Topik : SS PRO LAPINDO PART II
Forum Home
Topik ini telah direply 5 kali, dan telah dibaca 15 kali.
Penulis : wisnu1110 21 Feb 2008 12:25:01 Reply
Melihat iklan Lapindo "Meneropong Semburan Lumpur" menghilang, hampir saya bersorak ternyata SS masih punya nurani. Namun ternyata ikaln tersebut menghilang hanya untuk dilanjutkan Iklan (baca: penggiringan opini publik) jilid II berjudul "menggapai hari esok". Lapindo telah sukses menggiring opini publik, dan melalui para Pelacur Intelektual yang diberi nama Ahli Geologi sukses pula menyuruh para Pelacur Politik yang menamakan diri TIM P2LS DPR menyatakan bahwa...
Re : SS PRO LAPINDO PART II
Penulis : wisnu1110 21 Feb 2008 12:28:31 Reply
fenomena semburan lumpur ini adalah fenomena alam. Para Pelacur Intelektual ini pula yang dijadikan senjata Lapindo untuk mematahkan gugatan Walhi sehingga PN Jaksel ikut-ikutan idem ditto. Putusan ini pun hanya berdasar pada TEORI yang diajukan para pelacur intelektual, sementara pernyataan Dr. Rudi Rubiandini yang menyatakan Lapindo penyebab semburan lumpur tidak direken dengan alasan tidak ada surat dari penggugat (WALHI). Beruntung sekali Lapindo, stok pelacur di Indonesia ini gak kurang...
Re : SS PRO LAPINDO PART II
Penulis : wisnu1110 21 Feb 2008 12:29:24 Reply
Namun seperti halnya dunia pelacuran, yang paling diuntungkan adalah sang germo, dalam hal ini Lapindo. Konsekuensi dari pernyataan bencana alam adalah Pemerintah yang ujung-ujungnya harus menanggung semua biaya. Dengan kata lain, walaupun Lapindo seperti yg dinyatakan dalam iklan terbarunya menyatakan akan membayar korban lumpur sesuai Perpres 14/2008, namun tujuan usaha Lapindo adalah pada akhirnya meminta ganti ke pemerintah. Ujung-ujungnya rakyat juga yang mbayar dan Lapindo serta ...
Re : SS PRO LAPINDO PART II
Penulis : wisnu1110 21 Feb 2008 12:30:16 Reply
Keluarga Bakrie tidak akan kehilangan uang sepeserpun. Uniknya, ikalan Lapindo jilid II ini mengutip hasil PN Jakpus yang mementahkan gugatan YLBHI terhadap Pemerintah dan Lapindo. Memang PN Jakpus memutuskan Pemerintah dan Lapindo dianggap telah cukup mengurusi korban hingga tidak terjadi pelanggaran HAM, namun dalam putusannya PN Jakpus juga MENGAKUI bahwa awal semburan lumpur terjadi karena KELALAIAN LAPINDO MEMASANG CASING SEWAKTU MELAKUKAN PENGEBORAN. Nah lho....
Re : SS PRO LAPINDO PART II
Penulis : wisnu1110 21 Feb 2008 12:31:01 Reply
Bisa dimengerti jika Lapindo berusaha mati-matian menyatakan ini bencana alam.Karena jika tidak, bukan cuma Lapindo, bahkan Keluarga Bakrie beserta seluruh hartanya bisa tenggelam di dalam lumpur. Jadi saat ini kita sedang menyaksikan Drama Pertarungan antara Lapindo-Bakrie beserta pasukan pelacur-pelacurnya melawan Kebenaran dan Keadilan. Kita akan sama-sama lihat apakah Kebenaran dan Keadilan masih bisa hidup di Bumi Nusantara Tercinta ini.... Untuk SS, anda berdiri di pihak mana???
Re : SS PRO LAPINDO PART II
Penulis : takim 21 Feb 2008 13:52:13 Reply
Sebagai Warga Jawa Timur berharap SS bisa menempatkan diri sebagai media yang baik. Memberitakan sesuai dengan kenyataan bukan malah jadi corong pengusaha yang jelas telah banyak membuat kerusakan. Rakyat Indonesia mulai bisa menilai mana yang benar2 membela rakyat kecil, lihat aja wakil kita di DPR lucu2. SS harus mencontoh Bung Tomo dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
21 Februari 2008
Forum Diskusi SS
Topik : SS pro LAPINDO???
Forum Home
Topik ini telah direply 10 kali, dan telah dibaca 133 kali.
Penulis : wisnu1110
18 Feb 2008 14:47:31 Reply
Coba baca tulisan "Meneropong Bencana Lumpur Lapindo". Memang tulisan ini merupakan ADVERTORIAL. Namun jelas sekali isinya menggiring opini publik untuk menyatakan bahwa PT. Lapindo Brantas Inc. Tidak bersalah dalam kasus luapan lumpur di Sidoarjo. SS sebagai media informasi boleh saja menerima iklan dalam bentuk apapun, namun apakah hanya dengan menerima uang dari Lapindo, SS boleh menyampaikan informasi keliru atau paling tidak belum tentu benar terhadap kasus luapan lumpur ini?
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : wisnu1110
18 Feb 2008 14:48:06 Reply
Dimana letak moral dan etikanya? Beberapa fakta BOHONG yang ada dalam tulisan tersebut diatas: - Disana disebutkan bahwa pengeboran sebelumnya berjalan lancar, namun tanpa diduga muncul semburan lumpur. Faktanya: Dari catatan harian pengeboran, Bubble sebelumnya sudah teramati, namun tim Lapindo nekat meneruskan pengeboran sampai akhirnya terjadi Stucked dan mata bor patah, tetinggal di dalam - Disebutkan Lapindo mengantisipasi dengan mencari solusi terbaik untuk menhentikan luapan lumpur.
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : wisnu1110
18 Feb 2008 14:49:26 Reply
Faktanya: Setelah terjadi semburan, Lapindo langsung mengevakuasi seluruh peralatan dan meniggalkan lokasi pengeboran. Baru setalah pemerintah baik daerah maupun pusat turun tangan, upaya penghentian lumpur dilakukan. - Disebutkan Para Ahli meyakinkan bahwa kejadian semburan lumpur adalah bencana alam. Faktanya: Mungkin hanya Ahli yang sudah dibeli Lapindo yang menyimpulkan hal ini. Banyak ahli dari dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa ini adalah kesalahan pengeboran.
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : wisnu1110
18 Feb 2008 14:50:14 Reply
- Dana yang diberikan Lapindo kepada masyarakat disebutkan sebagai bantuan sosial. Faktanya: Bantuan ini baru turun setelah warga korban lumpur melalui perjuangan yang panjang menuntut ganti rugi atas hak-hak hidupnya yang hilang. Masih banyak tulisan BOHONG yang bisa diungkap jika artikel diamati dengan cermat. Mohon agar SS mempertimbangkan pemuatan advertorial ini.
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : imajuna
19 Feb 2008 02:46:51 Reply
Saya juga sempat membaca topik tsb cuman sebagai orang awam saya agak bingung , topik ini ( "meneropong bencana lumpur lapindo") murni news or iklan, tapi kalo memang benar iklan/adv. saya prihatin sekali karena memang kesan yg saya tangkap dari tulisan itu memang mengarahkan ke pembenaran pada satu sikap/pendapat tertentu, semoga ini hanya kesan saya , saya yakin dalam hal ini SS dapat bersikap arif, tetap menjunjung tinggi netralitas dan profesionalisme jurnalis.
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : perumtase12
19 Feb 2008 06:05:17 Reply
Untuk SS ini bisa dijadikan wacana dalam segala ulasannya, Memang akhir-akhir ini SS kalau diperhatikan bisa memunculkan tanda Tanya untuk masalah lapindo ini. Seharusnya sebelum memunculkan Opini, terlebih dulu dikaji dari berbagai aspek, jangan asal temple (copy paste). Benar apa yang dikatakan oleh bung wisnu .. seharusnya SS juga mengetahui kronologis dilapangan bagaimana proses lumpur itu terjadi, sebelum adanya gelembung .. warga disekitar hampir tiap malam merasakan adanya aktifitas di pengeboran, selang beberapa waktu tidak terdengar lagi … ini terjadi sebelum gampa jogja yang dianggap sebagai pemicu munculnya lumpur oleh sebagian orang. Informasi di lapangan ternyata mata bor patah di dalam. Sekali lagi seharusnya SS lebih arif dan obekfif dalam memberikan berita ….. sehingga kesan SS pro Lapindo tidak akan pernah ada …..
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : yudo
19 Feb 2008 08:20:19 Reply
Sudah jamak apabila satu media itu akan memposisikan dirinya dalam mencapai sesuatu, akan tetapi pencapaian - pencapaian tersebut, tentunya jangan sampai mengorbankan pihak yang sudah menjadi korban. Artinya kalau memang benar adanya SS sudah seperti itu, berarti SS rela menjual diri. Apakah SS sudah tidak mampu mencari penghasilan dari iklan - iklan yang lain ?. Ingat SS adalah salah satu radio yang cukup disegani di Indonesia, dikunjungi oleh orang - orang top, dijadikan tempat studi banding..
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : yudo
19 Feb 2008 08:28:57 Reply
oleh beberapa company, pokoknya SS dianggap sebagai salah satu radio panutan, sumber inspirasi, karena dianggap mampu memberikan informasi yang akurat, terkini dan terpercaya. Tapi hal itu akan tdk ada artinya apabila SS memang benar - benar telah menjual dirinya ke pihak - pihak tertentu. Oh...SS kau sekarang bukanlah station radion yg berpihak ke semua masyarakat akan tetapi lebih berpihak ke orang yang ....... Perjuangan kami tidak memerlukan dukungan dr org 2x yg penuh tendensi tertentu.
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : heven
19 Feb 2008 14:53:49 Reply
Masih sich SS pro LAPINDO. Ambil positifnya saja, sebagai media kemungkinan masih ada informasi 1 arah. perlu kiranya SS mendatangkan orang independen yang bisa memberi input tentang kondisi yang nyata. Repot juga, karena Lapindo pemiliknya bukan org kecil, tapi org ter kaya di Indo. Mana ada org bisnis mau rugi terus, realita-nya org bisnis pasti tidak mau rugi terus,kecuali kalau nantinya dapat pendapatan yang lebih dari ini semua. SS dtng kan org pintar konsep ekonomi dan bisnis
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : heven
19 Feb 2008 14:59:32 Reply
Kita sudah tahu, kalau tidak ada pengeboran mana ada bencana seperti ini. Apa bisa bumi ini bisa melubangi dirinya sendiri tanpa bantuan manusia. Kita lihat aja, apa Porong akan menjadi perusahaan minyak terbesar di Indonesia. Dibelakang Lapindo bukan orang bodoh tentang bisnis. Saya berharap masyarakat bisa lebih pintar, hati-hati jgn mau di suap untuk mengatakan kalau Lumpur itu karena bumi. Daerah dulu tdk banjir skrg banjir krn ada penggundulan hutan. ini FAKTA !! SAMA KAN!!!
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : totoku
19 Feb 2008 15:25:20 Reply
Tragedi penggusuran dari rawasari ke Lapindo.para aktivis ormas.politik apalagi dewan waktu jaman pak harto teriak2 mau bela org lemah-kecil tertindas SIAP MATI namun kenyataan pahit yang kami terima Bangsat teriak bansat.kami menyesal Pak Harto mengundurkan diri.
Forum Home
Topik ini telah direply 10 kali, dan telah dibaca 133 kali.
Penulis : wisnu1110
18 Feb 2008 14:47:31 Reply
Coba baca tulisan "Meneropong Bencana Lumpur Lapindo". Memang tulisan ini merupakan ADVERTORIAL. Namun jelas sekali isinya menggiring opini publik untuk menyatakan bahwa PT. Lapindo Brantas Inc. Tidak bersalah dalam kasus luapan lumpur di Sidoarjo. SS sebagai media informasi boleh saja menerima iklan dalam bentuk apapun, namun apakah hanya dengan menerima uang dari Lapindo, SS boleh menyampaikan informasi keliru atau paling tidak belum tentu benar terhadap kasus luapan lumpur ini?
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : wisnu1110
18 Feb 2008 14:48:06 Reply
Dimana letak moral dan etikanya? Beberapa fakta BOHONG yang ada dalam tulisan tersebut diatas: - Disana disebutkan bahwa pengeboran sebelumnya berjalan lancar, namun tanpa diduga muncul semburan lumpur. Faktanya: Dari catatan harian pengeboran, Bubble sebelumnya sudah teramati, namun tim Lapindo nekat meneruskan pengeboran sampai akhirnya terjadi Stucked dan mata bor patah, tetinggal di dalam - Disebutkan Lapindo mengantisipasi dengan mencari solusi terbaik untuk menhentikan luapan lumpur.
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : wisnu1110
18 Feb 2008 14:49:26 Reply
Faktanya: Setelah terjadi semburan, Lapindo langsung mengevakuasi seluruh peralatan dan meniggalkan lokasi pengeboran. Baru setalah pemerintah baik daerah maupun pusat turun tangan, upaya penghentian lumpur dilakukan. - Disebutkan Para Ahli meyakinkan bahwa kejadian semburan lumpur adalah bencana alam. Faktanya: Mungkin hanya Ahli yang sudah dibeli Lapindo yang menyimpulkan hal ini. Banyak ahli dari dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa ini adalah kesalahan pengeboran.
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : wisnu1110
18 Feb 2008 14:50:14 Reply
- Dana yang diberikan Lapindo kepada masyarakat disebutkan sebagai bantuan sosial. Faktanya: Bantuan ini baru turun setelah warga korban lumpur melalui perjuangan yang panjang menuntut ganti rugi atas hak-hak hidupnya yang hilang. Masih banyak tulisan BOHONG yang bisa diungkap jika artikel diamati dengan cermat. Mohon agar SS mempertimbangkan pemuatan advertorial ini.
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : imajuna
19 Feb 2008 02:46:51 Reply
Saya juga sempat membaca topik tsb cuman sebagai orang awam saya agak bingung , topik ini ( "meneropong bencana lumpur lapindo") murni news or iklan, tapi kalo memang benar iklan/adv. saya prihatin sekali karena memang kesan yg saya tangkap dari tulisan itu memang mengarahkan ke pembenaran pada satu sikap/pendapat tertentu, semoga ini hanya kesan saya , saya yakin dalam hal ini SS dapat bersikap arif, tetap menjunjung tinggi netralitas dan profesionalisme jurnalis.
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : perumtase12
19 Feb 2008 06:05:17 Reply
Untuk SS ini bisa dijadikan wacana dalam segala ulasannya, Memang akhir-akhir ini SS kalau diperhatikan bisa memunculkan tanda Tanya untuk masalah lapindo ini. Seharusnya sebelum memunculkan Opini, terlebih dulu dikaji dari berbagai aspek, jangan asal temple (copy paste). Benar apa yang dikatakan oleh bung wisnu .. seharusnya SS juga mengetahui kronologis dilapangan bagaimana proses lumpur itu terjadi, sebelum adanya gelembung .. warga disekitar hampir tiap malam merasakan adanya aktifitas di pengeboran, selang beberapa waktu tidak terdengar lagi … ini terjadi sebelum gampa jogja yang dianggap sebagai pemicu munculnya lumpur oleh sebagian orang. Informasi di lapangan ternyata mata bor patah di dalam. Sekali lagi seharusnya SS lebih arif dan obekfif dalam memberikan berita ….. sehingga kesan SS pro Lapindo tidak akan pernah ada …..
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : yudo
19 Feb 2008 08:20:19 Reply
Sudah jamak apabila satu media itu akan memposisikan dirinya dalam mencapai sesuatu, akan tetapi pencapaian - pencapaian tersebut, tentunya jangan sampai mengorbankan pihak yang sudah menjadi korban. Artinya kalau memang benar adanya SS sudah seperti itu, berarti SS rela menjual diri. Apakah SS sudah tidak mampu mencari penghasilan dari iklan - iklan yang lain ?. Ingat SS adalah salah satu radio yang cukup disegani di Indonesia, dikunjungi oleh orang - orang top, dijadikan tempat studi banding..
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : yudo
19 Feb 2008 08:28:57 Reply
oleh beberapa company, pokoknya SS dianggap sebagai salah satu radio panutan, sumber inspirasi, karena dianggap mampu memberikan informasi yang akurat, terkini dan terpercaya. Tapi hal itu akan tdk ada artinya apabila SS memang benar - benar telah menjual dirinya ke pihak - pihak tertentu. Oh...SS kau sekarang bukanlah station radion yg berpihak ke semua masyarakat akan tetapi lebih berpihak ke orang yang ....... Perjuangan kami tidak memerlukan dukungan dr org 2x yg penuh tendensi tertentu.
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : heven
19 Feb 2008 14:53:49 Reply
Masih sich SS pro LAPINDO. Ambil positifnya saja, sebagai media kemungkinan masih ada informasi 1 arah. perlu kiranya SS mendatangkan orang independen yang bisa memberi input tentang kondisi yang nyata. Repot juga, karena Lapindo pemiliknya bukan org kecil, tapi org ter kaya di Indo. Mana ada org bisnis mau rugi terus, realita-nya org bisnis pasti tidak mau rugi terus,kecuali kalau nantinya dapat pendapatan yang lebih dari ini semua. SS dtng kan org pintar konsep ekonomi dan bisnis
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : heven
19 Feb 2008 14:59:32 Reply
Kita sudah tahu, kalau tidak ada pengeboran mana ada bencana seperti ini. Apa bisa bumi ini bisa melubangi dirinya sendiri tanpa bantuan manusia. Kita lihat aja, apa Porong akan menjadi perusahaan minyak terbesar di Indonesia. Dibelakang Lapindo bukan orang bodoh tentang bisnis. Saya berharap masyarakat bisa lebih pintar, hati-hati jgn mau di suap untuk mengatakan kalau Lumpur itu karena bumi. Daerah dulu tdk banjir skrg banjir krn ada penggundulan hutan. ini FAKTA !! SAMA KAN!!!
Re : SS pro LAPINDO???
Penulis : totoku
19 Feb 2008 15:25:20 Reply
Tragedi penggusuran dari rawasari ke Lapindo.para aktivis ormas.politik apalagi dewan waktu jaman pak harto teriak2 mau bela org lemah-kecil tertindas SIAP MATI namun kenyataan pahit yang kami terima Bangsat teriak bansat.kami menyesal Pak Harto mengundurkan diri.
Warga Minta Revisi Peta Korban Lumpur Lapindo
Warga Minta Revisi Peta Korban Lumpur Lapindo
Liputan6.com, Jakarta: Ketua panitia khusus luapan lumpur Sidoarjo dari DPRD Jawa Timur dan warga korban lumpur Lapindo menemui Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta, Rabu (20/2). Mereka meminta pemerintah berupaya maksimal untuk menghentikan semburan lumpur dan mengubah atau merevisi peta wilayah dampak semburan lumpur.
Atas permintaan ini, Djoko mengaku masih terus mengkaji dan akan mengusulkan revisi peta tersebut kepada Presiden. Soal rapat Paripurna DPRD, Selasa silam, Pansus dan warga korban lumpur tidak mau menanggapi. Mereka cuma menginginkan ganti rugi atas tanah dan bangunan.
Sementara itu, warga Siring Barat, Porong, Sidoarjo, Jatim, terus menggelar unjuk rasa agar wilayah mereka masuk dalam peta terdampak sehingga bisa mendapat ganti rugi. Berbeda dengan aksi sebelumnya yang memblokade jalan, mereka kemarin menggelar istighosah [baca: Korban Lumpur Lapindo Menggelar Aksi Damai].
Tuntutan serupa juga disampaikan warga Besuki, Kecamatan Jabon. Warga mengaku tak begitu mengerti istilah interpelasi, yang terpenting rumah mereka bisa mendapatkan ganti rugi, Di wilayah Besuki, tercatat sekitar 435 rumah yang dihuni sekitar 700 kepala keluarga yang sudah tergenang lumpur Lapindo. Jarak rumah warga hanya sekitar 700 meter dari tanggul penahan lumpur.(BOG/Tim Liputan 6 SCTV)
Liputan6.com, Jakarta: Ketua panitia khusus luapan lumpur Sidoarjo dari DPRD Jawa Timur dan warga korban lumpur Lapindo menemui Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta, Rabu (20/2). Mereka meminta pemerintah berupaya maksimal untuk menghentikan semburan lumpur dan mengubah atau merevisi peta wilayah dampak semburan lumpur.
Atas permintaan ini, Djoko mengaku masih terus mengkaji dan akan mengusulkan revisi peta tersebut kepada Presiden. Soal rapat Paripurna DPRD, Selasa silam, Pansus dan warga korban lumpur tidak mau menanggapi. Mereka cuma menginginkan ganti rugi atas tanah dan bangunan.
Sementara itu, warga Siring Barat, Porong, Sidoarjo, Jatim, terus menggelar unjuk rasa agar wilayah mereka masuk dalam peta terdampak sehingga bisa mendapat ganti rugi. Berbeda dengan aksi sebelumnya yang memblokade jalan, mereka kemarin menggelar istighosah [baca: Korban Lumpur Lapindo Menggelar Aksi Damai].
Tuntutan serupa juga disampaikan warga Besuki, Kecamatan Jabon. Warga mengaku tak begitu mengerti istilah interpelasi, yang terpenting rumah mereka bisa mendapatkan ganti rugi, Di wilayah Besuki, tercatat sekitar 435 rumah yang dihuni sekitar 700 kepala keluarga yang sudah tergenang lumpur Lapindo. Jarak rumah warga hanya sekitar 700 meter dari tanggul penahan lumpur.(BOG/Tim Liputan 6 SCTV)
Lumpur Lapindo, antara Bencana dan Interpelasi
Lumpur Lapindo, antara Bencana dan Interpelasi
Liputan6.com, Jakarta: Lagi-lagi dagelan politik terjadi di Gedung Parlemen. Sidang Paripurna DPR kemarin yang awalnya dimaksudkan untuk menyampaikan rekomendasi soal jadi tidaknya status bencana lumpur Lapindo justru beralih menjadi interpelasi. Rupanya, anggota Dewan tak sepaham tentang keputusan yang telah diketok palu oleh pimpinan sidang itu.
Dalam pertemuan Rabu (20/2) siang tadi, pimpinan rapat bersiteguh bahwa paripurna mengetok palu soal diperpanjangnya kerja tim pemantau kasus Lapindo. Namun sebagian anggota Dewan lain bersikeras agar kasus Lapindo dibawa ke interpelasi babak kedua.
Anggota tim pemantau penanggulangan lumpur Lapindo, Ade Daud Nasution, justru menyalahkan pimpinan sidang yang terlalu cepat menutup Rapat Paripurna. Sementara pengamat politik Arbi Sanit dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menilai hasil paripurna kemarin memang membingungkan [baca: Hasil Sidang Paripurna Lapindo Tidak Jelas].(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)
Liputan6.com, Jakarta: Lagi-lagi dagelan politik terjadi di Gedung Parlemen. Sidang Paripurna DPR kemarin yang awalnya dimaksudkan untuk menyampaikan rekomendasi soal jadi tidaknya status bencana lumpur Lapindo justru beralih menjadi interpelasi. Rupanya, anggota Dewan tak sepaham tentang keputusan yang telah diketok palu oleh pimpinan sidang itu.
Dalam pertemuan Rabu (20/2) siang tadi, pimpinan rapat bersiteguh bahwa paripurna mengetok palu soal diperpanjangnya kerja tim pemantau kasus Lapindo. Namun sebagian anggota Dewan lain bersikeras agar kasus Lapindo dibawa ke interpelasi babak kedua.
Anggota tim pemantau penanggulangan lumpur Lapindo, Ade Daud Nasution, justru menyalahkan pimpinan sidang yang terlalu cepat menutup Rapat Paripurna. Sementara pengamat politik Arbi Sanit dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menilai hasil paripurna kemarin memang membingungkan [baca: Hasil Sidang Paripurna Lapindo Tidak Jelas].(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)
Hasil Sidang Paripurna Lapindo Tidak Jelas
Hasil Sidang Paripurna Lapindo Tidak Jelas
Liputan6.com, Jakarta: Sidang paripurna DPR yang membahas tentang lumpur Lapindo, Selasa (19/2), berakhir dengan hasil yang tidak jelas. Sebagian peserta rapat berpendapat sidang ditutup dengan kesepakatan pengajuan interpelasi ke pemerintah. Mereka juga berpendapat semburan lumpur Lapindo bukan disebabkan fenomena alam, tapi terjadi kesalahan saat pengeboran. Sementara, tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Lapindo DPR bersikukuh keputusan yang diambil dalam sidang adalah memperpanjang kerja TP2LS dan melakukan pengawalan terhadap proses ganti rugi kepada korban Lapindo.
Sebelumnya, sidang juga diwarnai interupsi. Sejumlah anggota Dewan mempertanyakan tim yang menyatakan semburan Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur adalah peristiwa alam. Permadi, misalnya. Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengkritisi penyebab lumpur Lapindo yang menurutnya bukan karena fenomena alam.
Interupsi yang dilontarkan Permadi diikuti hujan interupsi lain dengan pemikiran yang berbeda. Menurut A. Azwar Anas, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, status apapun yang akan diambil pemerintah tidak menyurutkan tanggungjawab PT Lapindo Brantas untuk memberi ganti rugi. Meski dihujani interupsi, pimpinan sidang Soetardjo Soerjogoeritno terlihat tenang. Riuh rendah pendapat anggota Dewan mengenai penanganan lumpur Lapindo langsung diketuk palu pengesahan.
Perdebatan penuh semangat anggota Dewan ini hasilnya sulit dimengerti dengan jelas. Tetapi yang bisa ditangkap adalah mengemukanya pandangan bahwa lumpur Lapindo disebabkan karena fenomena alam dan kelalaian dalam pengeboran oleh PT Lapindo Brantas. DPR juga tampaknya melemparkan masalah ini pada pemerintah dengan mengajukan interpelasi agar Presiden menjelaskan penangangan lumpur Lapindo [baca: Lumpur Lapindo Bukan Kesalahan Manusia].
Meski laporan tim pengawas penanggulangan lumpur Sidoarjo menyebut bencana Lapindo sebagai fenomena alam didasarkan pada proses hukum sebelumnya dan atas masukan ahli geologi. Namun, sebagian anggota DPR menolak kesimpulan fenomena alam bukan berarti meminimalisir beban PT Lapindo Brantas untuk menghentikan semburan dan tanggungjawab sosial. Tapi ada juga anggota Dewan yang tidak sepakat dan menuduh TP2LS tidak maksimal. "Kerja tim tidak profesional. Hasilnya sangat jelas seperti Humas PT Lapindo Brantas," kata Permadi, anggota Fraksi PDIP.
Menanggapi perkembangan di DPR, pemerintah menolak tuduhan lamban bertindak. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, pemerintah masih menanti kelanjutan proses hukum kasus Lapindo di Kepolisian Daerah Jatim yang berkasnya akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Pemerintah juga menunggu kelanjutan pembahasan masalah ini di DPR yang sampai sekarang belum membuahkan kesepakatan.(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)
Liputan6.com, Jakarta: Sidang paripurna DPR yang membahas tentang lumpur Lapindo, Selasa (19/2), berakhir dengan hasil yang tidak jelas. Sebagian peserta rapat berpendapat sidang ditutup dengan kesepakatan pengajuan interpelasi ke pemerintah. Mereka juga berpendapat semburan lumpur Lapindo bukan disebabkan fenomena alam, tapi terjadi kesalahan saat pengeboran. Sementara, tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Lapindo DPR bersikukuh keputusan yang diambil dalam sidang adalah memperpanjang kerja TP2LS dan melakukan pengawalan terhadap proses ganti rugi kepada korban Lapindo.
Sebelumnya, sidang juga diwarnai interupsi. Sejumlah anggota Dewan mempertanyakan tim yang menyatakan semburan Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur adalah peristiwa alam. Permadi, misalnya. Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengkritisi penyebab lumpur Lapindo yang menurutnya bukan karena fenomena alam.
Interupsi yang dilontarkan Permadi diikuti hujan interupsi lain dengan pemikiran yang berbeda. Menurut A. Azwar Anas, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, status apapun yang akan diambil pemerintah tidak menyurutkan tanggungjawab PT Lapindo Brantas untuk memberi ganti rugi. Meski dihujani interupsi, pimpinan sidang Soetardjo Soerjogoeritno terlihat tenang. Riuh rendah pendapat anggota Dewan mengenai penanganan lumpur Lapindo langsung diketuk palu pengesahan.
Perdebatan penuh semangat anggota Dewan ini hasilnya sulit dimengerti dengan jelas. Tetapi yang bisa ditangkap adalah mengemukanya pandangan bahwa lumpur Lapindo disebabkan karena fenomena alam dan kelalaian dalam pengeboran oleh PT Lapindo Brantas. DPR juga tampaknya melemparkan masalah ini pada pemerintah dengan mengajukan interpelasi agar Presiden menjelaskan penangangan lumpur Lapindo [baca: Lumpur Lapindo Bukan Kesalahan Manusia].
Meski laporan tim pengawas penanggulangan lumpur Sidoarjo menyebut bencana Lapindo sebagai fenomena alam didasarkan pada proses hukum sebelumnya dan atas masukan ahli geologi. Namun, sebagian anggota DPR menolak kesimpulan fenomena alam bukan berarti meminimalisir beban PT Lapindo Brantas untuk menghentikan semburan dan tanggungjawab sosial. Tapi ada juga anggota Dewan yang tidak sepakat dan menuduh TP2LS tidak maksimal. "Kerja tim tidak profesional. Hasilnya sangat jelas seperti Humas PT Lapindo Brantas," kata Permadi, anggota Fraksi PDIP.
Menanggapi perkembangan di DPR, pemerintah menolak tuduhan lamban bertindak. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, pemerintah masih menanti kelanjutan proses hukum kasus Lapindo di Kepolisian Daerah Jatim yang berkasnya akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Pemerintah juga menunggu kelanjutan pembahasan masalah ini di DPR yang sampai sekarang belum membuahkan kesepakatan.(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)
Lumpur Lapindo Bukan Kesalahan Manusia
Lumpur Lapindo Bukan Kesalahan Manusia
Liputan6.com, Jakarta: Tim pengawas dan penanggulangan lumpur Lapindo DPR menyatakan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur bukan kesalahan manusia tapi peristiwa alam. Kesimpulan tim yang banyak menuai protes ini rencananya akan dibahas dalam sidang paripurna DPR, Selasa (19/2).
Reporter SCTV Mochamad Achir yang memantau jalannya sidang menyatakan, sejauh ini belum ada rencana untuk merevisi kesimpulan tersebut. Beberapa fraksi termasuk anggota tim menyatakan, pendapat tersebut didasarkan kepada keterangan sejumlah ahli geologi. Menurut Wakil Ketua Tim, Tjahyo Kumolo, DPR tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah semburan lumpur Lapindo bencana alam atau kesalahan manusia. "Yang menentukan hanya ahli geologi dan pemerintah," kata Tjahyo.
DPR, kata Tjahyo, hanya mendorong kepada pemerintah agar segera memperbaiki infrastruktur yang rusak. Kemudian anggota Dewan juga meminta kepada PT Lapindo Brantas agar segera menyelesaikan ganti rugi kepada warga [baca: Lumpur Lapindo Direkomendasikan sebagai Fenomena Alam].(IAN)
Liputan6.com, Jakarta: Tim pengawas dan penanggulangan lumpur Lapindo DPR menyatakan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur bukan kesalahan manusia tapi peristiwa alam. Kesimpulan tim yang banyak menuai protes ini rencananya akan dibahas dalam sidang paripurna DPR, Selasa (19/2).
Reporter SCTV Mochamad Achir yang memantau jalannya sidang menyatakan, sejauh ini belum ada rencana untuk merevisi kesimpulan tersebut. Beberapa fraksi termasuk anggota tim menyatakan, pendapat tersebut didasarkan kepada keterangan sejumlah ahli geologi. Menurut Wakil Ketua Tim, Tjahyo Kumolo, DPR tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah semburan lumpur Lapindo bencana alam atau kesalahan manusia. "Yang menentukan hanya ahli geologi dan pemerintah," kata Tjahyo.
DPR, kata Tjahyo, hanya mendorong kepada pemerintah agar segera memperbaiki infrastruktur yang rusak. Kemudian anggota Dewan juga meminta kepada PT Lapindo Brantas agar segera menyelesaikan ganti rugi kepada warga [baca: Lumpur Lapindo Direkomendasikan sebagai Fenomena Alam].(IAN)
Korban Lumpur Lapindo Menggelar Aksi Damai
20/02/2008 13:40 Lingkungan
Korban Lumpur Lapindo Menggelar Aksi Damai
Liputan6.com, Sidoarjo: Genangan lumpur hingga Rabu (20/2) masih menggenangi Desa Besuki, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Namun, sebagian warga sudah mulai menempati rumahnya masing-masing meski tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Abdul Wahid, misalnya. Laki-laki ini kendati sudah menempati rumahnya, tapi belum bisa membuka usaha tambal ban karena tak ada kendaraan yang melewati kediamannya.
Sejumlah fasilitas umum, seperti sekolah dan sarana ibadah, serta pemakaman yang ada di desa yang dihuni lebih dari seribu jiwa ini masih terbengkalai.
Kemarin warga korban lumpur Lapindo memblokade Jalan Raya Porong, Sidoarjo. Namun, saat ini kondisi jalan raya dan rel kereta api sudah kembali normal. Sebagian warga hari ini kembali melanjutkan aksi damai. Mereka menuntut agar pemerintah memasukan rumahnya yang tergenang lumpur ke dalam peta terdampak agar bisa mendapat ganti rugi [baca: Blokade Jalan Raya Porong Dibuka Warga ].(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)
Korban Lumpur Lapindo Menggelar Aksi Damai
Liputan6.com, Sidoarjo: Genangan lumpur hingga Rabu (20/2) masih menggenangi Desa Besuki, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Namun, sebagian warga sudah mulai menempati rumahnya masing-masing meski tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Abdul Wahid, misalnya. Laki-laki ini kendati sudah menempati rumahnya, tapi belum bisa membuka usaha tambal ban karena tak ada kendaraan yang melewati kediamannya.
Sejumlah fasilitas umum, seperti sekolah dan sarana ibadah, serta pemakaman yang ada di desa yang dihuni lebih dari seribu jiwa ini masih terbengkalai.
Kemarin warga korban lumpur Lapindo memblokade Jalan Raya Porong, Sidoarjo. Namun, saat ini kondisi jalan raya dan rel kereta api sudah kembali normal. Sebagian warga hari ini kembali melanjutkan aksi damai. Mereka menuntut agar pemerintah memasukan rumahnya yang tergenang lumpur ke dalam peta terdampak agar bisa mendapat ganti rugi [baca: Blokade Jalan Raya Porong Dibuka Warga ].(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)
19 Februari 2008
Kapitalis Gunakan Media, Menyakiti Masyarakat
Kapitalis Gunakan Media, Menyakiti Masyarakat
suarasurabaya.net
Media secara inheren selalu memiliki relasi ketegangan dengan negara, civil society dan bisnis. Tetapi akhir-akhir ini, hubungan media dengan dunia bisnis semakin rumit dengan berkembangnya industri media.
Menurut DANIEL SPARINGGA Pakar Sosiologi dari Universitas Airlangga dalam Seminar Membangun Hubungan Media dengan Dunia Usaha, Senin (18/02), para pemodal atau kaum kapitalis yang bergerak dalam industri media, dapat menggunakan media untuk menyakiti masyarakat, menghantam pemerintahan dan menghancurkan saingan bisnisnya.
"Kekuatan media di Indonesia terbukti sangat kuat pada kurun waktu 10 tahun terakhir. Media melakukan manufacturation of fame dan celebrization of politician. Ketenaran seseorang dikarenakan media dan politisi saat ini sudah seperti selebritis. Dan ini terbukti efektif," kata DANIEL.
Dan yang menakutkan, kata DANIEL, seseorang terkenal karena namanya bukan karena kepintarannya. Semua yang mengelola kekuasaan itu harus diawasi terutama media, karena media memiliki soft power berupa informasi dan pengetahuan.
"Media saat ini menjadi focus of power, merepresentasikan kekuatan modal. Untuk itu, industri media harus diawasi," kata DANIEL.
Ia menambahkan beberapa kasus seperti Lapindo menunjukkan hubungan media dengan dunia bisnis atau kapitalisme yang sangat rumit. (kss/tin)
suarasurabaya.net
Media secara inheren selalu memiliki relasi ketegangan dengan negara, civil society dan bisnis. Tetapi akhir-akhir ini, hubungan media dengan dunia bisnis semakin rumit dengan berkembangnya industri media.
Menurut DANIEL SPARINGGA Pakar Sosiologi dari Universitas Airlangga dalam Seminar Membangun Hubungan Media dengan Dunia Usaha, Senin (18/02), para pemodal atau kaum kapitalis yang bergerak dalam industri media, dapat menggunakan media untuk menyakiti masyarakat, menghantam pemerintahan dan menghancurkan saingan bisnisnya.
"Kekuatan media di Indonesia terbukti sangat kuat pada kurun waktu 10 tahun terakhir. Media melakukan manufacturation of fame dan celebrization of politician. Ketenaran seseorang dikarenakan media dan politisi saat ini sudah seperti selebritis. Dan ini terbukti efektif," kata DANIEL.
Dan yang menakutkan, kata DANIEL, seseorang terkenal karena namanya bukan karena kepintarannya. Semua yang mengelola kekuasaan itu harus diawasi terutama media, karena media memiliki soft power berupa informasi dan pengetahuan.
"Media saat ini menjadi focus of power, merepresentasikan kekuatan modal. Untuk itu, industri media harus diawasi," kata DANIEL.
Ia menambahkan beberapa kasus seperti Lapindo menunjukkan hubungan media dengan dunia bisnis atau kapitalisme yang sangat rumit. (kss/tin)
Jelang Pilgub Jatim Hak Suara Korban Lumpur Belum Jelas
Jelang Pilgub Jatim Hak Suara Korban Lumpur Belum Jelas
Monday, 18 February 2008
Sidoarjo - Surya-Pemkab Sidoarjo belum memutuskan bagaimana status hak pilih warga dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2008 di empat desa yang terendam lumpur. Diungkapkan Kadis Kesejahteraan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Sidoarjo Husni Thamrin, Minggu (17/2), pihaknya yang juga anggota Desk Pilkada Sidoarjo, sampai saat ini belum ada keputusan secara politis maupun hukum terkait warga korban lumpur.
Keempat desa itu adalah Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo (Kecamatan Porong) dan Desa Kedungbendo (Kecamatan Tanggulangin). Sebagian besar wilayah empat desa itu kini telah terendam lumpur, dan warganya mengungsi dengan alamat yang sulit dilacak.
“Kami sudah mengirimkan surat terkait masalah ini ke Depdagri, tapi belum ada balasan,” ujar Husni. Surat tersebut selain untuk meminta kejelasan status desa juga masukan kebijakan yang akan diberlakukan pada kawasan empat desa tersebut.
Data jumlah warga yang masih berdiam di empat desa dan berapa warga yang sudah pindah karena terkena dampak luberan lumpur, sebenarnya sudah ada di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Kabag Pemerintahan, Slamet Riyadi yang dikonfirmasi, mengaku belum bisa menjelaskan, karena yang paling berwenang adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sidoarjo. Tapi yang ia ketahui, status dan kebijakan untuk warga dari empat desa dalam hak suara pada pilgub mendatang memang masih dalam pembahasan di tingkat pusat
Sebelumnya, Ketua KPUD Sidoarjo Bhimo Aries Diyanto mengatakan, pihaknya belum bisa memutuskan hak suara warga dari empat desa yang terdampak luberan lumpur pada pilgub mendatang. “Kami sudah berkirim surat ke provinsi dan meminta petunjuk khususnya warga di empat desa yang terkena lumpur. Apakah secara politis dihapus atau bagaimana kami masih menunggu,” ujarnya saat itu.
Apakah nantinya hak warga empat desa itu akan dihapus? Husni Thamrin mengatakan, pihaknya belum berpikir sejauh itu, karena untuk menghapus suatu desa tidak semudah yang dibayangkan. Selain itu juga harus ada usulan dari bawah yang ditindak lanjuti hingga ke Depdagri. iit
Monday, 18 February 2008
Sidoarjo - Surya-Pemkab Sidoarjo belum memutuskan bagaimana status hak pilih warga dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2008 di empat desa yang terendam lumpur. Diungkapkan Kadis Kesejahteraan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Sidoarjo Husni Thamrin, Minggu (17/2), pihaknya yang juga anggota Desk Pilkada Sidoarjo, sampai saat ini belum ada keputusan secara politis maupun hukum terkait warga korban lumpur.
Keempat desa itu adalah Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo (Kecamatan Porong) dan Desa Kedungbendo (Kecamatan Tanggulangin). Sebagian besar wilayah empat desa itu kini telah terendam lumpur, dan warganya mengungsi dengan alamat yang sulit dilacak.
“Kami sudah mengirimkan surat terkait masalah ini ke Depdagri, tapi belum ada balasan,” ujar Husni. Surat tersebut selain untuk meminta kejelasan status desa juga masukan kebijakan yang akan diberlakukan pada kawasan empat desa tersebut.
Data jumlah warga yang masih berdiam di empat desa dan berapa warga yang sudah pindah karena terkena dampak luberan lumpur, sebenarnya sudah ada di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Kabag Pemerintahan, Slamet Riyadi yang dikonfirmasi, mengaku belum bisa menjelaskan, karena yang paling berwenang adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sidoarjo. Tapi yang ia ketahui, status dan kebijakan untuk warga dari empat desa dalam hak suara pada pilgub mendatang memang masih dalam pembahasan di tingkat pusat
Sebelumnya, Ketua KPUD Sidoarjo Bhimo Aries Diyanto mengatakan, pihaknya belum bisa memutuskan hak suara warga dari empat desa yang terdampak luberan lumpur pada pilgub mendatang. “Kami sudah berkirim surat ke provinsi dan meminta petunjuk khususnya warga di empat desa yang terkena lumpur. Apakah secara politis dihapus atau bagaimana kami masih menunggu,” ujarnya saat itu.
Apakah nantinya hak warga empat desa itu akan dihapus? Husni Thamrin mengatakan, pihaknya belum berpikir sejauh itu, karena untuk menghapus suatu desa tidak semudah yang dibayangkan. Selain itu juga harus ada usulan dari bawah yang ditindak lanjuti hingga ke Depdagri. iit
Desak Revisi Perpres 3 Desa ke Jakarta
Desak Revisi Perpres 3 Desa ke Jakarta
Monday, 18 February 2008
Porong - Surya-Warga korban lumpur dari tiga desa yang berada di luar peta terdampak lumpur, berangkat ke Jakarta hari ini (Senin, 17/2). Mereka akan menemui para anggota DPR RI agar memperjuangkan perluasan peta terdampak. Tekad warga dari tiga desa, yakni Pejarakan, Besuki, dan Kedungcangkring, Kecamatan Jabon ini tercetus usai bertemu dengan Bupati Win Hendrarso, di Pendapa Delta Wibawa Minggu (17/2).
Pada pertemuan itu Bupati Win tidak dapat menjamin tuntutan warga terkait perluasan peta terdampak. Karena menurut Win untuk merubah Perpres 14/2007 adalah kewenangan presiden.
Namun Win menjelaskan jika menyikapai tuntutan warga itu ia tidak tinggal diam. Bahkan pihaknya sudah mengirim surat ke Dewan Pengarah BPLS terkait perlunya mempertimbangkan perluasan peta terdampak lumpur. “Kalau disuruh menjamin sampai kapan tuntutan warga itu akan dipenuhi, saya tidak berani. Tapi kami terus upayakan dengan mengirim surat ke Dewan Pengarah BPLS,” papar Win.
Ini dilakukan karena Win juga melihat sendiri kondisi terakhir dari wilayah yang berada di luar peta terdampak itu. Menurutnya kondisi kawasan Besuki, Pejarakan, Kedungcangkring, Mindi, dan Kelurahan Siring sebelah barat Jalan Raya Porong dan kawasan lainnya berada di sisi tanggul, sangat rawan terhadap kejadian jika tanggul jebol.
Meski demikian, warga Desa Besuki yang semula memblokir jalan untuk lalu lintas truk muat sirtu dan menghentikan operasional pompa lumpur, kemarin luluh. Mereka membuka kembali jalan truk yang bertugas memperkuat tanggul, sementara tawaran bantuan dari pemkab dan pemprov sebesar Rp 500.000 mereka terima.
Semula warga memaksa meminta wilayah mereka dimasukkan peta terdampak dan menolak bantuan dari pemda itu. Namun mereka kemudian berubah pendirian setelah tahu, tidak mudah tuntutan itu dipenuhi.
Kadiskessos Sidoarjo Muslikh Yasin menjelaskan, pihaknya tetap akan membagikan dana bantuan Rp 500.000 tersebut. “Besok (hari ini, red), bantuan kebersihan akan kami bagikan yang dikoordinir oleh Camat Jabon dan kades setempat,” katanya kemarin.
Kata Muslikh, bantuan kebersihan diberikan kepada warga agar secepatnya rumah dan fasilitas lainnya dapat dibersihkan. “Kami nanti juga akan mengerahkan petugas dari pemkab untuk membantu warga bersih-bersih,” tambahnya.
Kades BeSuki M Siroj mengatakan, ia akan membicarakan hal ini bersama BPD (Badan Perwakilan Desa) dan wakil warga. “Sebab juga ada warga yang mengungsi saat lumpur datang, tapi rumahnya belum terendam,” ujarnya.
Anggota DPR RI dari PKS, Soeripto kemarin juga hadir pada pertemuan dipendapa. Dia mengatakan, pihaknya juga akan ikut mendesak pemerintah untuk merevisi Perpres 14/2007 dan merubah peta terdampak lumpur. “Silakan perwakilan warga datang ke DPR RI agar bisa menyampaikan aspirasi mereka. Tapi kalau tuntutan tidak dipenuhi, silakan melanjutkan aksi blokade. Itu hak warga,” terangnya.
Sepulang dari pendapa, perwakilan warga menyampaikan hasil pertemuan kepada warga lainnya. Saat itu juga warga membuka blokade akses jalan masuk ke tanggul dengan menggunakan dua buldoser. iit
Monday, 18 February 2008
Porong - Surya-Warga korban lumpur dari tiga desa yang berada di luar peta terdampak lumpur, berangkat ke Jakarta hari ini (Senin, 17/2). Mereka akan menemui para anggota DPR RI agar memperjuangkan perluasan peta terdampak. Tekad warga dari tiga desa, yakni Pejarakan, Besuki, dan Kedungcangkring, Kecamatan Jabon ini tercetus usai bertemu dengan Bupati Win Hendrarso, di Pendapa Delta Wibawa Minggu (17/2).
Pada pertemuan itu Bupati Win tidak dapat menjamin tuntutan warga terkait perluasan peta terdampak. Karena menurut Win untuk merubah Perpres 14/2007 adalah kewenangan presiden.
Namun Win menjelaskan jika menyikapai tuntutan warga itu ia tidak tinggal diam. Bahkan pihaknya sudah mengirim surat ke Dewan Pengarah BPLS terkait perlunya mempertimbangkan perluasan peta terdampak lumpur. “Kalau disuruh menjamin sampai kapan tuntutan warga itu akan dipenuhi, saya tidak berani. Tapi kami terus upayakan dengan mengirim surat ke Dewan Pengarah BPLS,” papar Win.
Ini dilakukan karena Win juga melihat sendiri kondisi terakhir dari wilayah yang berada di luar peta terdampak itu. Menurutnya kondisi kawasan Besuki, Pejarakan, Kedungcangkring, Mindi, dan Kelurahan Siring sebelah barat Jalan Raya Porong dan kawasan lainnya berada di sisi tanggul, sangat rawan terhadap kejadian jika tanggul jebol.
Meski demikian, warga Desa Besuki yang semula memblokir jalan untuk lalu lintas truk muat sirtu dan menghentikan operasional pompa lumpur, kemarin luluh. Mereka membuka kembali jalan truk yang bertugas memperkuat tanggul, sementara tawaran bantuan dari pemkab dan pemprov sebesar Rp 500.000 mereka terima.
Semula warga memaksa meminta wilayah mereka dimasukkan peta terdampak dan menolak bantuan dari pemda itu. Namun mereka kemudian berubah pendirian setelah tahu, tidak mudah tuntutan itu dipenuhi.
Kadiskessos Sidoarjo Muslikh Yasin menjelaskan, pihaknya tetap akan membagikan dana bantuan Rp 500.000 tersebut. “Besok (hari ini, red), bantuan kebersihan akan kami bagikan yang dikoordinir oleh Camat Jabon dan kades setempat,” katanya kemarin.
Kata Muslikh, bantuan kebersihan diberikan kepada warga agar secepatnya rumah dan fasilitas lainnya dapat dibersihkan. “Kami nanti juga akan mengerahkan petugas dari pemkab untuk membantu warga bersih-bersih,” tambahnya.
Kades BeSuki M Siroj mengatakan, ia akan membicarakan hal ini bersama BPD (Badan Perwakilan Desa) dan wakil warga. “Sebab juga ada warga yang mengungsi saat lumpur datang, tapi rumahnya belum terendam,” ujarnya.
Anggota DPR RI dari PKS, Soeripto kemarin juga hadir pada pertemuan dipendapa. Dia mengatakan, pihaknya juga akan ikut mendesak pemerintah untuk merevisi Perpres 14/2007 dan merubah peta terdampak lumpur. “Silakan perwakilan warga datang ke DPR RI agar bisa menyampaikan aspirasi mereka. Tapi kalau tuntutan tidak dipenuhi, silakan melanjutkan aksi blokade. Itu hak warga,” terangnya.
Sepulang dari pendapa, perwakilan warga menyampaikan hasil pertemuan kepada warga lainnya. Saat itu juga warga membuka blokade akses jalan masuk ke tanggul dengan menggunakan dua buldoser. iit
18 Februari 2008
Warga Besuki Kesulitan Makam
Warga Besuki Kesulitan Makam
Friday, 15 February 2008
SIDOARJO - Sungguh malang menimpa keluarga H Rubai, 65, warga Dusun Besuk, Desa Besuki, Kecamatan Jabon. Di saat desanya terendam lumpur Lapindo, lelaki yang sudah beberapa hari dirawat di rumah sakit itu meninggal dunia, Kamis (14/2). Keluarga yang ditinggalkan bingung, karena makam di Fusun Besuk juga ikut terendam lumpur akibat tanggul kolam penampungan lumpur jebol pada Minggu (10/2). Namun setelah berunding dengan perangkat desa, akhirnya jenazah dimakamkan di makam Dusun Babatan, masih di wilayah Desa Besuki.
Mursid, salah satu keluarga almarhum mengatakan, sakitnya paru-paru yang diderita memang sudah lama. Namun bertambah parah setelah mendengar tanggul jebol dan merendam dua dusun, termasuk tempat tinggalnya. Almarhum masuk rumah sakit pagi, pada hari tanggul jebol. “Saat almarhum masuk rumah sakit, tanggul sebenarnya sudah merembes, dan air lumpur makin deras mengalir pada sore hari,” katanya.
Dugaan Mursid, setelah mendengar kabar tanggul jebol, dan merendam rumahnya, sakit almarhum kian parah, hingga kemudian meninggal dunia. Saat hendak dimakamkan, lagi-lagi kesulitan dialami oleh keluarga almarhum. Karena ternyata makam Dusun Besuk masih tergenang olah air lumpur. “Tidak mungkin dimakamkan di makan Dusun Besuk, karena air lumpur masih tinggi,” kata Nono, keluaga almarhum lainnya.
Setelah dilakukan musyawarah antara keluarga dan perangkat Desa Besuki, akhirnya korban di kebumikan di makam dusun tetangga, yakni Dusun Babatan. Padahal makam Dusun Babatan sendiri saat ini lokasinya juga terancam oleh luberan lumpur. “Untung saja tidak hujan. Kalau hujan, air lumpur akan juga menggenangi makam Babatan ini,” tambah Mursid. iit
Friday, 15 February 2008
SIDOARJO - Sungguh malang menimpa keluarga H Rubai, 65, warga Dusun Besuk, Desa Besuki, Kecamatan Jabon. Di saat desanya terendam lumpur Lapindo, lelaki yang sudah beberapa hari dirawat di rumah sakit itu meninggal dunia, Kamis (14/2). Keluarga yang ditinggalkan bingung, karena makam di Fusun Besuk juga ikut terendam lumpur akibat tanggul kolam penampungan lumpur jebol pada Minggu (10/2). Namun setelah berunding dengan perangkat desa, akhirnya jenazah dimakamkan di makam Dusun Babatan, masih di wilayah Desa Besuki.
Mursid, salah satu keluarga almarhum mengatakan, sakitnya paru-paru yang diderita memang sudah lama. Namun bertambah parah setelah mendengar tanggul jebol dan merendam dua dusun, termasuk tempat tinggalnya. Almarhum masuk rumah sakit pagi, pada hari tanggul jebol. “Saat almarhum masuk rumah sakit, tanggul sebenarnya sudah merembes, dan air lumpur makin deras mengalir pada sore hari,” katanya.
Dugaan Mursid, setelah mendengar kabar tanggul jebol, dan merendam rumahnya, sakit almarhum kian parah, hingga kemudian meninggal dunia. Saat hendak dimakamkan, lagi-lagi kesulitan dialami oleh keluarga almarhum. Karena ternyata makam Dusun Besuk masih tergenang olah air lumpur. “Tidak mungkin dimakamkan di makan Dusun Besuk, karena air lumpur masih tinggi,” kata Nono, keluaga almarhum lainnya.
Setelah dilakukan musyawarah antara keluarga dan perangkat Desa Besuki, akhirnya korban di kebumikan di makam dusun tetangga, yakni Dusun Babatan. Padahal makam Dusun Babatan sendiri saat ini lokasinya juga terancam oleh luberan lumpur. “Untung saja tidak hujan. Kalau hujan, air lumpur akan juga menggenangi makam Babatan ini,” tambah Mursid. iit
17 Februari 2008
Ratusan Warga Desa Besuki Blokade Jalan
16/02/2008 13:09 Lingkungan
Ratusan Warga Desa Besuki Blokade Jalan
Liputan6.com, Sidoarjo: Ratusan warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menjadi korban tanggul jebol, Sabtu (16/2) pagi, memblokade jalan bekas Tol Porong-Gempol, Sidoarjo, kilometer 41. Pemblokadean dilakukan dengan menumpahkan pasir dan batu sehingga jalur alternatif Surabaya-Malang ini tidak bisa dilewati kendaraan.
Aksi ini sebagai bentuk protes karena rumah warga yang tergenang lumpur akibat tanggul jebol tak masuk dalam peta terdampak. Alhasil, mereka tidak mendapatkan ganti rugi. Sejumlah petugas keamanan mencoba membujuk warga agar segera membubarkan diri. Namun mereka bergeming.
Sedikitnya, 435 rumah di Desa Jabon mulai terendam sejak 10 Februari silam setelah tanggul di titik 40 jebol. Ketinggian air bercampur lumpur yang merendam rumah warga berkisar antara 50 sentimeter hingga semeter [baca: Tanggul Penahan Lumpur di Titik 40 Jebol].(RMA/Eko Yudho)
Ratusan Warga Desa Besuki Blokade Jalan
Liputan6.com, Sidoarjo: Ratusan warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menjadi korban tanggul jebol, Sabtu (16/2) pagi, memblokade jalan bekas Tol Porong-Gempol, Sidoarjo, kilometer 41. Pemblokadean dilakukan dengan menumpahkan pasir dan batu sehingga jalur alternatif Surabaya-Malang ini tidak bisa dilewati kendaraan.
Aksi ini sebagai bentuk protes karena rumah warga yang tergenang lumpur akibat tanggul jebol tak masuk dalam peta terdampak. Alhasil, mereka tidak mendapatkan ganti rugi. Sejumlah petugas keamanan mencoba membujuk warga agar segera membubarkan diri. Namun mereka bergeming.
Sedikitnya, 435 rumah di Desa Jabon mulai terendam sejak 10 Februari silam setelah tanggul di titik 40 jebol. Ketinggian air bercampur lumpur yang merendam rumah warga berkisar antara 50 sentimeter hingga semeter [baca: Tanggul Penahan Lumpur di Titik 40 Jebol].(RMA/Eko Yudho)
16 Februari 2008
Mensesneg Akan Tindaklanjuti Usulan Komnas HAM
15 Februari 2008, 17:46:13, Laporan Birgitta Nurina Ningga Mone
Lumpur Lapindo
Mensesneg Akan Tindaklanjuti Usulan Komnas HAM
suarasurabaya.net| Pimpinan DPR menyambut baik langkah Komnas HAM yang akan membentuk tim investigasi baru untuk mengungkap misteri kasus lumpur Lapindo.
MUHAIMIN ISKANDAR Wakil Ketua DPR RI pada FAIZ FAJARUDIN, Jumat (15/02), mengatakan sejauh ini peran tim pengawas BPLS dari DPR tidak bisa kerja efektif. Karena kata MUHAIMIN kerja tim pengawas terlalu politis.
Dalam rilisnya kemarin Komnas HAM merekomendasikan kepada Presiden supaya Perpres no 14 tahun 2007 ditinjau kembali dan diganti baru yang dapat memenuhi hak korban, karena dampak lumpur tiap hari semakin meluas.
Komnas HAM lewat tim investigasi yang baru nanti akan mengungkap 7 misteri yang ada dalam kasus lumpur Lapindo. Diantaranya pengerahan TNI di wilayah lumpur, tidak selesainya kasus Pidana yang ditangani Polda dan Kejaksaan Tinggi Jatim serta kasus pasca ledakan pipa gas yang lenyap begitu saja.
MUHAIMIN mengaku sudah menghubungi HATTA RAJASA Menteri Sekretaris Negara soal Perpres no 14 tahun 2007 yang sebenarnya harus dicabut.
Kata HATTA RAJASA pihaknya akan mengkoordinasikan dengan menteri-menteri terkait setelah mendapatkan mendapatkan info dari MUHAIMIN ISKANDAR.(bir/ipg)
Lumpur Lapindo
Mensesneg Akan Tindaklanjuti Usulan Komnas HAM
suarasurabaya.net| Pimpinan DPR menyambut baik langkah Komnas HAM yang akan membentuk tim investigasi baru untuk mengungkap misteri kasus lumpur Lapindo.
MUHAIMIN ISKANDAR Wakil Ketua DPR RI pada FAIZ FAJARUDIN, Jumat (15/02), mengatakan sejauh ini peran tim pengawas BPLS dari DPR tidak bisa kerja efektif. Karena kata MUHAIMIN kerja tim pengawas terlalu politis.
Dalam rilisnya kemarin Komnas HAM merekomendasikan kepada Presiden supaya Perpres no 14 tahun 2007 ditinjau kembali dan diganti baru yang dapat memenuhi hak korban, karena dampak lumpur tiap hari semakin meluas.
Komnas HAM lewat tim investigasi yang baru nanti akan mengungkap 7 misteri yang ada dalam kasus lumpur Lapindo. Diantaranya pengerahan TNI di wilayah lumpur, tidak selesainya kasus Pidana yang ditangani Polda dan Kejaksaan Tinggi Jatim serta kasus pasca ledakan pipa gas yang lenyap begitu saja.
MUHAIMIN mengaku sudah menghubungi HATTA RAJASA Menteri Sekretaris Negara soal Perpres no 14 tahun 2007 yang sebenarnya harus dicabut.
Kata HATTA RAJASA pihaknya akan mengkoordinasikan dengan menteri-menteri terkait setelah mendapatkan mendapatkan info dari MUHAIMIN ISKANDAR.(bir/ipg)
15 Februari 2008
Kasus Lapindo Lapindo Langgar HAM
14 Februari 2008, 17:33:06, Laporan Birgitta Nurina Ningga Mone
Kasus Lapindo Lapindo Langgar HAM
Komnas HAM Minta Pencabutan Perpres Nomor 14
suarasurabaya.net| Hasil penyelidikan Komnas HAM dalam kasus lumpur Lapindo menyimpulkan Pemerintah sudah melanggar HAM secara nyata melalui Perpres nomor 14 tahun 2007.
Ini merupakan satu diantara kesimpulan yang dibuat sesudah Komnas HAM melakukan sidang paripurna dan hasilnya disampaikan dalam konferensi pers, Kamis (14/02).
FAIZ FAJARUDIN reporter Suara Surabaya melaporkan, menurut SYAFRUDIN NGULMA SIMEULUE Komesioner Ketua Tim Kasus Lumpur Lapindo, Perpres nomor 14 Tahun 2007 melanggar HAM.
Karena dalam kasus semburan lumpur tidak hanya masyarakat yang ada dalam peta yang jadi korban tetapi warga diluar peta terdampak juga merasakan dampak yang terus meluas.
Untuk itu Komnas HAM merekomendsaikan kepada Presiden RI untuk segera mencabut Perpres nomor 14 dan membuat peraturan lain yang menjamin terpulihkannya hak korban lumpur Lapindo.
SYAFRUDIN mengungkapkan Komnas HAM juga akan membuat tim baru yang diberikan mandat investigasi mengungkap hal-hal yang bersifat mistreius dalam kasus lumpur Lapindo.
Kata SYAFRUDIN, Komnas HAM melihat 7 misteri yang harus diungkap. Diantaranya daerah Siring yang bukan daerah eksplorasi ternyata dijadikan eksplorasi, pembiaran kasus ledakan pipa pertamina, pengerahan aparat TNI di daerah lumpur serta proses hukum Lapindo yang tidak kunjung selesai.
Dalam penyelidikan Komnas HAM tentang kasus lumpur Lapindo bisa disimpulkan tidak ada keseriusan Lapindo dalam proses penyelesaian ganti rugi pada semua korban. Pemerintah juga terkesan tidak tegas dan melihat kenyataan bahwa sebenarnya pelanggaran HAM kasus lumpur Lapindo sudah terjadi sebelum insiden luberan lumpur.(bir)
Kasus Lapindo Lapindo Langgar HAM
Komnas HAM Minta Pencabutan Perpres Nomor 14
suarasurabaya.net| Hasil penyelidikan Komnas HAM dalam kasus lumpur Lapindo menyimpulkan Pemerintah sudah melanggar HAM secara nyata melalui Perpres nomor 14 tahun 2007.
Ini merupakan satu diantara kesimpulan yang dibuat sesudah Komnas HAM melakukan sidang paripurna dan hasilnya disampaikan dalam konferensi pers, Kamis (14/02).
FAIZ FAJARUDIN reporter Suara Surabaya melaporkan, menurut SYAFRUDIN NGULMA SIMEULUE Komesioner Ketua Tim Kasus Lumpur Lapindo, Perpres nomor 14 Tahun 2007 melanggar HAM.
Karena dalam kasus semburan lumpur tidak hanya masyarakat yang ada dalam peta yang jadi korban tetapi warga diluar peta terdampak juga merasakan dampak yang terus meluas.
Untuk itu Komnas HAM merekomendsaikan kepada Presiden RI untuk segera mencabut Perpres nomor 14 dan membuat peraturan lain yang menjamin terpulihkannya hak korban lumpur Lapindo.
SYAFRUDIN mengungkapkan Komnas HAM juga akan membuat tim baru yang diberikan mandat investigasi mengungkap hal-hal yang bersifat mistreius dalam kasus lumpur Lapindo.
Kata SYAFRUDIN, Komnas HAM melihat 7 misteri yang harus diungkap. Diantaranya daerah Siring yang bukan daerah eksplorasi ternyata dijadikan eksplorasi, pembiaran kasus ledakan pipa pertamina, pengerahan aparat TNI di daerah lumpur serta proses hukum Lapindo yang tidak kunjung selesai.
Dalam penyelidikan Komnas HAM tentang kasus lumpur Lapindo bisa disimpulkan tidak ada keseriusan Lapindo dalam proses penyelesaian ganti rugi pada semua korban. Pemerintah juga terkesan tidak tegas dan melihat kenyataan bahwa sebenarnya pelanggaran HAM kasus lumpur Lapindo sudah terjadi sebelum insiden luberan lumpur.(bir)
Pameran Rumah Murah Besok Dibuka Sejak Pagi
Pameran Rumah Murah Besok Dibuka Sejak Pagi
Amru Muiz | Surabaya - Pameran rumah murah dalam Surya Property Exhibition (Spex) 2008 di Gramedia Expo Surabaya, Jumat (15/2), bisa dikunjungi mulai pukul 10.00 WIB meski resminya dibuka pukul 14.30 WIB.
“Dengan demikian masyarakat bisa datang dan melihat pameran tanpa harus menunggu pembukaan pameran yang akan dibuka secara resmi oleh Pak Menteri Perumahan Rakyat, Yusuf Asy’ari,” kata Wachid Mukaidori, Ketua Pelaksana Spex 2008 dari Harian Surya, Rabu (13/2).
Diungkapkan Wachid, pameran ini akan berlangsung selama tiga hari, dimulai pukul 10.00 WIB hingga 21.00 WIB. Pengunjung pameran tak dibatasi. “Artinya, berapapun dan siapapun bisa mendatangi Spex 2008 sambil menikmati kemegahan ballroom Gramedia Expo,” kata Wachid yang juga Wakil Pemimpin Perusahaan PT Antar Surya Jaya.
Wachid menuturkan, respon warga terhadap Spex 2008 dalam beberapa hari terakhir cukup besar. Ini bisa dilihat dari adanya permohonan sejumlah perbankan penyedia fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada panitia untuk bisa mengikuti pameran. Namun, permohonan tersebut dengan sangat terpaksa tidak dikabulkan. Pertimbangannya semata-mata terbatasnya stan pameran yang disediakan panitia.
“Panitia tidak ingin terjadi kesemrawutan di arena pameran Spex 2008. Kenyamanan pengunjung juga menjadi pertimbangan panitia," kata Wachid. Peserta Spex 2008 dari para pengembang perumahan sederhana yang sudah ternama dengan proyek di berbagai daerah. Demikian juga untuk peserta pameran dari perbankan, tambah Wachid, hanya BTN, Bank Jatim dan BRI. Bahkan, sebagai pelengkap, panitia juga menyediakan stan untuk Telkomsel.
Pada Spex 2008 juga akan ada diskusi antara pengembang rumah sederhana dengan Menpera Yusuf Asy’ari di Hotel Garden Palace Surabaya. Diskusi yang bakal dihadiri 100 pengembang rumah sederhana itu bertema “Percepatan Pembangunan RSH”.
Menpera akan menjadi pembicara utama dalam diskusi tersebut bersama Alisjahbana, Ketua Harian Tetap Bapertarum dan Nurhadi, Ketua Apersi DPD Jatim serta moderator Dhimam Abror Djuraid, Pemimpin Redaksi Harian Surya. “Kami kira momen Spex 2008 akan menjadi event penting bagi pelaku usaha properti sederhana. Makanya kesempatan inip un tidak boleh dilewatkan begitu saja,” tutur Wachid.
Amru Muiz | Surabaya - Pameran rumah murah dalam Surya Property Exhibition (Spex) 2008 di Gramedia Expo Surabaya, Jumat (15/2), bisa dikunjungi mulai pukul 10.00 WIB meski resminya dibuka pukul 14.30 WIB.
“Dengan demikian masyarakat bisa datang dan melihat pameran tanpa harus menunggu pembukaan pameran yang akan dibuka secara resmi oleh Pak Menteri Perumahan Rakyat, Yusuf Asy’ari,” kata Wachid Mukaidori, Ketua Pelaksana Spex 2008 dari Harian Surya, Rabu (13/2).
Diungkapkan Wachid, pameran ini akan berlangsung selama tiga hari, dimulai pukul 10.00 WIB hingga 21.00 WIB. Pengunjung pameran tak dibatasi. “Artinya, berapapun dan siapapun bisa mendatangi Spex 2008 sambil menikmati kemegahan ballroom Gramedia Expo,” kata Wachid yang juga Wakil Pemimpin Perusahaan PT Antar Surya Jaya.
Wachid menuturkan, respon warga terhadap Spex 2008 dalam beberapa hari terakhir cukup besar. Ini bisa dilihat dari adanya permohonan sejumlah perbankan penyedia fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada panitia untuk bisa mengikuti pameran. Namun, permohonan tersebut dengan sangat terpaksa tidak dikabulkan. Pertimbangannya semata-mata terbatasnya stan pameran yang disediakan panitia.
“Panitia tidak ingin terjadi kesemrawutan di arena pameran Spex 2008. Kenyamanan pengunjung juga menjadi pertimbangan panitia," kata Wachid. Peserta Spex 2008 dari para pengembang perumahan sederhana yang sudah ternama dengan proyek di berbagai daerah. Demikian juga untuk peserta pameran dari perbankan, tambah Wachid, hanya BTN, Bank Jatim dan BRI. Bahkan, sebagai pelengkap, panitia juga menyediakan stan untuk Telkomsel.
Pada Spex 2008 juga akan ada diskusi antara pengembang rumah sederhana dengan Menpera Yusuf Asy’ari di Hotel Garden Palace Surabaya. Diskusi yang bakal dihadiri 100 pengembang rumah sederhana itu bertema “Percepatan Pembangunan RSH”.
Menpera akan menjadi pembicara utama dalam diskusi tersebut bersama Alisjahbana, Ketua Harian Tetap Bapertarum dan Nurhadi, Ketua Apersi DPD Jatim serta moderator Dhimam Abror Djuraid, Pemimpin Redaksi Harian Surya. “Kami kira momen Spex 2008 akan menjadi event penting bagi pelaku usaha properti sederhana. Makanya kesempatan inip un tidak boleh dilewatkan begitu saja,” tutur Wachid.
Bergairah di Kelas Bawah
Bergairah di Kelas Bawah
Thursday, 14 February 2008
Semburan lumpur Lapindo sempat menghantam industri properti di Sidoarjo. Psikologi pasar terguncang. Dalam kurun waktu hampir setahun, para pengembang perumahan di daerah itu lesu darah karena tergerusnya omzet penjualan. Tetapi kondisi tersebut perlahan mulai berubah, seiring membaiknya komponen pendukung industri properti. Bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang sempat bertengger di angka 12 persen, kini sudah beringsut pada kisaran 9 persen.
”Awal tahun lalu memang pasarnya agak seret. Tapi seiring meredanya isu lumpur dan turunnya bunga KPR, sejak Agustus 2007 lalu pasar properti sudah bergairah lagi. Teman-teman pengembang saya lihat juga sudah mulai tersenyum lagi,” kata Andy Soegiardjo, Sekretaris Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Sidoarjo, Senin (11/2).
Isu kenaikan harga bahan bangunan, juga turut mendorong minat konsumen segera membeli rumah, sebelum harganya naik.
Tren positif pasar properti di Sidoarjo itu terlihat dari omzet penjualan rumah oleh pengembang. Dari beberapa titik kawasan perumahan yang digarap pengembang, sudah mulai diserap pasar. Dari sekitar 50 perusahaan properti yang kini eksis di Sidoarjo, setiap bulan rata-rata mampu menjual antara 10 hingga 20 unit rumah dengan omzet hingga Rp 2 miliar.
”Kalau 20 rumah per bulan kali 50 pengembang, berarti sudah berapa jumlah unit rumah yang terjual. Ini kami rasakan sejak lima bulan terakhir,” tambah Sony Wibisono, pengembang Anggrek Mas Regency, Sidoarjo, yang juga Wakil Ketua DPD REI Jatim.
Meski demikian, pergerakan pasar itu masih di level rumah menengah ke bawah, yang mematok harga Rp 200 jutaan hingga Rp 50 jutaan. Untuk rumah tipe ini, beberapa pengembang membangunnya sebagai Rumah Sederhana Sehat (RSh).
Hal ini dibenarkan Rully Hanandia, Direktur Puri Surya Jaya. Dari tiga proyek perumahan yang kini dikembangkannya, kawasan RSH yang dibangun di Pepe, Sedati yang paling mendapat respons pasar. Dari 1.300 unit rumah yang dibangun dan dijual seharga Rp 49 jutaan itu, kini hampir ludes terjual.
”Penjualan RSh memberi konstribusi terbesar dari perolehan omzet kami secara keseluruhan,” kata Rully.
Tahun ini, dari segi kuantitas/unit, penjualan Puri Surya Jaya masih diharapkan dari rumah-rumah kelas menengah dan bawah, sekitar 80 persen, dan diperkirakan hanya 20 persen dari sektor rumah kelas atas atau high end. Namun, kontribusi pasar high end itu meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 10 persen. Kenaikan itu didorong oleh peningkatan pendapatan kelas menengah dan memilih membeli rumah yang lebih bagus, maupun renovasi.
PT Indraprasta Graha Utama (IGU), pengembang perumahan di kawasan Watoe Toelis, Kecamatan Prambon, menawarkan unit rumah sederhana sehat (RSh) dengan harga murah. Meski tanpa ada diskon, harga ini diyakini sangat terjangkau dengan kantong masyarakat kelas menengah bawah.
Bredawanto, Direktur PT IGU menjelaskan, harga RSh yang ditawarkannya mulai Rp 55,5 juta hingga Rp 115 juta dengan tipe mulai 36 hingga 70. “Kami akan membangun 653 unit RSh di kawasan itu,” kata Bredawanto.
Luas area yang dimiliki IGU sekitar 18 hektare. Dari jumlah itu, luas yang akan ditanami rumah sekitar 12 hektare, termasuk untuk pembangunan 16 unit Rumah Wira Usaha (RWU) dan Rumah Toko (Ruko).
Dari rencana tahap pertama yang akan dibangun, saat ini sudah diserap pembeli sekitar 200 unit. “Secara resmi kami akan memulai pembangunannya pada Februari mendatang, dan targetnya Mei-Juni kunci rumah sudah kami serahkan kepada pemilik,” terang Bredawanto.
Membaiknya pasar properti itu juga tidak lepas dari dukungan Pemkab Sidoarjo dalam membangun infrastuktur pendukung. Proses pengurusan izin pengembangan rumah, kata Andy, juga tak terlalu ribet. ”Kalau saya perhatikan, semua saling mendukung untuk memulihkan kondisi perekonomian Sidoarjo,” kata Sony Wibisono.
Meski kompetisinya ketat tapi masih berlangsung sehat. Bahkan sesama pengembang saling mendukung dan bertukar informasi terkait perkembangan pasar perumahan. ”Misalnya kalau ada pameran atau penurunan suku bunga KPR, kita langsung share ke teman-teman pengembang. Sehingga seluruh pengembang bisa terlibat aktif menggairahkan pasar,” tambah Andy Soegiardjo.
Thursday, 14 February 2008
Semburan lumpur Lapindo sempat menghantam industri properti di Sidoarjo. Psikologi pasar terguncang. Dalam kurun waktu hampir setahun, para pengembang perumahan di daerah itu lesu darah karena tergerusnya omzet penjualan. Tetapi kondisi tersebut perlahan mulai berubah, seiring membaiknya komponen pendukung industri properti. Bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang sempat bertengger di angka 12 persen, kini sudah beringsut pada kisaran 9 persen.
”Awal tahun lalu memang pasarnya agak seret. Tapi seiring meredanya isu lumpur dan turunnya bunga KPR, sejak Agustus 2007 lalu pasar properti sudah bergairah lagi. Teman-teman pengembang saya lihat juga sudah mulai tersenyum lagi,” kata Andy Soegiardjo, Sekretaris Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Sidoarjo, Senin (11/2).
Isu kenaikan harga bahan bangunan, juga turut mendorong minat konsumen segera membeli rumah, sebelum harganya naik.
Tren positif pasar properti di Sidoarjo itu terlihat dari omzet penjualan rumah oleh pengembang. Dari beberapa titik kawasan perumahan yang digarap pengembang, sudah mulai diserap pasar. Dari sekitar 50 perusahaan properti yang kini eksis di Sidoarjo, setiap bulan rata-rata mampu menjual antara 10 hingga 20 unit rumah dengan omzet hingga Rp 2 miliar.
”Kalau 20 rumah per bulan kali 50 pengembang, berarti sudah berapa jumlah unit rumah yang terjual. Ini kami rasakan sejak lima bulan terakhir,” tambah Sony Wibisono, pengembang Anggrek Mas Regency, Sidoarjo, yang juga Wakil Ketua DPD REI Jatim.
Meski demikian, pergerakan pasar itu masih di level rumah menengah ke bawah, yang mematok harga Rp 200 jutaan hingga Rp 50 jutaan. Untuk rumah tipe ini, beberapa pengembang membangunnya sebagai Rumah Sederhana Sehat (RSh).
Hal ini dibenarkan Rully Hanandia, Direktur Puri Surya Jaya. Dari tiga proyek perumahan yang kini dikembangkannya, kawasan RSH yang dibangun di Pepe, Sedati yang paling mendapat respons pasar. Dari 1.300 unit rumah yang dibangun dan dijual seharga Rp 49 jutaan itu, kini hampir ludes terjual.
”Penjualan RSh memberi konstribusi terbesar dari perolehan omzet kami secara keseluruhan,” kata Rully.
Tahun ini, dari segi kuantitas/unit, penjualan Puri Surya Jaya masih diharapkan dari rumah-rumah kelas menengah dan bawah, sekitar 80 persen, dan diperkirakan hanya 20 persen dari sektor rumah kelas atas atau high end. Namun, kontribusi pasar high end itu meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 10 persen. Kenaikan itu didorong oleh peningkatan pendapatan kelas menengah dan memilih membeli rumah yang lebih bagus, maupun renovasi.
PT Indraprasta Graha Utama (IGU), pengembang perumahan di kawasan Watoe Toelis, Kecamatan Prambon, menawarkan unit rumah sederhana sehat (RSh) dengan harga murah. Meski tanpa ada diskon, harga ini diyakini sangat terjangkau dengan kantong masyarakat kelas menengah bawah.
Bredawanto, Direktur PT IGU menjelaskan, harga RSh yang ditawarkannya mulai Rp 55,5 juta hingga Rp 115 juta dengan tipe mulai 36 hingga 70. “Kami akan membangun 653 unit RSh di kawasan itu,” kata Bredawanto.
Luas area yang dimiliki IGU sekitar 18 hektare. Dari jumlah itu, luas yang akan ditanami rumah sekitar 12 hektare, termasuk untuk pembangunan 16 unit Rumah Wira Usaha (RWU) dan Rumah Toko (Ruko).
Dari rencana tahap pertama yang akan dibangun, saat ini sudah diserap pembeli sekitar 200 unit. “Secara resmi kami akan memulai pembangunannya pada Februari mendatang, dan targetnya Mei-Juni kunci rumah sudah kami serahkan kepada pemilik,” terang Bredawanto.
Membaiknya pasar properti itu juga tidak lepas dari dukungan Pemkab Sidoarjo dalam membangun infrastuktur pendukung. Proses pengurusan izin pengembangan rumah, kata Andy, juga tak terlalu ribet. ”Kalau saya perhatikan, semua saling mendukung untuk memulihkan kondisi perekonomian Sidoarjo,” kata Sony Wibisono.
Meski kompetisinya ketat tapi masih berlangsung sehat. Bahkan sesama pengembang saling mendukung dan bertukar informasi terkait perkembangan pasar perumahan. ”Misalnya kalau ada pameran atau penurunan suku bunga KPR, kita langsung share ke teman-teman pengembang. Sehingga seluruh pengembang bisa terlibat aktif menggairahkan pasar,” tambah Andy Soegiardjo.
Tolak Bantuan, Tuntut Masuk Peta Terdampak
Jabon - Surya- Niat baik gubernur dan bupati yang akan memberi bantuan uang kebersihan Rp 500.000/KK kepada warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon yang rumahnya terendam lumpur, mendapat tanggapan dingin. Bantuan tersebut dinilai warga tidak berarti apa-apa. Mereka menuntut agar dimasukkan peta terdampak, karena 498 rumah di dua dusun di Desa Besuki yang tergenang lumpur itu, menurut warga tidak mungkin ditinggali lagi. “Kalau hanya Rp 500.000 tidak akan cukup, rumah kami terendam lumpur bukan genangan air,” ujar Yasin, warga RT 01/RW 05, Selasa (12/2).
Karena itu, warga sepakat menolak uang bantuan kebersihan tersebut, bahkan warga memilih membiarkan lumpur merendam rumah mereka. “Lebih baik kami biarkan saja lumpur ini masuk ke permukiman dan menenggelamkan rumah kami, biar semua melihatnya,” tambahnya.
Rokhim, warga lainnya juga berpendapat demikian. Bantuan dana kebersihan Rp 500.000 yang tengah disiapkan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah yang saat ini diderita warga Besuki. Menurutnya tidak mungkin bantuan sebesar Rp 500.000 itu dapat membuat rumah dan lingkungan Besuki kembali seperti semula.
“Bukan hanya membersihkan lumpur, tapi dalam jangka waktu ke depan kami juga akan terancam terus oleh lumpur panas. Apa ada yang bisa menjamin tanggul tidak jebol lagi?” paparnya. Memang saat ini genangan air lumpur sudah surut. Namun hanya airnya saja yang berkurang, sedang lumpurnya tertinggal.
Lingkungan di Desa Besuki, kata Safrudin warga Desa Besuki lainnya yang kemarin masih tampak mengais perabotan yang masih dapat diselamatkan, saat ini tidak mungkin untuk ditinggali lagi. “Lingkungan di Desa Besuki ini sangat tidak layak ditempati kembali. Jadi biarkan lumpur menenggelamkan rumah kami,” katanya.
Karena itu warga menolak menempati kembali rumahnya, dan meminta agar pemerintah dapat memasukkan desa mereka ke dalam peta kawasan terdampak. “Saya dan keluarga sudah memutuskan untuk menumpang di rumah kerabat, karena tidak mungkin kami harus kembali ke rumah, selain itu kami dan keluarga masih trauma dengan kejadian kemarin,” tuturnya.
M Shiroj, Kades Besuki mengaku sudah mengetahui warganya tidak mau menerima bantuan kebersihan yang rencanannya akan dibagikan lusa. Menurutnya, warga menuntut agar rumahnya dibeli saja dan masuk dalam peta terdampak. “Memang benar, kabarnya warga menolak dana kebersihan tersebut,” kata M Shiroj di tengah pertemuan yang membahas masalah ini bersama ketua RT dan RW setempat di kantor Kecamatan Jabon, kemarin.
Di tempat terpisah, Vice President & Human Relation Lapindo Brantas Inc Yuniwati Teryana mengatakan, pihaknya patuh pada Perpres 14/Tahun 2007. Menurutnya, dalam pasal 15 ayat 3 disebutkan, masalah sosial dan kemasyarkatan yang timbul di luar peta terdampak bukan
Karena itu, warga sepakat menolak uang bantuan kebersihan tersebut, bahkan warga memilih membiarkan lumpur merendam rumah mereka. “Lebih baik kami biarkan saja lumpur ini masuk ke permukiman dan menenggelamkan rumah kami, biar semua melihatnya,” tambahnya.
Rokhim, warga lainnya juga berpendapat demikian. Bantuan dana kebersihan Rp 500.000 yang tengah disiapkan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah yang saat ini diderita warga Besuki. Menurutnya tidak mungkin bantuan sebesar Rp 500.000 itu dapat membuat rumah dan lingkungan Besuki kembali seperti semula.
“Bukan hanya membersihkan lumpur, tapi dalam jangka waktu ke depan kami juga akan terancam terus oleh lumpur panas. Apa ada yang bisa menjamin tanggul tidak jebol lagi?” paparnya. Memang saat ini genangan air lumpur sudah surut. Namun hanya airnya saja yang berkurang, sedang lumpurnya tertinggal.
Lingkungan di Desa Besuki, kata Safrudin warga Desa Besuki lainnya yang kemarin masih tampak mengais perabotan yang masih dapat diselamatkan, saat ini tidak mungkin untuk ditinggali lagi. “Lingkungan di Desa Besuki ini sangat tidak layak ditempati kembali. Jadi biarkan lumpur menenggelamkan rumah kami,” katanya.
Karena itu warga menolak menempati kembali rumahnya, dan meminta agar pemerintah dapat memasukkan desa mereka ke dalam peta kawasan terdampak. “Saya dan keluarga sudah memutuskan untuk menumpang di rumah kerabat, karena tidak mungkin kami harus kembali ke rumah, selain itu kami dan keluarga masih trauma dengan kejadian kemarin,” tuturnya.
M Shiroj, Kades Besuki mengaku sudah mengetahui warganya tidak mau menerima bantuan kebersihan yang rencanannya akan dibagikan lusa. Menurutnya, warga menuntut agar rumahnya dibeli saja dan masuk dalam peta terdampak. “Memang benar, kabarnya warga menolak dana kebersihan tersebut,” kata M Shiroj di tengah pertemuan yang membahas masalah ini bersama ketua RT dan RW setempat di kantor Kecamatan Jabon, kemarin.
Di tempat terpisah, Vice President & Human Relation Lapindo Brantas Inc Yuniwati Teryana mengatakan, pihaknya patuh pada Perpres 14/Tahun 2007. Menurutnya, dalam pasal 15 ayat 3 disebutkan, masalah sosial dan kemasyarkatan yang timbul di luar peta terdampak bukan
13 Februari 2008
Polda Jatim Menilai BAP Lapindo Maksimal
Polda Jatim Menilai BAP Lapindo Maksimal
suarasurabaya.net| Meski dikembalikan terus oleh Kejaksaan, Poda Jawa Timur merasa BAP Lapindo sudah maksimal.
Sampai sekarang, kata Irjen HERMAN SURYADI SUMAWIREJA Kapolda Jawa Timur pada RANGGA reporter Suara Surabaya, Selasa (12/02), masih berusaha penuhi petunjuk-petunjuk dari Jaksa soal penyempurnaan berkas acara pemeriksaan (BAP) Lapindo Berantas.
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembalikan lagi BAP Lapindo ke Polisi sekitar 2 minggu lalu. Ada 7 berkas dan 13 tersangka yang terdiri dari pejabat dan mantan pejabat Lapindo.
Menurut Kapolda, selama ini polisi sudah maksimal memeriksa kasus Lapindo. Semua unsur pidana yang dikenakan pada Lapindo sangat tergantung pada kesaksian saksi ahli.
Saksi ahli ini, kata HERMAN, juga sudah maksimal meski kenyataannya dianggap masih mengambang oleh Jaksa. Kapolda juga menegaskan kalau kelanjutan kasus hukum Lapindo sekarang, sangat tergantung pada Kejaksaan dalam memilih kesaksian saksi ahli yang sudah dimiliki polisi. Berikut penjelasan HERMAN,
Meski BAP Lapindo terus dikembalikan lebih dari 3 kali, tetapi Kapolda Jatim mengaku tidak merasa dipersulit. Katanya, mungkin itu antisipasi Kejaksaan saja supaya berkas Lapindo benar-benar kuat dan tidak gampang dipatahkan kalau dibawa ke Pengadilan
suarasurabaya.net| Meski dikembalikan terus oleh Kejaksaan, Poda Jawa Timur merasa BAP Lapindo sudah maksimal.
Sampai sekarang, kata Irjen HERMAN SURYADI SUMAWIREJA Kapolda Jawa Timur pada RANGGA reporter Suara Surabaya, Selasa (12/02), masih berusaha penuhi petunjuk-petunjuk dari Jaksa soal penyempurnaan berkas acara pemeriksaan (BAP) Lapindo Berantas.
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembalikan lagi BAP Lapindo ke Polisi sekitar 2 minggu lalu. Ada 7 berkas dan 13 tersangka yang terdiri dari pejabat dan mantan pejabat Lapindo.
Menurut Kapolda, selama ini polisi sudah maksimal memeriksa kasus Lapindo. Semua unsur pidana yang dikenakan pada Lapindo sangat tergantung pada kesaksian saksi ahli.
Saksi ahli ini, kata HERMAN, juga sudah maksimal meski kenyataannya dianggap masih mengambang oleh Jaksa. Kapolda juga menegaskan kalau kelanjutan kasus hukum Lapindo sekarang, sangat tergantung pada Kejaksaan dalam memilih kesaksian saksi ahli yang sudah dimiliki polisi. Berikut penjelasan HERMAN,
Meski BAP Lapindo terus dikembalikan lebih dari 3 kali, tetapi Kapolda Jatim mengaku tidak merasa dipersulit. Katanya, mungkin itu antisipasi Kejaksaan saja supaya berkas Lapindo benar-benar kuat dan tidak gampang dipatahkan kalau dibawa ke Pengadilan
Minta Dimasukkan ke Peta, Warga Besuki Tolak Bersihkan Lumpur
Minta Dimasukkan ke Peta, Warga Besuki Tolak Bersihkan Lumpur
suarasurabaya.net
Warga Desa Besuki terutama di 3 dusun yang terkena banjir lumpur Minggu (10/02) lalu menolak membersihkan rumahnya yang sudah tergenang lumpur. Mereka meminta seluruh wilayah Desa Besuki dimasukkan dalam peta wilayah terdampak lumpur.
Tekad warga yang tidak ingin membersihkan kampungnya ini sudah bulat. Dari hasil pertemuan internal warga kemarin malam dan sore ini dicapai hasil demikian. Menurut ABDUL ROKHIM tokoh Desa Besuki yang ditemui suarasurabaya.net, Selasa (12/02) di Kantor Kecamatan Jabon, warga merasa tak ada jaminan bebas dari ancaman banjir lumpur.
“Ini sudah yang ketiga kalinya, lho. Dan yang terakhir ini sudah cukup luar biasa. Banjir lumpur sudah mencapai 1,5 meter. Ini lumpur, bukan air seperti pada banjir-banjir sebelumnya. Dibersihkan pun sulit,” kata ABDUL.
Saking sulitnya membersihkan lumpur yang begitu pekat, kata ABDUL, pasukan kuning dari Dinas Kebersihan Pemkab Sidoarjo yang telah dikerahkan kemarin, hari ini tak tampak lagi. “Mungkin mereka menyerah. Memang sangat sulit membersihkan lumpur sepekat, setinggi, dan seluas itu,” paparnya.
Namun poin penting yang ingin warga sampaikan adalah, tidak ada lagi jaminan kenyamanan hidup dan keselamatan. Jika pemerintah tak bisa memberikan jaminan tersebut, tak ada pilihan lain kecuali memasukkan Desa Besuki dalam peta area terdampak.
Ini dengan catatan, mereka yang sudah terkena banjir lumpurlah yang mendapat ganti rugi sesuai kesepakatan. Sedangkan wilayah dalam Desa Besuki yang tidak terendam lumpur tidak akan menuntut ganti rugi. Ini penting bagi wilayah Desa Besuki yang tidak ikut terendam lumpur karena, kata ABDUL, mereka butuh kepastian dan paying hukum untuk melindungi sewaktu-waktu terjadi lagi banjir lumpur yang menenggelamkan rumah mereka.
Warga, kata ABDUL, juga menolak bantuan dari Gubernur Jatim dan Bupati Sidoarjo sebesar Rp500 ribu untuk tiap rumah pasca banjir lumpur jika orientasi bantuan itu untuk pembersihan lumpur atau sebagai ganti rugi banjir lumpur.
"Selama bantuan itu bersifat kemanusiaan dan tidak mengikat kami, akan kita terima," ujar ABDUL
Seperti diketahui, soal peta terdampak lumpur sesuai Perpres 14/2007 banyak dipermasalahkan warga yang berada di luar peta tersebut. Pasalnya, Lapindo Brantas Inc hanya mau membayar ganti rugi pada tanah dan rumah yang berada dalam peta tersebut.
Padahal selama ini dampak yang dirasakan warga di luar peta akibat lumpur juga dirasakan, meskipun dalam skala yang berbeda, semisal menurunnya kualitas air tanah, polusi debu, dan ancaman psikis, serta ketakutan akan jebolnya tanggul.(edy)
suarasurabaya.net
Warga Desa Besuki terutama di 3 dusun yang terkena banjir lumpur Minggu (10/02) lalu menolak membersihkan rumahnya yang sudah tergenang lumpur. Mereka meminta seluruh wilayah Desa Besuki dimasukkan dalam peta wilayah terdampak lumpur.
Tekad warga yang tidak ingin membersihkan kampungnya ini sudah bulat. Dari hasil pertemuan internal warga kemarin malam dan sore ini dicapai hasil demikian. Menurut ABDUL ROKHIM tokoh Desa Besuki yang ditemui suarasurabaya.net, Selasa (12/02) di Kantor Kecamatan Jabon, warga merasa tak ada jaminan bebas dari ancaman banjir lumpur.
“Ini sudah yang ketiga kalinya, lho. Dan yang terakhir ini sudah cukup luar biasa. Banjir lumpur sudah mencapai 1,5 meter. Ini lumpur, bukan air seperti pada banjir-banjir sebelumnya. Dibersihkan pun sulit,” kata ABDUL.
Saking sulitnya membersihkan lumpur yang begitu pekat, kata ABDUL, pasukan kuning dari Dinas Kebersihan Pemkab Sidoarjo yang telah dikerahkan kemarin, hari ini tak tampak lagi. “Mungkin mereka menyerah. Memang sangat sulit membersihkan lumpur sepekat, setinggi, dan seluas itu,” paparnya.
Namun poin penting yang ingin warga sampaikan adalah, tidak ada lagi jaminan kenyamanan hidup dan keselamatan. Jika pemerintah tak bisa memberikan jaminan tersebut, tak ada pilihan lain kecuali memasukkan Desa Besuki dalam peta area terdampak.
Ini dengan catatan, mereka yang sudah terkena banjir lumpurlah yang mendapat ganti rugi sesuai kesepakatan. Sedangkan wilayah dalam Desa Besuki yang tidak terendam lumpur tidak akan menuntut ganti rugi. Ini penting bagi wilayah Desa Besuki yang tidak ikut terendam lumpur karena, kata ABDUL, mereka butuh kepastian dan paying hukum untuk melindungi sewaktu-waktu terjadi lagi banjir lumpur yang menenggelamkan rumah mereka.
Warga, kata ABDUL, juga menolak bantuan dari Gubernur Jatim dan Bupati Sidoarjo sebesar Rp500 ribu untuk tiap rumah pasca banjir lumpur jika orientasi bantuan itu untuk pembersihan lumpur atau sebagai ganti rugi banjir lumpur.
"Selama bantuan itu bersifat kemanusiaan dan tidak mengikat kami, akan kita terima," ujar ABDUL
Seperti diketahui, soal peta terdampak lumpur sesuai Perpres 14/2007 banyak dipermasalahkan warga yang berada di luar peta tersebut. Pasalnya, Lapindo Brantas Inc hanya mau membayar ganti rugi pada tanah dan rumah yang berada dalam peta tersebut.
Padahal selama ini dampak yang dirasakan warga di luar peta akibat lumpur juga dirasakan, meskipun dalam skala yang berbeda, semisal menurunnya kualitas air tanah, polusi debu, dan ancaman psikis, serta ketakutan akan jebolnya tanggul.(edy)
Warga Besuki Tolak Pembersihan Lumpur
SIDOARJO, KOMPAS - Warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo menolak pembersihan lumpur Lapindo yang merendam rumah mereka karena jebolnya tanggul lumpur di Besuki. Hal ini dilakukan agar wilayah mereka dimasukkan peta terdampak lumpur.
"Dibiarkannya lumpur di rumah kami agar menjadi bukti daerah kami betul-betul terkena dampak lumpur sehingga harus dimasukkan peta terdampak lumpur. Kami akan terus membiarkan lumpur di rumah kami sampai tuntutan kami masuk peta dikabulkan," kata Abdul Rochim, salah satu koordinator warga Besuki, Selasa (12/2).
Upaya pembersihan dan penyedotan lumpur yang merendam pemukiman warga sebelumnya ditawarkan oleh petugas kebersihan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo.
Berdasarkan pengamatan, lumpur setinggi 10 sentimeter sampai satu meter masih merendam 498 rumah yang ditinggali 567 keluarga atau 2.253 jiwa di Besuki. Tidak terlihat adanya upaya pembersihan lumpur yang berada di rumah dan di jalan. Yang terlihat hanya warga berupaya mengevakuasi barang-barang yang masih berada di dalam rumah.
Abdul melanjutkan, warga Besuki kesal dengan tidak dimasukkannya wilayah mereka ke peta terdampak lumpur yang ada di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007.
Padahal sebelum Perpres dikeluarkan tanggal 22 Maret 2007, wilayah mereka sudah dua kali terendam lumpur. Peristiwa pertama terjadi Agustus 2006 dan peristiwa kedua terjadi September 2006.
"Dua peristiwa itu tidak diperhatikan oleh Pemerintah Pusat dan Lapindo, bahkan dianggap tidak ada, karena setelah kejadian, wilayah mereka bisa dibersihkan dari lumpur dan bisa kembali ditinggali. Oleh karena itu, wilayah kami tidak masuk peta terdampak," papar Abdul.
Di Perpres 14/2007, tanah dan rumah yang berada di dalam peta terdampak lumpur harus dibeli oleh Lapindo Brantas Inc. Adapun kejadian yang terjadi di luar peta terdampak lumpur menjadi tanggung jawab pe
"Dibiarkannya lumpur di rumah kami agar menjadi bukti daerah kami betul-betul terkena dampak lumpur sehingga harus dimasukkan peta terdampak lumpur. Kami akan terus membiarkan lumpur di rumah kami sampai tuntutan kami masuk peta dikabulkan," kata Abdul Rochim, salah satu koordinator warga Besuki, Selasa (12/2).
Upaya pembersihan dan penyedotan lumpur yang merendam pemukiman warga sebelumnya ditawarkan oleh petugas kebersihan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo.
Berdasarkan pengamatan, lumpur setinggi 10 sentimeter sampai satu meter masih merendam 498 rumah yang ditinggali 567 keluarga atau 2.253 jiwa di Besuki. Tidak terlihat adanya upaya pembersihan lumpur yang berada di rumah dan di jalan. Yang terlihat hanya warga berupaya mengevakuasi barang-barang yang masih berada di dalam rumah.
Abdul melanjutkan, warga Besuki kesal dengan tidak dimasukkannya wilayah mereka ke peta terdampak lumpur yang ada di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007.
Padahal sebelum Perpres dikeluarkan tanggal 22 Maret 2007, wilayah mereka sudah dua kali terendam lumpur. Peristiwa pertama terjadi Agustus 2006 dan peristiwa kedua terjadi September 2006.
"Dua peristiwa itu tidak diperhatikan oleh Pemerintah Pusat dan Lapindo, bahkan dianggap tidak ada, karena setelah kejadian, wilayah mereka bisa dibersihkan dari lumpur dan bisa kembali ditinggali. Oleh karena itu, wilayah kami tidak masuk peta terdampak," papar Abdul.
Di Perpres 14/2007, tanah dan rumah yang berada di dalam peta terdampak lumpur harus dibeli oleh Lapindo Brantas Inc. Adapun kejadian yang terjadi di luar peta terdampak lumpur menjadi tanggung jawab pe
12 Februari 2008
Akhirnya, Korban Banjir Lumpur di Luar Peta Dapat Bantuan
Akhirnya, Korban Banjir Lumpur di Luar Peta Dapat Bantuan
suarasurabaya.net| Warga korban banjir air bercampur lumpur di Desa Besuki akhirnya mendapat bantuan dari pemerintah. Gubernur Jawa Timur mengalokasikan bantuan Rp200 juta ditambah anggaran dari pos tak terduga Pemkab Sidoarjo sebesar Rp50 juta untuk bantuan uang kebersihan bagi tiap rumah yang terkena genangan lumpur.
MUSLIKH JASSIN Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Pemkab Sidoarjo pada suarasurabaya.net, Senin (11/02) mengatakan pendistribusian uang kebersihan senilai Rp500 ribu untuk tiap rumah ini akan dilakukan setelah pendataan oleh Kecamatan Jabon.
Selain bantuan uang kebersihan, Pemkab Sidoarjo juga akan menanggung makan para warga korban banjir air bercampur lumpur Desa Besuki selama 3 hari untuk 3 kali makan perhari.
“Dalam masa tanggap darurat tiga hari ini, makan warga korban kita tanggung. Selain itu, seratusan lebih pasukan kuning dari Dinas Kebersihan akan dikerahkan untuk membantu membersihkan rumah warga dari lumpur,” ujar dia.
Untuk bantuan makan ini, kata MUSLIKH sudah berlaku hari ini. Namun pantauan suarasurabaya.net di tempat pengungsian jalan tol km 39, siang ini belum semua warga korban menerima bantuan nasi bungkus.
Tenda darurat sebanyak 4 unit juga sudah didirikan untuk menampung mereka yang tak mungkin menempati rumahnya.
Apakah PT Lapindo Brantas Inc juga memberikan bantuan atas musibah banjir air bercampur lumpur itu? MUSLIKH mengatakan tidak ada sama sekali karena wilayah yang terkena banjir lumpur ini berada di luar peta area terdampak yang diatur dalam perpres 14/2007.
Dalam pendataan sementara, ada 498 rumah di 3 dusun Desa Besuki yang terendam air bercampur lumpur. Di Dusun Besuk terdapat 219 KK (883 jiwa),Dusun Babadan sebanyak 89 KK (302 jiwa), dan Dusun Ginonjo sebanyak 150 KK (263 jiwa), sehingga total warga yang menderita akibat banjir air bercampur lumpur ini sebanyak 418 KK (1.448 jiwa).
suarasurabaya.net| Warga korban banjir air bercampur lumpur di Desa Besuki akhirnya mendapat bantuan dari pemerintah. Gubernur Jawa Timur mengalokasikan bantuan Rp200 juta ditambah anggaran dari pos tak terduga Pemkab Sidoarjo sebesar Rp50 juta untuk bantuan uang kebersihan bagi tiap rumah yang terkena genangan lumpur.
MUSLIKH JASSIN Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Pemkab Sidoarjo pada suarasurabaya.net, Senin (11/02) mengatakan pendistribusian uang kebersihan senilai Rp500 ribu untuk tiap rumah ini akan dilakukan setelah pendataan oleh Kecamatan Jabon.
Selain bantuan uang kebersihan, Pemkab Sidoarjo juga akan menanggung makan para warga korban banjir air bercampur lumpur Desa Besuki selama 3 hari untuk 3 kali makan perhari.
“Dalam masa tanggap darurat tiga hari ini, makan warga korban kita tanggung. Selain itu, seratusan lebih pasukan kuning dari Dinas Kebersihan akan dikerahkan untuk membantu membersihkan rumah warga dari lumpur,” ujar dia.
Untuk bantuan makan ini, kata MUSLIKH sudah berlaku hari ini. Namun pantauan suarasurabaya.net di tempat pengungsian jalan tol km 39, siang ini belum semua warga korban menerima bantuan nasi bungkus.
Tenda darurat sebanyak 4 unit juga sudah didirikan untuk menampung mereka yang tak mungkin menempati rumahnya.
Apakah PT Lapindo Brantas Inc juga memberikan bantuan atas musibah banjir air bercampur lumpur itu? MUSLIKH mengatakan tidak ada sama sekali karena wilayah yang terkena banjir lumpur ini berada di luar peta area terdampak yang diatur dalam perpres 14/2007.
Dalam pendataan sementara, ada 498 rumah di 3 dusun Desa Besuki yang terendam air bercampur lumpur. Di Dusun Besuk terdapat 219 KK (883 jiwa),Dusun Babadan sebanyak 89 KK (302 jiwa), dan Dusun Ginonjo sebanyak 150 KK (263 jiwa), sehingga total warga yang menderita akibat banjir air bercampur lumpur ini sebanyak 418 KK (1.448 jiwa).
Tidak Puas, Warga Korban Lumpur Tutup Jalan Raya Porong
Tidak Puas, Warga Korban Lumpur Tutup Jalan Raya Porong
suarasurabaya.net| Warga yang tidak puas dengan hasil keputusan di Gedung DPRD Sidoarjo melanjutkan aksinya dengan memblokade Jl Raya Porong dua arah di depan pom bensin Jatirejo.
AKP ANDI YUDIANTO Kasatlantas Polres Sidoarjo pada suarasurabaya.net mengatakan setelah melakukan aksi menginap selama 2 malam di DPRD Sidoarjo, warga tadi sempat dengan tertib membubarkan diri. Tapi dalam perjalanan pulang, mereka memblokade Jalan Raya Porong dua arah dengan ratusan sepeda motornya sambil membleyer gas.
“Tadi sempat berhenti di depan SPBU Jatirejo dua arah. Tapi sekarang mereka sudah mulai bergerak lagi ke Selatan,” ungkapnya.
Menyikapi ini, polisi memutuskan untuk mengalihkan arus sementara. Untuk kendaraan besar diharap turun ke tol Waru menuju Krian-Mojosari-Kejapanan. Sedangkan kendaraan kecil mengambil jalur alternatif setelah turun tol Sidoarjo bisa lewat Wonoayu.
Saat ini, kata ANDI, masih dilakukan negosiasi dengan korlap agar penutupan jalan ini tidak berlangsung lama.(edy)
suarasurabaya.net| Warga yang tidak puas dengan hasil keputusan di Gedung DPRD Sidoarjo melanjutkan aksinya dengan memblokade Jl Raya Porong dua arah di depan pom bensin Jatirejo.
AKP ANDI YUDIANTO Kasatlantas Polres Sidoarjo pada suarasurabaya.net mengatakan setelah melakukan aksi menginap selama 2 malam di DPRD Sidoarjo, warga tadi sempat dengan tertib membubarkan diri. Tapi dalam perjalanan pulang, mereka memblokade Jalan Raya Porong dua arah dengan ratusan sepeda motornya sambil membleyer gas.
“Tadi sempat berhenti di depan SPBU Jatirejo dua arah. Tapi sekarang mereka sudah mulai bergerak lagi ke Selatan,” ungkapnya.
Menyikapi ini, polisi memutuskan untuk mengalihkan arus sementara. Untuk kendaraan besar diharap turun ke tol Waru menuju Krian-Mojosari-Kejapanan. Sedangkan kendaraan kecil mengambil jalur alternatif setelah turun tol Sidoarjo bisa lewat Wonoayu.
Saat ini, kata ANDI, masih dilakukan negosiasi dengan korlap agar penutupan jalan ini tidak berlangsung lama.(edy)
Hanya Tutup Raya Porong 15 Menit, Warga Korban Lumpur Bubar
Hanya Tutup Raya Porong 15 Menit, Warga Korban Lumpur Bubar
suarasurabaya.net| Penutupan Jalan Raya Porong yang dilakukan oleh warga Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) ternyata hanya bertahan sekitar 15 menit saja. Setelah puas memblokade, sekitar pukul 16.50 WIB, mereka membubarkan diri pulang ke rumahnya masing-masing.
AKP ANDI YUDIANTO Kasatlantas Polres Sidoarjo pada suarasurabaya.net, Senin (11/02) mengatakan penutupan jalan ini merupakan ekspresi kekecewaan mereka terhadap hasil pertemuan antaraperwakilan warga korban lumpur dengan PT Minarak Lapindo Jaya dan PT Lapindo Brantas Inc. “Mereka hanya cari perhatian saja,” ungkapnya.
Segera setelah aksi tutup Jalan Raya Porong, kata ANDI, arus lalu lintas kembali mencair meskipun kini masih agak padat 2 arah. “Jalan Raya Porong sekarang dibuka untuk dua arah untuk semua kendaraan,” ujarnya.(edy)
suarasurabaya.net| Penutupan Jalan Raya Porong yang dilakukan oleh warga Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) ternyata hanya bertahan sekitar 15 menit saja. Setelah puas memblokade, sekitar pukul 16.50 WIB, mereka membubarkan diri pulang ke rumahnya masing-masing.
AKP ANDI YUDIANTO Kasatlantas Polres Sidoarjo pada suarasurabaya.net, Senin (11/02) mengatakan penutupan jalan ini merupakan ekspresi kekecewaan mereka terhadap hasil pertemuan antaraperwakilan warga korban lumpur dengan PT Minarak Lapindo Jaya dan PT Lapindo Brantas Inc. “Mereka hanya cari perhatian saja,” ungkapnya.
Segera setelah aksi tutup Jalan Raya Porong, kata ANDI, arus lalu lintas kembali mencair meskipun kini masih agak padat 2 arah. “Jalan Raya Porong sekarang dibuka untuk dua arah untuk semua kendaraan,” ujarnya.(edy)
Meski Kecewa, Warga GKLL Tidak Anarkis
Meski Kecewa, Warga GKLL Tidak Anarkis
suarasurabaya.net| Meskipun kecewa dengan hasil kesepakatan antara perwakilan warga dengan PT Minarak Lapindo Jaya dan PT Lapindo Brantas Inc, ratusan warga yang sejak Sabtu (09/02) malam menginap di Gedung DPRD Sidoarjo, pulang dengan tertib tanpa melakukan aksi pengrusakan di sekitar alun-alun Sidoarjo dan Gedung DPRD Sidoarjo.
DJOKO SUPRASTOWO satu diantara perwakilan Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) pada massa usai pertemuan, Senin (11/02), mengatakan ini adalah hasil maksimal yang sudah diraih.
Meskipun tidak sepenuhnya memuaskan ada beberapa hal yang memperlihatkan kemajuan. Namun jika warga korban lumpur masih belum puas, ia menawarkan kepada warga agar perwakilan GKLL dibubarkan saja.
Sementara itu, KHOIRUL HUDA perwakilan warga Jatirejo mengatakan kesepakatan ini setidaknya sudah memperoleh hasil maksimal, seperti janji dari PT Minarak untuk menghentikan kerjasama dengan pihak manapun dan tidak memfasilitasi penawaran rumah pada korban lumpur. Ini juga termasuk membatalkan pelunasan terhadap 971 KK korban lumpur yang dinilai diskriminatif.
“Untuk itu, kita tunggu saja 25 Februari 2008. Bagaimana jawaban Lapindo Brantas. Kita sudah sabar dan mengikuti aturan. Saya berharap warga juga sabar,”kata HUDA.
Ia juga meminta warga tidak melakukan aksi anarkis seperti yang terjadi Sabtu (09/02) lalu, dimana warga korban lumpur bentrok dengan polisi karena ditolak masuk ke dalam wilayah relokasi di daerah Sukodono Sidorjo.
Menanggapi hal ini, ISHADI satu diantara wara Jatirejo pada Suarasurabaya.net, mengaku, sangat kecewa. Ia sudah tidur 2 malam di Gedung DPRD Sidoarjo dan berharap agar kepastian percepatan pembayaran 80% sudah ada hari ini. Namun nyatanya belum. (edy/tin)
suarasurabaya.net| Meskipun kecewa dengan hasil kesepakatan antara perwakilan warga dengan PT Minarak Lapindo Jaya dan PT Lapindo Brantas Inc, ratusan warga yang sejak Sabtu (09/02) malam menginap di Gedung DPRD Sidoarjo, pulang dengan tertib tanpa melakukan aksi pengrusakan di sekitar alun-alun Sidoarjo dan Gedung DPRD Sidoarjo.
DJOKO SUPRASTOWO satu diantara perwakilan Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) pada massa usai pertemuan, Senin (11/02), mengatakan ini adalah hasil maksimal yang sudah diraih.
Meskipun tidak sepenuhnya memuaskan ada beberapa hal yang memperlihatkan kemajuan. Namun jika warga korban lumpur masih belum puas, ia menawarkan kepada warga agar perwakilan GKLL dibubarkan saja.
Sementara itu, KHOIRUL HUDA perwakilan warga Jatirejo mengatakan kesepakatan ini setidaknya sudah memperoleh hasil maksimal, seperti janji dari PT Minarak untuk menghentikan kerjasama dengan pihak manapun dan tidak memfasilitasi penawaran rumah pada korban lumpur. Ini juga termasuk membatalkan pelunasan terhadap 971 KK korban lumpur yang dinilai diskriminatif.
“Untuk itu, kita tunggu saja 25 Februari 2008. Bagaimana jawaban Lapindo Brantas. Kita sudah sabar dan mengikuti aturan. Saya berharap warga juga sabar,”kata HUDA.
Ia juga meminta warga tidak melakukan aksi anarkis seperti yang terjadi Sabtu (09/02) lalu, dimana warga korban lumpur bentrok dengan polisi karena ditolak masuk ke dalam wilayah relokasi di daerah Sukodono Sidorjo.
Menanggapi hal ini, ISHADI satu diantara wara Jatirejo pada Suarasurabaya.net, mengaku, sangat kecewa. Ia sudah tidur 2 malam di Gedung DPRD Sidoarjo dan berharap agar kepastian percepatan pembayaran 80% sudah ada hari ini. Namun nyatanya belum. (edy/tin)
Warga GKLL Kecewa Hasil Pertemuan
Warga GKLL Kecewa Hasil Pertemuan
suarasurabaya.net| Warga Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) kembali kecewa dengan hasil pertemuan antara perwakilan mereka dengan PT Minarak Lapindo Jaya dan Lapindo Brantas Inc, Senin (11/02). Ini karena kepastian tentang usulan percepatan terhadap pembayaran 80% jual beli ganti rugi akan ditentukan pada 25 Februari 2008.
Dalam pertemuan yang berlangsung alot di ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo, PT Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya menolak untuk memberikan jawaban soal percepatan pembayaran ganti rugi pada hari ini.
Terkait dengan hal tersebut, YUNIWATI Humas Lapindo mengatakan dibutuhkan kehadiran ANDI DARUSALAM TABUSALA Vice President PT Minarak Lapindo Jaya selaku kasir pembayaran jual beli ganti rugi.
Hal ini sempat dikecam oleh perwakilan korban lumpur karena menurut mereka pada pertemuan 30 Januari 2008 lalu, sudah dibahas soal percepatan pembayaran jual beli ganti rugi 80% menghadirkan ANDI DARUSALAM bersama WIN HENDRARSO Bupati di Pendopo Pemkab Sidoarjo. Menurut KHOIRUL HUDA tokoh masyarakat Jatirejo, ini merupakan setback.
Pada pertemuan ini dihasilkan 4 butir kesepakatan, yakni :
1. Realisaisi pembayaran 21% yang telah melakukan PIJB yang belum dibayar, agar segera dibayar selambat-lambatnya 13 Februari 2008 secara proposional tanpa diskriminasi.
2. PT MInarak Lapindo Jaya menghentikan dan tidak memfasilitasi, bekerjasama dengan pihak manapun untuk menawarkan rumah pada korban lumpur, termasuk tidak memberikan pelunasan terhadap 971 KK.
3. Bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat/Petok D/Letter C diperlakukan sama saat pembayaran 80% tunai, sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 14/2007.
4. Terkait usulan percepatan pembayaran 80%, pihak PT Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya diminta segera memberikan jawaban, paling lambat 25 Februari 2008 pada DPRD Sidoarjo.
5. Kesepakatan ini ditandatangani unsur Ketua DPRD Sidoarjo, Wakil Bupati Sidoarjo, dan perwakilan warga. (edy/tin)
suarasurabaya.net| Warga Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) kembali kecewa dengan hasil pertemuan antara perwakilan mereka dengan PT Minarak Lapindo Jaya dan Lapindo Brantas Inc, Senin (11/02). Ini karena kepastian tentang usulan percepatan terhadap pembayaran 80% jual beli ganti rugi akan ditentukan pada 25 Februari 2008.
Dalam pertemuan yang berlangsung alot di ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo, PT Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya menolak untuk memberikan jawaban soal percepatan pembayaran ganti rugi pada hari ini.
Terkait dengan hal tersebut, YUNIWATI Humas Lapindo mengatakan dibutuhkan kehadiran ANDI DARUSALAM TABUSALA Vice President PT Minarak Lapindo Jaya selaku kasir pembayaran jual beli ganti rugi.
Hal ini sempat dikecam oleh perwakilan korban lumpur karena menurut mereka pada pertemuan 30 Januari 2008 lalu, sudah dibahas soal percepatan pembayaran jual beli ganti rugi 80% menghadirkan ANDI DARUSALAM bersama WIN HENDRARSO Bupati di Pendopo Pemkab Sidoarjo. Menurut KHOIRUL HUDA tokoh masyarakat Jatirejo, ini merupakan setback.
Pada pertemuan ini dihasilkan 4 butir kesepakatan, yakni :
1. Realisaisi pembayaran 21% yang telah melakukan PIJB yang belum dibayar, agar segera dibayar selambat-lambatnya 13 Februari 2008 secara proposional tanpa diskriminasi.
2. PT MInarak Lapindo Jaya menghentikan dan tidak memfasilitasi, bekerjasama dengan pihak manapun untuk menawarkan rumah pada korban lumpur, termasuk tidak memberikan pelunasan terhadap 971 KK.
3. Bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat/Petok D/Letter C diperlakukan sama saat pembayaran 80% tunai, sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 14/2007.
4. Terkait usulan percepatan pembayaran 80%, pihak PT Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya diminta segera memberikan jawaban, paling lambat 25 Februari 2008 pada DPRD Sidoarjo.
5. Kesepakatan ini ditandatangani unsur Ketua DPRD Sidoarjo, Wakil Bupati Sidoarjo, dan perwakilan warga. (edy/tin)
Bahas 5 Item Kesepakatan
Bahas 5 Item Kesepakatan
Pertemuan GKLL dan Lapindo Berlangsung Panas
suarasurabaya.net| Pertemuan antara perwakilan warga Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) dengan Lapindo di Gedung DPRD Sidoarjo, Senin (11/02), berlangsung panas. Pertemuan untuk membahas lima item kesepakatan, kedua belah pihak saling membantah.
Untuk kesepakatan poin pertama yang berisi realisasi pembayaran 20%, yang telah melakukan perjanjian ikatan jual beli yang belum dibayar, agar segera dibayar selambatnya 13 Februari 2008, secara proposional tanpa diskriminasi. Poin ini tidak terlalu alot dalam pembahasannya.
Namun pada poin kedua yang berisi PT Minarak Lapindo Jaya menghentikan dan tidak memfasilitasi, bekerjasama dengan pihak manapun untuk menawarkan rumah kepada korban lumpur termasuk tidak memberikan pelunasan terhadap 971 KK, poin ini sempat dibahas alot.
Perwakilan warga menghendaki agar poin ini ditambahkan redaksional : PT Minarak Lapoindo Jaya dan afiliasinya. Namun PT Minarak yang diwakili BAMBANG MAHARGIANTO Dirut-nya, tidak menginginkan hal tersebut karena kata-kata dan afiliasinya terlalu luas pemaknaannya.
Namun KHOIRUL HUDA wakil warga Desa Jatirejo mengatakan poin ini perlu ditambahkan kata-kata dan afiliasinya karena praktek yang berlangsung di lapangan, PT Wahana Artha Raya yang menjadi satu grup dengan kelompok Bakrie kerjasama dengan PT Minarak menawarkan rumah di lahan relokasi.
Hal ini menimbulkan kecemburuan antar korban lumpur karena mereka yang sudah teken perjanjian sebanyak 60 orang telah mendapatkan pembayaran ganti rugi 80%, berupa rumah dan uang kembaliannya telah diterima oleh mereka.
Sedangkan 971 KK yang telah teken hingga kini belum mendapatkan kembalian uang pembayaran rumah. “Hal ini menimbulkan keresahan di antara korban lumpur, karena ada diskriminasi,”kata HUDA.
Poin lain yang juga masih alot terkait usulan percepatan terhadap pembayaran 80%. PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya di-deadline memberi jawaban paling lambat 25 Februari 2008 pada DPRD Sidoarjo. Lagi-lagi perbedaan pendapat mengenai redaksional membuat pembahasan menjadi mentah kembali.
Sementara itu, ratusan warga gabungan GKLL masih menunggu di luar gedung DPRD Sidoarjo menanti hasil keputusan yang menentukan nasib pembayaran sisa ganti rugi 80% untuk mereka. (edy/tin)
Pertemuan GKLL dan Lapindo Berlangsung Panas
suarasurabaya.net| Pertemuan antara perwakilan warga Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) dengan Lapindo di Gedung DPRD Sidoarjo, Senin (11/02), berlangsung panas. Pertemuan untuk membahas lima item kesepakatan, kedua belah pihak saling membantah.
Untuk kesepakatan poin pertama yang berisi realisasi pembayaran 20%, yang telah melakukan perjanjian ikatan jual beli yang belum dibayar, agar segera dibayar selambatnya 13 Februari 2008, secara proposional tanpa diskriminasi. Poin ini tidak terlalu alot dalam pembahasannya.
Namun pada poin kedua yang berisi PT Minarak Lapindo Jaya menghentikan dan tidak memfasilitasi, bekerjasama dengan pihak manapun untuk menawarkan rumah kepada korban lumpur termasuk tidak memberikan pelunasan terhadap 971 KK, poin ini sempat dibahas alot.
Perwakilan warga menghendaki agar poin ini ditambahkan redaksional : PT Minarak Lapoindo Jaya dan afiliasinya. Namun PT Minarak yang diwakili BAMBANG MAHARGIANTO Dirut-nya, tidak menginginkan hal tersebut karena kata-kata dan afiliasinya terlalu luas pemaknaannya.
Namun KHOIRUL HUDA wakil warga Desa Jatirejo mengatakan poin ini perlu ditambahkan kata-kata dan afiliasinya karena praktek yang berlangsung di lapangan, PT Wahana Artha Raya yang menjadi satu grup dengan kelompok Bakrie kerjasama dengan PT Minarak menawarkan rumah di lahan relokasi.
Hal ini menimbulkan kecemburuan antar korban lumpur karena mereka yang sudah teken perjanjian sebanyak 60 orang telah mendapatkan pembayaran ganti rugi 80%, berupa rumah dan uang kembaliannya telah diterima oleh mereka.
Sedangkan 971 KK yang telah teken hingga kini belum mendapatkan kembalian uang pembayaran rumah. “Hal ini menimbulkan keresahan di antara korban lumpur, karena ada diskriminasi,”kata HUDA.
Poin lain yang juga masih alot terkait usulan percepatan terhadap pembayaran 80%. PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya di-deadline memberi jawaban paling lambat 25 Februari 2008 pada DPRD Sidoarjo. Lagi-lagi perbedaan pendapat mengenai redaksional membuat pembahasan menjadi mentah kembali.
Sementara itu, ratusan warga gabungan GKLL masih menunggu di luar gedung DPRD Sidoarjo menanti hasil keputusan yang menentukan nasib pembayaran sisa ganti rugi 80% untuk mereka. (edy/tin)
Hasil Perundingan Perwakilan Korban Lumpur
Hasil Perundingan Perwakilan Korban Lumpur dengan PT. MINARAK LAPINDO JAYA
Tanggal 12 Pebruari 2008 jam 15.10 WIB sbb:
1. Realisasi pembayaran 20% yang telah mealkukan PIJB dan belum mendapatkan
ganti/uang agar segera dibayar paling lambat Tgl 13 Pembruari 2008 tanpa
diskriminasi.
2. PT. Minarak Lampindo Jaya menghentikan dan tidak bekerja sama dengan siapapun.
Penawaran Rumah Kahuripan Nirwana Village sekarang sejumlah 931 KK dihentikan.
3. Bukti Pemilikan Tanah berupa Petok D, Letter C diperlakukan sama untuk ganti
rugi 80% tentu sesuai dengan Perpres No. 14/2007.
4. Dengan usulan percepatan 80% Pihak Minarak Lapindo Jaya baru bisa menjawab
Tanggal 25 Pebruari 2008
Di tandatangani oleh Tim Perundingan.
Himbau kepada seluruh korban Lumpur untuk merapatkan barisan dan selalu waspada
terhadapan segala cara dan upaya pihak yang menginginkan terhambatnya tuntutan
seperti yang tertuang dalam Perpres No. 14/2007.
Tanggal 12 Pebruari 2008 jam 15.10 WIB sbb:
1. Realisasi pembayaran 20% yang telah mealkukan PIJB dan belum mendapatkan
ganti/uang agar segera dibayar paling lambat Tgl 13 Pembruari 2008 tanpa
diskriminasi.
2. PT. Minarak Lampindo Jaya menghentikan dan tidak bekerja sama dengan siapapun.
Penawaran Rumah Kahuripan Nirwana Village sekarang sejumlah 931 KK dihentikan.
3. Bukti Pemilikan Tanah berupa Petok D, Letter C diperlakukan sama untuk ganti
rugi 80% tentu sesuai dengan Perpres No. 14/2007.
4. Dengan usulan percepatan 80% Pihak Minarak Lapindo Jaya baru bisa menjawab
Tanggal 25 Pebruari 2008
Di tandatangani oleh Tim Perundingan.
Himbau kepada seluruh korban Lumpur untuk merapatkan barisan dan selalu waspada
terhadapan segala cara dan upaya pihak yang menginginkan terhambatnya tuntutan
seperti yang tertuang dalam Perpres No. 14/2007.
11 Februari 2008
Bupati Sidorarjo Minta Peta Lumpur Lapindo Diubah
Senin, 11 Februari 2008 | 07:39 WIB
Bupati Sidorarjo Minta Peta Lumpur Lapindo Diubah
SIDOARJO,SENIN - Kejadian masuknya lumpur Lapindo ke permukiman warga di Desa Besuki, Jabon, Sidoarjo membuat Bupati Sidoarjo Win Hendrarso meminta agar peta terdampak lumpur Lapindo yang tertera di Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 diubah. Desa Besuki perlu dimasukkan dalam peta. Dengan masuk ke dalam peta berarti warga harus direlokasi dari tempat itu.
Bupati mengatakan hal ini usai meninjau ke lokasi Desa Besuki di mana genangan lumpur Lapindo setinggi sekitar 50 sentimeter masih menggenangi wilayah itu sebagai imbas jebolnya tanggul kolam lumpur di Desa Besuki pada pukul 18.30, Minggu (10/2).
Wilayah Desa Besuki ini meskipun jaraknya sekitar 100 meter dari tanggul kolam lumpur terluar tidak dimasukkan dalam peta terdampak lumpur. Padahal wilayah ini telah dua kali terendam lumpur dan kejadian Minggu sore merupakan kejadian ketiga kalinya.
"Saya akan sampaikan hal ini ke Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dan juga kepada Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo," jelasnya. (apa)
Bupati Sidorarjo Minta Peta Lumpur Lapindo Diubah
SIDOARJO,SENIN - Kejadian masuknya lumpur Lapindo ke permukiman warga di Desa Besuki, Jabon, Sidoarjo membuat Bupati Sidoarjo Win Hendrarso meminta agar peta terdampak lumpur Lapindo yang tertera di Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 diubah. Desa Besuki perlu dimasukkan dalam peta. Dengan masuk ke dalam peta berarti warga harus direlokasi dari tempat itu.
Bupati mengatakan hal ini usai meninjau ke lokasi Desa Besuki di mana genangan lumpur Lapindo setinggi sekitar 50 sentimeter masih menggenangi wilayah itu sebagai imbas jebolnya tanggul kolam lumpur di Desa Besuki pada pukul 18.30, Minggu (10/2).
Wilayah Desa Besuki ini meskipun jaraknya sekitar 100 meter dari tanggul kolam lumpur terluar tidak dimasukkan dalam peta terdampak lumpur. Padahal wilayah ini telah dua kali terendam lumpur dan kejadian Minggu sore merupakan kejadian ketiga kalinya.
"Saya akan sampaikan hal ini ke Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dan juga kepada Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo," jelasnya. (apa)
Tanggul di Besuki Jebol, Raya Porong Masih Aman
11 Februari 2008, 01:15:35, Laporan Iping Supingah
Tanggul di Besuki Jebol, Raya Porong Masih Aman
suarasurabaya.net| Meski tanggul jebol di desa Besuki, jalan Raya Porong sebagai jalur utama Surabaya-Malang masih aman dari genangan lumpur. Jalur alternatif Desa Mindi juga masih bisa dilalui.
AKP ANDI YUDIANTO Kasatlantas Polres Sidoarjo pada Suara Surabaya mengatakan, meskipun jalur alternatif Desa Mindi masih bisa dilalui, namun disarankan untuk sementara jangan lewat jalur alternatif tersebut, karena digunakan evakuasi warga Desa Besuki.
Sebagian warga Besuki kata ANDI mengevakuasi harta bendanya di sepanjang jalan tol KM 39, dekat eks jembatan Tol Kali Porong. Warga saling bantu proses evakuasi dengan kendaraan pick up dan truk bantuan Dalmas Polres Sidoarjo, Kodim dan milik warga sendiri.
Sampai pukul 23.00, Minggu (10/02) malam, ketinggian lumpur di Desa Besuki sudah separo tinggi bangunan rumah. Sementara alat berat dari Tim Teknis BPLS sulit mencapai titik tanggul yang jebol, terkendala genangan lumpur yang tinggi tersebut.(ipg)
Tanggul di Besuki Jebol, Raya Porong Masih Aman
suarasurabaya.net| Meski tanggul jebol di desa Besuki, jalan Raya Porong sebagai jalur utama Surabaya-Malang masih aman dari genangan lumpur. Jalur alternatif Desa Mindi juga masih bisa dilalui.
AKP ANDI YUDIANTO Kasatlantas Polres Sidoarjo pada Suara Surabaya mengatakan, meskipun jalur alternatif Desa Mindi masih bisa dilalui, namun disarankan untuk sementara jangan lewat jalur alternatif tersebut, karena digunakan evakuasi warga Desa Besuki.
Sebagian warga Besuki kata ANDI mengevakuasi harta bendanya di sepanjang jalan tol KM 39, dekat eks jembatan Tol Kali Porong. Warga saling bantu proses evakuasi dengan kendaraan pick up dan truk bantuan Dalmas Polres Sidoarjo, Kodim dan milik warga sendiri.
Sampai pukul 23.00, Minggu (10/02) malam, ketinggian lumpur di Desa Besuki sudah separo tinggi bangunan rumah. Sementara alat berat dari Tim Teknis BPLS sulit mencapai titik tanggul yang jebol, terkendala genangan lumpur yang tinggi tersebut.(ipg)
Warga Desa Besuki Mengungsi ke Jalan Tol
10 Februari 2008, 20:42:24, Laporan Eddy Prasetyo
Warga Desa Besuki Mengungsi ke Jalan Tol
suarasurabaya.net| Ribuan warga Desa Besuki yang rumahnya diterjang lumpur panas akibat jebolnya tanggul 49 dan 40 mengungsi ke eks jalan tol Porong-Gempol. Bersama para anggota keluarganya, mereka juga mengungsikan sejumlah barang yang bisa dibawa.
SAMPUN HADI PRAYITNO warga Desa Besuki pada suarasurabaya.net, Minggu (10/02) menuturkan saat ini kurang lebih 1.453 kepala keluarga Desa Besuki mengungsi di jalan tol, tanpa ada tenda maupun logistik yang cukup untuk mengungsi.
Sebagian dari barang-barang diungsikan ke atas jembatan tol di km 39 dan beberapa warga berlindung di bawah jembatan tersebut. Hingga berita ini ditampilkan, menurut SAMPUN belum terpantau adanya korban akibat banjir lumpur ini.
Kondisi yang memprihatinkan juga tampak dari pengungsi ini. Karena tidak ada tenda sama sekali, mereka tidak terlindung dari gerimis dan angin malam yang cukup dingin. “Sama sekali tidak ada makanan atau air bersih di sini. Tolonglah kami, pemerintah atau siapapun. Bantu kami,” ujarnya memelas.(edy)
Warga Desa Besuki Mengungsi ke Jalan Tol
suarasurabaya.net| Ribuan warga Desa Besuki yang rumahnya diterjang lumpur panas akibat jebolnya tanggul 49 dan 40 mengungsi ke eks jalan tol Porong-Gempol. Bersama para anggota keluarganya, mereka juga mengungsikan sejumlah barang yang bisa dibawa.
SAMPUN HADI PRAYITNO warga Desa Besuki pada suarasurabaya.net, Minggu (10/02) menuturkan saat ini kurang lebih 1.453 kepala keluarga Desa Besuki mengungsi di jalan tol, tanpa ada tenda maupun logistik yang cukup untuk mengungsi.
Sebagian dari barang-barang diungsikan ke atas jembatan tol di km 39 dan beberapa warga berlindung di bawah jembatan tersebut. Hingga berita ini ditampilkan, menurut SAMPUN belum terpantau adanya korban akibat banjir lumpur ini.
Kondisi yang memprihatinkan juga tampak dari pengungsi ini. Karena tidak ada tenda sama sekali, mereka tidak terlindung dari gerimis dan angin malam yang cukup dingin. “Sama sekali tidak ada makanan atau air bersih di sini. Tolonglah kami, pemerintah atau siapapun. Bantu kami,” ujarnya memelas.(edy)
Lumpur Mengalir ke Luar Peta, BPLS Bingung
10 Februari 2008, 20:31:59, Laporan Eddy Prasetyo
Lumpur Mengalir ke Luar Peta, BPLS Bingung
suarasurabaya.net| Jebolnya tanggul penahan lumpur di titik 39 dan 40 yang mengakibatkan lumpur mengalir deras ke Desa Besuki yang berpenduduk 1.453 kepala keluarga membuat pusing para pejabat Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BP BPLS).
Pasalnya, wilayah yang tergenang lumpur ini berada di luar peta daerah terdampak lumpur yang selama ini tidak berada dalam tanggung jawab Lapindo Brantas Inc jika terjadi insiden terkait lumpur.
SUNARSO Kepala BP BPLS pada suarasurabaya.net, Minggu (10/02) mengatakan pihaknya masih belum tahu bagaimana langkah selanjutnya terkait peta daerah terdampak lumpur. “Yang penting sekarang saya konsentrasi bagaimana supaya lumpur tidak meluas. Soal itu nanti kita pikirkan,” ujar SUNARSO.
Hal yang kurang lebih sama diutarakan AHMAD ZULKARNAIN Humas BP BPLS. Ia mengaku bingung soal peta daerah terdampak kaitannya dengan jebolnya tanggul lumpur yang berakibat terendamnya Desa Besuki. “Wah, kalau soal itu sepertinya kita harus berkoordinasi lagi dengan yang di atas,” paparnya.(edy)
Lumpur Mengalir ke Luar Peta, BPLS Bingung
suarasurabaya.net| Jebolnya tanggul penahan lumpur di titik 39 dan 40 yang mengakibatkan lumpur mengalir deras ke Desa Besuki yang berpenduduk 1.453 kepala keluarga membuat pusing para pejabat Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BP BPLS).
Pasalnya, wilayah yang tergenang lumpur ini berada di luar peta daerah terdampak lumpur yang selama ini tidak berada dalam tanggung jawab Lapindo Brantas Inc jika terjadi insiden terkait lumpur.
SUNARSO Kepala BP BPLS pada suarasurabaya.net, Minggu (10/02) mengatakan pihaknya masih belum tahu bagaimana langkah selanjutnya terkait peta daerah terdampak lumpur. “Yang penting sekarang saya konsentrasi bagaimana supaya lumpur tidak meluas. Soal itu nanti kita pikirkan,” ujar SUNARSO.
Hal yang kurang lebih sama diutarakan AHMAD ZULKARNAIN Humas BP BPLS. Ia mengaku bingung soal peta daerah terdampak kaitannya dengan jebolnya tanggul lumpur yang berakibat terendamnya Desa Besuki. “Wah, kalau soal itu sepertinya kita harus berkoordinasi lagi dengan yang di atas,” paparnya.(edy)
Tanggul Jebol Digerus Hujan dan Angin
10 Februari 2008, 20:23:38, Laporan Eddy Prasetyo
Tanggul Jebol Digerus Hujan dan Angin
suarasurabaya.net| Jebolnya tanggul di titik 39 dan 40 bagian Selatan area terdampak lumpur disebabkan hujan dan angin kencang yang menggerus tanggul. AHMAD ZULKARNAIN Humas Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mengatakan jebolnya tanggul ini mencapai lebar 5 meter dengan kedalaman sekitar 6 meter.
“Air bercampur lumpur mengalir deras ke Desa Besuki. Saat ini memang warga Desa Besuki berupaya mengevakuasi barang-barang berharganya,” ujar dia.
Ditambahkan ZULKARNAIN, tanggul ini mulanya mengalami over topping karena hujan mengisi penuh tanggul kolam penampungan di titik tersebut. “Setelah itu sedikit demi sedikit bagian puncaknya runtuh. Ditambah lagi angin yang sangat kencang membuat tanggul runtuh perlahan dan akhirnya jebol sampai ke dasarnya,” ujar dia.
Upaya menutup tanggul hingga berita ini ditampilkan masih berupaya dilakukan namun masih terkendala dengan begitu derasnya arus lumpur dari dalam kolam penampungan.(edy)
Tanggul Jebol Digerus Hujan dan Angin
suarasurabaya.net| Jebolnya tanggul di titik 39 dan 40 bagian Selatan area terdampak lumpur disebabkan hujan dan angin kencang yang menggerus tanggul. AHMAD ZULKARNAIN Humas Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mengatakan jebolnya tanggul ini mencapai lebar 5 meter dengan kedalaman sekitar 6 meter.
“Air bercampur lumpur mengalir deras ke Desa Besuki. Saat ini memang warga Desa Besuki berupaya mengevakuasi barang-barang berharganya,” ujar dia.
Ditambahkan ZULKARNAIN, tanggul ini mulanya mengalami over topping karena hujan mengisi penuh tanggul kolam penampungan di titik tersebut. “Setelah itu sedikit demi sedikit bagian puncaknya runtuh. Ditambah lagi angin yang sangat kencang membuat tanggul runtuh perlahan dan akhirnya jebol sampai ke dasarnya,” ujar dia.
Upaya menutup tanggul hingga berita ini ditampilkan masih berupaya dilakukan namun masih terkendala dengan begitu derasnya arus lumpur dari dalam kolam penampungan.(edy)
Tanggul Jebol, Desa Besuki Diterjang Lumpur Lapindo
10 Februari 2008, 20:17:12, Laporan Eddy Prasetyo
Tanggul Jebol, Desa Besuki Diterjang Lumpur Lapindo
suarasurabaya.net| Tanggul penahan lumpur di titik 39 dan 40 jebol mengakibatkan Desa Besuki yang berada di Selatan tanggul dibanjiri lumpur. Desa yang berpenduduk 1.453 kepala keluarga ini perlahan-lahan mulai dibanjiri lumpur setinggi 1 hingga 1,5 meter.
SAMPUN HADI PRAYITNO warga Desa Besuki pada suarasurabaya.net mengatakan tanggul tersebut jebol sekitar pukul 19.00 WIB. “Tanggul jebol pelan-pelan dan sekarang mencapai kerusakan 5 meter lebarnya. Jebolnya tanggul ini hampir mencapai dasar tanggul. Sekarang air bercampur lumpur mengalir deras ke Desa Besuki,” ujar SAMPUN.
Karena jebol secara mendadak, warga pun panik menyelamatkan dirinya masing-masing. Evakuasi dilakukan secara darurat tanpa koordinasi yang maksimal. Hingga kini masih belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa jebolnya tanggul ini.(edy)
Tanggul Jebol, Desa Besuki Diterjang Lumpur Lapindo
suarasurabaya.net| Tanggul penahan lumpur di titik 39 dan 40 jebol mengakibatkan Desa Besuki yang berada di Selatan tanggul dibanjiri lumpur. Desa yang berpenduduk 1.453 kepala keluarga ini perlahan-lahan mulai dibanjiri lumpur setinggi 1 hingga 1,5 meter.
SAMPUN HADI PRAYITNO warga Desa Besuki pada suarasurabaya.net mengatakan tanggul tersebut jebol sekitar pukul 19.00 WIB. “Tanggul jebol pelan-pelan dan sekarang mencapai kerusakan 5 meter lebarnya. Jebolnya tanggul ini hampir mencapai dasar tanggul. Sekarang air bercampur lumpur mengalir deras ke Desa Besuki,” ujar SAMPUN.
Karena jebol secara mendadak, warga pun panik menyelamatkan dirinya masing-masing. Evakuasi dilakukan secara darurat tanpa koordinasi yang maksimal. Hingga kini masih belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa jebolnya tanggul ini.(edy)
Warga Korban Lumpur Pro "Cash and Carry" Menginap di Gedung DPRD
Warga Korban Lumpur Pro "Cash and Carry" Menginap di Gedung DPRD
Sidoarjo (ANTARA News) - Setelah gagal mendekati lokasi peluncuran rumah percontohan hunian Kahuripan Nirwana Village (KNV) di Jemundo Taman, Sidoarjo dan berakhir bentrok dengan aparat keamanan, sebagian warga korban lumpur yang pro cash and carry kembali melakukan aksinya di depan DPRD Sidoarjo, Sabtu sore.
Informasi yang dihimpun ANTARA News menyebutkan, sekitar 250 warga memilih tetap bertahan dan berencana menginap di kantor perwakilan rakyat itu. Sedangkan, sebagian besar lainnya pulang ke rumahnya masing-masing.
Di dalam gedung dewan, tidak ada satupun anggota Dewan yang menemui mereka. Apalagi H. Basori, salah satu anggota dewan dari PKB meninggal dunia, Jumat (8/2), sehingga anggota Dewan banyak yang melayat.
Namun ratusan warga korban itu menggelar karpet dan memilih akan menginap hingga ditemui oleh anggota dewan.
Ketua DPRD Sidoarjo, Arly Fauzi saat mengatakan, DPRD akan menggelar pertemuan dengan korban Lumpur yang kontra relokasi.
"Pimpinan dewan sudah minta Pansus Lumpur untuk menindaklanjuti tuntutan korban Lumpur. Senin pekan depan akan digelar pertemuan antara Pansus Lumpur dan korban lumpur," katanya.
Sementara itu hingga Sabtu malam, lokasi open house hunian Kahuripan Nirwana Village yang diluncurkan sejak pagi, para peminat yang datang untuk melihat lokasi terlihat cukup ramai.
Kawasan perumahan Kahuripan Nirwana Village itu nantinya akan dibangun di antara dua Kecamatan yakni Kecamantan Taman dan Sukodono. Lahan seluas 1.200 hektar itu meliputi di antaranya Desa Jemundo dan Desa Sambibulu di Kecamatan Taman dan Desa Sukodono, Plembungan, Sambungrejo, Pademonegoro dan Suruh di Kecamatan Sukodono. (*)
Sidoarjo (ANTARA News) - Setelah gagal mendekati lokasi peluncuran rumah percontohan hunian Kahuripan Nirwana Village (KNV) di Jemundo Taman, Sidoarjo dan berakhir bentrok dengan aparat keamanan, sebagian warga korban lumpur yang pro cash and carry kembali melakukan aksinya di depan DPRD Sidoarjo, Sabtu sore.
Informasi yang dihimpun ANTARA News menyebutkan, sekitar 250 warga memilih tetap bertahan dan berencana menginap di kantor perwakilan rakyat itu. Sedangkan, sebagian besar lainnya pulang ke rumahnya masing-masing.
Di dalam gedung dewan, tidak ada satupun anggota Dewan yang menemui mereka. Apalagi H. Basori, salah satu anggota dewan dari PKB meninggal dunia, Jumat (8/2), sehingga anggota Dewan banyak yang melayat.
Namun ratusan warga korban itu menggelar karpet dan memilih akan menginap hingga ditemui oleh anggota dewan.
Ketua DPRD Sidoarjo, Arly Fauzi saat mengatakan, DPRD akan menggelar pertemuan dengan korban Lumpur yang kontra relokasi.
"Pimpinan dewan sudah minta Pansus Lumpur untuk menindaklanjuti tuntutan korban Lumpur. Senin pekan depan akan digelar pertemuan antara Pansus Lumpur dan korban lumpur," katanya.
Sementara itu hingga Sabtu malam, lokasi open house hunian Kahuripan Nirwana Village yang diluncurkan sejak pagi, para peminat yang datang untuk melihat lokasi terlihat cukup ramai.
Kawasan perumahan Kahuripan Nirwana Village itu nantinya akan dibangun di antara dua Kecamatan yakni Kecamantan Taman dan Sukodono. Lahan seluas 1.200 hektar itu meliputi di antaranya Desa Jemundo dan Desa Sambibulu di Kecamatan Taman dan Desa Sukodono, Plembungan, Sambungrejo, Pademonegoro dan Suruh di Kecamatan Sukodono. (*)
09 Februari 2008
Warga Tidak Terkendali Suasana di Relokasi Kecamatan Taman Ricuh
09 Februari 2008, 12:45:25, Laporan Noer Soetantini
Warga Tidak Terkendali Suasana di Relokasi Kecamatan Taman Ricuh
suarasurabaya.net| Keinginan warga korban lumpur untuk melihat lebih dekat ke relokasi saat grand launching di Kecamatan Taman, tidak terkendali. Akibatnya, terjadi aksi dorong antara warga dengan polisi yang mengamankan lokasi. RULLY reporter Suara Surabaya, Sabtu (09/02), melaporkan polisi memukuli warga yang nekad mendekati lokasi relokasi, sementara warga ganti mendorong mundur polisi. Bahkan warga sempat melempar botol dan batu ke polisi. Melihat situasi tersebut, petugas keamanan terus ditambah tapi tetap saja tidak seimbang dengan jumlah warga korban lumpur Lapindo yang ingin melihat kawasan relokasi. SOEBAGYO Kasat Intel Polres Sidoarjo sempat naik truk untuk memandu warga dan mengingatkan warga yang berorasi. AKBP ADNAS Kapolres Sidoarjo ikut memaki-maki koordinator lapangan saat dilakukan negoisasi di perbatasan Desa Sadang Kecamatan Taman. Pasalnya, yang minta mendekat 100 meter ke relokasi adalah warga sendiri tetapi tidak bisa tertib. Sementara dirinya tidak pernah mengijinkan warga mendekat. (tin)
Warga Tidak Terkendali Suasana di Relokasi Kecamatan Taman Ricuh
suarasurabaya.net| Keinginan warga korban lumpur untuk melihat lebih dekat ke relokasi saat grand launching di Kecamatan Taman, tidak terkendali. Akibatnya, terjadi aksi dorong antara warga dengan polisi yang mengamankan lokasi. RULLY reporter Suara Surabaya, Sabtu (09/02), melaporkan polisi memukuli warga yang nekad mendekati lokasi relokasi, sementara warga ganti mendorong mundur polisi. Bahkan warga sempat melempar botol dan batu ke polisi. Melihat situasi tersebut, petugas keamanan terus ditambah tapi tetap saja tidak seimbang dengan jumlah warga korban lumpur Lapindo yang ingin melihat kawasan relokasi. SOEBAGYO Kasat Intel Polres Sidoarjo sempat naik truk untuk memandu warga dan mengingatkan warga yang berorasi. AKBP ADNAS Kapolres Sidoarjo ikut memaki-maki koordinator lapangan saat dilakukan negoisasi di perbatasan Desa Sadang Kecamatan Taman. Pasalnya, yang minta mendekat 100 meter ke relokasi adalah warga sendiri tetapi tidak bisa tertib. Sementara dirinya tidak pernah mengijinkan warga mendekat. (tin)
5000 Warga Korban Lumpur ke Rekolasi Taman
09 Februari 2008, 11:11:52, Laporan Noer Soetantini
5000 Warga Korban Lumpur ke Rekolasi Taman
suarasurabaya.net| Setelah berunjukrasa, 5000 warga Porong
Sidoarjo menuju lokasi grand opening relokasi korban
lumpur di Kecamatan Taman.
RULLY reporter Suara Surabaya, Sabtu (09/02), melaporkan,
pengunjukrasa melanjutkan perjalanan setelah diblokade
polisi di depan workshop Bina Marga Raya Sukodono. Blokade
dibuka setelah koordinator pengunjukrasa bernegoisasi
dengan polisi.
Sebagian pengunjukrasa menuju lokasi dengan naik motor dan
truk terbuka. Kondisi ini menyebabkan Raya Sukodona macet
total. (tin
5000 Warga Korban Lumpur ke Rekolasi Taman
suarasurabaya.net| Setelah berunjukrasa, 5000 warga Porong
Sidoarjo menuju lokasi grand opening relokasi korban
lumpur di Kecamatan Taman.
RULLY reporter Suara Surabaya, Sabtu (09/02), melaporkan,
pengunjukrasa melanjutkan perjalanan setelah diblokade
polisi di depan workshop Bina Marga Raya Sukodono. Blokade
dibuka setelah koordinator pengunjukrasa bernegoisasi
dengan polisi.
Sebagian pengunjukrasa menuju lokasi dengan naik motor dan
truk terbuka. Kondisi ini menyebabkan Raya Sukodona macet
total. (tin
Gagal ke Kahuripan, Korban Lumpur Ancam Duduki DPRD
Gagal ke Kahuripan, Korban Lumpur Ancam Duduki DPRD
Imam Wahyudiyanta - DetikSurabaya
Sidoarjo - Setelah gagal menerobos barikade petugas kepolisian, ribuan warga korban lumpur Lapindo membatalkan niat mereka mendatangi lokasi Perumahan Kahuripan Nirwana Village. Kini warga mengancam akan menduduki Gedung DPRD Sidoarjo.
Rencananya, kedatangan warga untuk meminta penjelasan kepada pihak Lapindo tentang sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80 persen. Karena warga menduga, dengan diresmikannya perumahan ini, sisa ganti rugi nantinya akan ditukar dengan rumah yang dibangun oleh PT Wanaha Arta Raya (WAR).
"Kami sebenarnya datang dengan damai. Kami ingin menanyakan kejelasan sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80 persen. Tapi karena kami dihalangi dan tidak ingin banyak jatuh korban, kami memutuskan kembali ke Gedung DPRD," kata Fairul Huda, Sekretaris Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) saat ditemui wartawan di sela-sela aksi, Sabtu (9/2/2008).
Menurut Huda, selain itu kedatangan warga korban lumpur ke lokasi perumahan karena kami tidak ingin adanya diskriminasi soal sisa pembayaran ganti rugi.
Huda menambahkan, dari beberapa korban lumpur yang sudah menyetujui sisa ganti rugi diganti dengan rumah, sisa pembayaran ganti rugi sudah didapatkan. Tapi bagi warga yang meminta 80 persen dibayar tunai hingga kini belum mendapat kejelasan pasti.
Untuk itu warga saat ini sudah sepakat kembali menuju ke Gedung DPRD Sidoarjo. Bahkan warga juga mengancam akan menduduki gedung dewan itu hingga pihak Lapindo memberikan kejelasan soal sisa ganti rugi bagi warga.
Akibat aksi ini, arus lalu lintas dari Kecamatan Sukodono menuju ke Sidoarjo terpantau macet. Karena hampir seluruh lajur jalan dipenuhi para pengunjukrasa.?
Perumahan Kahuripan Nirwana Village di Desa Sambibulu Kecamatan Taman, Sidoarjo yang dibangun oleh PT Wanaha Arta Raya (WAR) rencananya akan digunakan sebagai relokasi yang ditawarkan ke korban lumpur. Bahkan iklan Kahuripan Nirwana Village sudah menghiasi beberapa media di Surabaya.
Imam Wahyudiyanta - DetikSurabaya
Sidoarjo - Setelah gagal menerobos barikade petugas kepolisian, ribuan warga korban lumpur Lapindo membatalkan niat mereka mendatangi lokasi Perumahan Kahuripan Nirwana Village. Kini warga mengancam akan menduduki Gedung DPRD Sidoarjo.
Rencananya, kedatangan warga untuk meminta penjelasan kepada pihak Lapindo tentang sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80 persen. Karena warga menduga, dengan diresmikannya perumahan ini, sisa ganti rugi nantinya akan ditukar dengan rumah yang dibangun oleh PT Wanaha Arta Raya (WAR).
"Kami sebenarnya datang dengan damai. Kami ingin menanyakan kejelasan sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80 persen. Tapi karena kami dihalangi dan tidak ingin banyak jatuh korban, kami memutuskan kembali ke Gedung DPRD," kata Fairul Huda, Sekretaris Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) saat ditemui wartawan di sela-sela aksi, Sabtu (9/2/2008).
Menurut Huda, selain itu kedatangan warga korban lumpur ke lokasi perumahan karena kami tidak ingin adanya diskriminasi soal sisa pembayaran ganti rugi.
Huda menambahkan, dari beberapa korban lumpur yang sudah menyetujui sisa ganti rugi diganti dengan rumah, sisa pembayaran ganti rugi sudah didapatkan. Tapi bagi warga yang meminta 80 persen dibayar tunai hingga kini belum mendapat kejelasan pasti.
Untuk itu warga saat ini sudah sepakat kembali menuju ke Gedung DPRD Sidoarjo. Bahkan warga juga mengancam akan menduduki gedung dewan itu hingga pihak Lapindo memberikan kejelasan soal sisa ganti rugi bagi warga.
Akibat aksi ini, arus lalu lintas dari Kecamatan Sukodono menuju ke Sidoarjo terpantau macet. Karena hampir seluruh lajur jalan dipenuhi para pengunjukrasa.?
Perumahan Kahuripan Nirwana Village di Desa Sambibulu Kecamatan Taman, Sidoarjo yang dibangun oleh PT Wanaha Arta Raya (WAR) rencananya akan digunakan sebagai relokasi yang ditawarkan ke korban lumpur. Bahkan iklan Kahuripan Nirwana Village sudah menghiasi beberapa media di Surabaya.
08 Februari 2008
Ketinggian Semburan Baru Capai 4 Meter
Ketinggian Semburan Baru Capai 4 Meter
Friday, 08 February 2008
Porong - Surya, Semburan baru yang keluar dari bengkel mobil Sumber Alam Jaya, Desa Siring, Kecamatan Porong, tekanannya makin membesar. Air bercampur gas mudah terbakar yang keluar dari sumur bor itu tekanannya menguat hingga mencapai atap bengkel yang tingginya sekitar empat meter. Siti Khotijah, pemilik bengkel dan warga sekitar yang mengetahui kejadian ini sempat panik. Mereka sudah berusaha menutup semburan dengan beton dan pipa, tapi tekanan air yang keluar dari sumur bor tersebut tidak mampu dibendung karena terlalu deras.
”Sekitar pukul 00.30 kemarin semburan ini makin membesar, bahkan sampai ke atap,” jelas Siti Khotijah, Kamis (7/2). Ia bersama warga kemudian mengalirkan semburan air tersebut keluar rumah dengan menggunakan pipa, namun bau gas yang keluar memaksanya harus menutup dulu tempat usahanya.
Di tempat lain, sejumlah semburan baru yang berada di Desa Siring juga cenderung membesar. Begitu pula semburan baru di Desa Mindi, Kecamatan Porong. Junaedi, salah satu warga Desa Mindi yang rumahnya muncul semburan baru, memasang pipa untuk mengalirkan air yang keluar ke saluran di depan rumahnya.
Humas Badan Pengendalian Lumpur Sidoarjo (BPLS) Akhmad Zulkarnain mengatakan, sejumlah semburan baru yang baru-baru ini banyak bermunculan, disebabkan karena rekahan yang timbul mengarah ke barat.
Menurutnya rekahan yang terjadi saat ini ada pada kawasan semburan lumpur hingga mencapai radius 2 kilometer. “Rekahan ini menyebabkan semburan baru itu semakin membesar,” imbuhnya.
Ia mencontohkan, rekahan yang makin membesar itu juga dibuktikan adanya rekahan pada rumah-rumah milik warga di Desa Siring sebelah barat Jalan Raya Porong yang makin lebar. Sebelumnya, rumah warga ini retak, dan kian hari kian lebar rekahannya.
Dalam waktu dekat BPLS akan mendatangkan ahli geologi dari Badan Geologi Departemen Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM). Harapannya dengan adanya penelitian yang dilakukan diketahui kondisi sebenarnya terhadap kawasan yang berada di luar peta terdampak lumpur. iit
Friday, 08 February 2008
Porong - Surya, Semburan baru yang keluar dari bengkel mobil Sumber Alam Jaya, Desa Siring, Kecamatan Porong, tekanannya makin membesar. Air bercampur gas mudah terbakar yang keluar dari sumur bor itu tekanannya menguat hingga mencapai atap bengkel yang tingginya sekitar empat meter. Siti Khotijah, pemilik bengkel dan warga sekitar yang mengetahui kejadian ini sempat panik. Mereka sudah berusaha menutup semburan dengan beton dan pipa, tapi tekanan air yang keluar dari sumur bor tersebut tidak mampu dibendung karena terlalu deras.
”Sekitar pukul 00.30 kemarin semburan ini makin membesar, bahkan sampai ke atap,” jelas Siti Khotijah, Kamis (7/2). Ia bersama warga kemudian mengalirkan semburan air tersebut keluar rumah dengan menggunakan pipa, namun bau gas yang keluar memaksanya harus menutup dulu tempat usahanya.
Di tempat lain, sejumlah semburan baru yang berada di Desa Siring juga cenderung membesar. Begitu pula semburan baru di Desa Mindi, Kecamatan Porong. Junaedi, salah satu warga Desa Mindi yang rumahnya muncul semburan baru, memasang pipa untuk mengalirkan air yang keluar ke saluran di depan rumahnya.
Humas Badan Pengendalian Lumpur Sidoarjo (BPLS) Akhmad Zulkarnain mengatakan, sejumlah semburan baru yang baru-baru ini banyak bermunculan, disebabkan karena rekahan yang timbul mengarah ke barat.
Menurutnya rekahan yang terjadi saat ini ada pada kawasan semburan lumpur hingga mencapai radius 2 kilometer. “Rekahan ini menyebabkan semburan baru itu semakin membesar,” imbuhnya.
Ia mencontohkan, rekahan yang makin membesar itu juga dibuktikan adanya rekahan pada rumah-rumah milik warga di Desa Siring sebelah barat Jalan Raya Porong yang makin lebar. Sebelumnya, rumah warga ini retak, dan kian hari kian lebar rekahannya.
Dalam waktu dekat BPLS akan mendatangkan ahli geologi dari Badan Geologi Departemen Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM). Harapannya dengan adanya penelitian yang dilakukan diketahui kondisi sebenarnya terhadap kawasan yang berada di luar peta terdampak lumpur. iit
06 Februari 2008
Banjir Porong Memprihatinkan
Banjir Porong Memprihatinkan
Wednesday, 06 February 2008
Porong - Surya, Musim hujan ini ada baiknya menghindari sementara Jalan Raya Porong, jika tidak ingin terjebak banjir atau terperosok lubang jalan yang tertutup air. Menurut Kasat Lantas Polres Sidoarjo AKP Andi Yulianto, sejak hujan deras yang mengguyur Sidoarjo beberapa hari terakhir membuat banjir di jalan raya Porong. Banjir ini pula yang seringkali membuat kemacetan sekitar dua kilometer jalan tol menjelang pintu keluar Porong.
Genangan yang terjadi di jalan raya pada Selasa (5/2) dini hari, kedalaman air rata-rata mencapai 30 cm dengan radius 200 meter. “Selain memacetkan arus lalu lintas, banjir itu juga membuat beberapa kendaraan mogok, terperosok, atau bahkan terguling,” tuturnya kepada Surya.
Menurut Andi, sedikitnya lima mobil dan truk yang terperosok atau terguling karena terjebak lubang yang cukup dalam. Hal ini membuat jalanan semakin macet dan lalu lintas terganggu. Untuk mengurai kemacetan, polisi mengarahkan kendaraan dari arah selatan lewat jalan alternatif.
Kendaraan berat lewat Krian-Prambon-Mojosari atau sebaliknya, sedangkan kendaran pribadi dan roda dua ada beberapa jalur. Di antaranya lewat lingkar timur-Klurak-Glagaharum - bekas tol Gempol, kemudian keluar lewat Pasar Ngaban-Putat-tol Gempol atau juga lewat rel KA Tanggulangin - Kalitengah - naik jalan tol.
Pemerintah memang telah menyiapkan infrastruktur pengganti berupa jalan tol, jalan raya, dan jalan akses. Namun itu tidak mungkin bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Karena itu, pemerintah akan merekayasa Jalan Raya Porong agar bisa digunakan, yaitu dengan meninggikannya. Kadis PU Bina Marga Pemkab Sidoarjo Ir Bambang Joelianto bersama Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Surabaya Pemprop Jatim Ir Edi Sarusa telah melakukan pemantauan di sana.
Bina Marga Sidoarjo mengusulkan untuk membuat drainase di sepanjang Raya Porong sisi barat. Drainase tersebut untuk mengalirkan genangan air menuju ke Sungai Ketapang yang berjarak sektar 300 meter dari pintu keluar tol Porong.
Namun dalam perkembangan terakhir, ternyata ruas Jalan Raya Porong di sisi barat lebih rendah dari yang sebelah timur. Akibatnya aliran air selalu menggenang di sisi barat. “Setelah melihat kondisi terakhir Jalan Raya Porong sisi sebelah barat ini akan di tinggikan,“ kata Bambang Joelianto.
Untuk pelaksana perbaikan dan peninggian Jalan Raya Porong ini, akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan PU Bina Marga Pemprov Jatim.
Selain akan meninggikan Raya Porong, PU Bina Marga Sidoarjo juga mengajukan usulan untuk perbaikan sejumlah jalan alternatif yang rusak parah, sebagai imbas dari pengalihan kendaraan yang dilakukan sejak Raya Porong sering macet.
Dari hitungan sementara, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan sejumlah jalur alternatif, kata Bambang sekitar Rp 6 miliar. “Kami juga mengajukan anggaran untuk perbaikan tersebut ke Pemprov Jatim, selain juga dari Pemkab Sidoarjo,” jelas Bambang. sda/iit
Wednesday, 06 February 2008
Porong - Surya, Musim hujan ini ada baiknya menghindari sementara Jalan Raya Porong, jika tidak ingin terjebak banjir atau terperosok lubang jalan yang tertutup air. Menurut Kasat Lantas Polres Sidoarjo AKP Andi Yulianto, sejak hujan deras yang mengguyur Sidoarjo beberapa hari terakhir membuat banjir di jalan raya Porong. Banjir ini pula yang seringkali membuat kemacetan sekitar dua kilometer jalan tol menjelang pintu keluar Porong.
Genangan yang terjadi di jalan raya pada Selasa (5/2) dini hari, kedalaman air rata-rata mencapai 30 cm dengan radius 200 meter. “Selain memacetkan arus lalu lintas, banjir itu juga membuat beberapa kendaraan mogok, terperosok, atau bahkan terguling,” tuturnya kepada Surya.
Menurut Andi, sedikitnya lima mobil dan truk yang terperosok atau terguling karena terjebak lubang yang cukup dalam. Hal ini membuat jalanan semakin macet dan lalu lintas terganggu. Untuk mengurai kemacetan, polisi mengarahkan kendaraan dari arah selatan lewat jalan alternatif.
Kendaraan berat lewat Krian-Prambon-Mojosari atau sebaliknya, sedangkan kendaran pribadi dan roda dua ada beberapa jalur. Di antaranya lewat lingkar timur-Klurak-Glagaharum - bekas tol Gempol, kemudian keluar lewat Pasar Ngaban-Putat-tol Gempol atau juga lewat rel KA Tanggulangin - Kalitengah - naik jalan tol.
Pemerintah memang telah menyiapkan infrastruktur pengganti berupa jalan tol, jalan raya, dan jalan akses. Namun itu tidak mungkin bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Karena itu, pemerintah akan merekayasa Jalan Raya Porong agar bisa digunakan, yaitu dengan meninggikannya. Kadis PU Bina Marga Pemkab Sidoarjo Ir Bambang Joelianto bersama Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Surabaya Pemprop Jatim Ir Edi Sarusa telah melakukan pemantauan di sana.
Bina Marga Sidoarjo mengusulkan untuk membuat drainase di sepanjang Raya Porong sisi barat. Drainase tersebut untuk mengalirkan genangan air menuju ke Sungai Ketapang yang berjarak sektar 300 meter dari pintu keluar tol Porong.
Namun dalam perkembangan terakhir, ternyata ruas Jalan Raya Porong di sisi barat lebih rendah dari yang sebelah timur. Akibatnya aliran air selalu menggenang di sisi barat. “Setelah melihat kondisi terakhir Jalan Raya Porong sisi sebelah barat ini akan di tinggikan,“ kata Bambang Joelianto.
Untuk pelaksana perbaikan dan peninggian Jalan Raya Porong ini, akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan PU Bina Marga Pemprov Jatim.
Selain akan meninggikan Raya Porong, PU Bina Marga Sidoarjo juga mengajukan usulan untuk perbaikan sejumlah jalan alternatif yang rusak parah, sebagai imbas dari pengalihan kendaraan yang dilakukan sejak Raya Porong sering macet.
Dari hitungan sementara, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan sejumlah jalur alternatif, kata Bambang sekitar Rp 6 miliar. “Kami juga mengajukan anggaran untuk perbaikan tersebut ke Pemprov Jatim, selain juga dari Pemkab Sidoarjo,” jelas Bambang. sda/iit
Pemindahan Infrastruktur Terancam, Muncul 50 Semburan
Pemindahan Infrastruktur Terancam, Muncul 50 Semburan
Tuesday, 05 February 2008
SIDOARJO-SURYA, Semburan baru yang mengeluarkan gas mudah terbakar dengan low explosive limit (LEL) 20 hingga 30 persen muncul di Dusun Beringin, Desa Pamotan, Kecamatan Porong. Padahal, daerah itu berdekatan dengan kawasan yang bakal digunakan untuk relokasi atau pemidahan infrastruktur yang terdampak luapan lumpur Lapindo, seperti jalan raya, tol, dan rel kereta api. Menurut warga setempat, semburan itu muncul sejak Minggu (3/2) lalu. Namun kemarin semburan yang muncul di pekarangan milik H Kusri, bertambah banyak. Jumlahnya sekitar 50 titik.
Kejadian ini mengagetkan warga sekitar. Sebab, lokasinya berada di luar kawasan yang dinyatakan rawan subsidence (penurunan tanah) atau sekitar dua kilometer dari pusat semburan lumpur.
Petugas BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) dan pemantau gas berbahaya dari PT Fergaco sudah melihat lokasi munculnya semburan itu. Namun, petugas hanya sebatas melakukan pemeriksaan gas yang keluar, dan menghimbau agar warga tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan api. Bahkan kegiatan memasak di lokasi tersebut juga tidak diperbolehkan.
“Lokasi tersebut tak sampai satu kilometer dari lahan rencana relokasi. Itu yang membuat para pimpinan BPLS sekarang sedang melakukan pembahasan terkait hal ini,” terang Akhmad Zulkarnain, Humas BPLS, Senin (4/2).
Ia menuturkan jika terpaksa dilakukan pengkajian ulang untuk tempat relokasi, maka dibutuhkan waktu yang tidak pendek. Sebab saat ini proses relokasi infrastruktur tinggal melakukan pembayaran. “Bukan hanya harus memindah tujuan relokasi saja, namun banyak permasalahan baru yang akan makin kompleks,” tukasnya.
Menurut Akhmad Zulkarnain, di area rawan subsidence memang sangat logis muncul semburan baru akibat beban tanggul di sekitar pusat semburan dan terjadi tekanan pada lapisan tanah di bawahnya. “Tetapi, lokasi Desa Pamotan cukup jauh dari pusat semburan dan bukan kawasan rawan subsidence. BPLS menilai semburan baru ini luar biasa,” terangnya.
Dugaan sementara, lanjut Zulkarnain, semburan itu muncul karena rekahan dari dalam perut bumi yang semakin melebar, dan kecenderungannya ke arah barat.
Seperti diketahui, rencana relokasi infrastruktur Jalan Raya Porong, Jalan Tol dan Rel KA akan dibangun mulai dari exit Tol Porong, terus ke Wunut, Pamotan, Kesambi, Juwet Kenongo, Kelurahan Porong, dan Gempol (Pasuruan).
Sebelumnya lokasi tersebut sudah dinyatakan aman dan layak untuk lahan relokasi infrastruktur. Ternyata kemarin semburan baru bermunculan di Desa Pamotan, Kecamatan Porong - iit
Tuesday, 05 February 2008
SIDOARJO-SURYA, Semburan baru yang mengeluarkan gas mudah terbakar dengan low explosive limit (LEL) 20 hingga 30 persen muncul di Dusun Beringin, Desa Pamotan, Kecamatan Porong. Padahal, daerah itu berdekatan dengan kawasan yang bakal digunakan untuk relokasi atau pemidahan infrastruktur yang terdampak luapan lumpur Lapindo, seperti jalan raya, tol, dan rel kereta api. Menurut warga setempat, semburan itu muncul sejak Minggu (3/2) lalu. Namun kemarin semburan yang muncul di pekarangan milik H Kusri, bertambah banyak. Jumlahnya sekitar 50 titik.
Kejadian ini mengagetkan warga sekitar. Sebab, lokasinya berada di luar kawasan yang dinyatakan rawan subsidence (penurunan tanah) atau sekitar dua kilometer dari pusat semburan lumpur.
Petugas BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) dan pemantau gas berbahaya dari PT Fergaco sudah melihat lokasi munculnya semburan itu. Namun, petugas hanya sebatas melakukan pemeriksaan gas yang keluar, dan menghimbau agar warga tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan api. Bahkan kegiatan memasak di lokasi tersebut juga tidak diperbolehkan.
“Lokasi tersebut tak sampai satu kilometer dari lahan rencana relokasi. Itu yang membuat para pimpinan BPLS sekarang sedang melakukan pembahasan terkait hal ini,” terang Akhmad Zulkarnain, Humas BPLS, Senin (4/2).
Ia menuturkan jika terpaksa dilakukan pengkajian ulang untuk tempat relokasi, maka dibutuhkan waktu yang tidak pendek. Sebab saat ini proses relokasi infrastruktur tinggal melakukan pembayaran. “Bukan hanya harus memindah tujuan relokasi saja, namun banyak permasalahan baru yang akan makin kompleks,” tukasnya.
Menurut Akhmad Zulkarnain, di area rawan subsidence memang sangat logis muncul semburan baru akibat beban tanggul di sekitar pusat semburan dan terjadi tekanan pada lapisan tanah di bawahnya. “Tetapi, lokasi Desa Pamotan cukup jauh dari pusat semburan dan bukan kawasan rawan subsidence. BPLS menilai semburan baru ini luar biasa,” terangnya.
Dugaan sementara, lanjut Zulkarnain, semburan itu muncul karena rekahan dari dalam perut bumi yang semakin melebar, dan kecenderungannya ke arah barat.
Seperti diketahui, rencana relokasi infrastruktur Jalan Raya Porong, Jalan Tol dan Rel KA akan dibangun mulai dari exit Tol Porong, terus ke Wunut, Pamotan, Kesambi, Juwet Kenongo, Kelurahan Porong, dan Gempol (Pasuruan).
Sebelumnya lokasi tersebut sudah dinyatakan aman dan layak untuk lahan relokasi infrastruktur. Ternyata kemarin semburan baru bermunculan di Desa Pamotan, Kecamatan Porong - iit
Didemo Korban Lumpur Rumah Lapindo Tetap Laris Manis
Didemo Korban Lumpur Rumah Lapindo Tetap Laris Manis
Tuesday, 05 February 2008
Sidoarjo, Kahuripan Nirwana Village (KNV), sebuah kawasan hunian baru yang dibangun divisi perumahan Bakrie Group, ternyata banyak diminati warga korban lumpur. Sekitar 1.000 warga menyatakan akan mengambil rumah di sana. Namun kelompok korban lumpur lainnya, justru mengecamnya.
Pro kontra terkait rencana relokasi tidak membuat sebagian warga korban lumpur membatalkan niatnya memesan rumah yang disediakan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Sedikitnya ada sekitar 1.000 orang yang saat ini sudah menyatakan pesan rumah di lokasi yang ada diperbatasan Kecamatan Taman - Sukodono tersebut.
“Dari kelompok saya sudah ada 300 orang yang teken,” ujar Suharso, ketua kelompok pedagang Pasar Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin. Jumlah tersebut kata Suharso diperkirakan tiap hari terus bertambah. Pria berkacamatan yang dulu dikenal vokal dalam bernegosiasi dengan Lapindo Brantas Inc untuk memperjuangkan haknya, mengaku bersikap pragmatis dalam menempuh jalan ini.
Menurut dia, jika harus menunggu proses pembayaran sisa ganti rugi sebesar 80 persen, mereka baru mendapatkannya setelah Mei 2008. Namun dengan menyetujui mengambil rumah di KNV, mereka mendapat kemudahan. Di antaranya, langsung mendapat rumah yang layak huni dan sisa uang ganti rugi diberikan langsung setelah dipotong nilai rumah.
Hal ini kemudian yang memicu warga korban lumpur lainnya berunjukrasa ke pendapa. Mereka memrotes cara-cara itu sebagai upaya PT MLJ memecahbelah persatuan warga korban lumpur. Warga meminta PT MLJ mendahulukan kewajibannya membayar ganti rugi kepada mereka yang hingga kini belum dilaksanakan, kendati proses untuk itu sudah ditempuh warga.
Vice President PT MLJ, Andi Darussalam Tabussala mengatakan, apa yang mereka lakukan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan proses pembayaran ganti rugi. “Kami berbisnis rumah. Kami ingin membantu warga korban lumpur yang ingin membelinya dengan memberi kemudahan. Bukan maksud kami memecahbelah warga,” kata tokoh sepak bola nasional itu.
Kendati demikian, Andi meminta maaf jika langkahnya dianggap tidak pada tempatnya. Ke depan dia berjanji akan mengevaluasi diri. Namun proses jual beli rumah yang sudah ditempuh warga korban lumpur tidak akan dibatalkan. Bahkan peluncuran perdana KNV yang dijadwalkan tanggal 9 Februari 2008 tetap akan dilangsungkan.
Pasca demo warga yang menentang penjualan rumah oleh PT MLJ tanggal 31 Januari 2008, ternyata masih banyak warga korban lumpur yang ingin tahu bagaimana rumah yang ditawarkan. Sebuah maket berukuran sekitar 3 x 1 meter yang diletakkan di ruang Madura Hotel Shangri-La setiap hari selalu menjadi jujugan warga korban lumpur. “Kami ingin tahu lokasi dan rumahnya bagaimana,” ujar salah satu warga yang melihat maket tersebut.
Rumah tersebut dibangun oleh PT Wahana Artha Raya di atas lahan seluas lebih dari 1.000 hektare. Tipe rumah yang disediakan terdiri tipe 36/90 hingga tipe 100/180 dengan harga jual antara Rp 84 juta hingga Rp 220 juta./Wiwit Purwanto
Tuesday, 05 February 2008
Sidoarjo, Kahuripan Nirwana Village (KNV), sebuah kawasan hunian baru yang dibangun divisi perumahan Bakrie Group, ternyata banyak diminati warga korban lumpur. Sekitar 1.000 warga menyatakan akan mengambil rumah di sana. Namun kelompok korban lumpur lainnya, justru mengecamnya.
Pro kontra terkait rencana relokasi tidak membuat sebagian warga korban lumpur membatalkan niatnya memesan rumah yang disediakan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Sedikitnya ada sekitar 1.000 orang yang saat ini sudah menyatakan pesan rumah di lokasi yang ada diperbatasan Kecamatan Taman - Sukodono tersebut.
“Dari kelompok saya sudah ada 300 orang yang teken,” ujar Suharso, ketua kelompok pedagang Pasar Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin. Jumlah tersebut kata Suharso diperkirakan tiap hari terus bertambah. Pria berkacamatan yang dulu dikenal vokal dalam bernegosiasi dengan Lapindo Brantas Inc untuk memperjuangkan haknya, mengaku bersikap pragmatis dalam menempuh jalan ini.
Menurut dia, jika harus menunggu proses pembayaran sisa ganti rugi sebesar 80 persen, mereka baru mendapatkannya setelah Mei 2008. Namun dengan menyetujui mengambil rumah di KNV, mereka mendapat kemudahan. Di antaranya, langsung mendapat rumah yang layak huni dan sisa uang ganti rugi diberikan langsung setelah dipotong nilai rumah.
Hal ini kemudian yang memicu warga korban lumpur lainnya berunjukrasa ke pendapa. Mereka memrotes cara-cara itu sebagai upaya PT MLJ memecahbelah persatuan warga korban lumpur. Warga meminta PT MLJ mendahulukan kewajibannya membayar ganti rugi kepada mereka yang hingga kini belum dilaksanakan, kendati proses untuk itu sudah ditempuh warga.
Vice President PT MLJ, Andi Darussalam Tabussala mengatakan, apa yang mereka lakukan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan proses pembayaran ganti rugi. “Kami berbisnis rumah. Kami ingin membantu warga korban lumpur yang ingin membelinya dengan memberi kemudahan. Bukan maksud kami memecahbelah warga,” kata tokoh sepak bola nasional itu.
Kendati demikian, Andi meminta maaf jika langkahnya dianggap tidak pada tempatnya. Ke depan dia berjanji akan mengevaluasi diri. Namun proses jual beli rumah yang sudah ditempuh warga korban lumpur tidak akan dibatalkan. Bahkan peluncuran perdana KNV yang dijadwalkan tanggal 9 Februari 2008 tetap akan dilangsungkan.
Pasca demo warga yang menentang penjualan rumah oleh PT MLJ tanggal 31 Januari 2008, ternyata masih banyak warga korban lumpur yang ingin tahu bagaimana rumah yang ditawarkan. Sebuah maket berukuran sekitar 3 x 1 meter yang diletakkan di ruang Madura Hotel Shangri-La setiap hari selalu menjadi jujugan warga korban lumpur. “Kami ingin tahu lokasi dan rumahnya bagaimana,” ujar salah satu warga yang melihat maket tersebut.
Rumah tersebut dibangun oleh PT Wahana Artha Raya di atas lahan seluas lebih dari 1.000 hektare. Tipe rumah yang disediakan terdiri tipe 36/90 hingga tipe 100/180 dengan harga jual antara Rp 84 juta hingga Rp 220 juta./Wiwit Purwanto
05 Februari 2008
Warga GKLL Dijanjikan Ganti Rugi Cair 2 Minggu
Warga GKLL Dijanjikan Ganti Rugi Cair 2 Minggu
suarasurabaya.net| Perundingan antara perwakilan warga dengan PT Minarak Lapindo Jaya baru saja berakhir, Rabu (30/01).
ANDI DARUSALLAM Vice President PT Minarak Lapindo Jaya di depan warga korban lumpur Sidoarjo mengatakan tidak ada satu niat pun untuk memecah belah warga. Ia mengakui pada warga memang ada langkah-langkah relokasi. Untuk itu, ia meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki.
ANDI juga berjanji pembayaran down payment atau uang muka 20% yang belum dibayar akan dibayar maksimal 2 minggu dari sekarang yakni, Rabu (13/02) mendatang. Sementara penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) bagi berkas yang sudah masuk berita acara juga dibayarkan maksimal 2 minggu.
Menurut ANDI, tidak ada diskriminasi pembayaran 80% antara yang relokasi dan cash and carry. Oleh karena itu, akan dilakukan percepatan pembayaran kepada warga yang menginginkan cash and carry sebagaimana terhadap warga yang menerima relokasi.
Di depan para wartawan setelah berbicara pada warga, ANDI mengatakan untuk relokasi tetap dijalankan tetapi sekarang akan berkoordinasi dengan Bupati. "Kita tidak pernah memperhitungkan dampak sosial dari adanya relokasi. Kita sadar ini sebuah kesalahan dan akan dijadikan pelajaran," kata ANDI.
Sementara itu WIEN HENDARSO Bupati Sidoarjo mengatakan Pemkab akan memfasilitasi pertemuan antara pihak warga dengan PT Minarak. Sebelumnya warga meminta pertemuan difasilitasi aparat kepolisian.
Hari ini ada kesanggupan janji pembayaran antara PT Minarak dengan warga yang ditandatangani ANDI DARUSALLAM, WIEN HENDARSO, ARLY FAUZI Ketua DPRD Sidoarjo. (kss/bir/tin)
suarasurabaya.net| Perundingan antara perwakilan warga dengan PT Minarak Lapindo Jaya baru saja berakhir, Rabu (30/01).
ANDI DARUSALLAM Vice President PT Minarak Lapindo Jaya di depan warga korban lumpur Sidoarjo mengatakan tidak ada satu niat pun untuk memecah belah warga. Ia mengakui pada warga memang ada langkah-langkah relokasi. Untuk itu, ia meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki.
ANDI juga berjanji pembayaran down payment atau uang muka 20% yang belum dibayar akan dibayar maksimal 2 minggu dari sekarang yakni, Rabu (13/02) mendatang. Sementara penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) bagi berkas yang sudah masuk berita acara juga dibayarkan maksimal 2 minggu.
Menurut ANDI, tidak ada diskriminasi pembayaran 80% antara yang relokasi dan cash and carry. Oleh karena itu, akan dilakukan percepatan pembayaran kepada warga yang menginginkan cash and carry sebagaimana terhadap warga yang menerima relokasi.
Di depan para wartawan setelah berbicara pada warga, ANDI mengatakan untuk relokasi tetap dijalankan tetapi sekarang akan berkoordinasi dengan Bupati. "Kita tidak pernah memperhitungkan dampak sosial dari adanya relokasi. Kita sadar ini sebuah kesalahan dan akan dijadikan pelajaran," kata ANDI.
Sementara itu WIEN HENDARSO Bupati Sidoarjo mengatakan Pemkab akan memfasilitasi pertemuan antara pihak warga dengan PT Minarak. Sebelumnya warga meminta pertemuan difasilitasi aparat kepolisian.
Hari ini ada kesanggupan janji pembayaran antara PT Minarak dengan warga yang ditandatangani ANDI DARUSALLAM, WIEN HENDARSO, ARLY FAUZI Ketua DPRD Sidoarjo. (kss/bir/tin)
Program Relokasi Tetap Diminati
Program Relokasi Tetap Diminati
suarasurabaya.net| Minarak Lapindo Jaya mengklain program relokasi untuk korban lumpur tetap diminati.
ANDI DARUSSALAM Wakil Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya pada RULLY reporter Suara Surabaya, Jumat (01/02), mengatakan, sekarang sudah 1000 orang korban luapan lumpur yang memilih ikut program relokasi.
Mereka, kata ANDI, diantaranya 800 orang yang sebelumnya sudah dilunasi hingga 100% nilai jual beli ganti rugi, sesudah dihitung termasuk ganti rumah di kawasan Sukodono Sidoarjo.
Kata ANDI, pasca protes warga sejumlah desa, peserta relokasi sekarang ini masih terus berdatangan meski tidak lagi dilunasi hingga 100% di hari persetujuan. Pelunasan baru akan dilakukan sebulan sebelum masa kontrak rumah habis.
Menurut ANDI, jumlah korban lumpur yang tercatat sudah mendaftar program relokasi dipastikan akan terus bertambah. Tambahan 200 orang sejak unjuk rasa kemarin, di luar dugaan dirinya. (kss/tin)
suarasurabaya.net| Minarak Lapindo Jaya mengklain program relokasi untuk korban lumpur tetap diminati.
ANDI DARUSSALAM Wakil Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya pada RULLY reporter Suara Surabaya, Jumat (01/02), mengatakan, sekarang sudah 1000 orang korban luapan lumpur yang memilih ikut program relokasi.
Mereka, kata ANDI, diantaranya 800 orang yang sebelumnya sudah dilunasi hingga 100% nilai jual beli ganti rugi, sesudah dihitung termasuk ganti rumah di kawasan Sukodono Sidoarjo.
Kata ANDI, pasca protes warga sejumlah desa, peserta relokasi sekarang ini masih terus berdatangan meski tidak lagi dilunasi hingga 100% di hari persetujuan. Pelunasan baru akan dilakukan sebulan sebelum masa kontrak rumah habis.
Menurut ANDI, jumlah korban lumpur yang tercatat sudah mendaftar program relokasi dipastikan akan terus bertambah. Tambahan 200 orang sejak unjuk rasa kemarin, di luar dugaan dirinya. (kss/tin)
02 Februari 2008
BAP Lapindo Dikembalikan Lagi
BAP Lapindo Dikembalikan Lagi
suarasurabaya.net| Proses hukum lumpur panas Lapindo Brantas akan semakin jauh. Untuk kali kelima Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengembalikan lagi berkas acara pemeriksaan (BAP) Lapindo Brantas ke polisi.
"Pengembalian ke polisi akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan,"kata PURWOSUDIRO Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada RANGGA UMARA reporter Suara Surabaya, Jumat (01/02).
PURWOSUDIRO melakukan hal ini karena berkas tersebut masih mengambang. Ada petunjuk-petunjuk yang belum terpenuhi seperti kesaksian ahli belum satu suara tentang penyebab lumpur panas apakah itu bencana alam atau kesalahan dari PT Lapindo.
Petunjuk-petunjuk baru tentang apa yang harus dilakukan polisi akan diberikan Jaksa. Sementara RUSLI NASUTION Direskrim Polda Jawa Timur mengatakan belum menerima BAP PT Lapindo Brantas dari Kajati. Kalaupun dikembalikan polisi akan mempelajari.
Pengembalian BAP dari Polisi ke Jaksa sudah 5 kali bolak-balik. Faktor kesaksian saksi ahli yang belum sama tentang penyebab lumpur Lapindo menjadi satu penyebab. Pada Jumat lalu (25/01), 13 tersangka ditetapkan oleh polisi. (bir/tin)
suarasurabaya.net| Proses hukum lumpur panas Lapindo Brantas akan semakin jauh. Untuk kali kelima Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengembalikan lagi berkas acara pemeriksaan (BAP) Lapindo Brantas ke polisi.
"Pengembalian ke polisi akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan,"kata PURWOSUDIRO Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada RANGGA UMARA reporter Suara Surabaya, Jumat (01/02).
PURWOSUDIRO melakukan hal ini karena berkas tersebut masih mengambang. Ada petunjuk-petunjuk yang belum terpenuhi seperti kesaksian ahli belum satu suara tentang penyebab lumpur panas apakah itu bencana alam atau kesalahan dari PT Lapindo.
Petunjuk-petunjuk baru tentang apa yang harus dilakukan polisi akan diberikan Jaksa. Sementara RUSLI NASUTION Direskrim Polda Jawa Timur mengatakan belum menerima BAP PT Lapindo Brantas dari Kajati. Kalaupun dikembalikan polisi akan mempelajari.
Pengembalian BAP dari Polisi ke Jaksa sudah 5 kali bolak-balik. Faktor kesaksian saksi ahli yang belum sama tentang penyebab lumpur Lapindo menjadi satu penyebab. Pada Jumat lalu (25/01), 13 tersangka ditetapkan oleh polisi. (bir/tin)
01 Februari 2008
Tidak ada diskriminasi pembayaran 80 persen
Tidak ada diskriminasi pembayaran 80 persen
Ditulis Oleh dad
Rabu, 30 Januari 2008
Sidoarjo – Tidak ada diskriminasi pembayaran sisa 80 persen bagi aset warga terdampak lumpur Sidoarjo, hal ini terdapat didalam kesepakatan antara warga dan Andi Darusallam Tabusalla.
Kesepakatan berisikan 3 butir yang diantaranya pembayaran 20 persen yang belum cair akan dilaksanakan maksimal 2 minggu sesuai tanggal PIJB, penandatangan PIJB bgi berkas yang sudah masuk berita acara maksimal 2 minggu, tidak ada diskriminasi anatara pembayaran cash and carry dan relokasi.
Butir-butir kesepakatan itu disampaikan oleh Andi Darusallam Tabusala saat di depan warga GKLL (Gabungan Korban Luapan Lumpur) di Pendapa Sidoarjo (30/1/2008)
Dari butir-butir kesepakatan nantinya diharapkan warga tidak melakukan demonstrasi lagi menuntut adanya diskriminasi pembayaran 80 persen
“ ini kesepakatan dan semoga warga lebih sabar dan tenang,” terang Andi Darusallam Tabusalla.
Dilain tempat, Bambang Parsetyo widodo direktur operasional MLJ (Minarak lapindo jaya) mengatakan jika pemukiman KNV (Kahuripan Nirwana village) bukan untuk relokasi melainkan murni jual beli.
“ Jika warga sepakat ya jelas kita layani dan tidak ada paksaan” terangnya
Ditulis Oleh dad
Rabu, 30 Januari 2008
Sidoarjo – Tidak ada diskriminasi pembayaran sisa 80 persen bagi aset warga terdampak lumpur Sidoarjo, hal ini terdapat didalam kesepakatan antara warga dan Andi Darusallam Tabusalla.
Kesepakatan berisikan 3 butir yang diantaranya pembayaran 20 persen yang belum cair akan dilaksanakan maksimal 2 minggu sesuai tanggal PIJB, penandatangan PIJB bgi berkas yang sudah masuk berita acara maksimal 2 minggu, tidak ada diskriminasi anatara pembayaran cash and carry dan relokasi.
Butir-butir kesepakatan itu disampaikan oleh Andi Darusallam Tabusala saat di depan warga GKLL (Gabungan Korban Luapan Lumpur) di Pendapa Sidoarjo (30/1/2008)
Dari butir-butir kesepakatan nantinya diharapkan warga tidak melakukan demonstrasi lagi menuntut adanya diskriminasi pembayaran 80 persen
“ ini kesepakatan dan semoga warga lebih sabar dan tenang,” terang Andi Darusallam Tabusalla.
Dilain tempat, Bambang Parsetyo widodo direktur operasional MLJ (Minarak lapindo jaya) mengatakan jika pemukiman KNV (Kahuripan Nirwana village) bukan untuk relokasi melainkan murni jual beli.
“ Jika warga sepakat ya jelas kita layani dan tidak ada paksaan” terangnya
Mengapa Lumpur Panas Menyembur
Mengapa Lumpur Panas Menyembur
AKAR MASALAH DAN SOLUSINYA
Oleh: Yusuf Wibisono
(Dosen Universitas Brawijaya Malang)
Tragedi ‘Lumpur Lapindo’ dimulai pada tanggal 27 Mei 2006. Peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri. Hal ini wajar mengingat volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50 ribu meter kubik perhari (setara dengan muatan penuh 690 truk peti kemas berukuran besar). Akibatnya, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur: genangan hingga setinggi 6 meter pada pemukiman; total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa; rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit; areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 ha; lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang; tidak berfungsinya sarana pendidikan; kerusakan lingkungan wilayah yang tergenangi; rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon); terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.3
Lumpur juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kandungan logam berat (Hg), misalnya, mencapai 2,565 mg/liter Hg, padahal baku mutunya hanya 0,002 mg/liter Hg. Hal ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit dan kanker.4 Kandungan fenol bisa menyebabkan sel darah merah pecah (hemolisis), jantung berdebar (cardiac aritmia), dan gangguan ginjal.5
Selain perusakan lingkungan dan gangguan kesehatan, dampak sosial banjir lumpur tidak bisa dipandang remeh. Setelah lebih dari 100 hari tidak menunjukkan perbaikan kondisi, baik menyangkut kepedulian pemerintah, terganggunya pendidikan dan sumber penghasilan, ketidakpastian penyelesaian, dan tekanan psikis yang bertubi-tubi, krisis sosial mulai mengemuka. Perpecahan warga mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi, teori konspirasi penyuapan oleh Lapindo,6 rebutan truk pembawa tanah urugan hingga penolakan menyangkut lokasi pembuangan lumpur setelah skenario penanganan teknis kebocoran 1 (menggunakan snubbing unit) dan 2 (pembuatan relief well) mengalami kegagalan. Akhirnya, yang muncul adalah konflik horisontal.
Penyebab Semburan ’Lumpur Lapindo’ (juga : Mengapa Lumpur Panas Menyembur)
Setidaknya ada 3 aspek yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur panas tersebut. Pertama, adalah aspek teknis. Pada awal tragedi, Lapindo bersembunyi di balik gempa tektonik Yogyakarta yang terjadi pada hari yang sama. Hal ini didukung pendapat yang menyatakan bahwa pemicu semburan lumpur (liquefaction) adalah gempa (sudden cyclic shock) Yogya yang mengakibatkan kerusakan sedimen.7 Namun, hal itu dibantah oleh para ahli, bahwa gempa di Yogyakarta yang terjadi karena pergeseran Sesar Opak tidak berhubungan dengan Surabaya.8 Argumen liquefaction lemah karena biasanya terjadi pada lapisan dangkal, yakni pada sedimen yang ada pasir-lempung, bukan pada kedalaman 2.000-6.000 kaki.9 Lagipula, dengan merujuk gempa di California (1989) yang berkekuatan 6.9 Mw, dengan radius terjauh likuifaksi terjadi pada jarak 110 km dari episenter gempa, maka karena gempa Yogya lebih kecil yaitu 6.3 Mw seharusnya radius terjauh likuifaksi kurang dari 110 Km.10 Akhirnya, kesalahan prosedural yang mengemuka, seperti dugaan lubang galian belum sempat disumbat dengan cairan beton sebagai sampul.11 Hal itu diakui bahwa semburan gas Lapindo disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran.12 Sesuai dengan desain awalnya, Lapindo harus sudah memasang casing 30 inchi pada kedalaman 150 kaki, casing 20 inchi pada 1195 kaki, casing (liner) 16 inchi pada 2385 kaki dan casing 13-3/8 inchi pada 3580 kaki.13 Ketika Lapindo mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3580 kaki sampai ke 9297 kaki, mereka belum memasang casing 9-5/8 inci. Akhirnya, sumur menembus satu zona bertekanan tinggi yang menyebabkan kick, yaitu masuknya fluida formasi tersebut ke dalam sumur. Sesuai dengan prosedur standar, operasi pemboran dihentikan, perangkap Blow Out Preventer (BOP) di rig segera ditutup & segera dipompakan lumpur pemboran berdensitas berat ke dalam sumur dengan tujuan mematikan kick. Namun, dari informasi di lapangan, BOP telah pecah sebelum terjadi semburan lumpur. Jika hal itu benar maka telah terjadi kesalahan teknis dalam pengeboran yang berarti pula telah terjadi kesalahan pada prosedur operasional standar.14
Kedua, aspek ekonomis. Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk BP-MIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. Saat ini Lapindo memiliki 50% participating interest di wilayah Blok Brantas, Jawa Timur.15 Dalam kasus semburan lumpur panas ini, Lapindo diduga “sengaja menghemat” biaya operasional dengan tidak memasang casing. Jika dilihat dari perspektif ekonomi, keputusan pemasangan casing berdampak pada besarnya biaya yang dikeluarkan Lapindo. Medco, sebagai salah satu pemegang saham wilayah Blok Brantas, dalam surat bernomor MGT-088/JKT/06, telah memperingatkan Lapindo untuk memasang casing (selubung bor) sesuai dengan standar operasional pengeboran minyak dan gas. Namun, entah mengapa Lapindo sengaja tidak memasang casing, sehingga pada saat terjadi underground blow out, lumpur yang ada di perut bumi menyembur keluar tanpa kendali.16
Ketiga, aspek politis. Sebagai legalitas usaha (eksplorasi atau eksploitasi), Lapindo telah mengantongi izin usaha kontrak bagi hasil/production sharing contract (PSC) dari Pemerintah sebagai otoritas penguasa kedaulatan atas sumberdaya alam.17
Poin inilah yang paling penting dalam kasus lumpur panas ini. Pemerintah Indonesia telah lama menganut sistem ekonomi neoliberal dalam berbagai kebijakannya. Alhasil, seluruh potensi tambang migas dan sumberdaya alam (SDA) “dijual” kepada swasta/individu (corporate based). Orientasi profit an sich yang menjadi paradigma korporasi menjadikan manajemen korporasi buta akan hal-hal lain yang menyangkut kelestarian lingkungan, peningkatan taraf hidup rakyat, bahkan hingga bencana ekosistem. Di Jawa Timur saja, tercatat banyak kasus bencana yang diakibatkan lalainya para korporat penguasa tambang migas, seperti kebocoran sektor migas di kecamatan Suko, Tuban, milik Devon Canada dan Petrochina (2001); kadar hidro sulfidanya yang cukup tinggi menyebabkan 26 petani dirawat di rumah sakit. Kemudian kasus tumpahan minyak mentah (2002) karena eksplorasi Premier Oil.18 Yang terakhir, tepat 2 bulan setelah tragedi semburan lumpur Sidoarjo, sumur minyak Sukowati, Desa Campurejo, Kabupaten Bojonegoro terbakar. Akibatnya, ribuan warga sekitar sumur minyak Sukowati harus dievakuasi untuk menghindari ancaman gas mematikan. Pihak Petrochina East Java, meniru modus cuci tangan yang dilakukan Lapindo, mengaku tidak tahu menahu penyebab terjadinya kebakaran.19
Penjualan aset-aset bangsa oleh pemerintahnya sendiri tidak terlepas dari persoalan kepemilikan. Dalam perspektif Kapitalisme dan ekonomi neoliberal seperti di atas, isu privatisasilah yang mendominasi.
Solusi Islam atas Kasus Lapindo
Paham kepemilikan telah menjadi polemik para ekonom. Para ekonom kapitalis seperti digambarkan Hessen,20 berpendapat bahwa jika seluruh kepemilikan bertumpu pada individu (economic individualism) akan membuat suatu kompetisi penuh, yang digambarkan Adam Smith sebagai ’sistem sederhana dari kebebasan alamiah’. Namun, dari perjalanan Kapitalisme mulai revolusi industri hingga sekarang, banyak borok-borok yang ditimbulkan dari paham kepemilikan privat ini. Lawannya jelas ekonom sosialis, seperti digambarkan Heilbroner,21 bahwa seluruh kepemilikan dipegang oleh negara. Dalam perjalanan, paham ini juga bukan tanpa masalah, karena kepemilikan negara direpresentasikan oleh ’pejabat negara’ yang boleh mengeksplotasi ’warga negara’ karena tidak ada hak kepemilikan privat dalam paham ini. Masalah pun muncul.
Berbagai ramuan dan gado-gado dari kedua paham tersebut menjadi alternatif yang diajukan. Lalu diuji coba, sebuah trial yang hasilnya senantiasa error. Ekonomi neo-liberal, bersifat kerakyatan berkeadilan sosial muncul. Namun, semua tidak menyelesaikan masalah. Dalam kasus Indonesia, pengelolaan SDA jelas tergambar dalam pasal 33 UUD 1945. Namun, Hak Menguasai Negara (HMN) yang ada dipergunakan oleh ’oknum negarawan’ untuk menjual negara. Dalam banyak kajian diakui bahwa paradigma HMN merupakan salah satu penyebab dasar (underlying causes) kerusakan berbagai ekosistem, penyusutan kekayaan alam dan dehumanisasi di Indonesia.22 Lantas muncul tuntutan, supaya dikembalikan pada pengelolaan komunitas (communal right) seperti masyarakat adat, warga setempat, atau otonomi daerah.23 Namun, hal itu sebenarnya akan menjadi masalah baru yang disebut Hardin24 sebagai “tragedy of the commons”, karena pemanfaatan sumberdaya yang bersifat terbuka (open access) sehingga rentan over eksploitasi.
Islam menjawab itu semua, dengan konsep kepemilikan yang jelas: kepemilikan individu (private property); kepemilikan umum (collective property); dan kepemilikan negara (state property). Khusus berkenaan dengan kepemilikan umum, yaitu seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum Muslim, dan menjadikan kekayaan tersebut sebagai milik bersama kaum Muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari kekayaan tersebut, namun terlarang memilikinya secara pribadi. Zallum25) mengelompokkan dalam tiga jenis: (1) sarana umum yang diperlukan seluruh warga negara untuk keperluan sehari-hari seperti air, saluran irigasi, hutan, sumber energi, pembangkit listrik dll; (2) kekayaan yang asalnya terlarang bagi individu untuk memilikinya, seperti jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal, lapangan, masjid dll; (3) barang tambang (sumberdaya alam) yang jumlahnya melimpah, baik berbentuk padat seperti emas atau besi, cair seperti minyak bumi atau gas seperti gas alam. Rasulullah saw. Bersabda:
«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلأِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»
Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput/hutan dan api/energi. (HR Abu Dawud dan Ibn Majah).
Walaupun akses terhadapnya terbuka bagi kaum Muslim, regulasi diatur oleh negara. Kekayaan ini merupakan salah satu sumber pendapatan Baitul Mal kaum Muslim. Khalifah selaku pemimpin negara bisa berijtihad dalam rangka mendistribusikan harta tersebut kepada kaum Muslim demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslim. Dalam konsep Islam, sesuai dengan tujuan negara bonum publicum, negara tidak akan menjadi pengkhianat rakyat, namun justru menjadi pelindung bagi rakyatnya.
Catatan Kaki:
1) Holm, C. Muckraking in Java’s gas fields. Asia Times Online. 14 Juli 2006
2) Kertas Posisi WALHI Terhadap Kasus Lumpur Panas PT. Lapindo Brantas,http://www.walhi.or.id/ kampanye/cemar/industri/070707_lumpurlapindo_kp/
3) Wikipedia Indonesia, Banjir Lumpur Panas Sidoarjo 2006
4) Koran Tempo, 16 Juni 06
5) Kompas, 19 Juni 2006
6) JATAM, Dari Porong dengan Derita
7) Hot Mud Flow in East Java, Indonesia, Blog
8) Kompas, 8 Juni 2006
9) Hamid, A. Bahaya Lumpur Lapindo. ICMI Online. 20 Juni 2006.
10) Hot Mud Flow in East Java, Indonesia, ibid.
11) Kompas, ibid.
12) Kompas, ibid.
13) Lapindo Press Release, 15 Juni 2006
14) Surya, 10 Juni 2006
15) Wikipedia Indonesia, Lapindo Brantas, dan lihat website BPMIGAS.
16) Lumpur, Kesengajaan atau Kelalaian?, http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/060719_lumpur_li/
17) Cabut PSC Lapindo, Solusi Terhadap Ancaman Bencana Bagi Masyarakat di Sekitar Blok Brantas, http://www.walhi.or.id/ kampanye/cemar/industri/060728_psclapindo_rep/
18) Kertas Posisi WALHI Terhadap Kasus Lumpur Panas PT. Lapindo Brantas, ibid.
19) Jawa Timur, Kaya Migas = Kaya Bencana, http://www.walhi.or.id/ kampanye/cemar/industri/060730_lapindo_cu/
20) Hessen, R. Capitalism. The Concise Encyclopedia of Economics.
21) Heilbroner, R. Socialism. The Concise Encyclopedia of Economics.
22) Saptariani, N. Potret Perspektif Keadilan Gender dalam Pengelolaan SDA di Indonesia. Jurnal Perdikan.
23) Prasetiamartati, B. Potensi Komunitas dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang: Menilik Kasus Pulau Tambolongan, Sulawesi Selatan. INOVASI Vol.6/XVIII/Maret 2006
24) Hardin, G. The Tragedy of the Commons. SCIENCE 162 (1968): 1243-48
25) Zallum, A.Q. 1988. Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah (terj.). Hizbut Tahrir.
Sumber : copy paste dari milis fahmi-basya@yahoogroups.com yang dikirimkan oleh anggota milis.
Tulisan ini melengkapi artikel yang dimuat di kompas dan dikutip di blog ini : “Mengapa Lumpur Panas Menyembur” tulisan ini setidaknya melengkapi penjelasan lain yang paling banyak menjadi rujukan “rovicky.worpress.com” - Dongeng Geologi.
AKAR MASALAH DAN SOLUSINYA
Oleh: Yusuf Wibisono
(Dosen Universitas Brawijaya Malang)
Tragedi ‘Lumpur Lapindo’ dimulai pada tanggal 27 Mei 2006. Peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri. Hal ini wajar mengingat volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50 ribu meter kubik perhari (setara dengan muatan penuh 690 truk peti kemas berukuran besar). Akibatnya, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur: genangan hingga setinggi 6 meter pada pemukiman; total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa; rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit; areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 ha; lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang; tidak berfungsinya sarana pendidikan; kerusakan lingkungan wilayah yang tergenangi; rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon); terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.3
Lumpur juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kandungan logam berat (Hg), misalnya, mencapai 2,565 mg/liter Hg, padahal baku mutunya hanya 0,002 mg/liter Hg. Hal ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit dan kanker.4 Kandungan fenol bisa menyebabkan sel darah merah pecah (hemolisis), jantung berdebar (cardiac aritmia), dan gangguan ginjal.5
Selain perusakan lingkungan dan gangguan kesehatan, dampak sosial banjir lumpur tidak bisa dipandang remeh. Setelah lebih dari 100 hari tidak menunjukkan perbaikan kondisi, baik menyangkut kepedulian pemerintah, terganggunya pendidikan dan sumber penghasilan, ketidakpastian penyelesaian, dan tekanan psikis yang bertubi-tubi, krisis sosial mulai mengemuka. Perpecahan warga mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi, teori konspirasi penyuapan oleh Lapindo,6 rebutan truk pembawa tanah urugan hingga penolakan menyangkut lokasi pembuangan lumpur setelah skenario penanganan teknis kebocoran 1 (menggunakan snubbing unit) dan 2 (pembuatan relief well) mengalami kegagalan. Akhirnya, yang muncul adalah konflik horisontal.
Penyebab Semburan ’Lumpur Lapindo’ (juga : Mengapa Lumpur Panas Menyembur)
Setidaknya ada 3 aspek yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur panas tersebut. Pertama, adalah aspek teknis. Pada awal tragedi, Lapindo bersembunyi di balik gempa tektonik Yogyakarta yang terjadi pada hari yang sama. Hal ini didukung pendapat yang menyatakan bahwa pemicu semburan lumpur (liquefaction) adalah gempa (sudden cyclic shock) Yogya yang mengakibatkan kerusakan sedimen.7 Namun, hal itu dibantah oleh para ahli, bahwa gempa di Yogyakarta yang terjadi karena pergeseran Sesar Opak tidak berhubungan dengan Surabaya.8 Argumen liquefaction lemah karena biasanya terjadi pada lapisan dangkal, yakni pada sedimen yang ada pasir-lempung, bukan pada kedalaman 2.000-6.000 kaki.9 Lagipula, dengan merujuk gempa di California (1989) yang berkekuatan 6.9 Mw, dengan radius terjauh likuifaksi terjadi pada jarak 110 km dari episenter gempa, maka karena gempa Yogya lebih kecil yaitu 6.3 Mw seharusnya radius terjauh likuifaksi kurang dari 110 Km.10 Akhirnya, kesalahan prosedural yang mengemuka, seperti dugaan lubang galian belum sempat disumbat dengan cairan beton sebagai sampul.11 Hal itu diakui bahwa semburan gas Lapindo disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran.12 Sesuai dengan desain awalnya, Lapindo harus sudah memasang casing 30 inchi pada kedalaman 150 kaki, casing 20 inchi pada 1195 kaki, casing (liner) 16 inchi pada 2385 kaki dan casing 13-3/8 inchi pada 3580 kaki.13 Ketika Lapindo mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3580 kaki sampai ke 9297 kaki, mereka belum memasang casing 9-5/8 inci. Akhirnya, sumur menembus satu zona bertekanan tinggi yang menyebabkan kick, yaitu masuknya fluida formasi tersebut ke dalam sumur. Sesuai dengan prosedur standar, operasi pemboran dihentikan, perangkap Blow Out Preventer (BOP) di rig segera ditutup & segera dipompakan lumpur pemboran berdensitas berat ke dalam sumur dengan tujuan mematikan kick. Namun, dari informasi di lapangan, BOP telah pecah sebelum terjadi semburan lumpur. Jika hal itu benar maka telah terjadi kesalahan teknis dalam pengeboran yang berarti pula telah terjadi kesalahan pada prosedur operasional standar.14
Kedua, aspek ekonomis. Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk BP-MIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. Saat ini Lapindo memiliki 50% participating interest di wilayah Blok Brantas, Jawa Timur.15 Dalam kasus semburan lumpur panas ini, Lapindo diduga “sengaja menghemat” biaya operasional dengan tidak memasang casing. Jika dilihat dari perspektif ekonomi, keputusan pemasangan casing berdampak pada besarnya biaya yang dikeluarkan Lapindo. Medco, sebagai salah satu pemegang saham wilayah Blok Brantas, dalam surat bernomor MGT-088/JKT/06, telah memperingatkan Lapindo untuk memasang casing (selubung bor) sesuai dengan standar operasional pengeboran minyak dan gas. Namun, entah mengapa Lapindo sengaja tidak memasang casing, sehingga pada saat terjadi underground blow out, lumpur yang ada di perut bumi menyembur keluar tanpa kendali.16
Ketiga, aspek politis. Sebagai legalitas usaha (eksplorasi atau eksploitasi), Lapindo telah mengantongi izin usaha kontrak bagi hasil/production sharing contract (PSC) dari Pemerintah sebagai otoritas penguasa kedaulatan atas sumberdaya alam.17
Poin inilah yang paling penting dalam kasus lumpur panas ini. Pemerintah Indonesia telah lama menganut sistem ekonomi neoliberal dalam berbagai kebijakannya. Alhasil, seluruh potensi tambang migas dan sumberdaya alam (SDA) “dijual” kepada swasta/individu (corporate based). Orientasi profit an sich yang menjadi paradigma korporasi menjadikan manajemen korporasi buta akan hal-hal lain yang menyangkut kelestarian lingkungan, peningkatan taraf hidup rakyat, bahkan hingga bencana ekosistem. Di Jawa Timur saja, tercatat banyak kasus bencana yang diakibatkan lalainya para korporat penguasa tambang migas, seperti kebocoran sektor migas di kecamatan Suko, Tuban, milik Devon Canada dan Petrochina (2001); kadar hidro sulfidanya yang cukup tinggi menyebabkan 26 petani dirawat di rumah sakit. Kemudian kasus tumpahan minyak mentah (2002) karena eksplorasi Premier Oil.18 Yang terakhir, tepat 2 bulan setelah tragedi semburan lumpur Sidoarjo, sumur minyak Sukowati, Desa Campurejo, Kabupaten Bojonegoro terbakar. Akibatnya, ribuan warga sekitar sumur minyak Sukowati harus dievakuasi untuk menghindari ancaman gas mematikan. Pihak Petrochina East Java, meniru modus cuci tangan yang dilakukan Lapindo, mengaku tidak tahu menahu penyebab terjadinya kebakaran.19
Penjualan aset-aset bangsa oleh pemerintahnya sendiri tidak terlepas dari persoalan kepemilikan. Dalam perspektif Kapitalisme dan ekonomi neoliberal seperti di atas, isu privatisasilah yang mendominasi.
Solusi Islam atas Kasus Lapindo
Paham kepemilikan telah menjadi polemik para ekonom. Para ekonom kapitalis seperti digambarkan Hessen,20 berpendapat bahwa jika seluruh kepemilikan bertumpu pada individu (economic individualism) akan membuat suatu kompetisi penuh, yang digambarkan Adam Smith sebagai ’sistem sederhana dari kebebasan alamiah’. Namun, dari perjalanan Kapitalisme mulai revolusi industri hingga sekarang, banyak borok-borok yang ditimbulkan dari paham kepemilikan privat ini. Lawannya jelas ekonom sosialis, seperti digambarkan Heilbroner,21 bahwa seluruh kepemilikan dipegang oleh negara. Dalam perjalanan, paham ini juga bukan tanpa masalah, karena kepemilikan negara direpresentasikan oleh ’pejabat negara’ yang boleh mengeksplotasi ’warga negara’ karena tidak ada hak kepemilikan privat dalam paham ini. Masalah pun muncul.
Berbagai ramuan dan gado-gado dari kedua paham tersebut menjadi alternatif yang diajukan. Lalu diuji coba, sebuah trial yang hasilnya senantiasa error. Ekonomi neo-liberal, bersifat kerakyatan berkeadilan sosial muncul. Namun, semua tidak menyelesaikan masalah. Dalam kasus Indonesia, pengelolaan SDA jelas tergambar dalam pasal 33 UUD 1945. Namun, Hak Menguasai Negara (HMN) yang ada dipergunakan oleh ’oknum negarawan’ untuk menjual negara. Dalam banyak kajian diakui bahwa paradigma HMN merupakan salah satu penyebab dasar (underlying causes) kerusakan berbagai ekosistem, penyusutan kekayaan alam dan dehumanisasi di Indonesia.22 Lantas muncul tuntutan, supaya dikembalikan pada pengelolaan komunitas (communal right) seperti masyarakat adat, warga setempat, atau otonomi daerah.23 Namun, hal itu sebenarnya akan menjadi masalah baru yang disebut Hardin24 sebagai “tragedy of the commons”, karena pemanfaatan sumberdaya yang bersifat terbuka (open access) sehingga rentan over eksploitasi.
Islam menjawab itu semua, dengan konsep kepemilikan yang jelas: kepemilikan individu (private property); kepemilikan umum (collective property); dan kepemilikan negara (state property). Khusus berkenaan dengan kepemilikan umum, yaitu seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum Muslim, dan menjadikan kekayaan tersebut sebagai milik bersama kaum Muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari kekayaan tersebut, namun terlarang memilikinya secara pribadi. Zallum25) mengelompokkan dalam tiga jenis: (1) sarana umum yang diperlukan seluruh warga negara untuk keperluan sehari-hari seperti air, saluran irigasi, hutan, sumber energi, pembangkit listrik dll; (2) kekayaan yang asalnya terlarang bagi individu untuk memilikinya, seperti jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal, lapangan, masjid dll; (3) barang tambang (sumberdaya alam) yang jumlahnya melimpah, baik berbentuk padat seperti emas atau besi, cair seperti minyak bumi atau gas seperti gas alam. Rasulullah saw. Bersabda:
«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلأِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»
Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput/hutan dan api/energi. (HR Abu Dawud dan Ibn Majah).
Walaupun akses terhadapnya terbuka bagi kaum Muslim, regulasi diatur oleh negara. Kekayaan ini merupakan salah satu sumber pendapatan Baitul Mal kaum Muslim. Khalifah selaku pemimpin negara bisa berijtihad dalam rangka mendistribusikan harta tersebut kepada kaum Muslim demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslim. Dalam konsep Islam, sesuai dengan tujuan negara bonum publicum, negara tidak akan menjadi pengkhianat rakyat, namun justru menjadi pelindung bagi rakyatnya.
Catatan Kaki:
1) Holm, C. Muckraking in Java’s gas fields. Asia Times Online. 14 Juli 2006
2) Kertas Posisi WALHI Terhadap Kasus Lumpur Panas PT. Lapindo Brantas,http://www.walhi.or.id/ kampanye/cemar/industri/070707_lumpurlapindo_kp/
3) Wikipedia Indonesia, Banjir Lumpur Panas Sidoarjo 2006
4) Koran Tempo, 16 Juni 06
5) Kompas, 19 Juni 2006
6) JATAM, Dari Porong dengan Derita
7) Hot Mud Flow in East Java, Indonesia, Blog
8) Kompas, 8 Juni 2006
9) Hamid, A. Bahaya Lumpur Lapindo. ICMI Online. 20 Juni 2006.
10) Hot Mud Flow in East Java, Indonesia, ibid.
11) Kompas, ibid.
12) Kompas, ibid.
13) Lapindo Press Release, 15 Juni 2006
14) Surya, 10 Juni 2006
15) Wikipedia Indonesia, Lapindo Brantas, dan lihat website BPMIGAS.
16) Lumpur, Kesengajaan atau Kelalaian?, http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/060719_lumpur_li/
17) Cabut PSC Lapindo, Solusi Terhadap Ancaman Bencana Bagi Masyarakat di Sekitar Blok Brantas, http://www.walhi.or.id/ kampanye/cemar/industri/060728_psclapindo_rep/
18) Kertas Posisi WALHI Terhadap Kasus Lumpur Panas PT. Lapindo Brantas, ibid.
19) Jawa Timur, Kaya Migas = Kaya Bencana, http://www.walhi.or.id/ kampanye/cemar/industri/060730_lapindo_cu/
20) Hessen, R. Capitalism. The Concise Encyclopedia of Economics.
21) Heilbroner, R. Socialism. The Concise Encyclopedia of Economics.
22) Saptariani, N. Potret Perspektif Keadilan Gender dalam Pengelolaan SDA di Indonesia. Jurnal Perdikan.
23) Prasetiamartati, B. Potensi Komunitas dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang: Menilik Kasus Pulau Tambolongan, Sulawesi Selatan. INOVASI Vol.6/XVIII/Maret 2006
24) Hardin, G. The Tragedy of the Commons. SCIENCE 162 (1968): 1243-48
25) Zallum, A.Q. 1988. Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah (terj.). Hizbut Tahrir.
Sumber : copy paste dari milis fahmi-basya@yahoogroups.com yang dikirimkan oleh anggota milis.
Tulisan ini melengkapi artikel yang dimuat di kompas dan dikutip di blog ini : “Mengapa Lumpur Panas Menyembur” tulisan ini setidaknya melengkapi penjelasan lain yang paling banyak menjadi rujukan “rovicky.worpress.com” - Dongeng Geologi.
Siring Barat Dinilai Masih Layak Huni
Siring Barat Dinilai Masih Layak Huni
RADAR SIDOARJO Rabu, 30 Jan 2008
SIDOARJO - Warga Siring Barat, Kelurahan Siring, memilih tetap bertahan meski di sekitar mereka muncul semburan air dan gelembung (bubble) mengandung gas. Kandungan gas dinilai Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tidak berbahaya, asal warga berhati-hati. Menurut Humas BPLS Achmad Zulkarnain, kawasan Siring Barat masih layak ditempati. Munculnya semburan dan bubble dengan kandungan gas belum berbahaya.
Namun, jika gas terkonsentrasi, bisa menyebabkan kebakaran. Zulkarnain mencontohkan gas di rumah warga yang digunakan untuk memasak. Hal itu bisa membahayakan. Pengamanan yang harus dilakukan adalah mengarahkan gas ke tempat terbuka agar bisa terurai oleh angin. “Misalnya, bisa diarahkan dengan pipa ke halaman,” kata Zulkarnain memisalkan.
Sementara itu, pemasangan pipa pembuangan lumpur ke Kali Porong belum tuntas. BPLS menargetkan pipa baru itu bisa berfungsi setelah dilengkapi pompa penyedot lumpur. Jumlah pompa direncanakan tujuh unit, namun baru tiba tiga unit. Zulkarnain memperkirakan, pipa-pipa baru bisa berfungsi pada awal Februari mendatang jika semua perangkatnya sudah lengkap.
Meski demikian, pembuangan lumpur ke Kali Porong tetap berlangsung. Sejak tiga hari lalu, BPLS membuang lumpur sepenuhnya ke sungai. Ini dilakukan setelah tanggul pusat semburan yang sempat ambles sudah ditinggikan hingga 18 meter. “Kami gunakan pipa yang lama dulu, ” jelasnya.(riq/roz)
RADAR SIDOARJO Rabu, 30 Jan 2008
SIDOARJO - Warga Siring Barat, Kelurahan Siring, memilih tetap bertahan meski di sekitar mereka muncul semburan air dan gelembung (bubble) mengandung gas. Kandungan gas dinilai Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tidak berbahaya, asal warga berhati-hati. Menurut Humas BPLS Achmad Zulkarnain, kawasan Siring Barat masih layak ditempati. Munculnya semburan dan bubble dengan kandungan gas belum berbahaya.
Namun, jika gas terkonsentrasi, bisa menyebabkan kebakaran. Zulkarnain mencontohkan gas di rumah warga yang digunakan untuk memasak. Hal itu bisa membahayakan. Pengamanan yang harus dilakukan adalah mengarahkan gas ke tempat terbuka agar bisa terurai oleh angin. “Misalnya, bisa diarahkan dengan pipa ke halaman,” kata Zulkarnain memisalkan.
Sementara itu, pemasangan pipa pembuangan lumpur ke Kali Porong belum tuntas. BPLS menargetkan pipa baru itu bisa berfungsi setelah dilengkapi pompa penyedot lumpur. Jumlah pompa direncanakan tujuh unit, namun baru tiba tiga unit. Zulkarnain memperkirakan, pipa-pipa baru bisa berfungsi pada awal Februari mendatang jika semua perangkatnya sudah lengkap.
Meski demikian, pembuangan lumpur ke Kali Porong tetap berlangsung. Sejak tiga hari lalu, BPLS membuang lumpur sepenuhnya ke sungai. Ini dilakukan setelah tanggul pusat semburan yang sempat ambles sudah ditinggikan hingga 18 meter. “Kami gunakan pipa yang lama dulu, ” jelasnya.(riq/roz)
Warga GKLL Dijanjikan Ganti Rugi Cair 2 Minggu
Warga GKLL Dijanjikan Ganti Rugi Cair 2 Minggu
suarasurabaya.net| Perundingan antara perwakilan warga dengan PT Minarak Lapindo Jaya baru saja berakhir, Rabu (30/01).
ANDI DARUSALLAM Vice President PT Minarak Lapindo Jaya di depan warga korban lumpur Sidoarjo mengatakan tidak ada satu niat pun untuk memecah belah warga. Ia mengakui pada warga memang ada langkah-langkah relokasi. Untuk itu, ia meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki.
ANDI juga berjanji pembayaran down payment atau uang muka 20% yang belum dibayar akan dibayar maksimal 2 minggu dari sekarang yakni, Rabu (13/02) mendatang. Sementara penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) bagi berkas yang sudah masuk berita acara juga dibayarkan maksimal 2 minggu.
Menurut ANDI, tidak ada diskriminasi pembayaran 80% antara yang relokasi dan cash and carry. Oleh karena itu, akan dilakukan percepatan pembayaran kepada warga yang menginginkan cash and carry sebagaimana terhadap warga yang menerima relokasi.
Di depan para wartawan setelah berbicara pada warga, ANDI mengatakan untuk relokasi tetap dijalankan tetapi sekarang akan berkoordinasi dengan Bupati. "Kita tidak pernah memperhitungkan dampak sosial dari adanya relokasi. Kita sadar ini sebuah kesalahan dan akan dijadikan pelajaran," kata ANDI.
Sementara itu WIEN HENDARSO Bupati Sidoarjo mengatakan Pemkab akan memfasilitasi pertemuan antara pihak warga dengan PT Minarak. Sebelumnya warga meminta pertemuan difasilitasi aparat kepolisian.
Hari ini ada kesanggupan janji pembayaran antara PT Minarak dengan warga yang ditandatangani ANDI DARUSALLAM, WIEN HENDARSO, ARLY FAUZI Ketua DPRD Sidoarjo. (kss/bir/tin)
suarasurabaya.net| Perundingan antara perwakilan warga dengan PT Minarak Lapindo Jaya baru saja berakhir, Rabu (30/01).
ANDI DARUSALLAM Vice President PT Minarak Lapindo Jaya di depan warga korban lumpur Sidoarjo mengatakan tidak ada satu niat pun untuk memecah belah warga. Ia mengakui pada warga memang ada langkah-langkah relokasi. Untuk itu, ia meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki.
ANDI juga berjanji pembayaran down payment atau uang muka 20% yang belum dibayar akan dibayar maksimal 2 minggu dari sekarang yakni, Rabu (13/02) mendatang. Sementara penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) bagi berkas yang sudah masuk berita acara juga dibayarkan maksimal 2 minggu.
Menurut ANDI, tidak ada diskriminasi pembayaran 80% antara yang relokasi dan cash and carry. Oleh karena itu, akan dilakukan percepatan pembayaran kepada warga yang menginginkan cash and carry sebagaimana terhadap warga yang menerima relokasi.
Di depan para wartawan setelah berbicara pada warga, ANDI mengatakan untuk relokasi tetap dijalankan tetapi sekarang akan berkoordinasi dengan Bupati. "Kita tidak pernah memperhitungkan dampak sosial dari adanya relokasi. Kita sadar ini sebuah kesalahan dan akan dijadikan pelajaran," kata ANDI.
Sementara itu WIEN HENDARSO Bupati Sidoarjo mengatakan Pemkab akan memfasilitasi pertemuan antara pihak warga dengan PT Minarak. Sebelumnya warga meminta pertemuan difasilitasi aparat kepolisian.
Hari ini ada kesanggupan janji pembayaran antara PT Minarak dengan warga yang ditandatangani ANDI DARUSALLAM, WIEN HENDARSO, ARLY FAUZI Ketua DPRD Sidoarjo. (kss/bir/tin)
Langganan:
Postingan (Atom)
