| BPLS Dinilai Lamban, Belum Sosialisasi, Pengukuran dan Verifikasi |
| Thursday, 31 July 2008 | |
| Sidoarjo - Surya -Ratusan warga Desa Besuki, Kedungcangkring dan Desa Pejarakan, yang masuk peta terdampak menilai kinerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sangat lamban. Terbukti, hingga kemarin lembaga tersebut belum melakukan sosialisasi, pengukuran maupun verifikasi di wilayah tiga desa tersebut. Ali Mursyid, warga setempat mengatakan, persoalan di tiga desa sudah jelas dan tak ada yang perlu dibahas. Termasuk perhitungan harga, serta skema pembayaran. “Kami ingin harga seperti yang diberikan Lapindo semula, yaitu skema 20:80,” katanya, Rabu (30/7). Ali menilai, BPLS lamban dalam rencana sosialisasi. Padahal, revisi Perpres soal ganti rugi sudah disetujui Presiden SBY. “Kami melihat BPLS lamban, seharusnya setelah revisi muncul segera sosialisasi. Sebab, kami sudah tidak tahan lagi hidup di tempat pengungsian,” tegasnya. Sebaliknya, bila BPLS menggelar sosialisasi, warga meminta waktu minggu dan melibatkan seluruh warga. Sebab sosialisasi sebelumnya, katanya, selama ini tak seimbang karena hanya melibatkan perangkat desa saja. Staf humas BPLS, Akhmad Kusairi menyangkal pihaknya lamban dalam bekerja. Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan enam tahap penanganan, mulai menyusun tata laksana, mempersiapkan sosialisasi, menyiapkan tim pengukuran dan tim sosialisasi, mengupayakan pencairan anggaran, hingga koordinasi dengan tim terkait terkait operasional bantuan sosial dan pertanahan. “Kami tak bisa dinilai lamban, karena saat ini kami sedang menyiapkan enam tahap penanganan, sesuai dengan prosedur yang ada,” tegasnya. Khusairi meminta, warga segera memasang patok batas permanen, sesuai kesepakatan yang ada. Hal ini untuk mempermudah pengukuran, dan menghindari konflik. “Diharapkan, dalam minggu ini semua patok permanen dari semen sudah terpasang. Sehingga pengukuran bisa dilakukan secepatnya,” pungkasnya. sda |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar