Tim Pengawas Lumpur Sidoarjo DPR RI

Tim Pengawas Lumpur Sidoarjo DPR RI
Desak Pemerintah Segera Tangani 98 Titik Semburan Baru

suarasurabaya.net| Tim Pengawas Lumpur Sidoarjo DPR RI minta pemerintah segera menangani 98 titik semburan baru dan memperhatikan desa-desa di luar peta berdampak.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Tim Pengawas Lumpur Sidoarjo DPR RI dengan pemerintah, BPLS, Lapindo, dan PT Minarak Lapindo Jaya.

Dialaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya, Kamis (11/09), PRIYO BUDI SANTOSO Wakil Ketua Tim Pengawas Lumpur Sidoarjo sebagai pimpinan rapat minta pemerintah dan BPLS cepat menangani dampak-dampak semburan lumpur yang makin meluas.

Kalau pemerintah sampai lambat kata PRIYO berarti pemerintah lalai pada tugasnya.

Menurut PRIYO, pemerintah juga harus segera memberikan ganti rugi pada 3 desa yaitu Pajarakan, Kedungcangkring, dan Besuki seperti yang tertuang dalam Perpres no 48 tahun 2008. [Audio On Demand]

PRIYO BUDI SANTOSO mengatakan selain cepat memberi ganti rugi 3 desa tersebut pemerintah juga harus segera memperhatikan ganti rugi desa-desa baru yang terkena dampak lumpur, satu diantaranya Mindi.

PRIYO juga minta BPLS menjelaskan strategi-strategi baru penanganan lumpur.(faz/ipg)