BPLS Ditenggat 2 Minggu

BPLS Ditenggat 2 Minggu
Ditulis Oleh ty
Kamis, 09 Oktober 2008

Sidoarjo – Bupati Sidoarjo Win Hendrarso memberikan tenggat waktu (deadline) dua minggu pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) segera menormalisasikan Kali Porong.

“Target normalisasi Kali Porong itu sebelum musim hujan selesai,” tegas Win Hendrarso kepada wartawan, Rabu (8/10).

Waku tersebut, kata Win, dianggap cukup agar warga yang berada di sepanjang Kali Porong tidak lagi was-was jelang musim hujan yang diprediksi akan dating pada awal bulan November mendatang. Target itu telah disampaikan pada BPLS dalam pertemua di Pendapa Delta Wibawa.

“Kemarin BPLS sudah berjanji akan menambah lima lagi ekskaponton, namun buat kami itu masih kurang dan haru ditambah lagi, kasihan warga Sidoarjo kalau harus menjadi korban banjir dari Kali Porong,” jelas Win. Target normalisasi tersebut lanjut Win tidak boleh meleset. “Pokoknya harus selesai,” tandasnya.

Selain memberi deadline, Bupati Win kemarin juga mengirim surat kepada Balai Besar Pengelola Brantas dan Perum Jasa Tirta I. Pihaknya menuntut kepada instansi pemegang kewenangan Kali Brantas itu untuk melakukan inventarisasi dan revitalisasi terhadap tanggul di Kali Porong yang dianggap rawan jebol.

Ada tiga item dalam surat tersebut, antara lain, inventarisasi kondisi tanggul kritis. Antara lain, tanggul sepanjang dua kilometer yang melintang di tiga dusun yakni Dusun Pohjejer, Pohlegi, dan Dusun Tanjunganom Desa Bulang Kecamatan Prambon.

Saat ini kondisi tanggul dengan permukaan air hanya bersisa sekitar 15 cm. kedua pemetaan dan leveling seluruh permukaan tanggul, dan ketiga, perbaikan dan revitalisasi Kali Porong. Hal ini dilakukan mengingat tupoksi yang diatur dalam Perpres penanganan semburan lumpur.

Selain tiga item, pihaknya juga meminta agar alur air yang dibuat BPLS di Kali Porong di sisi Selatan Kali Porong kini dipindah ke tengah. Alasannya jika terjadi sesuatu pada alur Kali Porong itu maka tidak akan berdampak pada tanggul yang ada.

“Ini secara khusus kami minta kepada BPLS untuk membuat aliran air di tengah Kali Porong saja jangan dipinggir,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Maimun Sirodj menyesalkan kenapa BPLS baru melakukan normalisasi ketika sudah terjadi endapan lumpur yang sangat parah di Kali Porong. Padahal kata Politisi dari PKB ini BPLS sudah diguyur dengan anggaran Rp 1,1 triliun untuk penanganan masalah ini.

“Harusnya ada antisipasi endapan lumpur di Kali Porong itu sudah dilakukan dari dulu, anggaran juga sudah siap,” ujarnya.

Sebelumnya staf BPLS yang khusus mengawasi normalisasi Kali Porong, Sujat Wiseso, menjelaskan normalisasi Kali Porong sudah dilakukan, namun pihaknya terkendala dengan curah air untuk mengalirkan dan mengurai endapan lumpur.

“Kami mengandalkan air dari atas (Mojokerto), serta air hujan untuk mengurai endapan lumpur,” katanya.