Seminggu, 2 Plengsengan Ambrol, Berumur Setahun dan Baru Disidak
Saturday, 22 November 2008
SIDOARJO-SURYA-Pembangunan plengsengan di Kabupaten Sidoarjo terkesan main-main. Dalam waktu sepekan ada dua proyek plengsengan ambrol. Yakni plengsengan Desa Durung Bedug, Kecamatan Candi dan plengsengan sungai Desa Boro, Kecamatan Tangulangin. Plengsengan Durung Bedug didanai APBD senilai Rp 1 miliar itu dikerjakan PT Semangat Joyoboyo dengan konsultan pengawas CV Mitra Academia Engineering sudah tidak beberupa lagi. Batu sungai yang dipakai sebagai bahan material tenggelam sepanjang 10 meter. Padahal sebulan sebelum ambrol, proyek itu sempat diinspeksi Ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzi.
Dari informasi yang diperoleh di lapangan, plengsengan itu ambrol diduga pondasinya kurang dalam. Bahkan warga meyakini pondasi tidak diberi penyangga (trucuk) supaya tanah di bagian bawah tidak bergerak. “Seingat saya pondasi plengsengan tidak dipasangi gedhek untuk menahan tanah,” ungkap Huda warga Durung Bedug, Jumat (21/11).
Berbeda dengan plengsengan Desa Boro, ambrolnya sepanjang lima meter. Proyek itu baru berusia setahun. Menariknya lagi bangunan yang ambrol tepat berada di belakang toko milik Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Sungkono.
Dari pantauan Surya, sekilas plengsengan berdiri kokoh lantaran menggunakan material batu kali. Namun setelah dicermati plengesengan yang baru dibangun dengan ketinggian satu meter itu ternyata bertumpu pada bangunan lama yang sudah mulai rapuh. “Sudah seminggu plengsengan Boro ambrol. Sampai sekarang dibiarkan tidak terurus,” tutur Ahyat, salah seorang warga saat mengamati plengsengan itu.
Ambrolnya plengsengan Boro dibenarkan anggota dewan Sungkono. Menurutnya hal itu akibat pengerukan sungai yang mengakibatkan posisi bantalan plengsengan menggantung. “Karena tidak kuat menahan konstruksi akhirnya ambrol,” ucapnya.
Atas ambrolnya dua plengsengan itu, pihak PU Bina Marga mengaku masih belum mengetahuinya. Untuk plengsengan Boro, Humas PU Pengairan Saiful Hosen berjanji akan mengecek ke lokasi.
Sedangkan Kadis PU Bina Marga Bambang Joelianto menjelaskan proyek plengsengan Desa Durung Bedug belum diserahkan ke Pemkab sehingga harus diperbaiki pihak kontraktor.
“Posisi tanah di bagian timur kan lebih rendah dari pada bagian yang di plengseng. Begitu tanah turun. Otomatis plengsengan bagian atas ikut turun dan pondasinya masih stabil,” ujarnya. mif
Sementara Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Tito Pradopo sempat tidak percaya jika baru setahun dibangun sudah ambrol. “Dalam waktu dekat akan kami cek karena uang yang dipakai membangun adalah dana APBD,” jelasnya. mif
22 November 2008
BI Waspadai Kondisi Perbankan
BI Waspadai Kondisi Perbankan
Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia Boediono mengatakan pengambilalihan PT Bank Century Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan demi meningkatkan kualitas pelayanan serta ketahanan bank.
Boediono juga menegaskan, secara umum kondisi perbankan nasional cukup mantap dan stabil. "Meski begitu, Bank Indonesia akan terus waspada dengan memonitor perbankan di Tanah Air," ujarnya saat menjelaskan perihal pengambilalihan Century kemarin.
Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan kemarin mengambil alih Century. Keputusan ini dibuat setelah Kamis pekan lalu Century mengalami gagal kliring karena kesulitan likuiditas.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Rudjito menambahkan, seluruh awak manajemen lama telah diganti dengan manajemen baru. "Kami taruh bankir yang profesional dari bank ternama, Maryono (Group Head Jakarta Network Bank Mandiri), dibantu oleh beberapa rekan bankir dari bank yang sama," katanya.
Menghadapi keputusan itu, kantor pusat Bank Century di gedung Sentral, Senayan, Jakarta, kemarin terlihat sepi-sepi saja. Hanya ada beberapa orang nasabah yang datang. Namun, mereka pergi dengan tangan kosong karena tidak bisa mencairkan tabungan atau depositonya.
Walau demikian, Andriyani, salah satu nasabah, mengaku lebih tenang setelah Lembaga Penjamin mengambil alih Century. Ia mengatakan punya dua deposito di Century yang belum bisa dicairkan. Salah satunya jatuh tempo pada 19 November senilai US$ 25 ribu. "Jika sudah dijamin, saya masih mau menaruh duit di sini," ujarnya.
Di Bandung, kantor cabang Century juga ditutup sementara. "Kami meminta nasabah tidak panik. Ini bukan penutupan, hanya pengambilalihan," ucap Kepala Kantor Bank Indonesia Bandung. Century dipastikan beroperasi kembali pada Senin nanti.
Ketua Perhimpunan Bank-bank Nasional Swasta Sigit Pramono kemarin juga mengatakan persoalan likuiditas yang melilit Century belum tentu akan menghadang bank-bank menengah dan kecil lainnya. Ia menilai krisis finansial kali ini tak ubahnya sebuah seleksi alam bagi perbankan
Menurut Sigit, nasabah bank menengah dan kecil mestinya tetap tenang karena simpanan mereka hingga sejumlah Rp 2 miliar dijamin pemerintah.
Dia mengungkapkan pula, hingga September lalu indikator perbankan Indonesia masih sehat. Rasio kredit bermasalah bertengger di bawah lima persen, rasio kecukupan modal mencapai 17,26 persen, rasio pinjaman terhadap simpanan 77,7 persen, dana pihak ketiga Rp 1.603 triliun, dan kredit yang disalurkan Rp 1.246 triliun. "Jadi seharusnya perbankan kita bisa bertahan," tutur Sigit.
Felia Salim, Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk, juga tidak melihat ada pergerakan yang mengkhawatirkan di sistem perbankan. Ia hanya mengajak masyarakat supaya lebih mengenali banknya. "Ini sama seperti investasi, kita harus kenal betul banknya," kata dia. EFRI | GUNANTO | EKO NOPIANSYAH | HARUN | BUNGA | ALWAN | ROCHMI
Mencoba Jurus Pamungkas
Bank Century hanya bertahan sepekan setelah gagal kliring pada 13 November lalu. Melalui Lembaga Penjaminan Simpanan, pemerintah kemarin mengambil alih bank tersebut.
Dasar hukum pengambilalihan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Dalam skema penyelamatan keuangan nasional, perpu ini baru dipakai ketika kondisi keuangan nasional memang sudah kritis.
Sebagai jurus pamungkas, perpu ini dirancang, antara lain, untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas (kecukupan modal) sebuah bank yang bisa berdampak sistemik. Artinya, jika tidak diatasi, kesulitan bank tersebut bisa merembet ke bank lain dan memicu lunturnya kepercayaan atas sistem keuangan nasional.
Berujung Buntung
Bank Century bukan pemain baru. Cikal-bakal bank ini, Bank CIC Internasional, berdiri pada 30 Mei 1989. Berawal dari bank umum, pada 2003 Bank CIC jadi bank devisa. Empat tahun kemudian, Bank CIC jadi bank publik dan mencatatkan sahamnya di bursa.
Oktober 2004, Bank Danpac dan Bank Pikko melebur ke Bank CIC, lalu bersalin nama jadi PT Bank Century Tbk. Setelah merger, total aset bank Rp 8,11 triliun, dengan rasio kecukupan modal 12,82 persen. Berikut ini babak akhir perjalanan Bank Century.
Maret 2008
Laporan keuangan Bank Century masih positif. Bank membukukan total aset Rp 14,74 triliun, dana pihak ketiga Rp 10,22 triliun, penyaluran kredit Rp 4,29 triliun, dan laba berjalan Rp 13,61 miliar.
13 November 2008
Bank Century mengalami gagal kliring. Manajemen mengklaim kegagalan bukan karena bank kesulitan likuiditas, melainkan terlambat menyetor dana syarat kliring (pre-fund) ke Bank Indonesia. Hari itu juga perdagangan saham Bank Century di bursa ditahan.
14 November 2008
Bank Century mengikuti kliring secara normal. Perdagangan sahamnya dibuka kembali. Tapi bank mengajukan pendanaan darurat ke pemerintah. Bank Indonesia mengawasi Bank Century lebih ketat.
16 November 2008
Grup Sinar Mas menyatakan akan mengambil alih 70 persen saham Bank Century. Nota kesepahaman diteken di Jakarta.
17 November 2008
Mendengar rencana akuisisi itu, Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham Bank Century dan Sinar Mas untuk mencegah perdagangan yang tidak wajar.
18 November 2008
Bursa Efek kembali memperdagangkan saham Bank Century dan Sinar Mas.
21 November 2008
Pemerintah mengambil alih Bank Century.
Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia Boediono mengatakan pengambilalihan PT Bank Century Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan demi meningkatkan kualitas pelayanan serta ketahanan bank.
Boediono juga menegaskan, secara umum kondisi perbankan nasional cukup mantap dan stabil. "Meski begitu, Bank Indonesia akan terus waspada dengan memonitor perbankan di Tanah Air," ujarnya saat menjelaskan perihal pengambilalihan Century kemarin.
Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan kemarin mengambil alih Century. Keputusan ini dibuat setelah Kamis pekan lalu Century mengalami gagal kliring karena kesulitan likuiditas.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Rudjito menambahkan, seluruh awak manajemen lama telah diganti dengan manajemen baru. "Kami taruh bankir yang profesional dari bank ternama, Maryono (Group Head Jakarta Network Bank Mandiri), dibantu oleh beberapa rekan bankir dari bank yang sama," katanya.
Menghadapi keputusan itu, kantor pusat Bank Century di gedung Sentral, Senayan, Jakarta, kemarin terlihat sepi-sepi saja. Hanya ada beberapa orang nasabah yang datang. Namun, mereka pergi dengan tangan kosong karena tidak bisa mencairkan tabungan atau depositonya.
Walau demikian, Andriyani, salah satu nasabah, mengaku lebih tenang setelah Lembaga Penjamin mengambil alih Century. Ia mengatakan punya dua deposito di Century yang belum bisa dicairkan. Salah satunya jatuh tempo pada 19 November senilai US$ 25 ribu. "Jika sudah dijamin, saya masih mau menaruh duit di sini," ujarnya.
Di Bandung, kantor cabang Century juga ditutup sementara. "Kami meminta nasabah tidak panik. Ini bukan penutupan, hanya pengambilalihan," ucap Kepala Kantor Bank Indonesia Bandung. Century dipastikan beroperasi kembali pada Senin nanti.
Ketua Perhimpunan Bank-bank Nasional Swasta Sigit Pramono kemarin juga mengatakan persoalan likuiditas yang melilit Century belum tentu akan menghadang bank-bank menengah dan kecil lainnya. Ia menilai krisis finansial kali ini tak ubahnya sebuah seleksi alam bagi perbankan
Menurut Sigit, nasabah bank menengah dan kecil mestinya tetap tenang karena simpanan mereka hingga sejumlah Rp 2 miliar dijamin pemerintah.
Dia mengungkapkan pula, hingga September lalu indikator perbankan Indonesia masih sehat. Rasio kredit bermasalah bertengger di bawah lima persen, rasio kecukupan modal mencapai 17,26 persen, rasio pinjaman terhadap simpanan 77,7 persen, dana pihak ketiga Rp 1.603 triliun, dan kredit yang disalurkan Rp 1.246 triliun. "Jadi seharusnya perbankan kita bisa bertahan," tutur Sigit.
Felia Salim, Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk, juga tidak melihat ada pergerakan yang mengkhawatirkan di sistem perbankan. Ia hanya mengajak masyarakat supaya lebih mengenali banknya. "Ini sama seperti investasi, kita harus kenal betul banknya," kata dia. EFRI | GUNANTO | EKO NOPIANSYAH | HARUN | BUNGA | ALWAN | ROCHMI
Mencoba Jurus Pamungkas
Bank Century hanya bertahan sepekan setelah gagal kliring pada 13 November lalu. Melalui Lembaga Penjaminan Simpanan, pemerintah kemarin mengambil alih bank tersebut.
Dasar hukum pengambilalihan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Dalam skema penyelamatan keuangan nasional, perpu ini baru dipakai ketika kondisi keuangan nasional memang sudah kritis.
Sebagai jurus pamungkas, perpu ini dirancang, antara lain, untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas (kecukupan modal) sebuah bank yang bisa berdampak sistemik. Artinya, jika tidak diatasi, kesulitan bank tersebut bisa merembet ke bank lain dan memicu lunturnya kepercayaan atas sistem keuangan nasional.
Berujung Buntung
Bank Century bukan pemain baru. Cikal-bakal bank ini, Bank CIC Internasional, berdiri pada 30 Mei 1989. Berawal dari bank umum, pada 2003 Bank CIC jadi bank devisa. Empat tahun kemudian, Bank CIC jadi bank publik dan mencatatkan sahamnya di bursa.
Oktober 2004, Bank Danpac dan Bank Pikko melebur ke Bank CIC, lalu bersalin nama jadi PT Bank Century Tbk. Setelah merger, total aset bank Rp 8,11 triliun, dengan rasio kecukupan modal 12,82 persen. Berikut ini babak akhir perjalanan Bank Century.
Maret 2008
Laporan keuangan Bank Century masih positif. Bank membukukan total aset Rp 14,74 triliun, dana pihak ketiga Rp 10,22 triliun, penyaluran kredit Rp 4,29 triliun, dan laba berjalan Rp 13,61 miliar.
13 November 2008
Bank Century mengalami gagal kliring. Manajemen mengklaim kegagalan bukan karena bank kesulitan likuiditas, melainkan terlambat menyetor dana syarat kliring (pre-fund) ke Bank Indonesia. Hari itu juga perdagangan saham Bank Century di bursa ditahan.
14 November 2008
Bank Century mengikuti kliring secara normal. Perdagangan sahamnya dibuka kembali. Tapi bank mengajukan pendanaan darurat ke pemerintah. Bank Indonesia mengawasi Bank Century lebih ketat.
16 November 2008
Grup Sinar Mas menyatakan akan mengambil alih 70 persen saham Bank Century. Nota kesepahaman diteken di Jakarta.
17 November 2008
Mendengar rencana akuisisi itu, Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham Bank Century dan Sinar Mas untuk mencegah perdagangan yang tidak wajar.
18 November 2008
Bursa Efek kembali memperdagangkan saham Bank Century dan Sinar Mas.
21 November 2008
Pemerintah mengambil alih Bank Century.
20 November 2008
Tanggul Cuma 'Dikanibal', Ancaman Jebol Masih Hantui Warga
Tanggul Cuma 'Dikanibal', Ancaman Jebol Masih Hantui Warga
Thursday, 20 November 2008
SIDOARJO-SURYA-Masyarakat Desa Glagah Arum dan sekitarnya masih dihantui dengan jebolnya tanggul di kolam penampungan air Reno Kenongo. Pasalnya, penutupan tanggul yang jebol dari hasil kanibal. Artinya tanggul jebol diurug dengan sirtu dari sisi tanggul di sebelah timur yang tidak terpakai. Akibatnya tanggul Reno Kenongo menjadi menipis tidak seperti sebelumnya yang lebarnya sekitar 10 meter.
Eskavator yang bekerja di tanggul Reno Kenongo kelihatan sibuk menutup air yang sudah mencapai bibir tanggul. Tinggi tanggul yang membentang dari selatan ke utara itu sekitar 1 meter dan lebarnya 2 meter. Tanggul baru yang dipakai menutup itu jika hujan terus menerus mengguyur Porong diperkirakan akan jebol lagi, karena debit air yang ada di dalam kolam penampungan sangat banyak.
Bahkan Selasa malam sempat ada perselisihan antara warga Glagah Arum dan sekitarnya dengan beberapa orang yang melarang pembangunan tanggul. Tenda yang dipakai warga yang melarang pembangunan tanggul dibongkar. Selain itu, tersebar informasi jika warga yang ada di sebelah timur Glagah Arum akan berkumpul di tanggul Reno Kenongo. Mereka merasa dirugikan karena daerahnya kemasukan air akibat jebolnya tanggul itu. Hingga siang kemarin, warga tidak ada yang datang ke tanggul.
Staf Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Akhmad Kusairi menjelaskan, ini murni kesalahan Lapindo. Karena sejak sepekan lalu sudah diingatkan agar membuang lumpur panas ke selatan supaya bisa mengalir ke Sungai Porong yang kini debitnya besar. Namun Lapindo justru membuang lumpur ke utara.
“Malah di dalam tanggul dipasang tujuh unit over flow dengan ukuran besar untuk pembuangan ke utara,” ujar Ari, sapaan akrab Akhmad Kusairi.mif
Thursday, 20 November 2008
SIDOARJO-SURYA-Masyarakat Desa Glagah Arum dan sekitarnya masih dihantui dengan jebolnya tanggul di kolam penampungan air Reno Kenongo. Pasalnya, penutupan tanggul yang jebol dari hasil kanibal. Artinya tanggul jebol diurug dengan sirtu dari sisi tanggul di sebelah timur yang tidak terpakai. Akibatnya tanggul Reno Kenongo menjadi menipis tidak seperti sebelumnya yang lebarnya sekitar 10 meter.
Eskavator yang bekerja di tanggul Reno Kenongo kelihatan sibuk menutup air yang sudah mencapai bibir tanggul. Tinggi tanggul yang membentang dari selatan ke utara itu sekitar 1 meter dan lebarnya 2 meter. Tanggul baru yang dipakai menutup itu jika hujan terus menerus mengguyur Porong diperkirakan akan jebol lagi, karena debit air yang ada di dalam kolam penampungan sangat banyak.
Bahkan Selasa malam sempat ada perselisihan antara warga Glagah Arum dan sekitarnya dengan beberapa orang yang melarang pembangunan tanggul. Tenda yang dipakai warga yang melarang pembangunan tanggul dibongkar. Selain itu, tersebar informasi jika warga yang ada di sebelah timur Glagah Arum akan berkumpul di tanggul Reno Kenongo. Mereka merasa dirugikan karena daerahnya kemasukan air akibat jebolnya tanggul itu. Hingga siang kemarin, warga tidak ada yang datang ke tanggul.
Staf Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Akhmad Kusairi menjelaskan, ini murni kesalahan Lapindo. Karena sejak sepekan lalu sudah diingatkan agar membuang lumpur panas ke selatan supaya bisa mengalir ke Sungai Porong yang kini debitnya besar. Namun Lapindo justru membuang lumpur ke utara.
“Malah di dalam tanggul dipasang tujuh unit over flow dengan ukuran besar untuk pembuangan ke utara,” ujar Ari, sapaan akrab Akhmad Kusairi.mif
Rel KA Terendam 4 Jam Glagah Arum Terancam
Rel KA Terendam 4 Jam Glagah Arum Terancam
Wednesday, 19 November 2008
SIDOARJO-SURYA-Perjalanan kereta api (KA) dari Surabaya ke arah selatan terhambat selama empat jam, mulai pukul 20.05 WIB hingga 23.35 WIB, akibat rel di KM 32.500 - KM 33.500 tepatnya di daerah Siring, Porong, terendam air.
Saat itu KA barang yang berangkat dari Surabaya tidak bisa melanjutkan perjalanan. KA itu berhenti karena ketinggian air hingga 30 sentimeter dari rel. Sementara KA Pentaran jurusan Blitar-Surabaya harus menunggu di Stasiun Bangil, Pasuruan.
“Mesin KA barang langsung dimatikan untuk menghindari dinamo yang ada di bawah KA terbakar. Kalau dipaksakan berjalan akibatnya bisa fatal,” ujar Humas PT KA Daop VIII Surabaya Sugeng Priyono di lokasi, Selasa (18/11).
Menurut Sugeng, rel KA yang tergenang air itu sepanjang satu kilometer. Di sisi timur rel terendam akibat luberan dari Jl Raya Porong yang sebelumnya ditinggikan 60 cm. Di sisi barat, akibat luapan air dari tanggul Siring. Jalur KA itu layaknya sungai yang sedang menampung air hujan. “Kalau begini terus paling enak ya diingoni lele,” guraunya.
Dijelaskan Sugeng, sebelum Lebaran lalu, PT KA sudah mengajukan ke Dirjen Perkeretaapian agar posisi rel ditinggikan satu meter. Tujuannya untuk mengimbangi Jl Raya Porong. Namun hingga kini usulan itu masih belum ada realisasinya. “KA tidak bisa tergantung cuaca. Kalau hujan berhenti. Pelayanan harus berjalan supaya masyarakat yang menggujakan jasa KA tidak kecewa,” ungkapnya.
Berdasarkan pantauan Surya, air yang menggenangi rel KA sudah sedikit berkurang dibanding, Senin malam. Air masih tampak di bagian tengah, sisi kiri dan kanan bantalan rel. Meski demikian, KA masih bisa berjalan tapi tidak bisa dengan kecepatan tinggi. “Kecepatan rata-rata 5-10 km/jam. Kondisi tanah sini (Siring) kan labil. Takutnya bantalan rel ambles,” ujar Sugeng.
Di sisi lain, Desa Glagah Arum, Kecamatan Porong, kondisinya memprihatinkan. Desa itu terancam luberan air kolam penampungan Reno Kenongo yang sudah melewati tanggul. Bahkan kini sudah mengalir ke permukiman. Jalur alternatif Surabaya-Malang yang melewati Glagah Arum pun, juga terancam putus.
Air yang sudah meluap ke pekarangan warga Glagah Arum RT 01 warnanya kecokelatan karena bercampur gerusan sirtu. “Kalau sampai terus begini (tidak ditanggulangi) Glagah Arum akan ikut terendam seperti Reno Kenongo,” tutur Majid, salah seorang warga saat ditemui di tanggul Reno Kenongo.
Menurut Majid, air yang sudah mengalir ke Glagah Arum tidak bisa lagi mengalir ke sungai Reno Kenongo. “Jalan satu-satunya agar air tidak sampai meluap harus segera ditanggul. Kalau tidak, Glagah arum kukut (habis) bahkan jalur alternatif juga akan terputus akibat genangan air dan lumpur,” ujarnya.
Dijelaskan Majid, meluapnya air ke Glagah Arum sangat ironis, karena PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sendiri yang tidak konsekwen terhadap pembayaran warga Reno Kenongo sebesar 20 persen. “Jika sudah dibayar, air tidak akan meluap. Ya yang menanggung risikonya masyarakat kecil. Lapindo hanya melihat saja,” terang Majid sambil menggelengkan kepala. mif
Dampak Pengalihan Aliran Lumpur
MELUBERNYA air tanggul Reno Kenongo ke Glagah Arum merupakan dampak pengaliran lumpur ke sisi utara. Akibatnya aliran air terkonsentrasi mencari lokasi yang lebih rendah. Salah satunya menuju kolam penampungan Reno Kenongo.
Penjelasan ini disampaikan Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Ahmad Zulkarnaen. Ia mengungkapkan pengaliran lumpur ke arah utara oleh PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) itu dilaksanakan pada pekan kemarin.
“Tanggul cincin harus ditinggikan dan aliran lumpur dibuang ke selatan,” jelasnya.
Meski di titik 42 sudah disiapkan mesin penyedot sebanyak sembilan unit, namun tidak akan mampu menopang air yang demikian banyak. Karena air dan Lumpur yang keluar dari semburan utama cukup banyak ditambah dengan debit air hujan.
“Terlebih penting lagi PT MLJ harus menyelesaikan pembayaran 20 persen supaya proses penanggulan bisa berjalan,” tegas Zulkarnaen. mif
Wednesday, 19 November 2008
SIDOARJO-SURYA-Perjalanan kereta api (KA) dari Surabaya ke arah selatan terhambat selama empat jam, mulai pukul 20.05 WIB hingga 23.35 WIB, akibat rel di KM 32.500 - KM 33.500 tepatnya di daerah Siring, Porong, terendam air.
Saat itu KA barang yang berangkat dari Surabaya tidak bisa melanjutkan perjalanan. KA itu berhenti karena ketinggian air hingga 30 sentimeter dari rel. Sementara KA Pentaran jurusan Blitar-Surabaya harus menunggu di Stasiun Bangil, Pasuruan.
“Mesin KA barang langsung dimatikan untuk menghindari dinamo yang ada di bawah KA terbakar. Kalau dipaksakan berjalan akibatnya bisa fatal,” ujar Humas PT KA Daop VIII Surabaya Sugeng Priyono di lokasi, Selasa (18/11).
Menurut Sugeng, rel KA yang tergenang air itu sepanjang satu kilometer. Di sisi timur rel terendam akibat luberan dari Jl Raya Porong yang sebelumnya ditinggikan 60 cm. Di sisi barat, akibat luapan air dari tanggul Siring. Jalur KA itu layaknya sungai yang sedang menampung air hujan. “Kalau begini terus paling enak ya diingoni lele,” guraunya.
Dijelaskan Sugeng, sebelum Lebaran lalu, PT KA sudah mengajukan ke Dirjen Perkeretaapian agar posisi rel ditinggikan satu meter. Tujuannya untuk mengimbangi Jl Raya Porong. Namun hingga kini usulan itu masih belum ada realisasinya. “KA tidak bisa tergantung cuaca. Kalau hujan berhenti. Pelayanan harus berjalan supaya masyarakat yang menggujakan jasa KA tidak kecewa,” ungkapnya.
Berdasarkan pantauan Surya, air yang menggenangi rel KA sudah sedikit berkurang dibanding, Senin malam. Air masih tampak di bagian tengah, sisi kiri dan kanan bantalan rel. Meski demikian, KA masih bisa berjalan tapi tidak bisa dengan kecepatan tinggi. “Kecepatan rata-rata 5-10 km/jam. Kondisi tanah sini (Siring) kan labil. Takutnya bantalan rel ambles,” ujar Sugeng.
Di sisi lain, Desa Glagah Arum, Kecamatan Porong, kondisinya memprihatinkan. Desa itu terancam luberan air kolam penampungan Reno Kenongo yang sudah melewati tanggul. Bahkan kini sudah mengalir ke permukiman. Jalur alternatif Surabaya-Malang yang melewati Glagah Arum pun, juga terancam putus.
Air yang sudah meluap ke pekarangan warga Glagah Arum RT 01 warnanya kecokelatan karena bercampur gerusan sirtu. “Kalau sampai terus begini (tidak ditanggulangi) Glagah Arum akan ikut terendam seperti Reno Kenongo,” tutur Majid, salah seorang warga saat ditemui di tanggul Reno Kenongo.
Menurut Majid, air yang sudah mengalir ke Glagah Arum tidak bisa lagi mengalir ke sungai Reno Kenongo. “Jalan satu-satunya agar air tidak sampai meluap harus segera ditanggul. Kalau tidak, Glagah arum kukut (habis) bahkan jalur alternatif juga akan terputus akibat genangan air dan lumpur,” ujarnya.
Dijelaskan Majid, meluapnya air ke Glagah Arum sangat ironis, karena PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sendiri yang tidak konsekwen terhadap pembayaran warga Reno Kenongo sebesar 20 persen. “Jika sudah dibayar, air tidak akan meluap. Ya yang menanggung risikonya masyarakat kecil. Lapindo hanya melihat saja,” terang Majid sambil menggelengkan kepala. mif
Dampak Pengalihan Aliran Lumpur
MELUBERNYA air tanggul Reno Kenongo ke Glagah Arum merupakan dampak pengaliran lumpur ke sisi utara. Akibatnya aliran air terkonsentrasi mencari lokasi yang lebih rendah. Salah satunya menuju kolam penampungan Reno Kenongo.
Penjelasan ini disampaikan Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Ahmad Zulkarnaen. Ia mengungkapkan pengaliran lumpur ke arah utara oleh PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) itu dilaksanakan pada pekan kemarin.
“Tanggul cincin harus ditinggikan dan aliran lumpur dibuang ke selatan,” jelasnya.
Meski di titik 42 sudah disiapkan mesin penyedot sebanyak sembilan unit, namun tidak akan mampu menopang air yang demikian banyak. Karena air dan Lumpur yang keluar dari semburan utama cukup banyak ditambah dengan debit air hujan.
“Terlebih penting lagi PT MLJ harus menyelesaikan pembayaran 20 persen supaya proses penanggulan bisa berjalan,” tegas Zulkarnaen. mif
Tanggul Renokenongo Tidak Mampu Tampung Air Lumpur
Tanggul Renokenongo Tidak Mampu Tampung Air Lumpur
Ditulis Oleh dad
Rabu, 19 November 2008
Sidoarjo – Tanggul yang tengah digarap BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) di Desa Renokenongo tidak mampu menahan air hujan akibatnya genangan air dari kolam Renokenongo meluber ke kawasan Glagaharum.
Penyebab melubernya air ke kawasan Desa Glagah arum karena tanggul yang digarap BPLS belum tuntas karena adanya hadangan warga Desa Renokenongo yang masih tinggal di Pasar Baru Porong meminta menghentikan upaya penanggulan.
“Gimana lagi, warga meminta agar upaya penanggulan dihentikan,” terang Achmad Zulkarnaen, Humas BPLS.
Air dari kolam penampungan di Desa Renokenongo mengalir deras di dua titik, dan salah satunya menyebabkan tanggul longsor, air sudah memasuki kawasan kampong Risen Desa Glagah arum.
Sebagaian warga Desa Glagaharum mengemasi barang-barangnya untuk evakuasi karena mereka takut kawasan mereka terkena dampak lumpur bilamana tanggul terluar jebol.
“yang menggenangi sekarang airnya, pasti tidak lama lagi lumpurnya,” Pungkas Solikin warga Desa Glagaharum.
Dari pantauan lapangan, tinggi air di kolam reno menyamai tinggi permukaan di sepanjang tanggul.
Untuk mengatasi volume air yang tinggi di kolam penampungan Lumpur di Renokenongo, BPLS mengupayakan mengerahkan 6 unit pompa untuk menyedot air.
“Kita upayakan penyedotan air secara maksimal, agar air bisa berkurang signifikan dan tidak merusak tanggul yang kini masih berhenti penggarapannya,” ujar Izul sapaan Achmad Zulkarnaen.
Ditulis Oleh dad
Rabu, 19 November 2008
Sidoarjo – Tanggul yang tengah digarap BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) di Desa Renokenongo tidak mampu menahan air hujan akibatnya genangan air dari kolam Renokenongo meluber ke kawasan Glagaharum.
Penyebab melubernya air ke kawasan Desa Glagah arum karena tanggul yang digarap BPLS belum tuntas karena adanya hadangan warga Desa Renokenongo yang masih tinggal di Pasar Baru Porong meminta menghentikan upaya penanggulan.
“Gimana lagi, warga meminta agar upaya penanggulan dihentikan,” terang Achmad Zulkarnaen, Humas BPLS.
Air dari kolam penampungan di Desa Renokenongo mengalir deras di dua titik, dan salah satunya menyebabkan tanggul longsor, air sudah memasuki kawasan kampong Risen Desa Glagah arum.
Sebagaian warga Desa Glagaharum mengemasi barang-barangnya untuk evakuasi karena mereka takut kawasan mereka terkena dampak lumpur bilamana tanggul terluar jebol.
“yang menggenangi sekarang airnya, pasti tidak lama lagi lumpurnya,” Pungkas Solikin warga Desa Glagaharum.
Dari pantauan lapangan, tinggi air di kolam reno menyamai tinggi permukaan di sepanjang tanggul.
Untuk mengatasi volume air yang tinggi di kolam penampungan Lumpur di Renokenongo, BPLS mengupayakan mengerahkan 6 unit pompa untuk menyedot air.
“Kita upayakan penyedotan air secara maksimal, agar air bisa berkurang signifikan dan tidak merusak tanggul yang kini masih berhenti penggarapannya,” ujar Izul sapaan Achmad Zulkarnaen.
Pemilik KPR Mulai Terkena Dampak Krisis Ekonomi
Pemilik KPR Mulai Terkena Dampak Krisis Ekonomi
Liputan6.com, Jakarta: Bank Indonesia beberapa waktu lalu menaikkan suku bunga Bank Indonesia 9,5 persen. Keputusan ini diambil untuk menahan rupiah karena krisis keuangan global. Namun kebijakan ini bukan tanpa risiko karena perbankan juga mulai menyesuaikan bunga kredit, seperti kredit pemilikan rumah dan kredit usaha mikro.
Pada akhirnya beban masyarakat makin berat. Rinto, salah seorang warga yang tinggal di kawasan Depok, Jawa Barat, misalnya. Ia kini harus menghitung ulang pengeluaran yang dirasa tambah besar. Tahun pertama ia dijanjikan bunga kreditnya tetap. Namun tahun ini ia cukup kaget ketika penyesuaian bunga yang harus dibayar pada cicilan ke depan cukup besar.
Perbankan memang tidak bisa berbuat banyak ketika BI menaikkan SBI. Sebagai dampaknya, perbankan juga harus menyesuaikan bunga kredit. Bila tidak, perbankan akan rugi karena suku bunga deposito juga ikut naik.
Inilah dampak krisis keuangan global yang mulai menyentuh kehidupan masyarakat. Bukan hanya bunga KPR yang terus naik, kredit usaha seperti usaha kecil juga melonjak. Tentu ini mempersempit ruang gerak usaha kecil. Bagi perbankan, potensi gagal bayar akan makin besar karena kenaikan bunga kredit tidak diikuti kenaikan penghasilan masyarakat.(YNI/Ido Sitompul dan Eko Purwanto)
Liputan6.com, Jakarta: Bank Indonesia beberapa waktu lalu menaikkan suku bunga Bank Indonesia 9,5 persen. Keputusan ini diambil untuk menahan rupiah karena krisis keuangan global. Namun kebijakan ini bukan tanpa risiko karena perbankan juga mulai menyesuaikan bunga kredit, seperti kredit pemilikan rumah dan kredit usaha mikro.
Pada akhirnya beban masyarakat makin berat. Rinto, salah seorang warga yang tinggal di kawasan Depok, Jawa Barat, misalnya. Ia kini harus menghitung ulang pengeluaran yang dirasa tambah besar. Tahun pertama ia dijanjikan bunga kreditnya tetap. Namun tahun ini ia cukup kaget ketika penyesuaian bunga yang harus dibayar pada cicilan ke depan cukup besar.
Perbankan memang tidak bisa berbuat banyak ketika BI menaikkan SBI. Sebagai dampaknya, perbankan juga harus menyesuaikan bunga kredit. Bila tidak, perbankan akan rugi karena suku bunga deposito juga ikut naik.
Inilah dampak krisis keuangan global yang mulai menyentuh kehidupan masyarakat. Bukan hanya bunga KPR yang terus naik, kredit usaha seperti usaha kecil juga melonjak. Tentu ini mempersempit ruang gerak usaha kecil. Bagi perbankan, potensi gagal bayar akan makin besar karena kenaikan bunga kredit tidak diikuti kenaikan penghasilan masyarakat.(YNI/Ido Sitompul dan Eko Purwanto)
17 November 2008
Korban Lumpur Lapindo Bertemu Menteri PU Selasa
Korban Lumpur Lapindo Bertemu Menteri PU Selasa
Shohib Masykur - detikNews
Jakarta - Setelah menunggu cukup lama, akhirnya warga korban lumpur Lapindo akan bertemu Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Djoko akan menemui mereka Selasa besok pukul 20.00 WIB.
"Bapak Ibu akan diterima Bapak Menteri PU hari selasa besok pukul 20.00 WIB, di kantor beliau di Jl Pattimura, Jakarta. Bapak Ibu akan ketemu langsung dengan beliau," ujar komisioner Komnas HAM Makbul Supriyadhie saat menemui perwakilan dari warga korban Lapindo dan perwakilan pemerintah di Kantor Komnas HAM, Jl Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2008).
Warga pun menyanggupi waktu yang telah ditentukan itu. Hanya saja mereka meminta agar Komnas HAM diikutkan dalam pertemuan tersebut.
"Kami sepakat. Namun kami meminta agar Menteri PU juga mengundang Komnas HAM. Kami ingin didampingi," ujar Paring Waluyo yang mendampingi warga.
Selain itu mereka juga meminta agar pertemuan itu sedapat mungkin dihadiri oleh Menteri Sosial dan Badan Pertanahan Nasional. Warga tidak mau jika nantinya dalam pertemuan itu Menteri PU hanya melempar tanggung jawab ke Mensos jika Mensos tidak hadir. Selain itu jika terdapat persoalan yang berkaitan dengan pengurusan tanah supaya langsung terjelaskan dengan hadirnya BPN.
Jika memang dalam pertemuan malam besok Mensos maupun BPN berhalangan hadir, warga meminta agar dijadwalkan ulang pertemuan berikutnya di mana mereka semua bisa hadir. Warga bersedia menunggu meski telah terkatung-katung di Ibu Kota selama seminggu.
Shohib Masykur - detikNews
Jakarta - Setelah menunggu cukup lama, akhirnya warga korban lumpur Lapindo akan bertemu Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Djoko akan menemui mereka Selasa besok pukul 20.00 WIB.
"Bapak Ibu akan diterima Bapak Menteri PU hari selasa besok pukul 20.00 WIB, di kantor beliau di Jl Pattimura, Jakarta. Bapak Ibu akan ketemu langsung dengan beliau," ujar komisioner Komnas HAM Makbul Supriyadhie saat menemui perwakilan dari warga korban Lapindo dan perwakilan pemerintah di Kantor Komnas HAM, Jl Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2008).
Warga pun menyanggupi waktu yang telah ditentukan itu. Hanya saja mereka meminta agar Komnas HAM diikutkan dalam pertemuan tersebut.
"Kami sepakat. Namun kami meminta agar Menteri PU juga mengundang Komnas HAM. Kami ingin didampingi," ujar Paring Waluyo yang mendampingi warga.
Selain itu mereka juga meminta agar pertemuan itu sedapat mungkin dihadiri oleh Menteri Sosial dan Badan Pertanahan Nasional. Warga tidak mau jika nantinya dalam pertemuan itu Menteri PU hanya melempar tanggung jawab ke Mensos jika Mensos tidak hadir. Selain itu jika terdapat persoalan yang berkaitan dengan pengurusan tanah supaya langsung terjelaskan dengan hadirnya BPN.
Jika memang dalam pertemuan malam besok Mensos maupun BPN berhalangan hadir, warga meminta agar dijadwalkan ulang pertemuan berikutnya di mana mereka semua bisa hadir. Warga bersedia menunggu meski telah terkatung-katung di Ibu Kota selama seminggu.
15 November 2008
Mulai Minggu Depan, Lumpur Dialirkan ke Kali Porong Lagi
Mulai Minggu Depan, Lumpur Dialirkan ke Kali Porong Lagi
suarasurabaya.net| Setelah sempat mengalami fase kritis selama hampir sebulan lamanya, proyek pengerjaan tanggul cincin di pusat semburan kini memasuki tahap normal. Namun penurunan tanah yang signifikan membuat kontraktor proyek harus mengejar elevasi tanggul cincin sampai 17 meter dari 15 meter yang kini ada.
Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS) menginstruksikan PT. Minarak Lapindo Jaya selaku penanggungjawab proyek di wilayah terdampak lumpur untuk meninggikan elevasi tanggul cincin dan mengalirkan lumpur ke Selatan mulai minggu depan.
Menurut ACHMAD ZULKARNAIN Humas Bapel BPLS, setelah bulan puasa lalu, proyek pengerjaan tanggul lumpur sempat terkendala krisis finansial. Pasokan sirtu yang biasanya mencapai 200 rit, merosot menjadi 30 rit saja perharinya. Ini membuat tanggul-tanggul mengalami kondisi kritis. Akibatnya, terpaksa sejumlah tanggul yang dinilai kuat, dikanibal untuk memperkuat tanggul-tanggul yang rawan.
Kondisi yang berlangsung hampir sebulan ini membuat proyek pengerjaan tanggul sempat ‘kalah’ dengan penurunan tanah yang ada di tanggul cincin. “Pernah tanggul cincin turun elevasinya menjadi 12 meter dari yang biasanya 17 meter. Ini membuat lumpur mengalir ke Utara,” ujarnya.
Hal tersebut diperparah dengan turunnya hujan akhir-akhir ini dan blokade warga Renokenongo yang melarang pembangunan tanggul Reno untuk menahan lumpur agar tidak mengalir ke daerah Desa Kebo Guyang dan wilayah Timur Desa Renokenongo.
Minggu ini, kelas ZULKARNAIN, pasokan sirtu sudah normal dikisaran 200 rit perhari dan ditargetkan mulai minggu depan elevasi tanggul cincin bisa ditingkatkan ke angka semula yakni 17 meter. Ini akan membuat lumpur bisa lancar mengalir ke Selatan menuju Kali Porong untuk ditransportasikan ke laut.
Dengan pengalihan lumpur dari Utara ke Selatan, ujar ZULKARNAIN, maka pond Reno yang selama ini menampung limpahan lumpur ke Utara, akan dikeringkan dan difungsikan sebagai kolam penampung air hujan saja sekaligus pond lumpur cadangan.(edy)
suarasurabaya.net| Setelah sempat mengalami fase kritis selama hampir sebulan lamanya, proyek pengerjaan tanggul cincin di pusat semburan kini memasuki tahap normal. Namun penurunan tanah yang signifikan membuat kontraktor proyek harus mengejar elevasi tanggul cincin sampai 17 meter dari 15 meter yang kini ada.
Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS) menginstruksikan PT. Minarak Lapindo Jaya selaku penanggungjawab proyek di wilayah terdampak lumpur untuk meninggikan elevasi tanggul cincin dan mengalirkan lumpur ke Selatan mulai minggu depan.
Menurut ACHMAD ZULKARNAIN Humas Bapel BPLS, setelah bulan puasa lalu, proyek pengerjaan tanggul lumpur sempat terkendala krisis finansial. Pasokan sirtu yang biasanya mencapai 200 rit, merosot menjadi 30 rit saja perharinya. Ini membuat tanggul-tanggul mengalami kondisi kritis. Akibatnya, terpaksa sejumlah tanggul yang dinilai kuat, dikanibal untuk memperkuat tanggul-tanggul yang rawan.
Kondisi yang berlangsung hampir sebulan ini membuat proyek pengerjaan tanggul sempat ‘kalah’ dengan penurunan tanah yang ada di tanggul cincin. “Pernah tanggul cincin turun elevasinya menjadi 12 meter dari yang biasanya 17 meter. Ini membuat lumpur mengalir ke Utara,” ujarnya.
Hal tersebut diperparah dengan turunnya hujan akhir-akhir ini dan blokade warga Renokenongo yang melarang pembangunan tanggul Reno untuk menahan lumpur agar tidak mengalir ke daerah Desa Kebo Guyang dan wilayah Timur Desa Renokenongo.
Minggu ini, kelas ZULKARNAIN, pasokan sirtu sudah normal dikisaran 200 rit perhari dan ditargetkan mulai minggu depan elevasi tanggul cincin bisa ditingkatkan ke angka semula yakni 17 meter. Ini akan membuat lumpur bisa lancar mengalir ke Selatan menuju Kali Porong untuk ditransportasikan ke laut.
Dengan pengalihan lumpur dari Utara ke Selatan, ujar ZULKARNAIN, maka pond Reno yang selama ini menampung limpahan lumpur ke Utara, akan dikeringkan dan difungsikan sebagai kolam penampung air hujan saja sekaligus pond lumpur cadangan.(edy)
Jalan Berliku Pertahankan Tanah Reno
Jalan Berliku Pertahankan Tanah Reno
suarasurabaya.net| Pandangan FATKUROHMAN menerawang jauh di sebuah bangunan yang telah terendam separuhnya. Dinding bangunan itu tak lagi utuh. Atapnya yang tertutup genting tanah coklat sudah raib entah kemana.
Bersama sekitar 10 pemuda desa Renokenongo, ia berganti giliran menggunakan sampan sederhana menyeberang ke rumahnya yang kini sudah berada di tengah danau air bercampur lumpur.
Setelah lebih dari 2,5 tahun bertahan, akhirnya pertahanan Desa Renokenongo itu jebol juga di awal Oktober lalu. Hantaman lumpur itu seakan palu godam kesekian kalinya yang diterima FATKUROHMAN dan 500 KK lainnya warga Reno. Selama ini mereka masih bertahan di Pasar Baru Porong dengan keteguhan tuntutan berbeda dengan lebih dari 90% korban lumpur lainnya.
Selama 2 tahun keukeh dengan pendirian itu, akhirnya sikap rakyat RENO di bawah pimpinan SUNARTO itu luluh juga. Medio 2008, mereka akhirnya menerima skema ganti rugi 20-80 yang ditawarkan Minarak Lapindo Jaya.
Prosedur perjanjian ikatan jual beli (PIJB)pun dijalankan, dan dijanjikan dalam 2 bulan aka nada realisasi. Namun hingga awal Nopember 2008, hanya tabungan tanpa isi yang mereka terima.
Pada momentum bersamaan, Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS) telah menyiapkan rancangan penanggulangan lumpur berupa pembangunan tanggul yang membelah Desa Renokenongo. Ini untuk menyelamatkan Desa Glagah Arum dan bagian Timur Desa Renokenongo, kata ACHMAD ZULKARNAIN Humas Bapel BPLS.
Pembangunan tanggul itu pun sempat maju mundur lantaran warga Reno menggunakannya sebagai penguat posisi tawar. Beberapa kali pembuatan tanggul dihadang warga Reno. Sampai akhirnya perjanjian pun dibuat melibatkan tokoh masyarakat Reno. Isinya, warga memberikan kesempatan bagi Bapel BPLS membangun tanggul, dan di sisi lain Bapel BPLS akan mendorong percepatan proses PIJB.
“Mulai tanggal 10 Oktober lalu sebenarnya kita sudah berjalan lancar. Tapi tanggal 6 Nopember lalu kita dihadang warga lagi karena tiba-tiba proses pencairan macet,” ujar IJUL, panggilan akrab ZULKARNAIN.
SUDARTO satu diantara pentolan warga reno yang ditemui suarasurabaya.net di atas tanggul Reno mengatakan saat ini pendudukan tanggul adalah satu-satunya cara agar PT Minarak mau mempercepat pencairan PIJB.
“Kalau tidak diginikan, mereka tidak cepat memproses. Padahal kami sudah menunggu sangat lama. Kita dijanjikan dalam tempo 2 minggu sebenarnya sudah bisa cair, ternyata 2 bulan belum cair-cair juga,” katanya.
Bagaimanapun juga langkah warga Reno ini menurut IJUL cukup beresiko membuat lumpur meluber kemana-mana. “Dengan cuaca yang bersahabat, mungkin tanggul-tanggul yang ada bisa menahan lumpur selama sekitar 2 minggu. Tapi kalau sudah hujan, kita tidak bisa prediksi lagi,” paparnya.
Menurut FATKUR, saat ini warga Reno hanya memikirkan bagaimana uang ganti rugi berupa uang muka 20 % itu bisa cair. “Kita harus menata hidup lagi, mas. Sudah 2 tahun lebih kita hidup tidak menentu. Mudah-mudahan dengan uang ganti rugi ini, kita bisa tetap bertahan meskipun tanpa tanah kelahiran kita,” ucapnya.(edy)
suarasurabaya.net| Pandangan FATKUROHMAN menerawang jauh di sebuah bangunan yang telah terendam separuhnya. Dinding bangunan itu tak lagi utuh. Atapnya yang tertutup genting tanah coklat sudah raib entah kemana.
Bersama sekitar 10 pemuda desa Renokenongo, ia berganti giliran menggunakan sampan sederhana menyeberang ke rumahnya yang kini sudah berada di tengah danau air bercampur lumpur.
Setelah lebih dari 2,5 tahun bertahan, akhirnya pertahanan Desa Renokenongo itu jebol juga di awal Oktober lalu. Hantaman lumpur itu seakan palu godam kesekian kalinya yang diterima FATKUROHMAN dan 500 KK lainnya warga Reno. Selama ini mereka masih bertahan di Pasar Baru Porong dengan keteguhan tuntutan berbeda dengan lebih dari 90% korban lumpur lainnya.
Selama 2 tahun keukeh dengan pendirian itu, akhirnya sikap rakyat RENO di bawah pimpinan SUNARTO itu luluh juga. Medio 2008, mereka akhirnya menerima skema ganti rugi 20-80 yang ditawarkan Minarak Lapindo Jaya.
Prosedur perjanjian ikatan jual beli (PIJB)pun dijalankan, dan dijanjikan dalam 2 bulan aka nada realisasi. Namun hingga awal Nopember 2008, hanya tabungan tanpa isi yang mereka terima.
Pada momentum bersamaan, Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS) telah menyiapkan rancangan penanggulangan lumpur berupa pembangunan tanggul yang membelah Desa Renokenongo. Ini untuk menyelamatkan Desa Glagah Arum dan bagian Timur Desa Renokenongo, kata ACHMAD ZULKARNAIN Humas Bapel BPLS.
Pembangunan tanggul itu pun sempat maju mundur lantaran warga Reno menggunakannya sebagai penguat posisi tawar. Beberapa kali pembuatan tanggul dihadang warga Reno. Sampai akhirnya perjanjian pun dibuat melibatkan tokoh masyarakat Reno. Isinya, warga memberikan kesempatan bagi Bapel BPLS membangun tanggul, dan di sisi lain Bapel BPLS akan mendorong percepatan proses PIJB.
“Mulai tanggal 10 Oktober lalu sebenarnya kita sudah berjalan lancar. Tapi tanggal 6 Nopember lalu kita dihadang warga lagi karena tiba-tiba proses pencairan macet,” ujar IJUL, panggilan akrab ZULKARNAIN.
SUDARTO satu diantara pentolan warga reno yang ditemui suarasurabaya.net di atas tanggul Reno mengatakan saat ini pendudukan tanggul adalah satu-satunya cara agar PT Minarak mau mempercepat pencairan PIJB.
“Kalau tidak diginikan, mereka tidak cepat memproses. Padahal kami sudah menunggu sangat lama. Kita dijanjikan dalam tempo 2 minggu sebenarnya sudah bisa cair, ternyata 2 bulan belum cair-cair juga,” katanya.
Bagaimanapun juga langkah warga Reno ini menurut IJUL cukup beresiko membuat lumpur meluber kemana-mana. “Dengan cuaca yang bersahabat, mungkin tanggul-tanggul yang ada bisa menahan lumpur selama sekitar 2 minggu. Tapi kalau sudah hujan, kita tidak bisa prediksi lagi,” paparnya.
Menurut FATKUR, saat ini warga Reno hanya memikirkan bagaimana uang ganti rugi berupa uang muka 20 % itu bisa cair. “Kita harus menata hidup lagi, mas. Sudah 2 tahun lebih kita hidup tidak menentu. Mudah-mudahan dengan uang ganti rugi ini, kita bisa tetap bertahan meskipun tanpa tanah kelahiran kita,” ucapnya.(edy)
Korban Lapindo Desak Pembayaran 80 Persen
Korban Lapindo Desak Pembayaran 80 Persen
Kamis, 13 November 2008 | 15:16 WIB
TEMPO Interaktif, Sidoarjo: Puluhan warga korban semburan lumpur Lapindo dari Desa Kedungbendo, Jatirejo dan Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, melakukan unjuk rasa di bawah Tol Buntung Porong pada Kamis (13/11).
Mereka menuntut agar PT Minarak Lapindo Jaya segera membayar sisa ganti rugi sebesar 80 persen. "Mereka harus segera menyelesaikan ganti rugi pembayaran," kata Sapiri, warga Desa Kedungbendo, saat menggelar unjuk rasa.
Unjuk rasa ini, kata dia, juga sebagai bentuk dukungan terhadap perwakilan korban lumpur yang sedang berjuang di Jakarta, sekaligus mengingatkan atas janji-janji terhadap korban lumpur.
Ia mengatakan, persepsi tentang kondisi korban lumpur yang hidup nyaman dan tenteram tidak benar dan hanya bertujuan untuk mengurangi dukungan terhadap korban lumpur. "Apa yang kami lakukan menuntut hak, bukan kejahatan," ujar dia.
Dalam unjuk rasa tersebut, selain melakukan orasi dan membawa sejumlah poster, puluhan warga juga membagi-bagikan selebaran yang berisi tuntutan realisasi pembayaran kepada para pengguna jalan yang keluar dari Tol Porong.
Bila pembayaran tidak segera direaliasasikan, maka warga akan menggelar unjuk rasa dengan massa yang lebih besar. "Kami tidak ingin PT Lapindo Minarak Jaya melepaskan tanggung jawab," ucap dia.
Kamis, 13 November 2008 | 15:16 WIB
TEMPO Interaktif, Sidoarjo: Puluhan warga korban semburan lumpur Lapindo dari Desa Kedungbendo, Jatirejo dan Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, melakukan unjuk rasa di bawah Tol Buntung Porong pada Kamis (13/11).
Mereka menuntut agar PT Minarak Lapindo Jaya segera membayar sisa ganti rugi sebesar 80 persen. "Mereka harus segera menyelesaikan ganti rugi pembayaran," kata Sapiri, warga Desa Kedungbendo, saat menggelar unjuk rasa.
Unjuk rasa ini, kata dia, juga sebagai bentuk dukungan terhadap perwakilan korban lumpur yang sedang berjuang di Jakarta, sekaligus mengingatkan atas janji-janji terhadap korban lumpur.
Ia mengatakan, persepsi tentang kondisi korban lumpur yang hidup nyaman dan tenteram tidak benar dan hanya bertujuan untuk mengurangi dukungan terhadap korban lumpur. "Apa yang kami lakukan menuntut hak, bukan kejahatan," ujar dia.
Dalam unjuk rasa tersebut, selain melakukan orasi dan membawa sejumlah poster, puluhan warga juga membagi-bagikan selebaran yang berisi tuntutan realisasi pembayaran kepada para pengguna jalan yang keluar dari Tol Porong.
Bila pembayaran tidak segera direaliasasikan, maka warga akan menggelar unjuk rasa dengan massa yang lebih besar. "Kami tidak ingin PT Lapindo Minarak Jaya melepaskan tanggung jawab," ucap dia.
Rudi Persilahkan Pemerintah Gunakan Kesimpulan Geolog Dunia
Rudi Persilahkan Pemerintah Gunakan Kesimpulan Geolog Dunia
Rabu, 29 Oktober 2008 | 12:50 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ahli geologi dari Institut Teknologi Bandung, Rudi Rubiandini, mempersilahkan pemerintah Indonesia menggunakan hasil konferensi American Association of Petroleum Geologists (AAPG) di Cape Town, Afrika Selatan, sebagai pertimbangan untuk menyelesaikan kasus lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Konferensi American Association of Petroleum Geologists pada Selasa (28/10) waktu setempat mengadakan pemungutan suara terkait penyebab lumpur Lapindo. Menurut Rudi, Rabu (29/10), pemungutan suara tersebut menghasilkan 42 ahli geologi menyatakan lumpur Lapindo terjadi karena pengeboran; 13 ahli geologi menyatakan lumpur Lapindo terjadi karena pengeboran dan gempa di Yogyakarta; 16 ahli geologi menyatakan belum bisa menyimpulkan penyebab; serta tiga ahli geologi menyatakan lumpur Lapindo terjadi karena gempa di Yogyakarta.
"Kalau ini (hasil kesimpulan AAPG) dijadikan referensi, itu 100 persen hak pemerintah," ujar Rudi. "Kalau saya dari dulu pun memiliki kesimpulan yang kebetulan sama yaitu akibat pengeboran."
Rudi sendiri menegaskan kembali sikapnya bahwa institusi yang menyebabkan lumpur Lapindo harus bertanggung jawab. Proses hukum kasus Lapindo sendiri mentok di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena tidak cukup bukti. Sementara, gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pertimbangan semburan lumpur adalah bencana alam.
Rudi juga menanggapi berita di media massa yang merilis siaran pers PT Lapindo Brantas pada 22 Oktober lalu. Dalam siaran pers itu, PT Lapindo Brantas menyebutkan bahwa para geolog dalam The Geological Society di London, Rabu (22/10) menyepakati bahwa semburan lumpur Lapindo adalah "mud volcano".
Menurut Rudi, pertemuan The Geological Society tidak menghasilkan kesimpulan. "Di London itu ahli geologi yang umum hanya berdiskusi tidak menghasilkan kesimpulan," ujar Rudi.
Rudi menambahkan bahwa pertemuan The Geological Society memutuskan bahwa pembicaraan mengenai penyebab lumpur Lapindo harus menggunakan data pengeboran. Sementara, saat pertemuan The Geological Society tidak dibeberkan data pengeboran.
Rudi mengaku pertemuan American Association of Petroleum Geologists membahas lebih lanjut soal penyebab lumpur Lapindo dan diskusi tersebut memakai data pengeboran. Selain itu, lanjut Rudi, American Association of Petroleum merupakan pertemuan para ahli geologi petroleum secara khusus. Itu berbeda dengan The Geological Society yang merupakan pertemuan ahli geologi secara umum.
American Association of Petroleum Geologists sendiri digelar di Cape Town, Afrika Selatan, dari Senin (27/10) sampai Rabu (29/10). Lumpur Lapindo menjadi salah satu dari enam highlight dalam pertemuan tersebut.
Rabu, 29 Oktober 2008 | 12:50 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ahli geologi dari Institut Teknologi Bandung, Rudi Rubiandini, mempersilahkan pemerintah Indonesia menggunakan hasil konferensi American Association of Petroleum Geologists (AAPG) di Cape Town, Afrika Selatan, sebagai pertimbangan untuk menyelesaikan kasus lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Konferensi American Association of Petroleum Geologists pada Selasa (28/10) waktu setempat mengadakan pemungutan suara terkait penyebab lumpur Lapindo. Menurut Rudi, Rabu (29/10), pemungutan suara tersebut menghasilkan 42 ahli geologi menyatakan lumpur Lapindo terjadi karena pengeboran; 13 ahli geologi menyatakan lumpur Lapindo terjadi karena pengeboran dan gempa di Yogyakarta; 16 ahli geologi menyatakan belum bisa menyimpulkan penyebab; serta tiga ahli geologi menyatakan lumpur Lapindo terjadi karena gempa di Yogyakarta.
"Kalau ini (hasil kesimpulan AAPG) dijadikan referensi, itu 100 persen hak pemerintah," ujar Rudi. "Kalau saya dari dulu pun memiliki kesimpulan yang kebetulan sama yaitu akibat pengeboran."
Rudi sendiri menegaskan kembali sikapnya bahwa institusi yang menyebabkan lumpur Lapindo harus bertanggung jawab. Proses hukum kasus Lapindo sendiri mentok di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena tidak cukup bukti. Sementara, gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pertimbangan semburan lumpur adalah bencana alam.
Rudi juga menanggapi berita di media massa yang merilis siaran pers PT Lapindo Brantas pada 22 Oktober lalu. Dalam siaran pers itu, PT Lapindo Brantas menyebutkan bahwa para geolog dalam The Geological Society di London, Rabu (22/10) menyepakati bahwa semburan lumpur Lapindo adalah "mud volcano".
Menurut Rudi, pertemuan The Geological Society tidak menghasilkan kesimpulan. "Di London itu ahli geologi yang umum hanya berdiskusi tidak menghasilkan kesimpulan," ujar Rudi.
Rudi menambahkan bahwa pertemuan The Geological Society memutuskan bahwa pembicaraan mengenai penyebab lumpur Lapindo harus menggunakan data pengeboran. Sementara, saat pertemuan The Geological Society tidak dibeberkan data pengeboran.
Rudi mengaku pertemuan American Association of Petroleum Geologists membahas lebih lanjut soal penyebab lumpur Lapindo dan diskusi tersebut memakai data pengeboran. Selain itu, lanjut Rudi, American Association of Petroleum merupakan pertemuan para ahli geologi petroleum secara khusus. Itu berbeda dengan The Geological Society yang merupakan pertemuan ahli geologi secara umum.
American Association of Petroleum Geologists sendiri digelar di Cape Town, Afrika Selatan, dari Senin (27/10) sampai Rabu (29/10). Lumpur Lapindo menjadi salah satu dari enam highlight dalam pertemuan tersebut.
Pemerintah Desak Minarak Segera Bayar Korban Lumpur Lapindo
Pemerintah Desak Minarak Segera Bayar Korban Lumpur Lapindo
Senin, 10 November 2008 | 15:47 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah pusat mendesak PT Minarak Lapindo Jaya untuk segera membayarkan ganti rugi 20 persen kepada warga semburan lumpur Lapindo di Desa Reno Kenongo. Pembayaran ganti rugi di desa ini masih terkatung-katung.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto soal ini dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden Senin (10/11). Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil.
Menurut Djoko Kirmanto, Pemerintah juga sudah menegaskan tidak mau menalangi pembayaran ganti rugi 20 persen kepada warga Reno Kenongo karena hal ini sudah mejadi komitmen Minarak
"Tidak ada dana talangan. Minarak masih sanggup. pemerintah akan dorong terus," Ujar Djoko Kirmanto seusai rapat."Kalau urusan dengan pemerintah sudah selesai," kata dia.
Jumat pekan lalu warga Desa Reno Kenongo, penghuni lokasi penampungan di Pasar Baru Porong (PBP) habis kesabarannya. Ekspresi kemarahan mereka ditumpahkan dengan memblokir jalan masuk tanggul di titik 42 dan menanami badan tanggul dengan belasan pohon pisang.
Senin, 10 November 2008 | 15:47 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah pusat mendesak PT Minarak Lapindo Jaya untuk segera membayarkan ganti rugi 20 persen kepada warga semburan lumpur Lapindo di Desa Reno Kenongo. Pembayaran ganti rugi di desa ini masih terkatung-katung.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto soal ini dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden Senin (10/11). Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil.
Menurut Djoko Kirmanto, Pemerintah juga sudah menegaskan tidak mau menalangi pembayaran ganti rugi 20 persen kepada warga Reno Kenongo karena hal ini sudah mejadi komitmen Minarak
"Tidak ada dana talangan. Minarak masih sanggup. pemerintah akan dorong terus," Ujar Djoko Kirmanto seusai rapat."Kalau urusan dengan pemerintah sudah selesai," kata dia.
Jumat pekan lalu warga Desa Reno Kenongo, penghuni lokasi penampungan di Pasar Baru Porong (PBP) habis kesabarannya. Ekspresi kemarahan mereka ditumpahkan dengan memblokir jalan masuk tanggul di titik 42 dan menanami badan tanggul dengan belasan pohon pisang.
12 November 2008
Dana Tak Cair, Warga Mengadu
Dana Tak Cair, Warga Mengadu
Friday, 07 November 2008
SIDOARJO-SURYA-Korban semburan lumpur panas Sidoarjo yang tergabung dalam Paguyuban Warga Korban Lumpur Lapindo (Pager Rekorlap) mendatangi Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, Kamis (6/11). Mereka menanyakan hak uang muka ganti rugi sebesar 20 persen yang hingga kini belum dibayar PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
“Ikatan jual beli sudah diteken dua bulan lalu tapi rekening kami masih kosong,” ungkap Sunarto, salah seorang juru bicara warga dihadapan Bupati Win, Jalaludin Alham (Wakil Ketua DPRD), Ahmad Zulkarnaen (BPLS) dan Sabastian Djafar (pihak PT MLJ).
Warga mendesak kepastian jadwal pembayaran 20 persen. Mereka tidak peduli dengan krisis keuangan Bakrie Grup. Lantaran sudah 2,5 tahun hidup menderita di tenda penampungan. “Bakrie yang seharusnya peduli dengan penderitaan kami selama ini,” ketus Sunarto.
Perwakilan PT MLJ Sabastian Djafar mengatakan krisis global memaksa Bakrie menjual sejumlah anak perusahaan ke pihak lain. “Komitmen tetap akan diselesaikan,hanya saja perlu ada penjadwalan ulang,” usul Sabastian.
Sementara itu Humas BPLS Zulkarnaen mengatakan, kondisi tersebut sudah dilakukan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dewan Pengarah BPLS. Saat ini, Dewan Pengarah yang dipegang Menteri PU Djoko Kirmanto sudah menyampaikan kondisi itu ke Presiden RI.
Bupati Win menambahkan PT MLJ sudah mengirim surat ke Dewan Pengarah perihal kesulitan keuangan. Harapannya pemerintah melalui BPLS memberikan dana talangan lebih dahulu kepada 800 warga korban lumpur Rekorlap. “Dewan Pengarah sudah mengajukan dana talangan untuk 20 persen ganti rugi sebesar Rp 50 miliar kepada Presiden RI,” tukasnya. mif
Friday, 07 November 2008
SIDOARJO-SURYA-Korban semburan lumpur panas Sidoarjo yang tergabung dalam Paguyuban Warga Korban Lumpur Lapindo (Pager Rekorlap) mendatangi Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, Kamis (6/11). Mereka menanyakan hak uang muka ganti rugi sebesar 20 persen yang hingga kini belum dibayar PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
“Ikatan jual beli sudah diteken dua bulan lalu tapi rekening kami masih kosong,” ungkap Sunarto, salah seorang juru bicara warga dihadapan Bupati Win, Jalaludin Alham (Wakil Ketua DPRD), Ahmad Zulkarnaen (BPLS) dan Sabastian Djafar (pihak PT MLJ).
Warga mendesak kepastian jadwal pembayaran 20 persen. Mereka tidak peduli dengan krisis keuangan Bakrie Grup. Lantaran sudah 2,5 tahun hidup menderita di tenda penampungan. “Bakrie yang seharusnya peduli dengan penderitaan kami selama ini,” ketus Sunarto.
Perwakilan PT MLJ Sabastian Djafar mengatakan krisis global memaksa Bakrie menjual sejumlah anak perusahaan ke pihak lain. “Komitmen tetap akan diselesaikan,hanya saja perlu ada penjadwalan ulang,” usul Sabastian.
Sementara itu Humas BPLS Zulkarnaen mengatakan, kondisi tersebut sudah dilakukan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dewan Pengarah BPLS. Saat ini, Dewan Pengarah yang dipegang Menteri PU Djoko Kirmanto sudah menyampaikan kondisi itu ke Presiden RI.
Bupati Win menambahkan PT MLJ sudah mengirim surat ke Dewan Pengarah perihal kesulitan keuangan. Harapannya pemerintah melalui BPLS memberikan dana talangan lebih dahulu kepada 800 warga korban lumpur Rekorlap. “Dewan Pengarah sudah mengajukan dana talangan untuk 20 persen ganti rugi sebesar Rp 50 miliar kepada Presiden RI,” tukasnya. mif
08 November 2008
Dana Tak Cair, Warga Mengadu
Dana Tak Cair, Warga Mengadu
Friday, 07 November 2008
SIDOARJO-SURYA-Korban semburan lumpur panas Sidoarjo yang tergabung dalam Paguyuban Warga Korban Lumpur Lapindo (Pager Rekorlap) mendatangi Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, Kamis (6/11). Mereka menanyakan hak uang muka ganti rugi sebesar 20 persen yang hingga kini belum dibayar PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
“Ikatan jual beli sudah diteken dua bulan lalu tapi rekening kami masih kosong,” ungkap Sunarto, salah seorang juru bicara warga dihadapan Bupati Win, Jalaludin Alham (Wakil Ketua DPRD), Ahmad Zulkarnaen (BPLS) dan Sabastian Djafar (pihak PT MLJ).
Warga mendesak kepastian jadwal pembayaran 20 persen. Mereka tidak peduli dengan krisis keuangan Bakrie Grup. Lantaran sudah 2,5 tahun hidup menderita di tenda penampungan. “Bakrie yang seharusnya peduli dengan penderitaan kami selama ini,” ketus Sunarto.
Perwakilan PT MLJ Sabastian Djafar mengatakan krisis global memaksa Bakrie menjual sejumlah anak perusahaan ke pihak lain. “Komitmen tetap akan diselesaikan,hanya saja perlu ada penjadwalan ulang,” usul Sabastian.
Sementara itu Humas BPLS Zulkarnaen mengatakan, kondisi tersebut sudah dilakukan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dewan Pengarah BPLS. Saat ini, Dewan Pengarah yang dipegang Menteri PU Djoko Kirmanto sudah menyampaikan kondisi itu ke Presiden RI.
Bupati Win menambahkan PT MLJ sudah mengirim surat ke Dewan Pengarah perihal kesulitan keuangan. Harapannya pemerintah melalui BPLS memberikan dana talangan lebih dahulu kepada 800 warga korban lumpur Rekorlap. “Dewan Pengarah sudah mengajukan dana talangan untuk 20 persen ganti rugi sebesar Rp 50 miliar kepada Presiden RI,” tukasnya. mif
Friday, 07 November 2008
SIDOARJO-SURYA-Korban semburan lumpur panas Sidoarjo yang tergabung dalam Paguyuban Warga Korban Lumpur Lapindo (Pager Rekorlap) mendatangi Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, Kamis (6/11). Mereka menanyakan hak uang muka ganti rugi sebesar 20 persen yang hingga kini belum dibayar PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
“Ikatan jual beli sudah diteken dua bulan lalu tapi rekening kami masih kosong,” ungkap Sunarto, salah seorang juru bicara warga dihadapan Bupati Win, Jalaludin Alham (Wakil Ketua DPRD), Ahmad Zulkarnaen (BPLS) dan Sabastian Djafar (pihak PT MLJ).
Warga mendesak kepastian jadwal pembayaran 20 persen. Mereka tidak peduli dengan krisis keuangan Bakrie Grup. Lantaran sudah 2,5 tahun hidup menderita di tenda penampungan. “Bakrie yang seharusnya peduli dengan penderitaan kami selama ini,” ketus Sunarto.
Perwakilan PT MLJ Sabastian Djafar mengatakan krisis global memaksa Bakrie menjual sejumlah anak perusahaan ke pihak lain. “Komitmen tetap akan diselesaikan,hanya saja perlu ada penjadwalan ulang,” usul Sabastian.
Sementara itu Humas BPLS Zulkarnaen mengatakan, kondisi tersebut sudah dilakukan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dewan Pengarah BPLS. Saat ini, Dewan Pengarah yang dipegang Menteri PU Djoko Kirmanto sudah menyampaikan kondisi itu ke Presiden RI.
Bupati Win menambahkan PT MLJ sudah mengirim surat ke Dewan Pengarah perihal kesulitan keuangan. Harapannya pemerintah melalui BPLS memberikan dana talangan lebih dahulu kepada 800 warga korban lumpur Rekorlap. “Dewan Pengarah sudah mengajukan dana talangan untuk 20 persen ganti rugi sebesar Rp 50 miliar kepada Presiden RI,” tukasnya. mif
Koran Tempo - Jangan Hambat Kasus Lapindo
Koran Tempo - Jangan Hambat Kasus Lapindo
Jumat, 31 Oktober 2008 12:23 Koran Tempo
E-mail Cetak PDF
editorial koran Tempo (31/10)
Bukan tanpa alasan jika khalayak menilai pemerintah tak serius menangani kasus lumpur Lapindo. Sudah dua tahun lebih kasus semburan lumpur di Sidoarjo ini diusut oleh penegak hukum, tapi hingga kini belum tuntas. Padahal masalah ini amat penting lantaran menyangkut hajat hidup orang banyak, dan negara pun terpaksa ikut menanggung akibatnya.
Sikap penegak hukum di Jawa Timur amat janggal. Walau berkas kasus itu telah berkali-kali diperbaiki polisi, tetap saja dikembalikan lagi oleh jaksa. Berkas tersebut memuat hasil pemeriksaan 13 tersangka, termasuk petinggi PT Lapindo Brantas, perusahaan yang bertanggung jawab atas pengeboran yang memicu malapetaka bagi ribuan warga Sidoarjo. Mereka belum dibawa ke meja hijau lantaran jaksa selalu menilai hasil pemeriksaan belum lengkap.
Polisi kukuh menyimpulkan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo disebabkan oleh kelalaian dalam pengeboran. Pernyataan ini pernah disampaikan ke DPR oleh Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri, yang kini menjabat Kepala Kepolisian RI. Tapi, menurut Bambang, jaksa meminta tambahan saksi ahli yang menyatakan semburan itu sebagai bencana alam.
Itulah yang membuat berkas kasus lumpur Lapindo terombang-ambing. Polisi dan jaksa memiliki pandangan berbeda. Masalahnya, kompromi bukan pilihan terbaik karena hasilnya justru akan mengendurkan jerat hukum yang telah dipasang polisi.
Kengototan jaksa sungguh aneh karena para ahli geologi dunia pun cenderung menyatakan semburan lumpur dipicu oleh pengeboran. Inilah pandangan yang dominan dalam konferensi American Association of Petroleum Geologists di Cape Town, Afrika Selatan, baru-baru ini. Hanya sedikit ahli yang sepakat bahwa semburan itu merupakan dampak gempa di Yogyakarta.
Pengeboran yang dilakukan Lapindo berbahaya karena tidak menggunakan casing secara penuh. Badan Pemeriksa Keuangan, yang pernah mengaudit kasus ini, juga mendapat keterangan penting dari Dinas Survei dan Pengeboran BP Migas. Intinya, proses pencabutan pipa dan mata bor dari kedalaman 7.415 kaki, sehari sebelum semburan terjadi pada 29 Mei 2006, menyebabkan "well kick" terlambat diantisipasi. Peralatan pengeboran pun sering rusak. Menurut auditor BPK, kontraktor yang ditunjuk Lapindo diduga menggunakan beberapa peralatan bekas atau tidak memenuhi standar kualitas.
Jaksa mestinya berpegang pada fakta seperti itu. Mengarahkan kasus lumpur Lapindo ke perdebatan apakah semburan itu berkaitan dengan gempa atau tidak hanya akan mengaburkan persoalan. Sepanjang ditemukan bukti yang cukup adanya kelalaian dalam pengeboran, kasus ini layak dibawa ke pengadilan.
Persoalan ini tak akan berlarut-larut andaikata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera turun tangan. Perbedaan pendapat antara jaksa dan polisi seharusnya bisa diatasi karena kedua institusi ini di bawah kendali langsung Presiden. Jangan sampai khalayak menilai pemerintah sengaja membiarkan kasus ini menjadi terkesan rumit, sehingga akhirnya tak jelas siapa yang mesti bertanggung jawab atas penderitaan warga Sidoarjo.
Jumat, 31 Oktober 2008 12:23 Koran Tempo
E-mail Cetak PDF
editorial koran Tempo (31/10)
Bukan tanpa alasan jika khalayak menilai pemerintah tak serius menangani kasus lumpur Lapindo. Sudah dua tahun lebih kasus semburan lumpur di Sidoarjo ini diusut oleh penegak hukum, tapi hingga kini belum tuntas. Padahal masalah ini amat penting lantaran menyangkut hajat hidup orang banyak, dan negara pun terpaksa ikut menanggung akibatnya.
Sikap penegak hukum di Jawa Timur amat janggal. Walau berkas kasus itu telah berkali-kali diperbaiki polisi, tetap saja dikembalikan lagi oleh jaksa. Berkas tersebut memuat hasil pemeriksaan 13 tersangka, termasuk petinggi PT Lapindo Brantas, perusahaan yang bertanggung jawab atas pengeboran yang memicu malapetaka bagi ribuan warga Sidoarjo. Mereka belum dibawa ke meja hijau lantaran jaksa selalu menilai hasil pemeriksaan belum lengkap.
Polisi kukuh menyimpulkan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo disebabkan oleh kelalaian dalam pengeboran. Pernyataan ini pernah disampaikan ke DPR oleh Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri, yang kini menjabat Kepala Kepolisian RI. Tapi, menurut Bambang, jaksa meminta tambahan saksi ahli yang menyatakan semburan itu sebagai bencana alam.
Itulah yang membuat berkas kasus lumpur Lapindo terombang-ambing. Polisi dan jaksa memiliki pandangan berbeda. Masalahnya, kompromi bukan pilihan terbaik karena hasilnya justru akan mengendurkan jerat hukum yang telah dipasang polisi.
Kengototan jaksa sungguh aneh karena para ahli geologi dunia pun cenderung menyatakan semburan lumpur dipicu oleh pengeboran. Inilah pandangan yang dominan dalam konferensi American Association of Petroleum Geologists di Cape Town, Afrika Selatan, baru-baru ini. Hanya sedikit ahli yang sepakat bahwa semburan itu merupakan dampak gempa di Yogyakarta.
Pengeboran yang dilakukan Lapindo berbahaya karena tidak menggunakan casing secara penuh. Badan Pemeriksa Keuangan, yang pernah mengaudit kasus ini, juga mendapat keterangan penting dari Dinas Survei dan Pengeboran BP Migas. Intinya, proses pencabutan pipa dan mata bor dari kedalaman 7.415 kaki, sehari sebelum semburan terjadi pada 29 Mei 2006, menyebabkan "well kick" terlambat diantisipasi. Peralatan pengeboran pun sering rusak. Menurut auditor BPK, kontraktor yang ditunjuk Lapindo diduga menggunakan beberapa peralatan bekas atau tidak memenuhi standar kualitas.
Jaksa mestinya berpegang pada fakta seperti itu. Mengarahkan kasus lumpur Lapindo ke perdebatan apakah semburan itu berkaitan dengan gempa atau tidak hanya akan mengaburkan persoalan. Sepanjang ditemukan bukti yang cukup adanya kelalaian dalam pengeboran, kasus ini layak dibawa ke pengadilan.
Persoalan ini tak akan berlarut-larut andaikata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera turun tangan. Perbedaan pendapat antara jaksa dan polisi seharusnya bisa diatasi karena kedua institusi ini di bawah kendali langsung Presiden. Jangan sampai khalayak menilai pemerintah sengaja membiarkan kasus ini menjadi terkesan rumit, sehingga akhirnya tak jelas siapa yang mesti bertanggung jawab atas penderitaan warga Sidoarjo.
Lapindo Tetap Memegang Komitmen
Lapindo Tetap Memegang Komitmen
Ditulis Oleh ty
Jumat, 07 November 2008
Surabaya – Keterlambatan pembayaran kompensasi warga korban semburan lumpur oleh PT Minarak Lapindo Jaya hendaknya tidak disikapi secara emosional.
Korban lumpur yang belum menerima pembayaran ganti rugi 20% diharap bersabar. Hal ini tidak lepas dari krisis yang menimpa Kelompok Usaha Bakrie Group.
Sebastian Dja’far, perwakilan dari PT Minarak Lapindo mengakui tersendatnya pembayaran kepada warga korban lumpur akibat kondisi keuangan Bakrie Group saat ini sedang kolaps. Krisis global yang melanda seluruh Negara juga berimbas pada kondisi keuangan Bakrie Group.
Sebastian juga mengungkapkan bahwa beberapa anak perusahaan yang ada di tubuh Bakrie Group dijual kepada pihak lain. Hal ini dilakukan untuk menutupi keuangan Bakrie Group agar bisa stabil seperti sebalumnya.
”Kami (Lapindo) tetap memegang komitmen untuk menyelesaikan seluruh masalah lumpur. Karena kami terkena dampak krisis global, perlu ada penjadwalan ulang pembayaran,” jelas Sebastian.
Untuk penjadwalan ulang pembayaran, kata Sebastian, sedang dilakukan konsolidasi ke dalam, yakni pada tubuh perusahaan Bakrie Group.
(Dikutip dari Sindo; hal. 17)
Ditulis Oleh ty
Jumat, 07 November 2008
Surabaya – Keterlambatan pembayaran kompensasi warga korban semburan lumpur oleh PT Minarak Lapindo Jaya hendaknya tidak disikapi secara emosional.
Korban lumpur yang belum menerima pembayaran ganti rugi 20% diharap bersabar. Hal ini tidak lepas dari krisis yang menimpa Kelompok Usaha Bakrie Group.
Sebastian Dja’far, perwakilan dari PT Minarak Lapindo mengakui tersendatnya pembayaran kepada warga korban lumpur akibat kondisi keuangan Bakrie Group saat ini sedang kolaps. Krisis global yang melanda seluruh Negara juga berimbas pada kondisi keuangan Bakrie Group.
Sebastian juga mengungkapkan bahwa beberapa anak perusahaan yang ada di tubuh Bakrie Group dijual kepada pihak lain. Hal ini dilakukan untuk menutupi keuangan Bakrie Group agar bisa stabil seperti sebalumnya.
”Kami (Lapindo) tetap memegang komitmen untuk menyelesaikan seluruh masalah lumpur. Karena kami terkena dampak krisis global, perlu ada penjadwalan ulang pembayaran,” jelas Sebastian.
Untuk penjadwalan ulang pembayaran, kata Sebastian, sedang dilakukan konsolidasi ke dalam, yakni pada tubuh perusahaan Bakrie Group.
(Dikutip dari Sindo; hal. 17)
Hasil Voting Forum AAPG Tidak Logis
Tri Moelya : Hasil Voting Forum AAPG Tidak Logis
Ditulis Oleh ttk
Kamis, 06 November 2008
Surabaya,Hasil forum American Association of Petroleum Geologist (AAPG) Conference 2008 di Cape Town, Afrika Selatan akhir Oktober lalu yang menyimpulkan bahwa kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo Jatim karena kesalahan pengeboran disesalkan beberapa pihak di antaranya pengacara senior Trimoelja D. Soerjadi.
Menurut dia, forum ilmiah tidak bisa langsung diselesaikan dengan pengambilan keputusan, tapi hanya sekadar berdiskusi dan tukar pendapat.
"Memang dalam tukar pendapat selalu ada pro dan kontra, tetapi kebenaran tidak bisa dilakukan dengan voting. Ini aneh, sebab tidak pernah ada hal semacam itu dan merupakan langkah yang salah," ujarnya, Kamis (6/11) siang tadi.
ImageKarena itulah, pihaknya mengaku menyayangkan dengan terjadinya voting dan menuduh bahwa penyebab terjadinya lumpur Sidoarjo adalah kesalahan Lapindo. Bahkan, lanjut dia, keputusan tersebut bisa bisa menjadi tanda tanya, ada apa di balik keputusan itu? "Tidak ada dalam suatu forum ilmiah yang ditutup dengan voting. Selain itu, didalam pertemuan ilmiah tidak pernah ada kesatuan pendapat. Tapi tidak berarti suara mayoritas bisa dijadikan dasar sebuah kebenaran. Jadi itu namanya tidak logis," papar pengacara berusia 69 tahun tersebut.
Sementara itu, juru bicara PT. Minarak Lapindo Jaya, Sunaryo Suradi juga menyesalkan adanya voting dalam pertemuan tersebut. Kata dia, bukan merupakan tempatnya sebuah forum ilmiah diputuskan dengan pengambilan suara terbanyak untuk menentukan sesuatu. "Apalagi sebelumnya dijadwal konf erensi tidak ada agenda voting.Kok bisa langsung diputuskan. Inikan sudah bisa dikatakan menyalahi," tukasnya.
la juga menambahkan, pengambilan suara terbanyak lazimnya dijadikan sebagai alat politik dan bukan sebuah keputusan ilmiah. Disamping itu, pembuktian hasil sebuah forum ilmiah hanya dilakukan melalui kata ilmiah bukan lantas mengambil voting mendapatkan hasil. "Ini tidak bisa dijadikan dasar untuk memvonis Lapindo bersalah dan harus dibuktikan dengan cara ilmiah," jelasnya.
Sekedar diketahui, kesimpulan itu diambil setelah peserta konferensi menggelar voting, dimana 42 geologi setuju semburan akibat pengeboran, 3 lainnya menyebutkan karena gempa yogyakarta, dan 13 geologi setuju karena pengeborsn dan gempa yogyakarta. Sedangkan 16 pakar geologi lain belum menyimpulkannya.
Di kutip : Surabaya Post
Ditulis Oleh ttk
Kamis, 06 November 2008
Surabaya,Hasil forum American Association of Petroleum Geologist (AAPG) Conference 2008 di Cape Town, Afrika Selatan akhir Oktober lalu yang menyimpulkan bahwa kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo Jatim karena kesalahan pengeboran disesalkan beberapa pihak di antaranya pengacara senior Trimoelja D. Soerjadi.
Menurut dia, forum ilmiah tidak bisa langsung diselesaikan dengan pengambilan keputusan, tapi hanya sekadar berdiskusi dan tukar pendapat.
"Memang dalam tukar pendapat selalu ada pro dan kontra, tetapi kebenaran tidak bisa dilakukan dengan voting. Ini aneh, sebab tidak pernah ada hal semacam itu dan merupakan langkah yang salah," ujarnya, Kamis (6/11) siang tadi.
ImageKarena itulah, pihaknya mengaku menyayangkan dengan terjadinya voting dan menuduh bahwa penyebab terjadinya lumpur Sidoarjo adalah kesalahan Lapindo. Bahkan, lanjut dia, keputusan tersebut bisa bisa menjadi tanda tanya, ada apa di balik keputusan itu? "Tidak ada dalam suatu forum ilmiah yang ditutup dengan voting. Selain itu, didalam pertemuan ilmiah tidak pernah ada kesatuan pendapat. Tapi tidak berarti suara mayoritas bisa dijadikan dasar sebuah kebenaran. Jadi itu namanya tidak logis," papar pengacara berusia 69 tahun tersebut.
Sementara itu, juru bicara PT. Minarak Lapindo Jaya, Sunaryo Suradi juga menyesalkan adanya voting dalam pertemuan tersebut. Kata dia, bukan merupakan tempatnya sebuah forum ilmiah diputuskan dengan pengambilan suara terbanyak untuk menentukan sesuatu. "Apalagi sebelumnya dijadwal konf erensi tidak ada agenda voting.Kok bisa langsung diputuskan. Inikan sudah bisa dikatakan menyalahi," tukasnya.
la juga menambahkan, pengambilan suara terbanyak lazimnya dijadikan sebagai alat politik dan bukan sebuah keputusan ilmiah. Disamping itu, pembuktian hasil sebuah forum ilmiah hanya dilakukan melalui kata ilmiah bukan lantas mengambil voting mendapatkan hasil. "Ini tidak bisa dijadikan dasar untuk memvonis Lapindo bersalah dan harus dibuktikan dengan cara ilmiah," jelasnya.
Sekedar diketahui, kesimpulan itu diambil setelah peserta konferensi menggelar voting, dimana 42 geologi setuju semburan akibat pengeboran, 3 lainnya menyebutkan karena gempa yogyakarta, dan 13 geologi setuju karena pengeborsn dan gempa yogyakarta. Sedangkan 16 pakar geologi lain belum menyimpulkannya.
Di kutip : Surabaya Post
Minarak Tidak Lepas Tanggungjawab
Minarak Tidak Lepas Tanggungjawab
Ditulis Oleh dad
Rabu, 05 November 2008
Surabaya- Crisis Global yang terjadi berpengaruh terhadap kondisi financial grup Bakrie, secara tidak langsung ini juga berpengaruh terhadap kondisi keuangan Minarak Lapindo Jaya sebagai juru bayar aset warga terdampak lumpur. Meski demikian Minarak tidak akan lepas tanggung jawab.
Yuniwati teryana meyakini jika warga kecewa terhadap kinerja Minarak yang akhir-akhir ini dengan tidak adanya kegiatan realisasi pembelian aset warga Sidoarjo yang terkena dampak lumpur
“Kami berharap warga juga mengerti dengan posisi kita dan lebih bersabar” Ujar Yuniwati Teryana selaku Vice President Relation Lapindo Brantas, Inc.
Yuniwati menyatakan jika pihaknya akan tetap memgang komitmen dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai arahan perpres 14/2007.
Ditempat lain, Direktur Operasional MLJ, Bambang Prasetyo widodo menyampaikan jika saat ini minarak sedang melakukan konsolidasi dengan pihak-pihak yang terkait agar upaya penanganan lumpur bisa tetap berjalan.
“Yang pasti kita tetap akan melaksanakan upaya penanggulangan musibah lumpur Sidoarjo, terutama dampak sosialnya,” ujarnya.
Ditulis Oleh dad
Rabu, 05 November 2008
Surabaya- Crisis Global yang terjadi berpengaruh terhadap kondisi financial grup Bakrie, secara tidak langsung ini juga berpengaruh terhadap kondisi keuangan Minarak Lapindo Jaya sebagai juru bayar aset warga terdampak lumpur. Meski demikian Minarak tidak akan lepas tanggung jawab.
Yuniwati teryana meyakini jika warga kecewa terhadap kinerja Minarak yang akhir-akhir ini dengan tidak adanya kegiatan realisasi pembelian aset warga Sidoarjo yang terkena dampak lumpur
“Kami berharap warga juga mengerti dengan posisi kita dan lebih bersabar” Ujar Yuniwati Teryana selaku Vice President Relation Lapindo Brantas, Inc.
Yuniwati menyatakan jika pihaknya akan tetap memgang komitmen dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai arahan perpres 14/2007.
Ditempat lain, Direktur Operasional MLJ, Bambang Prasetyo widodo menyampaikan jika saat ini minarak sedang melakukan konsolidasi dengan pihak-pihak yang terkait agar upaya penanganan lumpur bisa tetap berjalan.
“Yang pasti kita tetap akan melaksanakan upaya penanggulangan musibah lumpur Sidoarjo, terutama dampak sosialnya,” ujarnya.
Langganan:
Postingan (Atom)
