Nasib Korban Lumpur Diluar Peta Ditentukan Bulan Ini

Nasib Korban Lumpur Diluar Peta Ditentukan Bulan Ini
Ditulis Oleh ttk
Senin, 20 Oktober 2008

Sidoarjo, Warga empat desa yakni Siring barat, Mindi, jatirejo barat dan Besuki timur mengunggu kepastian nasib yang mengalami mereka, sebab sampai hari ini keempat desa ini belum masuk peta terdampak.

Padahal pembahasan APBN 2009 di DPR RI dijadwalkan berakhir bulan ini. Apakah empat desa ini dimasukan peta terdampak, tergantung pambahasan DPR RI bulan ini. Kekhawatiran ini disampaikan oleh Helmi Musa, Sekertaris Komisi A DPRD Sidaorjo saat menerima pengaduan dari korban lumpur. Pihaknya akan mendesak pemerintah untuk tetap memprioritaskan masalah pembayaran ganti rugi yang dialami korban lumpur.

“Kami khawatir (jika tidak segera dimasukan dana APBN,red) akan ada pergeseran dana anggaran yeng menyebabkan prioritas korban lumpur jadi terlupakan. Padahal masyarakan akan menghadapi ancaman banjir lumpur saat musim penghujan tiba,” terang Helmi Musa, Sekertaris Komisi A DPRD-Sidoarjo ( Surya,20/10).



Hal senada diungkapkan oleh Jalaludin Alham, Dewan Pengarah Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo berharap dalam pembahasan APBN 2009 pemerintah segera memasukkan tiga desa tersebut, jika tidak, ada kemungkinan dimasukan pada APBN 2009.

“Berarti, ganti ruginya dilakukan akhir 2009 karena didasarkan pada APBNP 2009,”ujarnya Jalaludin Alham, Pansus Lumpur (Jawa Pos, 20/10).

Padahal, akhir 2009 sedang berlangsung pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden. Dikhawatirkan menganggu kosentrasi mereka. Jalaludin berharap juga kepada anggota DPR derah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo lebih akltif memperjuangkan nasib rakyat yang diwakili.

Sementara itu Adib Rosadi, perwakilan warga desa Besuki Timur berencana akan pergi ke Jakarta. Tujuannya menemui anggota panitia anggaran (Panggar) DPR RI dan menagih janji untuk mengalokasi anggaran bagi penangganan korban lumpur terutama masalah gantirugi.

“Jika rapat Panggar hari Senin (hari ini,red) belum ada kepastian maka hari selasanya kami bersama perwakilan warga lain akan ke jakarta untuk mendesak Panggar mengalokasikan anggaran untuk ganti rugi,”kata Adib Roisadi