| Ditulis Oleh ty | |
| Rabu, 13 Agustus 2008 | |
| Sidoarjo – Warga korban lumpur di luar peta terdampak yaitu Desa Besuki sebelah barat ruas bekas jalan tol, Pejarakan, dan Kedungcangkring merasa cemas. Pasalnya, meskipun pengukuran sudah dimulai, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan masalah harga tanah yang akan dibayarkan. Karena itu, warga berharap segera ada kejelasan menyangkut harga tersebut. Abdul Rokhim, wakil warga, mengakui adanya keresahan itu. Saat ini warga menanyakan harga tanah dan bangunan mereka yang sudah terendam. Mereka sangat berharap harganya disamakan dengan harga tanah dan bangunan yang diganti rugi PT Lapindo. "Kami berharap sama," ujar Abdul Rokim. Rokhim juga mengatakan, seharusnya pada sosialisasi yang lalu dijelaskan pula harga ganti ruginya. Tujuannya, agar warga tidak resah. Deputi Sosial Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Soetjahjono Soejitno menjelaskan, soal harga akan dibahas dalam pertemuan berikutnya. Dia mengatakan, penentuan harga didasarkan pada Pefpres No 14 Tahun 2007, yakni atas dasar keadilan. |
14 Agustus 2008
Samakan Harga dengan Lapindo
BPLS Didesak untuk Lakukan Evakuasi
| Ditulis Oleh ty | |
| Rabu, 13 Agustus 2008 | |
| Sidoarjo – Terkait semakin banyaknya semburan baru, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) didesak untuk segera mengevakuasi warga. Kemarin (12/8) desakan itu datang dari M. Mirdasy, Kelurahan Jatirejo RT 4 RW 1, Kecamatan Porong, Sidoarjo yang di dalam rumahnya muncul semburan gas disertai lumpur. Humas BPLS Akhmad Zulkarnain membenarkan bahwa peristiwa itu membuktikan kawasan rumah Mirdasy berbahaya. Dia juga menjelaskan, semburan lumpur yang keluar disertai gas itu mudah terbakar. Terkait desakan evakuasi, Zulkarnain mengatakan, pihaknya akan menampung permintaan tersebut. BPLS sudah sering mengajukannya ke tingkat dewan pengarah. "Kami sudah melaporkan semuanya," tutur Ahmad Zulkarnain. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan menyangkut status kawasan tersebut. Dia menegaskan bahwa BPLS akan selalu berupaya membantu warga untuk mendapatkan haknya. "Kami akan selalu upayakan,"lanjut Azul, sapaan akrab Ahmad Zulkarnain. Seperti diberitakan, tiga kawasan di sebelah barat Jl Raya Porong belum masuk peta. Kawasan itu adalah Kelurahan Jatirejo bagian barat dan Siring bagian barat. Padahal, semburan lumpur dan gas sering muncul di kawasan tersebut. |
370 Berkas Diserahkan ke Bupati
| Ditulis Oleh ty | |
| Rabu, 13 Agustus 2008 | |
| Sidoarjo – Sebanyak 370 berkas milik pengungsi korban lumpur yang tegabung dalam Paguyupan Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) dan perwakilan korban lumpur asal Perum TAS dikirim ke Bupati Sidoarjo untuk dimintakan pengesahan, Selasa (12/8). Setelah diteken bupati berkas tersebut rencananya akan diserahkan ke PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) untuk dilakukan pembayaran ganti rugi. Sedang berkas warga Pagar Rekontrak lainnya, masih diveriflkasi oleh BPLS dan kini tinggal menunggu klarifikasi dengan pemiliknya terkait kebenaran data yang diserahkan. “Untuk masalah kapan berkas itu akan dibayar, saya tidak mengetahui. Setelah ditandatangani bupati berkas tersebut akan sagera diserahkan kembali ke PT MLJ untuk dilakukan pembayaran,” terang M Basori Alwi, salah seorang anggota Tim Verifikasi BPLS Pagar Rekontrak saat ini menerima cash and resettlement dari tuntutan semula yang minta dibayar 100 persen. Dari 465 berkas yang bersertifikat, sekitar 5 persen berupa Pethok D dan Letter C. “Sebagian besar berkas yang diserahkan ke meja bupati adalah milik Pagar Rekontrak. Sedang sisanya merupakan berkas dari sejumlah desa yang menjadi korban lumpur. Dari 370 berkas itu, sebanyak 201 berkas berupa lahan yang ada bangunannya. Sedang 169 berkas merupakan lahan kosong," kata M Basori Alwi, salah seorang anggota Tim Verifikasi BPLS, seusai menyerahkan berkas ke ruang kerja Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, kemarin. |
Memintal Harapan di Pemukiman Baru
| Ditulis Oleh Bagong Suyanto - Koordinator Bidang Kemasyarakatan Dewan Pakar Jatim | |
| Selasa, 12 Agustus 2008 | |
| Setelah didera rasa was-was dan kecemasan yang berkepanjangan,; kini sebagian warga Porong korban semburan lumpur Sidoarjo boleh bernafas lega. Pada 31 Mei 2008 lalu, Lapindo Brantas, Inc melalui PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) telah menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada warga terdampak yang memilih opsi membeli rumah di kawasan Kahuripan Nirwana Village (KNV). Saat ini memang baru sekitar 370 unit rumah yang sudah memasuki tahap penyelesaian, tetapi setelah itu akan segera dibangun 7 ribu unit rumah sebagai pengganti bagi warga Porong yang tempat tinggalnya hilang ditimbun lumpur yang entah kapan berhenti menyembur. Kendati merupakan kompleks permukiman baru, tidak mustahil kawasan KNV ini akan segera dipenuhi warga pindahan baru korban semburan lumpur. Terletak di Kecamatan Bisa dibayangkan, hati siapa yang tak terpikat jika selama dua tahun hidup tanpa kepastian, dan bahkan harus rela hidup berjubel di tempat penampungan, kini di hadapan mereka terbentang kompleks perumahan yang rapi, asri dan ditata dengan Dibangun di atas lahan seluas 1.200 hektar, KNV dipersiapkan bukan saja mampu menampung ribuan keluarga korban lumpur untuk kembali merajut kehidupan dan masa depan yang baru, tetapi juga membangun kebersamaan yang sempat terkoyak karena perbedaap kepentingan dan pilihan solusi. Di atas kertas, keuntungan para korban lumpur memilih opsi resettlement adalah mereka dapat tinggal bersama lagi dalam satu lokasi, dan tidak lagi tercerai-berai ke berbagai tempat yang mungkin saja terasa asing. Perlu disadari, yang disebut resettlement memang bukan sekadar memindahkan orang dari lokasi satu ke lokasi yang lain. Rumah bagi penduduk bukan sekadar tempat tidur sanak-keluarga agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi yang disebut permukiman sesungguhnya adalah tempat bagi persemaian proses sosialisasi dan ruang untuk memintal kohesi sosial dengan sesama. Di permukiman mereka yang lama, sebelum semburan lumpur itu memporak-porandakan kehidupan warga Porong, proses interaksi dan rasa kebersamaan yang tumbuh sedikit-banyak terjadi secara alamiah, berseiring dengan makin berkembangnya permukiman warga. Tetapi, di lokasi yang baru seperti KNV, terlebih di tahap yang awal, bukan tidak mungkin proses adaptasi dan interaksi yang berkembang cenderung gagap, mungkin terkesan instant dan bahkan berbeda dengan kehidupan mereka sebelumnya. Hidup di wilayah kompleks perumahan yang, tertata, sedikit-banyak memang berbeda dengan hidup dalam suasana perkampungan yang khas. Di kampung, biasanya warga hidup dan berkembang dengan identitas sosial dan penampilan rumah yang sesuai dengan karakteristik dan selera sosial mereka. Tetapi, di kompleks perumahan seperti KNV sudah barang tentu kekhasan itu akan tertutupi, minimal untuk sementara waktu oleh bentuk rumah, warna cat dan kondisi lingkungan yang serba seragam. Norma dan kebiasaan hidup di kampung dan di kompleks perumahan, harus diakui dalam beberapa hal agak berbeda. Pertanyaannya kemudian: seberapa siapkan penduduk korban lumpur itu merespon perubahan baru yang terjadi dengan sikap yang positif dan adaptif? Gairah dan kegembiraan menyambut pemilikan rumah baru adalah hal yang lumrah dan manusiawi. Bagi orang yang sempat kehilangan harapan, kembali memiliki rumah sendiri yang layak ibaratnya adalah seperti kejatuhan bintang. Tetapi, untuk menghindari agar pemilikan dan tinggal di rumah yang baru tidak kontra-produktif, ke depan tugas penting yang menanti adalah bagaimana mengisi dan mengembangkan kembali potensi dan mata pencaharian yang dapat menjadi tempat bergantung hidup. Bagi keluarga korban lumpur yang bekerja sebagai karyawan swasta, PNS atau mereka yang bergaji bulanan, tinggal di kompleks perumahan baru dan memfungsikan rumah sekadar sebagai tempat tidur dan beristirahat, barangkali mereka dengan cepat akan mampu beradaptasi. Tetapi, bagi keluarga yang dulunya menggantungkan hidup dari usaha mikro, kecil dan menengah serta menjadikan rumah sebagai tempat tidur sekaligus tempat berusaha, tentu perjuangan yang harus dilakukan akan lebih berat. |
11 Agustus 2008
Warga Larang Penanggulan Ganti Rugi Belum Dibayar
| Sunday, 10 August 2008 | |
| SIDOARJO-SURYA-Korban lumpur dari Desa Renokenongo, Kedungbendo, Siring dan Jatirejo, Sabtu (9/8), memasangan sejumlah spanduk di beberapa titik lokasi tanggu. Spanduk tersebut isinya meminta agar aktivitas penanggulan dihentikan sebelum PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) membayar ganti rugi lahan dan aset warga yang terdampak lumpur. Bukan hanya menunggu sisa pembayaran ganti rugi 80 persen, namun sebagian warga juga ada yang belum menerima uang muka 20 persen. “Saya sejak November tahun lalu sudah menyerahkan berkas, tapi yang 20 persen sampai sekarang belum dibayar,” kata Nunik, korban lumpur dari Desa Renokenongo. Korban lumpur lainnya Hj Machmudah menjelaskan pihaknya bersama warga terpaksa memasang spanduk untuk menghentikan aktivitas penanggulan, karena tanah dan bangunan yang terdampak lumpur belum dibayar. “Jika tidak diselesaikan kami akan menutup akses ke tanggul, kami juga tidak mengizinkan tanah kami diuruk,” paparnya. Rencananya jika belum ada tanggapan, warga akan datang dengan jumlah yang lebih besar. Bahkan warga akan memasang patok-patok di tanggul sebagai tanda kawasan tersebut masih belum dibayar. Humas BPLS Akhmad Zulkarnain mengatakan meskipun ada aktivitas warga di atas tanggul, sejauh ini belum mengganggu kegiatan penanggulan. “Itu hak warga untuk menyampaikan aspirasi, untuk kegiatan penanggulan kami lewatkan akses jalan yang lain,” jelasnya. Terpisah, korban lumpur dari Desa Siring Barat dan Besuki mendapat perhatian Caleg DPR RI dari Partai Bintang Reformasi (PBR) Pungki Sukmawati. Selain melihat semburan baru, di Desa Siring Barat, caleg yang berangkat dari Dapil I (Surabaya - Sidoarjo) ini juga memberikan bantuan uang tunai untuk pembuatan jamban umum di lokasi penampungan pengungsi Desa Besuki. “Setelah melihat penderitaan warga pengungsi di Besuki, kami berharap secepatnya ganti rugi dibayarkan,” papar Pungki yang juga ketua DPP PBR ini. iit |
Tak Layak, Warga Minta Payung Hukum
| Ditulis Oleh dad | |
| Jumat, 08 Agustus 2008 | |
| Sidoarjo- Warga yang tinggal di luar tangul meminta payung hukum kepada pemerintah untuk memberikan jaminan jika desa mereka merupakan kawasan yang berbahaya dan tidak layak huni. Terdapat 3 desa yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang patut diperhatikan, yakni Desa Siring Barat, Jatirejo, dan juga Mindi. Sejumlah bubble dan rumah retak melanda kawasan 3 desa ini. |
BPLS Bersosialisasi dengan Warga
| Ditulis Oleh ttk | |
| Jumat, 08 Agustus 2008 | |
| Sidoarjo, Keresahan warga tiga desa direspon oleh Badan Penaggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), pasalnya warga menginginkan agar proses realisasi tanah, rumahnya segera dilaksanakan. Kemarin malam (07/08) BPLS melakukan sosialisasi tentang pengukuran tanah dan ganti rugi lahan dan bangunan milik warga. Sosialisasi pertama bertempat di Balai Desa Besuki, Kecamatan Jabon. Hadir dalam pertemuan tersebut Tim BPLS, Wakil Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, Badan pertanahan Nasional dan warga yang diwakili oleg perangkat desa setempat juga 17 RT dari 5 RW. Berdasarkan pada data sementara, jumlah kepala keluarga, mencapai 941 KK. Luas pekarangan 374.981 meter persegi, luas sawah 509.588 meter persegi, bangunan 236.780,33 meter persegi ini untuk wilayah Desa Besuki ( sebelah barat bekas ruas jalan tol). Staff humas BPLS Akhmad Kushairi mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk mejelaskan persiapan serta pelasanaan pengukuran dan mekanisme untuk mencairkan ganti rugi. Sosialisasi juga menegaskan status tanah Leter C dan Petok D. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan warga bisa mengerti prosedur ganti rugi. “ Mudah-mudahan tidak ada hambatan,”ucap Akhmad Kusairi. Abdul Rokim, wakil warga menyambut baik langka yang diambil BPLS. Dia mengharap akan mengikuti petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis yang telah disampaikan oleh BPLS |
07 Agustus 2008
Jalur Relokasi Direncanakan Menjauh Dari Semburan
| Jalur Relokasi Direncanakan Menjauh Dari Semburan |
| Thursday, 07 August 2008 | |
| Jalur relokasi awal hanya berjarak 2,2 kilometer dari pusat semburan lumpur. Padahal di dekat rute tersebut muncul gelembung-gelembung gas baru yang membahayakan. "Agar jalur relokasi aman, maka rute digese r hingga 8,3 kilometer dari pusat semburan lumpur," ujar Staf Ahli Prasarana Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian M Basiran, Rabu (6/8) di Surabaya. Konsultan Perkeretaapian sekaligus Pengajar Teknik Sipil Institut Teknologi Surabaya Indrasurya B Mochtar menyatakan, jarak jalur relokasi yang rencananya akan dibuat bersisian antara jalan tol, jalan raya Porong, dan rel kereta terlalu dekat dengan pusat semburan. Pengalihan rute yang lebih jauh dari pusat semburan harus dilakukan karena jalur ter sebut merupakan jalur transportasi vital. Menurut Basiran, total panjang jalur relokasi lama sekitar 18 kilometer, sedangkan panjang jalur relokasi baru sekitar 24 kilometer. Namun demikian, jarak tempuh jalur baru diperkirakan hanya sekitar setengah jam untuk kereta biasa dan 10 menit untuk kereta cepat. "Kami mulai membahas rencana ini dan segera meminta izin dari gubernur Jawa Timur. Untuk sementara, pembangunan jalur relokasi baru mencapai 3,8 kilometer dari arah Stasiun Sidoarjo menuju Stasiun Tulangan," jelas Basiran. Di sepanjang rute baru tersebut akan dibangun dua stasiun baru, yaitu Stasiun Tanggulangin Baru dan Stasiun Porong Baru. Rute relokasi baru ini menuju Stasiun Tulangan kemudian belok kiri hingga akhirnya sampai di Stasiun Gunung Gangsir. Berdasarkan rencana awal, jalan tol ruas Porong-Gempol, Jalan Raya Porong, dan rel kereta jurusan Surabaya-Malang- Banyuwangi yang baru akan dibuat bersisian. Jalan tol diapit dua ruas jalan raya, sedangkan rel kereta di sisi paling barat. Ketiga infrastruktur akan dibangun sekitar 5 kilometer dari posisi saat ini. Pembangunan infrastruktur baru di lahan seluas 1,24 juta meter persegi (lebar 120 meter dan panjang 10,35 kilometer) membutuhkan biaya lebih dari Rp 2 triliun (Kompas, 9 Februari 2007). Namun, menurut Basiran, dalam rencana relokasi rute baru, wacana untuk mensinergikan antara jalan tol ruas Porong-Gempol, Jalan Raya Porong, dan rel kereta belum ada. "Karakter ketiga moda transportasi ini berbeda. Kami masih akan memikirkan alternatif lainnya," ungkapnya. Aloysius Budi Kurniawan/kompas |
Korban Lumpur Tagih 80 Persen
| Korban Lumpur Tagih 80 Persen |
| Wednesday, 06 August 2008 | |
| Sidoarjo - Ratusan warga korban lumpur dari Desa Renokenongo, Siring, Kedungbendo dan Desa Jatirejo, mendatangi pendopo Delta Wibawa, Selasa (5/8).t Mereka menolak skema cash and resettlement, karena menuntut pembayaran ganti rugi yang sudah disesuaikan dengan Perpes. Namun keinginan warga untuk bertemu Bupati Win Hendrarso harus tertahan, pasalnya bupati saat itu sedang di luar kantor sehingga warga sempat keleleran di paseban alun-alun. Mantan Kades Renokenongo Kecamatan Porong, Machmudatul Fatchiyah yang turut aksi menjelaskan sejak awal pihaknya menginginkan pembayaran cash and carry sebagaimana diatur dalam Perpres. “Kami meminta cash and carry, yang 80 persen tetap dibayarkan dalam bentuk tunai, bukan resettlement,” kata Machmudah. Warga juga menuntut, agar Lapindo segera melunasi sisa pembayaran 80 persen. Sebab saat ini, sebagian besar warga masa kontrak rumah warga sudah habis. “Karena kontrak rumah mau habis, kami meminta agar penyelesaian 80 persen secepatnya dibayarkan,” ujar warga lainnya. ii |
06 Agustus 2008
Warga 4 Desa Duduki Pendapa Sidoarjo
| Ditulis Oleh dad | |
| Selasa, 05 Agustus 2008 | |
| Sidoarjo- Warga 4 desa yang tergabung dalam Gepres (Gerakan Pendukung Perpres) berunjuk rasa di depan pendapa Sidoarjo (5-8-2008). Warga meminta penyelesaian 80 persen dibayar dengan skema cash and carry. Pemicu aksi warga yang berasal dari Jatirejo, Renokenongo, Kedungbendo, dan Siring ini adalah wujud kekesalan warga kepada GKLL yang menyepakati bentuk pembayaran dengan skema cash and resetllement. |
BPLS Bentuk Tim Baru
Ditulis Oleh ty
Selasa, 05 Agustus 2008
Sidoarjo – BPLS membentuk tim baru untuk memantau dan menangani semburan baru.
Tim tersebut terdiri atas tiga kelompok. Mereka bertugas memantau dan menangani gerakan bawah bumi yang mengakibatkan munculnya bubble. Tim tersebut dinamakan Pemantau dan Penanganan Dampak Deformasi Geologi. Kawasan kerja tim ini berlokasi di Siring Barat, Jatirejo Barat, Mindi dan kawasan lain yang dianggap rawan muncul bubble. Tim yang mulai bekerja per 1 Agustus berada di bawah wewenang Deputi Operasional BPLS.
“Mereka memantau segala perubahan dan pergerakan yang terjadi di bawah bumi. Pemantauan itu dilakukan dari hari ke hari. Kemudian, hasilnya akan dianalisis sehingga diketahui apakah ada penurunan atau justru peningkatan gejolak di dalam perut bumi,” ujar Handoko, Kasub Pokja Penutupan Semburan BPLS.
“Selain itu, tim bertugas menyampaikan pemahaman kepada warga tentang cara menangani bubble yang muncul di permukiman warga. Jika paham, ketika muncul bubble baru, warga tidak panik. Begitu juga cara bagaimana menangani bubble tersebut,” lanjut Handoko.
Tim ini tidak hanya melibatkan ahli geologi saja, tetapi paramedis juga menjadi salah satu bagian. Dengan adanya tim baru tersebut, diharapkan agar ketenangan warga untuk sementara dapat terwujud.
Lumpur Sidoarjo dan Corporate Sosial Responsibility
Ditulis Oleh Soebagyo - Dosen Fakultas Ekonomi Unair / ty
Senin, 04 Agustus 2008
Semburan lumpur Sidoarjo sudah berlangsung hampir dua tahun dan sampai saat ini belum ada tanda – tanda akan berhenti. Tiada juga diketahui penyebabnya, apakah karena kesalahan dalam prosedur pengeboran gas di sumur Banjar Panji Satu (BP-1) yang mengabaikan persyaratan teknis keamanan pengeboran oleh Lapindo Brantas, Inc. atau karena sebab lain yang terprovokasi pengeboran sumur Banjar Panji Satu, ataukah memang murni merupakan gejala alam. Upaya penghentian dengan pengeboran miring memang pernah dilakukan, tetapi tidak tuntas. Demikian pula halnya dengan upaya memasukkan bola – bola beton ke dalam pusat semburan. Jadilah lumpur itu masih terus menyembur dan bahkan menunjukkan gejala dampak geologi yang semakin menakutkan.
Selain semburan lumpur atau air dengan intensitas yang jauh lebih kecil, muncul pula semburan gas yang amat mudah terbakar. Dampak semburan lumpur Sdoarjo tidak lagi hanya mengubur ribuan rumah penduduk, ratusan hektar sawah produktif warga masyarakat sekitar serta berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, pekuburan dan komplek industri, tetapi ledakan pipa gas yang telah memakan korban sepuluh jiwa, dan menyebabkan beberapa orang harus dirawat di rumah sakit karena sesak nafas karena keracunan gas.
Ini bukan bencana yang ringan dan mudah penanganannya. Bencana ini telah pula menyebabkan pelumpuhan infrastruktur ekonomi tepat di jalur strategis yang merupakan urat nadi perekonomian Jawa Timur. Pasti sudah triliunan rupiah nilai opportunity loss perekonomian Jawa Timur. Kalau dikonversikan ke dalam sistem distribusi pendapatan, pasti sudah amat besar income losses yang ditanggung oleh industri dan masyarakat di Jawa Timur, bukan hanya oleh masyarakat yang terkena dampak langsung semburan lumpur.
Lapindo yang ‘dituduh’ menjadi biang segala malapetaka ini, memang telah menunjukkan ‘itikad baiknya’ dengan selalu kooperatif terhadap semua skema penanganan bencana yang ditetapkan pemerintah. Demikian pula pemerintah telah membentuk sebuah badan yaitu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebagai institusi yang ditugasi menangani bencana serta dampaknya bagi penduduk setempat. Skema ganti untung telah di sepakati, dan penduduk setempat yang terkena dampak langsung luberan lumpur telah pula menerima 20% dari nilai ganti untung dan masih menunggu sisa pelunasan 80%. Namun kepada mereka juga telah diberikan bantuan biaya kontrak rumah selama dua tahun. Kepada mereka juga diberikan penampungan, walaupun sangat darurat, termasuk kebutuhan makan secara gratis selama dalam penampungan.
Tentu saja semuanya ini secara psikologis dirasakan masih jauh dari rasa keadilan bagi penduduk terkena dampak luberan, mengingat mereka adalah bagian dari penduduk yang sudah turun – temurun berdomisili di lokasi luberan. Sehingga ketercabutan secara paksa dari tanah leluhurnya sesungguhnya merupakan keterpaksaan yang tidak dapat diganti-untungi berapapun nilainya.
Corporate Social Responsibility?
Apapun namanya, memenuhi persyaratan untuk disebut Corparate Social Responsibility (CSR) atau tidak, itikad untuk membantu korban luberan lumpur telah dikedepankan oleh Lapindo Brantas melalui PT Minarak Lapindo Jaya. Cukup atau tidak, tentu saja tidak, mengingat nilai psikologis yang menjadi beban oleh penduduk terkena luberan jauh lebih tinggi dibanding dengan uang ganti untung yang diskemakan oleh pemerintah, dan dibebankan kepada PT Minarak Lapindo Jaya. Persoalannya adalah sampai batas mana ganti untung itu akan diberikan dalam frame – work (kerangka) CSR Lapindo Brantas, karena luberannya berjalan terus dan semakin luas. Apakah skema ganti untung tersebut dapat digolongkan sebagai CSR sebagaimana didefinisikan dalam text-book manajemen bisnis, charity atau bahkan sodaqoh.
Demikian pula bagaimana halnya dengan opportunity losses yang diderita oleh pelaku industri dan secara tidak langsung juga menjadi beban perekonomian dan sebagian masyarakat Jawa Timur yang tidak terkena dampak langsung luberan lumpur. Siapa yang bertanggungjawab untuk mengganti-untungi? Berapa nilainya? Kalau kepada mereka diberikan ganti untung apakah hal ini juga bisa digolongkan dalam skema CSR? Oleh siapa?
Apalagi kalau pertanyakan apakah sudah direncanakan upaya untuk menyumbat luberan, bagaimana tekniknya dan berapa biayanya dan siapa yang akan membiayainya? Apakah indikasi amblesan atau subsidance dan semburan gas yang akhir – akhir ini semakin sering terjadi merupakan tanda – tanda awal akan terjadinya amblesan dengan areal yang lebih luas dan lebih dalam? Berapa jiwa lagi yang akan ‘dikorbankan’ dan apakah hal ini dianggap tidak mengerikan? Sejauh ini para pemangku kepentingan atau stakeholder belum ada yang menjawabnya.
Bencana lumpur Sidoarjo ternyata memang bukan bencana sederhana, dari sisi penyebabnya, dampaknya, penanggulangannya dan penanggung-jawabnya serta kapan berhentinya, semuanya belum ada yang jelas. Bencana ini bukan bencana sekali jalan, tetapi ibarat taxi, argometernya berjalan terus sementara pengemudi dan penumpangnya tertidur di dalamnya, taxinya berjalan menabrak orang di sepanjang jalan yang dilewatinya tanpa kendali.
04 Agustus 2008
Diintimidasi Anggota DPRD Warga Pengontrak Tuntut Jadup
| Diintimidasi Anggota DPRD Warga Pengontrak Tuntut Jadup |
| Monday, 04 August 2008 | |
| Sidoarjo - Surya-Puluhan warga korban lumpur yang pernah mengontrak rumah di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I (Perum TAS I), menuntut Lapindo Brantas Inc agar mencairkan uang jatah hidup (jadup) dan UKM. Warga pengontrak yang belum menerima jadup dan uang UKM sebanyak 188 KK atau 1.788 jiwa. Mereka selama ini tinggal di Perum TAS I, dan kini sudah kontrak rumah di tempat lain bahkan berpencar. Tuntutan warga korban lumpur tidak disampaikan langsung ke Lapindo Brantas Inc atau DPRD Sidoarjo, tetapi melalui DPC Partai Hanura, di Perum Puri Indah Kecamatan Sidoarjo, Minggu (3/8). Selain kesal dengan sikap Lapindo, warga juga mengadukan ulah seorang anggota DPRD Sidoarjo, yang dinilai melakukan intimidasi dengan menyatakan kalau tuntutan warga pengontrak sulit dipenuhi. Juru bicara warga, Mulyani mengatakan pihaknya sering menggelar aksi seperti ini, namun sampai sekarang Lapindo tidak pernah menggubrisnya. Menurut ia, seharusnya Lapindo memberlakukan sama kepada warga korban lumpur yang mendapatkan uang kontrak rumah Rp 5 juta, uang transport Rp 500.000 dan jadup Rp 300.000 per jiwa per bulan selama enam bulan. “Nyatanya, kami hanya diberi uang kontrak selama setahun. Sedangkan uang jadup tidak diberi,” tuturnya. Ketua DPC Partai Hanura Sidoarjo, I Wayan Dendra, mengatakan sebenarnya peluang untuk mendapat jadub dan UKM masih terbuka. “Dalam hal pemberian jadup dan UKM, ada diskriminasi. Warga pengontrak tak mendapat hak yang sama, kami akan mengupayakan untuk bertemu dengan pemkab maupun Lapindo,” ujar Wayan Dendra. Wayan Dendra juga menyesalkan sikap anggota DPRD, yang mengintimidasi warga soal tidak dikabulkannya tuntutan warga tersebut. “Seharusnya berbagai upaya dilakukan, bukan malah menjatuhkan semangat warga,” tukasnya. Wakil Ketua DPRD, Jalaludin Alham mempertanyakan siapa anggota DPRD yang bersikap seperti itu. ”Kami tetap menyambut baik uluran Hanura, sehingga beban kami sedikit ringan,” pungkasnya. sda |
Walhi Desak Bapedal Teliti Kandungan Lumpur Lapindo
Walhi Desak Bapedal Teliti Kandungan Lumpur Lapindo
Jum'at, 01 Agustus 2008 | 13:41 WIB
"Selama ini mereka hanya mencari kandungan-kandungan yang tidak berbahaya, padahal kandungan berbahaya cukup banyak dan mematikan," kata Direktur Walhi Bambang Catur Nusantara, ketika dihubungi Tempo siang ini (1/8).
Dari hasil temuan Walhi, kata Catur, lumpur Lapindo ternyata juga mengandung PAH (policyclic aromatic hydrocarbons) yang melebihi ambang batas normal hingga 8 ribu kali lipatnya. Padahal, dengan kandungan tersebut potensi penyakit kanker dan tumor yang ditimbulkan cukup besar.
"Dengan kandungan wajar saja orang akan terkena tumor atau kanker. Jika terus terkontaminasi PAH sekitar 10 tahun, kalau PAH-nya sudah 8 ribu, bisa dibayangkan akibatnya," tambah Catur.
Karenanya, Walhi mendesak Bapedal segera melakukan kajian mendalam dan merekomendasikan kepada BPLS untuk segera melakukan terapi khusus bagi para warga yang berada di sekitar kawasan bencana. Selain itu, Walhi juga mendesak pemerintah segera mengosongkan kawasan tersebut.
Desakan kepada Bapedal ini sebenarnya telah dilakukan Walhi sejak awal semburan lumpur. "Tapi saat itu, meski kami menyuguhkan temuan-temuan jika lumpur mengandung zat berbahaya serbupa logam dan hidrokarbon, tetap saja Bapedal tidak lakukan apapun," kata Catur.
Temuan Walhi tentang PAH sendiri memang baru dirilis beberapa waktu lalu. Meski demikian, temuan ini adalah sampel lumpur yang telah diambil mereka sejak November tahun 2006 lalu dan sejak saat ini langsung dilakukan penelitian di laboratorium milik Universitas Airlangga Surabaya.
"Temuan kami bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan karena dilakukan secara serius di Lab Unair," kata Catur.
Polisi Kirim Laporan Harian Pengeboran Lapindo
Perkuat Kasus Hukum Lapindo
Polisi Kirim Laporan Harian Pengeboran
suarasurabaya.net| Polisi mengirimkan daily report (laporan harian) pengeboran ke Kejaksaan. Ini disampaikan Irjen Polisi HERMAN SURYADI SUMAWIREDJA Kapolda Jawa Timur menanggapi Kejaksaan Tinggi yang meminta laporan box drilling.
Tapi kata Kapolda seperti dilaporkan RANGGA reporter Suara Surabaya, Minggu (03/08), Kejaksaan Tinggi bukan minta box drilling melainkan daily report
Daily report, papar Kapolda, berisikan laporan harian mulai dari awal pengeboran sampai terjadi munculnya penyemburan lumpur. Dan laporan juga memuat secara rinci soal teknis pengeboran.
Diharapkan dengan laporan harian itu akan memperkuat kasus hukum Lapindo. Menurut Kapolda sebenarnya daily report sudah diterjemahkan di Jakarta dan sudah diperlihatkan pada Kejaksaan.
Kapolda menambahkan hasil dari laporan harian sudah diekspos dan para Jaksa juga sudah mempelajarinya. Dan kemungkinan juga akan diajukan oleh Kejaksaan Agung. (tin)
03 Agustus 2008
Mahasiswa Yale AS Berguru Lumpur Lapindo ke ITS
Mahasiswa Yale AS Berguru Lumpur Lapindo ke ITS
suarasurabaya.net| Tiga mahasiswa Yale University Amerika Serikat (AS) berguru tentang lumpur Lapindo kepada AMIEN WIDODO pakar bencana ITS.
Mereka adalah si kembar PHOBE CLARKE (21) dan EDWINA CLARKE (21), serta SHARON MADANES (22). “Kami pernah diberi buku karangan pak WIDODO,” terang PHOEBE seperti dalam siaran pers Humas ITS yang diterima suarasurabaya.net, Kamis (31/07).Mereka pun meminta data lebih lengkap tentang lumpur Lapindo. Termasuk menggali lebih dalam tentang asal muasal munculnya Lumpur Lapindo ini. Sebab dalam buku karangan Amien berjudul Memahami Bencana Gunung Lumpur, dijelaskan secara rinci tentang munculnya fenomena Gunung Lumpur tersebut. “Kami akan membuat film dokumenter tentang Lumpur Sidoarjo,” ujar mahasiswi Fakultas Ekonomi tersebut.
Film ini akan menampilkan beberapa sisi dari dampak Lumpur Sidoarjo. Terutama tentang dampak sosial ekonomi dan penanggulan bencana tersebut. Selain AMIEN, mereka juga akan mengambil data wawancara dengan Irjen Pol HERMAN S SUMAWIREDJA Kapolda Jatim, BPLS, masyarakat sekitar lumpur, dan juga tokoh masyarakat SHOLAHUDIN WAHID, atau yang akrab disapa GUS SHOLAH.
“Seminggu lagi film dokumenter ini ditargetkan selesai,” tambahnya.
Ketiga mahasiswa yang mengambil jurusan berbeda ini mengaku sangat tertarik dengan fenomena Lumpur Lapindo ini. Mereka masing-masing menyoroti lumpur Lapindo ini sesuai dengan bidangnya maisng-masing.
SHARON yang berkuliah di Fakultas Kesenian lebih banyak mendokumentasikan dampak lumpur Lapindo melalui gambar. Sementara PHOEBE yang mengambil jurusan Ekonomi banyak berduet dengan EDWINA yang belajar di Fakultas Politik. ”Penelitian ini kami ungkapkan dalam bentuk tulisan,” lanjutnya.
Pada akhirnya nanti, hasil penelian mereka ini akan digabungkan menjadi sebuah film dokumenter. Mereka sudah dua bulan berada di Indonesia dan mengaku sudah jatuh cinta dengan Surabaya. ”Saya suka makanannya, orang-orangnya yang ramah, dan juga lingkungannya,” tambahnya.
Dalam percakapannya dengan AMIEN, mereka mendapatkan penjelasan panjang lebar mengenai sebab terjadinya Gunung Lumpur. AMIEN menjelaskan secara gamblang disertai dengan data-data dan poster. ”Lumpur itu bisa keluar pasti ada pemicunya,” terang dosen Fisika ITS tersebut.
Menurutnya, lumpur bisa muncul jika ada gempa atau aktivitas pengeboran. Padahal, di awal munculnya lumpur ini tidak ada gempa. Sehingga, satu-satunya hal yang dapat memicu kemunculan lumpur tersebut adalah aktivitas pengeboran. ”Tapi sekarang kan kasus ini sudah masuk pengadilan, ya nanti kita lihat saja bagaimana menurut hukum,” jelas AMIEN.
AMIEN menambahkan, ketiga mahasiswi ini memang sudah intensif menjalin komunikasi dengannya sejak kedatangan mereka ke Indonesia dua bulan silam. Mereka memang berusaha mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang Lumpur Lapindo.
”Tadi saya juga tawari untuk melihat rumah yang dibangun dengan batako dari lumpur Lapindo,”jelasnya. Rumah dari batako yang berasal dari Lumpur ini dibangun di kompleks ITS, tepatnya di dekat lapangan futsal.(ipg)
Teks Foto:
- AMIEN WIDODO bersama PHOEBE CLARKE saat memberikan
penjelasan tentang fenomena Gunung Lumpur.
Foto: Dok. Humas ITS
01 Agustus 2008
Kekerasan di atas Penderitaan
_________________________________________
“Anda memang provokator, bukan korban lumpur mengaku korban. Siap-siap saja, posko Anda akan kami habisi, kami bakaaaar.....
Saya pembela guru saya Emha Ainun Nadjib yang cara pikirnya nggak kalian pahami. Lihat nanti endingnya, jangan dilihat sekarang. Dia punya strategi sendiri...
Awas ya.....! Siap-siap... posko kalian akan kami bakar!”
Kalimat email yang bernada mengancam tersebut di kirimkan kembali (foward) dari salah seorang pendamping korban Lapindo ke satudunia.net pagi ini (31/7). Dalam surat ancamannya tersebut sang pengirim email menggunakan alamat email lapindojaya@gmail.com.
“Kawan2 di posko perlu meningkatkan kewaspadaan,” kata salah satu korban Lapindo seperti yang dikutip dalam email tersebut.
Akhir-akhir ini Emha Ainun Najib (Cak Nun) menuai banyak kritik dari korban Lapindo. Pasalnya, Cak Nun dinilai ikut mempromosikan skema ganti rugi cash and resettlement. Menurut korban Lapindo, skema rugi cash and resettlement selain tidak sesuai dengan Perpres 14/2007, skema itu justru merugikan warga dari sisi sosial maupun ekonomi. “Skema itu dipaksakan, di lapangan ada indikasi intimidasi yang dilakukan terhadap warga yang tidak sepakat terhadap skema rugi cash and resettlement,” ujar Suwito, salah satu korban Lapindo di Jakarta (12/7).
Sementara, dalam blog Berantaslapindo’s Weblog, skema cash and resettlement dinilai hanya sekedar akal-akalan Group Bakrie untuk lepas dari tanggungjawab. terlebih, rumah yang dijanjikan sebagai tempat resettlement itu adalah perumahan yang dibangun oleh group Bakrie.
“Belum jelas upaya pembayaran dengan skema 20% dan 80%, Lapindo kembali menawarkan skema resettlement (penempatan kembali) korban Lapindo ke perumahan yang dibangun oleh group Bakrie. Tentu saja skema yang ditawarkan oleh Lapindo ini menguntungkan korporasi tersebut. Ibarat mengeluarkan uang dari kantong kiri untuk kemudian dimasukan ke kantong kanan. Anehnya, akal-akalan semacam ini juga dibiarkan saja oleh para ‘pangeran’ di negeri ini,” tulis sesorang dalam blog tersebut.
31 Juli 2008
BPLS Dinilai Lamban, Belum Sosialisasi, Pengukuran dan Verifikasi
| BPLS Dinilai Lamban, Belum Sosialisasi, Pengukuran dan Verifikasi |
| Thursday, 31 July 2008 | |
| Sidoarjo - Surya -Ratusan warga Desa Besuki, Kedungcangkring dan Desa Pejarakan, yang masuk peta terdampak menilai kinerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sangat lamban. Terbukti, hingga kemarin lembaga tersebut belum melakukan sosialisasi, pengukuran maupun verifikasi di wilayah tiga desa tersebut. Ali Mursyid, warga setempat mengatakan, persoalan di tiga desa sudah jelas dan tak ada yang perlu dibahas. Termasuk perhitungan harga, serta skema pembayaran. “Kami ingin harga seperti yang diberikan Lapindo semula, yaitu skema 20:80,” katanya, Rabu (30/7). Ali menilai, BPLS lamban dalam rencana sosialisasi. Padahal, revisi Perpres soal ganti rugi sudah disetujui Presiden SBY. “Kami melihat BPLS lamban, seharusnya setelah revisi muncul segera sosialisasi. Sebab, kami sudah tidak tahan lagi hidup di tempat pengungsian,” tegasnya. Sebaliknya, bila BPLS menggelar sosialisasi, warga meminta waktu minggu dan melibatkan seluruh warga. Sebab sosialisasi sebelumnya, katanya, selama ini tak seimbang karena hanya melibatkan perangkat desa saja. Staf humas BPLS, Akhmad Kusairi menyangkal pihaknya lamban dalam bekerja. Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan enam tahap penanganan, mulai menyusun tata laksana, mempersiapkan sosialisasi, menyiapkan tim pengukuran dan tim sosialisasi, mengupayakan pencairan anggaran, hingga koordinasi dengan tim terkait terkait operasional bantuan sosial dan pertanahan. “Kami tak bisa dinilai lamban, karena saat ini kami sedang menyiapkan enam tahap penanganan, sesuai dengan prosedur yang ada,” tegasnya. Khusairi meminta, warga segera memasang patok batas permanen, sesuai kesepakatan yang ada. Hal ini untuk mempermudah pengukuran, dan menghindari konflik. “Diharapkan, dalam minggu ini semua patok permanen dari semen sudah terpasang. Sehingga pengukuran bisa dilakukan secepatnya,” pungkasnya. sda |
30 Juli 2008
BPLS Diminta Bentuk Tim Verifikasi Ganti Rugi Tiga Desa
BPLS Diminta Bentuk Tim Verifikasi Ganti Rugi Tiga Desa
Liputan6.com, Sidoarjo: Panitia Khusus (Pansus) penanganan bencana lumpur meminta Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) agar segera membentuk tim verifikasi terkait ganti rugi untuk tiga desa. Yakni Desa Besuki, Kedungcangkring, serta Pejarakan, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Jalaluddin Alham, Pengarah Pansus Bencana Lumpur DPRD Sidoarjo, mengatakan, tim verifikasi harus segera dibentuk sehingga pencairan dana ganti rugi untuk tiga desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP) Perubahan 2008 senilai Rp 1,2 triliun bisa selesai akhir tahun ini. "Jika dana ini tak segera dicairkan hingga akhir Desember 2008, maka harus dikembalikan ke kas negara," kata Jalaluddin di Sidoarjo, Selasa (29/7). "Dan BPLS harus mengulang kembali penganggaran untuk tiga desa dari awal."
Selain itu, Pansus juga meminta BPLS membentuk tim pengukur lahan milik warga tiga desa. Sebab, tim ini akan bekerja lebih dulu dan selanjutnya langsung diverifikasi tim verifikator BPLS.
Menurut Jalaluddin, ada banyak faktor mengapa hal tersebut harus dilakukan. Selain jumlah warga korban lumpur di tiga desa mencapai ribuan, juga karena anggaran ganti rugi yang bersumber dari APBNP 2008 itu akhir tahun ini harus tutup buku. "Ini menyangkut sistem administrasi negara. Jadi tim pengukur dan tim verifikator bisa bekerja secara bersamaan dengan cepat serta tepat," kata dia.
Dalam Perpres nomor 48 tahun 2008 yang merupakan revisi dari Perpres nomor 14 tahun 2007 tentang BPLS, skema pencairan dana ganti rugi sama. Tapi, jangka waktu pencairannya tak sama. Untuk para korban lumpur versi Perpres nomor 14, ganti rugi dari Lapindo Brantas dengan skema pencairan dana 20 persen dan harus menunggu dua tahun untuk menerima pelunasan sisanya.
Sementara ganti rugi bagi korban lumpur di tiga desa atau versi Perpres nomor 48, skemanya pencairan sama. Yakni 20 persen dan selanjutnya pelunasan sisanya. "Untuk pelunasan 80 persen, warga tak harus menunggu lama. Maksimal akhir Desember 2008 sudah selesai semua," kata Jalaluddin.(BOG/ANTARA)
29 Juli 2008
Lapindo Komitmen, Warga Puas
| Ditulis Oleh dad | |
| Selasa, 29 Juli 2008 | |
| Sidoarjo- Dua tahun semburan Lumpur di bumi Porong tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti,berbagai upaya pun sudah dilakukan Lapindo Brantas, Inc untuk menutup semburan dan juga management permukaan dengan mengalirkan lumpur ke kali Porong. Langkah teknis masih terus diupayakan oleh Lapindo agar dampak Lumpur tidak meluas. “Penanganan pusat semburan dan Lumpur permukaan adalah teknis, saat ini yang menjadi kosentrasi adalah penyelesaian maslah social,” teranh Yuniwati teryana, Vice President Minarak Lapindo Jaya. |
Posko Verifikasi Buka Ditempat
Ditulis Oleh ttk
Selasa, 29 Juli 2008
Sidoarjo, Setelah kemarin (28/07) Tim Survei dari Badan pertanahan Nasional dan BPLS mengukur keluasan tanah warga 3 Desa terdampak,saat ini telah dibuatkan Posko Verifikasi di lokasi desa tedampak lumpur yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada warga agar dapat berkomunikasi dengan baik dan pengukuran tanahnya jadi jelas dan lancar.
“Posko itu dibuka agar tim dekat dengan warga, disamping itu berkomunikasi bisa langsung dengan baik sehingga pengukuran lahannya bisa lancar,”kata Akhmad Kusairi, Staff Humas BPLS.
Posko dibuka disalah satu rumah warga lokasinya di Dusun Ginonjo, Desa Besuki, Kecamatan Jabon. Selain membuka posko, tim gabungan tersebut melakukan survei dikawasan Kec.Jabon yang masuk peta terdampak yakni Desa Besuki ( sebelah barat ruas jalan tol), Desa Kedung cangkring dan Desa Pejarakan. Dari hasil survei ditemukan banyak kesulitan antara lain, banyak patok batas tanan tak jelas dan tidal permanen. Kemudian beberapa kawasan masih basah. Untuk itu, BPLS meminta kepada warga memasang patok permanen. Patok permanen itu adalah batasan yang tebuat dari semen atau pagar.
Jika hal itu tidak dilakukan akan menyulitkan tim survei memverifikasi keluasan lahan warga sehingga hasilnya tidak tepat dan bisa menimbulkan konflik jelas Akhmad Kusairi
24 Juli 2008
Sedikit Lega, Khawatir Konflik
Ditulis Oleh dad
Selasa, 22 Juli 2008
Sidoarjo- Warga 3 desa (Pejarakan, Kedungcangkring, dan Besuki) sedikit lega setelah Perpres 48/2008, tgl 17 Juli 2008 sudah ditandatangani oleh Presiden. Meski demikian munculnya pepres baru dikhawatirkan akan memicu konflik.
“Dalam pasal 15 B disebutkan jika batas timur penanganan luapan lumpur diluar peta terdampak batasnya adalah jalan tol ruas Porong Gempol, sehingga tetangga kami yakni Besuki timur tidak mendapatkan gantirugi,” terang Abdul Rokhim, koordinator warga 3 desa.
Abdul Rokhim menyayangkan jika perpres baru ini tidak memasukkan seluruh kawasan Desa Besuki ke dalam peta, karena meski belum tergenang lumpur Desa Besuki timur juga pernah mengalami hal yang sama seperti Desa Besuki Barat.
“Saya akan menanyakan kepada Deputi Sosial, kenapa Desa Besuki Timur tidak dimasukkan dalam peta,” ujar Abdul Rokhim.
Dia menambahkan, jika selama perjuangan hingga sampai keluarnya perpres 48 ini, warga Desa Besuki Timur juga berperan aktif.
“Ini semua tidak adil, kawasan Desa Besuki harus masuk dalam peta dan mendapatkan gantirugi,” ujar Rokhim.
Warga juga mengkhawatirkan munculnya perpres ini akan memicu konflik baru antara warga Besuki sendiri ataupun dengan pemerintahan.
“Kita akan menutup ruas jalan tol sebagai bentuk kekecewaan kami,” beber Abdul Rokhim.
20 Juli 2008
Semburan Baru ke-94 Muncul di Desa Lumpur Lapindo
Semburan Baru ke-94 Muncul di Desa Lumpur Lapindo
Suparno - detikSurabaya
Semburan ini pertama kali diketahui oleh oleh Budi Rahayu tetangga Suncoko. Dia melihat air muncul dibekas sumur bor. Perempuan berusia 48 tahun itu kemudian melaporkan penemuannya itu pada pihak RT dan RW setempat.
Alhasil kehebohan pun langsung terjadi di desa yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi pusat semburan lumpur Lapindo. Wargapun langsung mendatangi lokasi tersebut.
Menurut Suncoko, dia dan keluarganya sudah lama tidak menempati rumah tersebut. Mereka pindah sejak lumpur mulai menenggelamkan rumah warga di kawasan Porong. Dia berharap pemerintah segera menangani bubble tersebut, jika dibiarkan bisa menenggelamkan rumah warga.
"Segera ditangani supaya tidak menenggelamkan rumah warga," ujarnya kepada detiksurabaya.com.
Pihak Fergaco saat ini sudah berada di lokasi. Fergaco mengungkapkan semburan air yang tingginya 15-20 meter tersebut mengandung 8 persen hidrokarbon.
Semburan tersebut tidak berbau dan gas yang keluar tidak terbakar saat disulut api. Jarak antara bubble baru dengan bubble ke-93 sekitar 20 meter.(wln/bdh)
Dana Ganti Rugi Tiga Desa Korban Lumpur Segera Cair
suarasurabaya.net| Dana untuk warga tiga desa korban lumpur Sidoarjo akan segera cair tahun 2008 ini. Demikian ditegaskan HATTA RAJASA Mensesneg.
"Perpres kan sudah diteken Presiden, yang pasti dana ganti rugi akan segera dibayarkan. Setelah Perpres ditandatangi Presiden, Menteri Keuangan akan menyalurkan dana ganti rugi lewat BPLS. Dalam waktu tidak terlalu cepat tapi juga tidak akan lama, yang pasti dibayarkan," jelas HATTA didampingi MUHAMMAD NUH Menkominfo pada Forum Komunikasi dengan pimpinan berbagai media di Surabaya, Sabtu (19/07).
Dana ganti rugi yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ini kata HATTA, jika masuk dimasukkan dalam anggaran tahun 2008, pasti akan turun tahun ini.
Sebelumnya warga tiga desa korban lumpur yaitu Desa Besuki, Pajarakan, dan Desa Kedung Cangkring pada Senin (14/07) lalu mendatangi DPR RI menanyakan soal dana ganti rugi akibat lumpur Sidoarjo yang sudah disahkan dalam APBN-P sejak April 2008 lalu. Mereka ditemui SURIPTO anggota DPR Dapil Jatim.
Sesuai revisi Peppres No.14/2007 tentang wilayah terdampak lumpur Lapindo pada 11 Juli 2008 telah ditandatangani SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Presiden RI. Tiga desa tersebut sebelumnya diluar peta terdampak akhirnya resmi masuk dalam peta terdampak semburan lumpur Lapindo.
Dengan ditekennya revisi Perpres 14/2007, warga Desa Besuki, Pekarakan dan Kedungcangkring tersebut berhak mendapat ganti rugi seperti yang diterima warga empat desa yang masuk peta terdampak 22 Maret 2007, yaitu, Desa Jatirejo, Siring, Renokenongo, dan Kedungbendo.(ipg)
Teks Foto:
- HATTA RAJASA (kiri) bersama MUHAMMAD NUH (kanan) saat berbincang bersama pimpinan media di Surabaya, Sabtu (19/07).
Foto: IPING suarasurabaya.net
Korban Lumpur Porong Buat Film Dokumenter
Korban Lumpur Porong Buat Film Dokumenter
suarasurabaya.net| Untuk menggambarkan penderitaan korban lumpur panas Lapindo warga Porong membuat film dokumenter.
Film dokumenter itu merupakan hasil produksi korban lumpur panas yang dibuat dengan durasi singkat semacam film lepas.
ASYIMA Pendamping Warga Porong dari Lembaga Fasilitas Pendanaan Lingkungan Global pada TEGUH reporter Suara Surabaya, Jumat (18/07) mengatakan dengan adanya film-film hasil produksi warga diharapkan aspirasi warga akan lebih bisa utuh terekam.
Selain itu warga korban lumpur juga bisa menyampaikan kenyataan yang dihadapi pada pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang berwenang.
Dengan bekal pemberdayaan pada warga korban lumpur panas Lapindo untuk membuat film diharapkan akan ada solusi yang baik untuk mereka dari pemerintah.
Warga tidak lagi bergantung pada media massa untuk menyampaikan kondisi nyata yang dihadapi akibat lumpur panas Porong.
Rencanannya Minggu lusa film hasil produksi warga korban lumpur Panas Lapindo akan diputar di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong.(tas/ipg)
SBY Setujui Ganti Rugi, Warga 3 Desa Gundul Bersama
| SBY Setujui Ganti Rugi, Warga 3 Desa Gundul Bersama |
| Friday, 18 July 2008 | |
| Sidoarjo - Surya-Penantian panjang dan melelahkan warga Desa Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan Kecamatan Jabon, yang menuntut masuk peta terdampak, akhirnya kesampaian juga. Presiden SBY akhirnya telah menyetujui dan menandatangani, draft ganti rugi warga yang lahan dan rumahnya terkena dampak lumpur Lapindo. Kabar tersebut disampaikan seorang warga, yang berada di Jakarta kepada ratusan warga tiga desa yang berharap-harap cemas di tempat pengungsian di bekas Jalan Tol Porong - Gempol. “Tadi sudah ada kabar dari Pak Rokhim (wakil warga) yang ada di Jakarta, informasinya draf itu sudah diteken Presiden,” ujar Gunawan korban lumpur yang menunggu di Desa Besuki. Begitu kabar tersebut disampaikan ke seluruh warga yang sudah berkumpul, mereka langsung mengucapkan syukur dan melakukan sujud syukur di tengah jalan tol yang sedang diblokade warga. Bahkan sejumlah ibu-ibu tampak terisak. “Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah,” kata salah satu ibu. Sedangkan kaum lelaki, mulai dari pemuda hingga para orang tua, sepakat menggundul kepala. “Saya sudah nadar, jika dikabulkan saya akan gundul,” kata Fuad, warga Desa Besuki yang langsung menggundul rambutnya. Koordinator warga, Ali Mursyid yang berada di Jakarta, mendengar kabar tersebut dari jubir Presiden Andi Malarangeng. “Informasinya dari Andi Malarangeng, jika draf ganti rugi sudah diteken Presiden,“ kata Ali Mursyid. Namun sejauh ini ia belum mengetahui isi dari draf ganti rugi tersebut. Hanya saja, informasinya dana ganti rugi warga diambilkan dana dari APBN tersebut skemanya sama dengan korban lumpur lainnya. Yaitu untuk tanah dihargai Rp 1 juta/m2 dan bangunan Rp 1,5 juta/m2. Perwakilan warga yang berada di Jakarta, rencananya segera balik ke Porong. “Hari ini rekan-rekan balik naik KA ekonomi, besok akan kita jemput di Stasiun Porong,” ujar Amari warga |
Korban Lumpur Gunduli Kepala
| Korban Lumpur Gunduli Kepala |
| Thursday, 17 July 2008 | |
| SIDOARJO- Mendengar kabar bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani peta terdampak susulan, lima warga korban lumpur Lapindo menggunduli kepalanya. Penggundulan itu dilakukan lima warga yang selama ini mengungsi di bekas jalan tol Surabaya-Gempol km 41, Kamis (17/7), siang. Umumnya mereka sudah bernadzar akan menggunduli kepalanya kalau Presiden Yudhoyono mengabulkan tuntutan mereka. "Ini memang sudah menjadi nadzar saya. Begitu tuntutan kami dikabulkan, saya akan gundul bersih," kata Fuad kepada Surya, ketika kepalanya sudah separuh bersih. Fuad adalah bagian dari ribuan warga tiga desa, Besuki, Pejarakan dan Kedungcangkring, Kecamatan Jabon Sidoarjo yang sebelumnya tidak termasuk dalam peta terdampak semburan lumpur Lapindo. Mereka menuntut tiga desa itu dimasukkan dalam peta terdampak sehingga mereka juga mendapat ganti rugi seperti empat desa di Kecamatan Porong. Siang itu mereka mendapatkan kabar dari perwakilan warga yang sudah tiga hari berada di Jakarta untuk mendesakkan tuntutan itu. Para wakil warga mengaku mendapat telepon dari juru bicara Presiden Yudhoyono, Andi Mallarangeng tentang pengesahan itu. "Cuma kami belum tahu, bentuk kesepakatannya bagaimana, apakah sama dengan empat desa terdahulu," kata Fuad.(IIT) |
17 Juli 2008
Kampanye Meriah, Korban Lumpur Lapindo Tak Peduli
Kampanye Meriah, Korban Lumpur Lapindo Tak Peduli
Liputan6.com, Sidoarjo: Boleh jadi, ungkapan pilu Fikriyah mewakili perasaan sekitar 3.000 korban lumpur Lapindo yang saat ini masih bertahan di Pasar Baru Porong dan tenda-tenda darurat di Sidoarjo, Jawa Timur. Gempita kampanye Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur tidak mereka pikirkan. Sudah banyak pejabat yang berjanji membantu penyelesaian soal ganti rugi para pengungsi, namun janji tetaplah tinggal janji [baca: Dari Menangkis Isu Korupsi Hingga Pendidikan Gratis].
Walau demikian, Komisi Pemilihan Umum setempat tetap menganggap suara para pengungsi bermakna. Karena itu, menurut Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Bimo Aries, pihaknya berencana membangun tempat pemungutan suara khusus bagi korban lumpur Lapindo.
KPU Sidoarjo memang boleh berencana seperti itu. Yang jelas, dua tahun lebih para pengungsi tersingkir dari rumah mereka akibat semburan lumpur Lapindo. Tak aneh, bila kemudian timbul pertanyaan: Akankah pemimpin baru hasil pilkada nanti bisa menyudahi penderitaan mereka? Atau, haruskah mereka lebih lama terpuruk dan kembali menelan kekecewaan?.
Sementara itu, ribuan orang larut dalam kegembicaraan menyaksikan penampilan Si Raja dangdut, Rhoma Irama, dalam kampanye pasangan Khofifah-Mujiono atau Kaji di lapangan Wijaya, Sampang, Madura. Akibat berdesak-desakan sejumlah penonton pingsan sehingga harus mendapat perawatan tim medis.
Dalam kampanyenya, pasangan nomor urut satu yang diusung Partai Persatuan Pembangunan dan koalisi 12 partai politik ini mengingatkan agar warga Madura meningkatkan keterampilan menyongsong era industrialisasi.
Seperti kampanye sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menjadi juru kampanye dalam kampanye pasangan Sucipto-Ridwan Hisyam. Megawati meminta agar kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung duet pasangan Sucipto-Ridwan yang akrab disebut SR sebagai cagub cawagub nomor urut dua.
Pasangan Sunaryo dan Ali Maschan Musa yang akrab disapa Salam hadir dalam kampanye di lapangan Warung Dowo, Pasuruan. Mereka kampanye didampingi sejumlah pengurus pusat Partai Golongan Karya yang mengusungnya. Dihadapan ribuan simpatisannya Sunaryo kembali menegaskan visi misinya, di antaranya bebas pendidikan, kesehatan, dan jaminan modal usaha.
Cagub nomor urut empat Achmady, kemarin berkampanye menggunakan trailer di sepanjang kawasan Tanggul, Kota Jember. Cagub yang berpasangan dengan Suhartono ini juga sempat mengunjungi pedagang di Pasar Tanggul.
Tidak beda dengan pasangan cagub dan cawagub lainnya, Saifullah Yusu atau Gus Ipul yang berpasangan dengan Soekarwo berjanji akan memakmurkan rakyat jika terpilih dalam pilkada 23 Juli mendatang. Janji Gus Ipul ini disampaikan di depan belasan ribu peserta kampanye yang digelar di Alun-Alun, Jombang. Ikut serta dalam kampanye ini sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)
Warga Besuki Blokade Jalan Tuntut Ganti Rugi
Warga Besuki Blokade Jalan Tuntut Ganti Rugi
Liputan6.com, Sidoarjo: Pengungsi korban lumpur Lapindo dari Desa Besuki, Jawa Timur, Rabu (16/7) siang, memblokade bekas jalan tol Surabaya-Jakarta. Mereka menutup jalan dengan membentangkan pipa-pipa pembuangan lumpur milik Badan Penanggulan Lumpur Sidoarjo dan mendirikan tenda.
Akibat aksi itu, para pengguna jalan alternatif yang datang dari arah Sidoarjo dan Gempo terpaksa kembali berputar karena tidak diizinkan warga melintas. Tindakan warga ini sebagai aksi solidaritas kepada rekan mereka yang di Jakarta.
Mereka memprotes Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai tak segera menandatangani pengesahan percepatan pembayaran ganti rugi untuk ribuan warga dalam bentuk peraturan presiden. "Tolong segera tanda tangani revisi perpres itu. Jika capai kami siap pijitin, kalau tidak ada tinta, kami warga Besuki siap mengirim tinta," kata Lalak Suparlan, warga Besuki.
Sebelumnya, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menegaskan nasib pengungsi dari Desa Besuki ditentukan sepekan ke depan. Dalam Surat Keputusan Presiden, warga Besuki akan diakui dan mendapatkan hak seperti korban lumpur lainnya.
Namun, pernyataan itu ditanggapi dingin para pengungsi. Mereka sudah tidak percaya dengan janji-janji pemerintah selama ini. Apalagi, hampir enam bulan mereka hidup mengenaskan di pengungsian tanpa ada perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat.
14 Juli 2008
Korban Lumpur Tagih Perpres
| Korban Lumpur Tagih Perpres |
| Sunday, 13 July 2008 | |
| SIDOARJO-SURYA-Ratusan warga korban lumpur dari Dsa Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan Kecamatan Jabon, Sabtu (12/7), berangkat ke Jakarta. Mereka menagaih janji pemerintah pusat agar secepatnya Perpres yang mengatur ganti rugi desanya yang terendam lumpur, segera diterbitkan. Sekitar pukul 08.30 WIB warga berkumpul di Stasiun Porong untuk naik KA Komuter menuju Surabaya. Selanjutnya rombongan korban lumpur ini berangkat ke Jakarta dengan menggunakan KA Gaya Baru dari Stasiun Surabaya Kota sekitar pukul 13.45 WIB. Koordinator korban lumpur asal Desa Besuki Ali Mursyid menjelaskan keberangkatan warga ke Jakarta ini karena korban lumpur dari tiga desa sudah terlalu lama mengungsi di tenda darurat yang ada di bekas jalan tol Porong - Gempol tanpa ada kejelasan. “Kami berangkat ke Jakarta untuk memohon agar Perpres itu segera diteken, karena sampai saat ini belum ada kejelasan,” terang Ali Mursyid. Menurutnya Perpres yang mengatur ganti rugi tiga desa sekarang tinggal menunggu teken dari presiden. Namun kata Mursyid pihaknya juga ingin mengetahui secara detail draf Perpres yang akan diteken presiden itu. Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Akhmad Zulkarnaen meminta agar warga tidak perlu ke Jakarta, menurutnya Menteri PU sudah menjelaskan jika draf Perpres yang mengatur perihal ganti rugi tiga desa itu sudah ditandatangani para menteri. “Saat ini hanya tinggal menunggu tandatangan presiden. Jadi warga kami harap bisa bersabar dulu,” ujarnya. iit |
12 Juli 2008
Relokasi Infrastruktur Mulai Digarap
| Ditulis Oleh dad | |
| Jumat, 11 Juli 2008 | |
| Sidoarjo– Relokasi infrastruktur dimulai, Menteri PU Joko kirmanto secara simbolis melakukan pemancangan pembangunan relokasi jalan arteri bagaian Siring-Porong. Relokasi dilakukan di Desa Kebonagung Kecamatan Porong. Menteri PU Joko Kirmanto menandaskan jika upaya perelokasian harus segera dilaksanakan, karena infrastruktur yang meliputi rel kereta api, jalan tol dan juga raya Porong berada di daerah yang rawan bahaya. “Raya Porong dan rel kereta api berbatasan langsung dengan tanggul penahan Lumpur, dan juga disekitar kawasan ini juga sering mengalami ambles,” terang Joko Kirmanto. Relokasi ini meliputi antara lain meliputi jalan tol sepanjang 10,1 Km dengan lebar 60 meter dengan perincian Porong Surabaya 30 meter dan Surabaya-Malang 30 meter Jalan raya akan dibangun jalan raya Porong dan arteri dengan panjang 7,1 Km dengan lebar 30 meter yang dibagi 15 meter Surabaya Malang maupun Malang-Surabaya. "Kami meminta warga rela melepas tanahnya untuk kepentingan umum karena ini menyangkut kepentingan bersama,” tandasnya. |
11 Juli 2008
Endapan mengkhawatirkan, BPLS datangkan kapal keruk
| Ditulis Oleh dad | |
| Kamis, 10 Juli 2008 | |
| Surabaya- Endapan di Kali Porong yang sudah menebal dan mengering menjadi permasalahan pengaliran lumpur dari pusat semburan. Ketebalan endapan mencapai 1-2 meter, akibat endapan ini dikhawatirkan akan menimbulkan banjir. Ade Daud Nasution, anggota tim TP2LS (Tim Panitia Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) mengatakan dengan kondisi kali porong yang hampir tertutup endapan menyebabkan sungai menjadi dangkal, sehingga daya tampung kali porong akan lebih kecil untuk menampung air jika musim hujan nanti. |
TP2LS Kagum Melihat KNV
| Ditulis Oleh dad | |
| Kamis, 10 Juli 2008 | |
| Sidoarjo- Takjub dan terheran-heran, itulah reaksi anggota DPR-RI yang tergabung dalam TP2LS (Tim Panitia Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) saat mengunjungi kawasan yang digunakan untuk relokasi warga terdampak lumpur di Kahuripan Nirwana Village , Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo. (10/7/2008) 378 rumah yang terbangun dengan berbagai tipe di KNV dalam waktu yang tak begitu lama membuat TP2LS ini semakin yakin jika Lapindo ataupun MLJ benar-benar serius dalam penyelesaian masalah sosial warga yang terkena dampak lumpur. |
09 Juli 2008
Bubble Baru Muncul, Warga Tolak Evakuasi
| Ditulis Oleh dad | |
| Selasa, 08 Juli 2008 | |
| Sidoarjo – Bubble ke-93 muncul di Siring Barat, Kecamatan Porong sekitar pukul 01.00. Munculnya bubble baru ini menambah koleksi bubble sebanyak 17 titik di Siring. Meski sudah dikelilingi bubble yang mudah terbakar ini warga tetap menolak rencana relokasi yang diusulkn pemerintah pusat. Susianti mengatakan, terdengar suara bergemuruh yang mengiringi semburan gas di halaman samping rumahnya. Sedangkan jarak antara bubble dengan rumahnya hanya sekitar 3 meter. Sedangkan, terkait upaya pemerintah pusat untuk mengatasi korban lumpur diluar area terdampak dengan mengevakuasi ditolak terus menerus oleh warga. Warga Siring Barat menginginkan agar desa diperlakukan sama dengn warga didalam peta terdampak dan mendapatkan gantirugi. "Warga meminta adanya gantirugi bukan dievakuasi ditempat lain saja, karena kita adalah korban lumpur seperti warga yang lainnya,” terang Adi, salah satu warga Siring barat. Menangkap hal ini, Saiful Illah yang saat itu meninjau lokasi munculnya semburan mengatakan pihaknya akan segera melaporkan ke pemerintah pusat terkait tuntutan dan keresahan warga Siring Barat akibat dihantui munculnya bubble-bubble baru ini. "Munculnya semburan baru membuat warga resah dan takut akan bahaya gas yang ditimbulkan oleh bubble, dan munculnya tanpa diduga,” terang orang nomer dua di Sidoarjo ini. |
BPLS Tidak Berlakukan Deadline Penyerahan Berkas
BPLS Tidak Berlakukan Deadline Penyerahan Berkas
suarasurabaya.net| Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS tidak akan memberlakukan batas akhir penyerahan berkas jual beli ganti rugi korban lumpur. Diantaranya, untuk ratusan korban lumpur Desa Reno Kenongo di penampungan Pasar Baru Porong yang belum juga menyerahkan berkas, BPLS akan tetap toleransi.
SUCAHYONO SUYITNO Deputi Bidang Sosial BPLS pada RULLY reporter Suara Surabaya, Selasa (07/08), mengatakan mengatakan permintaan Minarak Lapindo tidak bisa diterapkan. Seperti pernah diungkap ANDI DARUSSALAM VP Minatrak Lapindo, batas akhir ini penting untuk membuat Lapindo ada kepastian.
Di saat yang setuju konsep pemerintah sudah lebih 12 ribu kepala keluarga, untuk ratusan lainnya harus ada deadline. Hanya, kata SUCAHYONO, untuk mereka yang di penampungan ini tidak bisa didekati secara kaku.
Selain yang di penampungan, ungkap SUCAHYONO, ada juga warga lainnya yang menyodorkan konsep berbeda. Ingin tidak jual tanah dan dikompensasi dengan saham. Sedangkan warga yang di penampungan, awalnya ingin jual beli ganti rugi dibayar 50% dan bukan 20%. (rul/tin)
08 Juli 2008
Pagar Rekontrak Tinggalkan Pasar Porong Baru
| Ditulis Oleh ttk | |
| Selasa, 08 Juli 2008 | |
| Sidoarjo, Warga yang tergabung dalam Paguyupan Warga Renokenonggo Menolak Kontrak ( Pagar Re-Kontrak) bersedia meninggalkan Pasar Porong Baru, ini merupahkan hasil kesepakatan antara warga dengan PT. Minarak Lapindo Jaya. Pertemuan berlangsung kemarin (7/7) difasilitasi Win Hendarso Bupati Sidoarjo, diruang Pendopo Delta Wibawa yang dihadiri oleh Perwakilan Pagar Rekontrak, Himpunan Pedagang Pasar (HPP),wakil BPLS dan Wakil PT. Minarak Lapindo Jaya. Dari hasil pertemuan tersebut warga Pagar Rekontrak menyanggupi untuk pindah rumah dikarenakan bentuk solidaritas terhadap para pedagang pasar setelah hampir 17 bulan tidak dapat menempatinya. Selain itu BPLS mendesak warga untuk menerima skema cash and resettlement. Untuk uang muka ganti rugi 20% dan uang kontrak akan diberikan secepatnya. “Besuk (hari ini) kami akan menyerahkan berkasnya ke Tim verifikasi BPLS,” terang Sunarto koordinator Paguyupan Re-Kontrak . Lanjut dia menyebutkan bahwa masih ada 473 berkas ditangan warga. Setelah menerima uang mukan dan uang kontrak mereka( warga pagar rekontrak) akan meninggalkan Pasar Porong Baru akan tetapi karena sebentar lagi bulan Puasa, warga minta kelonggaran sampai setelah Lebaran. “HPP juga sudah menyetujui,” Tambahnya Dalam skema cash and resettlement warga pengungsi Reno kenonggo akan menerima uang kontrak selama 2 Tahun dan evakuasi sebesar 5,5 jt per KK dan uang jadup sebesar 300.000 per Kepala perbulan selama satu bulan. Adapun mengenai uang muka 20% diberikan setelah warga menyerahkan berkas yang diverifikasi BPLS dan PT. MLJ. Dan mengenai pembayaran 80% akan diberikan dalam dua tahap yakni pembayaran bangunan sebesar 1,5 juta per meter2 akan diberikan satu tahun setelah ikatan jual beli ditandatangani. Dan tahap ke dua pergantian tanah dengan skema 1:1 di perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV), Sidoarjo akan diberikan satu bulan masa kontak dua tahun berakhir. Sejak bulan Agustus 2006 sampai hari ini pengungsi yang masih tinggal di Pasar Porong baru sebanyak 573 KK atau 1.970 Jiwa. |
Eks Warga Pagar Rekontrak Pilih Terima 20%
| Ditulis Oleh ty | |
| Senin, 07 Juli 2008 | |
| Sidoarjo – Setelah sekian lama ngotot bertahan di pengungsian Pasar Baru Porong (PBP), kini 14 kepala keluarga (KK) yang dulunya tergabung dalam Paguyupan Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak), akhirnya mau menerima pembayaran 20 persen. Sebelummya, eks warga Pagar Rekontrak ini juga mendapat uang kontrak selama dua tahun, jadup, dan uang pindahan dari PT Minarak Lapindo Jaya. Suroso, salah satu tokoh penggagas warga yang ingin keluar dari Pagar Rekontrak mengatakan, diterimanya paket uang kontrak dan pembayaran 20 persen karena tuntutan 100 persen ganti rugi dari Pagar Rekontrak tak bisa terlaksana. "Dulu awalnya kami ikut menuntut pembayaran 100 persen, tapi tuntutan itu tidak dikabulkan. Kami terus bertahan di PBP, sampai tuntutan Pagar Rekontrak melunak hingga dibayar 50 persen cash dan 50 persen diganti lahan, tapi juga tidak dikabulkan," kata Suroso. Saat itu tuntutan tidak dikabulkan, karena PT MLJ berpegang dan patuh terhadap Perpres No 14 Tahun 2007 bahwa pembayaran dilakukan cash and carry. Meski tidak dikabulkan, saat itu Suroso dkk tetap ngotot bertahan di PBP, dengan harapannya agar tuntutannya dipenuhi. Namun kenyataannya, PT MLJ tetap berpegang pada Perpres No 14 Tahun 2007. Senyum gembira terpancar dari bibir korban lumpur yang sudah hampir setahun tinggal di PBP ini setelah menerima menerima pembayaran 20%. Selain itu, mereka juga sudah menerima resettlement berupa rumah di kawasan Kahuripan Nirwana Village (KNV). "Tinggal menunggu susuk (kembalian uang) setelah menda-pat rumah di KNV," ujar Tawab, salah satu warga Renokenongo yang melakukan IJB di Kantor Minarak. Disinggung mengenai pembayaran 80 persennya, Suroso dan rekan-rekannya sudah punya gambaran dan akan memilih resettlement. Karena dengan resettlement atau relokasi, dirinya bakal mendapatkan tempat tinggal kembali. "Kami sudah berencana untuk pilih relokasi. Dan uang 80 persen akan kami rupakan rumah dan tanah di | |
| Terakhir diperbaharui ( Senin, 07 Juli 2008 ) |
05 Juli 2008
Deadline 20 Persen
Ditulis Oleh ty
Jumat, 04 Juli 2008
Sidoarjo - PT Minarak Lapindo Jaya mengusulkan batas waktu (deadline) penyerahan berkas pembayaran uang muka 20 persen. Usul itu disampaikan kepada Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsah saat penyerahan kunci tahap II kepada korban lumpur di Perumahan Kahuripan Nirwana Village kemarin (3/7).
Vice President PT Minarak Andi Darussalam Tabusalla mengatakan, saat ini 12.054 di antara sekitar 13.000 berkas atau 91 persen sudah menerima uang muka 20 persen. Sisanya masih ada di BPLS dan warga. " Kami harapkan ada batas akhir untuk penyerahan itu. Tujuannya, agar kami (PT Minarak) bisa berkonsentrasi menyelesaikan pelunasan 80 persen. Kalau tidak ada batas waktu, kapan selesainya," ujar Andi.
Mensos, Bachtiar Chamsah memahami permintaan PT Minarak tentang batas waktu. Dia meminta semua pihak bersama-sama menyelesaikan masalah. " Salah satunya, menyelesaikan berkas dan pelunasan 80 persen," ucap Bachtiar.
Jangan Paksa Korban Lumpur
Friday, 04 July 2008
Sidoarjo | Surya – Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsah, memuji sekaligus memperingatkan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
Pujian dialamatkan, karena MLJ menyediakan rumah yang layak huni untuk korban lumpur.
Sedangkan peringatkan Mensos, ditujukan kepada MLJ agar tidak memaksakan korban lumpur masuk kedalam kawasan rumah yang sedang dibangun.
“Saya mengingatkan kepada MLJ agar tidak memaksakan korban lumpur untuk masuk ke dalam perumahan ini (PT Kahuripan Nirwana),” katanya usai penyerahan kunci rumah tahap II di lokasi perumahan Kahuripan Nirwana, Kamis (3/7).
Gubernur Jatim Imam Utomo juga mendesak, agar Lapindo secepatnya menyelesaikan pembayaran ganti rugi 20 persen. Hal ini terkait dengan rencana BPLS, yang akan melakukan penanggulan di beberapa tempat.
Namun, karena lahan warga belum dibayar Lapindo, proses penanggulan mendapat penolakan warga setempat.
“Saya tadi dibisiki Pak Narso (Sunarso, Kepala BPLS) agar pembayaran uang muka 20 persen segera diselesaikan, karena terkait dengan penanggulan,” terang Imam Utomo.
Vice President MLJ, Andi Darussalam Tabussala, mengatakan jumlah rumah yang diserahkan kepada korban lumpur sebanyak 75 buah, sebelumnya sudah diserahkan sebanyak 36 rumah. iit
Cak Nun Saksi Resettlement
Tuesday, 01 July 2008
Sidoarjo - Pembayaran ganti rugi cash and resettlement bagi korban lumpur nonsertifikat antara PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) dengan 100 bidang tanah dan bangunan milik anggota Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL), dilaksanakan di ruang Jupiter Sun Hotel Sidoarjo, Senin (30/6). Sebagai saksi, adalah budayawan Emha Ainun Najib alias Cak Nun, yang mendapat mandat dari GKLL. Menurut Cak Nun, keputusan cash and resettlement adalah solusi jalan tengah antara MLJ dan korban lumpur.
“Karena proses hukum Lapindo juga belum ditetapkan bersalah atau tidak, mungkin warga masih menunggu hingga ada keputusan. Kalau berpegang dengan keputusan bersalah atau tidak, warga korban lumpur makin tidak jelas nasibnya,” urainya.
Dengan sistem ini, kata Cak Nun, warga juga diuntungkan karena dihibahkannya uang muka 20% pembelian lahan yang dulu dibayarkan MLJ.
Direktur Operasional PT Minarak, Bambang Prasetyo Widodo menargetkan realisasi ganti rugi dengan skema ini akan dilakukan setiap harinya sekitar 100 bidang. “Data di GKLL, yang nonsertifikat dan menerima cash and resettlement sebanyak 2.000 KK,” katanya. iit
04 Juli 2008
02 Juli 2008
Kembali, Minarak Serahkan Kunci KNV
| Kembali, Minarak Serahkan Kunci KNV |
| Ditulis Oleh dad |
| Senin, 30 Juni 2008 |
| Sidoarjo- PT Minarak Lapindo Jaya kembali menyerahkan 23 kunci rumah Kahuripan Nirwana Village (KNV) kepada warga terdampak Lumpur Sidoarjo. Penyerahan ini merupakan wujud komitmen keluarga besar Bakrie untuk memberikan yang terbaik untuk warga. "Pesan Ibu Bakrie bahwa kita tak boleh menyia-nyiakan korban lumpur panas. Kita mesti bertanggung jawab. Malam ini merupakan wujud komitmen keluarga besar Bakrie membantu menyelesaikan persoalan lumpur panas," ujar Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabussalla saat menyampaikan sambutan. Kegiatan serah-terima kunci rumah kepada korban lumpur panas yang bertema "Kunci Barokah Sidoarjo Membangun Himkah Lumpur" disemarakkan dengan tampilan kelompok musik Kiai Kanjeng pimpinan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun). Dalam acara yang berlangsung dengan nuansa silaturahim ini diikuti oleh pejabat dari Bakrie yakni Iwan Djarot dan Ir Gesang (keduanya petinggi kelompok usaha Bakrie), Wakil Bupati Sidoarjo Saiful Illah, Cak Nun, dan pejabat lainnya, beserta ribuan warga korban terdampak lumpur. Sementara itu, Sekretaris Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL), Khoirul Huda, menyatakan, untuk menemukan pola penyelesaian cash and resettlement membutuhkan proses panjang. “Pola penyelesaian korban lumpur panas dengan cara seperti ini telah disetujui sebanyak 2.000 korban Lumpur Sidoarjo dari 3000 warga yang tergabung dalam GKLL,” terang Khoirul Huda. Memang, antara manajemen PT MLJ dengan GKLL telah tercapai kesepakatan mengenai pola penyelesaian cash and resettlement atas korban lumpur panas. Dengan pola ini, warga yang rumah dan tanahnya terendam lumpur panas diberikan solusi, jika asset dalam bentuk tanah maka akan diganti tanah, jika bentuknya bangunan maka bisa diganti dengan cash and carry. “Sebenarnya langkah ini merupakan cash and carry, tapi tinggal menunggu waktu aja, karena warga bisa menjual tanahnya dalam waktu 12 bulan lagi” terang Khoirul Huda. |
