Korban Lumpur Terima Cash and Resettlement
Ditulis Oleh dad/ty
Rabu, 29 April 2009
Sidoarjo – Skema cash and resettlement yang ditawarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya kepada warga korban lumpur yang hanya memiliki berkas Letter C dan Pethok D akhirnya diterima.
Hal ini disampaikan langsung oleh Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam di kantor Minarak di Juanda.
“Warga akhirnya menerima tawaran kami untuk memilih skema cash and resettlement.” terang Andi.
“Kelompok warga yang menerima skema ini merupakan warga yang termasuk dalam peta terdampak 22 Maret 2007, yaitu kelompok Geppres dan Pagar-Rekorlap,” lanjut Andi.
Seperti diketahui, bahwa warga pemilik berkas non sertifikat menuntut Minarak untuk memberikan penyelesaian jual beli lahannya dengan skema cash and carry. Warga mengancam akan terus melakukan demo jika tuntutan ini tidak dikabulkan. Di satu sisi, Minarak pun tetap berpegang teguh bahwa sertifikat tetap menjadi syarat dalam jual beli lahan.
Dari data yang ada, sebanyak 4600 berkas warga yang termasuk dalam peta terdampak lumpur yang memiliki dokumen non sertifikat berupa pethok D, Letter C dan SK Gogol, yang sudah menyatakan menerima cash and resettlement ada 3200 berkas.
Menteri Sosial pun mengisyaratkan bahwa skema cash and resettlement adalah jalan tengah yang terbaik bagi warga. Bupati Sidoarjo juga mendukung langkah-langkah Minarak dalam menyelesaikan permasalahan warga.
“Pada prinsipnya baik skema pembayaran jual beli dengan cash and carry ataupun cash and resettlement adalah sama,” tegas Win.
30 April 2009
Mensos Harapkan Warga Menerima Cash and Resettlement
Mensos Harapkan Warga Menerima Cash and Resettlement
Ditulis Oleh ty
Rabu, 29 April 2009
Surabaya – Menteri Sosial yang juga Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Bachtiar Chamsyah, berharap agar warga korban lumpur Sidoarjo yang berdokumen non sertifikat, mengikuti skema cash and resettlement yang ditawarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya.
Skema itu merupakan jalan tengah untuk penuntasan pembayaran jual beli 80% bagi warga terdampak lumpur. Bachtiar Chamsyah juga mengatakan bahwa skema cash and resettlement yang ditawarkan oleh Minarak sudah bagus.
“Saya berharap warga bisa menerima skema cash and resettlement. Sulit memenuhi cash and carry karena dokumen kepemilikan tanah mereka pethok D dan Letter C,” terang Bachtiar.
Bachtiar Chamsyah menambahkan bahwa dari data PT Minarak Lapindo Jaya, ada 4600 berkas warga yang termasuk dalam peta terdampak lumpur yang memiliki dokumen non sertifikat berupa pethok D, Letter C dan SK Gogol. Yang sudah menyatakan menerima cash and resettlement ada 3200 berkas, berarti masih ada 1400 berkas warga yang menolak.
“Kalau yang 3000 lebih ini sudah menerima cash and resettlement, kami berharap yang 1400 ini mau menerima skema tersebut. Yang penting bagaimana sisa pembayaran 80% bisa diterima warga,” lanjut Mensos.
Sikap Mensos mendapat dukungan dari Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso. Win mengaku pihaknya sebenarnya sudah berusaha agar dokumen non sertifikat diberlakukan sama dengan sertifikat. Bahkan sempat ada upaya untuk melakukan sertifikasi.
“Masalahnya, untuk melakukan sertifikasi harus melalui pengukuran. Nah, dengan kondisi tanah sudah terendam lumpur, akan sulit melakukan sertifikasi,” terang Win.
Ditulis Oleh ty
Rabu, 29 April 2009
Surabaya – Menteri Sosial yang juga Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Bachtiar Chamsyah, berharap agar warga korban lumpur Sidoarjo yang berdokumen non sertifikat, mengikuti skema cash and resettlement yang ditawarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya.
Skema itu merupakan jalan tengah untuk penuntasan pembayaran jual beli 80% bagi warga terdampak lumpur. Bachtiar Chamsyah juga mengatakan bahwa skema cash and resettlement yang ditawarkan oleh Minarak sudah bagus.
“Saya berharap warga bisa menerima skema cash and resettlement. Sulit memenuhi cash and carry karena dokumen kepemilikan tanah mereka pethok D dan Letter C,” terang Bachtiar.
Bachtiar Chamsyah menambahkan bahwa dari data PT Minarak Lapindo Jaya, ada 4600 berkas warga yang termasuk dalam peta terdampak lumpur yang memiliki dokumen non sertifikat berupa pethok D, Letter C dan SK Gogol. Yang sudah menyatakan menerima cash and resettlement ada 3200 berkas, berarti masih ada 1400 berkas warga yang menolak.
“Kalau yang 3000 lebih ini sudah menerima cash and resettlement, kami berharap yang 1400 ini mau menerima skema tersebut. Yang penting bagaimana sisa pembayaran 80% bisa diterima warga,” lanjut Mensos.
Sikap Mensos mendapat dukungan dari Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso. Win mengaku pihaknya sebenarnya sudah berusaha agar dokumen non sertifikat diberlakukan sama dengan sertifikat. Bahkan sempat ada upaya untuk melakukan sertifikasi.
“Masalahnya, untuk melakukan sertifikasi harus melalui pengukuran. Nah, dengan kondisi tanah sudah terendam lumpur, akan sulit melakukan sertifikasi,” terang Win.
28 April 2009
Pertemuan Warga RT.06/RW.13 ex PERUM TAS1
Pertemuan bulan Mei di rumah Bp. Rochman Widodo tgl info menyusul
alamatnya :
Villa Ramayana Jl. pencalukan I no 585 Tretes Raya Prigen
alamatnya :
Villa Ramayana Jl. pencalukan I no 585 Tretes Raya Prigen
14 April 2009
PT Jamsostek Targetkan 400 Unit Rumah buat Pekerja
PT Jamsostek Targetkan 400 Unit Rumah buat Pekerja
suarasurabaya.net| PT Jamsostek Kanwil VI menargetkan tahun ini bisa merealisasikan 400 unit rumah bagi tenaga kerja swasta. Nilai pinjaman uang muka yang sudah disiapkan sebesar Rp 15 milyar.
Target ini menurun dibanding tahun 2008 sebesar 523 unit dengan realisasi 479 unit. Ini disampaikan TJIPTO RAHADI Kepala Kanwil VI PT Jamsostek pada suarasurabaya.net, Sabtu (11/04), di sela pembukaan pameran Rumah Idaman 2009 di Gramedia Expo, mengatakan, sampai triwulan I/2009 ini dari 400 unit baru terealisasi 40 unit rumah.
Wilayah yang dipilih tenaga kerja, sebut TJIPTO, sesuai dengan dimana mereka bekerja dan pusat konsentrasi perusahaan. Diantaranya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan.
TJIPTO menjelaskan program yang diberikan PT Jamsostek pada tenaga kerja swasta ini berupa pinjaman uang muka perumahan dengan maksimal pinjaman Rp 20 juta diangsur 15 tahun dengan bunga KPR 3% flat atau 6% efektif. Tenaga kerja yang berhak mendapatkan pinjaman uang muka yakni yang berpenghasilan maksimal Rp 4,5 juta per bulan.
Sejak program digulirkan 5 tahun lalu (2003-2008), ungkap TJIPTO, PT Jamsostek Kanwil VI, sudah merealisasikan 3891 unit rumah dengan nilai Rp 22,6 milyar. Produk ini cukup diminati tenaga kerja sesuai tren yang terjadi 1-2 bulan terakhir ini karena dirinya banyak memberikan rekomendasi perolehan pinjaman uang muka pada tenaga kerja.
Proses mendapatkan pinjaman uang muka ini, kata TJIPTO, tidak jauh berbeda dengan nasabah perbankan dalam mendapatkan subsisi KPR. Lembaga perbankan yang diajak PT Jamsostek dalam penyediaan pinjaman uang muka dan pengadaan rumah layak bagi tenaga kerja adalah BTN. (tin)
suarasurabaya.net| PT Jamsostek Kanwil VI menargetkan tahun ini bisa merealisasikan 400 unit rumah bagi tenaga kerja swasta. Nilai pinjaman uang muka yang sudah disiapkan sebesar Rp 15 milyar.
Target ini menurun dibanding tahun 2008 sebesar 523 unit dengan realisasi 479 unit. Ini disampaikan TJIPTO RAHADI Kepala Kanwil VI PT Jamsostek pada suarasurabaya.net, Sabtu (11/04), di sela pembukaan pameran Rumah Idaman 2009 di Gramedia Expo, mengatakan, sampai triwulan I/2009 ini dari 400 unit baru terealisasi 40 unit rumah.
Wilayah yang dipilih tenaga kerja, sebut TJIPTO, sesuai dengan dimana mereka bekerja dan pusat konsentrasi perusahaan. Diantaranya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan.
TJIPTO menjelaskan program yang diberikan PT Jamsostek pada tenaga kerja swasta ini berupa pinjaman uang muka perumahan dengan maksimal pinjaman Rp 20 juta diangsur 15 tahun dengan bunga KPR 3% flat atau 6% efektif. Tenaga kerja yang berhak mendapatkan pinjaman uang muka yakni yang berpenghasilan maksimal Rp 4,5 juta per bulan.
Sejak program digulirkan 5 tahun lalu (2003-2008), ungkap TJIPTO, PT Jamsostek Kanwil VI, sudah merealisasikan 3891 unit rumah dengan nilai Rp 22,6 milyar. Produk ini cukup diminati tenaga kerja sesuai tren yang terjadi 1-2 bulan terakhir ini karena dirinya banyak memberikan rekomendasi perolehan pinjaman uang muka pada tenaga kerja.
Proses mendapatkan pinjaman uang muka ini, kata TJIPTO, tidak jauh berbeda dengan nasabah perbankan dalam mendapatkan subsisi KPR. Lembaga perbankan yang diajak PT Jamsostek dalam penyediaan pinjaman uang muka dan pengadaan rumah layak bagi tenaga kerja adalah BTN. (tin)
PT. MLJ Tetap Minta Sertifikat
PT. MLJ Tetap Minta Sertifikat
Ditulis Oleh dad
Senin, 13 April 2009
Surabaya- PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) tetap meminta berkas bersertifikat sebagai syarat transaksi jual beli dengan skema pembayaran secara cash and carry, sedangkan kepemilikan berkas non sertifikat seperti letter C dan pethok D, sistem pembayaran dengan cash and resettlement tetap dijadikan pilihan.
Alasan PT. MLJ tidak bisa mentransaksikan kepemilikan non sertifikat dengan skema pembayaran cash and carry yakni pembelian tanah dan bangunan yang dilakukan persil per persil atau tidak secara keseluruhan sekaligus, maka dengan itu sebagai pembeli PT MLJ harus mengetahui luasan tanah yang didasarkan pada dokumen yang kuat yakni sertifikat.
“Lapindo melalui PT Minarak Lapindo Jaya menjalankan tugas pemerintah seperti yang diamanatkan dalam perpres 14/2007 untuk membeli tanah dan bangunan warga terdampak dengan akta jual beli, dalam hal ini kita membayar secara cash and carry kepada berkas bersertifikat,” Tandas, Yuniwati Teryana, Vice President Lapindo Brantas, Inc.
Selain itu, Yuniwati Teryana menambahkan jika secara persil per persil PT MLJ membutuhkan dokumen sertifikat dari obyek yang diperjual belikan guna menghindari adanya tanah dan bangunan yang masih dalam sengketa, Ini penting bagi PT MLJ agar kelak terbebas dari klaim kepemilikan oleh anggota keluarga dari warga terdampak atas obyek jual beli tersebut.
Terkait pembayaran berkas berbentuk non sertifikat,PT. MLJ masih membuka program cash and resettlement guna penyelesaiannya.
“Dengan skema ini PT MLJ akan membayar secara tunai bangunan warga dan mengganti tanah yang diklaim dengan tanah di permukiman baru KNV,” terang Yuniwati (13/4).
Sedangkan menurut Andi Darussalam Tabusalla, Vice President PT. MLJ, program cash and resetllement sudah berjalan dan akan tetap dilanjutkan bagi warga yang mempunyai kepemilikan non sertifikat.
“Kesepakatan ini merupakan jalan tengah yang terbaik dan sudah berjalan bagi ribuan warga terdampak yang memiliki bukti non sertifikat, kita harap warga yang lainnya bisa mengerti dan mengikuti skema yang kita tawarkan,” Ujar Andi Darussalam.
Ditulis Oleh dad
Senin, 13 April 2009
Surabaya- PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) tetap meminta berkas bersertifikat sebagai syarat transaksi jual beli dengan skema pembayaran secara cash and carry, sedangkan kepemilikan berkas non sertifikat seperti letter C dan pethok D, sistem pembayaran dengan cash and resettlement tetap dijadikan pilihan.
Alasan PT. MLJ tidak bisa mentransaksikan kepemilikan non sertifikat dengan skema pembayaran cash and carry yakni pembelian tanah dan bangunan yang dilakukan persil per persil atau tidak secara keseluruhan sekaligus, maka dengan itu sebagai pembeli PT MLJ harus mengetahui luasan tanah yang didasarkan pada dokumen yang kuat yakni sertifikat.
“Lapindo melalui PT Minarak Lapindo Jaya menjalankan tugas pemerintah seperti yang diamanatkan dalam perpres 14/2007 untuk membeli tanah dan bangunan warga terdampak dengan akta jual beli, dalam hal ini kita membayar secara cash and carry kepada berkas bersertifikat,” Tandas, Yuniwati Teryana, Vice President Lapindo Brantas, Inc.
Selain itu, Yuniwati Teryana menambahkan jika secara persil per persil PT MLJ membutuhkan dokumen sertifikat dari obyek yang diperjual belikan guna menghindari adanya tanah dan bangunan yang masih dalam sengketa, Ini penting bagi PT MLJ agar kelak terbebas dari klaim kepemilikan oleh anggota keluarga dari warga terdampak atas obyek jual beli tersebut.
Terkait pembayaran berkas berbentuk non sertifikat,PT. MLJ masih membuka program cash and resettlement guna penyelesaiannya.
“Dengan skema ini PT MLJ akan membayar secara tunai bangunan warga dan mengganti tanah yang diklaim dengan tanah di permukiman baru KNV,” terang Yuniwati (13/4).
Sedangkan menurut Andi Darussalam Tabusalla, Vice President PT. MLJ, program cash and resetllement sudah berjalan dan akan tetap dilanjutkan bagi warga yang mempunyai kepemilikan non sertifikat.
“Kesepakatan ini merupakan jalan tengah yang terbaik dan sudah berjalan bagi ribuan warga terdampak yang memiliki bukti non sertifikat, kita harap warga yang lainnya bisa mengerti dan mengikuti skema yang kita tawarkan,” Ujar Andi Darussalam.
05 April 2009
MLJ Bayar Angsuran lagi
MLJ Bayar Angsuran lagi
Ditulis Oleh dad
Jumat, 03 April 2009
Sidoarjo- Setelah satu bulan yang lalu (3/3) membayar angsuran pertama aset warga dalam peta terdampak 22 Maret 2007. Hari ini (3/4) PT. Minarak Lapindo jaya (MLJ) kembali melakukan pembayaran yang ke-2 melalui rekening BRI.
PT. MLJ telah menyiapkan dana untuk angsuran ke-2 sebesar Rp 119 Miliar ke BRI untuk dibayarkan kepada warga pemilik 7.935 berkas tanah dan bangunan, dan ini merupakan pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga yang dilakukan secara bertahap sebesar 15 juta/bulan.
Yuniwati Teryana, Vice President Lapindo Brantas, Inc menyampaikan pembayaran bertahap akan dilakukan setiap bulannya, yang dimana angsuran pertama dibayar 3 Maret 2009 sebesar 100 Milyar kepada 6.055 berkas.
“Kita (MLJ) tegaskan pembayaran akan terus dilakukan sesuai dengan komitmen kita,” tegas Yuniwati.
Sampai hari ini, Jum’at (3/4) PT. MLJ telah melakukan perealisasian pembayaran sebanyak 9731 berkas dari 12.874 berkas.
“Lapindo dan PT MLJ tetap berupaya untuk bisa menjalankan tugas pemerintah yang diamantkan dalam perpres 14/2007 terutama dalam penanganan dampak sosial,” Terang Yuniwati.
Ditulis Oleh dad
Jumat, 03 April 2009
Sidoarjo- Setelah satu bulan yang lalu (3/3) membayar angsuran pertama aset warga dalam peta terdampak 22 Maret 2007. Hari ini (3/4) PT. Minarak Lapindo jaya (MLJ) kembali melakukan pembayaran yang ke-2 melalui rekening BRI.
PT. MLJ telah menyiapkan dana untuk angsuran ke-2 sebesar Rp 119 Miliar ke BRI untuk dibayarkan kepada warga pemilik 7.935 berkas tanah dan bangunan, dan ini merupakan pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga yang dilakukan secara bertahap sebesar 15 juta/bulan.
Yuniwati Teryana, Vice President Lapindo Brantas, Inc menyampaikan pembayaran bertahap akan dilakukan setiap bulannya, yang dimana angsuran pertama dibayar 3 Maret 2009 sebesar 100 Milyar kepada 6.055 berkas.
“Kita (MLJ) tegaskan pembayaran akan terus dilakukan sesuai dengan komitmen kita,” tegas Yuniwati.
Sampai hari ini, Jum’at (3/4) PT. MLJ telah melakukan perealisasian pembayaran sebanyak 9731 berkas dari 12.874 berkas.
“Lapindo dan PT MLJ tetap berupaya untuk bisa menjalankan tugas pemerintah yang diamantkan dalam perpres 14/2007 terutama dalam penanganan dampak sosial,” Terang Yuniwati.
Langganan:
Postingan (Atom)
