Semburan Air Liar Bisa Dikonsumsi
Monday, 29 September 2008
SIDOARJO-SURYA-Banyaknya buble (semburan air) yang muncul dari bawah tanah di kawasan Porong, kini tidak lagi terbuang percuma. Air yang menyembur akibat tekanan dari dalam tanah itu kini bisa langsung diminum tanpa merebusnya lagi.
PT Widya Bumi Amarta (WBA), salah satu mitra perusahaan grup Bakrie, mendatangkan seperangkat alat pengolah air berteknologi Jerman ke tengah warga yang panik lantaran di rumahnya muncul semburan air liar, buble.
Alat pengolah air itu ditempatkan di dalam kontainer khusus. Kontainer itu dihubungkan dengan pipa yang menampung air tawar yang menyembur dari dalam tanah dirumah warga. Setelah diolah dalam kontainer, air yang berasal dari buble akan berubah menjadi air bersih. Bahkan sebagian lagi bisa langsung dikonsumsi masyarakat.
“Instalasi pengolah air yang dipasang di Desa Mindi ini adalah satu-satunya di Jawa Timur,” kata Thoriqun Huda dari WBA, Minggu (28/9), “Setelah uji coba ini, rencananya setiap desa akan dipasang satu unit,” janjinya.
Lebih lanjut, Teknisi instalasi pengolah air, Catur menerangkan peralatan pengolah air dari Jerman itu mampu menghasilkan 1.000 liter perjam air siap minum. Sedang untuk air bersih alat itu mampu mengolah air 2.000 liter perjam.
Melihat uji coba pengolah air itu, warga setempat senang sekaligus was-was. Mulanya mereka meragukan air olahan itu bisa langsung dikonsumsi. Namun setelah diyakinkan oleh teknisi WBA, akhirnya ramai-ramai mereka mencoba. “Airnya bisa diminum lewat kran itu, satunya lagi bisa keluar air bersih untuk kebutuhan memasak,” ujar Dhuha, warga Mindi yang gembira bisa menguji langsung air olahan itu.
Sementara itu Sunarjo Suradi, juru bicara bidang enginering PT Minarak Lapindo Jaya, menjelaskan, pihaknya akan mengupayakan kontainer pengolah air untuk desa lainnya. "Yang pertama ini sebagai percontohan, daerah lainnya nanti menyusul," kata Sunarjo. iit
29 September 2008
Jalur Alternatif Dialihkan Ke Glagaharum , Yang lama tergenang air lumpur
Jalur Alternatif Dialihkan Ke Glagaharum , Yang lama tergenang air lumpur
Monday, 29 September 2008
SIDOARJO-SURYA-Jalur alternatif yang diperuntukkan kendaraan pribadi, dikawasan Porong kurang layak bagi arus mudik lebaran 2008. Terutama jalur alternatif di kawasan Desa Renokenongo - Besuki yang sebagian masih tergenang air lumpur.
Jalur yang tergenang air lumpur itu bisanya dipergunakan oleh kendaran pribadi roda dua dan roda empat. Yang hendak menuju ke arah selatan dan sebaliknya. Namun karena saat ini jalur itu masih terendam air, maka pengendara disarankan untuk lewat jalur Glagaharum.
Sebelumnya jalur yang pernah dipergunakan sebagai jalur alternatif saat mudik lebaran tahun lalu adalah jalur dari lintasan rel kereta api, Kecamatan Tanggulangin lewat Desa Kalitengah, Gempolsari, Renokenongo hingga Jalan Tol Gempol lama. Tersebut sudah tiga kali ini digunakan untuk jalur mudik lebaran.
Selain terendam air lumpur dijalur tersebut juga tidak ada tanda/rambu yang jelas. Dikhawatirkan pengendara akan terperosok di selokan pinggir jalan atau terpeleset karena jalan yang licin.
Kasat Lantas Polres Sidoarjo AKP Andi Yudianto sependapat bahwa jalur alternatif di Desa Renokenongo tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan. Untuk itu jalur alternatif akan dialihkan melalui Desa Glagaharum, Kecamatan Porong.
“Jalur di Desa Glagaharum akan dijadikan dua arah. Demi kenyamanan dan keselamatan bagi pengendara di daerah itu akan ditambah sejumlah rambu lalu lintas penujuk arah,” kata Andi, Minggu (28/9).
Lebih lanjut Andi memprediksikan jalur alternatif Desa Glagah arum itu akan menjadi jalur vital saat jalan protokol, yaitu Jalan Raya Porong macet. “Jalur tersebut, diperuntukkan bagi kendaraan pribadi saja. Untuk kendaraan berat dan bus dialihkan pada jalur lainnya,” tutur Andi.
Kepala Balai Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Provinsi Jawa Timur Singgih Widjaja, menambahkan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalur alternatif Porong akan diselesaikan pekan ini. “Sebelum ramainya arus mudik Lebaran, rambu-rambu akan terpasang semua,” katanya. iit
Monday, 29 September 2008
SIDOARJO-SURYA-Jalur alternatif yang diperuntukkan kendaraan pribadi, dikawasan Porong kurang layak bagi arus mudik lebaran 2008. Terutama jalur alternatif di kawasan Desa Renokenongo - Besuki yang sebagian masih tergenang air lumpur.
Jalur yang tergenang air lumpur itu bisanya dipergunakan oleh kendaran pribadi roda dua dan roda empat. Yang hendak menuju ke arah selatan dan sebaliknya. Namun karena saat ini jalur itu masih terendam air, maka pengendara disarankan untuk lewat jalur Glagaharum.
Sebelumnya jalur yang pernah dipergunakan sebagai jalur alternatif saat mudik lebaran tahun lalu adalah jalur dari lintasan rel kereta api, Kecamatan Tanggulangin lewat Desa Kalitengah, Gempolsari, Renokenongo hingga Jalan Tol Gempol lama. Tersebut sudah tiga kali ini digunakan untuk jalur mudik lebaran.
Selain terendam air lumpur dijalur tersebut juga tidak ada tanda/rambu yang jelas. Dikhawatirkan pengendara akan terperosok di selokan pinggir jalan atau terpeleset karena jalan yang licin.
Kasat Lantas Polres Sidoarjo AKP Andi Yudianto sependapat bahwa jalur alternatif di Desa Renokenongo tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan. Untuk itu jalur alternatif akan dialihkan melalui Desa Glagaharum, Kecamatan Porong.
“Jalur di Desa Glagaharum akan dijadikan dua arah. Demi kenyamanan dan keselamatan bagi pengendara di daerah itu akan ditambah sejumlah rambu lalu lintas penujuk arah,” kata Andi, Minggu (28/9).
Lebih lanjut Andi memprediksikan jalur alternatif Desa Glagah arum itu akan menjadi jalur vital saat jalan protokol, yaitu Jalan Raya Porong macet. “Jalur tersebut, diperuntukkan bagi kendaraan pribadi saja. Untuk kendaraan berat dan bus dialihkan pada jalur lainnya,” tutur Andi.
Kepala Balai Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Provinsi Jawa Timur Singgih Widjaja, menambahkan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalur alternatif Porong akan diselesaikan pekan ini. “Sebelum ramainya arus mudik Lebaran, rambu-rambu akan terpasang semua,” katanya. iit
27 September 2008
Pengungsi Segera Tinggalkan Tol Porong
Pengungsi Segera Tinggalkan Tol Porong
Saturday, 27 September 2008
SIDOARJO - Warga korban lumpur asal Desa Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan, yang telah menerima dana bantuan sosial (bansos) diberi waktu 90 hari untuk meninggalkan pengungsian di jalan tol Porong-Gempol. Batas waktu tersebut terhitung sejak penyerahan bansos, Kamis (25/9) lalu.
“Kami rasa waktu 90 hari itu cukup bagi warga untuk evakuasi, karena lokasi tiga desa tersebut sudah tidak layak huni dan sewaktu-waktu terancam lumpur,” ujar Achmad Zulkarnain, Kepala humas BPLS.
Sementara mengenai pembayaran ganti rugi 20 persen, Zulkarnain berjanji akhir tahun ini sudah cair. Apalagi dananya sebesar Rp 200 miliar juga sudah disiapkan. Namun, penyerahan ganti rugi itu juga tergantung kesiapan masyarakat menyerahkan berkas-berkasnya. iit
Saturday, 27 September 2008
SIDOARJO - Warga korban lumpur asal Desa Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan, yang telah menerima dana bantuan sosial (bansos) diberi waktu 90 hari untuk meninggalkan pengungsian di jalan tol Porong-Gempol. Batas waktu tersebut terhitung sejak penyerahan bansos, Kamis (25/9) lalu.
“Kami rasa waktu 90 hari itu cukup bagi warga untuk evakuasi, karena lokasi tiga desa tersebut sudah tidak layak huni dan sewaktu-waktu terancam lumpur,” ujar Achmad Zulkarnain, Kepala humas BPLS.
Sementara mengenai pembayaran ganti rugi 20 persen, Zulkarnain berjanji akhir tahun ini sudah cair. Apalagi dananya sebesar Rp 200 miliar juga sudah disiapkan. Namun, penyerahan ganti rugi itu juga tergantung kesiapan masyarakat menyerahkan berkas-berkasnya. iit
24 September 2008
Kapolda Minta Pembayaran Korban Lumpur Dilunasi
Kapolda Minta Pembayaran Korban Lumpur Dilunasi
Wednesday, 24 September 2008
SIDOARJO- Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Suryadi Sumawiredja minta pembayaran 80 persen sisa ganti rugi korban lumpur Lapindo Brantas segera diselesaikan, karena masalahnya sudah berjalan dua tahun lebih.
Menurut Kapolda Jatim saat berkunjung ke PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) di Sidoarjo, Selasa (23/9), dari 13.000 korban lumpur, 12.400 sudah dibayar. Sisanya 80 persen sudah terealisasi di atas 20 persen.
"Dari data ini dilihat kalau proses ganti rugi dan jual beli untuk korban lumpur sudah berjalan dan kedatangan saya ke kantor MLJ ini untuk memastikan apakah prosesnya berjalan dengan baik atau tidak dan ternyata prosesnya berjalan baik," katanya.
Kapolda menjelaskan bahwa dalam proses jual beli memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dulu oleh para korban lumpur.
"Saya berharap warga yang belum menerima pembayaran ganti rugi 20 persen, bila berkasnya sudah lengkap bisa segera diserahkan ke Tim Verifikasi BPLS, kemudian mendapat pembayaran dari Minarak. Sebab, saat ini masih ada sekitar 550 berkas yang belum mendapat pembayaran 20 persen," katanya.
Kapolda mengunjungi PT MLJ didampingi Dirlantas Kombes Pol Bambang Sukamto, Kasat PJR AKBP Gunawan dan Kapolres Sidoarjo AKBP Marulli CC Simanjuntak.
Dari kantor PT MLJ, Kapolda Jatim tidak langsung balik ke Mapolda, tapi meluncur ke Porong mengunjungi kantor BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo).
Wednesday, 24 September 2008
SIDOARJO- Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Suryadi Sumawiredja minta pembayaran 80 persen sisa ganti rugi korban lumpur Lapindo Brantas segera diselesaikan, karena masalahnya sudah berjalan dua tahun lebih.
Menurut Kapolda Jatim saat berkunjung ke PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) di Sidoarjo, Selasa (23/9), dari 13.000 korban lumpur, 12.400 sudah dibayar. Sisanya 80 persen sudah terealisasi di atas 20 persen.
"Dari data ini dilihat kalau proses ganti rugi dan jual beli untuk korban lumpur sudah berjalan dan kedatangan saya ke kantor MLJ ini untuk memastikan apakah prosesnya berjalan dengan baik atau tidak dan ternyata prosesnya berjalan baik," katanya.
Kapolda menjelaskan bahwa dalam proses jual beli memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dulu oleh para korban lumpur.
"Saya berharap warga yang belum menerima pembayaran ganti rugi 20 persen, bila berkasnya sudah lengkap bisa segera diserahkan ke Tim Verifikasi BPLS, kemudian mendapat pembayaran dari Minarak. Sebab, saat ini masih ada sekitar 550 berkas yang belum mendapat pembayaran 20 persen," katanya.
Kapolda mengunjungi PT MLJ didampingi Dirlantas Kombes Pol Bambang Sukamto, Kasat PJR AKBP Gunawan dan Kapolres Sidoarjo AKBP Marulli CC Simanjuntak.
Dari kantor PT MLJ, Kapolda Jatim tidak langsung balik ke Mapolda, tapi meluncur ke Porong mengunjungi kantor BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo).
Khawatir Blokade, MLJ Disidak
Khawatir Blokade, MLJ Disidak
Wednesday, 24 September 2008
SIDOARJO- Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S. Sumawiredja memberi perhatian khusus terhadap kelancaran pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo. Ia beserta rombongan melakukan kunjungan mendadak di kantor PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), Selasa (23/9). “Jika proses pembayaran ganti rugi tidak lancar, kami khawatir korban lumpur memblokade jalan. Akibatnya arus mudik lebaran akan terhambat,” papar Herman diiringi Dirlantas Polda Jatim Kombes Bambang Sukamto dan Kapolres Sidoarjo AKBP Maruli C Simanjuntak.
Kepada petugas MLJ, Herman berharap proses pembayaran ganti rugi dengan skema jual beli antara MLJ dan korban lumpur terus berlanjut. Karena gejolak sosial akibat terhambatnya pembayaran ganti rugi kerap terjadi selama ini.
Lebih lanjut Kapolres AKBP Maruli menambahkan pihaknya akan meningkatkan pengamanan disepanjang Jalan Raya Porong mulai H-7 hingga H+8 Lebaran. Untuk personel kata Maruli pihaknya juga akan menambah dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. “Sebanyak 60 personel siap di sepanjang Jalan Raya Porong, jumlah ini meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu sebanyak 30 personel,” jelasnya.
Di tempta terpisah Kepala Humas BPLS Achmad Zulkarnain, mengatakan petugas tanggul akan bersiaga 24 jam penuh. Khusus petugas di pusat semburan kata Zulkarnain tidak diliburkan. iit
Wednesday, 24 September 2008
SIDOARJO- Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S. Sumawiredja memberi perhatian khusus terhadap kelancaran pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo. Ia beserta rombongan melakukan kunjungan mendadak di kantor PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), Selasa (23/9). “Jika proses pembayaran ganti rugi tidak lancar, kami khawatir korban lumpur memblokade jalan. Akibatnya arus mudik lebaran akan terhambat,” papar Herman diiringi Dirlantas Polda Jatim Kombes Bambang Sukamto dan Kapolres Sidoarjo AKBP Maruli C Simanjuntak.
Kepada petugas MLJ, Herman berharap proses pembayaran ganti rugi dengan skema jual beli antara MLJ dan korban lumpur terus berlanjut. Karena gejolak sosial akibat terhambatnya pembayaran ganti rugi kerap terjadi selama ini.
Lebih lanjut Kapolres AKBP Maruli menambahkan pihaknya akan meningkatkan pengamanan disepanjang Jalan Raya Porong mulai H-7 hingga H+8 Lebaran. Untuk personel kata Maruli pihaknya juga akan menambah dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. “Sebanyak 60 personel siap di sepanjang Jalan Raya Porong, jumlah ini meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu sebanyak 30 personel,” jelasnya.
Di tempta terpisah Kepala Humas BPLS Achmad Zulkarnain, mengatakan petugas tanggul akan bersiaga 24 jam penuh. Khusus petugas di pusat semburan kata Zulkarnain tidak diliburkan. iit
19 September 2008
Pasar Porong Baru Perlu Renovasi
Pasar Porong Baru Perlu Renovasi
Ditulis Oleh ty
Jumat, 19 September 2008
Sidoarjo – Penempatan Pasar Porong Baru oleh para pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Porong bakal tertunda.
Pasalnya Pasar Porong Baru (PBB) yang bakal mereka tempati mengalami kerusakan berat.
Parahnya Pemkab Sidoarjo terkesan lepas tangan terhadap kerusakan tersebut. Pemkab Sidoarjo enggan merenovasi PBP menggunakan dana dari perubahan anggaran keuangan (PAK) daerah.
“Renovasi PBP merupakan tanggungjawab Lapindo. Sebab kerusakan terjadi setelah PBP ditempati pengungsi korban lumpur Lapindo. Jadi sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Lapindo,” tegas Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso.
Berbeda dengan Bupati, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Jalaludin Alham menyatakan, biaya renovasi akan diusulkan dalam PAK yang dibahas Oktober 2008.
Sementara itu, Vice President Relation PT Lapindo, Yuniwati Teryana turut prihatin terhadap permasalahan tersebut. Penggunaan PBP lebih lama dari rencana semula. Sehingga tingkat kerusakannya pun tinggi.,
Akan tetapi sampai saat ini, PT Lapindo tetap berada di luar konteks tersebut.
“Sebab, Pasar Porong Baru merupakan infrastruktur milik pemerintah,” jelas Yuniwati.
Ditulis Oleh ty
Jumat, 19 September 2008
Sidoarjo – Penempatan Pasar Porong Baru oleh para pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Porong bakal tertunda.
Pasalnya Pasar Porong Baru (PBB) yang bakal mereka tempati mengalami kerusakan berat.
Parahnya Pemkab Sidoarjo terkesan lepas tangan terhadap kerusakan tersebut. Pemkab Sidoarjo enggan merenovasi PBP menggunakan dana dari perubahan anggaran keuangan (PAK) daerah.
“Renovasi PBP merupakan tanggungjawab Lapindo. Sebab kerusakan terjadi setelah PBP ditempati pengungsi korban lumpur Lapindo. Jadi sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Lapindo,” tegas Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso.
Berbeda dengan Bupati, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Jalaludin Alham menyatakan, biaya renovasi akan diusulkan dalam PAK yang dibahas Oktober 2008.
Sementara itu, Vice President Relation PT Lapindo, Yuniwati Teryana turut prihatin terhadap permasalahan tersebut. Penggunaan PBP lebih lama dari rencana semula. Sehingga tingkat kerusakannya pun tinggi.,
Akan tetapi sampai saat ini, PT Lapindo tetap berada di luar konteks tersebut.
“Sebab, Pasar Porong Baru merupakan infrastruktur milik pemerintah,” jelas Yuniwati.
18 September 2008
Genangan Air Tutup Jalur Alternatif
Genangan Air Tutup Jalur Alternatif
Wednesday, 17 September 2008
SIDOARJO-SURYA-Jalur alternatif Renokenongo (Porong) -Besuki (Jabon) lumpuh, setelah genangan air akibat jebolnya tanggul titik 4 di Desa Renokenongo beberapa hari lalu. Tinggi genangan air sekitar 40 cm. Akibat genangan air lumpur itu kondisi jalan licin, dikhawatirkan kendaraan yang melintas terperosok ke kubangan kolam penampungan (pond) jika tidak hati-hati.
Humas BPLS Achmad Zulkarnain menyarankan masyarakat menggunakan jalur alternatif lainnya lewat Glagaharum. Kendati kawasan itu sudah masuk peta terdampak. Namun karena pembayarannya masih belum dilakukan sebagian warga masih bertahan dirumahnya.
Kasatlantas Polres Sidoarjo AKP Andi Yudianto, mengatakan terkait kondisi tersebut pihaknya akan mengoptimalkan jalur alternatif lain seperti jalur Prambon - Mojosari, Jalur Krembung - Pusdik Porong atau lewat jalur Glagaharum.
Sementara itu juru bicara bidang engineering Minarak Lapindo Jaya (MLJ) Sunaryo Suradi, berpendapat genangan lumpur itu lantaran lumpur tidak boleh dibuang ke Kali Porong. Sedangkan rencana pembuatan kanal buatan langsung menuju ke laut dinilai tidak mudah diterapkan. “Untuk mengalirkan ke laut butuh energi yang besar, tenaga listrik yang besar serta biaya dan system yang efektif,” paparnya.iit
Wednesday, 17 September 2008
SIDOARJO-SURYA-Jalur alternatif Renokenongo (Porong) -Besuki (Jabon) lumpuh, setelah genangan air akibat jebolnya tanggul titik 4 di Desa Renokenongo beberapa hari lalu. Tinggi genangan air sekitar 40 cm. Akibat genangan air lumpur itu kondisi jalan licin, dikhawatirkan kendaraan yang melintas terperosok ke kubangan kolam penampungan (pond) jika tidak hati-hati.
Humas BPLS Achmad Zulkarnain menyarankan masyarakat menggunakan jalur alternatif lainnya lewat Glagaharum. Kendati kawasan itu sudah masuk peta terdampak. Namun karena pembayarannya masih belum dilakukan sebagian warga masih bertahan dirumahnya.
Kasatlantas Polres Sidoarjo AKP Andi Yudianto, mengatakan terkait kondisi tersebut pihaknya akan mengoptimalkan jalur alternatif lain seperti jalur Prambon - Mojosari, Jalur Krembung - Pusdik Porong atau lewat jalur Glagaharum.
Sementara itu juru bicara bidang engineering Minarak Lapindo Jaya (MLJ) Sunaryo Suradi, berpendapat genangan lumpur itu lantaran lumpur tidak boleh dibuang ke Kali Porong. Sedangkan rencana pembuatan kanal buatan langsung menuju ke laut dinilai tidak mudah diterapkan. “Untuk mengalirkan ke laut butuh energi yang besar, tenaga listrik yang besar serta biaya dan system yang efektif,” paparnya.iit
Korban Lumpur Minta Sisa Ganti Rugi
Korban Lumpur Minta Sisa Ganti Rugi
Liputan6.com, Surabaya: Ratusan korban lumpur Lapindo Brantas berunjuk rasa ke kantor PT Minarak Lapindo Jaya di Gedung Srikaya di kawasan Bundaran Darmo Satelit, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (17/9) petang. Mereka menuntut agar Minarak segera melunasi sisa ganti rugi 80 persen.
"Hingga saat ini sekitar 10 persen yang sudah dilunasi ganti ruginya," kata Koordinator Forum Komunikasi Masyarakat
Korban Lumpur,Sugianto. Data di Minarak menyebutkan, dari 12 ribu berkas yang telah mendapatkan uang muka ganti rugi 20 persen, baru 780 berkas yang telah mendapatkan pelunasan ganti rugi.
Menurut warga seluruh ganti rugi seharusnya bisa diterima maksimal dua tahun setelah pembayaran ganti rugi 20 persen. Warga mengancam kembali berunjuk rasa jika hingga akhir bulan puasa ini sisa ganti rugi 80 persen tak segera dibayarkan.(JUF/ANTARA)
Liputan6.com, Surabaya: Ratusan korban lumpur Lapindo Brantas berunjuk rasa ke kantor PT Minarak Lapindo Jaya di Gedung Srikaya di kawasan Bundaran Darmo Satelit, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (17/9) petang. Mereka menuntut agar Minarak segera melunasi sisa ganti rugi 80 persen.
"Hingga saat ini sekitar 10 persen yang sudah dilunasi ganti ruginya," kata Koordinator Forum Komunikasi Masyarakat
Korban Lumpur,Sugianto. Data di Minarak menyebutkan, dari 12 ribu berkas yang telah mendapatkan uang muka ganti rugi 20 persen, baru 780 berkas yang telah mendapatkan pelunasan ganti rugi.
Menurut warga seluruh ganti rugi seharusnya bisa diterima maksimal dua tahun setelah pembayaran ganti rugi 20 persen. Warga mengancam kembali berunjuk rasa jika hingga akhir bulan puasa ini sisa ganti rugi 80 persen tak segera dibayarkan.(JUF/ANTARA)
17 September 2008
Semburan Lumpur Harus Dimatikan
Semburan Lumpur Harus Dimatikan
Tuesday, 16 September 2008
JAKARTA- Upaya penanggulangan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan mengalirkan ke laut tidak akan efektif jika titik semburan lumpur yang menjadi pangkal persoalan tidak dimatikan. Secara teknis dan akademis, menutup semburan lumpur tersebut masih sangat mungkin.
Demikian tanggapan sejumlah kalangan, Senin (15/9), mengenai rencana pemerintah yang mengambil opsi tidak akan menutup semburan lumpur. Dalam rapat kerja dengan DPR, Kamis (11/9), pemerintah memilih untuk memprioritaskan pengendalian lumpur di permukaan dengan mengalirkannya ke laut.
Dari Surabaya, tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menegaskan, masih ada langkah menghentikan semburan lumpur. Fokus pada masalah sosial dinilai percuma selama semburan terus menyembur.
"Kami punya caranya, tinggal pemerintah mau atau tidak," ujar Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS I Nyoman Sutantra di Surabaya. Mereka sudah berkirim surat ke Presiden, tetapi hingga kini belum ada jawaban.
Bupati Sidoarjo Win Hendrarso secara terpisah meminta agar semburan lumpur dihentikan dan masuk dalam program jangka panjang. "Persoalan biaya yang selalu menjadi kendala bisa dicarikan solusinya. Misalnya, dengan menganggarkan dalam APBN atau APBD Jawa Timur," kata Bupati.
Mantan Ketua Tim Supervisi Penghentian Semburan (lumpur) dari Departemen Energi Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini, yang juga ahli perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), mengatakan, persoalan dana mungkin jadi kendala dalam penghentian semburan lumpur. ”Namun, secara akademik dan teknologi, penghentian semburan lumpur masih sangat dimungkinkan,” ujar Rudi.
Opsi yang dilakukan pemerintah untuk tidak menghentikan semburan lumpur, lanjut Rudi, mestinya disertai alasan. Namun, alasan itu tentu bukan karena alasan akademik atau teknis.
Sumur penyelamat
Gerakan Menutup Lumpur Lapindo (GMLL), yang beranggotakan 23 organisasi dan individu, menegaskan, berdasarkan kajian ahli-ahli GMLL, penutup semburan lumpur masih dimungkinkan. Alternatif yang paling mungkin adalah dengan membangun relief well atau sumur penyelamat di sekitar titik semburan.
"Sekarang tinggal kembali pada pemerintah, mau atau tidak menutup semburan lumpur," kata juru bicara GMLL, Letjen Mar (Purn), Suharto.
Sumur penyelamat ini, secara teknis, adalah dengan membangun setidaknya tiga lubang baru di sekitar titik semburan. Lubang ini terhubung ke sumber semburan yang berada sekitar 3.000 meter di bawah permukaan tanah sehingga tekanan dari perut bumi berkurang dan semburan bisa terhenti.
"Teknik seperti ini sudah biasa dilakukan di dunia pengeboran dan selalu berhasil," kata ahli pemboran pensiunan PT Pertamina, Robin Lubron. Beberapa kali ia terlibat langsung mematikan semburan liar, seperti di Pulau Bunyu, Indramayu, dan Prabumulih. Semua pada kedalaman lebih dari 2.000 meter.
Ahli pemboran lain, Harry Eddyarso dari Drilling Engineering Club (DEC), mengatakan, mematikan sumber semburan lumpur dengan relief well bukan tidak mungkin. ”Kenapa relief well, karena kami punya data, bukti, dan perhitungannya,” katanya.
Masalah baru
Pendapat berbeda disampaikan anggota Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Djaja Laksana. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan penggunaan bendungan sebagai penerapan hukum Bernoulli untuk penghentian semburan. Uji coba di lapangan membuktikan teknik itu berhasil.
Sementara itu, untuk mengalirkan lumpur, tim sudah membuat pompa yang dirancang khusus untuk menyedot material lumpur.
"Kami sudah uji pompa bernama star pump ini dan berhasil. Pompa ini sudah dipatenkan," ujar Djaja.
Anggota tim lainnya, Amien Widodo, mengatakan, tim tidak menganjurkan pengaliran ke Sungai Porong. Pengaliran ke Sungai Porong akan menyebabkan sedimentasi pada dasar kali. Akibatnya, fungsi utama Sungai Porong sebagai pengendali banjir tidak bisa dimanfaatkan.
"Kalau Sungai Porong terus mendangkal, akan ada banjir di wilayah yang dilewatinya. Ini menimbulkan masalah sosial baru," ujarnya.
Tuesday, 16 September 2008
JAKARTA- Upaya penanggulangan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan mengalirkan ke laut tidak akan efektif jika titik semburan lumpur yang menjadi pangkal persoalan tidak dimatikan. Secara teknis dan akademis, menutup semburan lumpur tersebut masih sangat mungkin.
Demikian tanggapan sejumlah kalangan, Senin (15/9), mengenai rencana pemerintah yang mengambil opsi tidak akan menutup semburan lumpur. Dalam rapat kerja dengan DPR, Kamis (11/9), pemerintah memilih untuk memprioritaskan pengendalian lumpur di permukaan dengan mengalirkannya ke laut.
Dari Surabaya, tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menegaskan, masih ada langkah menghentikan semburan lumpur. Fokus pada masalah sosial dinilai percuma selama semburan terus menyembur.
"Kami punya caranya, tinggal pemerintah mau atau tidak," ujar Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS I Nyoman Sutantra di Surabaya. Mereka sudah berkirim surat ke Presiden, tetapi hingga kini belum ada jawaban.
Bupati Sidoarjo Win Hendrarso secara terpisah meminta agar semburan lumpur dihentikan dan masuk dalam program jangka panjang. "Persoalan biaya yang selalu menjadi kendala bisa dicarikan solusinya. Misalnya, dengan menganggarkan dalam APBN atau APBD Jawa Timur," kata Bupati.
Mantan Ketua Tim Supervisi Penghentian Semburan (lumpur) dari Departemen Energi Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini, yang juga ahli perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), mengatakan, persoalan dana mungkin jadi kendala dalam penghentian semburan lumpur. ”Namun, secara akademik dan teknologi, penghentian semburan lumpur masih sangat dimungkinkan,” ujar Rudi.
Opsi yang dilakukan pemerintah untuk tidak menghentikan semburan lumpur, lanjut Rudi, mestinya disertai alasan. Namun, alasan itu tentu bukan karena alasan akademik atau teknis.
Sumur penyelamat
Gerakan Menutup Lumpur Lapindo (GMLL), yang beranggotakan 23 organisasi dan individu, menegaskan, berdasarkan kajian ahli-ahli GMLL, penutup semburan lumpur masih dimungkinkan. Alternatif yang paling mungkin adalah dengan membangun relief well atau sumur penyelamat di sekitar titik semburan.
"Sekarang tinggal kembali pada pemerintah, mau atau tidak menutup semburan lumpur," kata juru bicara GMLL, Letjen Mar (Purn), Suharto.
Sumur penyelamat ini, secara teknis, adalah dengan membangun setidaknya tiga lubang baru di sekitar titik semburan. Lubang ini terhubung ke sumber semburan yang berada sekitar 3.000 meter di bawah permukaan tanah sehingga tekanan dari perut bumi berkurang dan semburan bisa terhenti.
"Teknik seperti ini sudah biasa dilakukan di dunia pengeboran dan selalu berhasil," kata ahli pemboran pensiunan PT Pertamina, Robin Lubron. Beberapa kali ia terlibat langsung mematikan semburan liar, seperti di Pulau Bunyu, Indramayu, dan Prabumulih. Semua pada kedalaman lebih dari 2.000 meter.
Ahli pemboran lain, Harry Eddyarso dari Drilling Engineering Club (DEC), mengatakan, mematikan sumber semburan lumpur dengan relief well bukan tidak mungkin. ”Kenapa relief well, karena kami punya data, bukti, dan perhitungannya,” katanya.
Masalah baru
Pendapat berbeda disampaikan anggota Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Djaja Laksana. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan penggunaan bendungan sebagai penerapan hukum Bernoulli untuk penghentian semburan. Uji coba di lapangan membuktikan teknik itu berhasil.
Sementara itu, untuk mengalirkan lumpur, tim sudah membuat pompa yang dirancang khusus untuk menyedot material lumpur.
"Kami sudah uji pompa bernama star pump ini dan berhasil. Pompa ini sudah dipatenkan," ujar Djaja.
Anggota tim lainnya, Amien Widodo, mengatakan, tim tidak menganjurkan pengaliran ke Sungai Porong. Pengaliran ke Sungai Porong akan menyebabkan sedimentasi pada dasar kali. Akibatnya, fungsi utama Sungai Porong sebagai pengendali banjir tidak bisa dimanfaatkan.
"Kalau Sungai Porong terus mendangkal, akan ada banjir di wilayah yang dilewatinya. Ini menimbulkan masalah sosial baru," ujarnya.
15 September 2008
Sekolah Korban Lumpur Pusing Cari Kontrakan
Sekolah Korban Lumpur Pusing Cari Kontrakan
15/09/2008 | 10:00:18
Wiwit Purwanto
Sidoarjo - Pengurus Sekolah Madrasah Kholid Bin Walid di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo yang digenangi lumpur panas kini berpikir keras mendapatkan kelas baru bagi anak-anak madrasah ini.
“Kami sangat membutuhkan ruang kelas untuk kegiatan belajar-mengajar siswa kami,” ungkap Ali Masad, kepala sekolah Madrasah Kholid Bin Walid, Minggu (14/9) kemarin.
Gedung yang sekarang dikepung tanggul kata Ali, sudah sangat tidak memungkinkan lagi untuk menimba ilmu bagi 150 siswa. Selain banyak peralatan sekolah yang rusak suasana belajar mengajar juga terancam dengan genangan air. Ironsinya kata Ali, sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah terkait kondisi sekolah tersebut.
Rencananya pihak sekolah akan mencari gedung kontrakan untuk menampung siswa, agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. “Inginnya kami mencari gedung kontrakan di wilayah yang aman dari jangakauan lumpur seperti di Desa Glagaharum, tapi kami masih bingung biayanya, ” terangnya.
Sekolah Yayasan Kholid bin Walid ini kata Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Achmad Zulkarnain, termasuk wilayah area peta terdampak lumpur panas. “Lapindo yang bertanggungjawab untuk penyelesaian ganti rugi, saat ini belum seluruh warga di desa itu mendapatkan ganti rugi, dan ada sebagian dari warga yang bertahan di wilayah tersebut menunggu ganti rugi,” paparnya
15/09/2008 | 10:00:18
Wiwit Purwanto
Sidoarjo - Pengurus Sekolah Madrasah Kholid Bin Walid di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo yang digenangi lumpur panas kini berpikir keras mendapatkan kelas baru bagi anak-anak madrasah ini.
“Kami sangat membutuhkan ruang kelas untuk kegiatan belajar-mengajar siswa kami,” ungkap Ali Masad, kepala sekolah Madrasah Kholid Bin Walid, Minggu (14/9) kemarin.
Gedung yang sekarang dikepung tanggul kata Ali, sudah sangat tidak memungkinkan lagi untuk menimba ilmu bagi 150 siswa. Selain banyak peralatan sekolah yang rusak suasana belajar mengajar juga terancam dengan genangan air. Ironsinya kata Ali, sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah terkait kondisi sekolah tersebut.
Rencananya pihak sekolah akan mencari gedung kontrakan untuk menampung siswa, agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. “Inginnya kami mencari gedung kontrakan di wilayah yang aman dari jangakauan lumpur seperti di Desa Glagaharum, tapi kami masih bingung biayanya, ” terangnya.
Sekolah Yayasan Kholid bin Walid ini kata Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Achmad Zulkarnain, termasuk wilayah area peta terdampak lumpur panas. “Lapindo yang bertanggungjawab untuk penyelesaian ganti rugi, saat ini belum seluruh warga di desa itu mendapatkan ganti rugi, dan ada sebagian dari warga yang bertahan di wilayah tersebut menunggu ganti rugi,” paparnya
BPLS Harus Normalisasi Kali Porong, Pendangkalan Kian Resahkan Warga
BPLS Harus Normalisasi Kali Porong, Pendangkalan Kian Resahkan Warga
Saturday, 13 September 2008
Sidoarjo - Surya-Berlarutnya unjuk rasa warga yang menolak pengaliran lumpur ke Kali Porong dan penghadangan truk sirtu untuk penanggulan kolam lumpur, memaksa PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) angkat bicara. Menurut anak perusahaan Lapindo Brantas Inc itu, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) harus segera menormalisasi Kali Porong yang kini mulai dangkal.
“Yang terjadi sekarang BPLS seperti tidak berupaya apa-apa, padahal jelas pengaliran lumpur di Kali Porong menjadi tanggung jawab mereka,” jelas Sunaryo Suradi, juru bicara PT MLJ bidang Engineering kepada Surya, Jumat (12/9).
Kondisi Kali Porong sekarang nyaris penuh dengan lumpur, karena lumpur tidak mampu terbawa sampai ke muara sebagai akibat debit air sungai mengecil. Juru bicara BPLS, Akhmad Zulkarnain mengatakan, pengaliran lumpur ke laut lewat Kali Porong hanya bisa dilakukan sata musim hujan.
Saat ini, BPLS merencanakan menampung lumpur di kolam penampungan (pond) baru yang bakal dibangun di Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin. Namun upaya ini terkendala, karena dihalangi warga yang meminta pencairan pembayaran uang muka 20 persen.
Sunaryo mengatakan, pihaknya sudah mencairkan uang muka beberapa bidang tanah dimaksud. Keterlambatan pencairan terjadi karena berbagai sebab seperti berkas belum lengkap, tanah bermasalah, atau warga belum memasukkan berkasnya ke tim verifikasi. “Tetapi kami berharap BPLS tetap berupaya mengalirkan lumpur lewat Kali Porong. Jika tidak, wilayah terdampak lumpur akan makin meluas,” tambahnya.
Hal tersebut, lanjutnya, juga disinggung Menteri PU Djoko Kirmanto selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS dalam pertemuan di Jakarta pekan lalu. Menteri PU bahkan meminta BPLS lebih banyak melakukan sosialisasi kepada warga.
Sekretaris Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Sulkan Wariyono yang pekan lalu mendampingi warga korban lumpur ke Jakarta guna bertemu TP2LS (Tim Pemantau Penanganan Lumpur Sidoarjo) DPR RI juga meminta BPLS segera mengambil langkah-langkah konkret. “Kali Porong sudah mencemaskan warga, terutama yang berdiam di selatan sungai. Kalau tidak segera ditangani, saat hujan akan terjadi banjir,” ujar politikus Partai Demokrat asal Jabon ini.
Kemarin aksi demo warga terus berlanjut. Puluhan warga dari Desa Besuki, Kedungcangkring dan Pajarakan ini melakukan aksi di bekas jalan tol Surabaya-Gempol.
Mereka menghalang-halangi truk pembawa sirtu dengan menutup jalan tol dengan gundukan pasir dan batu. Akibatnya, empat truk yang akan memperbaiki tanggul penahan lumpur tertahan.
Sementara itu, normalisasi Kali Porong menjelang datangnya musim hujan mendesak untuk dilakukan. Mengingat endapan lumpur di kali Porong sudah sangat tinggi
Juru bicara bidang enginering PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), Sunaryo Suradi, mengatakan, pihaknya semaksimal mungkin untuk terus mengalirkan lumpur dari pusat semburan ke Kali Porong. Menurutnya ini dilakukan agar kawasan yang terdampak lumpur tidak semakin meluas. “Sesuai perpres mengalirkan lumpur dari pusat semburan ke Kali Porong adalah tugas Lapindo,” ujarnya, Jumat (12/9).
Hanya saja untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong adalah beberapa minggu terakhir terhambat karena endapan lumpur di Kali Porong. “Normalisasi Kali Porong harus terus dilakukan agar pembuangan lumpur dari pusat semburan berjalan lancar,” tambahnya.
Ia mengkhawatirkan jika pembuangan lumpur tidak maksimal gara-gara endapan di Kali Porong maka imbasnya dikhawatirkan akan makin meluas, karena daya tampung dari kolam penampungan juga sangat terbatas. Ia menyebutkan dalam risalah rapat Menteri PU dan Mendagri serta Lapindo dan BPLS, beberapa hari lalu juga menyebutkan salah satu item jika Lapindo harus membuang lumpur ke Kali Porong sebanyak mungkin. “Tapi kalau kondisinya seperti ini lumpur tidak dapat dibuang ke Kali Porong karena ada endapan lumpur, “ ujarnya.
Menurutnya, jika lumpur mengalir ke laut, pembuangan lumpur ke Kali Porong juga lancar. “Normalisasi Kali Porong harus terus dilakukan dan dipercepat,” tegasnya.
Sementara itu sekitar 100 warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, kemarin memblokade jalur alternatif dengan tumpukan sirtu. Aksi ini dilakukan agar pemerintah melalui BPLS segera memberikan bantuan sosial kepada warga.
Empat truk sirtu yang dicegat warga pagi kemarin, langsung menumpahkannya di jalur alternatif bekas Tol Porong - Gempol. Hal ini mengakibatkan aktivitas penanggulan terhenti.
Ali Mursyid, Koordinator warga Desa Besuki mengatakan ada 3 tuntutan yang diajukan warga. Yakni pemberian uang bantuan sosial yang terdiri uang kontrak setahun Rp 2,5 juta, uang transportasi evakuasi Rp 500.000, serta uang jatah hidup selama enam bulan Rp 300.000 per bulan untuk setiap jiwa.
Aksi warga ini diakhiri sekitar pukul 13.00, setelah petugas dan warga sepakat untuk mengajukan tuntutan tersebut. “Kami berharap bantuan sosial ini turun seminggu sebelum lebaran, karena warga sangat membutuhkan untuk lebaran,” tambah Ali Mursyid.
Disisi lain, tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tidak akan menyerah dalam upaya mengatasi masalah luapan lumpur Lapindo. Lembaga pendidikan ini akan terus berjuang mempromosikan hasil temuannya untuk mengatasi bencana yang telah menyengsarakan banyak orang tersebut.
Pernyataan ITS yang disampaikan Prof Dr Ir Sutantra, ketua LPPM ITS. Ir Djaja Laksana dan Amin Widodo itu disampaikan untuk menanggapi pernyataan pemerintah pusat yang akan menyerah terhadap masalah luapan lumpur Lapindo. Karena hingga sekarang luapan lumpur itu belum berhasil dihentikan.
“Secara teknis ITS tidak akan menyerah untuk mengatasi luapan lumpur Lapindo tersebut,” tegas Ir Djaja Laksana yang dibenarkan oleh Prof Sutantra, Jumat (12/9).
Menurut Sutantra, tim ITS telah memiliki dua cara untuk mengatasi luapan lumpur tersebut. Pertama, cara untuk menghentikan luapan lumpur dengan menggunakan Hukum Bernoulli. Kedua, mengalirkan lumpur dengan menggunakan Star Pump.
Menurut Djaja Laksana, kedua penemuan ITS ini sudah disampaikan kepada pemerintah melalui wakil presiden, Jusuf Kalla. Namun sampai sekarang pemerintah belum mau melirik dan menggunakan penemuan ini.
“Padahal kedua penemuan ini, sangat efektif baik untuk menghentikan maupun mengalirkan lumpur,” ujar Djaja Laksana.
Ditambahkannya, untuk menghentikan luapan lumpur, Djaja sangat yakin Hukum Bernoulli mampu. Caranya dengan membuat bendungan raksana di seluruh daerah yang tanahnya saat ini ambles. Dan dikhabarkan areal tanah yang turun itu meliputi diameter 3 Km.
Tetapi untuk membuat bendungan raksasa itu, perlu diketahui lebih dahulu tekanan lumpur tersebut. Kalau sudah dapat diketahui total head, baru bisa ditentukan tinggi bendungan.
Perkiraan Djaja, bendungan yang dibangun itu diperkirakan setinggi 30 - 35 meter dan kalau setinggi itu, maka luapan lumpur itu pasti berhenti.
Namun untuk membuat bendungan raksasa seperti itu, memang membutuhkan dana besar sekitar Rp 30 triliun. Namun dana sebesar itu, tidak ada artinya dibandingkan penderitaan yang dialami rakyat di Porong selama dua tahun ini. Selain menggunakan Hukum Bernoulli, tim ITS juga bisa menggunakan star pump untuk mengalirkan lumpur langsung ke laut.
Menurut Sutantra, tim ITS menyerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah untuk memilih salah satu dari kedua cara tersebut. Tetapi kalau pemerintah tidak segera memutuskan maka masalah ini akan berkelanjutan dan malah nanti bisa bertambah parah.
Menurut Sutantra, saat ini pemerintah lebih memfokuskan diri pada masalah sosial. Tetapi masalah sosial ini akan bertambah parah kalau masalah luapan lumpur tidak segera di atasi. Karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengatasi masalah sosial, kecuali terlebih dahulu mengatasi luapan lumpurnya baik dengan menghentikan maupun dengan cara mengalirkan lumpur tersebut. iit/sda/tug/jos
Saturday, 13 September 2008
Sidoarjo - Surya-Berlarutnya unjuk rasa warga yang menolak pengaliran lumpur ke Kali Porong dan penghadangan truk sirtu untuk penanggulan kolam lumpur, memaksa PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) angkat bicara. Menurut anak perusahaan Lapindo Brantas Inc itu, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) harus segera menormalisasi Kali Porong yang kini mulai dangkal.
“Yang terjadi sekarang BPLS seperti tidak berupaya apa-apa, padahal jelas pengaliran lumpur di Kali Porong menjadi tanggung jawab mereka,” jelas Sunaryo Suradi, juru bicara PT MLJ bidang Engineering kepada Surya, Jumat (12/9).
Kondisi Kali Porong sekarang nyaris penuh dengan lumpur, karena lumpur tidak mampu terbawa sampai ke muara sebagai akibat debit air sungai mengecil. Juru bicara BPLS, Akhmad Zulkarnain mengatakan, pengaliran lumpur ke laut lewat Kali Porong hanya bisa dilakukan sata musim hujan.
Saat ini, BPLS merencanakan menampung lumpur di kolam penampungan (pond) baru yang bakal dibangun di Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin. Namun upaya ini terkendala, karena dihalangi warga yang meminta pencairan pembayaran uang muka 20 persen.
Sunaryo mengatakan, pihaknya sudah mencairkan uang muka beberapa bidang tanah dimaksud. Keterlambatan pencairan terjadi karena berbagai sebab seperti berkas belum lengkap, tanah bermasalah, atau warga belum memasukkan berkasnya ke tim verifikasi. “Tetapi kami berharap BPLS tetap berupaya mengalirkan lumpur lewat Kali Porong. Jika tidak, wilayah terdampak lumpur akan makin meluas,” tambahnya.
Hal tersebut, lanjutnya, juga disinggung Menteri PU Djoko Kirmanto selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS dalam pertemuan di Jakarta pekan lalu. Menteri PU bahkan meminta BPLS lebih banyak melakukan sosialisasi kepada warga.
Sekretaris Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Sulkan Wariyono yang pekan lalu mendampingi warga korban lumpur ke Jakarta guna bertemu TP2LS (Tim Pemantau Penanganan Lumpur Sidoarjo) DPR RI juga meminta BPLS segera mengambil langkah-langkah konkret. “Kali Porong sudah mencemaskan warga, terutama yang berdiam di selatan sungai. Kalau tidak segera ditangani, saat hujan akan terjadi banjir,” ujar politikus Partai Demokrat asal Jabon ini.
Kemarin aksi demo warga terus berlanjut. Puluhan warga dari Desa Besuki, Kedungcangkring dan Pajarakan ini melakukan aksi di bekas jalan tol Surabaya-Gempol.
Mereka menghalang-halangi truk pembawa sirtu dengan menutup jalan tol dengan gundukan pasir dan batu. Akibatnya, empat truk yang akan memperbaiki tanggul penahan lumpur tertahan.
Sementara itu, normalisasi Kali Porong menjelang datangnya musim hujan mendesak untuk dilakukan. Mengingat endapan lumpur di kali Porong sudah sangat tinggi
Juru bicara bidang enginering PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), Sunaryo Suradi, mengatakan, pihaknya semaksimal mungkin untuk terus mengalirkan lumpur dari pusat semburan ke Kali Porong. Menurutnya ini dilakukan agar kawasan yang terdampak lumpur tidak semakin meluas. “Sesuai perpres mengalirkan lumpur dari pusat semburan ke Kali Porong adalah tugas Lapindo,” ujarnya, Jumat (12/9).
Hanya saja untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong adalah beberapa minggu terakhir terhambat karena endapan lumpur di Kali Porong. “Normalisasi Kali Porong harus terus dilakukan agar pembuangan lumpur dari pusat semburan berjalan lancar,” tambahnya.
Ia mengkhawatirkan jika pembuangan lumpur tidak maksimal gara-gara endapan di Kali Porong maka imbasnya dikhawatirkan akan makin meluas, karena daya tampung dari kolam penampungan juga sangat terbatas. Ia menyebutkan dalam risalah rapat Menteri PU dan Mendagri serta Lapindo dan BPLS, beberapa hari lalu juga menyebutkan salah satu item jika Lapindo harus membuang lumpur ke Kali Porong sebanyak mungkin. “Tapi kalau kondisinya seperti ini lumpur tidak dapat dibuang ke Kali Porong karena ada endapan lumpur, “ ujarnya.
Menurutnya, jika lumpur mengalir ke laut, pembuangan lumpur ke Kali Porong juga lancar. “Normalisasi Kali Porong harus terus dilakukan dan dipercepat,” tegasnya.
Sementara itu sekitar 100 warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, kemarin memblokade jalur alternatif dengan tumpukan sirtu. Aksi ini dilakukan agar pemerintah melalui BPLS segera memberikan bantuan sosial kepada warga.
Empat truk sirtu yang dicegat warga pagi kemarin, langsung menumpahkannya di jalur alternatif bekas Tol Porong - Gempol. Hal ini mengakibatkan aktivitas penanggulan terhenti.
Ali Mursyid, Koordinator warga Desa Besuki mengatakan ada 3 tuntutan yang diajukan warga. Yakni pemberian uang bantuan sosial yang terdiri uang kontrak setahun Rp 2,5 juta, uang transportasi evakuasi Rp 500.000, serta uang jatah hidup selama enam bulan Rp 300.000 per bulan untuk setiap jiwa.
Aksi warga ini diakhiri sekitar pukul 13.00, setelah petugas dan warga sepakat untuk mengajukan tuntutan tersebut. “Kami berharap bantuan sosial ini turun seminggu sebelum lebaran, karena warga sangat membutuhkan untuk lebaran,” tambah Ali Mursyid.
Disisi lain, tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tidak akan menyerah dalam upaya mengatasi masalah luapan lumpur Lapindo. Lembaga pendidikan ini akan terus berjuang mempromosikan hasil temuannya untuk mengatasi bencana yang telah menyengsarakan banyak orang tersebut.
Pernyataan ITS yang disampaikan Prof Dr Ir Sutantra, ketua LPPM ITS. Ir Djaja Laksana dan Amin Widodo itu disampaikan untuk menanggapi pernyataan pemerintah pusat yang akan menyerah terhadap masalah luapan lumpur Lapindo. Karena hingga sekarang luapan lumpur itu belum berhasil dihentikan.
“Secara teknis ITS tidak akan menyerah untuk mengatasi luapan lumpur Lapindo tersebut,” tegas Ir Djaja Laksana yang dibenarkan oleh Prof Sutantra, Jumat (12/9).
Menurut Sutantra, tim ITS telah memiliki dua cara untuk mengatasi luapan lumpur tersebut. Pertama, cara untuk menghentikan luapan lumpur dengan menggunakan Hukum Bernoulli. Kedua, mengalirkan lumpur dengan menggunakan Star Pump.
Menurut Djaja Laksana, kedua penemuan ITS ini sudah disampaikan kepada pemerintah melalui wakil presiden, Jusuf Kalla. Namun sampai sekarang pemerintah belum mau melirik dan menggunakan penemuan ini.
“Padahal kedua penemuan ini, sangat efektif baik untuk menghentikan maupun mengalirkan lumpur,” ujar Djaja Laksana.
Ditambahkannya, untuk menghentikan luapan lumpur, Djaja sangat yakin Hukum Bernoulli mampu. Caranya dengan membuat bendungan raksana di seluruh daerah yang tanahnya saat ini ambles. Dan dikhabarkan areal tanah yang turun itu meliputi diameter 3 Km.
Tetapi untuk membuat bendungan raksasa itu, perlu diketahui lebih dahulu tekanan lumpur tersebut. Kalau sudah dapat diketahui total head, baru bisa ditentukan tinggi bendungan.
Perkiraan Djaja, bendungan yang dibangun itu diperkirakan setinggi 30 - 35 meter dan kalau setinggi itu, maka luapan lumpur itu pasti berhenti.
Namun untuk membuat bendungan raksasa seperti itu, memang membutuhkan dana besar sekitar Rp 30 triliun. Namun dana sebesar itu, tidak ada artinya dibandingkan penderitaan yang dialami rakyat di Porong selama dua tahun ini. Selain menggunakan Hukum Bernoulli, tim ITS juga bisa menggunakan star pump untuk mengalirkan lumpur langsung ke laut.
Menurut Sutantra, tim ITS menyerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah untuk memilih salah satu dari kedua cara tersebut. Tetapi kalau pemerintah tidak segera memutuskan maka masalah ini akan berkelanjutan dan malah nanti bisa bertambah parah.
Menurut Sutantra, saat ini pemerintah lebih memfokuskan diri pada masalah sosial. Tetapi masalah sosial ini akan bertambah parah kalau masalah luapan lumpur tidak segera di atasi. Karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengatasi masalah sosial, kecuali terlebih dahulu mengatasi luapan lumpurnya baik dengan menghentikan maupun dengan cara mengalirkan lumpur tersebut. iit/sda/tug/jos
Ratusan Warga Hentikan Pengurukan Perumahan Korban Lumpur
13/09/08 23:41
Ratusan Warga Hentikan Pengurukan Perumahan Korban Lumpur
Sidoarjo (ANTARA News) - Ratusan warga Desa Sumput Kecamatan Kota Sidoarjo, Sabtu, menghentikan pengurukan oleh PT Mutiara Mashur Sejahtera (MMS) untuk pengembangan Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) yang diperuntukkan korban lumpur Lapindo Brantas.
Aksi penghentian itu dilakukan warga, lantaran masih belum ada kesepakatan terkait harga jual-beli tanah Gogol Gilir, milik warga Sumput dengan pihak PT MMS.
Tanah Gogol Gilir milik warga Sumput tercatat seluas 28 hektar, sementara yang sudah dibeli PT MMS masih seluas tiga hektar dan sudah dilakukan pengurukan. Luas satu Gogol Gilir tanah itu adalah 2.930 meter persegi.
Warga menuntut PT MMS segera menyelesaikan lebih dulu jual-beli sisa tanah Gogol Gilir seluas 25 hektar milik warga, sebelum melakukan pengurukan kembali.
Akibat aksi warga itu, para pekerja sempat mematuhi dengan berhenti bekerja. Namun tak lama kemudian, pekerja melanjutkan pekerjaannya dengan melakukan pengurukan lagi, sehingga terpaksa membuat warga geram dan mengusirnya.
Warga sempat bergerombol dengan dijaga aparat keamanan dan "mengusir" dua alat berat, termasuk memberi patok yang bertuliskan "Dilarang Melakukan Pengurukan Tanah Sebelum Pembelian Tanah Gogol Gilir Tuntas".
Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Sumput, Saiqu Rofik dihubungi terpisah mengatakan, tanah Gogol Gilir yang merupakan lahan persawahan milik 64 warga itu sifatnya bergilir.
"Meski PT MMS telah membeli tiga hektar tanah gogol gilir tersebut, belum diketahui siapa pemilik tanah itu, karena masih dianggap milik semua warga," tambahnya.
Perumahan KNV merupakan kompleks perumahan yang disiapkan untuk korban lumpur Lapindo yang setuju dengan model pembayaran ganti rugi "cash and resettlement".
Kompleks perumahan KNV ini sudah terbangun di Desa Janti Kota Sidoarjo, tepatnya sebelah timur Desa Sumput, yang kini dijadikan kawasan pengembangan KNV.
Ratusan Warga Hentikan Pengurukan Perumahan Korban Lumpur
Sidoarjo (ANTARA News) - Ratusan warga Desa Sumput Kecamatan Kota Sidoarjo, Sabtu, menghentikan pengurukan oleh PT Mutiara Mashur Sejahtera (MMS) untuk pengembangan Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) yang diperuntukkan korban lumpur Lapindo Brantas.
Aksi penghentian itu dilakukan warga, lantaran masih belum ada kesepakatan terkait harga jual-beli tanah Gogol Gilir, milik warga Sumput dengan pihak PT MMS.
Tanah Gogol Gilir milik warga Sumput tercatat seluas 28 hektar, sementara yang sudah dibeli PT MMS masih seluas tiga hektar dan sudah dilakukan pengurukan. Luas satu Gogol Gilir tanah itu adalah 2.930 meter persegi.
Warga menuntut PT MMS segera menyelesaikan lebih dulu jual-beli sisa tanah Gogol Gilir seluas 25 hektar milik warga, sebelum melakukan pengurukan kembali.
Akibat aksi warga itu, para pekerja sempat mematuhi dengan berhenti bekerja. Namun tak lama kemudian, pekerja melanjutkan pekerjaannya dengan melakukan pengurukan lagi, sehingga terpaksa membuat warga geram dan mengusirnya.
Warga sempat bergerombol dengan dijaga aparat keamanan dan "mengusir" dua alat berat, termasuk memberi patok yang bertuliskan "Dilarang Melakukan Pengurukan Tanah Sebelum Pembelian Tanah Gogol Gilir Tuntas".
Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Sumput, Saiqu Rofik dihubungi terpisah mengatakan, tanah Gogol Gilir yang merupakan lahan persawahan milik 64 warga itu sifatnya bergilir.
"Meski PT MMS telah membeli tiga hektar tanah gogol gilir tersebut, belum diketahui siapa pemilik tanah itu, karena masih dianggap milik semua warga," tambahnya.
Perumahan KNV merupakan kompleks perumahan yang disiapkan untuk korban lumpur Lapindo yang setuju dengan model pembayaran ganti rugi "cash and resettlement".
Kompleks perumahan KNV ini sudah terbangun di Desa Janti Kota Sidoarjo, tepatnya sebelah timur Desa Sumput, yang kini dijadikan kawasan pengembangan KNV.
Giliran Warga Besuki Barat Tuntut Kejelasan Ganti Rugi
12/09/08 19:46
Giliran Warga Besuki Barat Tuntut Kejelasan Ganti Rugi
Sidoarjo (ANTARA News) - Setelah warga Desa Besuki Timur dan Kedungcangkring Kecamatan Jabon Sidoarjo berunjukrasa menanyakan soal kejelasan waktu ganti rugi diberikan, kini giliran warga Besuki Barat yang melakukan aksi serupa di eks Tol Porong, Km 41, Jumat.
Mereka juga menanyakan soal besaran ganti urgi yang akan diberikan. Mereka minta ganti rugi sama nilainya dengan ganti rugi yang diberikan korban lumpur sebelumnya atau yang diberikan Lapindo Brantas Inc.
Untuk tanah kering, warga minta dihargai Rp1 juta/M2. Sedangkan untuk lahan bangunan dihargai Rp1,5 juta/M2 dan lahan berupa sawah dihargai Rp120 ribu/M2.
Koordinator aksi Ali Mursid mengatakan, warga menuntut percepatan ganti rugi yang dijanjikan pemerintah melalui dana APBN-P. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan ganti rugi itu diberikan.
Padahal, menurut dia, Tim Pengukur Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sudah mengukur lahan dan bangunan warga yang akan mendapat ganti rugi.
"Saat pengukuran, kami tanyakan kapan ganti rugi diberikan, tetapi mereka tidak bisa menjawab," katanya menegaskan.
Setelah melalui negosiasi yang cukup alot antara aparat dengan warga Besuki Barat di eks tol Porong Km 41, akhirnya warga bersedia membubarkan diri.
Material sirtu yang sempat ditumpahkan oleh warga demonstran dan diduduki di atasnya mulai ditinggalkan warga dan warga mulai kembali ke bilik masing-masing.
Sedangkan, tumpukan sirtu yang ditumpahkan ke jalan eks tol Porong-Gempol mulai dibersihkan oleh pekerja tanggul.
"Warga minta percepatan realisasi pembayaran bantuan sosial (bansos) yang meliputi uang kontrak, jadup dan uang evakuasi dari pemerintah harus cair H-7 lebaran mendatang," kata Mursid.
Jika sampai H-7 tak kunjung cair, akan melakukan aksi protes yang sama, karena uang bansos itu sangat didambahkan warga.
"Kehidupan warga Besuki sudah sangat memprihatinkan. Masak pemerintah tidak kasihan dengan rakyatnya yang sengsara," tambah Mursid.(*)
Giliran Warga Besuki Barat Tuntut Kejelasan Ganti Rugi
Sidoarjo (ANTARA News) - Setelah warga Desa Besuki Timur dan Kedungcangkring Kecamatan Jabon Sidoarjo berunjukrasa menanyakan soal kejelasan waktu ganti rugi diberikan, kini giliran warga Besuki Barat yang melakukan aksi serupa di eks Tol Porong, Km 41, Jumat.
Mereka juga menanyakan soal besaran ganti urgi yang akan diberikan. Mereka minta ganti rugi sama nilainya dengan ganti rugi yang diberikan korban lumpur sebelumnya atau yang diberikan Lapindo Brantas Inc.
Untuk tanah kering, warga minta dihargai Rp1 juta/M2. Sedangkan untuk lahan bangunan dihargai Rp1,5 juta/M2 dan lahan berupa sawah dihargai Rp120 ribu/M2.
Koordinator aksi Ali Mursid mengatakan, warga menuntut percepatan ganti rugi yang dijanjikan pemerintah melalui dana APBN-P. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan ganti rugi itu diberikan.
Padahal, menurut dia, Tim Pengukur Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sudah mengukur lahan dan bangunan warga yang akan mendapat ganti rugi.
"Saat pengukuran, kami tanyakan kapan ganti rugi diberikan, tetapi mereka tidak bisa menjawab," katanya menegaskan.
Setelah melalui negosiasi yang cukup alot antara aparat dengan warga Besuki Barat di eks tol Porong Km 41, akhirnya warga bersedia membubarkan diri.
Material sirtu yang sempat ditumpahkan oleh warga demonstran dan diduduki di atasnya mulai ditinggalkan warga dan warga mulai kembali ke bilik masing-masing.
Sedangkan, tumpukan sirtu yang ditumpahkan ke jalan eks tol Porong-Gempol mulai dibersihkan oleh pekerja tanggul.
"Warga minta percepatan realisasi pembayaran bantuan sosial (bansos) yang meliputi uang kontrak, jadup dan uang evakuasi dari pemerintah harus cair H-7 lebaran mendatang," kata Mursid.
Jika sampai H-7 tak kunjung cair, akan melakukan aksi protes yang sama, karena uang bansos itu sangat didambahkan warga.
"Kehidupan warga Besuki sudah sangat memprihatinkan. Masak pemerintah tidak kasihan dengan rakyatnya yang sengsara," tambah Mursid.(*)
12 September 2008
Pemerintah Minta Korban Ikuti Aturan
Pemerintah Minta Korban Ikuti Aturan
Ditulis Oleh ty
Jumat, 12 September 2008
Jakarta – Pemerintah siap menyelesaikan masalah lumpur Lapindo dengan cara tegas. Mereka tidak akan berkompromi lagi terhadap warga yang sulit diajak bekerja sama.
"Kami akan lebih tegas. Bagi warga yang tidak mau mengikuti skema sesuai ketetapan yang ada, tidak akan ada lagi kompromi," ujar Menteri Sosial Bachtiar Cham-syah saat rapat kerja bersama Tim Pengawas Penanganan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin (11/9).
Menurut dia, kelanjutan nasib para warga di luar mainstream yang ada selama ini akan ditempuh melalui jalur hukum. Bahtiar menyatakan, pilihan sikap yang akan diambil pemerintah akan berbeda dari sebelumnya. Pemerintah, menurut dia, akan lebih kaku dalam menerapkan aturan dan kesepakatan yang ada terkait dengan penanganan korban lumpur. Mi-salnya, penerapan Perpres No 14/2007 dan Perpres No 28/ 2008. "Jangan sampai kepentingan korban yang lebih banyak dikorbankan atas kepentingan segelintir yang lain," ungkap anggota Tim pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tersebut. Dia mengaku, selama ini sejumlah penanganan masalah social macet karena terhambat perbedaan pandangan di antara korban lumpur. Bahkan, jelas dia, beberapa orang ternyata diketahui bukan korban.
Pernyataan Bachtiar yang siap bersikap lebih tegas itu didukung sejumlah anggota DPR. Ketua TP2LS Priyo Budi Santoso menyatakan sudah seharusnya BPLS memilih sikap tersebut. "Itu yang kami tunggu-tunggu sejak dulu,” ungkap politikus asal Partai Golkar tersebut.
Menurut Priyo, ketegasan tersebut akan berdampak pada percepatan penanganan. Semakin cepat penanganan, kata dia, akan menyelamatkan ribuan korban lumpur. "Sebagian kecil yang lain tetap harus dimanusiakan, tapi jangan sampai merusak nasib yang lainnya," ujarnya.
Rapat yang berlangsung sekitar empat jam tersebut berhasil merekomendasikan beberapa hal. Di antaranya, TP2LS merekomendasikan agar dewan pengarah BPLS memasukkan tiga desa yang juga terkena dampak lumpur Sidoarjo serta tidak layak huni. Yaitu, Desa Siring bagian barat, Desa Jatirejo, Desa Mindi, serta beberapa RT di Desa Besuki. TP2LS juga merekomendasikan BPN untuk memberikan solusi hukum atas status tanah yang belum bersertifikat, yaitu letter C dan pethok D yang tidak bisij dibuatkanaktajualbeli. "Agar ada kepastian untuk penyelesaian masalah akta jual beli dan akibatnya atas status tanah beberapa korban lumpur," kata Priyo.
Selain itu, TP2LS meminta agar BPLS segera mengantisipasi datangnya musim hujan. Hal itu perlu, kata Priyo, agar kekhawatiran datangnya banjir di Kali Porong atau jebolnya tanggul bisa dihindarkan. "Apalagi, menjelang musim Lebaran seperti ini, mereka butuh ketenangan.” jelasnya.
PT KA Juga Siap Antisipasi
Sementara itu, PT Kereta Api (PT KA) sudah mengantisipasi agar rel kereta api di daerah Porong, Sidoarjo, tetap bisa dilewati jika terendam lumpur. Ada dua mekanisme yang dipersiapkan, yaitu meninggikan rel dan mengoperasikan lokomotif yang bisa melalui genangan air.
Ditulis Oleh ty
Jumat, 12 September 2008
Jakarta – Pemerintah siap menyelesaikan masalah lumpur Lapindo dengan cara tegas. Mereka tidak akan berkompromi lagi terhadap warga yang sulit diajak bekerja sama.
"Kami akan lebih tegas. Bagi warga yang tidak mau mengikuti skema sesuai ketetapan yang ada, tidak akan ada lagi kompromi," ujar Menteri Sosial Bachtiar Cham-syah saat rapat kerja bersama Tim Pengawas Penanganan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin (11/9).
Menurut dia, kelanjutan nasib para warga di luar mainstream yang ada selama ini akan ditempuh melalui jalur hukum. Bahtiar menyatakan, pilihan sikap yang akan diambil pemerintah akan berbeda dari sebelumnya. Pemerintah, menurut dia, akan lebih kaku dalam menerapkan aturan dan kesepakatan yang ada terkait dengan penanganan korban lumpur. Mi-salnya, penerapan Perpres No 14/2007 dan Perpres No 28/ 2008. "Jangan sampai kepentingan korban yang lebih banyak dikorbankan atas kepentingan segelintir yang lain," ungkap anggota Tim pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tersebut. Dia mengaku, selama ini sejumlah penanganan masalah social macet karena terhambat perbedaan pandangan di antara korban lumpur. Bahkan, jelas dia, beberapa orang ternyata diketahui bukan korban.
Pernyataan Bachtiar yang siap bersikap lebih tegas itu didukung sejumlah anggota DPR. Ketua TP2LS Priyo Budi Santoso menyatakan sudah seharusnya BPLS memilih sikap tersebut. "Itu yang kami tunggu-tunggu sejak dulu,” ungkap politikus asal Partai Golkar tersebut.
Menurut Priyo, ketegasan tersebut akan berdampak pada percepatan penanganan. Semakin cepat penanganan, kata dia, akan menyelamatkan ribuan korban lumpur. "Sebagian kecil yang lain tetap harus dimanusiakan, tapi jangan sampai merusak nasib yang lainnya," ujarnya.
Rapat yang berlangsung sekitar empat jam tersebut berhasil merekomendasikan beberapa hal. Di antaranya, TP2LS merekomendasikan agar dewan pengarah BPLS memasukkan tiga desa yang juga terkena dampak lumpur Sidoarjo serta tidak layak huni. Yaitu, Desa Siring bagian barat, Desa Jatirejo, Desa Mindi, serta beberapa RT di Desa Besuki. TP2LS juga merekomendasikan BPN untuk memberikan solusi hukum atas status tanah yang belum bersertifikat, yaitu letter C dan pethok D yang tidak bisij dibuatkanaktajualbeli. "Agar ada kepastian untuk penyelesaian masalah akta jual beli dan akibatnya atas status tanah beberapa korban lumpur," kata Priyo.
Selain itu, TP2LS meminta agar BPLS segera mengantisipasi datangnya musim hujan. Hal itu perlu, kata Priyo, agar kekhawatiran datangnya banjir di Kali Porong atau jebolnya tanggul bisa dihindarkan. "Apalagi, menjelang musim Lebaran seperti ini, mereka butuh ketenangan.” jelasnya.
PT KA Juga Siap Antisipasi
Sementara itu, PT Kereta Api (PT KA) sudah mengantisipasi agar rel kereta api di daerah Porong, Sidoarjo, tetap bisa dilewati jika terendam lumpur. Ada dua mekanisme yang dipersiapkan, yaitu meninggikan rel dan mengoperasikan lokomotif yang bisa melalui genangan air.
Pertemuan Korban Lumpur dan Pemerintah Hasilkan Kesepakatan
Pertemuan Korban Lumpur dan Pemerintah Hasilkan Kesepakatan
suarasurabaya.net
Pertemuan pemerintah dengan warga korban lumpur Sidoarjo di kantor Komnas HAM Jakarta menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya soal ganti rugi tanah.
Sekitar 20 warga korban lumpur yang hadir itu diantaranya paguyuban warga 9 desa, perwakilan warga PerumTAS, gerakan 3 desa dan gerakan pendukung Perpres no 14 tahun 2007 (Gepres).
Sedang dari pemerintah JOKO KIRMANTO Menteri PU yang juga Ketua Dewan Pengarah BPLS, Depsos, dan BPN. Meskipun tidak diundang Lapindo dan PT Minarak Lapindo Jaya juga datang.
Kesepakatan yang kemudian ditandatangani bersama itu untuk warga yang punya hak kepemilikan tanah berupa petok D letter C, dan SK Gogol akan dilakukan pengikatan jual beli yang di dalamnya terkandung pelepasan hak sesuai risalah 2 Mei 2007.
Proses pembayaran 80 persen, dalam bentuk tunai sesuai dengan PIJB saat menandatangani 20 persen dilakukan sebulan sebelum masa kontrak rumah selama dua tahun habis.
Tanah yang dilepaskan akan menjadi tanah negara, dan proses selanjutnya Lapindo Brantas dapat mengajukan permohonan hak itu sesuai ketentuan.
Sementara JOKO KIRMANTO Menteri PU yang juga Ketua Dewan Pengarah BPLS berharap kesepakatan bersama ini murni keinginan warga supaya proses ganti rugi tuntas, bukan karena politis, [Audio On Demand] .
Sementara kesepakatan untuk 3 desa diluar peta terdampak lumpur seperti Desa Ketapang, Glagah dan Gedang JOKO KIRMANTO sebagai Menteri PU akan membantu menyediakan fasilitas air bersih dan pembangunan sarana drainase.
Menteri PU juga akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Mendiknas terkait soal kesehatan dan pendidikan yang dihadapi 3 desa diluar peta terdampak ini.
Untuk Lapindo yang diwakili YUNIWATI Humasnya dan PT Minarak tidak mau menandatangani kesepakatan dengan alasan mereka sebenarnya tidak diundang. Tetapi intinya Lapindo dan Minarak akan mengikuti aturan pemerintah.(faz/ipg)
suarasurabaya.net
Pertemuan pemerintah dengan warga korban lumpur Sidoarjo di kantor Komnas HAM Jakarta menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya soal ganti rugi tanah.
Sekitar 20 warga korban lumpur yang hadir itu diantaranya paguyuban warga 9 desa, perwakilan warga PerumTAS, gerakan 3 desa dan gerakan pendukung Perpres no 14 tahun 2007 (Gepres).
Sedang dari pemerintah JOKO KIRMANTO Menteri PU yang juga Ketua Dewan Pengarah BPLS, Depsos, dan BPN. Meskipun tidak diundang Lapindo dan PT Minarak Lapindo Jaya juga datang.
Kesepakatan yang kemudian ditandatangani bersama itu untuk warga yang punya hak kepemilikan tanah berupa petok D letter C, dan SK Gogol akan dilakukan pengikatan jual beli yang di dalamnya terkandung pelepasan hak sesuai risalah 2 Mei 2007.
Proses pembayaran 80 persen, dalam bentuk tunai sesuai dengan PIJB saat menandatangani 20 persen dilakukan sebulan sebelum masa kontrak rumah selama dua tahun habis.
Tanah yang dilepaskan akan menjadi tanah negara, dan proses selanjutnya Lapindo Brantas dapat mengajukan permohonan hak itu sesuai ketentuan.
Sementara JOKO KIRMANTO Menteri PU yang juga Ketua Dewan Pengarah BPLS berharap kesepakatan bersama ini murni keinginan warga supaya proses ganti rugi tuntas, bukan karena politis, [Audio On Demand] .
Sementara kesepakatan untuk 3 desa diluar peta terdampak lumpur seperti Desa Ketapang, Glagah dan Gedang JOKO KIRMANTO sebagai Menteri PU akan membantu menyediakan fasilitas air bersih dan pembangunan sarana drainase.
Menteri PU juga akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Mendiknas terkait soal kesehatan dan pendidikan yang dihadapi 3 desa diluar peta terdampak ini.
Untuk Lapindo yang diwakili YUNIWATI Humasnya dan PT Minarak tidak mau menandatangani kesepakatan dengan alasan mereka sebenarnya tidak diundang. Tetapi intinya Lapindo dan Minarak akan mengikuti aturan pemerintah.(faz/ipg)
Pembangunan Rumah RSh di Bawah Target Awal REI Jatim
Pembangunan Rumah RSh di Bawah Target Awal REI Jatim
SURABAYA - Pengembangan rumah sederhana sehat (RSh) masih menghadapi kendala klasik. Seperti harga tanah, pajak, dan perizinan. Tak heran jika per Juli lalu, realisasi pembanguan RSh di Jatim baru mencapi 3.185 unit. Atau 15,7 persen dari target. Bahkan DPD REI Jatim memprediksi tahun ini hanya akan tercapai sekitar 16 ribu unit RSh dari target awal 20 ribu unit.
''Kami yakin 80 persen akan terealisasi. Karena menjelang akhir tahun, biasanya permintaan naik dan penyaluran KPR RSh meningkat,'' kata Ketua REI Jatim
Apalagi karena mendapat subsidi, maka suku bunga KPR untuk RSh tidak ikut naik seperti suku bunga kredit properti lainnya.
Permasalahan pengembangan RSh sangatlah kompleks. Mulai dari harga tanah yang mahal. Saat ini untuk bisa membangun RSH, harga rata-rata tanah yang diperbolehkan hanya Rp 30 ribu per meter persegi. ''Jika dapat tanah dengan harga segitu, pasti di daerah. Nah kalau di daerah pembangunan infrastrukturnya yang mahal,'' keluh wakil Ketua DPD REI Jatim Bidang Rumah Sederhana Sehat Tri Wediyanto pada kesempatan yang sama.
Masalah lainnya adalah perpajakan dan perijinan yang masih mahal. ''Masih ada masalah BPHTB yang harus dibayarkan anggota REI meski seharusnya sekarang sudah free.'' Ini karena belum ada peraturan Menkeu yang menindaklanjuti perubahan terkait kenaikan harga RSh dari Rp 49 juta per unit menjadi Rp 55 juta per unit.
Selain itu dengan adanya otoda, maka permasalahan anggota REI di masing-maing daerah berbeda-beda. '''Dulu sebelum otoda semuanya sama. Jadi lebih gampang meyelesaiknnya.''
Berdasarkan data dari REI, pada 2007 pembangunan RSh hanya 11 ribu unit dari target 2008 20 ribu unit di Jatim. Sementara secara nasional, dari target pembangunan perumahan dalam lima tahun (2004-2009) untuk RS dan RSh mencapai 1,265 juta unit, yang baru terbangun mencapi 332 ribu unit antara periode 2004-2007. Sementara rencana pembangunan 25 rusunami, tidak ada satupun yang terwujud untuk periode 2004-2007.(aan/fan)
SURABAYA - Pengembangan rumah sederhana sehat (RSh) masih menghadapi kendala klasik. Seperti harga tanah, pajak, dan perizinan. Tak heran jika per Juli lalu, realisasi pembanguan RSh di Jatim baru mencapi 3.185 unit. Atau 15,7 persen dari target. Bahkan DPD REI Jatim memprediksi tahun ini hanya akan tercapai sekitar 16 ribu unit RSh dari target awal 20 ribu unit.
''Kami yakin 80 persen akan terealisasi. Karena menjelang akhir tahun, biasanya permintaan naik dan penyaluran KPR RSh meningkat,'' kata Ketua REI Jatim
Apalagi karena mendapat subsidi, maka suku bunga KPR untuk RSh tidak ikut naik seperti suku bunga kredit properti lainnya.
Permasalahan pengembangan RSh sangatlah kompleks. Mulai dari harga tanah yang mahal. Saat ini untuk bisa membangun RSH, harga rata-rata tanah yang diperbolehkan hanya Rp 30 ribu per meter persegi. ''Jika dapat tanah dengan harga segitu, pasti di daerah. Nah kalau di daerah pembangunan infrastrukturnya yang mahal,'' keluh wakil Ketua DPD REI Jatim Bidang Rumah Sederhana Sehat Tri Wediyanto pada kesempatan yang sama.
Masalah lainnya adalah perpajakan dan perijinan yang masih mahal. ''Masih ada masalah BPHTB yang harus dibayarkan anggota REI meski seharusnya sekarang sudah free.'' Ini karena belum ada peraturan Menkeu yang menindaklanjuti perubahan terkait kenaikan harga RSh dari Rp 49 juta per unit menjadi Rp 55 juta per unit.
Selain itu dengan adanya otoda, maka permasalahan anggota REI di masing-maing daerah berbeda-beda. '''Dulu sebelum otoda semuanya sama. Jadi lebih gampang meyelesaiknnya.''
Berdasarkan data dari REI, pada 2007 pembangunan RSh hanya 11 ribu unit dari target 2008 20 ribu unit di Jatim. Sementara secara nasional, dari target pembangunan perumahan dalam lima tahun (2004-2009) untuk RS dan RSh mencapai 1,265 juta unit, yang baru terbangun mencapi 332 ribu unit antara periode 2004-2007. Sementara rencana pembangunan 25 rusunami, tidak ada satupun yang terwujud untuk periode 2004-2007.(aan/fan)
BPLS Segera Susun Tambahan Anggaran Tanggulangi Lumpur
BPLS Segera Susun Tambahan Anggaran Tanggulangi Lumpur
suarasurabaya.net| Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR RI merekomendasikan Dewan Pengarah BPLS supaya segera menyusun tambahan anggaran untuk APBN 2009 dalam menanggulangi lumpur.
Ini satu diantara kesimpulan yang diambil sesudah dewan pengarah BPLS, Lapindo, serta PT Minarak melakukan rapat dengar pendapat dengan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo DPR RI, Kamis (11/09).
PRIYO BUDI SANTOSO Wakil Ketua TP2LS DPR RI yang memimpin rapat menjelaskan anggaran tambahan itu untuk sosial kemasyarakatan infrastruktur maupun lingkungan hidup.
Dilaporkan FAIZ FAJARUDIN reporter Suara Surabaya di Jakarta, menurut PRIYO, TP2LS mendesak percepatan realisasi anggaran ini karena secara prinsip TP2LS DPR RI menyetujui.
Selain itu kata PRIYO, TP2LS DPR RI juga merekomendasikan pemerintah supaya memasukan Desa Mindi, Jatirejo, Siring Barat, dan Besuki, 7 RT ke dalam revisi Perpres no 14 tahun 2007 untuk memasukkan pembiayaan sosial kemasyarakatan ke dalam APBN. [Audio On Demand]
Sementara SOENARSO Kepala BPLS dalam rapat mengajukan usulan anggaran Rp 1,194 trilyun untuk tahun 2009. Menurutnya usulan anggaran itu meliputi bidang sosial Rp 656,7 milyar, bidang operasi Rp 1,5 milyar, infrastruktur Rp 519 milyar dan bidang ketatalaksanaan Rp 17 milyar.
suarasurabaya.net| Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR RI merekomendasikan Dewan Pengarah BPLS supaya segera menyusun tambahan anggaran untuk APBN 2009 dalam menanggulangi lumpur.
Ini satu diantara kesimpulan yang diambil sesudah dewan pengarah BPLS, Lapindo, serta PT Minarak melakukan rapat dengar pendapat dengan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo DPR RI, Kamis (11/09).
PRIYO BUDI SANTOSO Wakil Ketua TP2LS DPR RI yang memimpin rapat menjelaskan anggaran tambahan itu untuk sosial kemasyarakatan infrastruktur maupun lingkungan hidup.
Dilaporkan FAIZ FAJARUDIN reporter Suara Surabaya di Jakarta, menurut PRIYO, TP2LS mendesak percepatan realisasi anggaran ini karena secara prinsip TP2LS DPR RI menyetujui.
Selain itu kata PRIYO, TP2LS DPR RI juga merekomendasikan pemerintah supaya memasukan Desa Mindi, Jatirejo, Siring Barat, dan Besuki, 7 RT ke dalam revisi Perpres no 14 tahun 2007 untuk memasukkan pembiayaan sosial kemasyarakatan ke dalam APBN. [Audio On Demand]
Sementara SOENARSO Kepala BPLS dalam rapat mengajukan usulan anggaran Rp 1,194 trilyun untuk tahun 2009. Menurutnya usulan anggaran itu meliputi bidang sosial Rp 656,7 milyar, bidang operasi Rp 1,5 milyar, infrastruktur Rp 519 milyar dan bidang ketatalaksanaan Rp 17 milyar.
35 Persen Korban Lumpur Sudah Mendapat Ganti Rugi 80%
35 Persen Korban Lumpur Sudah Mendapat Ganti Rugi 80%
suarasurabaya.net| Lapindo Brantas Incorporated sudah menyelesaikan pembayaran ganti rugi 80% pada warga korban lumpur Sidoarjo sekitar 35 persen.
Hal ini disampaikan IMAM AGUSTINO General Manager Lapindo Brantas Incorporated di depan Tim Pengawas Lumpur Sidoarjo DPR RI, Kamis (11/09).
FAIZ FAJARUDIN reporter Suara Surabaya melaporkan ,menurut IMAM pembayaran ganti rugi 80 persen jadwalnya dibayarkan mulai Mei 2008 sampai Maret 2010 atau 19 bulan. Tetapi kata IMAM, baru 4 bulan sampai Agustus ini ternyata sudah 35 persen terbayar. [Audio On Demand]
IMAM AGUSTINO mengatakan dari seluruh warga yang akan diberi ganti rugi tinggal 212 berkas yang belum setuju cash and resettlement atau 1,75 persen.
IMAM berharap DPR dapat memberi motivasi dan informasi yang tepat kalau cash and resettlement merupakan solusi yang sangat baik.(faz/ipg)
suarasurabaya.net| Lapindo Brantas Incorporated sudah menyelesaikan pembayaran ganti rugi 80% pada warga korban lumpur Sidoarjo sekitar 35 persen.
Hal ini disampaikan IMAM AGUSTINO General Manager Lapindo Brantas Incorporated di depan Tim Pengawas Lumpur Sidoarjo DPR RI, Kamis (11/09).
FAIZ FAJARUDIN reporter Suara Surabaya melaporkan ,menurut IMAM pembayaran ganti rugi 80 persen jadwalnya dibayarkan mulai Mei 2008 sampai Maret 2010 atau 19 bulan. Tetapi kata IMAM, baru 4 bulan sampai Agustus ini ternyata sudah 35 persen terbayar. [Audio On Demand]
IMAM AGUSTINO mengatakan dari seluruh warga yang akan diberi ganti rugi tinggal 212 berkas yang belum setuju cash and resettlement atau 1,75 persen.
IMAM berharap DPR dapat memberi motivasi dan informasi yang tepat kalau cash and resettlement merupakan solusi yang sangat baik.(faz/ipg)
Tim Pengawas Lumpur Sidoarjo DPR RI
Tim Pengawas Lumpur Sidoarjo DPR RI
Desak Pemerintah Segera Tangani 98 Titik Semburan Baru
suarasurabaya.net| Tim Pengawas Lumpur Sidoarjo DPR RI minta pemerintah segera menangani 98 titik semburan baru dan memperhatikan desa-desa di luar peta berdampak.
Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Tim Pengawas Lumpur Sidoarjo DPR RI dengan pemerintah, BPLS, Lapindo, dan PT Minarak Lapindo Jaya.
Dialaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya, Kamis (11/09), PRIYO BUDI SANTOSO Wakil Ketua Tim Pengawas Lumpur Sidoarjo sebagai pimpinan rapat minta pemerintah dan BPLS cepat menangani dampak-dampak semburan lumpur yang makin meluas.
Kalau pemerintah sampai lambat kata PRIYO berarti pemerintah lalai pada tugasnya.
Menurut PRIYO, pemerintah juga harus segera memberikan ganti rugi pada 3 desa yaitu Pajarakan, Kedungcangkring, dan Besuki seperti yang tertuang dalam Perpres no 48 tahun 2008. [Audio On Demand]
PRIYO BUDI SANTOSO mengatakan selain cepat memberi ganti rugi 3 desa tersebut pemerintah juga harus segera memperhatikan ganti rugi desa-desa baru yang terkena dampak lumpur, satu diantaranya Mindi.
PRIYO juga minta BPLS menjelaskan strategi-strategi baru penanganan lumpur.(faz/ipg)
Desak Pemerintah Segera Tangani 98 Titik Semburan Baru
suarasurabaya.net| Tim Pengawas Lumpur Sidoarjo DPR RI minta pemerintah segera menangani 98 titik semburan baru dan memperhatikan desa-desa di luar peta berdampak.
Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Tim Pengawas Lumpur Sidoarjo DPR RI dengan pemerintah, BPLS, Lapindo, dan PT Minarak Lapindo Jaya.
Dialaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya, Kamis (11/09), PRIYO BUDI SANTOSO Wakil Ketua Tim Pengawas Lumpur Sidoarjo sebagai pimpinan rapat minta pemerintah dan BPLS cepat menangani dampak-dampak semburan lumpur yang makin meluas.
Kalau pemerintah sampai lambat kata PRIYO berarti pemerintah lalai pada tugasnya.
Menurut PRIYO, pemerintah juga harus segera memberikan ganti rugi pada 3 desa yaitu Pajarakan, Kedungcangkring, dan Besuki seperti yang tertuang dalam Perpres no 48 tahun 2008. [Audio On Demand]
PRIYO BUDI SANTOSO mengatakan selain cepat memberi ganti rugi 3 desa tersebut pemerintah juga harus segera memperhatikan ganti rugi desa-desa baru yang terkena dampak lumpur, satu diantaranya Mindi.
PRIYO juga minta BPLS menjelaskan strategi-strategi baru penanganan lumpur.(faz/ipg)
Warga Protes Pembuangan Lumpur
Warga Protes Pembuangan Lumpur
Thursday, 11 September 2008
Sidoarjo - Surya-Sedikitnya 300 warga dari Desa Jemirahan, Balongtani, dan Pejarakan Kecamatan Jabon, memprotes pembuangan lumpur panas ke Kali Porong, di atas jembatan Besuki tol Porong, Rabu (10/9). Alasan warga, selain endapan lumpur di Kali Porong sangat tinggi, sebentar lagi menjelang musim hujan. “Kami tidak ingin rumah kami kebanjiran karena Kali Porong dipenuhi lumpur,” kata Khosin, seorang warga saat berunjukrasa.
Setelah puas berorasi, warga bergerak ke lokasi rumah pembuangan lumpur di Desa Pejarakan. Rencananya, mereka akan menghentikan pompa lumpur yang mengalirkan lumpur panas dari spill way ke Kali Porong. Namun rencana itu, berhasil dicegah aparat kepolisian yang sudah mengantisipasi rencana tersebut.
“Kami minta pembuangan lumpur ke Kali Porong dihentikan dulu, kami tidak mau kawasan kami banjir, karena air tidak bisa mengalir ke Kali Porong akibat terhalang lumpur,” tegas Khosim.
Sebenarnya, aksi melarang BPLS membuang lumpur panas ke Kali Porong sudah beberapa kali dilakukan warga. Namun karena kondisi kolam penampungan (pond) yang saat ini penuh, BPLS terpaksa tetap mengalirkan lumpur panas ke Kali Porong.
Kepala BPLS Sunarso menjelaskan, pembuangan lumpur ke Kali Porong adalah tanggung jawab Lapindo. “Tugas BPLS adalah penguatan tanggul, dan normalisasi Kali Porong,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah lahan di kawasan Renokenongo dapat dilakukan penanggulan, dan lumpur bisa diarahkan ke sana. Namun saat ini, pembuatan kolam lumpur di Renokenongo terganjal masalah pembayaran ganti rugi.
“Jika lahan warga di Desa renokenongo sudah dibebaskan dan dibayar, lumpur bisa dibuang ke sana. Tapi karena Lapindo belum menyelesaikan pembayaran ganti rugi untuk Renokenongo, imbasnya lumpur tak bisa dibuang ke sana,” ujarnya. iit
Thursday, 11 September 2008
Sidoarjo - Surya-Sedikitnya 300 warga dari Desa Jemirahan, Balongtani, dan Pejarakan Kecamatan Jabon, memprotes pembuangan lumpur panas ke Kali Porong, di atas jembatan Besuki tol Porong, Rabu (10/9). Alasan warga, selain endapan lumpur di Kali Porong sangat tinggi, sebentar lagi menjelang musim hujan. “Kami tidak ingin rumah kami kebanjiran karena Kali Porong dipenuhi lumpur,” kata Khosin, seorang warga saat berunjukrasa.
Setelah puas berorasi, warga bergerak ke lokasi rumah pembuangan lumpur di Desa Pejarakan. Rencananya, mereka akan menghentikan pompa lumpur yang mengalirkan lumpur panas dari spill way ke Kali Porong. Namun rencana itu, berhasil dicegah aparat kepolisian yang sudah mengantisipasi rencana tersebut.
“Kami minta pembuangan lumpur ke Kali Porong dihentikan dulu, kami tidak mau kawasan kami banjir, karena air tidak bisa mengalir ke Kali Porong akibat terhalang lumpur,” tegas Khosim.
Sebenarnya, aksi melarang BPLS membuang lumpur panas ke Kali Porong sudah beberapa kali dilakukan warga. Namun karena kondisi kolam penampungan (pond) yang saat ini penuh, BPLS terpaksa tetap mengalirkan lumpur panas ke Kali Porong.
Kepala BPLS Sunarso menjelaskan, pembuangan lumpur ke Kali Porong adalah tanggung jawab Lapindo. “Tugas BPLS adalah penguatan tanggul, dan normalisasi Kali Porong,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah lahan di kawasan Renokenongo dapat dilakukan penanggulan, dan lumpur bisa diarahkan ke sana. Namun saat ini, pembuatan kolam lumpur di Renokenongo terganjal masalah pembayaran ganti rugi.
“Jika lahan warga di Desa renokenongo sudah dibebaskan dan dibayar, lumpur bisa dibuang ke sana. Tapi karena Lapindo belum menyelesaikan pembayaran ganti rugi untuk Renokenongo, imbasnya lumpur tak bisa dibuang ke sana,” ujarnya. iit
08 September 2008
Djoko Kirmanto desak Lapindo Bayar Sisa 80%
Djoko Kirmanto desak Lapindo Bayar Sisa 80%
Surabaya, Kompas - Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo atau BPLS Djoko Kirmanto mendesak PT Lapindo Brantas segera melunasi sisa ganti rugi 80 persen bagi korban lumpur Lapindo. Perusahaan itu tidak mau membayar sisa ganti rugi warga yang tidak memiliki sertifikat hak milik tanah.
”Alasan Lapindo tidak tepat karena sudah ada kesepakatan sejak pembayaran 20 persen. Lagi pula Badan Pertanahan Nasional sudah menjamin jual-beli antara Lapindo dan warga yang belum memiliki sertifikat,” kata Djoko yang juga Menteri Pekerjaan Umum, Jumat (5/9) di Lamongan, Jawa Timur, dalam perjalanan memantau jalur mudik.
Mengenai keraguan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso untuk membayar ganti rugi kepada penduduk tiga desa yang baru masuk peta terdampak, yaitu Pejarakan, Kedungcangkring, dan Besuki, Djoko menilai Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 yang mengubah Perpres No 14/2007 tentang BPLS sudah jelas.
”Dalam perpres disebutkan, ganti rugi dinegosiasikan dengan asas keadilan dengan mempertimbangkan yang sudah dicairkan. Dengan kata lain, sama dengan yang dibayarkan Lapindo. BPLS tidak perlu ragu mencairkan ganti rugi,” ujar Djoko.
Dibuang ke sungai
Sejak Kamis malam, saluran pembuangan lumpur Lapindo ke Sungai Porong dibuka kembali setelah ditutup Rabu (20/8) lalu.
”Daya tampung kolam Perumtas tinggal lima hari lagi. Kami harus membuang lumpur ke Sungai Porong. Jika tidak, ada tiga desa terancam tergenang lumpur jika tanggul kolam jebol,” kata Kepala Humas BPLS Achmad Zulkarnain di Sidoarjo, Jumat.
Tiga desa itu adalah Besuki, Glagaharum, dan Renokenongo yang masih didiami 300 keluarga yang belum dapat ganti rugi.
Akibat pemusatan pembuangan lumpur ke kolam Perumtas, Selasa lalu, lumpur meluber di tanggul titik nomor empat di Desa Renokenongo. Tanggul di titik 44 dan 45 juga sempat jebol pekan lalu akibat tak kuat menahan lumpur.
Di kolam Perumtas, permukaan lumpur tinggal 20 sentimeter di bawah bibir tanggul. Di kolam utama lumpur berada satu meter di bawah bibir tanggul. Kini pembuangan lumpur diarahkan ke kolam utama yang berhubungan dengan pipa pembuangan lumpur.
Camat Jabon Totok Mariyanto, yang sebagian wilayahnya dilalui Sungai Porong, mengaku dihadapkan pada pilihan sulit karena warga khawatir jika lumpur dibuang kembali ke sungai akan terjadi banjir saat musim hujan. Ia berharap normalisasi Sungai Porong segera diselesaikan BPLS sebelum musim hujan. (APO/INA)
Surabaya, Kompas - Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo atau BPLS Djoko Kirmanto mendesak PT Lapindo Brantas segera melunasi sisa ganti rugi 80 persen bagi korban lumpur Lapindo. Perusahaan itu tidak mau membayar sisa ganti rugi warga yang tidak memiliki sertifikat hak milik tanah.
”Alasan Lapindo tidak tepat karena sudah ada kesepakatan sejak pembayaran 20 persen. Lagi pula Badan Pertanahan Nasional sudah menjamin jual-beli antara Lapindo dan warga yang belum memiliki sertifikat,” kata Djoko yang juga Menteri Pekerjaan Umum, Jumat (5/9) di Lamongan, Jawa Timur, dalam perjalanan memantau jalur mudik.
Mengenai keraguan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso untuk membayar ganti rugi kepada penduduk tiga desa yang baru masuk peta terdampak, yaitu Pejarakan, Kedungcangkring, dan Besuki, Djoko menilai Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 yang mengubah Perpres No 14/2007 tentang BPLS sudah jelas.
”Dalam perpres disebutkan, ganti rugi dinegosiasikan dengan asas keadilan dengan mempertimbangkan yang sudah dicairkan. Dengan kata lain, sama dengan yang dibayarkan Lapindo. BPLS tidak perlu ragu mencairkan ganti rugi,” ujar Djoko.
Dibuang ke sungai
Sejak Kamis malam, saluran pembuangan lumpur Lapindo ke Sungai Porong dibuka kembali setelah ditutup Rabu (20/8) lalu.
”Daya tampung kolam Perumtas tinggal lima hari lagi. Kami harus membuang lumpur ke Sungai Porong. Jika tidak, ada tiga desa terancam tergenang lumpur jika tanggul kolam jebol,” kata Kepala Humas BPLS Achmad Zulkarnain di Sidoarjo, Jumat.
Tiga desa itu adalah Besuki, Glagaharum, dan Renokenongo yang masih didiami 300 keluarga yang belum dapat ganti rugi.
Akibat pemusatan pembuangan lumpur ke kolam Perumtas, Selasa lalu, lumpur meluber di tanggul titik nomor empat di Desa Renokenongo. Tanggul di titik 44 dan 45 juga sempat jebol pekan lalu akibat tak kuat menahan lumpur.
Di kolam Perumtas, permukaan lumpur tinggal 20 sentimeter di bawah bibir tanggul. Di kolam utama lumpur berada satu meter di bawah bibir tanggul. Kini pembuangan lumpur diarahkan ke kolam utama yang berhubungan dengan pipa pembuangan lumpur.
Camat Jabon Totok Mariyanto, yang sebagian wilayahnya dilalui Sungai Porong, mengaku dihadapkan pada pilihan sulit karena warga khawatir jika lumpur dibuang kembali ke sungai akan terjadi banjir saat musim hujan. Ia berharap normalisasi Sungai Porong segera diselesaikan BPLS sebelum musim hujan. (APO/INA)
06 September 2008
Sebelum Lebaran, Korban Lapindo Minta Ganti Rugi Segera Dibayar
Sebelum Lebaran, Korban Lapindo Minta Ganti Rugi Segera Dibayar
Friday, 05 September 2008
JAKARTA- Pemerintahan SBY-JK diminta mendesak PT Lapindo Brantas segera membayar ganti rugi yang belum dibayarkan sebesar 80 persen kepada korban lumpur Lapindo sebelum Lebaran nanti. Hal itu diungkapkan salah satu dari 20 wakil korban lumpur Lapindo di salah satu desa di peta terdampak Wiwik Wahjutini saat mendatangi kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta, Kamis (4/9).
"Pemerintah SBY-JK harus lebih cermat, dalam pidato kenegaraannya, Presiden memberi kesan persoalan ganti rugi sudah beres. Padahal 7500 KK korban belum menerima pelunasan 80 persen, meski menurut Perpres 14/2007 telah jatuh tempo," tegas Wiwik. Ia menegaskan korban lumpur Lapindo sudah berkali-kali menuntut tindakan tegas Presiden SBY untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Perpres No 14/2007 terkait pemenuhan ganti rugi yang belum terealisasi.
"Kami juga melayangkan surat ke Presiden, tapi sampai sekarang belum direspon. Kalau tindakan hukum gagal, protes pun tak ditanggapi, kami akan kepung Istana Negara bila tuntutan kali ini dalam waktu 1-2 minggu ke depan tak ditanggapi," tegas ibu lima anak ini. Mereka mendatangi Kontras untuk menyampaikan tuntutannya diterima Koordinator Kontras Usman Hamid dan beberapa aktivis HAM lainnya seperti Rafendi Djamin (HRWG), Khalid Muhammad (Walhi), Ray Rangkuti (Lingkar Masyarakat Madani).
Friday, 05 September 2008
JAKARTA- Pemerintahan SBY-JK diminta mendesak PT Lapindo Brantas segera membayar ganti rugi yang belum dibayarkan sebesar 80 persen kepada korban lumpur Lapindo sebelum Lebaran nanti. Hal itu diungkapkan salah satu dari 20 wakil korban lumpur Lapindo di salah satu desa di peta terdampak Wiwik Wahjutini saat mendatangi kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta, Kamis (4/9).
"Pemerintah SBY-JK harus lebih cermat, dalam pidato kenegaraannya, Presiden memberi kesan persoalan ganti rugi sudah beres. Padahal 7500 KK korban belum menerima pelunasan 80 persen, meski menurut Perpres 14/2007 telah jatuh tempo," tegas Wiwik. Ia menegaskan korban lumpur Lapindo sudah berkali-kali menuntut tindakan tegas Presiden SBY untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Perpres No 14/2007 terkait pemenuhan ganti rugi yang belum terealisasi.
"Kami juga melayangkan surat ke Presiden, tapi sampai sekarang belum direspon. Kalau tindakan hukum gagal, protes pun tak ditanggapi, kami akan kepung Istana Negara bila tuntutan kali ini dalam waktu 1-2 minggu ke depan tak ditanggapi," tegas ibu lima anak ini. Mereka mendatangi Kontras untuk menyampaikan tuntutannya diterima Koordinator Kontras Usman Hamid dan beberapa aktivis HAM lainnya seperti Rafendi Djamin (HRWG), Khalid Muhammad (Walhi), Ray Rangkuti (Lingkar Masyarakat Madani).
Pagar Rekontrak Terima Ganti Rugi
Pagar Rekontrak Terima Ganti Rugi
Friday, 05 September 2008
Sidoarjo - Ratusan warga korban lumpur yang tergabung dalam Pagar Rekontrak (Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak), menerima pembayaran ganti rugi dari PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), Kamis (4/9). Suliyono, staf MLJ menerangkan, warga yang menerima pembayaran uang kontrak rumah kemarin dijadwalkan sebanyak 120 KK dari total 564 KK atau 1.927 jiwa.
Ganti rugi yang dibayarkan, terdiri dari uang kontrak rumah dua tahun Rp 5 juta, uang jadup Rp 300.000 per jiwa selama enam bulan, serta uang bantuan evakuasi Rp 500.000 per KK.
Pembayaran tersebut, direncanakan tuntas seminggu. Setelah pembayaran uang kontrak rumah, warga segera mendapatkan pembayaran uang muka 20 persen. Untuk saat ini, 321 berkas milik Pagar Rekontrak sudah lolos verifikasi dari MLJ. “Setelah mendapat uang kontrak rumah, diteruskan pembayaran uang muka 20 persen,” tambah Suliyono.
H Sunarto, Ketaua Pagar Rekontrak, mengatakan akan menunggu hingga semua anggota Pagar Rekontrak menerima ganti rugi. “Kami tunggu sebulan, selanjutnya setelah semua anggota dibayar kami akan meninggalkan Pasar Baru Porong (PBP),” paparnya.
Ia menambahkan, warga Desa Renokenongo yang bertahan di PBP sepakat membeli tanah secara bersama-sama di Kecamatan Krembung. “Kami akan membeli lahan seluas 12 hektar di Kecamatan Krembung,” pungkasnya. iit
Friday, 05 September 2008
Sidoarjo - Ratusan warga korban lumpur yang tergabung dalam Pagar Rekontrak (Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak), menerima pembayaran ganti rugi dari PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), Kamis (4/9). Suliyono, staf MLJ menerangkan, warga yang menerima pembayaran uang kontrak rumah kemarin dijadwalkan sebanyak 120 KK dari total 564 KK atau 1.927 jiwa.
Ganti rugi yang dibayarkan, terdiri dari uang kontrak rumah dua tahun Rp 5 juta, uang jadup Rp 300.000 per jiwa selama enam bulan, serta uang bantuan evakuasi Rp 500.000 per KK.
Pembayaran tersebut, direncanakan tuntas seminggu. Setelah pembayaran uang kontrak rumah, warga segera mendapatkan pembayaran uang muka 20 persen. Untuk saat ini, 321 berkas milik Pagar Rekontrak sudah lolos verifikasi dari MLJ. “Setelah mendapat uang kontrak rumah, diteruskan pembayaran uang muka 20 persen,” tambah Suliyono.
H Sunarto, Ketaua Pagar Rekontrak, mengatakan akan menunggu hingga semua anggota Pagar Rekontrak menerima ganti rugi. “Kami tunggu sebulan, selanjutnya setelah semua anggota dibayar kami akan meninggalkan Pasar Baru Porong (PBP),” paparnya.
Ia menambahkan, warga Desa Renokenongo yang bertahan di PBP sepakat membeli tanah secara bersama-sama di Kecamatan Krembung. “Kami akan membeli lahan seluas 12 hektar di Kecamatan Krembung,” pungkasnya. iit
05 September 2008
Cara Bijak Membelanjakan Uang
Cara Bijak Membelanjakan Uang
Ditulis Oleh Cholichul Hadi - Dosen Psikologi Unair
Korban lumpur tidak menyangka hidupnya kacau selama dua tahun terakhir ini, mulai dari kehidupan keluarga, ekonomi dan kehidupan seks. Mulai anak, remaja, orang tua, juga mengalami kekacauan psikologis, motivasi belajar kacau, dan sejarah desa serta makam-makam leluhur pun lenyap.
Bukan berarti tidak ada masa depan. Sebab ke depan, dua atau tiga tahun lagi mereka harus berusaha mempersiapkan kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Mereka, para korban lumpur, sebenarnya memberi keuntungan yang besar pada pihak lain yang memanfaatkan mereka. Mau tahu bukti nyata? Para politisi tiba-tiba menjadi pahlawan berkat korban lumpur, meskipun sebatas janji doang. Para ilmuwan pun mendapat pekerjaan dari lumpur tersebut, sebagai konsultan yang belum terbukti mengurangi beban korban lumpur, para anggota dewan yang terhormat pun juga merasa lebih terhormat lagi ketika bicara lumpur, dengan niat memperjuangkan warga.
Semua merasa pahlawan dan mendapat keuntungan. Lantas siapa yang peduli para korban yang habis harta dan motivasinya? Kondisi harapan hidup korban lumpur menjadi tidak berkualitas. Mereka para korban, menjadi anak bangsa yang terabaikan dan menjadi tontonan dan perbincangan para politisi. Mereka membutuhkan bantuan pemikiran sebagai jalan keluar bagi penyelesaian psikologisnya. Dan yang perlu digarisbawahi bantuan itu harus dilandasi dengan hati nurani dan manusiawi yang bersih. Tindakan itu diperlukan, karena kita melihat, meskipun lumpur sudah dua tahun menyembur, tapi persoalan seperti tak kunjung selesai. Hingga tak heran, bila kemudian muncul pertanyaan apakah pemimpin di negeri ini masih memiliki nurani? Adakah para calon gubernur dari yang popular sampai yang mendapat rating terendah, membela korban lumpur?
Agaknya sekarang –bersamaan dengan mulai cairnya pembayaran sisa 80 persen atas transaksi lahan warga terdampak-- adalah saat tepat untuk membantu para korban. Bantuan itu sederhana saja, yaitu memberi penjelasan kepada para korban dalam menggunakan uang yang diperolehnya. Bagaimana para korban menggunakan uang itu bukan saja efektif tapi juga efisien.
Solusi
Saat menerima uang 80 persen atas jual beli tanah dan bangunannya, maka warga korban lumpur harus membagi uangnya menjadi tiga bagian:
1. Memenuhi kebutuhan primer. Rumah harus menjadi prioritas utama. Sebab mereka menginginkan tidur nyenyak di rumah sendiri dan memenuhi kebutuhan biologisnya. Banyak dari pengungsi mempunyai gangguan dalam irama tidurnya dan akhirnya berpengaruh pada kehidupan biologisnya. Terutama wanita.
2. Memenuhi kesehatan dan pendidikan. Aspek ini sering diabaikan oleh merekayangmereka yang memegang uang. Apalagi budaya tradisional, pendidikan anak dan kesehatan masih dianggap sebagai takdir. Pendidikan dan kesehatan justru dianggap membuang uang. Dan ini diperkuat kembali oleh budaya bahwa orang miskin tidak dapat sekolah.
3. Untuk tabungan dan usaha (sebesar 40 persen dari uang yang diterima). Individu kalau mau maju dan bertahan, tabungan harus melebihi kebutuhan yang diperlukan. Ada pameo, jika usaha sudah berjalan, baru kita makan. Jangan dibalik, yang penting makan dan menghamburkan uang meskipun usahanya mati. Saatnya untuk berpikir rasional, dan dilandasi kepentingan jangka panjang.
Kita bisa belajar banyak, ketika orang menderita seperti korban lumpur, sebenarnya saat untuk pendewasaan kolektif dan saatnya untuk memupuk mental yang lebih kuat. SaatnyaSaatnya ekspansi ke daerah lain, kalau tidak akan kehilangan identitasnya. Tidak cukup untuk melihat dirinya sebagai korban semata, tetapi melihat dirinya sebagai pendewasaan dalam karya usaha masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari para korban gempa atau korban yang lebih parah lagi di Yogyakarta atau di Aceh.
Warga korban lumpur memang kebanyakan orang yang cukup mampu dari sisi ekonomi, dan mereka pantas bersyukur karena masih diberi dana yang cukup besar dalam skema jual beli atas tanah dan bangunannya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di Aceh dengan tsunaminya atau Yogja yang lebih parah?
Bersikap Positif
Saat menerima 80 persen semestinya disikapi lebih positif, artinya ke depan harus mementingkan usaha kegiatan barang atau jasa, setelah dipotong kebutuhan rumah, pendikan dan kesehatan. Ke depan semestinya harus mementingkan usaha, justru para korban lebih tangguh dari sebelumnya. Untuk itu sisi positif dari korban lumpur adalah warga lebih dewasa menyikapi hidup, terutama anak dan istrinya lebih kuat menerima beban kehidupan.
Saya ingin berbagi pengalaman saat bekerjasama dengan Watanabe san, ketika semuanya hilang anak dan istri meninggal dan rumah menjadi hancur karena gempa hebat di negaranya. Sekarang, setelah 26 tahun kemudian, baru terima kasih pada Tuhan, karena dengan bencana itu, Watanabe san dapat bekerja lebih keras dan lebih dewasa dibandingkan dengan teman-temannya yang tidak kena gempa. Sikap positif Watanabe san yang orang Jepang tersebut, dapat menjadi pelajaran bagi korban lumpur dalam mengelola hidupnya. Ke depan lebih penting daripada yang lalu. Saatnya bekerja keras dengan uang yang tersisa. Dengan berhemat dan berusaha, semuanya menjadi lebih baik.
Ditulis Oleh Cholichul Hadi - Dosen Psikologi Unair
Korban lumpur tidak menyangka hidupnya kacau selama dua tahun terakhir ini, mulai dari kehidupan keluarga, ekonomi dan kehidupan seks. Mulai anak, remaja, orang tua, juga mengalami kekacauan psikologis, motivasi belajar kacau, dan sejarah desa serta makam-makam leluhur pun lenyap.
Bukan berarti tidak ada masa depan. Sebab ke depan, dua atau tiga tahun lagi mereka harus berusaha mempersiapkan kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Mereka, para korban lumpur, sebenarnya memberi keuntungan yang besar pada pihak lain yang memanfaatkan mereka. Mau tahu bukti nyata? Para politisi tiba-tiba menjadi pahlawan berkat korban lumpur, meskipun sebatas janji doang. Para ilmuwan pun mendapat pekerjaan dari lumpur tersebut, sebagai konsultan yang belum terbukti mengurangi beban korban lumpur, para anggota dewan yang terhormat pun juga merasa lebih terhormat lagi ketika bicara lumpur, dengan niat memperjuangkan warga.
Semua merasa pahlawan dan mendapat keuntungan. Lantas siapa yang peduli para korban yang habis harta dan motivasinya? Kondisi harapan hidup korban lumpur menjadi tidak berkualitas. Mereka para korban, menjadi anak bangsa yang terabaikan dan menjadi tontonan dan perbincangan para politisi. Mereka membutuhkan bantuan pemikiran sebagai jalan keluar bagi penyelesaian psikologisnya. Dan yang perlu digarisbawahi bantuan itu harus dilandasi dengan hati nurani dan manusiawi yang bersih. Tindakan itu diperlukan, karena kita melihat, meskipun lumpur sudah dua tahun menyembur, tapi persoalan seperti tak kunjung selesai. Hingga tak heran, bila kemudian muncul pertanyaan apakah pemimpin di negeri ini masih memiliki nurani? Adakah para calon gubernur dari yang popular sampai yang mendapat rating terendah, membela korban lumpur?
Agaknya sekarang –bersamaan dengan mulai cairnya pembayaran sisa 80 persen atas transaksi lahan warga terdampak-- adalah saat tepat untuk membantu para korban. Bantuan itu sederhana saja, yaitu memberi penjelasan kepada para korban dalam menggunakan uang yang diperolehnya. Bagaimana para korban menggunakan uang itu bukan saja efektif tapi juga efisien.
Solusi
Saat menerima uang 80 persen atas jual beli tanah dan bangunannya, maka warga korban lumpur harus membagi uangnya menjadi tiga bagian:
1. Memenuhi kebutuhan primer. Rumah harus menjadi prioritas utama. Sebab mereka menginginkan tidur nyenyak di rumah sendiri dan memenuhi kebutuhan biologisnya. Banyak dari pengungsi mempunyai gangguan dalam irama tidurnya dan akhirnya berpengaruh pada kehidupan biologisnya. Terutama wanita.
2. Memenuhi kesehatan dan pendidikan. Aspek ini sering diabaikan oleh merekayangmereka yang memegang uang. Apalagi budaya tradisional, pendidikan anak dan kesehatan masih dianggap sebagai takdir. Pendidikan dan kesehatan justru dianggap membuang uang. Dan ini diperkuat kembali oleh budaya bahwa orang miskin tidak dapat sekolah.
3. Untuk tabungan dan usaha (sebesar 40 persen dari uang yang diterima). Individu kalau mau maju dan bertahan, tabungan harus melebihi kebutuhan yang diperlukan. Ada pameo, jika usaha sudah berjalan, baru kita makan. Jangan dibalik, yang penting makan dan menghamburkan uang meskipun usahanya mati. Saatnya untuk berpikir rasional, dan dilandasi kepentingan jangka panjang.
Kita bisa belajar banyak, ketika orang menderita seperti korban lumpur, sebenarnya saat untuk pendewasaan kolektif dan saatnya untuk memupuk mental yang lebih kuat. SaatnyaSaatnya ekspansi ke daerah lain, kalau tidak akan kehilangan identitasnya. Tidak cukup untuk melihat dirinya sebagai korban semata, tetapi melihat dirinya sebagai pendewasaan dalam karya usaha masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari para korban gempa atau korban yang lebih parah lagi di Yogyakarta atau di Aceh.
Warga korban lumpur memang kebanyakan orang yang cukup mampu dari sisi ekonomi, dan mereka pantas bersyukur karena masih diberi dana yang cukup besar dalam skema jual beli atas tanah dan bangunannya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di Aceh dengan tsunaminya atau Yogja yang lebih parah?
Bersikap Positif
Saat menerima 80 persen semestinya disikapi lebih positif, artinya ke depan harus mementingkan usaha kegiatan barang atau jasa, setelah dipotong kebutuhan rumah, pendikan dan kesehatan. Ke depan semestinya harus mementingkan usaha, justru para korban lebih tangguh dari sebelumnya. Untuk itu sisi positif dari korban lumpur adalah warga lebih dewasa menyikapi hidup, terutama anak dan istrinya lebih kuat menerima beban kehidupan.
Saya ingin berbagi pengalaman saat bekerjasama dengan Watanabe san, ketika semuanya hilang anak dan istri meninggal dan rumah menjadi hancur karena gempa hebat di negaranya. Sekarang, setelah 26 tahun kemudian, baru terima kasih pada Tuhan, karena dengan bencana itu, Watanabe san dapat bekerja lebih keras dan lebih dewasa dibandingkan dengan teman-temannya yang tidak kena gempa. Sikap positif Watanabe san yang orang Jepang tersebut, dapat menjadi pelajaran bagi korban lumpur dalam mengelola hidupnya. Ke depan lebih penting daripada yang lalu. Saatnya bekerja keras dengan uang yang tersisa. Dengan berhemat dan berusaha, semuanya menjadi lebih baik.
04 September 2008
Menunggu Keberpihakan Calon Gubernur pada Korban Lumpur
Menunggu Keberpihakan Calon Gubernur pada Korban Lumpur
| Ditulis Oleh Kris Nugroho - Dosen Ilmu Politik FISIP Unair | |
| Kamis, 04 September 2008 | |
| Sementara para korban lumpur Sidoarjo masih terus berjuang dan menanti realisasi uang yang setimpal dengan tenggelamnya harta benda mereka, para pasangan calon gubernur dan calon wakil Jatim yang sudah dideklarasikan KPUD Jatim nampaknya justru terkesan menghindar dari masalah sosial-keadilan di balik lumpur Sidoarjo. Kalau pun ada calon yang anjangsana pada para korban beberapa waktu yang lalu, sifatnya hanya kunjungan "sekadar mencari simpati" seolah kunjungan tersebut sudah "mewakili" kepedulian dan keberpihakan terhadap para korban yang saat ini sangat menderita secara badaniah dan batiniah. Selama ini, citra diri para calon gubernur dan pasangannya akrab kita temui melalui spanduk dan baliho yang dipasang di tempat strategis dan jalan raya. Wajah serta senyum mereka kelihatan menyejukkan hati, dikemas dengan berbagai kalimat komitmen dan janji. Masyarakat pun terpesona dan terkesima, serta bertanya, apa makna komitmen dan janji tersebut! Apakah komitmen dan janji itu bakal menjadi sikap dan keputusan resmi berupa kebijakan ketika mereka terpilih nanti. Ataukah hanya sekadar pernyataan biasa yang tidak memiliki makna terhadap realisasi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas, siapa pun mereka termasuk para korban lumpur Sidoarjo? Para korban lumpur Sidoarjo telah menaruh asa kepada para wakil rakyat, birokrat pemimpin Sidoarjo dan kepada penguasa negeri di Jakarta. Namun sampai saat ini tidak ada gerak kebijakan yang akan mengakhiri penderitaan mereka. Justru di sinilah relevansi dan signifikansi mempertanyakan gerak hati dan arah kebijakan para calon gubernur yang akan berlaga memperebutkan kursi kuasa Jatim-1 pada tanggal 23 Juli 2008 mendatang. Rakyat pemilih memiliki kedaulatan penuh untuk menggunakan suara mereka dalam menentukan siapa calon pemimpin Jatim yang secara moral dan politik layak dipilih. Karena itu, para calon gubernur dituntut peduli bukan dengan kepentingan dan pertimbangan politis semata, namun terlebih peduli dengan hati untuk memperjuangkan nasib para korban lumpur. Setelah asa mereka terkuras habis, tiada harapan ke depan, kepada siapa lagi mereka harus memperjuangkan nasib? Kesan kalau para calon menghindari isu lumpur sangat jelas karena isu ini telah menjadi domain pemerintah pusat, dan pemerintah Provinsi Jatim pun tidak mampu mendesak pemerintah pusat agar mengubah peta terdampak korban lumpur Sidoarjo yang telah meluas di luar area yang ditanggung Lapindo. Sekali lagi, di sinilah signifikansi kepedulian moral-politik para calon pemimpin Jatim yang harus segera muncul dan menaruh perhatian kepada korban lumpur Sidoarjo. Setidaknya, kalau ada calon yang berani "menjamin" APBD untuk rakyat, mengapa tidak ada calon gubernur lain yang berani untuk membuat komitmen APBD juga untuk para korban lumpur Sidoarjo? Begitu pula kalau ada calon yang berani berkomitmen pendidikan murah dan bahkan subsidi pendidikan untuk warga miskin, mengapa juga tak segera muncul greget dari para calon bahwa pendidikan murah atau gratis juga menjadi hak anak-anak korban lumpur Sidoarjo? Jangan karena isu lumpur telah menjadi domain pemerintah pusat maka para wakil rakyat kabupaten dan provinsi serta gubernur yang sekarang, juga terkhusus para calon gubernur dan wakilnya, menjadi menjauh dari isu yang mengoyak rasa kemanusiaan tersebut. Jangan pula para calon gubernur takut adanya tekanan-tekanan pihak tertentu atau takut dijauhi mega proyek kelak kalau sudah menduduki kursi kuasa empuk Jatim-1. Menyangkut para korban lumpur Sidoarjo, semua hal bisa terjadi. Yang pasti akan muncul resistensi politis dengan sebaran perilaku memilih yang khas perlawanan. Mulai dari apatis dan golput atau memilih tetapi dengan keterpaksaan. Artinya, akan muncul rasionalisasi dan pertimbangan politik bahwa tidak ada calon "terbaik", yang ada hanyalah para calon pemimpin yang "minimalis" karena kecenderungan mereka yang menjauh dari isu lumpur Sidoarjo. , Selanjutnya kita akan melihat, apakah masa kampanye para pasangan calon gubernur dari wakil gubernur nantinya juga akan mendatangi para korban lumpur? Beranikah mereka menyentuh kepentingan para korban lumpur Sidoarjo? Janji dan komitmen politik apa yang akan mereka paparkan kepada para korban? Akankah ada kebijakan ekonomi dan sosial yang akan mereka kemukakan? Yang penting, jangan ada komoditas politik atas nama para korban lumpur Sidoarjo oleh para calon gubernur dan calon wakil gubernur Jatim. Mereka boleh datang dan kampanye untuk korban, tetapi jangan sekadar janji, karena mereka telah lelah menunggu janji-janji. Dan kalau pun datang, mereka jangan-jangan hanya menyatakan: Sabar dan Sabar (dalam penderitaan).... kepada para korban lumpur Sidoarjo. |
Uang Kontrak Untuk Relokasi Mandiri
Uang Kontrak Untuk Relokasi Mandiri
| Ditulis Oleh dad | |
| Kamis, 04 September 2008 | |
| Sidoarjo- Warga Pasar Baru porong berencana akan melakukan relokasi mandiri setelah mendapatkan uang kontrak dari LBI (Lapindo Brantas, Inc), rencananya relokasi mandiri akan dilakukan di kawasan Krembung, Sidoarjo Di kawasan Krembung nantinya warga akan membeli tanah seluas 12 Ha dari uang kontrak dan juga uang muka 20 persen yang akan dibayarkan nantinya. Alasan warga menginginkan relokasi mandiri, menurut H. Sunarto koordinator warga pengungsian, warga kebanyakan menginginkan berkumpul kembali. ”Di kawasan ini nanti warga bisa berkumpul kembali, tapi untuk saat ini kita hanya membeli tanahnya terlebih dahulu,” terang H. Sunarto. Sedangkan pendirian bangunan untuk warga akan dilakukan setelah penerimaan pembayaran 80 persen melalui mekanisme cash and resetllement. Pembayaran cash and resetllement sangat diharapkan oleh warga, dengan mekanisme itu selain mendapatkan simpananan yag berupa tanah yang nantinya bisa dijual kmbali dalam waktu 1 tahun warga juga mendapatkan uang secara cash dari pembelian rumah yang dilakukan oleh pihak MLJ (Minarak Lapindo Jaya) ”Dari Uang itu kita akan mulai membangun desa kami kembali,” terang Sunarto. Menurut Bambang Prasetyo Widodo Direktur operasional MLJ, Penggunaan uang kontrak, uang muka 20 persen, maupun pembayaran 80 persen sepenuhnya diberikan kepada warga. ”Tugas kita adalah menuntaskan pembayaran bagi aset warga yang terkena dampak, setelahnya itu untuk masalah pemfungsian itu terserah warga,’ terang pak Wiwid sapaan Bambang Prasetyo Widodo. |
116 KK Warga PBP Terima Uang Kontrak
116 KK Warga PBP Terima Uang Kontrak
| Ditulis Oleh dad | |
| Kamis, 04 September 2008 | |
| Sidoarjo- Lapindo Brantas, Inc kembali mencairkan paket uang kontrak bagi warga pengungsian Pasar Baru Porong yang berasal dari Desa Renokenongo. Hari ini (4-9-2008) 116 KK menerima paket uang kontrak di Gedung Ex. BTPN Sidoarjo. Dari 116 kk yang mendapatkan paket uang kontrak diantaranya warga dari RT 1 sebanyak 62 KK dan RT 2 sebanyak 54 KK. Paket uang kontrak ini meliputi, uang kontrak sebesar 5 juta/ 2 tahun, uang jadup selama 1 bulan sebesar Rp 300.000/jiwa, dan uang evakuasi sebesar Rp 500.000/ KK. Uang yang dikeluarkan untuk paket kontrak sebesar Rp 755.744.000. Sedangkan warga yang masih tinggal di pengungsian sebanyak 546 KK, dan rencananya LBI akan merealisasikan uang kontrak secara terus menerus. ”Kita akan merealisasikan pembayaran uang kontrak secara berkala, dalam 3-5 hari kerja kita akan selesaikan pembayaran ini,” terang Suliono, koordinator pembayaran uang kontrak. Pembayaran akan dilakukan dengan mentransfer ke rekening masing-masing warga dengan tempo 7 hari setelah penandatanganan uang kontrak. ”Kita harapkan setelah warga mendapatkan uang kontrak, warga bisa pindah dari pasar dan mendapatkan kehidupan yang layak,” terang Suliono |
MLJ Berikan Pinjaman Hari Raya
MLJ Berikan Pinjaman Hari Raya
Ditulis Oleh dad
Kamis, 04 September 2008
Surabaya – Menjelang hari raya, Minarak Lapindo Jaya (MLJ) memberikan pinjaman bagi warga terdampak lumpur Sidoarjo. Warga mendapatkan pinjaman sebesar 3 juta/berkas.
Upaya piutang pinjam ini sudah dilakukan sejak tanggal 27 Agustus 2008, dan setiap harinya
Minarak mengundang warga sebanyak 200 – 250 berkas di kantor MLJ di Juanda Surabaya.
Sampai kemarin (02/09/2008), MLJ sudah merealisasikan pemberian pinjaman sebanyak 1116 berkas, dengan total nilai Rp 3.348.000.000,- dari Rp 10 Miliar yang akan dipinjamkan.
“Minarak akan memberikan pinjaman bagi warga terdampak lumpur sebanyak 3333 berkas dengan tempo sampai tanggal 15 September 2008,” terang salah satu notaris.
Berkas-berkas yang mendapat pinjaman ini adalah berkas yang belum masuk jatuh tempo pembayaran 80 persen, berkas bersertifikat, berkas yang mengikuti cash and carry. Pinjaman yang diperoleh warga akan dipotongkan dari sisa pembayaran 80 persen.
“Warga tidak perlu membayar kepada kita, tapi pembayaran akan dipotongkan dari sisa pembayaran 80 persen,” lanjut notaris tadi.
Sedangkan menurut Mudjiono, warga Perumtas blok E13/14, Tangulangin, menyatakan adanya niatan baik MLJ untuk memberikan pinjaman disambut baik oleh warga, peminjaman uang di MLJ juga tidak sulit, warga hanya menyertakan KTP, KK, Surat nikah, dan bukti pembayaran 20 persen dan mengisi surat perjanjian hutang piutang yang ditandatangani diatas materai.
“Tidaklah sulit, dalam waktu 7 hari kerja uang pinjaman akan cair,” ujar Mudjiono gembira saat menandatangani surat hutang piutang.
Mudjiono menambahkan jika Minarak memberikan solusi yang bagus bagi warga, ”disaat warga membutuhkan uang seperti ini, Minarak bisa memberikan,” pungkas Mudjiono.
Ditulis Oleh dad
Kamis, 04 September 2008
Surabaya – Menjelang hari raya, Minarak Lapindo Jaya (MLJ) memberikan pinjaman bagi warga terdampak lumpur Sidoarjo. Warga mendapatkan pinjaman sebesar 3 juta/berkas.
Upaya piutang pinjam ini sudah dilakukan sejak tanggal 27 Agustus 2008, dan setiap harinya
Minarak mengundang warga sebanyak 200 – 250 berkas di kantor MLJ di Juanda Surabaya.
Sampai kemarin (02/09/2008), MLJ sudah merealisasikan pemberian pinjaman sebanyak 1116 berkas, dengan total nilai Rp 3.348.000.000,- dari Rp 10 Miliar yang akan dipinjamkan.
“Minarak akan memberikan pinjaman bagi warga terdampak lumpur sebanyak 3333 berkas dengan tempo sampai tanggal 15 September 2008,” terang salah satu notaris.
Berkas-berkas yang mendapat pinjaman ini adalah berkas yang belum masuk jatuh tempo pembayaran 80 persen, berkas bersertifikat, berkas yang mengikuti cash and carry. Pinjaman yang diperoleh warga akan dipotongkan dari sisa pembayaran 80 persen.
“Warga tidak perlu membayar kepada kita, tapi pembayaran akan dipotongkan dari sisa pembayaran 80 persen,” lanjut notaris tadi.
Sedangkan menurut Mudjiono, warga Perumtas blok E13/14, Tangulangin, menyatakan adanya niatan baik MLJ untuk memberikan pinjaman disambut baik oleh warga, peminjaman uang di MLJ juga tidak sulit, warga hanya menyertakan KTP, KK, Surat nikah, dan bukti pembayaran 20 persen dan mengisi surat perjanjian hutang piutang yang ditandatangani diatas materai.
“Tidaklah sulit, dalam waktu 7 hari kerja uang pinjaman akan cair,” ujar Mudjiono gembira saat menandatangani surat hutang piutang.
Mudjiono menambahkan jika Minarak memberikan solusi yang bagus bagi warga, ”disaat warga membutuhkan uang seperti ini, Minarak bisa memberikan,” pungkas Mudjiono.
02 September 2008
Warga Korban Tidak Ingin Bertemu Lapindo Lagi
| Warga Korban Tidak Ingin Bertemu Lapindo Lagi |
| Tuesday, 02 September 2008 | |
| JAKARTA - Warga korban lumpur Lapindo menyatakan tidak ingin lagi bertemu dengan PT Lapindo Brantas maupun PT Minarak Lapindo Jaya untuk membicarakan penyelesaian ganti rugi tanah atau masalah apapun. Pemerintahlah yang memiliki wewenang terbesar atas penyelesaian Lapindo. "Kami tidak mau berurusan lagi dengan Lapindo dan Minarak. Karena kalau sejak awal kami berurusan dengan mereka, kami menafikan keberadaan pemerintah. Itu tugas pemerintah untuk melakukan paksaan kepada Lapindo maupun Minarak," ujar salah satu penasihat hukum korban Paring Waluyo Utomo di Kantor Komnas HAM Jakarta, Selasa (2/9). Menurut Paring, warga korban tidak memiliki kekuatan apapun untuk melakukan paksaan kepada Lapindo sebab warga tidak memiliki alat bukti. Oleh karena itu, ketegasan yang diberlakukan terhadap Lapindo sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah. "Negaralah yang punya alat paksa," tandas Paring. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Kabul Supriyadhie pada kesempatan yang sama menyatakan Komnas HAM juga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa warga bertemu dengan pihak perusahaan. Komnas HAM hanya akan menyelenggarakan mediasi dengan Lapindo jika warga memintanya. Di sisi lain, Komnas HAM sedang berupaya menyelesaikan bentuk mediasi lainnya berupa investigasi terhadap kasus ini. Menurut Kabul, investigasi masih akan dibcarakan setelah tanggal 10 September. "Kami akan sampaikan (kepada pemerintah) pada saat kami bikin kesimpulan dan rekomendasi dari tim investigasi. Bukan dalam mediasi ini," ujar Kabul. |
Kolam Lumpur Makin Kritis
| Kolam Lumpur Makin Kritis |
| Tuesday, 02 September 2008 | |
| Sidoarjo - Surya-Kolam penampungan lumpur (pond), di sekitar semburan lumpur makin kritis. Diprediksi, pond tersebut hanya mampu menampung luberan lumpur tak kurang dari sembilan hari. “Kalau hitungan secara matematis, hanya mampu bertahan sembilan hari, tapi bisa juga tak sampai,” terang Humas BPLS Achmad Zulkarnain, Senin (1/9). Kritisnya pond tersebut, menyusul terhentinya pembuangan lumpur panas ke Kali Porong, yang disebabkan keresahan warga yang berada di sepanjang aliran Kali Porong. Karena lumpur panas tidak mengalir ke Kali Porong, lumpur dialirkan ke pond di sebelah Utara pusat semburan, yang kini kondisinya makin hari makin penuh. Jalan satu-satunya adalah membuang lumpur ke pond di Desa Renokenongo Kecamatan Porong. Namun lagi-lagi pembuangan lumpur ini juga tak bisa dilakukan, lantaran kata Zulkarnain, sebagian besar lahan aset milik korban lumpur yang akan dijadikan pond tersebut belum terbayar. “Lahan tersebut milik warga yang belum terbayar, jadi kami tak bisa membuang lumpur ke pond di Desa Renokenongo itu,” lanjut Zulkarnain. Pond lainnya yang dapat dijadikan alternatif, adalah lahan di Desa Kedungbendo dan Desa Mindi. Tapi dalam waktu dekat, pihaknya tidak berani mengalirkan lumpur panas ke kawasan tersebut. Alasannya di lahan Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin, banyak korban lumpur yang belum dibayar 20 persennya, sementara di Desa Mindi, sebagian kawasannya tidak masuk dalam peta area terdampak. Kondisi paling jelek, bila musim hujan tiba sementara pond belum bisa dipakai, maka luberan air akan menggenang. “Kami khawatir, bukan hanya kawasan yang belum terbayar saja yang tergenang, tapi bisa saja rel KA dan jalan Raya Porong juga tergenang,” urainya. Untung saja, kata Zulkarnain, dalam beberapa hari terakhir debit dari lumpur yang keluar dari pusat semburan tidak begitu banyak. “Ada penurunan debit lumpur dalam tiga hari terakhir ini, mudah-mudahan terus mengecil semburan lumpurnya,” lanjut Zulkarnain. Sebelumnya, endapan lumpur panas di Kali Porong yang menyebabkan lumpur tak bisa mengalir ke Kali Porong itu juga menjadi sorotan sejumlah kalangan. Mulai dari anggota DPRD Jatim hingga terakhir kemarin anggota DPR RI dari FKB Aryo Wijanarko yang datang ke Kali Porong untuk memantau endapan lumpur di Kali Porong itu. iit |
DPR akan panggil BPLS
| DPR akan panggil BPLS |
| Monday, 01 September 2008 | |
| Sidoarjo - Surya-Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) akan dipanggil DPR RI, untuk mempresentasikan tingkat sedimentasi di Kali Porong, agar bisa dicarikan solusi. Hal itu diungkapkan anggota Komisi II DPR RI, Aryo Wijanarko usai melihat kondisi endapan lumpur di Kali Porong, mInggu (31/8). “Kondisi ini sudah membahayakan, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar Kali Porong,” tuturnya. Diungkapkan, penyelamatan Kali Porong merupakan salah satu prioritas pemerintah. Sebab endapan lumpur tersebut punya dampak negatif, terhadap keberlangsungan hidup warga di sekitar sungai tersebut. Seperti biota lingkungan di Kali Porong yang makin sedikit, bahkan bisa musnah. Selain itu, endapan lumpur berpengaruh terhadap kawasan pertambakan sehingga udang maupun ikan bisa tercemar. Untuk itu, pihaknya meminta BPLS bekerja cepat untuk menyelamatkan Kali Porong. “Apalagi bahaya makin mengancam, ketika musim hujan tiba. Karena itu, kami akan memanggil BPLS terkait kondisi ini,” ujarnya. Pemanggilan ini, karena pihaknya ingin mengetahui secara jelas bagaimana kondisi sedimentasi yang terjadi di Kali Porong. Dengan presentasi yang dipaparkan BPLS, maka pihaknya bisa mencarikan antisipasi yang tepat, sehingga warga tak menderita lebih besar lagi. Selain BPLS, pihaknya juga akan mengundang Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan, untuk membicarkan solusi terbaik. “Secepatnya kami akan memanggil mereka, kemungkinan 10 September mendatang,” tegasnya. Humas BPLS Ahmad Zulkarnain mengatakan, siap mempresentasikan kondisi Kali Porong. Sebab saat ini pihaknya sudah berupaya untuk mengatasi endapan lumpur di Kali Porong. “Kami sudah mengerahkan kapal keruk serta eskaponton, normalisasi Kali Porong terus dilakukan dan air sudah mengalir ke muara,” pungkasnya. sda |
Langganan:
Postingan (Atom)
