Mensos Harapkan Warga Menerima Cash and Resettlement

Mensos Harapkan Warga Menerima Cash and Resettlement

Ditulis Oleh ty
Rabu, 29 April 2009
Surabaya – Menteri Sosial yang juga Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Bachtiar Chamsyah, berharap agar warga korban lumpur Sidoarjo yang berdokumen non sertifikat, mengikuti skema cash and resettlement yang ditawarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya.
Skema itu merupakan jalan tengah untuk penuntasan pembayaran jual beli 80% bagi warga terdampak lumpur. Bachtiar Chamsyah juga mengatakan bahwa skema cash and resettlement yang ditawarkan oleh Minarak sudah bagus.

“Saya berharap warga bisa menerima skema cash and resettlement. Sulit memenuhi cash and carry karena dokumen kepemilikan tanah mereka pethok D dan Letter C,” terang Bachtiar.

Bachtiar Chamsyah menambahkan bahwa dari data PT Minarak Lapindo Jaya, ada 4600 berkas warga yang termasuk dalam peta terdampak lumpur yang memiliki dokumen non sertifikat berupa pethok D, Letter C dan SK Gogol. Yang sudah menyatakan menerima cash and resettlement ada 3200 berkas, berarti masih ada 1400 berkas warga yang menolak.

“Kalau yang 3000 lebih ini sudah menerima cash and resettlement, kami berharap yang 1400 ini mau menerima skema tersebut. Yang penting bagaimana sisa pembayaran 80% bisa diterima warga,” lanjut Mensos.

Sikap Mensos mendapat dukungan dari Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso. Win mengaku pihaknya sebenarnya sudah berusaha agar dokumen non sertifikat diberlakukan sama dengan sertifikat. Bahkan sempat ada upaya untuk melakukan sertifikasi.

“Masalahnya, untuk melakukan sertifikasi harus melalui pengukuran. Nah, dengan kondisi tanah sudah terendam lumpur, akan sulit melakukan sertifikasi,” terang Win.