Warga Larang Penanggulan Ganti Rugi Belum Dibayar

Warga Larang Penanggulan Ganti Rugi Belum Dibayar

Sunday, 10 August 2008

SIDOARJO-SURYA-Korban lumpur dari Desa Renokenongo, Kedungbendo, Siring dan Jatirejo, Sabtu (9/8), memasangan sejumlah spanduk di beberapa titik lokasi tanggu. Spanduk tersebut isinya meminta agar aktivitas penanggulan dihentikan sebelum PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) membayar ganti rugi lahan dan aset warga yang terdampak lumpur. Bukan hanya menunggu sisa pembayaran ganti rugi 80 persen, namun sebagian warga juga ada yang belum menerima uang muka 20 persen. “Saya sejak November tahun lalu sudah menyerahkan berkas, tapi yang 20 persen sampai sekarang belum dibayar,” kata Nunik, korban lumpur dari Desa Renokenongo. Korban lumpur lainnya Hj Machmudah menjelaskan pihaknya bersama warga terpaksa memasang spanduk untuk menghentikan aktivitas penanggulan, karena tanah dan bangunan yang terdampak lumpur belum dibayar. “Jika tidak diselesaikan kami akan menutup akses ke tanggul, kami juga tidak mengizinkan tanah kami diuruk,” paparnya. Rencananya jika belum ada tanggapan, warga akan datang dengan jumlah yang lebih besar. Bahkan warga akan memasang patok-patok di tanggul sebagai tanda kawasan tersebut masih belum dibayar. Humas BPLS Akhmad Zulkarnain mengatakan meskipun ada aktivitas warga di atas tanggul, sejauh ini belum mengganggu kegiatan penanggulan. “Itu hak warga untuk menyampaikan aspirasi, untuk kegiatan penanggulan kami lewatkan akses jalan yang lain,” jelasnya. Terpisah, korban lumpur dari Desa Siring Barat dan Besuki mendapat perhatian Caleg DPR RI dari Partai Bintang Reformasi (PBR) Pungki Sukmawati. Selain melihat semburan baru, di Desa Siring Barat, caleg yang berangkat dari Dapil I (Surabaya - Sidoarjo) ini juga memberikan bantuan uang tunai untuk pembuatan jamban umum di lokasi penampungan pengungsi Desa Besuki. “Setelah melihat penderitaan warga pengungsi di Besuki, kami berharap secepatnya ganti rugi dibayarkan,” papar Pungki yang juga ketua DPP PBR ini. iit