PT Minarak Hanya Minta Maaf soal Relokasi

PT Minarak Hanya Minta Maaf soal Relokasi

suarasurabaya.net| Meski perundingan sudah berjalan 2,5 jam perwakilan warga Gabungan Korban Lumpur Porong (GKLL) masih belum keluar dari ruangan.

YUDHO satu diantara tim 16 yang sempat mengikuti perundingan pada suarasurabaya.net, Rabu (30/01), mengatakan PT Minarak Lapindo Jaya yang diwakili ANDI DARUSALLAM T Vice President PT Minarak hanya meminta maaf atas relokasi itu. Tetapi warga tidak mau menerima permintaan maafnya.

YUDHO mengatakan bila tuntutan warga tidak dipenuhi warga mengancam akan menginap di Pendopo Kabupaten sampai tuntutannya dipenuhi. (kss/bir/tin)

Relokasi Jangan Dipaksa

Relokasi Jangan Dipaksa

Sidoarjo - Surya, Rencana relokasi yang dilakukan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) terhadap warga korban lumpur mendapat tanggapan Bupati Win Hendrarso. Dia meminta agar tidak ada paksaan.
Pernyataan ini disampaikan Win setelah mendengar sejumlah aspirasi warga terkait dengan rencana relokasi tersebut. “Warga memang ada yang memilih relokasi ada yang tetap menuntut pembayaran secara cash and carry, dan itu menjadi hak warga korban lumpur,” kata Win, Senin (28/1). Win melihat Perpres Nomor 14/Tahun 2007 sudah jelas ganti rugi korban lumpur adalah cash and carry. Namun Win juga meminta agar tawaran relokasi yang diajukan PT MLJ tidak mengandung unsur yang memberatkan korban lumpur. “Jika Minarak menawarkan relokasi dan menyelesaikan ganti rugi korban lumpur lebih cepat, itu malah lebih baik,” katanya.

PT MLJ yang ditunjuk oleh Lapindo Brantas Inc menangani ganti rugi warga korban lumpur telah menyiapkan lahan untuk perumahan di Kecamatan Sukodono dan Taman untuk rumah pengganti warga. Sebagian warga berminat mengambil rumah itu karena pembeliannya diperhitungkan dengan sisa ganti rugi 80 persen yang bakal diterimakan Juni 2008.
Terkait rencana lahan relokasi di Kecamatan Sukodono, yang disediakan Minarak, Pemkab Sidoarjo juga sudah melakukan perubahan tata ruang. “Kawasan di lokasi itu memang untuk perumahan jadi tidak ada masalah,” ujar Win.

Di tempat lain, 10 orang perwakilan warga Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, kemarin siang bertemu dengan Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Maimun Sirodj. Warga mengadu karena berkas miliknya yang sudah lengkap namun belum dibayar oleh PT MLJ.
“Ada sebanyak 18 lahan milik warga yang belum dibayar. Kami belum tahu alasannya. Tapi milik warga lainnya sudah,” kata Asabu, koordinator warga yang diterima Pansus Lumpur di ruang Komisi A DPRD Sidoarjo. Menanggapi ini, Maimun Sirodj akan mengundang pihak terkait yakni Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan PT MLJ. iit

Unjuk Rasa Warga Porong Besok Dijamin Tak Ada Blokade

Unjuk Rasa Warga Porong Besok Dijamin Tak Ada Blokade

suarasurabaya.net| JOKO SUPRASTOWO Ketua Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) Sidoarjo menjamin tidak ada blokade jalan dalam aksi unjuk rasa, Rabu (30/01) besok.

JOKO pada RULLY reporter Suara Surabaya, Selasa (29/01) mengatakan, unjuk rasa korban lumpur besok dijamin berjalan tertib. Sekarang ini pengurus GKLL sudah resmi memberitahukan ke kepolisian, dan sudah ada balasan dari Kepolisian yang menyatakan bahwa aksi bisa dilaksanakan besok.

JOKO menjelaskan, besok sekitar pukul 8 aksi akan dilangsungkan dengan berkumpul lebih dulu di Terminal Porong Sidoarjo, kemudian menuju Pendopo Pemkab Sidoarjo.

Tapi sebelumnya mendatangi beberapa titik Posko Tim 16 PerumTAS di kawasan Sidokare, kemudian dilanjutkan mampir ke Posko GKLL di Jl Tamrin, dan mengakhiri unjuk rasa dengan orasi di Pendoko Pemkab Sidoarjo.

JOKO menjelaskan dalam aksi unjuk rasa besok mengusung tuntutan mendesak WIN HENDRARSO Bupati Sidoarjo supaya memperjuangkan aspirasi korban lumpur yang menyetujui konsep cash and carry dan sudah diangsur 20 persen oleh Lapindo, dimana mereka minta agar dilakukan percepatan pembayaran 80 persen sisanya.

Warga korban lumpur yang akan turun besok diperkirakan 10 ribu orang. Mereka membawa aspirasi percepatan ini karena Lapindo Brantas Incorporated lewat Minarak Lapindo Jaya sudah membayarkan 100% ganti rugi untuk mereka yang menyetujui konsep relokasi. Sedangkan warga korban lumpur yang minta cash and carry ingin diperlakukan sama. [Audio On Demand]

Kata JOKO warga korban lumpur yang akan unjuk rasa, yaitu warga 6 desa yang terdampak dari Desa Jatirejo, Siring, Kalitengah, Renokenongo dan Kedungbendo serta Desa Ketapang. Selain itu warga dari Desa Kedung Cangkring dan Besuki yang belum terdampak, juga warga PerumTAS I yang sama-sama mendorong percepatan pembayaran cash and carry 80 persen yang merupakan sisa angsuran yang belum dibayarkan Lapindo Brantas Incorporated.(ipg)

Korban Lumpur, Akan Demo Besar-Besaran

Korban Lumpur, Akan Demo Besar-Besaran

suarasurabaya.net| Warga 7 desa dan warga Perumtas I yang bergabung dalam Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) Sidoarjo akan unjuk rasa besar-besaran pada Rabu, 30 Januari mendatang.

Mereka masing-masing warga Siring, Kedung Bendo, Renokenongo, Ketapang, Kali Tengah, Jatirejo dan Kedung Cangkring. Rencananya mereka akan berunjuk rasa, berangkat dari terminal Porong Sidoarjo dan bergerak menuju Pendopo Pemkab Sidoarjo.

Menurut FAIRUL HUDA Sekretaris GKLL, unjuk rasa ini akan mengusung tuntutan supaya Minarak Lapindo Jaya segera menyelesaikan pembayaran 80% untuk warga korban lumpur.

Sekarang ini, menurut FAIRUL HUDA pada RULLY reporter Suara Surabaya, Minggu (27/01), terjadi diskriminasi kepada warga korban lumpur Lapindo Sidoarjo. Mereka yang menyetujui relokasi sudah dibayar lunas, sementara untuk para warga yang meminta cash and carry hingga sekarang ini sisa 80% belum dibayarkan.

Oleh karenanya, unjuk rasa yang akan diadakan Rabu pekan depan akan mengusung tuntutan percepatan pembayaran 80% pada warga 7 desa dan Perumtas 1. FAIRUL HUDA mengatakan estimasi warga yang terlibat mencapai 10 ribu orang.

Sementara itu, JOKO SUPARTOWO Ketua GKLL mengatakan estimasi 10 ribu orang ini menjadi unjuk rasa terbesar. Memang tidak ada agenda untuk memblokade jalan, tetapi langsung menuju pendopo Pemkab Sidoarjo.

Aspirasi masyarakat ini akan disampaikan pada WIN HENDRARSO Bupati Sidoarjo harapannya WIEN dapat meneruskan ke Minarak Lapindo Jaya atau Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. JOKO mengatakan sampai saat ini belum disampaikan ijin ke kepolisian, baru Senin besok.(kss/ipg)

Maket Relokasi Siap, Warga Ragu-ragu

Maket Relokasi Siap, Warga Ragu-ragu

Ditulis Oleh ttk
Senin, 28 Januari 2008

Warga desa Renokenonggo yang masih bertahan di Pasar Baru Porong Masih belum bersedia untuk menerima tawaran Relokasi. Padahal Pihak PT. MLJ sudah menawarkan relokasi, disamping itu Maket Perumahan “Kahuripan Nirwana Village” sudah ditunjukkan.

Menurut Informasi yang telah dihimpun warga Perum Tas I lebih dari 300 KK telah setuju relokasi. Bahkan mereka telah melakukan Transaksi Perjanjian Jual Beli dengan Pihak PT. Wahana Artha Raya (WAR) selaku pengembang perumahan KNV. Dan pihak Koordinator Paguyupan Rekontrak ( H. Sunarto ) yang sampai hari ini bertahan di Pasar Baru Porong telah mendapat tawaran dari PT.MLJ terkait Relokasi tapi warganya masih ragu-ragu menerima relokasi.

“ Kami baru mempertimbangkan mau menerima jiak ada bukti riil dilapangan, yang saat ini haya diperlihatkan Maket dan kawasan yang disediakan Perumahan Kahuripan Nirwana Village saja,” tutur H. Sunarto, Koordinator Pagar Rekontrak.

Dan ditambahkan lagi keinginan warganya adalah mau menerima jika di siapkan lahan 30 Hektar dan uang muka 20% serta sisanya dibayarkan 3 Bulan sesudahnya.

Untuk diketahui warga yang Pagar Rekontrak yang masih bertahan di Pasar Baru Porong sebanyak 630 KK.

Selamat Jalan Bp. H. Muhammad Suharto

Innalillahi Wa innailahi Roji'un

Telah Meninggal Dunia Bp. Pembangunan Indonesia.
Mari kita semua dengan ikhlas mema'afkan segala
kekilafan masa lalunya yang penuh kontoversi
karena tidak ada manusia yang sempurna.

Semoga segala Amal Baik di terima Allah SWT
dan yang tidak baik dima'afkan-Nya aamiin.

Selamat Jalan ...semoga di tempatkan di sisi-Nya.

Tak Ada Alasan SP-3

Tak Ada Alasan SP-3
Polisi Punya Factual Proving Lebih Lengkap

suarasurabaya.net| Adanya indikasi Polda Jawa Timur akan melakukan penghentian kasus untuk sementara atau bahkan seterusnya (SP-3) disayangkan Walhi Jawa Timur. Polda Jatim sebenarnya punya segudang (bukti fakta) factual proving dan bukti teoretis (theoretical proving) yang sudah terkompilasi dalam Berkas Acara Pidana (BAP).

Masalahnya, Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya berkutat di wilayah pembuktian dengan saksi ahli yang dalam BAP ternyata saling bertolak belakang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Irjen Polisi HERMAN SURYADI SUMAWIREDJA Kapolda Jawa Timur mengatakan pihaknya kesulitan menemukan bukti riil (factual proving) yang menguatkan semburan lumpur panas merupakan kesalahan Lapindo, disebabkan posisi sumber semburan lumpur yang berada jauh di bawah permukaan bumi.

SUBAGYO anggota Dewan Pakar Walhi Institute pada suarasurabaya.net, Jumat (25/01) mengatakan pesimisme Kapolda Jawa Timur ini bisa disebabkan beberapa sebab.

Pertama, kualitas penegak hukum yang tidak kompeten. “Pesimisme itu keliru karena mereka memiliki lebih dari cukup alat bukti untuk menjerat Lapindo. Data mereka jauh lebih banyak dari yang Walhi miliki dalam perkara perdata melawan Lapindo di PN Jakarta Selatan. Polda Jatim sudah memiliki 59 saksi yang mengungkap fakta terdiri atas : saksi korban (21 orang), Pemkab Sidoarjo (2 orang.), BP Migas (6 orang), Lapindo Brantas. Inc (14 orang), PT. Medici Citra Nusa (7 orang), PT. Tiga Musim Mas Jaya (5 orang), PT. Elnusa Drilling Services (4 orang),” kata SUBAGYO.

Selain 14 saksi fakta, kata SUBAGYO Polda Jatim sudah mengantongi keterangan 16 saksi ahli dari bidang ilmu geologi, perminyakan, pemboran, lingkungan, pengairan, hukum lingkungan, bahasa, kerusakan tanah, dan kegempaan.

Polda Jatim, tambah SUBAGYO, juga telah memiliki seabrek dokumen, perjanjian kontrak kerja, dan 1 unit rig yang telah disita sebagai barang bukti.

Tentang adanya dua mazhab keilmuan yang saling bertentangan dalam keterangan ahli tentang penyebab semburan lumpur, yakni mazhab mud volcano dan human error, kata SUBAGYO, seharusnya polisi sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut menggunakan keterangan saksi ahli yang memberatkan.

“Soal perdebatan ilmiah para saksi ahli biar nanti diuji di persidangan. Jadi, sekarang penyidik dan penuntut tidak usah repot mendalami perbedaan keterangan saksi ahli itu,” ujarnya.

SUBAGYO mengaku kecewa dengan pernyataan Kapolda Jatim tersebut karena pada awalnya pengusutan kasus lumpur Lapindo ini cukup menjanjikan, apalagi Kapolda Jatim sendiri pernah menjamin kasus ini akan tuntas.

Alasan dihentikannya kasus agar Lapindo bisa fokus pada pemberian ganti rugi, kata SUBAGYO juga menyesatkan. Karena jual beli ganti rugi yang diberikan Lapindo pada korban lumpur bukan merupakan jasa baik Lapindo, namun merupakan tanggung jawab yang sudah diharuskan menurut perundangan.(edy)

Kasus Lapindo Akan Ditarik ke Kejagung

Kasus Lapindo Akan Ditarik ke Kejagung

suarasurabaya.net| Besar kemungkinan kasus Lapindo akan ditarik ke Kejagung. Ini diungkapkan PURWOSUDIRO Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim saat memberikan keterangan pers di depan jurnalis, Jumat (25/01).

Menurut PURWOSUDIRO keputusan untuk menarik kasus lumpur Lapindo ini ke Kejagung sangat tergantung pada Jaksa Agung. Jika dirasa kasus ini harus ditangani oleh Kejagung maka mau tidak mau Kejati Jatim harus melepaskan kasus Lapindo tersebut ke Kejagung.

"Tapi sampai sekarang Jaksa Agung masih mempercayakan kasus ini pada Kejati Jatim," ujar PURWOSUDIRO.

Hari ini, Kejati Jatim menerima 5 berkas dalam 2 pengantar dari Polda Jatim. Dalam pengantar tersebut ada 5 tersangka yang disebut namanya. Masing-masing WILLIAM HUNILA Company Man Lapindo Brantas Inc, Ir RAHENOLD dkk Drilling Supervisor PT Medici Citra Nusa, SOLEMAN bin ALI dkk selaku Rig Manager.

Pada pengantar berikutnya dibagi menjadi 2 berkas masing-masing dengan tersangka EDY SUTRIYONO supervisor drilling dan YENY NAWAWI dkk Dirut PT Medici Citra Nusa.

PURWOSUDIRO mengatakan setelah menerima 5 berkas kasus Lapindo dari Polda Jatim tersebut, pihaknya akan melakukan ekspos pada Senin (28/01) besok. Kejati Jatim, kata PURWOSUDIRO, punya waktu 7 hari sejak berkas tersebut dilimpahkan Polda Jatim ke instansinya.

Dalam masa itu Kejati Jatim harus bisa memutuskan apakah kasus Lapindo bisa diteruskan pada proses penuntutan atau tidak. "Kalau memang memenuhi unsur-unsurnya, bisa kita nyatakan P-21 atau berkas sempurna. Namun jika tidak sempurna bisa saja kita kembalikan ke Polda Jatim atau P-18," kata PURWOSUDIRO.

Tentang sulitnya Polda mencari saksi ahli yang bisa menunjukkan kesaksian faktual tentang kasus Lapindo, PURWOSUDIRO mengatakan nantinya akan dicari keterangan saksi ahli yang paling logis menjelaskan sebab musabab semburan lumpur, apakah akibat human error atau bencana alam.

Untuk diketahui, dalam BAP Polisi ada 2 mazhab yang dianut para saksi ahli tentang penyebab semburan lumpur. Yang pertama akibat human error, pemicunya adalah kesalahan dalam proses pengeboran di sumur Banjar Panji I.

Sedangkan mazhab yang dianut saksi ahli lainnya adalah akibat fenomema mud volcano atau gunung lumpur. Mazhab ini menggarisbawahi adanya fenomena alam yang mendasari adanya semburan lumpur.

Meskipun besar kemungkinan kasus ini ditarik ke Kejagung, PURWOSUDIRO mengaku sampai kini dirinya belum mendapat petunjuk langsung dari HENDARMAN SUPANJI Jaksa Agung soal penangan kasus ini.(edy/bir/ipg)

Kapolri Tak Mau Campuri Kasus Lumpur Sidoarjo

Kapolri Tak Mau Campuri Kasus Lumpur Sidoarjo

suarasurabaya.net| Kapolri tidak mau menanggapi rencana Polda Jatim yang akan menghentikan penyidikan kasus semburan lumpur Porong Sidoarjo, karena itu wewenang Polda Jatim.

Jenderal Polisi SUTANTO Kapolri sebelum rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (24/01) mengatakan, penyidikan kasus lumpur Sidoarjo murni independen ditangani Polda Jatim, sehingga semua diserahkan ke Polda Jatim.

Dilaporkan FAIZ FAJARUDIN reporter Suara Surabaya, SUTANTO minta wartawan konfirmasi ke Kapolda Jatim untuk alasan-alasannya mengapa Polda Jatim akan menghentikan kasus lumpur Sidoarjo.

Sebelumnya Irjen Polisi HERMAN SURYADI SUMAWIREDJA dalam peresmian Taman Makam Bahagia Bhayangkara di Sidoarjo Kapolda Jatim mengatakan, akan menghentikan penyidikan kasus semburan lumpur Porong Sidoarjo.

Alasan akan menghentikan penyidikan itu diantaranya, polisi sulit menemukan bukti yang menguatkan dugaan semburan lumpur dipicu pengeboran PT Lapindo Brantas Incorporated.

Pertimbangan lain gugatan perdata yang diajukan Walhi ditolak pengadilan, serta Lapindo memberi jaminan akan menyelesaikan ganti rugi pada korban lumpur dan pengusaha.

Kapolda juga mengaku setiap kali menyerahkan berkas penyidikan, kejaksaan selalu menyatakan P-19 atau belum lengkap.(ipg)

Penghentian Penyidikan Lapindo

Penghentian Penyidikan Lapindo
Dinilai Komnas HAM Langkah Mundur Polda Jatim

suarasurabaya.net| Sikap Kapolda Jatim menggunakan kewenangan diskresi, menghentikan penyidikan kasus Lumpur Lapindo, sulit dipahami. Ini merupakan langkah mundur yang luar biasa (menuju titik nadir) dalam penegakan hukum.

Demikian ungkap SYAFRUDDIN NGULMA SIMEULUE Komisioner Komnas HAM Ketua Tim Pengungkapan Pelanggaran HAM Lumpur Lapindo pada suarasurabaya.net, Kamis (23/01), terkait Polda Jatim mem-SP3-kan kasus lumpur Lapindo.

Menurut SYAFRUDDING, Saya seharusnyanya Kapolda Jatim menggunakan kewenangan diskresi itu untuk melakukan langkah hukum yang lebih progresif. “Misalnya segera menyidik semua yang bertanggungjawab ---termasuk oknum di BP Migas dan Kementerian ESDM-- dalam seluruh proses terjadi dan berlarut-larutnya penanganan Lumpur Lapindo, yang telah membuat puluhan ribu warga. Mereka sudah menderita akibat hilang serta terampasnya tanah, harta benda bahkan masa depan anak-anak mereka, bukan menghentikan penyidikan!”tuturnya.

Konsekuensi kebijakan Polda Jatim itu, dinilai SYAFRUDDIN sangat buruk. Ini bisa memicu masyarakat makin tidak percaya kepada hukum, akhirnya masyarakat putus asa. Karena itu jangan heran jika akhirnya masyarakat menerapkan “hukumnya” sendiri.

Penghentian penyidikan kasus Lumpur Lapindo, tegas SYAFRUDDIN, telah mengabaikan hak-hak rakyat untuk mendapat perlindungan hukum. Karena itu Komisi III DPR RI yang menggelar rapat kerja dengan Kapolri, Kamis (24/01) ini, harus meminta klarifikasi kepada Kapolri mengapa Kapolda Jatim yang begitu tega menghentikan proses hukum di saat masyarakat sedang menanti dengan penuh harap.

“Dan jika sikap Kapolda Jatim tersebut bukan atas arahan Kapolri, maka Kapolri harus segera memanggil Kapolda Jatim dan memerintahkan untuk melanjutkan penyidikan,”pungkasnya. (tin)

Tol Juanda Dibuka Maret 2008

Tol Juanda Dibuka Maret 2008

Friday, 25 January 2008
SIDOARJO - SURYA , Pembangunan jalur tol Simpang Susun (SS) Waru-Juanda akan dioperasikan pada Maret mendatang. Saat ini, proses pembangunan jalan yang menjadi bagian dari jalur lingkar timur (Midle East Ring Road-MERR) itu, sudah mencapai 97 persen. Saat ini, PT Hutama Karya (HK), kontraktor pelaksana proyek itu sedang menyiapkan kelengkapan fasilitas jalan, seperti pembangunan gerbang tol dan rambu lalu lintas pendukungnya.
Kepala Departemen Perencanaan PT Citra MargatamaSurabaya (CMS) Achmad Manaf mengatakan, pihaknya selaku penyelenggara pembangunan tol SS Waru-Juanda akan melengkapi jalur itu dengan empat titik gerbang tol.

Satu titik ada di Menanggal dengan satu gerbang dan pintu, kemudian di Berbek dua gerbang dengan tiga pintu, serta satu titik di Tambak Sumur dengan dua gerbang dan tiga pintu. “Satu lagi gerbang berada di Juanda dengan enam pintu keluar masuk,” kata Achmad Manaf kepada Surya, Kamis (24/1).

Sementara menyinggung tuntutan warga RW 06 Kelurahan Tambak Sumur, Waru, yang minta agar frontage road sisi selatan tol diperlebar, pihaknya akan memenuhi, meski tidak seluruhnya. Sebab, lebar ruas jalan yang ada sekarang, sudah sesuai dengan desain lebar jalan yang ditentukan oleh proyek MERR lingkar dalam, yakni 7 meter. Lebar itu terdiri 6,5 meter untuk ruas jalan, plus untuk bahu jalan 0,5 meter. “Jadi totalnya hanya sekitar 7 meter,” kata Manaf.

Penetapan desain lebar ruas jalan itu, juga disesuaikan kepadatan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut. Dengan lebar 7 meter, kapasitas kepadatan kendaraan sebanyak 1.650 Satuan Mobil Penumpang (SMP) per jam. Sementara, dari hasil penghitungan yang dilakukan CMS, untuk Jalan Rungukt Menanggal saja, SMP-nya hanya 525 mobil per jam.
“Padahal itu jalan utama. Nah kalau frontage road ini kelasnya di bawah Jalan Rungkut Menanggal, otomatis SMP-nya kan lebih kecil. Sementara yang telah kita bangun, kapasitasnya jauh di atas SMP Rungkut Menanggal. Artinya, dengan lebar jalan yang ada sekarang, mestinya sudah cukup untuk menampung kendaraan yang ada,” urai Manaf.
Selain itu, dengan lebar ruas jalan yang sudah ada sekarang, semestinya sudah cukup dan tidak akan memicu kemacetan. Jika saat ini terasa sempit, lantaran di sepanjang jalur tersebut banyak rumah penduduk yang telah berubah menjadi toko dan tempat usaha lainnya. Yang jadi masalah, para pemilik usaha itu tidak melengkapi dengan tempat parker yang layak, sehingga para konsumen mereka banyak yang memarkir kendaraannya di badan jalan.
“Seharusnya mereka juga memikirkan lahan parkirnya, jadi ruas jalan untuk kepentingan umum ini tidak terganggu,” pungkasnya. tja

GAS LIAR DI DESA SIRING Dimanfaatkan untuk Memasak

GAS LIAR DI DESA SIRING Dimanfaatkan untuk Memasak

Friday, 25 January 2008
SIDOARJO, Petugas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), melarang warga menyalakan api atau memanfaatkan kandungan gas mudah terbakar yang keluar dari semburan baru. Namun justru warga nekat memanfaatkannya untuk memasak.
Kandungan gas liar yang mudah terbakar ini sudah lama keluar. Baunya sangat menyengat. Bahkan kalau pagi atau malam bau seperti gas elpiji itu menusuk hidung.
Kabar dari petugas BPLS yang memeriksa, semburan gas itu tidak berbahaya. Petugas akhirnya membiarkan begitu saja gas itu keluar. Padahal saat itu bau gas yang keluar dari keran air mengganggu kenyamanan penghuni rumah.
“Kok tidak apa-apa bagaimana, padahal baunya seperti ini,” ujar Hadiwiyanto, warga RT 03/RW 02, Siring Barat, Kamis (24/1).

Awalnya gas liar itu berasal dari semburan air yang tiba-tiba muncul dari bekas sumur bor dirumahnya. Lantaran tidak ada respon dan jalan keluar penanganan munculnya semburan gas mudah terbakar itu, Hadi dibantu saudaranya, mencoba mengalirkan gas tersebut melalui pipa. Kemudian pipa itu diberi keran untuk buka tutup, sekaligus dibuatkan jaringan. Sehingga hanya gasnya saja yang mengalir. Sedangkan airnya tertahan.

Gas yang keluar itu kemudian dialirkan ke sebuah kompor gas yang didesain khusus, agar api tetap nyala dengan stabil. Hasilnya kandungan gas liar itu dapat dimanfaatkan untuk memasak. Api yang dihasilkan cukup panas. Buktinya ketika dicoba untuk memasak air, hanya dalam waktu beberapa menit sudah mendidih. “Sangat panas apinya,” kata Hadi.
Apakah tidak berbahaya ? Ia mengakui sangat berbahaya. Karena kandungan gas mudah terbakar yang keluar dari dalam perut bumi itu tidak ada yang mengetahui betul seberapa besar kecilnya. Namun dari jaringan pipa yang dibuatnya, ditambah dua keran yang mengatur besar-kecilnya aliran, Hadi menilai sudah cukup aman.

Hanya saja dirinya belum berani meletakkan kompor gas dari semburan liar di rumahnya itu ke dalam ruangan. Ia meletakkan kompor tersebut di ruang terbuka. Alasannya kalau di ruang terbuka gas liar itu bisa cepat habis ke udara bebas.
Cara menghidupkan kompor gas dari semburan liar ini juga cukup mudah. Tinggal membuka keran yang ada di rangkaian pipa, selanjutnya disulut dengan korek api langsung menyala. Warna api merah kebiruan cukup membuat Hadi terhibur. Meski ia mengaku jika rumah dan lingkungannya saat ini benar-benar tidak layak lagi untuk ditempati

Warga Cemaskan Semburan Baru, Alirkan ke Jalan Raya Porong

Warga Cemaskan Semburan Baru, Alirkan ke Jalan Raya Porong

Friday, 25 January 2008
Porong - Surya, Puluhan warga dari Kelurahan Siring bagian barat, Kecamatan Porong, Kamis (24/1) protes keras karena lambannya penanganan terhadap sejumlah titik semburan air yang bermunculan di kawasan permukiman. Warga yang tidak sabar menunggu penanganan petugas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengalirkan semburan air yang kemarin muncul di bengkel Sumber Alam Jaya, ke Jalan Raya Porong.
“Kami tidak ingin kampung kami tenggelam, karena itu kami mengalirkan semburan air ini ke jalan raya,” kata Edi, salah satu warga Siring barat. Sambil mengalirkan semburan air ke Jalan Raya Porong, warga tetap meminta BPLS mendatangkan alat berat untuk membuat saluran agar semburan air dapat mengalir dan tidak menggenang ke rumah warga.

Sekitar 30 menit kemudian, satu alat berat didatangkan ke lokasi. Alat tersebut selanjutnya menormalisasikan saluran yang ada, agar aliran air dari semburan air itu dapat mengalir lancar. Warga yang protes dan bergerombol di pinggir jalan akhirnya bubar.

Menurut Hariono, salah satu pekerja bengkel, semburan air itu muncul pada Rabu (23/1) sore. Karena terus keluar, petugas BPLS akhirnya memasang pipa agar air tidak menggenang di dalam bengkel. Namun itu diprotes warga karena mereka khawatir akan menggenangi rumah. Mereka meminta aga BPLS mengalirkannya ke saluran yang menuju sungai.
Humas BPLS Akhmad Zulkarnain, menjelaskan, kawasan Siring ini merupakan area subsidence (penurunan permukaan tanah) disebabkan material di dalam tanah keluar melalui semburan lumpur. “Karena itu dikawasan ini akan banyak lagi muncul semburan-semburan kecil,” katanya. iit

Anugerah Agung bagi Korban Lumpur

Anugerah Agung bagi Korban Lumpur

Saturday, 23 December 2007
Pebruari nanti Sidoardjo akan berulang tahun dengan pencanangan “Sidoardjo Bangkit”. Dan kelihatannya Tuhan sangat mensupport dan turut mempersiapkan segala sesuatunya secara effektif. Berbagai macam formula kegiatan “Sidoardjo Bangkit” sedang dipersiapkan, semaksimal mungkin semua segmen, kelompok, lingkaran, lapisan dan komunitas Sidoardjo akan dilibatkan.

Tetapi itu memerlukan atmosfir yang mendukung serta harapan ke depan yang prospektif. Harapan yang prospektif ke depan itulah yang coba saya paparkan dalam tulisan ini. Sampai hampir 1,2 tahun sesudah 29 Mei 2006 lumpur bumi nyemprot menenggelamkan desa-desa dan peradaban penduduknya – para korban lumpur hampir 50.000 orang atau sekitar 11.500an KK hanya mengalami kesengsaraan dan kegelapan.

Padahal Presiden sudah memerintahkan Lapindo untuk menangani banyak akibat-akibatnya. Para korban sudah menerima jatah hidup tiap hari, uang kontrak dll, tetapi belum memperoleh kejelasan tentang mau dihitung bagaimana tanah, rumah dan bangunan mereka. Mulai Juni 2007 Bangbang Wetan mulai semburat.

Tiba-tiba saja tanpa hujan tanpa angin, hanya dengan keajabaikan Tuhan “kalahmin bilbashar” sekejapan mata. Dari 94% korban meningkat menjadi 98% korban mengajukan verifikasi untuk memperoleh pembayaran DP 20%. Dan sampai hari ini yang sudah terbayar hampir 11.400 KK. Dengan harga tanah yang melambung sekitar 700% dari sekitar 150 ribu permeter menjadi satu juta, serta 1,5 juta untuk bangunan.

Bahkan sekitar 4.400 KK yang tidak punya surat hukum apapun yang bisa menjadi kesaksian yuridis bahwa mereka benar-benar memiliki tanah dan bangunan: juga dibayar, cukup dengan mengisi formulir dan bersumpah kepada Tuhan. Akan tetapi itu semua belum separo, bahkan masih sangat jauh, dari ujung atau puncak perjuangan. Masih ada teman-teman di Pasar Porong terakhir sekitar 290 KK belum jelas nasibnya, padahal permintaan mereka awalnya dulu sangat masuk akal: yakni minta pembayaran 100%.

Kemudian ada klausul 50%-50%. Kemudian terakhir kabarnya OK dengan 20%-80% tapi dengan bonus tanah. Semula pengungsi di Pasar kabarnya ada 766 KK, kemudian karena mereka rakyat yang mengerti demokrasi – muncul perbedaan pendapat, sehingga terbagi menjadi sekian faksi dengan tuntutan-tuntutan rasionalnya masing-masing. Belum lagi para pengusaha yang tergabung dalam GPKL yang juga belum jelas nasibnya sampai hari ini. Ditambah harapan tentang pembayaran 80% mulai bulan Mei 2007 nanti yang di belakang dan di sekitarnya terdapat berbagai wacana, isu dan probabilitas. Konstelasi di sekitar lumpur sangat dinamis, termasuk konstelasi di dalam tubuh Lapindo sendiri.

Itu semua memerlukan daya juang berlipat-lipat, para korban memerlukan pendamping yang canggih, tokoh-tokoh yang mumpuni. Saya sendiri sejak bulan Mei 2007 silam tatkala dijawil oleh korban: sadar diri bahwa saya bukan siapa-siapa dan tidak punya kekuatan atau akses apapun untuk mampu menolong mereka sampai tingkat yang memadai.

Maka rasanya saya adalah “pungguk merindukan rembulan” atau “katak hendak menjadi lembu” kalau saya berani-berani menggagas diri saya sebagai orang yang akan mampu ikut menolong para korban lumpur. Dalam konteks inilah maka saya tulis “Anugerah Agung buat Korban Lumpur” ini. Saya menemukan harapan cerah bagi korban lumpur dari minimal seorang tokoh nasional yang sangat dihormati sebagai panutan, sebagai intelektual, tokoh Agama, dan sesepuh bangsa. Bahasa gaulnya: beliau idola ummat, bahkan idola bangsa. Kredibilitas beliau sebagai ilmuwan tak mungkin diragukan lagi.

Integritas moral dan konsistensi kejuangan beliau hingga usia sepuhnya sangat bisa dipertanggungjawabkan dan menciptakan rasa aman bagi siapa saja. Beliau adalah Buya Prof. Dr. M. Syafii Maarif, tokoh puncak Muhammadiyah organisasi Islam terbesar kedua sesudah Nahdlatul Ulama. Di harian Republika 18 Desember 2007 beliau menulis esei sangat indah berjudul “O Lumpur, O Lapindo”. Saya kutipkan inti kearifan beliau di tulisan itu: “Sudah lebih setahun, kita dihadapkan pada bencana Lapindo yang tak kunjung selesai, sementara penderitaan korbannya sudah sampai di batas toleransi. Pemerintah Jatim dan organisasi kemasyarakatan seperti tidak punya nyali untuk turut mencarikan jalan keluar dari bencana ini.

Ada seniman yang jual tampang ke sana, tetapi hanya untuk menambah heboh. Penderitaan tidak semakin berkurang. Presiden pun pernah datang ke lokasi, tetapi hasilnya sami mawon. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk bencana Lapindo itu? Perusahaan, pemerintah, atau tidak seorang pun?” Ungkapan beliau mencerminkan tingkat kejuangan yang sangat tinggi. Ibarat shalat, kalau rata-rata kita ini shalat sekadarnya, maka bagi beliau shalat harus prima tingkat pencapaian kekhusyukannya.

Etos ini sangat tepat untuk tingkat problem korban lumpur yang sungguh-sungguh membutuhkan enerji kejuangan yang setinggi-tingginya, target yang tidak ala kadarnya, pemahaman masalah yang hati-hati, mapping persoalan yang sesempurna mungkin dan menyeluruh, analisis yang adil dan pengambilan keputusan yang searif-arifnya. Saya sangat yakin kaliber Buya Syafii Maarif sangat memadai untuk memperjuangan nasib para korban lumpur mulai hari ini sampai kelak tuntas masalahnya. Kita mensyukuri anugerah agung dengan konsen beliau ini atas penderitaan para korban lumpur. Beliau bukan penonton, beliau bukan jenis orang yang hanya berkomentar. Kalau beliau ucapkan satu kata tentang sesuatu hal, bisa dipastikan itu berarti beliau juga memperjuangkan satu kata itu sampai khatam.

Alangkah indahnya Sidoardjo di masa depan. Para korban dan Pak Bupati Sidoardjo tinggal merancang kapan berombongan ramai-ramai menuju Yogya dengan wajah berbinar-binar bertamu ke rumah Buya Syafii Maarif untuk memohon beliau memimpin perjuangan, mewujudkan kegelisahan dan komitmen beliau dalam tulisan di koran nasional itu. Kita komunitas Bangbang Wetan dan Jamiyah Maiyah Jawa Timur mendukung dan mendoakan dari garis belakang. Bahkan Kelompok Wirid Kalimosodo di Sidoardjo, juga kelompok-kelompok wirid JM lain di Tuban, Bojonegoro, Yogya dll siap mem-backup secara spiritual. Insyaallah para Malaikatpun diperintahkan oleh Allah untuk memperkuat perjuangan Buya Syafii Maarif.
Bangbang Wetan | Emha Ainun Nadjib

Jika Ganti Rugi Tuntas Penyidikan Lapindo Bakal SP3

Jika Ganti Rugi Tuntas Penyidikan Lapindo Bakal SP3

Wednesday, 23 January 2008
Krian - Surya, Proses pemidanaan Lapindo Brantas Inc terkait semburan lumpur di Porong kemungkinan besar tidak sampai ke ruang sidang pengadilan, karena Polda Jatim bakal menghentikan penyidikan perkara. Kapolda Irjen Pol Herman S. Sumawiredja mengatakan, surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dikeluarkan setelah proses pembayaran sisa ganti rugi 80 persen kepada warga korban lumpur tuntas.
Pengeluaran SP3 itu, menurut kapolda, karena sampai saat ini polisi kesulitan menemukan factual proving (bukti riil) yang menguatkan kesalahan Lapindo. Kesulitan ini lebih disebabkan posisi sumber semburan lumpur yang berada jauh di bawah permukaan bumi.

“Kalau memeriksa mayat, kita mudah untuk melakukan dan mencari penyebab kematiannya. Tapi mencari penyebab semburan lumpur ini, kita sangat kesulitan, karena sumbernya ada di bawah. Mencari hubungan dengan penyebab sumber itu yang sulit,” tegas kapolda usai meresmikan kompleks makam untuk anggota Polri, Taman Makam Bahagia di Desa Kraton, Kecamatan Krian, Selasa (22/1).

Upaya pembuktian dengan mendatangkan beberapa saksi ahli dalam sidang di Jakarta, ternyata tak banyak membantu. Ini terlihat saat dimintai keterangan, sebagian besar penjelasan saksi ahli justru meringankan posisi Lapindo. Dari berbagai fakta hukum yang didapat, polisi akhirnya tak berani melimpahkan berkas perkara tersebut ke pihak kejaksaan. “Tapi kita tetap meminta Lapindo untuk menyiapkan jaminan pembayaran 80 persen. Yang penting, kekurangan pembayaran 80 persen ini harus tetap dilunasi Lapindo,” tandasnya.

Sikap kapolda yang akan menurunkan SP3 terhadap kasus Lapindo membuat para tokoh warga korban lumpur kecewa. “Jika penyidikan dihentikan, lalu bagaimana status hukum Lapindo?” ujar Pitanto, Wakil Ketua Pagar Rekontrak (Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak) kepada Surya. Menurutnya, penghentian penyidikan tersebut membuat semakin kabur siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab dalam soal semburan lumpur.

Paring Waluyo, aktivis yang mendampingi warga korban lumpur dalam mengupayakan ganti rugi berkomentar bahwa di sinilah profesionalisme polisi dipertaruhkan. “Namun tampaknya pemerintah ingin menempuh penyelesaian politis daripada hukum,” kata Paring. Terbukti dengan terbitnya perpres nomor 14/2007 yang mengatur penyelesaian lumpur, sementara kasus hukumnya belum diproses.

Gas Terbakar Resahkan Warga

Gas Terbakar Resahkan Warga

Wednesday, 23 January 2008
Sejumlah warga yang berada di Kelurahan Siring bagian barat, Kecamatan Porong, Selasa (22/1) ketakutan karena dari sejumlah keran air di dalam rumah keluar gas yang mudah terbakar. Warga menuntut agar wilayahnya dimasukkan dalam peta area terdampak karena kondisi lingkungan sudah tidak layak lagi.
Kandungan gas yang keluar dari rumah warga di Siring Barat tersebut sebenarnya sudah dirasakan sekitar dua minggu lalu, namun kemarin kandungan gas itu menimbulkan bau yang menyengat, bahkan mengandung gas yang yang mudah terbakar.
Seperti yang terjadi di rumah Hadi Wiyanto warga Siring Barat RT 03/RW 02. Keran air di dalam rumah ketika disulut dengan korek, seketika menyemburkan api. Hadi sudah melaporkan hal ini kepada BPLS. Dulu ada petugas yang datang ke rumahnya untuk memeriksanya.
Humas BPLS Akhmad Zulkarnain, mengatkan sudah mengetahui. Bila kondisi terakhir meresahkan warga, pihaknya akan memeriksa lagi bersama petugas pemantau dan analisa gas berbahaya PT Fergaco. iit

Potongan Bantuan Evakuasi Dikembalikan

Potongan Bantuan Evakuasi Dikembalikan

Wednesday, 23 January 2008
SIDOARJO - SURYA , Gubernur Imam Utomo tampak berang mendengar ada potongan terhadap bantuan evakuasi untuk warga korban lumpur. Begitu mengetahui ada potongan tersebut, Gubernur Imam langsung memerintahkan Bupati Sidoarjo untuk menindak pelaku pemotongan. “Saya sudah minta pada Pak Bupati supaya harus ditindak,” ujarnya. Menurut Imam, dari hasil temuan, pungutan tersebut bukan dilakukan oleh kepala desa. “Yang memotong itu RT-nya, bukan kepala desa-nya. Saya suruh tindak itu RT-nya,” tegasnya. Menurutnya, sumbangan untuk warga tersebut harus diberikan utuh, dan tak boleh dipotong sepeserpun. “Gak boleh dipungut itu, apapun alasannya,” katanya.

Potongan dikenakan kepada warga di Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan, Kecamatan Jabon yang mendapat bantuan uang evakuasi ketika rumah mereka terendam air lumpur tahun lalu akibat spillway (saluran pelimpahan) lumpur meluap. Seharusnya setiap KK menerima Rp 500.000, namun dengan alasan untuk pengambilan uang dan biaya administrasi, setiap KK dipotong Rp 20.000 oleh panitia pendistribusi uang bantuan.

Sementara itu, Camat Jabon Ali Imron telah memerintahkan mengembalikan uang potongan tersebut melalui koordinasi Gempur 4D (Gerakan Masyarakat Korban Lumpur 4 Desa), Minggu (20/1) malam.. Kelompok ini merupakan wadah yang dibentuk warga Desa Besuki, Kedungcangkring, Pejarakan, dan Mindi untuk memperjuangkan desa mereka masuk peta terdampak lumpur.

“Kami ikut saja apa yang menjadi keputusan Pak Camat. Kalau memang warga komplain adanya pemotongan itu, ya sudah, nggak apa-apa. Uangnya sudah kami kembalikan kepada mereka,” kata H Ahmad Zakaria, Ketua Gempur 4D kepada Surya.
Ada sebagian warga yang menerima kembali uang itu, tapi ada juga yang menolak dengan alasan sebagai imbal balik atas upaya panitia desa dan Gempur dalam mengajukan bantuan evakuasi kepada gubernur. “Bagi yang tidak mau, tetap kami tandatangan sebagai pernyataan. Jangan sampai penolakan warga ini dijadikan masalah lagi,” tambah Zakaria.

Pernyataan itu juga dibenarkan M Siroj (Kades Besuki), Muji Raharjo (Kades Pejarakan), dan Abdul Rosyid (Kades Kedungcangkring) yang mendampingi Ali Imron di kantor kecamatan. Bahkan pasca pengembalian uang itu, Camat Jabon langsung membat laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan evakuasi kepada warga di tiga desanya, untuk disampaikan ke Bupati Sidoarjo.

Zakaria mengatakan, sebenarnya nilai uang yang dipotong itu masih belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan panitia dan Gempur 4D dalam pengajuan permohonan bantuan evakuasi itu ke gubernur. Dari gabungan panitia di tiga desa, dana yang tercatat untuk pengurusan bantuan itu sekitar Rp 15 juta. Selain dari kantong pribadi panitia dan Gempur 4D, dana itu juga ditalangani masing-masing desa. bet/tja/iit

Korban Lumpur Indent Rumah

Korban Lumpur Indent Rumah

Tuesday, 22 January 2008
Surabaya - Surya, Rumah siap huni yang ditawarkan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) mendapat sambutan hangat dari warga Perum TAS I. Sekitar 500 warga korban lumpur bekas penghuni Perum TAS I mengantre untuk mendaftar untuk indent dalam ekspose di Hotel Shangri-La Surabaya, Senin (21/1). Komisaris PT MLJ Gesang Budiarso mengatakan, rumah yang disediakan untuk warga korban lumpur itu sedianya akan di-launching tanggal 10 Februari 2008. “Tetapi beberapa warga mendesak untuk segera dibuka pendaftaran. Ya, terpaksa kami layani,” ujar arek Klampis Ngasem ini.

Rumah yang ditawarkan terdiri atas tipe 36/90 hingga tipe 100/180 dengan harga Rp 117 juta - 220 juta. Khusus untuk warga korban lumpur, PT MLJ memberi subsidi hingga harga rumah lebih murah sekitar 25 persen. Rumah tersebut terletak di kawasan seluas 1.150 hektare di Kecamatan Sukodono dan Taman yang dibangun PT Wahana Artha Raya.

Selain mendapat potongan, warga korban lumpur juga mendapat kemudahan dalam pembayaran, yakni mereka tidak perlu membayar dengan uang rumah tersebut. “Warga bisa memperhitungkan dengan sisa ganti rugi 80 persen mereka. Jika nilai jual rumah lebih rendah dari sisa ganti rugi, kami akan memberi uang kembali,” tambah Direktur Operasional PT MLJ Bambang Prasetyo Widodo.

Warga juga tidak perlu menunggu jadwal pembayaran sisa ganti rugi yang direncanakan mulai Mei 2008. “Begitu mereka selesai akad jual beli rumah, dalam tempo paling lambat dua minggu kami akan mentransfer uang kelebihan dari sisa ganti rugi,” tutur Gesang Budiarso.
Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Suharso yang ikut mengantre kemarin menuturkan, karena kemudahan-kemudahan itu, maka banyak warga tertarik mengambil rumah. Kelompoknya saja, terdapat sekitar 300 warga yang mendaftar. “Harganya juga menarik, karena lebih murah dari perumahan lain selevel,” ujar pria yang dulu kerap mengkoordinasi aksi warga korban lumpur itu.

Sunarto, mantan penghuni Perum TAS I blok D mengaku tertarik membeli karena harus mencari rumah untuk anaknya. Dia mengaku menurut perhitungan akan mendapat sisa pembayaran Rp 134 juta, sedangkan rumah yang akan dibelinya senilai Rp 80 juta, sehingga ada sisa yang bisa ditabungnya. “Uang muka yang saya terima tahun lalu sudah saya belikan rumah. Jadi dua rumah untuk dua anak saya,” ungkap lelaki yang kini mengontrak di Mojosari, Mojokerto itu.

Kendati demikian, tidak serta-merta yang datang langsung mengajukan pernyataan memesan rumah. Bambang, pensiunan karyawan Pengadilan Negeri Sidoarjo mengaku baru tahap melihat-lihat. “Kalau nanti cocok, ya saya akan ambil,” katanya sambil melihat maket rumah.
Menurut staf PT MLJ, kegiatan tersebut digelar mendadak. Mengingat banyaknya animo warga korban lumpur, pelayanan akan diperpanjang hingga hari ini (Selasa, 22/1). Namun PT MLJ hanya membatasi sekitar 3.000 unit saja untuk warga korbna lumpur. tug

Aliran Lumpur Lancar

Aliran Lumpur Lancar

Tuesday, 22 January 2008
SIDOARJO-SURYA, Setelah sempat terhenti beberapa minggu, pembuangan lumpur ke laut melalui Kali Porong kembali mengalir, Minggu (20/1). Hal ini seiring selesainya peninggian tanggul di pusat semburan (tanggul cincin) yang terus mengalami subsidence (penurunan tanah). Sebelumnya, aliran lumpur dari pusat semburan itu tidak dapat mengalir ke selatan lantaran elevasi (ketinggian) di kawasan pusat semburan lebih rendah dari kolam penampungan yang ada di Selatan. Bahkan lumpur mengalir ke utara pusat semburan.
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dua minggu lebih berupaya meninggikan tanggul. Harapannya lumpur dapat mengalir ke selatan.

“Kemarin setelah diujicoba lumpur mulai mengalir lagi ke selatan dan hari ini sekitar 50 persen aliran lumpur kembali dibuang ke Kali porong,” terang Akhmad Zulkarnain, Humas BPLS.
Ketinggian tanggul di pusat semburan kini mencapai 16 meter. Menurut Izul (panggilan akarab Humas BPLS itu) tidak mudah untuk meninggikan tanggul di pusat semburan, karena kondisi subsidence di kawasan tersebut. Bahkan untuk meninggikan tanggul satu meter memerlukan waktu lebih dari seminggu.

“Kami kejar-kejaran dengan kondisi tanah yang labil dan terus mengalami penurunan,” tukasnya.
Setelah selesai, kini aliran lumpur mulai mengarah ke Selatan. Petugas dengan menggunakan pompa menyedot aliran Lumpur itu. “Kami masih memakai pompa yang ada dulu, karena itu belum bisa 100 persen. Mudah-mudahan lumpur terus mengalir ke selatan karena aliran air Kali Porong sedang deras,” tambahnya.
Namun upaya ini masih belum maksimal, karena enam pompa seperti yang sudah direncanakan juga belum tampak on site di lokasi pond intake Desa Pejarakan, Kecamatan Jabon.
“Sampai hari ini kami belum tahu kapan rencana enam pompa itu akan datang untuk membantu mengalirkan lumpur ke Kali Porong,” pungkas Izul. iit

Ratusan Korban Lumpur Lapindo Ramai-Ramai Beli Rumah

Ratusan Korban Lumpur Lapindo Ramai-Ramai Beli Rumah

Surabaya (ANTARA News) - Sedikitnya 600 warga korban lumpur Lapindo Sidoarjo, Senin, menandatangani perjanjian jual beli rumah di Kahuripan Nirwana Village di Sukodono Sidoarjo dengan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

Meski menggembirakan, namun kedatangan ratusan warga ke salah satu hotel berbintang di Surabaya ini sempat membuat kaget PT MLJ, karena MLJ hanya mengantongi sekitar 320 nama warga yang tertarik membeli rumah yang dibangun pengembang PT Wahana Arta Raya.

"Antusiasme warga ini benar-benar di luar perkiraan kami. Mereka langsung ingin melakukan penandatanganan jual beli setelah mendapat penjelasan dan melihat maket. Yang menyatakan tertarik 320 orang, yang datang 600 orang lebih,` kata Komisaris Utama PT Minarak Lapindo Jaya, Ir Gesang Budiarso di Surabaya, Senin.

Kahuripan Nirwana Village adalah kompleks perumahan terpadu di kawasan Sukodono Sidoarjo yang dibangun PT Wahana Arta Raya. Di lokasi ini, untuk tahap pertama, PT MLJ telah memesan 3.000 unit rumah pada PT WAR.

Antusiasme warga ini bukan saja ditunjukkan lewat keinginan langsung melakukan penandatangan jual beli rumah, tapi juga kerelaan mereka antre hingga lebih dari lima jam.

Mereka yang datang sebagian besar adalah warga Perum TAS I yang rumahnya ikut tenggelam. Pada saat proses jual beli berlangsung, puluhan warga terus berdatangan menambah ramai suasana di ballroom hotel.

Dalam brosur yang dibagikan, PT Minarak Lapindo Jaya menawarkan rumah Tipe 36 dengan luas tanah 90 m2. Bagi yang ingin tanah lebih luas juga tersedia Tipe 36 dengan luas tanah 108 m2.

Untuk rumah Tipe 36/90 m2 dijual PT Wanaha Arta Raya dengan harga Rp117 juta. Namun, jika membeli lewat PT Minarak Lapindo Jaya hanya membayar Rp80 juta.

"Harga yang kami tawarkan untuk warga korban lumpur memang sangat murah. Kami memberi subsidi. Mungkin karena itu banyak warga yang langsung tertarik membeli," kata Gesang yang juga "Arek" Suroboyo ini.

Selain tertarik harga rumah yang murah, sebagian warga juga tertarik dengan penataan kawasan Kahuripan Nirwana Village yang didesain sebagai kota mandiri.

Dari maket yang ada di lantai II hotel berbintang itu warga bisa melihat kompleks perumahan seluas 150 ha ini menjanjikan nilai lebih.

Dalam maket perumahan yang membentang dari Timur ke Barat di seputar tol KM 20-22 itu terlihat bakal dibangun lapangan golf, water boom, kolam renang, stadion, perkantoran, terminal, pasar, pertokoan hingga apartemen.

Kawasan yang telah ditata rapi itu juga dilengkapi dengan persawahan bagi warga yang ingin tetap bertani. Selain itu juga terlihat ada bangunan yang dipersiapkan untuk pesantren korban lumpur yang siap direlokasi.(*)

Keajaiban Pikiran

Judul : Keajaiban Pikiran
Penulis : Harold Sherman
Penerjemah : Meilyan Hamsa
Penerbit : Rumpun - Yogyakarta
Cetakan I : November - 2007
Tebal : 188 halaman

Satu-satunya organ tubuh manusia yang dapat tetap hidup meskipun yang lainnya sudah mati adalah otak. Sedangkan pikiran adalah satu-satunya buah kerja dari otak itu sendiri. Jamies Allen menyatakan bawah: “anda yang sekarang merupakan hasil buah pikiran yang lalu. anda besok merupakan buah pikiran sekarang.” Tidak ketinggalan pula David J. Schwartz, Guru Besar Georgia University, USA, mengatakan, “kesuksesan orang tidak diukur dalam meter, kilogram, gelar universitas, ataupun latar belakang keluarga. Namun diukur dengan cara berpikir.”

Berfikir atau pikiran (thingking) adalah kekuatan dasar yang dimiliki oleh manusia yang adapat mempengaruhi alam semesta. Semua yang berkaitan dengan pengetahuan, kesehatan, rasa aman, kepribadian, kebahagiaan bahkan kesuksesan tiada lain bersumber dari hasil pikiran. Dengan berfikir muncul berbagai gagasan spektakuler serta sangat menakjubkan yang turuk membentuk peradaban umat manusia selama ini.

Kesehatan tubuh tanpa didukung dengan kesehatan pikiran hanyak menjadikan manusia makhluk yang tak seimbang. Banyak orang yang menyadari bahwa penderitaan yang mereka alami secara fisik dipicu oleh pikiran mereka yang tidak sehat. Itulah sebabnya, kesehatan tubuh dan kesehatan pikiran adalah intisari dari kehidupan yang bahagian. Namun, hingga saat ini banyak orang yang yang belum memahami dan menguasai kekuatan dari pikiran itu sendiri. Sehingga terkadang karunia yang hanya diberikan kepada manusia dan tentu sangat berharga ini menjadi sia-sia belaka.

Padahal Toni Buzan, penemu konsep Mind Mapping (pemetaan pikiran), menyatakan bahwa otak manusia terdiri dari triliunan sel otak. Setiap sel otak seperti gurita kecil yang begitu kompleks. Ia memiliki sebuah pusat, dengan banyak cabang, dan setiap cabang memiliki banyak koneksi. Tiap-tiap sel otak tersebut jauh lebih kuat dan canggih daripada kebanyakan komputer di planet ini. Setiap sel tersebut berhubungan dengan ratusan ribu sampai puluhan ribu sel yang lain, dan mereka saling bertukar informasi. Ini disebut sebagai jaringan yang sangat mempesona dan setiap orang memilikinya.

Tentunya inilah salah satu buku unik dengan tema yang sungguh menggoda dan penuh dengan misteri. Harold Sherman, pengarang buku istimewa dengan judul “Keajiban Pikiran” ini, menunjukkan bagaimana cara menemukan tujuan hidup. Berikut mengembangkan kepribadian dan meraih keberhasilan serta kesuksesan dengan memperkuat daya-nalar pikiran yang dimiliki oleh seseorang. Dengan keluasan pengalaman dari penulis serta tata tutur bahasanya yang lugas dan mengalir menjadikan buku ini sangat layak dijadikan referensi hidup para pembacanya. Tidak sekedar itu, para pembaca akan mendapatkan pula betapa hidup ini indah dan sarat akan makna.

Mengutip pandangan Profesor Howard Gardner, dari Universitas Harvard, setidaknya ada delapan tipe kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, matematis-logis, visual-spasial, musikal, naturalis, interpersonal, intrapersonal, dan fisik. Untuk memfungsikan itu semua, walaupun kenyataannya hanya sebagian kecerdasan yang dapat dimaksimalkan, terdapat enam jalur utama menuju otak. Yaitu melalui apa yang dilihat, didengar, dikecap, disentuh, dibaui, dan apa yang dilakukan oleh makluk yang bernama manusia itu sendiri.

Dengan kehadiran buku ini, pembaca diajak bagaimana semestinya belajar memanfaatkan pikiran. Pembaca juga dapat mempelajari bagaimana kekuatan akan persepsi, cara membangun kesadaran, kekuatan meditasi dan do’a, kekuatan intuisi, visualisasi, penyembuhan serta kepribadian. Mengingat cara berfikir yang buruk akan menghasilkan kemjuan negatif, cara berfikir rata-rata tidak akan menghasilkan kemajuan, cara berfikir baik akan menghasilkan beberapa kemajuan serta cara berfikir hebat akan menghasilkan kemajuan spektakuler.

Tentunya, cara berfikir yang terakhir inilah yang diharapkan bersama. Apalagi, menurut penulis buku ini, makin mampu seseorang dapat mengembangkan pikiran dan kerpibadian serta jiwa, makin siap pula seseorang itu memasuki dan menghadapi peristiwa besar dan pengalaman besar yang bakal menghadang perjalanannya di depan. Semoga!

Penggantian Tunai korban lumpur merupakan solusi?

Topik : Penggantian Tunai korban lumpur merupakan solusi?

Forum Home
Topik ini telah direply 12 kali, dan telah dibaca 345 kali.
Penulis : Hnoegro
25 Feb 2007 06:57:15
Penggantian tunai mungkin baik bagi kaum pendatang yang jadi korban, tidak ada ikatan emosi dengan lokasi bencana, terima uang beli rumah lagi. Namun bagi pddk asli yang petani petanmbak belum tentu bisa jadi tanah/rumah lagi. Sbnarnya bagi pddk asl relokasi lebih baik, nilai yang disepakati bisa sebagai dasar barter dengan lokasi baru. Semoga mrka tidak terpancing hasutan profokator, yang memanfaatkan mereka sbg alat pemerasan dan pembenaran sabotase perekonomian dan keamanan jawa timur.

Re : Penggantian Tunai korban lumpur merupakan solusi?
Penulis : fndx
26 Feb 2007 16:03:11
Duh Pak Haji, justru persoalannya disini. Warga Perum TAS 1 yang mayoritas pendatang akan direlokasi, sedang warga 4 desa sebelumnya yang mayoritas penduduknya asli mendapatkan ganti uang tunai. Solusinya nggak nyambungkan pak? Yang diinginkan warga TAS 1 adalah keadilan dalam penyelesaian ganti rugi. Ingin sama sama seperti warga 4 desa yang lainnya. Tidak lebih......!!!!!

Re : Penggantian Tunai korban lumpur merupakan solusi?
Penulis : Hnoegro
27 Feb 2007 07:10:22
Justru itu yang perlu diluruskan, dan penduduk TAS sebenarnya bisa di tukar guling dengan kompleks perumahan lain di Sidoarjo yang setara. dan agar rakyat tidak curiga tanah lokasi bencana tidak dilual ke Lapindo tapi diambil alih pemerintah. Saya yakin hanya yang mimpi dapat komisi dari transaksi TAS yang nggak ingin tukar guling. Untuk penduduk asli, kesepakatan ganti rugi yang sudah ada bisa dipakai sebagai dasar perhitungan dalam relokasi, sehingga mereka punya uang lebih buat modal.
Re : Penggantian Tunai korban lumpur merupakan solusi?
Penulis : fndx
27 Feb 2007 08:44:12
Kalo gitu, dari pada repot repot cari tanah pengganti dan masih ngitung berapa sisanya, toh yang bakal dikeluarkan juga sama, mbok ya diputuskan sama dengan yang sebelumnya. Mudah dan praktis. Tapi nggak tahu kalo ada sesuatu dibalik keadaan ini semua..! Orang bilang ada yang mengail di air lumpur panas Lapindo......

Re : Penggantian Tunai korban lumpur merupakan solusi?
Penulis : KRESNO
27 Feb 2007 08:55:01
Pak, sing mengail di air keruh, cekelen sikile terus di uncalno neng lumpur panas ....menungso opo kewan iku...nduwe kelakuan koyok ngono...
Re : Penggantian Tunai korban lumpur merupakan solusi?
Penulis : elanglauthitam
27 Feb 2007 08:56:35
Klo sampeyan bukan warga perumtas semestinya tanya dulu ke warga perumtas, baru bikin opini, karena sudah jelas & tegas pernyataan warga perumTAS, MENOLAK RELOKASI, MENUNTUT PERLAKUAN YG SAMA DGN WARGA 4 DESA LAINNYA, YAITU CASH & CARRY.................TITIK !!!!!!, jadi mestinya tdk perlu lagi qta mencoba mencari2 celah utk agenda tsb, krn aset perumTAS yg BERHAK tentukan adlah WARGA PERUMTAS SENDIRI

Re : Penggantian Tunai korban lumpur merupakan solusi?
Penulis : susiy
27 Feb 2007 09:17:18
Pak, kami beli rumah di Perum TAS-1 itu banyak pertimbangan. Bukan setelah rumah kami dirusak lalu dengan gampangnya mengganti. Ada nggak Bp.pikir rumah ganti untuk kami itu yg bagaimana, letaknya dimana. Kami ini punya perasaan Pak. Kalau mungkin bisa kami cari rumah kami tersebut, pasti kami cari meskipun harus membongkar tanggul untuk mencari dan membersihkan rumah kami kembali...
Re : Penggantian Tunai korban lumpur merupakan solusi?
Penulis : Tonas
27 Feb 2007 09:19:48
Tolong, sekali lagi di pahami, bhw untuk PERUMTAS-1, case-nya beda dgn 4 Desa yg sdh di AKUI dan di PUTUS-KAN untuk dapat GANTI-RUGI, oleh krn jgn dulu ber andai-andai dan membikin statement yg membingungkan dan bias yg terlalu jauh, sehingga warga jadi bingung, hal itu bisa dilihat sampai dgn saat ini PERUMTAS-1 MASIH BELUM DI AKUI SEBAGAI WILAYAH YG DAPAT GANTI-RUGI dan DIBELI Oleh LAPINDO, Sehingga Cash & Carry maupun Relokasi untuk PERUMTAS-1 blm dpt dibicarakan disini. ( bersambung )

Re : Penggantian Tunai korban lumpur merupakan solusi?
Penulis : Tonas
27 Feb 2007 09:35:22
Oleh krn itu sekali lagi kami tegaskan bhw sampai dgn saat ini kmi selalu di PING-PONG dgn keputusan yg SEMU, TIMNAS bilang Sdh Diakui tp Lapindo sangkal BELUM, Nah untuk point 1 dr Draft tuntutan Warga PERUMTAS-1 saja udah saling mencla-mencle semua, bahkan Lapindo, Bupati dan Gubenur sampai Pemerintah Pusat saling tuding...??? Jadi tolong kalau bisa statement-nya di BUANG dulu khusus-nya yg melontarkan statement RELOKASI, krn itu jelas-2 tdk ada di agenda Tuntutan Warga PERUMTAS-1..!!!!!
Re : Penggantian Tunai korban lumpur merupakan solusi?
Penulis : munari
27 Feb 2007 10:26:10
yg perlu di-relokasi itu rumah pejabat terkait saja pak, yg qt pilih dulu itu, ingat ..! qt beli rumah tdk sma dg beli kacang tanpa pertimbangan, kenapa pilih TAS-1 tdk dilainnya, knp pilih blok L-IV, dst.. smua ada pertimbangan khusus, mungkin yg mengusulkan relokasi itu, dulunya beli rumah spt beli kacang... yg penting rumah..., beli..!

Re : Penggantian Tunai korban lumpur merupakan solusi?
Penulis : susiy
27 Feb 2007 10:53:02
Kalau relokasinya di Perumahan Deltasari saya mau....
Re : Penggantian Tunai korban lumpur merupakan solusi?
Penulis : muhisaansori
28 Feb 2007 13:11:20
WADUH DARIPADA DI HUJAT ORANG MENDING SIMPAN TUH BANDWITH , MASIH UNTUNG SAMPEYAN KETEMU DI TOPIK SS, MISAL KETEMU DI JALAN BISA BERABE SAMPEYAN PAK !

Re : Penggantian Tunai korban lumpur merupakan solusi?
Penulis : eagleone
01 Mar 2007 19:53:25
Saya Setuju dgn Pendapat Pak Munari, saya jg warga Tas blok L 6, Kita udah terusir dari TAS, bukan atas kehendak kita, sekarang wacana relokasi sama dgn mau MERAMPAS HAK KITA ATAS HIDUP KITA, KITA yg BERHAK MENENTUKAN SENDIRI Pak, RELOKASI sama dgn PEMAKSAAN KEHENDAK atas HIDUP KITA, Relokasi menurut saya terlalu Mbulet urusannya, dan bisa dimanfaatkan oknum tertentu untuk megeruk keuntungan, Ada yg Mudah kok cari yg Sulit, Saya menginginkan Cash & Carry, agar saya bisa memilih rumah sendiri

Soal Tuntutan Empat Desa untuk Masuk Terdampak

RADAR SIDOARJO Rabu, 16 Jan 2008
Soal Tuntutan Empat Desa untuk Masuk Terdampak

Sudah pupuskah harapan desa-desa sekitar luapan lumpur untuk masuk peta terdampak? PT Lapindo Brantas menyatakan tetap memegang Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007 tentang desa-desa yang sudah dinyatakan terdampak. Bupati Win Hendrarso mengatakan masih mengusulkan desa-desa lain yang belum masuk peta terdampak.

Vice President HR and Relations PT Lapindo Brantas Yuniwati Teryana mengatakan, Perpres 14 merupakan acuan Lapindo dalam menjalankan tugas. “Kami tidak bisa menyimpang dari perpres. Kami tidak bertanggung jawab pada daerah di luar terdampak,” kata Yuniwati dalam pertemuan antara warga desa di luar area terdampak, Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Komisi E DPRD Jatim, Pemprov Jatim, dan Bupati Win Hendrarso di Kantor DPRD Jatim, Jl Indrapura kemarin.

Yuniwati menambahkan, tidaklah mudah memperbarui jumlah desa yang terdampak. Lapindo harus berunding dengan Pemkab Sidoarjo, Pemprov Jatim, dan pemerintah pusat. “Keputusannya tetap di tangan pemerintah pusat,” tegasnya.

Menurut Yuniwati, saat ini sudah 11 ribu kepala keluarga (KK) yang menerima kontrak rumah dan jatah hidup sesuai mekanisme yang diatur dalam pepres. Karena itu, sulit baginya mengabulkan permintaan warga yang menghendaki kompensasi berbeda. “Malah ada beberapa penghuni Pasar Baru Porong yang punya pemikiran untuk diberi lahan. Repot juga kan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso mengatakan, Perpres No 14 Tahun 2007 yang ditandatangani 22 Maret 2007 memang sudah ditetapkan. Menurut perpres tersebut, desa-desa terdampak semburan lumpur panas, antara lain, Kelurahan Siring, Jatirejo, Desa Renokenongo, di Kecamatan Porong. Kemudian, Desa Ketapang, Kedungbendo, dan sebagian Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin.

Namun, Win mengusulkan agar empat desa, yakni Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong, serta Desa Besuki, Pejarakan, dan Kedung Cangkring, Kecamatan Jabon, dimasukkan dalam areal terdampak. Sebab, daerah tersebut mengalami masalah yang sama dengan daerah yang masuk areal terdampak.

Komisi E DPRD Provinsi Jatim yang memfasilitasi pertemuan tersebut sependapat dengan Win. “Ini untuk melindungi rakyat Sidoarjo. Peraturan harus disesuaikan,” kata Ketua Komisi E DPRD Jatim Saleh Ismail Mukadar. (cie/sat/roz)

Deadlock, Perundingan Pagar Rekontrak - Minarak

Deadlock, Perundingan Pagar Rekontrak - Minarak

RADAR SIDOARJO Selasa, 15 Jan 2008
SIDOARJO - Perundingan antara wakil pengungsi korban lumpur di Pasar Porong Baru dan PT Minarak Lapindo Jaya kemarin (14/1) berakhir tanpa kesepakatan. Wakil pengungsi dari Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) masih menolak tawaran relokasi PT Minarak. Mereka menuntut syarat-syarat yang juga ditampik Minarak.

Perundingan berlangsung tertutup di Pendapa Delta Wibawa. Warga Pagar Rekontrak menuntut penyediaan lahan seluas 30 hektare di kawasan Krembung, pembayaran uang muka 20 persen, dan sisanya (80 persen) dilunasi tiga bulan setelahnya. Lalu, sertifikat asli diserahkan bila pembayaran ganti rugi lunas. “Itu tuntutan kami,” tegas Sunarto, koordinator pengungsi Pagar Rekontrak.

Tuntutan itu ditolak Dirut PT Minarak Bambang Hawik. Alasannya, PT Minarak sudah mempersiapkan lahan relokasi di kawasan Sukodono. Semua rumah dan fasilitas umum (fasum) serta fasilitas sosial (fasos) juga disiapkan. “Semua kami rancang sesuai dengan kebutuhan warga,” jelasnya. Bambang mengajak warga melihat maket rencana relokasi hari ini.

Namun, tawaran tersebut ditanggapi dingin oleh Sunarto. Menurut dia, jarak lahan relokasi dengan tempat kerja jauh. Namun, Sunarto mengatakan akan memusyawarahkan hal itu dengan warga. “Kami akan lihat dulu apa kata warga nanti,” ucapnya.

Bupati Win Hendrarso setelah pertemuan mengatakan, belum ada kesepakatan antara Pagar Rekontrak dan PT Minarak. Keduanya punya pilihan masing-masing. Sebagai fasilitator, Win mempersilakan dua pihak tersebut mengoordinasikan dulu untuk menemukan solusi terbaik. “Biar mereka berpikir dulu,” katanya.

Win menambahkan, pertemuan akan dilanjutkan pada Kamis (17/1) nanti. Dia berharap persoalan bisa terselesaikan sehingga warga tidak lagi menderita di PPB. “Dalam pertemuan nanti, harus ditemukan jalan keluarnya,” tegas Win.

Sementara itu, warga Siring Barat, Kelurahan Siring, berunjuk rasa lagi ke kantor Kecamatan Porong kemarin. Mereka menuntut permukiman mereka dimasukkan dalam peta terdampak luapan lumpur agar memperoleh ganti rugi seperti korban lumpur lain. “Jika timur jalan masuk, mengapa Siring Barat tidak,” protes Mahmud, salah seorang warga.

Di hadapan warga, Lurah Siring Mohammad Pain Gozali mengatakan, “Saya beserta camat sudah memperjuangkan tuntutan warga.” Namun, tuntutan mereka memang sulit dikabulkan.(riq/roz)

Pagar Rekontrak Melunak, Terima Relokasi Bersyarat

Pagar Rekontrak Melunak, Terima Relokasi Bersyarat

Friday, 18 January 2008
Sidoarjo - Surya, Warga korban lumpur yang bertahan di penampungan Pasar Porong Baru (PPB) akhirnya melunak. Mereka mau menerima ganti rugi dengan skema relokasi dengan lahan yang disiapkan Lapindo di Kecamatan Sukodono. Tapi mereka meminta syarat diberi tahu detil tentang harga, lahan, bangunan ,dan sejumlah persyaratan yang diminta warga. “Kami harus tahu dulu berapa harganya, lokasinya di mana dan bagaimana akses dengan jalan utama nantinya, setelah itu nanti akan kami bicarakan dengan warga lainnya,” kata Koordinator warga korban lumpur yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) H Sunarto.

Pernyataan ini disampaikan Sunarto usai pertemuan dengan sejumlah pejabat Lapindo yang difasilitasi Asisten I Sekkab Sidoarjo Hariadi Purwantoro di kantor pemkab, Kamis (17/1). Sunarto, mengatakan pihaknya mempertimbangkan penawaran dari Lapindo tersebut alasannya manusiawi sangat kasihan bila warga korban lumpur terlalu lama berada di penampungan PPB.

“Karena itu kami mencari solusi, kasihan warga dan sangat tidak manusiawi bila mereka terlalu lama di PPB,” ujarnya. Solusi tersebut, kata Sunarto dengan mempertimbangkan penawaran yang diberikan Lapindo. Jika relokasi tersebut diterima, warga meminta mereka menempati satu kawasan yang tak terpisah, satu sama lain.

Sejumlah pejabat tinggi Lapindo yang hadir kemarin antara lain, Dirut PT MLJ Bambang Mahargyanto, Vice President Human Resources Lapindo Brantas Inc Yuniwati Teryana, serta Dirut Operasional PT MLJ Bambang Prasetyo Widodo.
Yuniwati Teryana menjelaskan, pihaknya siap bila korban lumpur menginginkan untuk melihat langsung kondisi lapangan yang sudah disiapkan di bakal perumahan Kahuripan Nirwana Village, yang sudah dipesan oleh PT MLJ, di sekitar kawasan Sukodono.

Pihaknya juga sudah menyiapkan maketnya bila warga menginginkan.”Kalau mau melihat maketnya, saat ini sudah siap,“ ujar Yuniwati. Namun jika warga meminta relokasi di tempat yang lain, Yuniwati tidak bisa memenuhi selain lahan yang sudah disediakan di Sukodono tersebut. Bila warga menginginkan ganti rugi seperti halnya warga lainnya, maka aturan dalam Perpres nomor 14/2007 yang mengatur tentang ganti rugi korban lumpur, tetap berlaku.

Sesuai dengan kesepakatan, tindak lanjut soal ganti rugi dan relokasi akan dilaksanakan paling lambat akhir Januari. Pembayaran uang kontrak rumah senilai Rp 5 juta, yang pindah Rp 500.000, dan uang muka 20 persen dari nilai ganti rugi akan dilaksanakan sesuai perpres.

Bila warga menerima tawaran relokasi di perumahan Kahuripan Nirwana Village, maka perhitungan pembayaran 80 persen akan diselesaikan paling lama dua minggu setelah perjanjian ikatan jual beli (PIJB). Setelah menerima uang kontrak, uang pindah, dan jaminan hidup (jadup) warga harus segera meninggalkan PPB paling lambat 10 hari. iit

Sisa 80% Pembayaran Akan Dibayar Lapindo Mei 2008

15 Januari 2008, 14:50:27, Laporan Khusnina Sekar Segari

Sisa 80% Pembayaran Akan Dibayar Lapindo Mei 2008

suarasurabaya.net| Sisa pembayaran 80% pembayaran jual beli tanah dan bangunan, Lapindo dengan korban lumpur akan dibayar mulai Mei 2008. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007.

SUCAHYONO SUYITNO anggota Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengatakan selama November 2007 sampai April 2008, BPLS dan Lapindo akan melakukan proses verifikasi berkas.

BPLS sejauh ini sudah memfasilitas 12 ribu lebih berkas, 18 ribu lebih berkas diantaranya sudah mendapatkan pembayaran uang muka 80% dari Lapindo, 753 berkas lainnya belum diverifikasi.

Kata SUCAHYONO pada MARTHA reporter Suara Surabaya, Selasa (15/01), BPLS bertugas mengawasi proses jual-beli, menyelesaikan perbedaan penafsiran diantara dua pihak, Lapindo dan warga korban lumpur.

Untuk kepastian pembayaran sisa 80%, menurut SUCAHYONO, BPLS sudah mendesak Lapindo untuk segera merealisasikan. Pembayaran 80% itu tidak bisa dilakukan secara serentak tapi sesuai dengan masa berakhirnya kontrak rumah 2 tahun.

YUNIWATI TERIANA Humas Lapindo mengatakan sesuai dengan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007, Lapindo akan mulai membayar sisa 80% perjanjian jual-beli pada Mei 2008.

Sementara itu, WIN HENDARSO Bupati Sidoarjo mengatakan warga diberikan pilihan resettlement sebagai ganti sisa pembayaran 80%. Pola resettlement ini tidak memaksa sehingga warga bisa memilih resettlement atau mengambil sisa pembayaran 80% jual beli tanah dan bangunan.(kss/ipg)

Semburan Lumpur di Sidoarjo Makin Membesar

12/01/08 21:17

Semburan Lumpur di Sidoarjo Makin Membesar

Sidoarjo (ANTARA News) - Semburan (bubble) baru yang tercatat ke-76 yang muncul di bawah lantai keramik teras rumah Junaidi, warga RT1/RW5 Desa Pejarakan, Kecamatan Jabon Sidoarjo, Jatim, kini semakin membesar mencapai 50 cm.

Informasi yang dihimpun ANTARA News, Sabtu menyebutkan, saat ditemukan Jumat (11/1) semburan itu hanya setinggi 10 hingga 15 cm. Namun, kini Semakin membesarnya mencapai sekitar 50 cm.

Oleh warga di sekitar titik semburan atas saran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dipasangi pipa agar kandungan gasnya di buang ke atas, sedangkan air yang menyembur dialirkan/dibuang ke saluran air yang ada di depan rumah Junaidi.

Humas BPLS Achmad Zulkarnain mengatakan, besarnya bubble ke-76 yang muncul di rumah Junaidi, karena sumber semburan telah ditemukan. Kalau sebelumnya, semburan hanya keluar melalui sela-sela keramik, tapi kali ini langsung menyembur ke atas.

"Kami menyarankan kepada warga untuk membuat pipanisasi untuk membuang aliran semburan ke saluran air yang ada di depan rumah Junaidi," katanya sambil menambahkan bahwa biaya pipanisasi itu dari masyarakat sendiri.

Ia mengatakan, untuk kadar Low Ekplosif Limit (LEL) dalam bubblke itu juga ada peningkatan. Yang semula kadar gas mudah bakarnya hanya sekitar lima persen, kini kadarnya menjadi 10 persen. Sementara untuk kadar H2S (Hidrogen Sulfida) atau gas beracunnya masih tetap nol.

"Meski demikian, warga kami sarangkan untuk tidak gegabah main api di dekat lokasi bubble baru, kendati sudah dipasangi pipa," tambahnya.(*)

Penanganan Lumpur Sidoarjo Jangan Timbulkan Insiden Baru

08/01/08 17:58

Presiden: Penanganan Lumpur Sidoarjo Jangan Timbulkan Insiden Baru

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta, agar penanganan luapan lumpur Sidoarjo terus dilakukan dan dikelola secara baik, agar jangan sampai menimbulkan insiden baru seperti jebolnya tanggul, meluapnya lumpur, apalagi korban manusia.

"Kita minta, agar dikelola dengan baik. Jangan sampai ada insiden baru, jangan sampai ada jebolan tanggul, luapan lumpur, apalagi korban-korban baru. Ini yang saya tekankan dan terus dilakukan upaya penanggulangan itu," katanya dalam jumpa pers di Kantor Departemen Pekerjaan Umum (PU) Jakarta, Selasa, usai pemaparan oleh Menteri PU, Djoko Kirmanto, yang dilanjutkan dengan rapat kabinet terbatas.

Meskipun masalah lumpur Sidoarjo tidak termasuk yang dibicarakan dalam pertemuan di Kantor Departemen PU itu, namun kata Presiden, dirinya telah meminta laporan perkembangan terbaru (up date) perkembangan penanganan lumpur di Sidoarjo dari Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Soenarso.

"Yang jelas, langkah untuk penanganan luapan lumpur Sidoarjo terus dilakukan, baik yang menyangkut konstruksi, penguatan tanggul-tanggul, upaya menghentikan luapan lumpur, pengaliran lumpur ke tempat yang aman, serta aspek sosial pembelian tanah," kata Kepala Negara.

Dikatakan Presiden, pembayaran 20 persen kepada masyarakat juga sudah dilakukan. Dari target 10.000, ternyata sudah dibayarkan kepada 12.000 orang.

"Kalau ada yang masih belum selesai saya minta diselesaikan agar dihitung dan diselesakan dengan tepat sesuai aturan main, serta sisanya yang 80 persen rencananya akan dibayar pada Mei 2008," kata Kepala Negara.

Presiden menambahkan, BPLS juga melaporkan bahwa akibat musim hujan saat ini yakni bisa mengganggu tanggul akibat hujan tinggi meski sekarang sudah bisa diatasi, tetapi hujan tinggi juga berguna untuk mencairkan lumpur agar pengalirannya ke daerah yang aman lebh lancar.

Sementara itu, menyangkut pemaparan yang disampaikan oleh Menteri PU, Djoko Kirmanto, Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa telah dilaporkan apa yang telah dilakukan Departemen PU selama 2007 sesuai program kerja yang ditetapkan serta apa yang akan dilakukan pada 2008, baik agenda maupun prioritasnya.

Presiden mengharapkan, dalam tahun 2008 dan tahun-tahun mendatang, Departemen PU dapat meningkatkan kinerjanya membangun infrastruktur secara lebih efektif lagi sehingga sasaran pembangunan dapat dicapai.

Kepala Negara juga menyebutkan, sejumlah hal yang menjadi prioritas untuk dilakukan Departemen PU antara lain membangun infrastruktur yang bisa meningkatkan ketahanan pangan, infrastruktur air bersih, membangun kawasan pemukiman di kawasan kumuh dan kawasan nelayan, serta menyelesaikan proses ganti rugi tanah untuk jalan tol yang masih terkendala.

Presiden Yudhoyono dalam kesempatan itu juga menggarisbawahi anggaran Departemen PU yang naik sekitar 41 persen, agar dikelola dengan baik sehingga bisa dirasakan rakyat. "Jangan hanya untuk birokrasi, kita ingin sampai pada sasaran-sasaran yang memang belum baik," katanya.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Boediono, Mensesneg Hatta Radjasa, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Mendagri Mardiyanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Menteri BUMN Sofyan Djalil, Menhub Jusman Syafii Djamal, Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan Mentan Anton Apriyantono. (*)

Semburan baru di Tanggulangin Sejahtera II aman

Semburan baru di Tanggulangin Sejahtera II aman

Rabu, 26 Desember 2007

Sidoarjo- telah ditemukan !! semburan baru di perumTAS II, Tanggulangin Sidoarjo, semburan ini berada di dekat fasilitas umum berupa tanah Lapang yang berhimpitan dengan sentra Industri Tas dan sepatu Tanggulangin

Semburan yang terjadi adalah semburan air panas, semburan pertama kali ditemukan oleh Sukarat seorang penjual Kue dan Es sekitar pukul 09.00, seusai melayani pembeli, ia melihat ada asap keluar dari satu titik didekat lokasi sampah PerumTAS II, di RT 6 RW 6.

Jarak antara semburan yang muncul dengan semburan yang berada di Lubang besar (Big Hole) sekitar 2 km, dan hal ini sangat mengkhawatirkan warga yang tinggal di Tanggul Angin Sejahtera II

“ meski kecil tapi kami sangat khawatir, bagaimana jika semburan ini membesar,” terang Ragil warga PerumTAS II yang saat itu menonton semburan.

Sementara itu Fergaco Indonesia sudah melakukan penelitian didalam semburan tersebut dan tidak menemukan kadar gas yang berbahaya maupun gas yang mudah terbakar.

"Semburan aman tidak mengandung gas yang berbahaya, tapi warga harus tetap berhati-hati" Imbau Dodi Ernawan kepada warga yang saat itu berjubel melihat kondisi gas. Dia juga menambahkan selalu meberikan informasi kepada pihaknya terkait munculnya semburan di daerah mereka.

Jalan Raya Porong Dibuka Sore Ini

04 Januari 2008, 09:45:00, Laporan Eddy Prasetyo

Gubernur Jawa Timur
Jalan Raya Porong Dibuka Sore Ini

suarasurabaya.net| Jalan Raya Porong dijanjikan akan di buka sore ini setelah sejak pukul 22.00, Kamis (03/01) kemarin malam, tergenang banjir air bercampur lumpur. Ini diungkapkan IMAM UTOMO Gubernur Jatim saat meninjau jalan raya Porong yang masih tergenang banjir, Jumat (04/01).

Ditambahkan IMAM sejumlah upaya masih terus dilakukan untuk mengantisipasi semakin meluasnya banjir. Diantaranya, dengan memompa air yang menggenang di Jalan raya Porong masuk ke dalam tanggul-tanggul lumpur yang ada di Desa Siring.

Selain itu juga diupayakan agar banjir yang masih menggenangi Ketapang Keres barat juga bisa dikurangi genangan airnya dengan cara memompanya ke Kali Ketapang dan memperbaiki selokan-selokan yang tertutup lumpur.

Sementara itu, MUSLIKH YASIN Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo mengatakan sejauh ini tercatat 42 KK, terdiri dari 139 jiwa yang mengungsi. Mereka mengungsi di tiga titik, Pasar Baru Porong, Pendopo Kantor Kecamatan Tanggulangin, lapangan indoor tenis GOR Delta.

Namun belakangan pengungsi yang bertahan di pendopo Kantor Kecamatan Tanggulangin semakin berkurang, mereka memilih mengungsi di rumah keluarganya. Untuk antisipasi kelaparan pihaknya menyediakan 3000 nasi bungkus tiap hari yang dibagikan ke pengungsi, dananya diambilkan dari Lapindo Brantas Inc.

Pantauan suarasurabaya.net di lokasi, genangan air masih berlangsung mulai dari Ketapang Keres hingga jalan raya Porong. Tanggul yang jebol di depan pabrik Osaka selebar kurang lebih 5 meter diupayakan ditutup dengan menimbunnya dengan pasir-batu (sirtu). (edy/kss/tin)

Dampak Tanggul Jebol

04 Januari 2008, 09:02:32, Laporan Iping Supingah

Dampak Tanggul Jebol
Tol Porong-Sidoarjo Masih Ditutup

suarasurabaya.net| Mulai pukul 22.30 tadi malam hingga Jumat (04/01) pagi ini tol Porong-Sidoarjo masih ditutup. Ini karena luberan air bercampur lumpur telah menggenangi gate tol Porong.

Ir SUBAKTI SYUKUR Kepala PT Jasa Marga Cabang Surabaya-Gempol pada suarasurabaya.net, Jumat mengatakan, akses masuk maupun keluar tol Porong mulai tadi malam tergenang, sehingga ruas Porong-Sidoarjo terpaksa ditutup.

"Namun sebelum menggenangi gate Porong, setelah ada informasi tanggul di Ketapang Keres jebol dan air lumpr mengalir deras kita sudah siap dan langsung mengevakuasi karyawan dan aset Jasa Marga. Uang, sepeda motor, genset langsung dievakuasi, meski genset sempat terendam dan mati tapi sudah berhasil diselamatkan. Praktis sekarang di gate Porong kosong mlompong nggak ada aset kita kecuali bangunan," ujar SUBAKTI SYUKUR.

Tanggul Ketapang Keres yang jebol Kamis (03/01) pukul 22.00, kata SUBAKTI SYUKUR membuat gate tol Porong ditutup pukul 22.30. Kemudian dilanjutkan evakuasi dan pukul 23.00 proses evakuasi dengan menggunakan truk dan beberapa mobil sudah selesai dilakukan.

Perkembangannya, Jumat (04/01) pagi ini, di gate Porong yang tadi malam tergenang, sekarang mulai kering, hanya di beberapa titik ada genangan 5-10 cm. Sementara di akses exit Porong juga masih tergenang setinggi 40 cm.

"Kami belum berani mengembalikan aset di gate Porong. Di lokasi sekarang masih hujan cukup deras dan awan hitam. Informasinya BPLS siang ini mau nyedot air di Raya Porong. Tapi kami lihat situasi, kalau tidak memungkinkan kami tidak berani buka ruas tol Porong-Sidoarjo," ungkapnya.

Ditambahkan SUBAKTI SYUKUR, jika tadi malam masih banyak kendaraan yang terjebak di ruas Sidoarjo-Porong, tapi mulai pukul 05.00 tadi pagi sudah bersih. Semua kendaraan sudah keluar tol semua, tapi masih ada satu truk gandeng di exit mau ke Raya Porong yang terbalik dan belum dievakuasi.

Perlu diketahui, setiap hari terdapat 150 ribu kendaraan per hari yang melewati jalan tol Surabaya Porong. Dengan kondisi seperti sekarang ini, kata SUBAKTI SYUKUR, pihak Jasa Marga hanya bisa pasrah.(ipg)

Tanggul Lumpur Jebol

kelana kota

04 Januari 2008, 08:30:30, Laporan Khusnina Sekar Segari

Tanggul Lumpur Jebol
Prioritas Pemkab Sidoarjo, Evakuasi Warga

suarasurabaya.net| Prioritas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo saat ini, Jumat (04/01) adalah mengevakuasi warga menyusul jebolnya tanggul penahan lumpur di Desa Ketapang Keres, Tanggulangin Sidoarjo.

WIEN HENDARSO pada Suara Surabaya mengatakan, warga tadi malam kebingungan mengevakuasi barang-barangnya karena jebolnya tanggul ini memang mendadak.

"Warga yang rumahnya bertingkat, memindah barangnya ke tingkat 2 atau menaikannya ke kendaraan untuk evakuasi ke tempat yang lebih tinggi," ujar WIEN.

Konsentrasi pengungsi kata WIEN di kantor Kecamatan Tanggulangin. Jika air semakin tinggi dan tidak mencukupi pengungsi akan dipindah ke lapangan tenis indoor di lingkungan GOR Gelora Delta. Sebagian warga juga ada yang mengungsi di tempat saudaranya yang jauh dari lokasi banjir.

WIEN mengatakan pihaknya masih berkonsentrasi untuk mengevakuasi warga. "Yang menjadi prioritas saya adalah keselamatan dan kesehatan warga," ujar WIEN.

Ia mengatakan pihaknya saat ini telah mengerahkan kendaraan dari Kepolisian, TNI dan Dinas Kebersihan. Sedangkan untuk pembentukan dapur umum kata WIEN masih belum dilakukan.

Ketinggian air di Desa Ketapang Keres kata WIEN sudah sepinggang orang dewasa. Ia mengimbau pada masyarakat untuk sabar karena ini musibah.

WIEN menambahkan masyarakat sudah memahami situasi yang terjadi dan tidak bersikap emosional. Belum ada laporan korban akibat tanggul jebol ini.

Sementara itu, WIEN sudah meminta pada pihak BPLS untuk menutup tanggul yang jebol dan memantau lokasi-lokasi tanggul yang lain agar kejadian seperti ini tidak terulang. Ia menduga jebolnya tanggul ini karena tekanan air yang cukup tinggi.(kss/ipg)