14 November 2007

Korban Lumpur Lapindo Lapor PBB

03/11/07 21:15
Korban Lumpur Lapindo Lapor PBB

Sidoarjo (ANTARA News) - Ratusan warga korban lumpur Lapindo Brantas Inc. yang tergabung dalam Paguyuban warga Renokenongo menolak kontrak (Pagar Rekontrak) dan hingga kini masih bertahan di pengungsian Pasar Baru Porong Sidoarjo akan melaporkan kasus mereka ke Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

Tokoh Pagar Rekontrak Bambang Wuriyanto di Sidoarjo, Sabtu mengatakan, dalam waktu dekat perwakilan warga korban lumpur akan ke Jakarta untuk mendatangi perwakilan kantor PBB.

"Setelah itu, kami akan megurus visa ke Kantor PBB di Amerika," katanya menegaskan.

Menurut dia, pihaknya juga berencana ke Amerika untuk meminta perlindungan. Hal itu, karena pemerintah pusat dan daerah terkesan tidak serius dalam menangani masalah sosial yang diakibatkan adanya luapan lumpur.

"Kami akan laporkan semua ke kantor PBB, termasuk tuntutan kami," katanya sambil menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat sekitar 700 Kepala Keluarga (KK) warga Pagar Rekontrak yang masih bertahan di pengungsian Pasar Baru Porong.

Menurut rencana, mereka akan berangkat ke kantor PBB di Amerika sekitar Desember 2007 mendatang. Hal itu, karena pada bulan tersebut, mereka sudah setahun menghuni di kamp pengungsian, tanpa penanganan jelas.

Tuntutan warga yang selama ini tidak dipenuhi pihak Lapindo Brantas Inc. yakni pembayaran uang muka jual beli sebesar 50 persen, dan meminta disediakan lahan 50 hektar untuk relokasi mandiri serta sisa pembayaran 50 persen dibayar dua kali yakni 20 persen dan 30 persen. (*)

Muncul Lumpur Baru

09/11/07 21:51
Muncul Lumpur Baru di Sekitar Porong Jatim

Sidoarjo (ANTARA News) - Warga Desa Pejarakan RT08/RW01 Kecamatan Jabon, Sidoarjo dan Desa Mindi Kecamatan Porong Sidoarjo, Jumat, dikagetkan dengan munculnya semburan (bubble) lumpur baru.

Informasi yang dihimpun ANTARA News menyebutkan, lokasi semburan baru yang di Desa Pejarakan, pertama kali diketahui oleh Ny Kholifah, warga RT08/RW01 Desa Pejarakan. Saat itu, ia akan ke sungai dan saat akan mendekat bibir sungai, dia melihat sebuah lubang yang mengeluarkan air.

Sedangkan semburan baru yang di Desa Mindi Kecamatan Porong, ditemukan sebanyak lima titik.

Humas Badan Pelaksana Lumpur Sidoarjo Achmad Zulkarnain saat dikonfirmasi mengakui hal tersebut. "Semburan itu ditemukan Kamis (8/11) malam oleh warga sekitar," katanya.

Namun setelah diteliti kandungan gasnya oleh tim dari Fergaco, lima bubble di Desa Mindi itu tidak berbahaya bagi warga. Hal itu, karena tidak mengandung gas beracun atau H2S serta kandungan LEL (Low Explosive Limit) tidak ada.

Menurut Kholifah, dari lubang yang ditemukan di RT08/RW01 Desa Pejarakan sebesar kaleng susu itu terdengar bunyi "blukutuk-blukutuk". Suara itu diduga dari semburan air panas yang berada di dalamnya.

Sejumlah warga langsung mendatangi lokasi semburan baru itu. Seorang warga sempat iseng menyulutkan korek api ke lubang tersebut dan ternyata dari lubang tersebut menyembur api.

Ketua RT08/RW01 Desa Pejarakan Ali meminta pihak terkait agar segera mendatangi lokasi temuan tersebut. "Sebelum semburan itu membesar, kami harapkan instansi terkait atau BPLS segera mengatasi masalah ini.

Ia berharap, dengan adanya penanganan cepat terhadap temuan ini, semburan bisa segera diketahui statusnya. "Apakah bahaya atau tidak bagi warga," katanya.

Semburan baru di Desa Pejarakan dan Mindi ini merupakan semburan yang ke-72 dan ke-73 dari seluruh semburan yang pernah ada sejak semburan lumpur pertama kali terjadi akhir Mei tahun lalu.

Ali mengatakan, saat ini Desa Pejarakan tinggal dua RT, yakni RT08 dan RT09 yang posisinya berada di bibir tanggul penampung lumpur.

"Jika sewaktu-waktu tanggul jebol, daerah kami pasti terkena imbasnya, dan sekarang muncul semburan baru, kami makin cemas," katanya.(*)

08 November 2007

Komnas HAM Kirimkan Tim ke Sidoarjo

Liputan6.com, Jakarta:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengirimkan tim ke Sidoarjo pada 18 hingga 20 November untuk menyelesaikan laporan pelanggaran HAM terhadap korban lumpur PT Lapindo Brantas. Demikian dikatakan Komisioner Komnas HAM Subkomisi Mediasi Syafruddin Ngulma Simeulue di Jakarta, Kamis (8/11).
Syafruddin mengatakan, tim berjumlah 10 orang. Empat di antaranya adalah ahli yakni di bidang perminyakan, geologi, pakar planologi serta ahli dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Mereka akan melengkapi laporan Komnas HAM untuk memberi rekomendasi benar atau tidaknya terjadi pelanggaran HAM di Sidoarjo.
Laporan Komnas HAM tentang pelanggaran HAM terhadap korban lumpur Lapindo tersebut rencananya akan diselesaikan sebelum 10 Desember mendatang. "Tanggal 5 Desember rencananya akan digelar diskusi kecil draf laporan tersebut, dengan mengundang masyarakat," kata Syafruddin.(JUM/Antara)