| Sidoarjo- Warga 4 desa yang tergabung dalam Gepres (Gerakan Pendukung Perpres) berunjuk rasa di depan pendapa Sidoarjo (5-8-2008). Warga meminta penyelesaian 80 persen dibayar dengan skema cash and carry. Pemicu aksi warga yang berasal dari Jatirejo, Renokenongo, Kedungbendo, dan Siring ini adalah wujud kekesalan warga kepada GKLL yang menyepakati bentuk pembayaran dengan skema cash and resetllement.
“Kita tidak pernah mendapat sosialisasi pembayaran cash and resetllement dari GKLL,” terang Macmudatul Fatchiyah.
Sekitar pukul 13.00, 10 perwakilan warga diterima Buati Sidoarjo, Wien Hendrarso, wargapun menyampaikan unek-uneknya terutama pembayaran secara cash and carry.
“Tidak ada aturan jika surat non sertifikat tidak bisa di AJB kan, “ terang Macmudatul.
Dari pertemuan yang berlangsung 2 jam, dihasilkan, BPN menyebutkan jika surat non sertifikat bisa di AJB kan, dan Wien Hendrarso meminta agar BPLS mendesak MLJ untuk segera merealisasikan karena masa kontrak warga sudah akan habis.
Mendengar hasil itu wargapun bersorak-sorak kegirangan, tak lama kemudian warga membubarkan diri dengan tertib.
Ditempat berbeda, Choirul Huda sekretaris GKLL menyatakan sosialisasi cash and resetllement adalah upaya penengah antara cas and carry dan resetllement, dan kesepakatan ini diambil dengan mengundang semua pihak terutama perwakilan desa yang terkena dampak lumpur.
“Upaya itu adalah solusi terbaik, tapi semuanya tergantung warga dan tidak ada unsur pemaksaan,” terang Khoirul.
Sedangkan menurut Bambang Prasetyo Widodo Direktur operasional MLJ menyatakan jika Minarak tetap berkomitmen untuk menuntaskan permaslahan sosial akibat dampak luapan lumpur.
“MLJ tetap berkomitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab sesuai dengan yang tertera di perpres 14/2007,” terang Pak Wiwid sapaan Bambang Prasetyo Widodo. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar