Pertemuan Korban Lumpur dan Pemerintah Hasilkan Kesepakatan

Pertemuan Korban Lumpur dan Pemerintah Hasilkan Kesepakatan

suarasurabaya.net
Pertemuan pemerintah dengan warga korban lumpur Sidoarjo di kantor Komnas HAM Jakarta menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya soal ganti rugi tanah.

Sekitar 20 warga korban lumpur yang hadir itu diantaranya paguyuban warga 9 desa, perwakilan warga PerumTAS, gerakan 3 desa dan gerakan pendukung Perpres no 14 tahun 2007 (Gepres).

Sedang dari pemerintah JOKO KIRMANTO Menteri PU yang juga Ketua Dewan Pengarah BPLS, Depsos, dan BPN. Meskipun tidak diundang Lapindo dan PT Minarak Lapindo Jaya juga datang.

Kesepakatan yang kemudian ditandatangani bersama itu untuk warga yang punya hak kepemilikan tanah berupa petok D letter C, dan SK Gogol akan dilakukan pengikatan jual beli yang di dalamnya terkandung pelepasan hak sesuai risalah 2 Mei 2007.

Proses pembayaran 80 persen, dalam bentuk tunai sesuai dengan PIJB saat menandatangani 20 persen dilakukan sebulan sebelum masa kontrak rumah selama dua tahun habis.

Tanah yang dilepaskan akan menjadi tanah negara, dan proses selanjutnya Lapindo Brantas dapat mengajukan permohonan hak itu sesuai ketentuan.

Sementara JOKO KIRMANTO Menteri PU yang juga Ketua Dewan Pengarah BPLS berharap kesepakatan bersama ini murni keinginan warga supaya proses ganti rugi tuntas, bukan karena politis, [Audio On Demand] .

Sementara kesepakatan untuk 3 desa diluar peta terdampak lumpur seperti Desa Ketapang, Glagah dan Gedang JOKO KIRMANTO sebagai Menteri PU akan membantu menyediakan fasilitas air bersih dan pembangunan sarana drainase.

Menteri PU juga akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Mendiknas terkait soal kesehatan dan pendidikan yang dihadapi 3 desa diluar peta terdampak ini.

Untuk Lapindo yang diwakili YUNIWATI Humasnya dan PT Minarak tidak mau menandatangani kesepakatan dengan alasan mereka sebenarnya tidak diundang. Tetapi intinya Lapindo dan Minarak akan mengikuti aturan pemerintah.(faz/ipg)