Korban Lumpur Terima Cash and Resettlement
Ditulis Oleh dad/ty
Rabu, 29 April 2009
Sidoarjo – Skema cash and resettlement yang ditawarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya kepada warga korban lumpur yang hanya memiliki berkas Letter C dan Pethok D akhirnya diterima.
Hal ini disampaikan langsung oleh Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam di kantor Minarak di Juanda.
“Warga akhirnya menerima tawaran kami untuk memilih skema cash and resettlement.” terang Andi.
“Kelompok warga yang menerima skema ini merupakan warga yang termasuk dalam peta terdampak 22 Maret 2007, yaitu kelompok Geppres dan Pagar-Rekorlap,” lanjut Andi.
Seperti diketahui, bahwa warga pemilik berkas non sertifikat menuntut Minarak untuk memberikan penyelesaian jual beli lahannya dengan skema cash and carry. Warga mengancam akan terus melakukan demo jika tuntutan ini tidak dikabulkan. Di satu sisi, Minarak pun tetap berpegang teguh bahwa sertifikat tetap menjadi syarat dalam jual beli lahan.
Dari data yang ada, sebanyak 4600 berkas warga yang termasuk dalam peta terdampak lumpur yang memiliki dokumen non sertifikat berupa pethok D, Letter C dan SK Gogol, yang sudah menyatakan menerima cash and resettlement ada 3200 berkas.
Menteri Sosial pun mengisyaratkan bahwa skema cash and resettlement adalah jalan tengah yang terbaik bagi warga. Bupati Sidoarjo juga mendukung langkah-langkah Minarak dalam menyelesaikan permasalahan warga.
“Pada prinsipnya baik skema pembayaran jual beli dengan cash and carry ataupun cash and resettlement adalah sama,” tegas Win.
30 April 2009
Mensos Harapkan Warga Menerima Cash and Resettlement
Mensos Harapkan Warga Menerima Cash and Resettlement
Ditulis Oleh ty
Rabu, 29 April 2009
Surabaya – Menteri Sosial yang juga Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Bachtiar Chamsyah, berharap agar warga korban lumpur Sidoarjo yang berdokumen non sertifikat, mengikuti skema cash and resettlement yang ditawarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya.
Skema itu merupakan jalan tengah untuk penuntasan pembayaran jual beli 80% bagi warga terdampak lumpur. Bachtiar Chamsyah juga mengatakan bahwa skema cash and resettlement yang ditawarkan oleh Minarak sudah bagus.
“Saya berharap warga bisa menerima skema cash and resettlement. Sulit memenuhi cash and carry karena dokumen kepemilikan tanah mereka pethok D dan Letter C,” terang Bachtiar.
Bachtiar Chamsyah menambahkan bahwa dari data PT Minarak Lapindo Jaya, ada 4600 berkas warga yang termasuk dalam peta terdampak lumpur yang memiliki dokumen non sertifikat berupa pethok D, Letter C dan SK Gogol. Yang sudah menyatakan menerima cash and resettlement ada 3200 berkas, berarti masih ada 1400 berkas warga yang menolak.
“Kalau yang 3000 lebih ini sudah menerima cash and resettlement, kami berharap yang 1400 ini mau menerima skema tersebut. Yang penting bagaimana sisa pembayaran 80% bisa diterima warga,” lanjut Mensos.
Sikap Mensos mendapat dukungan dari Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso. Win mengaku pihaknya sebenarnya sudah berusaha agar dokumen non sertifikat diberlakukan sama dengan sertifikat. Bahkan sempat ada upaya untuk melakukan sertifikasi.
“Masalahnya, untuk melakukan sertifikasi harus melalui pengukuran. Nah, dengan kondisi tanah sudah terendam lumpur, akan sulit melakukan sertifikasi,” terang Win.
Ditulis Oleh ty
Rabu, 29 April 2009
Surabaya – Menteri Sosial yang juga Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Bachtiar Chamsyah, berharap agar warga korban lumpur Sidoarjo yang berdokumen non sertifikat, mengikuti skema cash and resettlement yang ditawarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya.
Skema itu merupakan jalan tengah untuk penuntasan pembayaran jual beli 80% bagi warga terdampak lumpur. Bachtiar Chamsyah juga mengatakan bahwa skema cash and resettlement yang ditawarkan oleh Minarak sudah bagus.
“Saya berharap warga bisa menerima skema cash and resettlement. Sulit memenuhi cash and carry karena dokumen kepemilikan tanah mereka pethok D dan Letter C,” terang Bachtiar.
Bachtiar Chamsyah menambahkan bahwa dari data PT Minarak Lapindo Jaya, ada 4600 berkas warga yang termasuk dalam peta terdampak lumpur yang memiliki dokumen non sertifikat berupa pethok D, Letter C dan SK Gogol. Yang sudah menyatakan menerima cash and resettlement ada 3200 berkas, berarti masih ada 1400 berkas warga yang menolak.
“Kalau yang 3000 lebih ini sudah menerima cash and resettlement, kami berharap yang 1400 ini mau menerima skema tersebut. Yang penting bagaimana sisa pembayaran 80% bisa diterima warga,” lanjut Mensos.
Sikap Mensos mendapat dukungan dari Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso. Win mengaku pihaknya sebenarnya sudah berusaha agar dokumen non sertifikat diberlakukan sama dengan sertifikat. Bahkan sempat ada upaya untuk melakukan sertifikasi.
“Masalahnya, untuk melakukan sertifikasi harus melalui pengukuran. Nah, dengan kondisi tanah sudah terendam lumpur, akan sulit melakukan sertifikasi,” terang Win.
28 April 2009
Pertemuan Warga RT.06/RW.13 ex PERUM TAS1
Pertemuan bulan Mei di rumah Bp. Rochman Widodo tgl info menyusul
alamatnya :
Villa Ramayana Jl. pencalukan I no 585 Tretes Raya Prigen
alamatnya :
Villa Ramayana Jl. pencalukan I no 585 Tretes Raya Prigen
14 April 2009
PT Jamsostek Targetkan 400 Unit Rumah buat Pekerja
PT Jamsostek Targetkan 400 Unit Rumah buat Pekerja
suarasurabaya.net| PT Jamsostek Kanwil VI menargetkan tahun ini bisa merealisasikan 400 unit rumah bagi tenaga kerja swasta. Nilai pinjaman uang muka yang sudah disiapkan sebesar Rp 15 milyar.
Target ini menurun dibanding tahun 2008 sebesar 523 unit dengan realisasi 479 unit. Ini disampaikan TJIPTO RAHADI Kepala Kanwil VI PT Jamsostek pada suarasurabaya.net, Sabtu (11/04), di sela pembukaan pameran Rumah Idaman 2009 di Gramedia Expo, mengatakan, sampai triwulan I/2009 ini dari 400 unit baru terealisasi 40 unit rumah.
Wilayah yang dipilih tenaga kerja, sebut TJIPTO, sesuai dengan dimana mereka bekerja dan pusat konsentrasi perusahaan. Diantaranya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan.
TJIPTO menjelaskan program yang diberikan PT Jamsostek pada tenaga kerja swasta ini berupa pinjaman uang muka perumahan dengan maksimal pinjaman Rp 20 juta diangsur 15 tahun dengan bunga KPR 3% flat atau 6% efektif. Tenaga kerja yang berhak mendapatkan pinjaman uang muka yakni yang berpenghasilan maksimal Rp 4,5 juta per bulan.
Sejak program digulirkan 5 tahun lalu (2003-2008), ungkap TJIPTO, PT Jamsostek Kanwil VI, sudah merealisasikan 3891 unit rumah dengan nilai Rp 22,6 milyar. Produk ini cukup diminati tenaga kerja sesuai tren yang terjadi 1-2 bulan terakhir ini karena dirinya banyak memberikan rekomendasi perolehan pinjaman uang muka pada tenaga kerja.
Proses mendapatkan pinjaman uang muka ini, kata TJIPTO, tidak jauh berbeda dengan nasabah perbankan dalam mendapatkan subsisi KPR. Lembaga perbankan yang diajak PT Jamsostek dalam penyediaan pinjaman uang muka dan pengadaan rumah layak bagi tenaga kerja adalah BTN. (tin)
suarasurabaya.net| PT Jamsostek Kanwil VI menargetkan tahun ini bisa merealisasikan 400 unit rumah bagi tenaga kerja swasta. Nilai pinjaman uang muka yang sudah disiapkan sebesar Rp 15 milyar.
Target ini menurun dibanding tahun 2008 sebesar 523 unit dengan realisasi 479 unit. Ini disampaikan TJIPTO RAHADI Kepala Kanwil VI PT Jamsostek pada suarasurabaya.net, Sabtu (11/04), di sela pembukaan pameran Rumah Idaman 2009 di Gramedia Expo, mengatakan, sampai triwulan I/2009 ini dari 400 unit baru terealisasi 40 unit rumah.
Wilayah yang dipilih tenaga kerja, sebut TJIPTO, sesuai dengan dimana mereka bekerja dan pusat konsentrasi perusahaan. Diantaranya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan.
TJIPTO menjelaskan program yang diberikan PT Jamsostek pada tenaga kerja swasta ini berupa pinjaman uang muka perumahan dengan maksimal pinjaman Rp 20 juta diangsur 15 tahun dengan bunga KPR 3% flat atau 6% efektif. Tenaga kerja yang berhak mendapatkan pinjaman uang muka yakni yang berpenghasilan maksimal Rp 4,5 juta per bulan.
Sejak program digulirkan 5 tahun lalu (2003-2008), ungkap TJIPTO, PT Jamsostek Kanwil VI, sudah merealisasikan 3891 unit rumah dengan nilai Rp 22,6 milyar. Produk ini cukup diminati tenaga kerja sesuai tren yang terjadi 1-2 bulan terakhir ini karena dirinya banyak memberikan rekomendasi perolehan pinjaman uang muka pada tenaga kerja.
Proses mendapatkan pinjaman uang muka ini, kata TJIPTO, tidak jauh berbeda dengan nasabah perbankan dalam mendapatkan subsisi KPR. Lembaga perbankan yang diajak PT Jamsostek dalam penyediaan pinjaman uang muka dan pengadaan rumah layak bagi tenaga kerja adalah BTN. (tin)
PT. MLJ Tetap Minta Sertifikat
PT. MLJ Tetap Minta Sertifikat
Ditulis Oleh dad
Senin, 13 April 2009
Surabaya- PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) tetap meminta berkas bersertifikat sebagai syarat transaksi jual beli dengan skema pembayaran secara cash and carry, sedangkan kepemilikan berkas non sertifikat seperti letter C dan pethok D, sistem pembayaran dengan cash and resettlement tetap dijadikan pilihan.
Alasan PT. MLJ tidak bisa mentransaksikan kepemilikan non sertifikat dengan skema pembayaran cash and carry yakni pembelian tanah dan bangunan yang dilakukan persil per persil atau tidak secara keseluruhan sekaligus, maka dengan itu sebagai pembeli PT MLJ harus mengetahui luasan tanah yang didasarkan pada dokumen yang kuat yakni sertifikat.
“Lapindo melalui PT Minarak Lapindo Jaya menjalankan tugas pemerintah seperti yang diamanatkan dalam perpres 14/2007 untuk membeli tanah dan bangunan warga terdampak dengan akta jual beli, dalam hal ini kita membayar secara cash and carry kepada berkas bersertifikat,” Tandas, Yuniwati Teryana, Vice President Lapindo Brantas, Inc.
Selain itu, Yuniwati Teryana menambahkan jika secara persil per persil PT MLJ membutuhkan dokumen sertifikat dari obyek yang diperjual belikan guna menghindari adanya tanah dan bangunan yang masih dalam sengketa, Ini penting bagi PT MLJ agar kelak terbebas dari klaim kepemilikan oleh anggota keluarga dari warga terdampak atas obyek jual beli tersebut.
Terkait pembayaran berkas berbentuk non sertifikat,PT. MLJ masih membuka program cash and resettlement guna penyelesaiannya.
“Dengan skema ini PT MLJ akan membayar secara tunai bangunan warga dan mengganti tanah yang diklaim dengan tanah di permukiman baru KNV,” terang Yuniwati (13/4).
Sedangkan menurut Andi Darussalam Tabusalla, Vice President PT. MLJ, program cash and resetllement sudah berjalan dan akan tetap dilanjutkan bagi warga yang mempunyai kepemilikan non sertifikat.
“Kesepakatan ini merupakan jalan tengah yang terbaik dan sudah berjalan bagi ribuan warga terdampak yang memiliki bukti non sertifikat, kita harap warga yang lainnya bisa mengerti dan mengikuti skema yang kita tawarkan,” Ujar Andi Darussalam.
Ditulis Oleh dad
Senin, 13 April 2009
Surabaya- PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) tetap meminta berkas bersertifikat sebagai syarat transaksi jual beli dengan skema pembayaran secara cash and carry, sedangkan kepemilikan berkas non sertifikat seperti letter C dan pethok D, sistem pembayaran dengan cash and resettlement tetap dijadikan pilihan.
Alasan PT. MLJ tidak bisa mentransaksikan kepemilikan non sertifikat dengan skema pembayaran cash and carry yakni pembelian tanah dan bangunan yang dilakukan persil per persil atau tidak secara keseluruhan sekaligus, maka dengan itu sebagai pembeli PT MLJ harus mengetahui luasan tanah yang didasarkan pada dokumen yang kuat yakni sertifikat.
“Lapindo melalui PT Minarak Lapindo Jaya menjalankan tugas pemerintah seperti yang diamanatkan dalam perpres 14/2007 untuk membeli tanah dan bangunan warga terdampak dengan akta jual beli, dalam hal ini kita membayar secara cash and carry kepada berkas bersertifikat,” Tandas, Yuniwati Teryana, Vice President Lapindo Brantas, Inc.
Selain itu, Yuniwati Teryana menambahkan jika secara persil per persil PT MLJ membutuhkan dokumen sertifikat dari obyek yang diperjual belikan guna menghindari adanya tanah dan bangunan yang masih dalam sengketa, Ini penting bagi PT MLJ agar kelak terbebas dari klaim kepemilikan oleh anggota keluarga dari warga terdampak atas obyek jual beli tersebut.
Terkait pembayaran berkas berbentuk non sertifikat,PT. MLJ masih membuka program cash and resettlement guna penyelesaiannya.
“Dengan skema ini PT MLJ akan membayar secara tunai bangunan warga dan mengganti tanah yang diklaim dengan tanah di permukiman baru KNV,” terang Yuniwati (13/4).
Sedangkan menurut Andi Darussalam Tabusalla, Vice President PT. MLJ, program cash and resetllement sudah berjalan dan akan tetap dilanjutkan bagi warga yang mempunyai kepemilikan non sertifikat.
“Kesepakatan ini merupakan jalan tengah yang terbaik dan sudah berjalan bagi ribuan warga terdampak yang memiliki bukti non sertifikat, kita harap warga yang lainnya bisa mengerti dan mengikuti skema yang kita tawarkan,” Ujar Andi Darussalam.
05 April 2009
MLJ Bayar Angsuran lagi
MLJ Bayar Angsuran lagi
Ditulis Oleh dad
Jumat, 03 April 2009
Sidoarjo- Setelah satu bulan yang lalu (3/3) membayar angsuran pertama aset warga dalam peta terdampak 22 Maret 2007. Hari ini (3/4) PT. Minarak Lapindo jaya (MLJ) kembali melakukan pembayaran yang ke-2 melalui rekening BRI.
PT. MLJ telah menyiapkan dana untuk angsuran ke-2 sebesar Rp 119 Miliar ke BRI untuk dibayarkan kepada warga pemilik 7.935 berkas tanah dan bangunan, dan ini merupakan pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga yang dilakukan secara bertahap sebesar 15 juta/bulan.
Yuniwati Teryana, Vice President Lapindo Brantas, Inc menyampaikan pembayaran bertahap akan dilakukan setiap bulannya, yang dimana angsuran pertama dibayar 3 Maret 2009 sebesar 100 Milyar kepada 6.055 berkas.
“Kita (MLJ) tegaskan pembayaran akan terus dilakukan sesuai dengan komitmen kita,” tegas Yuniwati.
Sampai hari ini, Jum’at (3/4) PT. MLJ telah melakukan perealisasian pembayaran sebanyak 9731 berkas dari 12.874 berkas.
“Lapindo dan PT MLJ tetap berupaya untuk bisa menjalankan tugas pemerintah yang diamantkan dalam perpres 14/2007 terutama dalam penanganan dampak sosial,” Terang Yuniwati.
Ditulis Oleh dad
Jumat, 03 April 2009
Sidoarjo- Setelah satu bulan yang lalu (3/3) membayar angsuran pertama aset warga dalam peta terdampak 22 Maret 2007. Hari ini (3/4) PT. Minarak Lapindo jaya (MLJ) kembali melakukan pembayaran yang ke-2 melalui rekening BRI.
PT. MLJ telah menyiapkan dana untuk angsuran ke-2 sebesar Rp 119 Miliar ke BRI untuk dibayarkan kepada warga pemilik 7.935 berkas tanah dan bangunan, dan ini merupakan pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga yang dilakukan secara bertahap sebesar 15 juta/bulan.
Yuniwati Teryana, Vice President Lapindo Brantas, Inc menyampaikan pembayaran bertahap akan dilakukan setiap bulannya, yang dimana angsuran pertama dibayar 3 Maret 2009 sebesar 100 Milyar kepada 6.055 berkas.
“Kita (MLJ) tegaskan pembayaran akan terus dilakukan sesuai dengan komitmen kita,” tegas Yuniwati.
Sampai hari ini, Jum’at (3/4) PT. MLJ telah melakukan perealisasian pembayaran sebanyak 9731 berkas dari 12.874 berkas.
“Lapindo dan PT MLJ tetap berupaya untuk bisa menjalankan tugas pemerintah yang diamantkan dalam perpres 14/2007 terutama dalam penanganan dampak sosial,” Terang Yuniwati.
15 Maret 2009
Perwakilan Korban Lapindo Namu ke Rumah Ical
Perwakilan Korban Lapindo Namu ke Rumah Ical
Minggu, 15 Maret 2009 09.15 WIB
JAKARTA - Pagi ini sekitar 15 orang perwakilan dari korban lumpur Lapindo akan mendatangi rumah Bos Lapindo Aburizal Bakrie di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan perwakilan korban Lapindo itu bukan untuk berdemo tetapi hanya untuk bertamu.
"Kita nggak mau ngedemo tapi mau namu," ujar Pendamping Pengorganisasian Massa korban Lapindo Paring kepada okezone di lokasi, Minggu, (15/3/2009).
Pantauan okezone di lapangan kelimabelas perwakilan itu tengah bersiap-siap menuju rumah Menko Kesra itu. Sementara sisanya sekitar 400 warga korban lumpur Lapindo akan bertahan di LBH Jakarta, Kantor Kontras dan Komnas HAM.
"Setelah dari rumah Ical kami akan menggelar Istigasah di Tugu Proklamasi dan Seninnya kami akan mendatangi Istana Presiden untuk meminta sisa ganti rugi sebesar 80 persen," pungkasnya.
Perlu diketahui, sekitar 450 warga korban Lapindo kembali berdatangan ke Jakarta sejak Rabu lalu dan menginap di sejumlah tempat yaitu di LBH Jakarta, Komnas HAM dan Kontras. Mereka akan menuntut sisa ganti rugi sebesar 80 persen sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007 yang mewajibkan PT. Lapindo harus membayar ganti rugi kepada warga yang menjadi korban semburan lumpur panas Lapindo Brantas.(bul) (fit)
Minggu, 15 Maret 2009 09.15 WIB
JAKARTA - Pagi ini sekitar 15 orang perwakilan dari korban lumpur Lapindo akan mendatangi rumah Bos Lapindo Aburizal Bakrie di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan perwakilan korban Lapindo itu bukan untuk berdemo tetapi hanya untuk bertamu.
"Kita nggak mau ngedemo tapi mau namu," ujar Pendamping Pengorganisasian Massa korban Lapindo Paring kepada okezone di lokasi, Minggu, (15/3/2009).
Pantauan okezone di lapangan kelimabelas perwakilan itu tengah bersiap-siap menuju rumah Menko Kesra itu. Sementara sisanya sekitar 400 warga korban lumpur Lapindo akan bertahan di LBH Jakarta, Kantor Kontras dan Komnas HAM.
"Setelah dari rumah Ical kami akan menggelar Istigasah di Tugu Proklamasi dan Seninnya kami akan mendatangi Istana Presiden untuk meminta sisa ganti rugi sebesar 80 persen," pungkasnya.
Perlu diketahui, sekitar 450 warga korban Lapindo kembali berdatangan ke Jakarta sejak Rabu lalu dan menginap di sejumlah tempat yaitu di LBH Jakarta, Komnas HAM dan Kontras. Mereka akan menuntut sisa ganti rugi sebesar 80 persen sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007 yang mewajibkan PT. Lapindo harus membayar ganti rugi kepada warga yang menjadi korban semburan lumpur panas Lapindo Brantas.(bul) (fit)
Perbaikan Tanggul Jebol Terus Dilakukan
14/03/2009 18:22 - Lumpur Lapindo
Perbaikan Tanggul Jebol Terus Dilakukan
Liputan6.com, Sidoarjo: Penutupan tanggul yang jebol di pusat semburan, Sidoarjo, Jawa Timur Senin lalu, terus dilakukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) bersama PT Minarak Lapindo Jaya, Sabtu (14/3). Selain memasok pasir dan batu, aktivitas perbaikan tanggul juga mengerahkan sejumlah alat berat.
Gubernur Jatim Soekarwo sekaligus anggota dewan pengarah BPLS meminta perbaikan tanggul agar menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional Perubahan (APBNP) sebesar Rp 1,3 triliun. Namun, BPLS berdalih harus ada dasar hukum yang jelas terkait penggunaan anggaran tersebut.
Dimasukkannya perbaikan tanggul dalam APBNP bersama relokasi infrastruktur dan relokasi tiga desa dikhawatirkan menimbulkan polemik baru. Pasalnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007, tanggul di pusat semburan merupakan tanggung jawab PT Minarak Lapindo Jaya. Sedangkan tanggul terluar adalah tanggung jawab pemerintah atau BPLS sebagai badan pelaksana.(BOG/Eko Yudho)
Perbaikan Tanggul Jebol Terus Dilakukan
Liputan6.com, Sidoarjo: Penutupan tanggul yang jebol di pusat semburan, Sidoarjo, Jawa Timur Senin lalu, terus dilakukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) bersama PT Minarak Lapindo Jaya, Sabtu (14/3). Selain memasok pasir dan batu, aktivitas perbaikan tanggul juga mengerahkan sejumlah alat berat.
Gubernur Jatim Soekarwo sekaligus anggota dewan pengarah BPLS meminta perbaikan tanggul agar menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional Perubahan (APBNP) sebesar Rp 1,3 triliun. Namun, BPLS berdalih harus ada dasar hukum yang jelas terkait penggunaan anggaran tersebut.
Dimasukkannya perbaikan tanggul dalam APBNP bersama relokasi infrastruktur dan relokasi tiga desa dikhawatirkan menimbulkan polemik baru. Pasalnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007, tanggul di pusat semburan merupakan tanggung jawab PT Minarak Lapindo Jaya. Sedangkan tanggul terluar adalah tanggung jawab pemerintah atau BPLS sebagai badan pelaksana.(BOG/Eko Yudho)
Warga Korban Lapindo Datangi PBNU
14/03/2009 05:37 - Lumpur Lapindo
Warga Korban Lapindo Datangi PBNU
Liputan6.com, Jakarta: Sekitar 400 warga dari enam desa, korban lumpur Lapindo, Jumat (13/3), mendatangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mendapatkan dukungan. Mereka berharap aksi mereka kali ini dapat mengetuk hati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menuntaskan masalah. Mereka menuntut janji ganti rugi 80 persen harus dipenuhi PT Lapindo Brantas tanpa dicicil sesuai Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2007.
Namun, di kelompok lain ada warga yang bersedia menerima pembayaran ganti rugi 80 persen dicicil. Tapi janji awal Rp 30 juta per berkas per bulan akhirnya kini jadi Rp 15 juta per berkas per bulan. Nirwan Bakrie, Direktur Utama PT Lapindo Brantas, beralih karena tersangkut krisis global janji pembayaran sulit ditepati.
Kemarin merupakan hari ketiga warga melakukan aksi di Jakarta. Sebelumnya mereka sempat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Warga mengaku akan bertahan di Jakarta sampai permintaan mereka mendapat perhatian dari pemerintah [baca: Korban Lapindo Meminta Pembayaran Tanpa Dicicil].(IAN/Tri Wibowo)
Warga Korban Lapindo Datangi PBNU
Liputan6.com, Jakarta: Sekitar 400 warga dari enam desa, korban lumpur Lapindo, Jumat (13/3), mendatangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mendapatkan dukungan. Mereka berharap aksi mereka kali ini dapat mengetuk hati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menuntaskan masalah. Mereka menuntut janji ganti rugi 80 persen harus dipenuhi PT Lapindo Brantas tanpa dicicil sesuai Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2007.
Namun, di kelompok lain ada warga yang bersedia menerima pembayaran ganti rugi 80 persen dicicil. Tapi janji awal Rp 30 juta per berkas per bulan akhirnya kini jadi Rp 15 juta per berkas per bulan. Nirwan Bakrie, Direktur Utama PT Lapindo Brantas, beralih karena tersangkut krisis global janji pembayaran sulit ditepati.
Kemarin merupakan hari ketiga warga melakukan aksi di Jakarta. Sebelumnya mereka sempat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Warga mengaku akan bertahan di Jakarta sampai permintaan mereka mendapat perhatian dari pemerintah [baca: Korban Lapindo Meminta Pembayaran Tanpa Dicicil].(IAN/Tri Wibowo)
Korban Lapindo Meminta Pembayaran Tanpa Dicicil
13/03/2009 12:29 - Lumpur Lapindo
Korban Lapindo Meminta Pembayaran Tanpa Dicicil
Liputan6.com, Jakarta: Sekitar 100 korban lumpur Lapindo, Jumat (13/3), kembali datang ke Jakarta menyusul korban lain yang sudah dua hari berunjuk rasa di Istana Negara, Jakarta Pusat. Mereka tetap menuntut sisa pembayaran ganti rugi 80 persen dibayarkan lunas, tanpa dicicil [baca: Korban Lumpur Menginap di Komnas HAM].
Para korban selanjutnya berkumpul di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Warga menyatakan tak percaya lagi dengan skema yang ditawarkan PT Minarak Lapindo dalam sistem pembayaran sisa ganti rugi. Karena itu, mereka berharap bisa mengetuk hati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menuntaskan masalah tersebut.
Rencananya siang ini, para korban mendatangi Kantor Nahdlatul Ulama dan sejumlah tokoh agama di Jakarta sebagai dukungan. Sebelumnya, para korban berdemonstrasi dan mengancam bertahan di Ibu Kota sampai Pemilihan Umum Legislatif digelar, April mendatang.(IKA/Tri Wibowo)
Korban Lapindo Meminta Pembayaran Tanpa Dicicil
Liputan6.com, Jakarta: Sekitar 100 korban lumpur Lapindo, Jumat (13/3), kembali datang ke Jakarta menyusul korban lain yang sudah dua hari berunjuk rasa di Istana Negara, Jakarta Pusat. Mereka tetap menuntut sisa pembayaran ganti rugi 80 persen dibayarkan lunas, tanpa dicicil [baca: Korban Lumpur Menginap di Komnas HAM].
Para korban selanjutnya berkumpul di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Warga menyatakan tak percaya lagi dengan skema yang ditawarkan PT Minarak Lapindo dalam sistem pembayaran sisa ganti rugi. Karena itu, mereka berharap bisa mengetuk hati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menuntaskan masalah tersebut.
Rencananya siang ini, para korban mendatangi Kantor Nahdlatul Ulama dan sejumlah tokoh agama di Jakarta sebagai dukungan. Sebelumnya, para korban berdemonstrasi dan mengancam bertahan di Ibu Kota sampai Pemilihan Umum Legislatif digelar, April mendatang.(IKA/Tri Wibowo)
Korban Lumpur Menginap di Komnas HAM
13/03/2009 05:10 - Lumpur Lapindo
Korban Lumpur Menginap di Komnas HAM
Liputan6.com, Jakarta: Seusai berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, sedikitnya 200 orang korban lumpur Lapindo menginap di ruang aula Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis (12/3) malam. Walau dengan kondisi yang terlihat cukup lelah, semangat mereka untuk menuntut sisa ganti rugi tetap tinggi [baca: Korban Lapindo Tuntut Kesepakatan Awal].
Mereka yang bermalam ini termasuk kelompok yang menolak pembayaran dengan cara dicicil. Para korban lumpur Lapindo lainnya akan datang secara bertahap untuk menuntut hak mereka. Rencananya, siang nanti, para korban akan mendatangi Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, untuk meminta dukungan penyelesaian masalah yang dihadapi mereka.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)
Korban Lumpur Menginap di Komnas HAM
Liputan6.com, Jakarta: Seusai berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, sedikitnya 200 orang korban lumpur Lapindo menginap di ruang aula Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis (12/3) malam. Walau dengan kondisi yang terlihat cukup lelah, semangat mereka untuk menuntut sisa ganti rugi tetap tinggi [baca: Korban Lapindo Tuntut Kesepakatan Awal].
Mereka yang bermalam ini termasuk kelompok yang menolak pembayaran dengan cara dicicil. Para korban lumpur Lapindo lainnya akan datang secara bertahap untuk menuntut hak mereka. Rencananya, siang nanti, para korban akan mendatangi Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, untuk meminta dukungan penyelesaian masalah yang dihadapi mereka.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)
Korban Lapindo Tuntut Kesepakatan Awal
12/03/2009 13:23 - Lumpur Lapindo
Korban Lapindo Tuntut Kesepakatan Awal
Liputan6.com, Jakarta: Korban lumpur Lapindo kembali berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3). Warga Sidoarjo yang tergabung dalam Koalisi Korban Lumpur Lapindo ini menuntut pembayaran sisa ganti rugi sebesar 80 persen dibayarkan lunas tanpa dicicil.
Tuntutan warga didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 yang menyebutkan ganti rugi 80 persen dibayarkan penuh pada satu bulan sebelum masa kontrak habis. Di luar koalisi, ada juga korban yang bersedia menerima pembayaran secara dicicil. Meski begitu, nasib mereka tak lepas dari janji-janji manis belaka.
Pada awalnya, sang empu Lapindo Nirwan Bakrie menjanjikan cicilan Rp 30 juta per bulan bagi para korban. Nyatanya, mereka hanya mendapat Rp 15 juta per bulan. Nirwan beralasan krisis global telah menyulitkan Lapindo untuk menepati janji awal.
Dengan alasan krisis global pulalah Lapindo menghentikan proses penanggulan di lokasi semburan lumpur sejak dua pekan lalu. Akibatnya, lumpur kembali luber dan membahayakan Jalan Raya Porong dan jalur kereta api. Pada Mei mendatang, genap tiga tahun Lapindo menjadi masalah di Indonesia.(IKA/Tim liputan 6 SCTV)
Korban Lapindo Tuntut Kesepakatan Awal
Liputan6.com, Jakarta: Korban lumpur Lapindo kembali berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3). Warga Sidoarjo yang tergabung dalam Koalisi Korban Lumpur Lapindo ini menuntut pembayaran sisa ganti rugi sebesar 80 persen dibayarkan lunas tanpa dicicil.
Tuntutan warga didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 yang menyebutkan ganti rugi 80 persen dibayarkan penuh pada satu bulan sebelum masa kontrak habis. Di luar koalisi, ada juga korban yang bersedia menerima pembayaran secara dicicil. Meski begitu, nasib mereka tak lepas dari janji-janji manis belaka.
Pada awalnya, sang empu Lapindo Nirwan Bakrie menjanjikan cicilan Rp 30 juta per bulan bagi para korban. Nyatanya, mereka hanya mendapat Rp 15 juta per bulan. Nirwan beralasan krisis global telah menyulitkan Lapindo untuk menepati janji awal.
Dengan alasan krisis global pulalah Lapindo menghentikan proses penanggulan di lokasi semburan lumpur sejak dua pekan lalu. Akibatnya, lumpur kembali luber dan membahayakan Jalan Raya Porong dan jalur kereta api. Pada Mei mendatang, genap tiga tahun Lapindo menjadi masalah di Indonesia.(IKA/Tim liputan 6 SCTV)
Tanggul Lapindo Jebol, Pabrik Tenggelam
11/03/2009 18:10 - Lingkungan
Tanggul Lapindo Jebol, Pabrik Tenggelam
Liputan6.com, Sidoarjo: PT Pacific Prestress Indonesia adalah satu-satunya pabrik yang masih nekat bertahan di areal semburan lumpur Lapindo. Namun, pabrik itu akhirnya tenggelam juga, Rabu (11/3), akibat jebolnya tanggul PT Lapindo. Pabrik pembuat beton itu kini harus rela meninggalkan areal seluas 3,8 hektare. Luberan lumpur menenggelamkan sebagian alat berat dan hasil produksi senilai miliaran rupiah.
Jebolnya tanggul yang menjadi tanggung jawab PT Minarak Lapindo Jaya ini diperkirakan karena PT Minarak menghentikan proses penanggulan sejak 14 hari lalu dengan alasan keuangan.
Dari pantauan SCTV, saat ini jarak tanggul terluar tinggal beberapa meter saja dari lokasi rel kereta api dan Jalan Raya Porong. Tentu jika tak segera diatasi, bukan tidak mungkin jalan utama Sidoarjo-Pasuruan dan Malang ini akan terganggu.(ADO/Eko Yudho)
Tanggul Lapindo Jebol, Pabrik Tenggelam
Liputan6.com, Sidoarjo: PT Pacific Prestress Indonesia adalah satu-satunya pabrik yang masih nekat bertahan di areal semburan lumpur Lapindo. Namun, pabrik itu akhirnya tenggelam juga, Rabu (11/3), akibat jebolnya tanggul PT Lapindo. Pabrik pembuat beton itu kini harus rela meninggalkan areal seluas 3,8 hektare. Luberan lumpur menenggelamkan sebagian alat berat dan hasil produksi senilai miliaran rupiah.
Jebolnya tanggul yang menjadi tanggung jawab PT Minarak Lapindo Jaya ini diperkirakan karena PT Minarak menghentikan proses penanggulan sejak 14 hari lalu dengan alasan keuangan.
Dari pantauan SCTV, saat ini jarak tanggul terluar tinggal beberapa meter saja dari lokasi rel kereta api dan Jalan Raya Porong. Tentu jika tak segera diatasi, bukan tidak mungkin jalan utama Sidoarjo-Pasuruan dan Malang ini akan terganggu.(ADO/Eko Yudho)
01 Maret 2009
LUMPUR LAPINDO, Cicilan Rp 15 Juta, Mengungsi Lebih Lama
LUMPUR LAPINDO, Cicilan Rp 15 Juta, Mengungsi Lebih Lama
Kamis, 26 Februari 2009 | 7:32 WIB | Kategori: Berita Terkini, Surabaya Raya | ShareThis
SIDOARJO | SURYA- Pengungsi korban lumpur Lapindo di Pasar Porong Baru, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, bakal lebih lama mendiami pasar tersebut sebagai tempat pengungsian. Penyebabnya, pengungsi enggan meninggalkan tempat itu sebelum seluruh ganti rugi diterima karena PT Minarak Lapindo Jaya mencicil ganti rugi Rp 15 juta per bulan mulai 3 Maret 2009.
Menurut Sunarto, Ketua Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo, rencana kepindahan sekitar 2.000 pengungsi korban lumpur Lapindo dari Desa Renokenongo di Pasar Porong Baru bakal tertunda. Hingga saat ini masih ada 130 pemilik berkas ganti rugi yang belum diberi uang muka ganti rugi 20 persen oleh Minarak.
”Tanpa uang ganti rugi, kami tidak bisa membeli tanah dan membangun rumah baru untuk tempat tinggal,” kata Sunarto, Rabu (25/2) di Sidoarjo.
Ia menambahkan, perlu waktu bertahun-tahun bagi pengungsi untuk menerima seluruh uang ganti rugi mereka secara utuh bila Minarak mencicil Rp 15 juta setiap bulan. Padahal, jumlah ganti rugi yang seharusnya diterima sebagian besar pengungsi ini mencapai ratusan juta rupiah. Mereka sudah menempati Pasar Porong Baru sejak November 2006.
Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo Ali Ghofar mengatakan, batalnya rencana kepindahan pengungsi dari Pasar Porong Baru masih dalam pembahasan dengan ribuan pedagang yang sedang menunggu untuk menempati kios mereka yang dijadikan tempat pengungsian.
Menurut Ali, pihaknya tidak bisa mendesak pengungsi untuk segera keluar meski pedagang sangat berharap kios-kios mereka bisa segera ditempati. ”Para pedagang pemilik kios di Pasar Porong Baru dapat memaklumi situasi yang dialami pengungsi di Pasar Porong Baru. Mereka hanya bisa menunggu sampai kapan pengungsi bisa pindah dari pasar tersebut,” tutur Ali.
Sekitar 250 pedagang sayur dan buah sudah menempati Pasar Porong Baru pada Januari 2009. Mereka pindah dari Pasar Porong Lama karena kondisi pasar itu tidak memungkinkan sebagai tempat berjualan karena selain kotor dan kumuh, banyaknya pedagang dan pembeli juga kerap menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Raya Porong macet. APO/kompas
Kamis, 26 Februari 2009 | 7:32 WIB | Kategori: Berita Terkini, Surabaya Raya | ShareThis
SIDOARJO | SURYA- Pengungsi korban lumpur Lapindo di Pasar Porong Baru, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, bakal lebih lama mendiami pasar tersebut sebagai tempat pengungsian. Penyebabnya, pengungsi enggan meninggalkan tempat itu sebelum seluruh ganti rugi diterima karena PT Minarak Lapindo Jaya mencicil ganti rugi Rp 15 juta per bulan mulai 3 Maret 2009.
Menurut Sunarto, Ketua Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo, rencana kepindahan sekitar 2.000 pengungsi korban lumpur Lapindo dari Desa Renokenongo di Pasar Porong Baru bakal tertunda. Hingga saat ini masih ada 130 pemilik berkas ganti rugi yang belum diberi uang muka ganti rugi 20 persen oleh Minarak.
”Tanpa uang ganti rugi, kami tidak bisa membeli tanah dan membangun rumah baru untuk tempat tinggal,” kata Sunarto, Rabu (25/2) di Sidoarjo.
Ia menambahkan, perlu waktu bertahun-tahun bagi pengungsi untuk menerima seluruh uang ganti rugi mereka secara utuh bila Minarak mencicil Rp 15 juta setiap bulan. Padahal, jumlah ganti rugi yang seharusnya diterima sebagian besar pengungsi ini mencapai ratusan juta rupiah. Mereka sudah menempati Pasar Porong Baru sejak November 2006.
Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo Ali Ghofar mengatakan, batalnya rencana kepindahan pengungsi dari Pasar Porong Baru masih dalam pembahasan dengan ribuan pedagang yang sedang menunggu untuk menempati kios mereka yang dijadikan tempat pengungsian.
Menurut Ali, pihaknya tidak bisa mendesak pengungsi untuk segera keluar meski pedagang sangat berharap kios-kios mereka bisa segera ditempati. ”Para pedagang pemilik kios di Pasar Porong Baru dapat memaklumi situasi yang dialami pengungsi di Pasar Porong Baru. Mereka hanya bisa menunggu sampai kapan pengungsi bisa pindah dari pasar tersebut,” tutur Ali.
Sekitar 250 pedagang sayur dan buah sudah menempati Pasar Porong Baru pada Januari 2009. Mereka pindah dari Pasar Porong Lama karena kondisi pasar itu tidak memungkinkan sebagai tempat berjualan karena selain kotor dan kumuh, banyaknya pedagang dan pembeli juga kerap menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Raya Porong macet. APO/kompas
24 Februari 2009
Besok, 1500 Warga Terdampak Terima Rekening Baru
Besok, 1500 Warga Terdampak Terima Rekening Baru
Ditulis Oleh dad
Senin, 23 Pebruari 2009
Sidoarjo- PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) kembali mengundang warga terdampak untuk melakukan perubahan rekening. Besok (24/2), 1500 warga diundang di GOR (Gedung Olah Raga) Sidoarjo untuk menerima rekening baru dari BRI (Bank Rakyat Indonesia).
1500 warga berasal dari Desa Jatirejo sebanyak 117 orang, Kedung Bendo 1132 orang, Ketapang 20 orang, Mindi 7 orang, Pejarakan 13 orang, Renokenongo 48 orang, dan 163 orang berasal dari Desa Siring.
Untuk perubahan rekening ini, warga diwajibkan membawa fotocopi KTP, Rekening Mandiri dan Foto copy, serta fotocopi kuitansi pembayaran 80 persen.
“Kami harapkan warga yang diundang bisa hadir, dan bagi warga yang masih berhalangan hadir akan dialihkan dihari berikutnya,” terang Andi Darussalam Tabusalla, Vice President PT. Minarak Lapindo Jaya.]
Rencananya acara pembagian rekening baru akan dilakukan pada pukul 8 pagi.
Ditulis Oleh dad
Senin, 23 Pebruari 2009
Sidoarjo- PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) kembali mengundang warga terdampak untuk melakukan perubahan rekening. Besok (24/2), 1500 warga diundang di GOR (Gedung Olah Raga) Sidoarjo untuk menerima rekening baru dari BRI (Bank Rakyat Indonesia).
1500 warga berasal dari Desa Jatirejo sebanyak 117 orang, Kedung Bendo 1132 orang, Ketapang 20 orang, Mindi 7 orang, Pejarakan 13 orang, Renokenongo 48 orang, dan 163 orang berasal dari Desa Siring.
Untuk perubahan rekening ini, warga diwajibkan membawa fotocopi KTP, Rekening Mandiri dan Foto copy, serta fotocopi kuitansi pembayaran 80 persen.
“Kami harapkan warga yang diundang bisa hadir, dan bagi warga yang masih berhalangan hadir akan dialihkan dihari berikutnya,” terang Andi Darussalam Tabusalla, Vice President PT. Minarak Lapindo Jaya.]
Rencananya acara pembagian rekening baru akan dilakukan pada pukul 8 pagi.
Tahun ini, Bakrie Kucurkan 1,4 Triliun
Tahun ini, Bakrie Kucurkan 1,4 Triliun
Ditulis Oleh dad
Senin, 23 Pebruari 2009
Sidoarjo- Untuk menunjukkan komitmen dalam upaya penyelesaian penanganan lumpur Sidoarjo, Bakrie akan mengucurkan dana 1,4 Triliun di Sidoarjo pada tahun 2009 ini.
Hal ini disampaikan oleh Imam Agustino, General Manager Lapindo Brantas, Inc dalam paparan di depan 250 warga dalam peta terdampak 22 Maret 2007 saat acara penyerahan secara simbolik buku tabungan BRI di Pendapa Delta Wibawa, Sidoarjo (23/2)
“Tahun ini akan dikucurkan dana 1,4 Triliun dan tahun berikutnya akan dikucurkan dana 1 Triliun,” terang Imam Agustino.
Di tempat yang sama, Andi Darussalam Tabusalla, Vice President PT. Minarak Lapindo Jaya mengatakan untuk penanganan sosial Minarak akan melakukan pembayaran 80 persen sebagai hasil jual beli tanah dan bangunan milik warga terdampak sebesar Rp 15 juta/ bulan melalui rekening BRI.
“Ini adalah wujud komitmen kita (minarak) untuk upaya penyelesaian penanganan sosial ditengah kondisi yang tidak normal,” ujar Andi Darussalam.
Andi juga menambahkan biaya yang sudah dikeluarkan untuk penanganan lumpur sudah mencapai 5,3 Triliun.
Ditulis Oleh dad
Senin, 23 Pebruari 2009
Sidoarjo- Untuk menunjukkan komitmen dalam upaya penyelesaian penanganan lumpur Sidoarjo, Bakrie akan mengucurkan dana 1,4 Triliun di Sidoarjo pada tahun 2009 ini.
Hal ini disampaikan oleh Imam Agustino, General Manager Lapindo Brantas, Inc dalam paparan di depan 250 warga dalam peta terdampak 22 Maret 2007 saat acara penyerahan secara simbolik buku tabungan BRI di Pendapa Delta Wibawa, Sidoarjo (23/2)
“Tahun ini akan dikucurkan dana 1,4 Triliun dan tahun berikutnya akan dikucurkan dana 1 Triliun,” terang Imam Agustino.
Di tempat yang sama, Andi Darussalam Tabusalla, Vice President PT. Minarak Lapindo Jaya mengatakan untuk penanganan sosial Minarak akan melakukan pembayaran 80 persen sebagai hasil jual beli tanah dan bangunan milik warga terdampak sebesar Rp 15 juta/ bulan melalui rekening BRI.
“Ini adalah wujud komitmen kita (minarak) untuk upaya penyelesaian penanganan sosial ditengah kondisi yang tidak normal,” ujar Andi Darussalam.
Andi juga menambahkan biaya yang sudah dikeluarkan untuk penanganan lumpur sudah mencapai 5,3 Triliun.
23 Februari 2009
Lapindo Sanggupi Ganti Rugi Korban Lumpur Rp 15 Juta/Bulan/Berkas
20 Februari 2009, 16:59:38| Laporan Noer Soetantini
Lapindo Sanggupi Ganti Rugi Korban Lumpur Rp 15 Juta/Bulan/Berkas
suarasurabaya.net| Lapindo akhirnya menyanggupi membayar ganti rugi warga korban lumpur Rp 15 juta rupiah per bulan per berkas. Jumlah ini naik dari kesanggupan sebelumnya yang hanya Rp 3 juta per bulan yang ditolak warga.
Keputusan membayar Rp 15 juta per berkas sesudah pemerintah dan Lapindo melakukan rapat di kantor Departemen PU. Hadir dalam pertemuan dengan ratusan warga korban lumpur,dari pemerintah DJOKO KIRMANTO Menteri PU, BACHTIAR CHAMSYAH Menteri Sosial dan Jendral Polisi BAMBANG HENDARSO DANURI Kapolri.
Sedang dari Lapindo, NIRWAN BAKRIE Pimpinan Bakrie grup, IMAM P AGUSTINO GM Lapindo Brantas Incorporated serta ANDI DARUSALAM TABUSALA dari Minarak Lapindo Jaya.
Dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya di Jakarta, Jumat (20/02), NIRWAN BAKRIE mengatakan sesudah melakukan rapat dengan pemerintah, akhirnya diputuskan memberi ganti rugi warga Rp 15 juta per berkas per bulan. Sedang teknisnya, kata NIRWAN, akan diberikan lewat BRI. Berikut penjelasan NIRWAN, [Audio On Demand] .
Atas keputusan pembayaran Rp 15 juta per bulan per berkas, Koalisi Korban Lumpur Lapindo menyatakan tidak menerima dan tidak menolak karena selama ini mereka hanya menerima janji-janji saja, sehingga perlu dibuktikan secepatnya.
Sedang dari Gerakan Korban Lumpur Lapindo menyatatakan menerima, sementara kelompok resettlement minta pembangunan rumah dipercepat dan jelas kapan selesainya. (fiz/tin)
Lapindo Sanggupi Ganti Rugi Korban Lumpur Rp 15 Juta/Bulan/Berkas
suarasurabaya.net| Lapindo akhirnya menyanggupi membayar ganti rugi warga korban lumpur Rp 15 juta rupiah per bulan per berkas. Jumlah ini naik dari kesanggupan sebelumnya yang hanya Rp 3 juta per bulan yang ditolak warga.
Keputusan membayar Rp 15 juta per berkas sesudah pemerintah dan Lapindo melakukan rapat di kantor Departemen PU. Hadir dalam pertemuan dengan ratusan warga korban lumpur,dari pemerintah DJOKO KIRMANTO Menteri PU, BACHTIAR CHAMSYAH Menteri Sosial dan Jendral Polisi BAMBANG HENDARSO DANURI Kapolri.
Sedang dari Lapindo, NIRWAN BAKRIE Pimpinan Bakrie grup, IMAM P AGUSTINO GM Lapindo Brantas Incorporated serta ANDI DARUSALAM TABUSALA dari Minarak Lapindo Jaya.
Dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya di Jakarta, Jumat (20/02), NIRWAN BAKRIE mengatakan sesudah melakukan rapat dengan pemerintah, akhirnya diputuskan memberi ganti rugi warga Rp 15 juta per berkas per bulan. Sedang teknisnya, kata NIRWAN, akan diberikan lewat BRI. Berikut penjelasan NIRWAN, [Audio On Demand] .
Atas keputusan pembayaran Rp 15 juta per bulan per berkas, Koalisi Korban Lumpur Lapindo menyatakan tidak menerima dan tidak menolak karena selama ini mereka hanya menerima janji-janji saja, sehingga perlu dibuktikan secepatnya.
Sedang dari Gerakan Korban Lumpur Lapindo menyatatakan menerima, sementara kelompok resettlement minta pembangunan rumah dipercepat dan jelas kapan selesainya. (fiz/tin)
Kapolri Siap Proses Hukum Jika Pimpinan Bakrie Grup Ingkar
Kapolri Siap Proses Hukum Jika Pimpinan Bakrie Grup Ingkar
suarasurabaya.net| Kapolri siap memproses hukum NIRWAN BAKRIE pimpinan Bakrie grup kalau ingkar janji memberi ganti rugi warga korban lumpur Rp 15 juta per bulan per berkas. Penegasan Jendral Polisi BAMBANG HENDARSO DANURI Kapolri disampaikan menanggapi sikap warga yang pesimis pada komitmen Lapindo membayar ganti rugi Rp 15 juta per bulan per berkas.
Menurut BAMBANG, seperti dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya kalau secara yuridis Lapindo ingkar polisi akan menindaknya. Saksi-saksi dalam pertemuan hari ini banyak dan diliput wartawan, kata Kapolri, dapat mengawasi dan mencatat komitmen Lapindo.
Meskipun hari ini NIRWAN BAKRIE menyanggupi membayar Rp 15 juta per bulan per berkas, tetapi tidak ada bukti hitam di atas putih. DJOKO KIRMANTO Menteri PU mengatakan hitam di atas putih memang tidak ada, tetapi pertemuan hari ini bisa dijadikan bukti sehingga besok tinggal pembuktian janji Lapindo. (fiz/tin)
suarasurabaya.net| Kapolri siap memproses hukum NIRWAN BAKRIE pimpinan Bakrie grup kalau ingkar janji memberi ganti rugi warga korban lumpur Rp 15 juta per bulan per berkas. Penegasan Jendral Polisi BAMBANG HENDARSO DANURI Kapolri disampaikan menanggapi sikap warga yang pesimis pada komitmen Lapindo membayar ganti rugi Rp 15 juta per bulan per berkas.
Menurut BAMBANG, seperti dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya kalau secara yuridis Lapindo ingkar polisi akan menindaknya. Saksi-saksi dalam pertemuan hari ini banyak dan diliput wartawan, kata Kapolri, dapat mengawasi dan mencatat komitmen Lapindo.
Meskipun hari ini NIRWAN BAKRIE menyanggupi membayar Rp 15 juta per bulan per berkas, tetapi tidak ada bukti hitam di atas putih. DJOKO KIRMANTO Menteri PU mengatakan hitam di atas putih memang tidak ada, tetapi pertemuan hari ini bisa dijadikan bukti sehingga besok tinggal pembuktian janji Lapindo. (fiz/tin)
20 Februari 2009
Pemerintah Tolak Beri Dana Talangan Untuk Korban Lumpur Lapindo
Pemerintah Tolak Beri Dana Talangan Untuk Korban Lumpur Lapindo
suarasurabaya.net| Pemerintah tidak memberi dana talangan untuk pemberian ganti rugi warga korban Lumpur Sidoarjo. Ini disampaikan MIRANDA S GOELTOM Deputi Gubernur Bank Indonesia sesudah rapat dengan beberapa menteri lainnya dan Lapindo di kantor Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (20/02).
Dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya di Jakarta, MIRANDA mengatakan Bank Indonesia hadir dalam rapat hanya dalam status mendengarkan saja. Rapat di kantor PU tersebut dipimpin langsung DJOKO KIRMANTO Menteri PU sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
Hadir juga PURNOMO YOSGIANTORO Menteri ESDM, BACHTIAR CHAMSYAH Menteri Sosial, HENDARMAN SUPANJI Jaksa Agung Jendral Polisi BAMBANG HENDARSO DANURI Kapolri, MIRANDA S GOELTOM Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan SUNARSO Ketua Dadan Pelaksana BPLS. Sedangkan dari Lapindo, hadir NIRWAN BAKRIE dan ANDI DARUSSALAM TABUSALA.
Sebelumnya, IMAM P. AGUSTINO General Manager PT Lapindo Brantas mengaku Lapindo masih berusaha keras mencari dana sendiri untuk memberi ganti rugi warga korban lumpur sehingga tidak minta bantuan pemerintah lewat dana talangan.
Sejauh ini, lanjut IMAM, untuk ganti rugi warga, Lapindo sudah mengeluarkan dana Rp1,6 trilyun. Lapindo lanjut dia, akan mencari dana sampai mencapai Rp2,9 trilyun untuk sisa pembayaran ganti rugi 20 % ini.
SUNARSO Ketua Badan Pelaksana BPLS mengatakan keputusan rapat sudah diperoleh dan diumumkan ke warga di Departemen PU sesudah Sholat Jumat. Pengumuman disampaikan Menteri PU, Kapolri, dan NIRWAN BAKRIE.(edy)
suarasurabaya.net| Pemerintah tidak memberi dana talangan untuk pemberian ganti rugi warga korban Lumpur Sidoarjo. Ini disampaikan MIRANDA S GOELTOM Deputi Gubernur Bank Indonesia sesudah rapat dengan beberapa menteri lainnya dan Lapindo di kantor Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (20/02).
Dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya di Jakarta, MIRANDA mengatakan Bank Indonesia hadir dalam rapat hanya dalam status mendengarkan saja. Rapat di kantor PU tersebut dipimpin langsung DJOKO KIRMANTO Menteri PU sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
Hadir juga PURNOMO YOSGIANTORO Menteri ESDM, BACHTIAR CHAMSYAH Menteri Sosial, HENDARMAN SUPANJI Jaksa Agung Jendral Polisi BAMBANG HENDARSO DANURI Kapolri, MIRANDA S GOELTOM Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan SUNARSO Ketua Dadan Pelaksana BPLS. Sedangkan dari Lapindo, hadir NIRWAN BAKRIE dan ANDI DARUSSALAM TABUSALA.
Sebelumnya, IMAM P. AGUSTINO General Manager PT Lapindo Brantas mengaku Lapindo masih berusaha keras mencari dana sendiri untuk memberi ganti rugi warga korban lumpur sehingga tidak minta bantuan pemerintah lewat dana talangan.
Sejauh ini, lanjut IMAM, untuk ganti rugi warga, Lapindo sudah mengeluarkan dana Rp1,6 trilyun. Lapindo lanjut dia, akan mencari dana sampai mencapai Rp2,9 trilyun untuk sisa pembayaran ganti rugi 20 % ini.
SUNARSO Ketua Badan Pelaksana BPLS mengatakan keputusan rapat sudah diperoleh dan diumumkan ke warga di Departemen PU sesudah Sholat Jumat. Pengumuman disampaikan Menteri PU, Kapolri, dan NIRWAN BAKRIE.(edy)
Masih Bahas Pengumuman Ganti Rugi Warga Korban Lapindo
Masih Bahas Pengumuman Ganti Rugi Warga Korban Lapindo
suarasurabaya.net| Beberapa menteri dan pimpinan Lapindo masih rapat membahas pengumuman ganti rugi warga korban lumpur, Jumat (20/02). Dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya di Jakarta, tampak hadir di Kantor Kementerian PU, PURNOMO YUSGIANTORO Menteri ESDM, BACHTIAR CHAMSYAH Menteri Sosial, HENDARMAN SUPANJI Jaksa Agung, Deputi Gubernur BI dan DJOKO KIRMANTO Menteri PU sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengarah BPLS.
Hadir juga SUNARSO Ketua BPLS serta NIRWAN BAKRIE, IMAM AGUSTINO, ANDI DARUSSALAM dari Lapindo. Mereka masih rapat dan belum tampak satupun keluar dari Kantor PU.
Pemerintah dan ratusan korban lumpur akan berkumpul di Kantor Kementerian PU usai sholat Jumat untuk mendengar keputusan pemerintah dan Lapindo terhadap tuntutan ganti rugi warga korban lumpur.
Seperti dilaporkan sebelumnya, 2 hari lalu, pertemuan Pemerintah dan Lapindo yang difasilitasi IMAM BUCHORI deadlock karena Lapindo hanya memberi Rp 45 milyar per bulan atau Rp 3 juta untuk setiap korban lumpur, sehingga warga menolak.
Kemarin juga sempat ada pertemuan BAMBANG HENDARSO dan DJOKO KIRMANTO untuk menyampaikan ke warga kalau mereka melakukan rapat dan keputusan akan disampaikan ke
suarasurabaya.net| Beberapa menteri dan pimpinan Lapindo masih rapat membahas pengumuman ganti rugi warga korban lumpur, Jumat (20/02). Dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya di Jakarta, tampak hadir di Kantor Kementerian PU, PURNOMO YUSGIANTORO Menteri ESDM, BACHTIAR CHAMSYAH Menteri Sosial, HENDARMAN SUPANJI Jaksa Agung, Deputi Gubernur BI dan DJOKO KIRMANTO Menteri PU sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengarah BPLS.
Hadir juga SUNARSO Ketua BPLS serta NIRWAN BAKRIE, IMAM AGUSTINO, ANDI DARUSSALAM dari Lapindo. Mereka masih rapat dan belum tampak satupun keluar dari Kantor PU.
Pemerintah dan ratusan korban lumpur akan berkumpul di Kantor Kementerian PU usai sholat Jumat untuk mendengar keputusan pemerintah dan Lapindo terhadap tuntutan ganti rugi warga korban lumpur.
Seperti dilaporkan sebelumnya, 2 hari lalu, pertemuan Pemerintah dan Lapindo yang difasilitasi IMAM BUCHORI deadlock karena Lapindo hanya memberi Rp 45 milyar per bulan atau Rp 3 juta untuk setiap korban lumpur, sehingga warga menolak.
Kemarin juga sempat ada pertemuan BAMBANG HENDARSO dan DJOKO KIRMANTO untuk menyampaikan ke warga kalau mereka melakukan rapat dan keputusan akan disampaikan ke
Langganan:
Postingan (Atom)
