontrak,” terangnya.
Kapolres Sidoarjo AKBP Maruli CC Simanjutak, mengatakan siapapun yang mengadu atau melaporkan maka pihaknya akan melayaninya. “Kami tetap akan memperhatikan setiap laporan yang masuk,” ujarnya kemarin. iit
Monday, 05 May 2008
SIDOARJO - SURYA-Pengungsi korban lumpur yang bertahan di Pasar Porong Baru (PPB) mulai terpecah. Gara-gara soal uang ganti rugi dari Lapindo, sesama pengurus Pagar Rekontrak (Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak), saling lapor polisi. Sebanyak enam pengungsi asal Desa Renokenongo, diketuai Suroso, datang ke Polres Sidoarjo, Sabtu (3/5). Untuk sementara, mereka mengaku sekadar konsultasi terkait berkas-berkas rumah dan tanah milik ke enam warga tersebut, yang sampai saat ini dibawa pengurus Pagar Rekontrak. Namun bila berkas tersebut tidak segera dikembalikan, mereka sepakat akan mengusung masalah ini ke ranah hukum.
Suroso, yang mendampingi ke enam warga tersebut mengatakan sebagian warga Renokenongo saat ini ada yang menginginkan menerima uang kontrak, sebagai tahap awal dalam mengajukan ganti rugi kepada PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) akibat semburan lumpur.
Namun ketika meminta berkas tersebut ke H Sunarto, Ketua Pagar Rekontrak, mereka mengaku selalu dipersulit dengan alasan karena komitmen dari seluruh warga Pagar Rekontrak. “Kami ke sini sekadar konsultasi, langkah apa yang sebaiknya kami lakukan untuk mengambil berkas-berkas tersebut,” terang Suroso.
Terpisah H Sunarto, merasa tidak pernah mempersulit warga yang akan mengambil berkas. Namun kalau sampai hal ini dilaporkan ke polisi, ia menyatakan siap menghadapi. “Kalau hal ini sampai ke polisi dengan baik dan bertanggungjawab, kami akan siap hadapi,” tegasnya.
Menurut Sunarto, sampai detik ini dirinya tidak pernah
menerima permintaan berkas dari Suroso dan kawan-kawannya. “Kalau mereka datangnya dengan baik-baik kami akan berikan, tapi kami akan bicarakan dulu dengan pengurus lainnya,” kata Sunarto.
Tapi jika warga ngotot meminta berkasnya, pihaknya akan memberikan. “Tapi hanya KTP dan KSK saja, karena berkas lainnya seperti formulir dan lain sebagainya adalah milik Pagar Rekontrak,” terangnya.
Kapolres Sidoarjo AKBP Maruli CC Simanjutak, mengatakan siapapun yang mengadu atau melaporkan maka pihaknya akan melayaninya. “Kami tetap akan memperhatikan setiap laporan yang masuk,” ujarnya kemarin. iit
05 Mei 2008
Semburan Baru di Siring Barat
Semburan Baru di Siring Barat
Saturday, 03 May 2008
SIDOARJO - SURYA-Setelah gas metan serta belum tuntasnya permasalahan ganti rugi terkait dampak lumpur Lapindo, kini warga Siring Barat Kecamatan Porong, kembali dibuat resah dengan munculnya semburan lumpur di antara pemukiman warga di wilayah RT12 RW2. Selain menimbulkan bau menyengat, semburan yang muncul di lahan kosong yang letaknya dempet dengan dinding rumah Mianah tersebut, juga mengeluarkan kandungan lumpur.
Sebelumnya, di lokasi tersebut memang banyak terlihat bubble (gelembung) yang muncul. Hingga Jumat (9/5), Mianah masih tampak bingung. Matanya masih tampak sembab, bekas menangis. “Saya takut, saya mau kontrak saja. Tapi bingung, tidak mempunyai uang,” ujarnya.
Munculnya semburan baru tersebut, terjadi ketika warga Siring Barat kedatangan tamu istimewa, yaitu Komnas HAM untuk melihat kondisi warga.
Saat itu, kata Mianah, warga ingin menunjukkan kepada rombongan jika di Siring Barat merupakan kawasan yang rawan terhadap semburan lumpur dan gas berbahaya. “Semula, warga ingin menunjukkan kepada rombongan dengan menyulut bubble, tapi api yang menyala malah membesar sehingga menimbulkan semburan lumpur seperti ini,” terangnya.
Makin lama semburan itu makin membesar, hingga kini semburan itu mencapai ketinggian sekitar 50 cm. Sedangkan lumpur juga meluber, memenuhi lahan kosong itu.
Hasil kerja tim pemantau dan analisa gas berbahaya PT Fergaco, menyebutkan Jumat (2/5) pukul 09.00 WIB, kandungan Hidrocarbon (HC) atau gas mudah terbakar sekitar 10 persen. “Sebelumnya sampai 35 - 67 persen, kandungan HC itu menurun karena terbawa angin di sekitar lokasi,” terang Dodie Ernawan, dari PT Fergaco.
Selain itu, petugas dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) kemarin juga mengambil sampel air. Lumpur dan emisi (gas) yang keluar dari semburan baru di Siring Barat. Menurut seorang petugas, sampel tersebut nantinya akan diteliti sebagai pertimbangan untuk memutuskan kejadian tersebut biasa atau kejadian luar biasa.
Sebelumnya di kawasan Siring Barat lainnya, juga muncul semburan lumpur di dalam pabrik baja. Semburan yang berdiameter lebih besar itu, juga telah mengalami penuruna tanah hingga dua meter, selain bau menyengat apabila berada didekat lokasi semburan.
Bupati Win Hendrarso yang menyempatkan berkunjung ke lokasi semburan baru, mengatakan saat ini tim independen sudah berjalan untuk mendata sembilan desa yang diajukan masuk peta area terdampak. “Setidaknya dengan adanya semburan baru ini menambah bukti, untuk merekomendasi kawasan ini masuk peta area terdampak,” paparnya, Jumat (2/5) siang. iit
Saturday, 03 May 2008
SIDOARJO - SURYA-Setelah gas metan serta belum tuntasnya permasalahan ganti rugi terkait dampak lumpur Lapindo, kini warga Siring Barat Kecamatan Porong, kembali dibuat resah dengan munculnya semburan lumpur di antara pemukiman warga di wilayah RT12 RW2. Selain menimbulkan bau menyengat, semburan yang muncul di lahan kosong yang letaknya dempet dengan dinding rumah Mianah tersebut, juga mengeluarkan kandungan lumpur.
Sebelumnya, di lokasi tersebut memang banyak terlihat bubble (gelembung) yang muncul. Hingga Jumat (9/5), Mianah masih tampak bingung. Matanya masih tampak sembab, bekas menangis. “Saya takut, saya mau kontrak saja. Tapi bingung, tidak mempunyai uang,” ujarnya.
Munculnya semburan baru tersebut, terjadi ketika warga Siring Barat kedatangan tamu istimewa, yaitu Komnas HAM untuk melihat kondisi warga.
Saat itu, kata Mianah, warga ingin menunjukkan kepada rombongan jika di Siring Barat merupakan kawasan yang rawan terhadap semburan lumpur dan gas berbahaya. “Semula, warga ingin menunjukkan kepada rombongan dengan menyulut bubble, tapi api yang menyala malah membesar sehingga menimbulkan semburan lumpur seperti ini,” terangnya.
Makin lama semburan itu makin membesar, hingga kini semburan itu mencapai ketinggian sekitar 50 cm. Sedangkan lumpur juga meluber, memenuhi lahan kosong itu.
Hasil kerja tim pemantau dan analisa gas berbahaya PT Fergaco, menyebutkan Jumat (2/5) pukul 09.00 WIB, kandungan Hidrocarbon (HC) atau gas mudah terbakar sekitar 10 persen. “Sebelumnya sampai 35 - 67 persen, kandungan HC itu menurun karena terbawa angin di sekitar lokasi,” terang Dodie Ernawan, dari PT Fergaco.
Selain itu, petugas dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) kemarin juga mengambil sampel air. Lumpur dan emisi (gas) yang keluar dari semburan baru di Siring Barat. Menurut seorang petugas, sampel tersebut nantinya akan diteliti sebagai pertimbangan untuk memutuskan kejadian tersebut biasa atau kejadian luar biasa.
Sebelumnya di kawasan Siring Barat lainnya, juga muncul semburan lumpur di dalam pabrik baja. Semburan yang berdiameter lebih besar itu, juga telah mengalami penuruna tanah hingga dua meter, selain bau menyengat apabila berada didekat lokasi semburan.
Bupati Win Hendrarso yang menyempatkan berkunjung ke lokasi semburan baru, mengatakan saat ini tim independen sudah berjalan untuk mendata sembilan desa yang diajukan masuk peta area terdampak. “Setidaknya dengan adanya semburan baru ini menambah bukti, untuk merekomendasi kawasan ini masuk peta area terdampak,” paparnya, Jumat (2/5) siang. iit
Makan Distop, Dibantu KNPI
Makan Distop, Dibantu KNPI
Friday, 02 May 2008
SIDOARJO - SURYA-Hari pertama jatah makan distop PT Lapindo Brantas Inc (LBI), membuat ratusan pengungsi korban lumpur Lapindo yang bertahan di penampungan Pasar Porong Baru (PPB) harus masak sendiri dan tentu saja, berharap bantuan dari pihak luar. Pihak pertama yang membantu pengungsi, Kamis (1/5) kemarin adalah DPD KNPI Kepulauan Riau (Kepri), yang membantu uang tunai sebesar Rp 25 juta. “Kami mendengar jika jatah makan pengungsi ini akan dihentikan, dan bantuan ini sebagai bentuk solidaritas kami kepada saudara kami yang terkena semburan lumpur,” ujar Ketua DPD KNPI Kepri, Berto Izaak Doko, Kamis (1/5).
Bantuan ini, kata Berto Izaak, tidak ada muatan politis. Bentuk bantuannya juga secara langsung dan tunai, dimana setiap Kepala Keluarga (KK) mendapat bantuan sebesar Rp 40.000.
Ketua Pagar Rekontrak, H Sunarto, mengatakan meski masih banyak masyarakat yang bersimpati, pihaknya tidak akan bergantung pada pihak luar. “Pekan depan kami akan menentukan sikap, terkait penghentian jatah makan ini ,” ujarnya.
Sementara itu sebanyak 12 KK pengungsi yang tinggal di PPB, kemarin siang mendatangi kantor PT MLJ untuk menerima uang kontrak.
Suroso, mantan Ketua Tim Data Pagar Rekontrak yang juga ikut menerima uang kontrak mengatakan, sebenarnya banyak pengungsi yang tergabung dalam Pagar Rekontrak bersedia menerima uang kontrak.
Hanya saja, berkas mereka masih dipegang pengurus Pagar Rekontrak sehingga mereka kesulitan untuk mengambilnya. “Kami akan bertemu Pak Sunarto, agar warga pengungsi yang mau menerima uang kontrak berkasnya diberikan, ini adalah hak asasi dari masing-masing warga,” paparnya.
Suroso menambahkan, pihaknya akan membuka posko pengungsi, untuk membantu warga yang mau menerima uang kontrak. “Poskonya di rumah Zaidun RT04 RW0I, Renokenongo,” jelasnya.
Ketua Pagar Rekontrak H Sunarto membantah, bila ia dituding mempersulit warga yang akan mengambil berkas untuk keperluan mengambil uang kontrak. “Yang memutuskan masalah ini bukan hanya saya, tapi semua warga yang Pagar Rekontrak,” katanya.
Untuk 12 KK yang menerima uang kontrak kemarin, tuding Sunarto, sejak dulu memang ingin keluar dari Pagar Rekontrak.
Diaz Raihan koordinator sosial Minarak menambahkan, pihaknya selalu siap, bila ada warga pengungsi yang sewaktu-waktu mau menerima uang kontrak. “Kami akan layani kapan saja,” ujarnya. iit
Friday, 02 May 2008
SIDOARJO - SURYA-Hari pertama jatah makan distop PT Lapindo Brantas Inc (LBI), membuat ratusan pengungsi korban lumpur Lapindo yang bertahan di penampungan Pasar Porong Baru (PPB) harus masak sendiri dan tentu saja, berharap bantuan dari pihak luar. Pihak pertama yang membantu pengungsi, Kamis (1/5) kemarin adalah DPD KNPI Kepulauan Riau (Kepri), yang membantu uang tunai sebesar Rp 25 juta. “Kami mendengar jika jatah makan pengungsi ini akan dihentikan, dan bantuan ini sebagai bentuk solidaritas kami kepada saudara kami yang terkena semburan lumpur,” ujar Ketua DPD KNPI Kepri, Berto Izaak Doko, Kamis (1/5).
Bantuan ini, kata Berto Izaak, tidak ada muatan politis. Bentuk bantuannya juga secara langsung dan tunai, dimana setiap Kepala Keluarga (KK) mendapat bantuan sebesar Rp 40.000.
Ketua Pagar Rekontrak, H Sunarto, mengatakan meski masih banyak masyarakat yang bersimpati, pihaknya tidak akan bergantung pada pihak luar. “Pekan depan kami akan menentukan sikap, terkait penghentian jatah makan ini ,” ujarnya.
Sementara itu sebanyak 12 KK pengungsi yang tinggal di PPB, kemarin siang mendatangi kantor PT MLJ untuk menerima uang kontrak.
Suroso, mantan Ketua Tim Data Pagar Rekontrak yang juga ikut menerima uang kontrak mengatakan, sebenarnya banyak pengungsi yang tergabung dalam Pagar Rekontrak bersedia menerima uang kontrak.
Hanya saja, berkas mereka masih dipegang pengurus Pagar Rekontrak sehingga mereka kesulitan untuk mengambilnya. “Kami akan bertemu Pak Sunarto, agar warga pengungsi yang mau menerima uang kontrak berkasnya diberikan, ini adalah hak asasi dari masing-masing warga,” paparnya.
Suroso menambahkan, pihaknya akan membuka posko pengungsi, untuk membantu warga yang mau menerima uang kontrak. “Poskonya di rumah Zaidun RT04 RW0I, Renokenongo,” jelasnya.
Ketua Pagar Rekontrak H Sunarto membantah, bila ia dituding mempersulit warga yang akan mengambil berkas untuk keperluan mengambil uang kontrak. “Yang memutuskan masalah ini bukan hanya saya, tapi semua warga yang Pagar Rekontrak,” katanya.
Untuk 12 KK yang menerima uang kontrak kemarin, tuding Sunarto, sejak dulu memang ingin keluar dari Pagar Rekontrak.
Diaz Raihan koordinator sosial Minarak menambahkan, pihaknya selalu siap, bila ada warga pengungsi yang sewaktu-waktu mau menerima uang kontrak. “Kami akan layani kapan saja,” ujarnya. iit
Kawasan Rawan Subsidence Meluas
Kawasan Rawan Subsidence Meluas
Wednesday, 30 April 2008
SIDOARJO - SURYA-Tanggul utama di titik 43 di Desa Renokenongo Kecamatan Porong , Selasa (29/4) diketahui jebol, namun lumpur panas masih dapat dikendalikan dengan dialirkan ke kolam penampungan (pond) di titik 63.
Jebolnya tanggul tersebut, menurut Deputi Insfrastruktur Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sofyan Hadi, disebabkan kawasan disekitar pusat semburan mengalami penurunan tanah (subsidence).
"Kawasan di sekitar pusat semburan ini sangat rawan subsidence, beberapa hari tanggul di sekitar sini mengalami penurunan tanah dan mengakibatkan tanggul jebol," terangnya.
Lumpur panas diketahui mulai menggerus tanggul Senin (28/4) malam, namun upaya perbaikan baru dapat dilakukan pada esok harinya. Kata Sofyan, untuk perbaikan tanggul yang mengalami jebol hingga 20 meter itu pihaknya mengalami kesulitan. "Medannya cukup sulit untuk sampai ke lokasi, karena itu perbaikan akan sedikit memakan waktu," terangnya.
Sebelumnya tanggul di titik 63 yang berada di sisi Timur tanggul titik 43 ini juga mengalami penurunan tanah, bahkan saat itu tanggul yang mengalami subsidence hingga sepanjang 80 meter, namun lumpur panas belum sampai meluber karena hanya separuh tanggul yang mengalami subsidence.
Wednesday, 30 April 2008
SIDOARJO - SURYA-Tanggul utama di titik 43 di Desa Renokenongo Kecamatan Porong , Selasa (29/4) diketahui jebol, namun lumpur panas masih dapat dikendalikan dengan dialirkan ke kolam penampungan (pond) di titik 63.
Jebolnya tanggul tersebut, menurut Deputi Insfrastruktur Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sofyan Hadi, disebabkan kawasan disekitar pusat semburan mengalami penurunan tanah (subsidence).
"Kawasan di sekitar pusat semburan ini sangat rawan subsidence, beberapa hari tanggul di sekitar sini mengalami penurunan tanah dan mengakibatkan tanggul jebol," terangnya.
Lumpur panas diketahui mulai menggerus tanggul Senin (28/4) malam, namun upaya perbaikan baru dapat dilakukan pada esok harinya. Kata Sofyan, untuk perbaikan tanggul yang mengalami jebol hingga 20 meter itu pihaknya mengalami kesulitan. "Medannya cukup sulit untuk sampai ke lokasi, karena itu perbaikan akan sedikit memakan waktu," terangnya.
Sebelumnya tanggul di titik 63 yang berada di sisi Timur tanggul titik 43 ini juga mengalami penurunan tanah, bahkan saat itu tanggul yang mengalami subsidence hingga sepanjang 80 meter, namun lumpur panas belum sampai meluber karena hanya separuh tanggul yang mengalami subsidence.
Gas Metan Meledak di Siring Barat
Gas Metan Meledak di Siring Barat
Tuesday, 29 April 2008
Sidoarjo - Surya-Saluran air yang mengandung gas metan di Desa Siring Barat, meledak dan menyemburan api, Senin (28/4) malam. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, ledakan itu menyebabkan trotoar dari semen mencuat dan agak meleleh.
Petugas analisa dan pemantau gas berbahaya PT Fergaco, Dodie Ernawan menjelaskan, ledakan gas disertai api itu kemungkinan terjadi akibat ulah seorang penumpang mobil yang lewat di jalan raya Porong. “Dari penyelidikan, seorang penumpang mobil bison yang sembrono melempar puntung rokok ke dekat selokan itu,” tuturnya kepada Surya, Senin (28/4).
Ledakan in sangat mengkhawatirkan warga sekitar, sebab sebelum kejadian ini PT Fergaco telah memasang 4 pipa pembuangan yang diletakkan tersebar di sekitar Siring bagian Barat. Pipa sepanjang 400 meter itu, untuk mengurangi kadar gas metan dan hidrokarbon agar tak muncul ledakan gas.
Kapolsek Porong, AKP Juned mengutarakan, pihaknya langsung meluncur ke lokasi kejadian begitu pihaknya mendengar ada ledakan gas di depan jalan raya Porong itu. “Kalau tak salah, kejadiannya sekitar pukul 19.00 WIB,” ujarnya, Senin (28/4).
Setelah diselidiki, ternyata lokasi ledakan gas itu berada sekitar 50 meter dari tempat semburan gas yang telah di-police line oleh warga Siring bagian Barat. “Tidak ada korban jiwa atau luka akibat kejadian ini,” tegasnya.
Hanya saja, dampak dari ledakan itu sisa gas yang meledak itu masih terasa pekat. Bahkan AKP Juned masih merasakan bau gas, meski dia telah beberapa meter meninggalkan lokasi. “Baunya sangat menyengat dan sulit hilang, karena kandungan gas metan ini sulit terurai jika kondisinya malam hari,” katanya. iit/sda
Tuesday, 29 April 2008
Sidoarjo - Surya-Saluran air yang mengandung gas metan di Desa Siring Barat, meledak dan menyemburan api, Senin (28/4) malam. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, ledakan itu menyebabkan trotoar dari semen mencuat dan agak meleleh.
Petugas analisa dan pemantau gas berbahaya PT Fergaco, Dodie Ernawan menjelaskan, ledakan gas disertai api itu kemungkinan terjadi akibat ulah seorang penumpang mobil yang lewat di jalan raya Porong. “Dari penyelidikan, seorang penumpang mobil bison yang sembrono melempar puntung rokok ke dekat selokan itu,” tuturnya kepada Surya, Senin (28/4).
Ledakan in sangat mengkhawatirkan warga sekitar, sebab sebelum kejadian ini PT Fergaco telah memasang 4 pipa pembuangan yang diletakkan tersebar di sekitar Siring bagian Barat. Pipa sepanjang 400 meter itu, untuk mengurangi kadar gas metan dan hidrokarbon agar tak muncul ledakan gas.
Kapolsek Porong, AKP Juned mengutarakan, pihaknya langsung meluncur ke lokasi kejadian begitu pihaknya mendengar ada ledakan gas di depan jalan raya Porong itu. “Kalau tak salah, kejadiannya sekitar pukul 19.00 WIB,” ujarnya, Senin (28/4).
Setelah diselidiki, ternyata lokasi ledakan gas itu berada sekitar 50 meter dari tempat semburan gas yang telah di-police line oleh warga Siring bagian Barat. “Tidak ada korban jiwa atau luka akibat kejadian ini,” tegasnya.
Hanya saja, dampak dari ledakan itu sisa gas yang meledak itu masih terasa pekat. Bahkan AKP Juned masih merasakan bau gas, meski dia telah beberapa meter meninggalkan lokasi. “Baunya sangat menyengat dan sulit hilang, karena kandungan gas metan ini sulit terurai jika kondisinya malam hari,” katanya. iit/sda
Seandainya Jatah Makan Dihentikan, Jangan Salahkan Bila Bocah Makan Batu Kerikil
Seandainya Jatah Makan Dihentikan, Jangan Salahkan Bila Bocah Makan Batu Kerikil
Tuesday, 29 April 2008
Sidoarjo-Apa yang akan terjadi, jika Lapindo benar-benar menghentikan jatah makan para pengungsi yang berada di Pasar Porong Baru? Padahal, sebagian besar pengungsi adalah pengangguran. Harta bendanya semua sudah ditenggelamkan lumpur Lapindo. Maka jangan heran, jika kelak, anak-anak pengungsi itu akan makan batu dengan daun pepaya sebagai sayur mayurnya.
Masih mengenakan seragam sekolahnya, TK Muhajirin Porong, sejumlah bocah langsung 'diusung' orang tuanya menuju lokasi demo yang dilakukan ayah mereka. Padahal biasanya, setelah pulang sekolah, mereka sudah harus berada di los-los Pasar Porong Baru, yang selama 17 bulan menjadi rumah tinggal mereka.
Tidak hanya itu, para orang tua juga membawa perlengkapan makan. Seperti piring dan sendok. Rencananya, para bocah TK itu akan menampilkan teatrikal sosial. Pergelaran teatrikalnya adalah, para bocah digambarkan terpaksa makan nasi dari batu dan sayur dari daun pepaya. Pesan teatrikal itu adalah, kondisi seperti ini pasti akan terjadi terhadap anak-anak korban lumpur jika jatah makan untuk mereka benar-benar dihentikan Lapindo mulai 1 Mei mendatang.
“Inilah kondisi kami bila jatah makan dihentikan, kami mau makan apa, makan batu? Bagaimana nasib masa depan anak-anak kami,” kata salah satu orangtua, yang ikut mendampingi anaknya.
Seperti pemain teater kawakan, meski di tengah sorotan sinar matahari yang semakin terik, para bocah itu dengan cueknya memainkan lakon, yang mungkin saja bisa menjadi nyata, kelak dikemudian hari.
Di tengah lingkaran penonton, mereka membentuk lingkaran. Para bocah lalu jongkok, dengan tangan kiri memegang piring tangan lainnya memainkan sendok di atas piring. Dengan wajah lelah, mereka seakan-akan hendak makan siang. Namun karena yang ada di piring hanya batu, mereka tampak pasrah.
“Anak-anak ini adalah masa depan kami, tapi sekarang mereka terancam punah, jika jatah makannya dihentikan,” kata seorang ibu antusias.
Setelah 15 menit tampil, aksi teatrikal spontan itu mendapat aplaus dari pengunjuk rasa. Namun harapan dan masa depan bocah ini juga belum jelas, seperti halnya teatrikal yang baru saja mereka mainkan./wiwit purwanto
Tuesday, 29 April 2008
Sidoarjo-Apa yang akan terjadi, jika Lapindo benar-benar menghentikan jatah makan para pengungsi yang berada di Pasar Porong Baru? Padahal, sebagian besar pengungsi adalah pengangguran. Harta bendanya semua sudah ditenggelamkan lumpur Lapindo. Maka jangan heran, jika kelak, anak-anak pengungsi itu akan makan batu dengan daun pepaya sebagai sayur mayurnya.
Masih mengenakan seragam sekolahnya, TK Muhajirin Porong, sejumlah bocah langsung 'diusung' orang tuanya menuju lokasi demo yang dilakukan ayah mereka. Padahal biasanya, setelah pulang sekolah, mereka sudah harus berada di los-los Pasar Porong Baru, yang selama 17 bulan menjadi rumah tinggal mereka.
Tidak hanya itu, para orang tua juga membawa perlengkapan makan. Seperti piring dan sendok. Rencananya, para bocah TK itu akan menampilkan teatrikal sosial. Pergelaran teatrikalnya adalah, para bocah digambarkan terpaksa makan nasi dari batu dan sayur dari daun pepaya. Pesan teatrikal itu adalah, kondisi seperti ini pasti akan terjadi terhadap anak-anak korban lumpur jika jatah makan untuk mereka benar-benar dihentikan Lapindo mulai 1 Mei mendatang.
“Inilah kondisi kami bila jatah makan dihentikan, kami mau makan apa, makan batu? Bagaimana nasib masa depan anak-anak kami,” kata salah satu orangtua, yang ikut mendampingi anaknya.
Seperti pemain teater kawakan, meski di tengah sorotan sinar matahari yang semakin terik, para bocah itu dengan cueknya memainkan lakon, yang mungkin saja bisa menjadi nyata, kelak dikemudian hari.
Di tengah lingkaran penonton, mereka membentuk lingkaran. Para bocah lalu jongkok, dengan tangan kiri memegang piring tangan lainnya memainkan sendok di atas piring. Dengan wajah lelah, mereka seakan-akan hendak makan siang. Namun karena yang ada di piring hanya batu, mereka tampak pasrah.
“Anak-anak ini adalah masa depan kami, tapi sekarang mereka terancam punah, jika jatah makannya dihentikan,” kata seorang ibu antusias.
Setelah 15 menit tampil, aksi teatrikal spontan itu mendapat aplaus dari pengunjuk rasa. Namun harapan dan masa depan bocah ini juga belum jelas, seperti halnya teatrikal yang baru saja mereka mainkan./wiwit purwanto
Warga Renokenongo Blokir Jalan Raya Porong
Warga Renokenongo Blokir Jalan Raya Porong
Monday, 28 April 2008
SURABAYA, SENIN - Lebih dari 500 korban lumpur Lapindo warga Renokenongo, Porong, Surabaya, yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo, berunjuk rasa dengan memblokade Jalan Raya Porong. Mereka menuntut kepastian ganti rugi lahan yang terkubur lumpur. Juru bicara aksi, Paring Waluyo, yang dihubungi Kompas.com, Senin (28/4), mengungkapkan, aksi penutupan jalan ini dilakukan untuk mendapat perhatian Bupati Sidoarjo dan PT Minarak Lapindo Jaya. "Kami menuntut kepastian sisa uang ganti rugi sebesar 80 persen yang belum dibayarkan," kata Paring.
Dijelaskan, tahun lalu warga Renokenongo menerima uang ganti rugi sebesar 20 persen. Sisanya, disebutkan dalam klausul, akan dibayarkan PT Minarak pada bulan Mei tahun ini.
Disebutkan pula, jika PT Minarak tidak bisa membayar hingga bulan Juni, maka Sertifikat tanah milik warga akan dikembalikan kepada warga. "Masalahnya, kalau sertifikat itu dikembalikan, apa kami masih bisa membangun rumah kami, wong rumah kami sudah jadi lautan lumpur. Maka, kami menuntut sisa 80 persen dibayarkan," tegas Paring./kcm
Monday, 28 April 2008
SURABAYA, SENIN - Lebih dari 500 korban lumpur Lapindo warga Renokenongo, Porong, Surabaya, yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo, berunjuk rasa dengan memblokade Jalan Raya Porong. Mereka menuntut kepastian ganti rugi lahan yang terkubur lumpur. Juru bicara aksi, Paring Waluyo, yang dihubungi Kompas.com, Senin (28/4), mengungkapkan, aksi penutupan jalan ini dilakukan untuk mendapat perhatian Bupati Sidoarjo dan PT Minarak Lapindo Jaya. "Kami menuntut kepastian sisa uang ganti rugi sebesar 80 persen yang belum dibayarkan," kata Paring.
Dijelaskan, tahun lalu warga Renokenongo menerima uang ganti rugi sebesar 20 persen. Sisanya, disebutkan dalam klausul, akan dibayarkan PT Minarak pada bulan Mei tahun ini.
Disebutkan pula, jika PT Minarak tidak bisa membayar hingga bulan Juni, maka Sertifikat tanah milik warga akan dikembalikan kepada warga. "Masalahnya, kalau sertifikat itu dikembalikan, apa kami masih bisa membangun rumah kami, wong rumah kami sudah jadi lautan lumpur. Maka, kami menuntut sisa 80 persen dibayarkan," tegas Paring./kcm
Pansus Lumpur Ingatkan Minarak
Pansus Lumpur Ingatkan Minarak
Monday, 28 April 2008
SIDOARJO-SURYA-Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, meminta agar sisa pembayaran 80 persen ganti rugi korban lumpur dengan skema jual beli, dipatuhi dan dilakukan mengacu Perpres 14/Tahun 2007. Wakil ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Tito Pradopo, mengatakan mendengar ada wacana korban lumpur yang tidak memiliki sertifikat dari lahan yang dimiliki, sisa pembayaran 80 persen akan diberikan rumah dengan pengembalain dana bila memang ada.
“Kalau sesuai Perpres wacana ini tidak sesuai, dan kami berharap Minarak tetap memberikan sisa pembayaran korban lumpur yang 80 persen kepada warga,” ujarnya.
Menurutnya, Minarak harus tetap melakukan kewajibannya seperti yang diatur Perpres. “Warga korban lumpur harus tetap diberikan sisa pembayaran 80 persen, selanjutnya mereka yang akan menentukan akan membeli rumah di mana,” katanya.
Ketua Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) Joko Suprastowo, mengatakan juga mendengar ada wacana seperti itu. Tapi sejauh ini, korban lumpur masih tetap dan patuh dengan Perpres yang telah disepakati.
“Kami masih menunggu informasi yang lebih lengkap, kami tetap berharap Minarak tetap melakukan kewajibannya membayar sisa yang 80 persen itu,” papar Joko.
Sebelumnya masalah jual beli dan sertifikat tanah korban lumpur ini juga menjadi pembahasan, antara Lapindo bersama Ikatan Pembuat Akta Tanah (IPAT) Jatim. Pembahasan tersebut menyangkut masalah lahan yang belum bersertifikat, karena mereka tidak ingin ada permasalahan baru yang timbul dikemudian hari.
Seperti diketahui, tanah milik korban lumpur terdiri beberapa macam kepemilikan. Dari Petok D/Letter C, HGB dan SHM. Minarak berkeinginan mencari solusi terbaik terkait masalah ini. Dikarenakan mereka yang terlibat dalam jula beli tersebut tidak mau beresiko dikemudian hari. iit
Monday, 28 April 2008
SIDOARJO-SURYA-Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, meminta agar sisa pembayaran 80 persen ganti rugi korban lumpur dengan skema jual beli, dipatuhi dan dilakukan mengacu Perpres 14/Tahun 2007. Wakil ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Tito Pradopo, mengatakan mendengar ada wacana korban lumpur yang tidak memiliki sertifikat dari lahan yang dimiliki, sisa pembayaran 80 persen akan diberikan rumah dengan pengembalain dana bila memang ada.
“Kalau sesuai Perpres wacana ini tidak sesuai, dan kami berharap Minarak tetap memberikan sisa pembayaran korban lumpur yang 80 persen kepada warga,” ujarnya.
Menurutnya, Minarak harus tetap melakukan kewajibannya seperti yang diatur Perpres. “Warga korban lumpur harus tetap diberikan sisa pembayaran 80 persen, selanjutnya mereka yang akan menentukan akan membeli rumah di mana,” katanya.
Ketua Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) Joko Suprastowo, mengatakan juga mendengar ada wacana seperti itu. Tapi sejauh ini, korban lumpur masih tetap dan patuh dengan Perpres yang telah disepakati.
“Kami masih menunggu informasi yang lebih lengkap, kami tetap berharap Minarak tetap melakukan kewajibannya membayar sisa yang 80 persen itu,” papar Joko.
Sebelumnya masalah jual beli dan sertifikat tanah korban lumpur ini juga menjadi pembahasan, antara Lapindo bersama Ikatan Pembuat Akta Tanah (IPAT) Jatim. Pembahasan tersebut menyangkut masalah lahan yang belum bersertifikat, karena mereka tidak ingin ada permasalahan baru yang timbul dikemudian hari.
Seperti diketahui, tanah milik korban lumpur terdiri beberapa macam kepemilikan. Dari Petok D/Letter C, HGB dan SHM. Minarak berkeinginan mencari solusi terbaik terkait masalah ini. Dikarenakan mereka yang terlibat dalam jula beli tersebut tidak mau beresiko dikemudian hari. iit
Langganan:
Postingan (Atom)
