Demo, Warga Tutup Akses ke Tanggul
Friday, 24 October 2008
SIDOARJO-SURYA-Warga dari empat desa, yakni Desa Besuki Timur, Siring Barat, Jatirejo dan Mindi tumplek blek di bawah jembatan bekas jalan tol Porong-Gempol itu, Kamis (23/10). Mereka menuntut agar desanya dimasukkan dalam peta terdampak lumpur panas Lapindo. Unjuk rasa yang dilakukan mulai anak kecil, ibu dan bapak dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Sidoarjo. Ada beberapa polisi membawa senjata laras panjang mengawasi pendemo.
Selain membawa poster dan spanduk bernada protes, pendemo menggelar istighotsah di jalan akes menuju tanggul. Tak pelak, truk milik PT Lapindo Brantas yang mengangkut material pembuatan tanggul tidak dapat melewati jalan itu.
“Semua warga sangat kecewa kenapa desa kami dalam pembahasan RUU APBN 2009 tidak dimasukkan peta terdampak karena tidak layak huni,” ujar M Irsyad warga Besuki Timur.
Sementara Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Maimun Sirodj turun ke lapangan menemui warga. Ia berjanji akan menampung aspirasi dan menyampaikan ke pemerintah pusat dan DPR RI. “Pansus Lumpur sudah mengirim surat ke pemerintah pusat dan DPR RI mengenai kondisi empat desa,” katanya di hadapan warga empat desa.
Menurut Maimun, dalam sepekan sebelum RUU APBN digedok, DPR RI harus merevisi dan memasukkan anggaran ganti rugi terhadap empat desa. Maimun berjanji akan terus memperjuangkan agar empat desa masuk kawasan yang mendapat ganti rugi dari pemerintah. “Kasihan warga kalau tidak dimasukkan kawasan yang mendapatkan ganti rugi,” sambung Ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzi di ruangannya. mif
24 Oktober 2008
Pansus Lumpur Segera ke Senayan
Pansus Lumpur Segera ke Senayan
Thursday, 23 October 2008
SIDOARJO-SURYA-Kalangan DPRD Sidoarjo marah dan kecewa berat terhadap Panitia Anggaran DPR RI akibat empat desa di sekitar bencana lumpur panas Sidoarjo tidak masuk dalam kawasan peta terdampak. Padahal Desa Jatirejo Barat, Siring Barat, Mindi dan Besuki Barat sudah dinyatakan tidak layak huni karena sangat berisiko terhadap semburan lumpur dan gas Lapindo.
Pengarah Panitia Khusus Lumpur Sidoarjo DPRD Sidoarjo, Jalaluddin Alham kecewa berat kepada anggota DPR RI. Selama ini DPRD Sidoarjo sudah berupaya agar empat desa itu dimasukkan ke dalam kawasan peta terdampak.
“Kami akan menugaskan Panitia Khusus Lumpur untuk berangkat ke Jakarta mendesak DPR RI agar memasukkan empat desa itu ke dalam peta terdampak. Kami akan menunjukkan surat rekomendasi tim independen yang dibentuk gubernur jika desa-desa itu sudah tidak layak huni,” tegas Jalaluddin, Rabu (22/10)
Sementara itu Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Helmi Musa, pada pasal 10 RUU APBN 2009 akan disahkan 30 Oktober 2008 mendatang tapi tidak dibahas soal anggaran empat desa itu. Pasal itu hanya membahas alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk tiga desa yang sudah dimasukkan dalam kawasan peta terdampak. Desa itu masing-masing Pejarakan, Besuki Timur dan Kedungcangkring.
“Alasan tidak dimasukkannya keempat desa itu karena Panitia Anggaran DPR RI belum menerima data dari BPLS soal besarnya dana untuk empat desa. Sisa waktu sekitar satu minggu sebelum RUU APBN 2009 disahkan, kami mendesak BPLS segera menyerahkan data-data itu,” ujar Helmi Musa. mif
Comments
Thursday, 23 October 2008
SIDOARJO-SURYA-Kalangan DPRD Sidoarjo marah dan kecewa berat terhadap Panitia Anggaran DPR RI akibat empat desa di sekitar bencana lumpur panas Sidoarjo tidak masuk dalam kawasan peta terdampak. Padahal Desa Jatirejo Barat, Siring Barat, Mindi dan Besuki Barat sudah dinyatakan tidak layak huni karena sangat berisiko terhadap semburan lumpur dan gas Lapindo.
Pengarah Panitia Khusus Lumpur Sidoarjo DPRD Sidoarjo, Jalaluddin Alham kecewa berat kepada anggota DPR RI. Selama ini DPRD Sidoarjo sudah berupaya agar empat desa itu dimasukkan ke dalam kawasan peta terdampak.
“Kami akan menugaskan Panitia Khusus Lumpur untuk berangkat ke Jakarta mendesak DPR RI agar memasukkan empat desa itu ke dalam peta terdampak. Kami akan menunjukkan surat rekomendasi tim independen yang dibentuk gubernur jika desa-desa itu sudah tidak layak huni,” tegas Jalaluddin, Rabu (22/10)
Sementara itu Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Helmi Musa, pada pasal 10 RUU APBN 2009 akan disahkan 30 Oktober 2008 mendatang tapi tidak dibahas soal anggaran empat desa itu. Pasal itu hanya membahas alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk tiga desa yang sudah dimasukkan dalam kawasan peta terdampak. Desa itu masing-masing Pejarakan, Besuki Timur dan Kedungcangkring.
“Alasan tidak dimasukkannya keempat desa itu karena Panitia Anggaran DPR RI belum menerima data dari BPLS soal besarnya dana untuk empat desa. Sisa waktu sekitar satu minggu sebelum RUU APBN 2009 disahkan, kami mendesak BPLS segera menyerahkan data-data itu,” ujar Helmi Musa. mif
Comments
21 Oktober 2008
Nasib Korban Lumpur Diluar Peta Ditentukan Bulan Ini
Nasib Korban Lumpur Diluar Peta Ditentukan Bulan Ini
Ditulis Oleh ttk
Senin, 20 Oktober 2008
Sidoarjo, Warga empat desa yakni Siring barat, Mindi, jatirejo barat dan Besuki timur mengunggu kepastian nasib yang mengalami mereka, sebab sampai hari ini keempat desa ini belum masuk peta terdampak.
Padahal pembahasan APBN 2009 di DPR RI dijadwalkan berakhir bulan ini. Apakah empat desa ini dimasukan peta terdampak, tergantung pambahasan DPR RI bulan ini. Kekhawatiran ini disampaikan oleh Helmi Musa, Sekertaris Komisi A DPRD Sidaorjo saat menerima pengaduan dari korban lumpur. Pihaknya akan mendesak pemerintah untuk tetap memprioritaskan masalah pembayaran ganti rugi yang dialami korban lumpur.
“Kami khawatir (jika tidak segera dimasukan dana APBN,red) akan ada pergeseran dana anggaran yeng menyebabkan prioritas korban lumpur jadi terlupakan. Padahal masyarakan akan menghadapi ancaman banjir lumpur saat musim penghujan tiba,” terang Helmi Musa, Sekertaris Komisi A DPRD-Sidoarjo ( Surya,20/10).
Hal senada diungkapkan oleh Jalaludin Alham, Dewan Pengarah Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo berharap dalam pembahasan APBN 2009 pemerintah segera memasukkan tiga desa tersebut, jika tidak, ada kemungkinan dimasukan pada APBN 2009.
“Berarti, ganti ruginya dilakukan akhir 2009 karena didasarkan pada APBNP 2009,”ujarnya Jalaludin Alham, Pansus Lumpur (Jawa Pos, 20/10).
Padahal, akhir 2009 sedang berlangsung pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden. Dikhawatirkan menganggu kosentrasi mereka. Jalaludin berharap juga kepada anggota DPR derah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo lebih akltif memperjuangkan nasib rakyat yang diwakili.
Sementara itu Adib Rosadi, perwakilan warga desa Besuki Timur berencana akan pergi ke Jakarta. Tujuannya menemui anggota panitia anggaran (Panggar) DPR RI dan menagih janji untuk mengalokasi anggaran bagi penangganan korban lumpur terutama masalah gantirugi.
“Jika rapat Panggar hari Senin (hari ini,red) belum ada kepastian maka hari selasanya kami bersama perwakilan warga lain akan ke jakarta untuk mendesak Panggar mengalokasikan anggaran untuk ganti rugi,”kata Adib Roisadi
Ditulis Oleh ttk
Senin, 20 Oktober 2008
Sidoarjo, Warga empat desa yakni Siring barat, Mindi, jatirejo barat dan Besuki timur mengunggu kepastian nasib yang mengalami mereka, sebab sampai hari ini keempat desa ini belum masuk peta terdampak.
Padahal pembahasan APBN 2009 di DPR RI dijadwalkan berakhir bulan ini. Apakah empat desa ini dimasukan peta terdampak, tergantung pambahasan DPR RI bulan ini. Kekhawatiran ini disampaikan oleh Helmi Musa, Sekertaris Komisi A DPRD Sidaorjo saat menerima pengaduan dari korban lumpur. Pihaknya akan mendesak pemerintah untuk tetap memprioritaskan masalah pembayaran ganti rugi yang dialami korban lumpur.
“Kami khawatir (jika tidak segera dimasukan dana APBN,red) akan ada pergeseran dana anggaran yeng menyebabkan prioritas korban lumpur jadi terlupakan. Padahal masyarakan akan menghadapi ancaman banjir lumpur saat musim penghujan tiba,” terang Helmi Musa, Sekertaris Komisi A DPRD-Sidoarjo ( Surya,20/10).
Hal senada diungkapkan oleh Jalaludin Alham, Dewan Pengarah Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo berharap dalam pembahasan APBN 2009 pemerintah segera memasukkan tiga desa tersebut, jika tidak, ada kemungkinan dimasukan pada APBN 2009.
“Berarti, ganti ruginya dilakukan akhir 2009 karena didasarkan pada APBNP 2009,”ujarnya Jalaludin Alham, Pansus Lumpur (Jawa Pos, 20/10).
Padahal, akhir 2009 sedang berlangsung pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden. Dikhawatirkan menganggu kosentrasi mereka. Jalaludin berharap juga kepada anggota DPR derah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo lebih akltif memperjuangkan nasib rakyat yang diwakili.
Sementara itu Adib Rosadi, perwakilan warga desa Besuki Timur berencana akan pergi ke Jakarta. Tujuannya menemui anggota panitia anggaran (Panggar) DPR RI dan menagih janji untuk mengalokasi anggaran bagi penangganan korban lumpur terutama masalah gantirugi.
“Jika rapat Panggar hari Senin (hari ini,red) belum ada kepastian maka hari selasanya kami bersama perwakilan warga lain akan ke jakarta untuk mendesak Panggar mengalokasikan anggaran untuk ganti rugi,”kata Adib Roisadi
Relokasi Tol, Bendung Sungai Porong
Relokasi Tol, Bendung Sungai Porong
Ditulis Oleh ty
Jumat, 17 Oktober 2008
Sidoarjo - Proyek relokasi infrastruktur jalan arteri Porong dinilai rawan Banjir. Sebab, pembangunannya menggunakan metode pengurukan yang menyebabkan lebih dari separuh aliran Kali Porong terhambat.
Terkait hal ini, kemarin Bupati Sidoarjo melakukan rapat dengan BPLS, pelaksana dan konsultan proyek , Balai Besar Sungai Brantas, PT Jasa Tirta, perwakilan DPRD Sidoarjo, dan Dinas Bina Marga dan DPU Pengairan.
Rapat tertutup itu ditujukan untuk mencari solusi agar kekhawatiran terjadinya banjir tidak sampai terjadi.
Wakil Ketua DPRD Jalaluddin Alham seusai rapat mengatakan, kekhawatiran terjadinya banjir itu dikarenakan Kali Porong yang dilalui pembangunan dibendung untuk memasang tiang jembatan.
"Pembangunan jembatan bisa berdampak timbulnya banjir akibat dibendungnya Kali Porong. Untuk itu kita minta jaminan bahwa proyek itu aman dari banjir," kata Jalaluddin.
Kepala DPU Pengairan Pemkab Sidoarjo, Setyo Basukiono menambahkan, pihaknya juga khawatir pembendungan Kali Porong itu mengakibatkan banjir. Namun ia mengaku telah berkordinasi dengan BPLS dan pihak lainnya.
Kepala Humas BPLS, Achmad Zulkarnain menjelaskan, proyek pembangunan jalan tol tersebut memang membendung Sungai Porong untuk pemasangan tiang jembatan. Ia menargetkan, sebelum musim hujan tiba, proyek tersebut selesai dikerjakan. Jika belum selesai, proyek tersebut akan ditunda.
Ditulis Oleh ty
Jumat, 17 Oktober 2008
Sidoarjo - Proyek relokasi infrastruktur jalan arteri Porong dinilai rawan Banjir. Sebab, pembangunannya menggunakan metode pengurukan yang menyebabkan lebih dari separuh aliran Kali Porong terhambat.
Terkait hal ini, kemarin Bupati Sidoarjo melakukan rapat dengan BPLS, pelaksana dan konsultan proyek , Balai Besar Sungai Brantas, PT Jasa Tirta, perwakilan DPRD Sidoarjo, dan Dinas Bina Marga dan DPU Pengairan.
Rapat tertutup itu ditujukan untuk mencari solusi agar kekhawatiran terjadinya banjir tidak sampai terjadi.
Wakil Ketua DPRD Jalaluddin Alham seusai rapat mengatakan, kekhawatiran terjadinya banjir itu dikarenakan Kali Porong yang dilalui pembangunan dibendung untuk memasang tiang jembatan.
"Pembangunan jembatan bisa berdampak timbulnya banjir akibat dibendungnya Kali Porong. Untuk itu kita minta jaminan bahwa proyek itu aman dari banjir," kata Jalaluddin.
Kepala DPU Pengairan Pemkab Sidoarjo, Setyo Basukiono menambahkan, pihaknya juga khawatir pembendungan Kali Porong itu mengakibatkan banjir. Namun ia mengaku telah berkordinasi dengan BPLS dan pihak lainnya.
Kepala Humas BPLS, Achmad Zulkarnain menjelaskan, proyek pembangunan jalan tol tersebut memang membendung Sungai Porong untuk pemasangan tiang jembatan. Ia menargetkan, sebelum musim hujan tiba, proyek tersebut selesai dikerjakan. Jika belum selesai, proyek tersebut akan ditunda.
20 Oktober 2008
Dampak Pemasangan Tiang Pancang Tol Porong Terancam Banjir
Dampak Pemasangan Tiang Pancang Tol Porong Terancam Banjir
Friday, 17 October 2008
SIDOARJO-SURYA-Proyek relokasi jembatan tol Porong di sisi selatan Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, mulai diusik. Lantaran, akses untuk memasang tiang pancang tersebut memakan separo badan Kali Porong.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Jalaludin Alham mengatakan kekhawatiran itu akan muncul ketika hujan deras datang dan bersamaan dengan pasang air laut. Padahal sebentar lagi musim hujan.
“Apa tidak meluap airnya, karena itu kami minta jaminan pada rekanan proyek, untuk menanggung segala akibat dari pembangunan tersebut,” pintanya usai mengikuti rapat koordinasi membahas permasalahan ini yang dipimpin langsung Bupati Win Hendrarso, Pendapa Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo, Kamis (16/10).
Ia tidak ingin jika nantinya warga lagi yang menjadi korban. Bahkan tidak hanya warga Sidoarjo yang terancam banjir. Warga yang berada di hulu Kali Porong, seperti di Mojokerto dan sekitarnya yang juga terancam banjir bandang.
“Kami minta pihak rekanan bertanggungjawab kalau ada apa-apa dengan luapan di Kali Porong akibat proyek itu,” katanya lagi.
Bupati Win sendiri juga mengaku sependapat bahwa rekanan proyek harus menanggung semua masalah yang terjadi akibat proyek tersebut. “Pak Win juga mengingatkan, sebentar lagi musim hujan dan dikhawatirkan banjir bandang akan menimpa warga, jika aliran Kali Porong itu tersumbat,” tambah Jalaludin.
Sementara keterangan dari pihak rekanan, menurut Jalaludin, pengurukan sebagian badan kali itu hanya untuk sementara. Setalah penempatan tiang pancang selesai dikerjakan akan dipulihkan kembali seperti semula.
Humas BPLS Achmad Zulkarnain menjelaskan, pemancangan tiang penyangga jembatan itu ditargetkan sebelum musim hujan selesai. “Tapi kalau musim hujan belum tuntas rekanan bersedia menunda dulu, agar aliran Kali Porong tetap berjalan normal,” urainya. iit
Friday, 17 October 2008
SIDOARJO-SURYA-Proyek relokasi jembatan tol Porong di sisi selatan Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, mulai diusik. Lantaran, akses untuk memasang tiang pancang tersebut memakan separo badan Kali Porong.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Jalaludin Alham mengatakan kekhawatiran itu akan muncul ketika hujan deras datang dan bersamaan dengan pasang air laut. Padahal sebentar lagi musim hujan.
“Apa tidak meluap airnya, karena itu kami minta jaminan pada rekanan proyek, untuk menanggung segala akibat dari pembangunan tersebut,” pintanya usai mengikuti rapat koordinasi membahas permasalahan ini yang dipimpin langsung Bupati Win Hendrarso, Pendapa Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo, Kamis (16/10).
Ia tidak ingin jika nantinya warga lagi yang menjadi korban. Bahkan tidak hanya warga Sidoarjo yang terancam banjir. Warga yang berada di hulu Kali Porong, seperti di Mojokerto dan sekitarnya yang juga terancam banjir bandang.
“Kami minta pihak rekanan bertanggungjawab kalau ada apa-apa dengan luapan di Kali Porong akibat proyek itu,” katanya lagi.
Bupati Win sendiri juga mengaku sependapat bahwa rekanan proyek harus menanggung semua masalah yang terjadi akibat proyek tersebut. “Pak Win juga mengingatkan, sebentar lagi musim hujan dan dikhawatirkan banjir bandang akan menimpa warga, jika aliran Kali Porong itu tersumbat,” tambah Jalaludin.
Sementara keterangan dari pihak rekanan, menurut Jalaludin, pengurukan sebagian badan kali itu hanya untuk sementara. Setalah penempatan tiang pancang selesai dikerjakan akan dipulihkan kembali seperti semula.
Humas BPLS Achmad Zulkarnain menjelaskan, pemancangan tiang penyangga jembatan itu ditargetkan sebelum musim hujan selesai. “Tapi kalau musim hujan belum tuntas rekanan bersedia menunda dulu, agar aliran Kali Porong tetap berjalan normal,” urainya. iit
Kawasan Lumpur Membingungkan RTRW
Kawasan Lumpur Membingungkan RTRW
Tuesday, 14 October 2008
SIDOARJO-SURYA-Pembahasan Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) tidak kunjung selesai. Lantaran draft Perda RTRW hanya ditumpuk eksekutif setelah Pansus Perda RTRW DPRD Sidoarjo mengembalikan draft tersebut untuk dilakukan revisi. “Sampai sekarang revisi belum ada keputusan dari eksekutif, imbasnya pembahasan Perda RTRW menunggu,” ujar Biqintorin Musa, salah seoerang anggota Pansus RTRW, Senin (13/10).
Menurut Musa molornya pembahasan RT RW ini karena ditengarai banyaknya tarik ulur kepentingan untuk sinkronisasi Perda tersebut antara pemerintah pusat, provinsi Jatim dan Pemkab Sidoarjo. Salah satunya kepentingan dalam menentukan kawasan terendam lumpur.
“Pemerintah pusat menginginkan kawasan tersebut sebagai kawasan pertambangan padahal Pemkab Sidoarjo berkeinginan kawasan lumpur itu dijadikan sebagai kawasan konservasi geologi,” paparnya.
Hal lain yang membuat pembahasan Perda ini menjadi alot adalah peruntukkan lahan bagi korban lumpur Lapindo. “Kawasan peruntukkan korban lumpur belum ditentukan berapa luasnya dan dimana pusat lokasinya, ini juga belum ada keputusan,” lanjutnya.
Kendati Perda RTRW belum diputus, sejumlah pengembang yang akan masuk ke Sidoarjo sudah memplot sebagian kawasan pesisir pantai dan pertambakan untuk dijadikan pemukiman. “Harusnya memang ada sinkronisasi lebih dulu peruntukan kawasan itu,” kata Dhamroni, Ketua Pansus RTRW.
Selama Perda RTRW revisi ini belum disahkan, lanjut Dhamrono, maka Perda Nomor 16 Tahun 2003 tentang RTRW harusnya masih berlaku hingga 2013. Perda itu direvisi karena ada kejadian luar biasa semburan lumpur yang menenggelamkan desa-desa di Kecamatan Porong dan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. iit
Tuesday, 14 October 2008
SIDOARJO-SURYA-Pembahasan Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) tidak kunjung selesai. Lantaran draft Perda RTRW hanya ditumpuk eksekutif setelah Pansus Perda RTRW DPRD Sidoarjo mengembalikan draft tersebut untuk dilakukan revisi. “Sampai sekarang revisi belum ada keputusan dari eksekutif, imbasnya pembahasan Perda RTRW menunggu,” ujar Biqintorin Musa, salah seoerang anggota Pansus RTRW, Senin (13/10).
Menurut Musa molornya pembahasan RT RW ini karena ditengarai banyaknya tarik ulur kepentingan untuk sinkronisasi Perda tersebut antara pemerintah pusat, provinsi Jatim dan Pemkab Sidoarjo. Salah satunya kepentingan dalam menentukan kawasan terendam lumpur.
“Pemerintah pusat menginginkan kawasan tersebut sebagai kawasan pertambangan padahal Pemkab Sidoarjo berkeinginan kawasan lumpur itu dijadikan sebagai kawasan konservasi geologi,” paparnya.
Hal lain yang membuat pembahasan Perda ini menjadi alot adalah peruntukkan lahan bagi korban lumpur Lapindo. “Kawasan peruntukkan korban lumpur belum ditentukan berapa luasnya dan dimana pusat lokasinya, ini juga belum ada keputusan,” lanjutnya.
Kendati Perda RTRW belum diputus, sejumlah pengembang yang akan masuk ke Sidoarjo sudah memplot sebagian kawasan pesisir pantai dan pertambakan untuk dijadikan pemukiman. “Harusnya memang ada sinkronisasi lebih dulu peruntukan kawasan itu,” kata Dhamroni, Ketua Pansus RTRW.
Selama Perda RTRW revisi ini belum disahkan, lanjut Dhamrono, maka Perda Nomor 16 Tahun 2003 tentang RTRW harusnya masih berlaku hingga 2013. Perda itu direvisi karena ada kejadian luar biasa semburan lumpur yang menenggelamkan desa-desa di Kecamatan Porong dan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. iit
Kadis Pengairan: Lucu BPLS Kesulitan Eskaponton
Kadis Pengairan: Lucu BPLS Kesulitan Eskaponton
Tuesday, 14 October 2008
SIDOARJO-SURYA-Kendala pengadaan alat berat eskaponton yang didalihkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam normalisasi Kali Porong mendapat sorotan kalangan eksekutif dan legislatif. Menurut Kadis Pengairan Pemkab Sidoarjo Setyo Basukiono BPLS harus melaksanakan upaya normalisasi Kali Porong sesuai kesepakatan yang dibuat dalam pertemuan antara BPLS dengan Pemkab Sidoarjo.
“Dalam rapat, BPLS sepakat menambah eskaponton sedikitnya enam unit di Kali Porong. Apa pun kendalanya BPLS harus melaksanakan komitmennya itu,” kata Setyo Basukiono, Senin (13/10).
Soal alasan kesulitan mencari eskaponton, menurut Basukiono, hal itu semata-mata dalih saja. Lantaran banyak penyedia eskaponton yang sanggup mengadakan sesuai keinginan BPLS. “Lucu jika lembaga setingkat BPLS kesulitan mencari eskaponton. Saya rasa kami ami siap untuk menyediakan eskaponton, berapapun jumlahnya. Kalau kurang saya masih memiliki data para pemilik eskaponton yang bisa dihubungi,” tukas Basukiono.
Dalam beberapa pengecualian para pemilik eskaponton terkadang enggan alatnya disewa. Namun, lanjut Basukiono, hal itu bisa diatasi dengan memberikan jaminan dari biaya sewa yang sesuai dengan risiko. "Yang penting harga sewa sesuai, saya kira berapapun (eskaponton -Red) ada,” tutur Basukiono, “BPLS seharusnya lebih proaktif mengomunikasikan masalah tersebut dengan kami dan hendaknya jangan terlalu mempercayakan kepada pihak ketiga,” sarannya.
Di tempat terpisah Jalaludin Alham, dewan pengarah Pansus Lumpur Sidoarjo, mengatakan dalam rapat sudah disepakati, jika BPLS akan menambah eskaponton 12 unit hingga akhir Oktober sudah berada dilokasi."Ini sudah kesepakatan bersama, jadi harus dilaksanakan," katanya.
Pihaknya juga akan melakukan evaluasi setelah waktu dua minggu tersebut. Berdasarkan hasil laporan sidak Pansus Lumpur saat ini sudah ada 8 eskaponton dilokasi.
Sementara itu Humas BPLS Achmad Zulkarnain mengatakan kendala pengadaan eskaponton bukan pada dana, namun memang alatnya yang tidak ada. "Sekarang ini kita anggarkan sewa (eskaponton) seharga Rp 350 ribu perjam, masalahnya pontonnya yang tidak ada," kata Zulkarnain mengulang permasalahan yang dihadapinya selama ini. iit
Tuesday, 14 October 2008
SIDOARJO-SURYA-Kendala pengadaan alat berat eskaponton yang didalihkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam normalisasi Kali Porong mendapat sorotan kalangan eksekutif dan legislatif. Menurut Kadis Pengairan Pemkab Sidoarjo Setyo Basukiono BPLS harus melaksanakan upaya normalisasi Kali Porong sesuai kesepakatan yang dibuat dalam pertemuan antara BPLS dengan Pemkab Sidoarjo.
“Dalam rapat, BPLS sepakat menambah eskaponton sedikitnya enam unit di Kali Porong. Apa pun kendalanya BPLS harus melaksanakan komitmennya itu,” kata Setyo Basukiono, Senin (13/10).
Soal alasan kesulitan mencari eskaponton, menurut Basukiono, hal itu semata-mata dalih saja. Lantaran banyak penyedia eskaponton yang sanggup mengadakan sesuai keinginan BPLS. “Lucu jika lembaga setingkat BPLS kesulitan mencari eskaponton. Saya rasa kami ami siap untuk menyediakan eskaponton, berapapun jumlahnya. Kalau kurang saya masih memiliki data para pemilik eskaponton yang bisa dihubungi,” tukas Basukiono.
Dalam beberapa pengecualian para pemilik eskaponton terkadang enggan alatnya disewa. Namun, lanjut Basukiono, hal itu bisa diatasi dengan memberikan jaminan dari biaya sewa yang sesuai dengan risiko. "Yang penting harga sewa sesuai, saya kira berapapun (eskaponton -Red) ada,” tutur Basukiono, “BPLS seharusnya lebih proaktif mengomunikasikan masalah tersebut dengan kami dan hendaknya jangan terlalu mempercayakan kepada pihak ketiga,” sarannya.
Di tempat terpisah Jalaludin Alham, dewan pengarah Pansus Lumpur Sidoarjo, mengatakan dalam rapat sudah disepakati, jika BPLS akan menambah eskaponton 12 unit hingga akhir Oktober sudah berada dilokasi."Ini sudah kesepakatan bersama, jadi harus dilaksanakan," katanya.
Pihaknya juga akan melakukan evaluasi setelah waktu dua minggu tersebut. Berdasarkan hasil laporan sidak Pansus Lumpur saat ini sudah ada 8 eskaponton dilokasi.
Sementara itu Humas BPLS Achmad Zulkarnain mengatakan kendala pengadaan eskaponton bukan pada dana, namun memang alatnya yang tidak ada. "Sekarang ini kita anggarkan sewa (eskaponton) seharga Rp 350 ribu perjam, masalahnya pontonnya yang tidak ada," kata Zulkarnain mengulang permasalahan yang dihadapinya selama ini. iit
11 Oktober 2008
Sedimentasi Harus di Gelontor
Sedimentasi Harus di Gelontor
Ditulis Oleh dad
Jumat, 10 Oktober 2008
Sidoarjo- Hujan yang terjadi dikawasan Sidoarjo kemarin (9-10-2008) ternyata tidak membantu mengurangi endapan yang terjadi di Kali Porong. Untuk menguranginya dibutuhkan penggelontoran air.
Menurut Design dan supervisi MLJ, Teguh menyebutkan untuk mengurangi endapan disungai Porong dibutuhkan penggelontoran air dari bendungan yang berada di Mojokerto atau di Kediri.
“Jika terjadinya di Sidoarjo, maka air tidak signifikan mengurangi endapan, Jika Hujan terjadi di Mojokerto atau kediri itu justru sangat membantu” terang Teguh.
Teguh menyebutkan, sedimentasi bisa mengalir bilamana ada kekuatan yang mendorong sedimentasi, “ paling tidak dibutuhkan 500 m3 air untuk mendorong sedimentasi,” terang teguh.
Sedangkan, kapan Kali Porong akan kembali normal, Teguh optimis jika penggelontoran dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu 2 minggu sedimentasi akan terbawa ke muara.
“Kejadian ini pernah terjadi satu tahun lalu, setelah di gerojok dengan air, sedimentasi sudah hilang dan sungai kembali normal,” terang Teguh.
Ditulis Oleh dad
Jumat, 10 Oktober 2008
Sidoarjo- Hujan yang terjadi dikawasan Sidoarjo kemarin (9-10-2008) ternyata tidak membantu mengurangi endapan yang terjadi di Kali Porong. Untuk menguranginya dibutuhkan penggelontoran air.
Menurut Design dan supervisi MLJ, Teguh menyebutkan untuk mengurangi endapan disungai Porong dibutuhkan penggelontoran air dari bendungan yang berada di Mojokerto atau di Kediri.
“Jika terjadinya di Sidoarjo, maka air tidak signifikan mengurangi endapan, Jika Hujan terjadi di Mojokerto atau kediri itu justru sangat membantu” terang Teguh.
Teguh menyebutkan, sedimentasi bisa mengalir bilamana ada kekuatan yang mendorong sedimentasi, “ paling tidak dibutuhkan 500 m3 air untuk mendorong sedimentasi,” terang teguh.
Sedangkan, kapan Kali Porong akan kembali normal, Teguh optimis jika penggelontoran dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu 2 minggu sedimentasi akan terbawa ke muara.
“Kejadian ini pernah terjadi satu tahun lalu, setelah di gerojok dengan air, sedimentasi sudah hilang dan sungai kembali normal,” terang Teguh.
MLJ Sudah Siap Hadapi Musim Hujan
MLJ Sudah Siap Hadapi Musim Hujan
Ditulis Oleh dad
Kamis, 09 Oktober 2008
Sidoarjo- Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sudah siap untuk menghadapi musim hujan yang akan datang.Tanggul yang kuat dan pengaliran lumpur yang maksimal merupakan jaminan kesiapan MLJ.
“Yang menjadi perhatian kita adalah pengamanan tanggul pusat semburan, agar tidak jebol dan menyebabkan lumpur mengalir liar,” ujar Teguh, design dan supervisor pengaliran lumpur.
Tanggul ring 1 kini diperlebar, gunanya untuk memperkuat tanggul terhadap gemburan dan volume hujan yang bertambah, selain itu tanggul diluar ring-1 juga diperkuat dengan penambahan material dan dipadatkan.
“Kita sudah menguji kekuatan tanggul di laboratorium, dah hasilnya memuaskan, tapi penguatan tanggul masih tetap dilakukan” pungkas Teguh.
Meski demikian MLJ masih akan menyediakan persedian material, jika nantinya ada masalah di lapangan, ” kita tetap standby untuk mengantisipasi bilamana tanggul mengalami kerusakan,” tambah Teguh.
Selain penanggulan, Teguh juga menjamin jika pengaliran saat ini maksimal, 12 pompa siap untuk dioperasikan untuk mengurangi kenaikan volume air dan lumpur di kolam penampungan.
“kapasitas pompa saat ini adalah 3,6 m3/detik, dan smuanya dalam kondisi bagus,” pungkas teguh.
Selanjutnya untuk mengatasi debit volume air yang tinggi jika musim hujan tiba, pihak MLJ kini membuat open chaneling ke arah barat (section 35 dan 36) untuk mengalirkan air yang kemudian ke spillway, dan air bisa dipompa ke kali porong.
“Tapi air harus disisakan di kolam penampungan untuk upaya pengenceran lumpur,” tukas Teguh.
Ditempat yang sama, Sunaryo suradi selaku juru bicara teknik mengungkapkan jika datangnya musim hujan akan sangat membantu dalam upaya pengaliran lumpur ke Kali Porong.
“Lumpur akan semakin encer, dan lebih mudah untuk dipompakan, bisa jadi lumpur yang terbuang akan lebih banyak terbuang,” ucap Sunaryo saat ditemui di kantornya.
Ditulis Oleh dad
Kamis, 09 Oktober 2008
Sidoarjo- Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sudah siap untuk menghadapi musim hujan yang akan datang.Tanggul yang kuat dan pengaliran lumpur yang maksimal merupakan jaminan kesiapan MLJ.
“Yang menjadi perhatian kita adalah pengamanan tanggul pusat semburan, agar tidak jebol dan menyebabkan lumpur mengalir liar,” ujar Teguh, design dan supervisor pengaliran lumpur.
Tanggul ring 1 kini diperlebar, gunanya untuk memperkuat tanggul terhadap gemburan dan volume hujan yang bertambah, selain itu tanggul diluar ring-1 juga diperkuat dengan penambahan material dan dipadatkan.
“Kita sudah menguji kekuatan tanggul di laboratorium, dah hasilnya memuaskan, tapi penguatan tanggul masih tetap dilakukan” pungkas Teguh.
Meski demikian MLJ masih akan menyediakan persedian material, jika nantinya ada masalah di lapangan, ” kita tetap standby untuk mengantisipasi bilamana tanggul mengalami kerusakan,” tambah Teguh.
Selain penanggulan, Teguh juga menjamin jika pengaliran saat ini maksimal, 12 pompa siap untuk dioperasikan untuk mengurangi kenaikan volume air dan lumpur di kolam penampungan.
“kapasitas pompa saat ini adalah 3,6 m3/detik, dan smuanya dalam kondisi bagus,” pungkas teguh.
Selanjutnya untuk mengatasi debit volume air yang tinggi jika musim hujan tiba, pihak MLJ kini membuat open chaneling ke arah barat (section 35 dan 36) untuk mengalirkan air yang kemudian ke spillway, dan air bisa dipompa ke kali porong.
“Tapi air harus disisakan di kolam penampungan untuk upaya pengenceran lumpur,” tukas Teguh.
Ditempat yang sama, Sunaryo suradi selaku juru bicara teknik mengungkapkan jika datangnya musim hujan akan sangat membantu dalam upaya pengaliran lumpur ke Kali Porong.
“Lumpur akan semakin encer, dan lebih mudah untuk dipompakan, bisa jadi lumpur yang terbuang akan lebih banyak terbuang,” ucap Sunaryo saat ditemui di kantornya.
BPLS Ditenggat 2 Minggu
BPLS Ditenggat 2 Minggu
Ditulis Oleh ty
Kamis, 09 Oktober 2008
Sidoarjo – Bupati Sidoarjo Win Hendrarso memberikan tenggat waktu (deadline) dua minggu pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) segera menormalisasikan Kali Porong.
“Target normalisasi Kali Porong itu sebelum musim hujan selesai,” tegas Win Hendrarso kepada wartawan, Rabu (8/10).
Waku tersebut, kata Win, dianggap cukup agar warga yang berada di sepanjang Kali Porong tidak lagi was-was jelang musim hujan yang diprediksi akan dating pada awal bulan November mendatang. Target itu telah disampaikan pada BPLS dalam pertemua di Pendapa Delta Wibawa.
“Kemarin BPLS sudah berjanji akan menambah lima lagi ekskaponton, namun buat kami itu masih kurang dan haru ditambah lagi, kasihan warga Sidoarjo kalau harus menjadi korban banjir dari Kali Porong,” jelas Win. Target normalisasi tersebut lanjut Win tidak boleh meleset. “Pokoknya harus selesai,” tandasnya.
Selain memberi deadline, Bupati Win kemarin juga mengirim surat kepada Balai Besar Pengelola Brantas dan Perum Jasa Tirta I. Pihaknya menuntut kepada instansi pemegang kewenangan Kali Brantas itu untuk melakukan inventarisasi dan revitalisasi terhadap tanggul di Kali Porong yang dianggap rawan jebol.
Ada tiga item dalam surat tersebut, antara lain, inventarisasi kondisi tanggul kritis. Antara lain, tanggul sepanjang dua kilometer yang melintang di tiga dusun yakni Dusun Pohjejer, Pohlegi, dan Dusun Tanjunganom Desa Bulang Kecamatan Prambon.
Saat ini kondisi tanggul dengan permukaan air hanya bersisa sekitar 15 cm. kedua pemetaan dan leveling seluruh permukaan tanggul, dan ketiga, perbaikan dan revitalisasi Kali Porong. Hal ini dilakukan mengingat tupoksi yang diatur dalam Perpres penanganan semburan lumpur.
Selain tiga item, pihaknya juga meminta agar alur air yang dibuat BPLS di Kali Porong di sisi Selatan Kali Porong kini dipindah ke tengah. Alasannya jika terjadi sesuatu pada alur Kali Porong itu maka tidak akan berdampak pada tanggul yang ada.
“Ini secara khusus kami minta kepada BPLS untuk membuat aliran air di tengah Kali Porong saja jangan dipinggir,” tambahnya.
Sementara itu Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Maimun Sirodj menyesalkan kenapa BPLS baru melakukan normalisasi ketika sudah terjadi endapan lumpur yang sangat parah di Kali Porong. Padahal kata Politisi dari PKB ini BPLS sudah diguyur dengan anggaran Rp 1,1 triliun untuk penanganan masalah ini.
“Harusnya ada antisipasi endapan lumpur di Kali Porong itu sudah dilakukan dari dulu, anggaran juga sudah siap,” ujarnya.
Sebelumnya staf BPLS yang khusus mengawasi normalisasi Kali Porong, Sujat Wiseso, menjelaskan normalisasi Kali Porong sudah dilakukan, namun pihaknya terkendala dengan curah air untuk mengalirkan dan mengurai endapan lumpur.
“Kami mengandalkan air dari atas (Mojokerto), serta air hujan untuk mengurai endapan lumpur,” katanya.
Ditulis Oleh ty
Kamis, 09 Oktober 2008
Sidoarjo – Bupati Sidoarjo Win Hendrarso memberikan tenggat waktu (deadline) dua minggu pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) segera menormalisasikan Kali Porong.
“Target normalisasi Kali Porong itu sebelum musim hujan selesai,” tegas Win Hendrarso kepada wartawan, Rabu (8/10).
Waku tersebut, kata Win, dianggap cukup agar warga yang berada di sepanjang Kali Porong tidak lagi was-was jelang musim hujan yang diprediksi akan dating pada awal bulan November mendatang. Target itu telah disampaikan pada BPLS dalam pertemua di Pendapa Delta Wibawa.
“Kemarin BPLS sudah berjanji akan menambah lima lagi ekskaponton, namun buat kami itu masih kurang dan haru ditambah lagi, kasihan warga Sidoarjo kalau harus menjadi korban banjir dari Kali Porong,” jelas Win. Target normalisasi tersebut lanjut Win tidak boleh meleset. “Pokoknya harus selesai,” tandasnya.
Selain memberi deadline, Bupati Win kemarin juga mengirim surat kepada Balai Besar Pengelola Brantas dan Perum Jasa Tirta I. Pihaknya menuntut kepada instansi pemegang kewenangan Kali Brantas itu untuk melakukan inventarisasi dan revitalisasi terhadap tanggul di Kali Porong yang dianggap rawan jebol.
Ada tiga item dalam surat tersebut, antara lain, inventarisasi kondisi tanggul kritis. Antara lain, tanggul sepanjang dua kilometer yang melintang di tiga dusun yakni Dusun Pohjejer, Pohlegi, dan Dusun Tanjunganom Desa Bulang Kecamatan Prambon.
Saat ini kondisi tanggul dengan permukaan air hanya bersisa sekitar 15 cm. kedua pemetaan dan leveling seluruh permukaan tanggul, dan ketiga, perbaikan dan revitalisasi Kali Porong. Hal ini dilakukan mengingat tupoksi yang diatur dalam Perpres penanganan semburan lumpur.
Selain tiga item, pihaknya juga meminta agar alur air yang dibuat BPLS di Kali Porong di sisi Selatan Kali Porong kini dipindah ke tengah. Alasannya jika terjadi sesuatu pada alur Kali Porong itu maka tidak akan berdampak pada tanggul yang ada.
“Ini secara khusus kami minta kepada BPLS untuk membuat aliran air di tengah Kali Porong saja jangan dipinggir,” tambahnya.
Sementara itu Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Maimun Sirodj menyesalkan kenapa BPLS baru melakukan normalisasi ketika sudah terjadi endapan lumpur yang sangat parah di Kali Porong. Padahal kata Politisi dari PKB ini BPLS sudah diguyur dengan anggaran Rp 1,1 triliun untuk penanganan masalah ini.
“Harusnya ada antisipasi endapan lumpur di Kali Porong itu sudah dilakukan dari dulu, anggaran juga sudah siap,” ujarnya.
Sebelumnya staf BPLS yang khusus mengawasi normalisasi Kali Porong, Sujat Wiseso, menjelaskan normalisasi Kali Porong sudah dilakukan, namun pihaknya terkendala dengan curah air untuk mengalirkan dan mengurai endapan lumpur.
“Kami mengandalkan air dari atas (Mojokerto), serta air hujan untuk mengurai endapan lumpur,” katanya.
08 Oktober 2008
BPLS Lamban Tangani Kali Porong
BPLS Lamban Tangani Kali Porong
Ditulis Oleh ty
Rabu, 08 Oktober 2008
Sidoarjo - Tingginya endapan lumpur di Kali Porong membuat anggota dewan gerah. Mereka menuding kinerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) lamban.
Ketua Pansus Lumpur DPRD, Maimun Sirodj, kemarin mengatakan harusnya BPLS mengantisipasi sedini mungkin agar endapan Lumpur di Kali Porong tidak seperti sekarang ini. BPLS, harusnya sudah memperkirakan endapan pembuangan lumpur tidak segera dikeruk maka akan mendangkalkan Kali Porong.
"BPLS kan sudah diberi dana untuk menangani masalah Lumpur. Harusnya sebelum Lumpur mengendap sudah dilakukan pengerukan agar tidak sampai seperti sekarang ini," ujarnya.
Maimun menambahkan, endapan Lumpur di Kali Porong sudah sangat memprihatinkan. Bukan hanya menutupi permukaan sungai, tapi Lumpur sudah mengeras. Meski digelontor sekalipun kalau kondisi Lumpur sudah mengeras sangat sulit.
Kini endapan Lumpur di Kali Porong menjadi ancaman baru bagi warga yang tinggal di sepanjang sungai yang membelah Sidoarjo dan Pasuruan itu. Sebab, lanjut politikus dari PKB itu, jika hujan turun dikhawatirkan air akan meluap dan membanjiri pemukiman warga.
"Kalau permukaan sungai sudah tertutup Lumpur, saat hujan air akan meluap. Tidak salah kalau warga memprotes endapan Lumpur dan minta segera dilakukan normalisasi Kali Porong," ujar Maimun.
Meski saat ini pembuangan Lumpur ke Kali Porong sudah dihentikan, lanjut dia, endapan Lumpur belum sepenuhnya dikeruk. Sehingga, hanya bagian.sebelah selatan sisi Kali Porong yang bisa dilewati arus air.
Sujat Wiseso, pengawas normalisasi Kali Porong mengatakan, endapan Lumpur di Kali Porong dikarenakan kurangnya air untuk menggelontor Lumpur. Meski demikian, pihaknya tetap mengeruk Lumpur terutama di sisi selatan agar ada alur air.
"Nanti kalau hujan turun, Lumpur akan tergerus air. Apalagi sudah ada alur air di sisi selatan. Kendalanya, saat ini tidak ada air untuk menggelontor endapan lumpur, sehingga kita hanya mengandalkan pengerukan," urai Sujat.
Ditulis Oleh ty
Rabu, 08 Oktober 2008
Sidoarjo - Tingginya endapan lumpur di Kali Porong membuat anggota dewan gerah. Mereka menuding kinerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) lamban.
Ketua Pansus Lumpur DPRD, Maimun Sirodj, kemarin mengatakan harusnya BPLS mengantisipasi sedini mungkin agar endapan Lumpur di Kali Porong tidak seperti sekarang ini. BPLS, harusnya sudah memperkirakan endapan pembuangan lumpur tidak segera dikeruk maka akan mendangkalkan Kali Porong.
"BPLS kan sudah diberi dana untuk menangani masalah Lumpur. Harusnya sebelum Lumpur mengendap sudah dilakukan pengerukan agar tidak sampai seperti sekarang ini," ujarnya.
Maimun menambahkan, endapan Lumpur di Kali Porong sudah sangat memprihatinkan. Bukan hanya menutupi permukaan sungai, tapi Lumpur sudah mengeras. Meski digelontor sekalipun kalau kondisi Lumpur sudah mengeras sangat sulit.
Kini endapan Lumpur di Kali Porong menjadi ancaman baru bagi warga yang tinggal di sepanjang sungai yang membelah Sidoarjo dan Pasuruan itu. Sebab, lanjut politikus dari PKB itu, jika hujan turun dikhawatirkan air akan meluap dan membanjiri pemukiman warga.
"Kalau permukaan sungai sudah tertutup Lumpur, saat hujan air akan meluap. Tidak salah kalau warga memprotes endapan Lumpur dan minta segera dilakukan normalisasi Kali Porong," ujar Maimun.
Meski saat ini pembuangan Lumpur ke Kali Porong sudah dihentikan, lanjut dia, endapan Lumpur belum sepenuhnya dikeruk. Sehingga, hanya bagian.sebelah selatan sisi Kali Porong yang bisa dilewati arus air.
Sujat Wiseso, pengawas normalisasi Kali Porong mengatakan, endapan Lumpur di Kali Porong dikarenakan kurangnya air untuk menggelontor Lumpur. Meski demikian, pihaknya tetap mengeruk Lumpur terutama di sisi selatan agar ada alur air.
"Nanti kalau hujan turun, Lumpur akan tergerus air. Apalagi sudah ada alur air di sisi selatan. Kendalanya, saat ini tidak ada air untuk menggelontor endapan lumpur, sehingga kita hanya mengandalkan pengerukan," urai Sujat.
Bupati Win : BPLS Diminta Cepat Normalisasi Kali Porong
Bupati Win : BPLS Diminta Cepat Normalisasi Kali Porong
Ditulis Oleh ttk
Selasa, 07 Oktober 2008
Sidoarjo, Kondisi kali Porong yang sudah memperihatinkan mengetuk hati Win Hendarso, Bupati Sidoarjo untuk meninjau langsung ke lokasi. Pendangkalan kali Porong membuat Win Hendarso khawatir akan keselamatan warga disekitar kali porong, apalagi musim hujan segera datang.
Saat peninjauan kemarin (06/10) Win belum mendapatkan penjelasan secara teknis tentang penanganan kali Porong pada musim penghukan nantinya. Karena itu, Win meminta Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menjelaskan permasalahan kali Porong dapat menjelaskan ke warga. Minimal memberikan jaminan bahwa tidak akan banjir atau luberan lumpur Kali Porong saat tiba musim hujan nantinya.
“Saya berharap secepatnya BPLS memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya sehingga warga bisa melakukan langkah-langkah antisipasi mulai sekarang,” terang Win Hendarso, Bupati Sidoarjo.
Sudjat Waseso, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPLS Deputi Operasional menjelaskan, sst ini kali Porong kondisinya sangat membahayakan. Sebab meski terlihat kali porong mengering dan bisa diinjak kaki namun tetap bisa ambles. Tentang penanganan kali Porong, Sudjat tidak bisa menjelaskan saat dilokasi. Dia hanya mengatakan, guna normalisasi kali porong diperlukan air untuk menggelontorkan endapan Lumpur .
“Jika air semakin banyak, semakin mudah menggelontor endapan. Minimal diperlukan 200 kubik per detik,”kata Sudjat Waseso, PPK BPLS.
Sementara itu, Staff Pengamat Sungai Jabon PU Pengairan Pemkab. Sidoarjo Prapto menerangkan, dalam keadaan normal kali Porong hingga kecamatan Jabon memiliki ketinggian 610 meter. Akibat pendangkalan hingga kini ketinggianya tinggal 310 meter.
Yang dikhawatirkan pada musim penghujan adalah kembalinya arir dari barat ke timur, jika endapan lumpur tidak bisa ditanggulangi akan menimbulkan banjir didaerah sekitarnya, lanjutnya.
Ditulis Oleh ttk
Selasa, 07 Oktober 2008
Sidoarjo, Kondisi kali Porong yang sudah memperihatinkan mengetuk hati Win Hendarso, Bupati Sidoarjo untuk meninjau langsung ke lokasi. Pendangkalan kali Porong membuat Win Hendarso khawatir akan keselamatan warga disekitar kali porong, apalagi musim hujan segera datang.
Saat peninjauan kemarin (06/10) Win belum mendapatkan penjelasan secara teknis tentang penanganan kali Porong pada musim penghukan nantinya. Karena itu, Win meminta Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menjelaskan permasalahan kali Porong dapat menjelaskan ke warga. Minimal memberikan jaminan bahwa tidak akan banjir atau luberan lumpur Kali Porong saat tiba musim hujan nantinya.
“Saya berharap secepatnya BPLS memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya sehingga warga bisa melakukan langkah-langkah antisipasi mulai sekarang,” terang Win Hendarso, Bupati Sidoarjo.
Sudjat Waseso, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPLS Deputi Operasional menjelaskan, sst ini kali Porong kondisinya sangat membahayakan. Sebab meski terlihat kali porong mengering dan bisa diinjak kaki namun tetap bisa ambles. Tentang penanganan kali Porong, Sudjat tidak bisa menjelaskan saat dilokasi. Dia hanya mengatakan, guna normalisasi kali porong diperlukan air untuk menggelontorkan endapan Lumpur .
“Jika air semakin banyak, semakin mudah menggelontor endapan. Minimal diperlukan 200 kubik per detik,”kata Sudjat Waseso, PPK BPLS.
Sementara itu, Staff Pengamat Sungai Jabon PU Pengairan Pemkab. Sidoarjo Prapto menerangkan, dalam keadaan normal kali Porong hingga kecamatan Jabon memiliki ketinggian 610 meter. Akibat pendangkalan hingga kini ketinggianya tinggal 310 meter.
Yang dikhawatirkan pada musim penghujan adalah kembalinya arir dari barat ke timur, jika endapan lumpur tidak bisa ditanggulangi akan menimbulkan banjir didaerah sekitarnya, lanjutnya.
Korban Lumpur Salat Ied di Atas Tanggul
Korban Lumpur Salat Ied di Atas Tanggul
Rabu, 1 Oktober 2008 | 08:55 WIB
SIDOARJO, RABU - Ratusan orang warga korban semburan lumpur dari sejumlah desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, melaksanakan salat Id di atas tanggul di Desa Ketapang, Rabu (1/10) pagi.
Selain warga korban lumpur, kegiatan salat Id juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Aryo Widjanarko, dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue.
Tampak pula staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Tjuk Sukiadi, Bambang Sulistomo yang tidak lain putra Bung Tomo (tokoh pertempuran 10 November 1945 di Surabaya), Letjen (Mar) Purn. Soeharto, dan beberapa tokoh masyarakat setempat.
Salat Id yang dipimpin imam dan khatib, K.H. Fatah Hambali itu, berlangsung khusyuk dan lancar. Ratusan jemaah yang sebagian besar warga korban lumpur Lapindo, berdatangan ke lokasi salat sejak pukul 05.00 WIB. Dalam khotbahnya, Fatah Hambali sempat mengingatkan jemaah untuk senantiasa bersikap sabar dan pasrah kepada Allah Swt. atas segala musibah dan cobaan.
Suasana semakin terlihat haru, ketika khatib memimpin doa di penghujung khotbahnya. Sebagian besar jemaah, terutama ibu-ibu yang mengikuti salat Id terlihat meneteskan air mata. "Saya terharu mengingat rumah yang tenggelam akibat semburan lumpur. Saya berharap musibah ini segera berakhir dan pemerintah memperhatikan nasib warga yang menjadi korbannya," kata seorang ibu usai mengikuti salat Id.
Usai menjalankan salat Id, warga korban lumpur dan jemaah lainnya saling bersilaturhami dan bermaaf-maafan. Sebagian jemaah kemudian naik ke lokasi tanggul yang lebih tinggi untuk melihat bekas rumahnya yang sudah ditenggelamkan lumpur.
Kegiatan Salat Idulfitri di atas tanggul penahan lumpur kali ini, merupakan tahun ketiga dilakukan warga korban lumpur, sejak terjadi luapan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. pada 2005.
Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Raya Porong yang sempat mengalami kemacetan akibat meningkatnya kendaraan arus mudik beberapa hari lalu, kini sudah terlihat lancar. Kendati demikian, petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Sidoarjo dengan dibantu unsur terkait tampak berjaga-jaga di sejumlah titik rawan kemacetan, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan arus mudik pada Lebaran hari pertama ini
Rabu, 1 Oktober 2008 | 08:55 WIB
SIDOARJO, RABU - Ratusan orang warga korban semburan lumpur dari sejumlah desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, melaksanakan salat Id di atas tanggul di Desa Ketapang, Rabu (1/10) pagi.
Selain warga korban lumpur, kegiatan salat Id juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Aryo Widjanarko, dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue.
Tampak pula staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Tjuk Sukiadi, Bambang Sulistomo yang tidak lain putra Bung Tomo (tokoh pertempuran 10 November 1945 di Surabaya), Letjen (Mar) Purn. Soeharto, dan beberapa tokoh masyarakat setempat.
Salat Id yang dipimpin imam dan khatib, K.H. Fatah Hambali itu, berlangsung khusyuk dan lancar. Ratusan jemaah yang sebagian besar warga korban lumpur Lapindo, berdatangan ke lokasi salat sejak pukul 05.00 WIB. Dalam khotbahnya, Fatah Hambali sempat mengingatkan jemaah untuk senantiasa bersikap sabar dan pasrah kepada Allah Swt. atas segala musibah dan cobaan.
Suasana semakin terlihat haru, ketika khatib memimpin doa di penghujung khotbahnya. Sebagian besar jemaah, terutama ibu-ibu yang mengikuti salat Id terlihat meneteskan air mata. "Saya terharu mengingat rumah yang tenggelam akibat semburan lumpur. Saya berharap musibah ini segera berakhir dan pemerintah memperhatikan nasib warga yang menjadi korbannya," kata seorang ibu usai mengikuti salat Id.
Usai menjalankan salat Id, warga korban lumpur dan jemaah lainnya saling bersilaturhami dan bermaaf-maafan. Sebagian jemaah kemudian naik ke lokasi tanggul yang lebih tinggi untuk melihat bekas rumahnya yang sudah ditenggelamkan lumpur.
Kegiatan Salat Idulfitri di atas tanggul penahan lumpur kali ini, merupakan tahun ketiga dilakukan warga korban lumpur, sejak terjadi luapan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. pada 2005.
Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Raya Porong yang sempat mengalami kemacetan akibat meningkatnya kendaraan arus mudik beberapa hari lalu, kini sudah terlihat lancar. Kendati demikian, petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Sidoarjo dengan dibantu unsur terkait tampak berjaga-jaga di sejumlah titik rawan kemacetan, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan arus mudik pada Lebaran hari pertama ini
Korban Lumpur Salat Ied di Atas Tanggul
Korban Lumpur Salat Ied di Atas Tanggul
Rabu, 1 Oktober 2008 | 08:55 WIB
SIDOARJO, RABU - Ratusan orang warga korban semburan lumpur dari sejumlah desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, melaksanakan salat Id di atas tanggul di Desa Ketapang, Rabu (1/10) pagi.
Selain warga korban lumpur, kegiatan salat Id juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Aryo Widjanarko, dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue.
Tampak pula staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Tjuk Sukiadi, Bambang Sulistomo yang tidak lain putra Bung Tomo (tokoh pertempuran 10 November 1945 di Surabaya), Letjen (Mar) Purn. Soeharto, dan beberapa tokoh masyarakat setempat.
Salat Id yang dipimpin imam dan khatib, K.H. Fatah Hambali itu, berlangsung khusyuk dan lancar. Ratusan jemaah yang sebagian besar warga korban lumpur Lapindo, berdatangan ke lokasi salat sejak pukul 05.00 WIB. Dalam khotbahnya, Fatah Hambali sempat mengingatkan jemaah untuk senantiasa bersikap sabar dan pasrah kepada Allah Swt. atas segala musibah dan cobaan.
Suasana semakin terlihat haru, ketika khatib memimpin doa di penghujung khotbahnya. Sebagian besar jemaah, terutama ibu-ibu yang mengikuti salat Id terlihat meneteskan air mata. "Saya terharu mengingat rumah yang tenggelam akibat semburan lumpur. Saya berharap musibah ini segera berakhir dan pemerintah memperhatikan nasib warga yang menjadi korbannya," kata seorang ibu usai mengikuti salat Id.
Usai menjalankan salat Id, warga korban lumpur dan jemaah lainnya saling bersilaturhami dan bermaaf-maafan. Sebagian jemaah kemudian naik ke lokasi tanggul yang lebih tinggi untuk melihat bekas rumahnya yang sudah ditenggelamkan lumpur.
Kegiatan Salat Idulfitri di atas tanggul penahan lumpur kali ini, merupakan tahun ketiga dilakukan warga korban lumpur, sejak terjadi luapan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. pada 2005.
Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Raya Porong yang sempat mengalami kemacetan akibat meningkatnya kendaraan arus mudik beberapa hari lalu, kini sudah terlihat lancar. Kendati demikian, petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Sidoarjo dengan dibantu unsur terkait tampak berjaga-jaga di sejumlah titik rawan kemacetan, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan arus mudik pada Lebaran hari pertama ini
Rabu, 1 Oktober 2008 | 08:55 WIB
SIDOARJO, RABU - Ratusan orang warga korban semburan lumpur dari sejumlah desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, melaksanakan salat Id di atas tanggul di Desa Ketapang, Rabu (1/10) pagi.
Selain warga korban lumpur, kegiatan salat Id juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Aryo Widjanarko, dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue.
Tampak pula staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Tjuk Sukiadi, Bambang Sulistomo yang tidak lain putra Bung Tomo (tokoh pertempuran 10 November 1945 di Surabaya), Letjen (Mar) Purn. Soeharto, dan beberapa tokoh masyarakat setempat.
Salat Id yang dipimpin imam dan khatib, K.H. Fatah Hambali itu, berlangsung khusyuk dan lancar. Ratusan jemaah yang sebagian besar warga korban lumpur Lapindo, berdatangan ke lokasi salat sejak pukul 05.00 WIB. Dalam khotbahnya, Fatah Hambali sempat mengingatkan jemaah untuk senantiasa bersikap sabar dan pasrah kepada Allah Swt. atas segala musibah dan cobaan.
Suasana semakin terlihat haru, ketika khatib memimpin doa di penghujung khotbahnya. Sebagian besar jemaah, terutama ibu-ibu yang mengikuti salat Id terlihat meneteskan air mata. "Saya terharu mengingat rumah yang tenggelam akibat semburan lumpur. Saya berharap musibah ini segera berakhir dan pemerintah memperhatikan nasib warga yang menjadi korbannya," kata seorang ibu usai mengikuti salat Id.
Usai menjalankan salat Id, warga korban lumpur dan jemaah lainnya saling bersilaturhami dan bermaaf-maafan. Sebagian jemaah kemudian naik ke lokasi tanggul yang lebih tinggi untuk melihat bekas rumahnya yang sudah ditenggelamkan lumpur.
Kegiatan Salat Idulfitri di atas tanggul penahan lumpur kali ini, merupakan tahun ketiga dilakukan warga korban lumpur, sejak terjadi luapan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. pada 2005.
Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Raya Porong yang sempat mengalami kemacetan akibat meningkatnya kendaraan arus mudik beberapa hari lalu, kini sudah terlihat lancar. Kendati demikian, petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Sidoarjo dengan dibantu unsur terkait tampak berjaga-jaga di sejumlah titik rawan kemacetan, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan arus mudik pada Lebaran hari pertama ini
Korban Lumpur Salat Ied di Atas Tanggul
Korban Lumpur Salat Ied di Atas Tanggul
Rabu, 1 Oktober 2008 | 08:55 WIB
SIDOARJO, RABU - Ratusan orang warga korban semburan lumpur dari sejumlah desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, melaksanakan salat Id di atas tanggul di Desa Ketapang, Rabu (1/10) pagi.
Selain warga korban lumpur, kegiatan salat Id juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Aryo Widjanarko, dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue.
Tampak pula staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Tjuk Sukiadi, Bambang Sulistomo yang tidak lain putra Bung Tomo (tokoh pertempuran 10 November 1945 di Surabaya), Letjen (Mar) Purn. Soeharto, dan beberapa tokoh masyarakat setempat.
Salat Id yang dipimpin imam dan khatib, K.H. Fatah Hambali itu, berlangsung khusyuk dan lancar. Ratusan jemaah yang sebagian besar warga korban lumpur Lapindo, berdatangan ke lokasi salat sejak pukul 05.00 WIB. Dalam khotbahnya, Fatah Hambali sempat mengingatkan jemaah untuk senantiasa bersikap sabar dan pasrah kepada Allah Swt. atas segala musibah dan cobaan.
Suasana semakin terlihat haru, ketika khatib memimpin doa di penghujung khotbahnya. Sebagian besar jemaah, terutama ibu-ibu yang mengikuti salat Id terlihat meneteskan air mata. "Saya terharu mengingat rumah yang tenggelam akibat semburan lumpur. Saya berharap musibah ini segera berakhir dan pemerintah memperhatikan nasib warga yang menjadi korbannya," kata seorang ibu usai mengikuti salat Id.
Usai menjalankan salat Id, warga korban lumpur dan jemaah lainnya saling bersilaturhami dan bermaaf-maafan. Sebagian jemaah kemudian naik ke lokasi tanggul yang lebih tinggi untuk melihat bekas rumahnya yang sudah ditenggelamkan lumpur.
Kegiatan Salat Idulfitri di atas tanggul penahan lumpur kali ini, merupakan tahun ketiga dilakukan warga korban lumpur, sejak terjadi luapan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. pada 2005.
Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Raya Porong yang sempat mengalami kemacetan akibat meningkatnya kendaraan arus mudik beberapa hari lalu, kini sudah terlihat lancar. Kendati demikian, petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Sidoarjo dengan dibantu unsur terkait tampak berjaga-jaga di sejumlah titik rawan kemacetan, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan arus mudik pada Lebaran hari pertama ini
Rabu, 1 Oktober 2008 | 08:55 WIB
SIDOARJO, RABU - Ratusan orang warga korban semburan lumpur dari sejumlah desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, melaksanakan salat Id di atas tanggul di Desa Ketapang, Rabu (1/10) pagi.
Selain warga korban lumpur, kegiatan salat Id juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Aryo Widjanarko, dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue.
Tampak pula staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Tjuk Sukiadi, Bambang Sulistomo yang tidak lain putra Bung Tomo (tokoh pertempuran 10 November 1945 di Surabaya), Letjen (Mar) Purn. Soeharto, dan beberapa tokoh masyarakat setempat.
Salat Id yang dipimpin imam dan khatib, K.H. Fatah Hambali itu, berlangsung khusyuk dan lancar. Ratusan jemaah yang sebagian besar warga korban lumpur Lapindo, berdatangan ke lokasi salat sejak pukul 05.00 WIB. Dalam khotbahnya, Fatah Hambali sempat mengingatkan jemaah untuk senantiasa bersikap sabar dan pasrah kepada Allah Swt. atas segala musibah dan cobaan.
Suasana semakin terlihat haru, ketika khatib memimpin doa di penghujung khotbahnya. Sebagian besar jemaah, terutama ibu-ibu yang mengikuti salat Id terlihat meneteskan air mata. "Saya terharu mengingat rumah yang tenggelam akibat semburan lumpur. Saya berharap musibah ini segera berakhir dan pemerintah memperhatikan nasib warga yang menjadi korbannya," kata seorang ibu usai mengikuti salat Id.
Usai menjalankan salat Id, warga korban lumpur dan jemaah lainnya saling bersilaturhami dan bermaaf-maafan. Sebagian jemaah kemudian naik ke lokasi tanggul yang lebih tinggi untuk melihat bekas rumahnya yang sudah ditenggelamkan lumpur.
Kegiatan Salat Idulfitri di atas tanggul penahan lumpur kali ini, merupakan tahun ketiga dilakukan warga korban lumpur, sejak terjadi luapan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. pada 2005.
Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Raya Porong yang sempat mengalami kemacetan akibat meningkatnya kendaraan arus mudik beberapa hari lalu, kini sudah terlihat lancar. Kendati demikian, petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Sidoarjo dengan dibantu unsur terkait tampak berjaga-jaga di sejumlah titik rawan kemacetan, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan arus mudik pada Lebaran hari pertama ini
Presiden Perlu Undang Ahli Pengeboran ke Porong
Presiden Perlu Undang Ahli Pengeboran ke Porong
Rabu, 1 Oktober 2008 | 09:44 WIB
JAKARTA, RABU-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengundang para ahli pengeboran minyak dan gas untuk membahas langkah-langkah yang bisa diambil, guna menghentikan semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue usai mengikuti salat Idulfitri bersama ratusan warga korban semburan lumpur di atas tanggul di Desa Ketapang, Porong, Sidoarjo, Rabu (1/10).
Menurut ia, pemerintah tidak boleh menyerah dan bersikap pasrah tanpa mengambil tindakan apa-apa untuk menghentikan semburan lumpur yang terjadi sejak 2005. "Dalam hal ini, Presiden bisa memanggil ahli-ahli drilling terbaik untuk membahas segala kemungkinan yang bisa diambil guna menutup semburan lumpur. Saya yakin para ahli pengeboran itu mengetahui langkah apa yang harus dilakukan," katanya.
Syafruddin menegaskan, Presiden memiliki kewenangan tertinggi untuk mengambil langkah-langkah terbaik mengatasi semburan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. Selain itu, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim, yang selama ini sangat intens mengikuti perkembangan penanganan korban semburan lumpur itu, juga meminta pemerintah berada di garis depan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi para korban.
"Jangan membiarkan warga berhadap-hadapan langsung dengan Lapindo Brantas atau PT Minarak Lapindo Jaya dalam penyelesaian ganti rugi. Pemerintah yang harus berhadapan dengan kedua perusahaan itu untuk membantu warga korban semburan lumpur," katanya.
Syafruddin juga mengingatkan aparat keamanan yang bertugas di sekitar lokasi semburan dan pengungsian, untuk tidak bersikap dan melakukan tindakan yang bisa meresahkan warga. Terkait kehadirannya mengikuti salat Id bersama warga korban semburan lumpur, Syafruddin mengaku sudah merencanakan datang menemui korban lumpur bersamaan dengan kegiatan mudik lebaran ke Pandaan, Pasuruan. "Sekalian saya ingin memantau hasil kesepakatan pemerintah dengan warga korban lumpur yang sudah dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2008. Sejauh ini, belum ada tindak lanjut dari kesepakatan itu," katanya.
Kesepakatan itu di antaranya menyebutkan bahwa akan dilakukan pengikatan jual-beli yang di dalamnya terkandung pelepasan atas hak kepemilikan tanah bagi warga yang hanya memegang bukti berupa Petok D, Letter C dan SK Gogol. Tanah warga yang dilepaskan itu selanjutnya menjadi milik negara dan segera dilakukan pembayaran ganti rugi 20 persen bagi korban yang berkasnya sudah lengkap.
Bagi warga korban lumpur yang berada di luar peta terdampak, pemerintah akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan warga, seperti sarana air bersih, saluran pengairan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hanya saja, kesepakatan itu tidak menyebutkan batas waktu yang harus dipatuhi PT Minarak Lapindo Jaya dan Lapindo Brantas untuk memenuhi tuntutan warga korban Lapindo. "Makanya kami secara intensif terus memantau di lapangan, untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan pemerintah," ujar Syafruddin
Rabu, 1 Oktober 2008 | 09:44 WIB
JAKARTA, RABU-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengundang para ahli pengeboran minyak dan gas untuk membahas langkah-langkah yang bisa diambil, guna menghentikan semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue usai mengikuti salat Idulfitri bersama ratusan warga korban semburan lumpur di atas tanggul di Desa Ketapang, Porong, Sidoarjo, Rabu (1/10).
Menurut ia, pemerintah tidak boleh menyerah dan bersikap pasrah tanpa mengambil tindakan apa-apa untuk menghentikan semburan lumpur yang terjadi sejak 2005. "Dalam hal ini, Presiden bisa memanggil ahli-ahli drilling terbaik untuk membahas segala kemungkinan yang bisa diambil guna menutup semburan lumpur. Saya yakin para ahli pengeboran itu mengetahui langkah apa yang harus dilakukan," katanya.
Syafruddin menegaskan, Presiden memiliki kewenangan tertinggi untuk mengambil langkah-langkah terbaik mengatasi semburan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. Selain itu, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim, yang selama ini sangat intens mengikuti perkembangan penanganan korban semburan lumpur itu, juga meminta pemerintah berada di garis depan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi para korban.
"Jangan membiarkan warga berhadap-hadapan langsung dengan Lapindo Brantas atau PT Minarak Lapindo Jaya dalam penyelesaian ganti rugi. Pemerintah yang harus berhadapan dengan kedua perusahaan itu untuk membantu warga korban semburan lumpur," katanya.
Syafruddin juga mengingatkan aparat keamanan yang bertugas di sekitar lokasi semburan dan pengungsian, untuk tidak bersikap dan melakukan tindakan yang bisa meresahkan warga. Terkait kehadirannya mengikuti salat Id bersama warga korban semburan lumpur, Syafruddin mengaku sudah merencanakan datang menemui korban lumpur bersamaan dengan kegiatan mudik lebaran ke Pandaan, Pasuruan. "Sekalian saya ingin memantau hasil kesepakatan pemerintah dengan warga korban lumpur yang sudah dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2008. Sejauh ini, belum ada tindak lanjut dari kesepakatan itu," katanya.
Kesepakatan itu di antaranya menyebutkan bahwa akan dilakukan pengikatan jual-beli yang di dalamnya terkandung pelepasan atas hak kepemilikan tanah bagi warga yang hanya memegang bukti berupa Petok D, Letter C dan SK Gogol. Tanah warga yang dilepaskan itu selanjutnya menjadi milik negara dan segera dilakukan pembayaran ganti rugi 20 persen bagi korban yang berkasnya sudah lengkap.
Bagi warga korban lumpur yang berada di luar peta terdampak, pemerintah akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan warga, seperti sarana air bersih, saluran pengairan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hanya saja, kesepakatan itu tidak menyebutkan batas waktu yang harus dipatuhi PT Minarak Lapindo Jaya dan Lapindo Brantas untuk memenuhi tuntutan warga korban Lapindo. "Makanya kami secara intensif terus memantau di lapangan, untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan pemerintah," ujar Syafruddin
Presiden Perlu Undang Ahli Pengeboran ke Porong
Presiden Perlu Undang Ahli Pengeboran ke Porong
Rabu, 1 Oktober 2008 | 09:44 WIB
JAKARTA, RABU-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengundang para ahli pengeboran minyak dan gas untuk membahas langkah-langkah yang bisa diambil, guna menghentikan semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue usai mengikuti salat Idulfitri bersama ratusan warga korban semburan lumpur di atas tanggul di Desa Ketapang, Porong, Sidoarjo, Rabu (1/10).
Menurut ia, pemerintah tidak boleh menyerah dan bersikap pasrah tanpa mengambil tindakan apa-apa untuk menghentikan semburan lumpur yang terjadi sejak 2005. "Dalam hal ini, Presiden bisa memanggil ahli-ahli drilling terbaik untuk membahas segala kemungkinan yang bisa diambil guna menutup semburan lumpur. Saya yakin para ahli pengeboran itu mengetahui langkah apa yang harus dilakukan," katanya.
Syafruddin menegaskan, Presiden memiliki kewenangan tertinggi untuk mengambil langkah-langkah terbaik mengatasi semburan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. Selain itu, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim, yang selama ini sangat intens mengikuti perkembangan penanganan korban semburan lumpur itu, juga meminta pemerintah berada di garis depan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi para korban.
"Jangan membiarkan warga berhadap-hadapan langsung dengan Lapindo Brantas atau PT Minarak Lapindo Jaya dalam penyelesaian ganti rugi. Pemerintah yang harus berhadapan dengan kedua perusahaan itu untuk membantu warga korban semburan lumpur," katanya.
Syafruddin juga mengingatkan aparat keamanan yang bertugas di sekitar lokasi semburan dan pengungsian, untuk tidak bersikap dan melakukan tindakan yang bisa meresahkan warga. Terkait kehadirannya mengikuti salat Id bersama warga korban semburan lumpur, Syafruddin mengaku sudah merencanakan datang menemui korban lumpur bersamaan dengan kegiatan mudik lebaran ke Pandaan, Pasuruan. "Sekalian saya ingin memantau hasil kesepakatan pemerintah dengan warga korban lumpur yang sudah dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2008. Sejauh ini, belum ada tindak lanjut dari kesepakatan itu," katanya.
Kesepakatan itu di antaranya menyebutkan bahwa akan dilakukan pengikatan jual-beli yang di dalamnya terkandung pelepasan atas hak kepemilikan tanah bagi warga yang hanya memegang bukti berupa Petok D, Letter C dan SK Gogol. Tanah warga yang dilepaskan itu selanjutnya menjadi milik negara dan segera dilakukan pembayaran ganti rugi 20 persen bagi korban yang berkasnya sudah lengkap.
Bagi warga korban lumpur yang berada di luar peta terdampak, pemerintah akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan warga, seperti sarana air bersih, saluran pengairan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hanya saja, kesepakatan itu tidak menyebutkan batas waktu yang harus dipatuhi PT Minarak Lapindo Jaya dan Lapindo Brantas untuk memenuhi tuntutan warga korban Lapindo. "Makanya kami secara intensif terus memantau di lapangan, untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan pemerintah," ujar Syafruddin
Rabu, 1 Oktober 2008 | 09:44 WIB
JAKARTA, RABU-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengundang para ahli pengeboran minyak dan gas untuk membahas langkah-langkah yang bisa diambil, guna menghentikan semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue usai mengikuti salat Idulfitri bersama ratusan warga korban semburan lumpur di atas tanggul di Desa Ketapang, Porong, Sidoarjo, Rabu (1/10).
Menurut ia, pemerintah tidak boleh menyerah dan bersikap pasrah tanpa mengambil tindakan apa-apa untuk menghentikan semburan lumpur yang terjadi sejak 2005. "Dalam hal ini, Presiden bisa memanggil ahli-ahli drilling terbaik untuk membahas segala kemungkinan yang bisa diambil guna menutup semburan lumpur. Saya yakin para ahli pengeboran itu mengetahui langkah apa yang harus dilakukan," katanya.
Syafruddin menegaskan, Presiden memiliki kewenangan tertinggi untuk mengambil langkah-langkah terbaik mengatasi semburan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. Selain itu, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim, yang selama ini sangat intens mengikuti perkembangan penanganan korban semburan lumpur itu, juga meminta pemerintah berada di garis depan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi para korban.
"Jangan membiarkan warga berhadap-hadapan langsung dengan Lapindo Brantas atau PT Minarak Lapindo Jaya dalam penyelesaian ganti rugi. Pemerintah yang harus berhadapan dengan kedua perusahaan itu untuk membantu warga korban semburan lumpur," katanya.
Syafruddin juga mengingatkan aparat keamanan yang bertugas di sekitar lokasi semburan dan pengungsian, untuk tidak bersikap dan melakukan tindakan yang bisa meresahkan warga. Terkait kehadirannya mengikuti salat Id bersama warga korban semburan lumpur, Syafruddin mengaku sudah merencanakan datang menemui korban lumpur bersamaan dengan kegiatan mudik lebaran ke Pandaan, Pasuruan. "Sekalian saya ingin memantau hasil kesepakatan pemerintah dengan warga korban lumpur yang sudah dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2008. Sejauh ini, belum ada tindak lanjut dari kesepakatan itu," katanya.
Kesepakatan itu di antaranya menyebutkan bahwa akan dilakukan pengikatan jual-beli yang di dalamnya terkandung pelepasan atas hak kepemilikan tanah bagi warga yang hanya memegang bukti berupa Petok D, Letter C dan SK Gogol. Tanah warga yang dilepaskan itu selanjutnya menjadi milik negara dan segera dilakukan pembayaran ganti rugi 20 persen bagi korban yang berkasnya sudah lengkap.
Bagi warga korban lumpur yang berada di luar peta terdampak, pemerintah akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan warga, seperti sarana air bersih, saluran pengairan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hanya saja, kesepakatan itu tidak menyebutkan batas waktu yang harus dipatuhi PT Minarak Lapindo Jaya dan Lapindo Brantas untuk memenuhi tuntutan warga korban Lapindo. "Makanya kami secara intensif terus memantau di lapangan, untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan pemerintah," ujar Syafruddin
Langganan:
Postingan (Atom)
