Angsuran Terakhir Warga Wajib Serahkan Sertifikat

Angsuran Terakhir Warga Wajib Serahkan Sertifikat

Ditulis Oleh dad
Rabu, 28 Januari 2009
Surabaya- Untuk kepentingan lancarnya proses jual beli, Minarak Lapindo Jaya (MLJ) meminta agar warga memberikan serifikat aslinya saat angsuran terakhir pelunasan pembayaran 80 persen.
Andi Darussalam Tabusalla, Vice President PT MLJ, mengatakan jika proses yang dilakukan dalam pembayaran warga terdampak adalah murni proses jual beli jadi dalam aturannya warga harus mengambil sertifikatnya yang masih tertahan di bank yang selanjutnya akan diserahkan kepada MLJ.

“Ini sudah menjadi keharusan yang harus dilakukan dalam proses jual beli,” terang Andi Darussalam saat dihubungi melalui telepon.

Sedangkan penyerahan sertifikat harus dilakukan saat tahap pencicilan asset warga akan selesai, dalam arti pencicilan terakhir saat pelunasan akan dilakukan.

Seperti contohnya, jika warga memiliki asset sebesar 120 juta, sesuai dengan ketentuan yang disepakati pertanggal 3 Desember 2008, MLJ harus mencicil 4 kali dengan nilai perbulannya 30 juta.

“Saat dicicil yang ke empat kali warga harus membawa sertifikat aslinya, sehingga proses hukum jual beli tercapai dan bisa diselesaikan,” Pungkas Andi Darussalam.

Pria yang sering disapa Bang Andi menambahkan jika upaya yang dilakukan ini tidak semata-mata untuk mempersulit warga, tak lain untuk menjaga kelancaran proses jual beli sehingga saat sudah lunas tidak terjadi masalah

“Kita tetap akan melakukan pembayaran sesuai dengan komitmen dan tanggung jawab,” Tegas Andi.

MLJ Merealisasikan 20,6 M Aset Warga Terdampak

MLJ Merealisasikan 20,6 M Aset Warga Terdampak
Ditulis Oleh ttk
Kamis, 22 Januari 2009

Sidoarjo, PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) merealisasikan sisa pembayaran 80% terhadap Aset lahan warga terdampak lumpur sidoarjo. Dan hari ini (22/01) sesuai pada komitmenya PT. MLJ merealisasikan 20 milliar lebih untuk lahan warga berserifikat.

Realisasi pembayaran 80 persen berlangsung di kantor ex.BTPN Sidoarjo. Lahan warga kedungbendo Tas yang direalisasikan oleh MLJ sebanyak 139 bidang total nilai (80%) transaksi jual beli sebesar Rp. 20.631.220.000,- meliputi 105 berkas undangan susulan yang mana sebelumnya tidak hadir dengan keluasan pekarangan 9.673 m2 bangunan 5.806 m2. Sedangkan 34 berkas undangan baru dengan keluasan pekarangan 2.851 m2 sedangankan bangunan 3.057,35 m2.

Ditempat yang sama MLJ merealisasikan susuk warga yang mengikuti program cash and resettlement.Jumlah susuk kembalian atas pembelian rumah di Hunian Kahuripan Nirwana Villige sebanyak 7 warga dari desa Kedungbendo.

Manajemen PT. Minarak Lapindo Jaya terus mengharapkan warga bisa hadir untuk segera mengukuti realisasi yang telah dipersiapkan.

Sekedar diketahui, PT.MLJ pada minggu ke - 36 ini sudah merealisasikan sisa pembayaran 80% dengan program cash and carry sejumlah 3.980 berkas warga total nilai 80% sebanyak 635.816.336.000,-

Ganti Rugi Korban Lapindo Lagi-lagi Dicicil

Ganti Rugi Korban Lapindo Lagi-lagi Dicicil
Jumat, 16 Januari 2009 | 9:56 WIB | Kategori: Berita Terkini | ShareThis

JAKARTA | SURYA Online— Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengaku telah mengetahui pembayaran 80 persen terhadap korban bencana luapan lumpur panas Lapindo dicicil dua kali dalam sebulan. Pembayaran yang semestinya sebesar Rp 30 juta per bulan, berubah menjadi Rp 15 juta per dua minggu.

“Laporan yang sampai ke saya seperti itu. Nanti saya cek itu,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/1). Pembayaran dicicil dua kali oleh pihak Lapindo Brantas Inc sempat membuat kemarahan korban luapan panas lumpur Lapindo Brantas. Aksi ke jalan dengan mengerahkan sepeda motor pun terjadi.

Mereka meminta Lapindo menuntaskan janji pihak Lapindo Brantas saat bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Rabu (3/12) lalu. Saat itu, Direktur Utama Lapindo Brantas Inc, Nirwan Bakrie, berjanji akan mencicil sisa pembayaran 80 persen dalam jumlah Rp 30 juta per bulan mulai Desember 2008 hingga April 2009, sesuai dengan tanggal jatuh tempo masing-masing warga.

Selain itu, para korban lumpur Lapindo yang desanya masuk ke dalam peta terdampak sesuai Perpres No 14 Tahun 2007 akan mendapatkan uang sewa rumah senilai Rp 2,5 juta pada pembayaran tahap pertama.

Djoko Kirmanto yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Panas Lapindo di Sidoarjo atau BPLS menambahkan, pihaknya telah memberi laporan tertulis perihal kondisi di lapangan terkait luapan lumpur panas yang tak kunjung meredup ini. “Setiap tanggal 10 selalu ada laporan tertulis. Misalkan berapa yang dibayar, perkembangan seperti apa,” tuturnya.

Disinggung perihal komentar atas laporan tersebut, Djoko memastikan SBY sampai saat ini tidak mempermasalahkan. “Kalau tidak ada masalah, presiden oke-oke saja,” sergahnya.

Untuk diketahui, Lapindo Brantas Inc kini mesti membayar sisa ganti rugi secara tepat waktu. Pasalnya, kesepakatan pihak Lapindo Brantas Inc dengan pemerintah berikut warga korban Lapindo ternyata menyertakan sanksi hukum bila Lapindo mangkir dari kesepakatan.Ade Mayasanto/Persda Network

Minarak Lapindo Jaya Selesaikan Pembayaran Ganti Rugi 20 Persen

December 02,2008 - 21:15
Minarak Lapindo Jaya Selesaikan Pembayaran Ganti Rugi 20 Persen

Sidoarjo (tvOne)

Sesuai tanggung jawab serta mengacu Instruksi Presiden No 14 tahun 2007, mulai Senin (1/12) kemarin, PT Minarak Lapindo Jaya telah menyelesaikan pembayaran uang muka 20 persen tahap pertama Rp 658 milyar pada 12.061 warga korban lumpur. Sedangkan tahap dua melakukan pembayaran Rp 75 milyar pada 1.185 berkas.

Pembayaran yang dilakukan oleh PT Minarak Lapindo Jaya pada warga yang bersertifikat sudah dilakukan pembayarannya pada 4.800 berkas warga dari 12.061 sebesar Rp 860 milyar.

Sedangkan total pembayaran PT Minarak Lapindo Jaya bagi korban lumpur yang 80 persen sebesar Rp 3,8 trilyun.

Menurut Direktur Operasional PT Minarak Lapindo Jaya, Bambang Prasetyo Widodo, memohon pada warga, untuk 80 persen pengangsuran pembayaran karena kondisi dan situasi PT Minarak Lapindo Jaya terkena dampak krisis global.

Bangun Overflow dan Tinggikan Tanggul Untuk Atasi Luberan

Bangun Overflow dan Tinggikan Tanggul Untuk Atasi Luberan.

Ditulis Oleh dad
Rabu, 21 Januari 2009
Sidoarjo- Tinggi Lumpur di kolam penampungan di Desa Siring semakin mencemaskan. Untuk mengantisipasi agar lumpur tidak meluber Minarak Lapindo Jaya (MLJ) membuat saluran pembuangan (overflow) dan meninggikan tanggul.

Direktur utama, bambang Mahargyanto menjelaskan upaya pembuatan overflow harus dilakukan untuk mengurangi debit lumpur yang tertampung di kolam penampungan (pond), dan selanjutnya lumpur akan mengalir ke selatan.

“Jika tidak dialirkan lumpur akan mengganggu akses sirtu untuk penanggulan di pusat semburan,” ujar Bambang Mahargyanto (21/1)

Saat ini tinggi lumpur di kolam penampungan Desa Siring 20 cm dari bibir tanggul

Sedangkan untuk mengalirkan lumpur dari pusat semburan ke Kali Porong, Bambang Mahargyanto menjelaskan jika pihaknya masih terus berusaha untuk mengeruk endapan yang tertampung supaya didapatkan elevasi yang lebih rendah.

Dari pantauan lapangan, beberapa pompa lumpur dan 3 unit excavator melakukan pengerukan dan pengaliran lumpur dari pusat semburan.

“kosentrasi kita saat ini adalah menurunkan elevasi di sekitar pusat semburan,” Kata Bambang Mahargyanto.

Relokasi Infrastruktur masih Terkendala Pembebasan Lahan

Relokasi Infrastruktur masih Terkendala Pembebasan Lahan

Ditulis Oleh dad
Rabu, 21 Januari 2009
Sidoarjo- Pembebasan lahan masih menjadi batu sandungan BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) untuk merelokasi infrastruktur di Porong, alasannya warga meminta pembelian lahan mereka dihargai sama dengan apa yang diperoleh warga terdampak Lumpur Sidoarjo.
Sebagaian warga yang lahannya akan dibebaskan meminta kepada BPLS menghargai aset mereka yang berupa pekarangan 1 juta/m2, dan bangunan 1,5 juta/m2.

Relokasi infrastruktur ini membutuhkan lahan sepanjang 10,2 Kilometer dan lebar 120 meter dan mencakup beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Tanggulangin, Porong, Jabon Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Achmad Zulkarnaen, Humas BPLS mengatakan jika pemerintah melalui BPLS tidak memnuhi permintaan warga yang menginginkan nilai ganti rugi tanah sama dengan harga yang diperoleh warga terdampak, harga yang diminta warga relokasi infrastruktur terlalu tinggi.

Sampai saat ini lahan yang sudah dibebaskan untuk relokasi infrastruktur sebanyak 47 persen, dan BPLS masih terus bernegoisasi dengan pemilik tanah terkait permasalahan harga.

Ketika disinggung, apakah ada pengalihan rute relokasi infrastruktur, Izul sapaan Achmad Zulkarnaen mengatakan jika pihaknya masih belum membahas tentang pengalihan infrastruktur relokasi.

“Kami terus melakukan pendekatan ke warga,” pungkas Achmad Zulkarnaen.

4 Kapal Keruk Normalisasi Kali Porong

4 Kapal Keruk Normalisasi Kali Porong
Ditulis Oleh dad
Senin, 19 Januari 2009

Sidoarjo – Untuk mengatasi endapan di muara sungai Porong,Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengoperasikan 4 unit kapal keruk, tepatnya di Dusun Telocor, Kelurahan Kedungpandan, Kecamatan Jabon.

“Normalisasi terus kami lakukan dan difokuskan di muara untuk mempermudah aliran air dari hulu ke hilir,” ujar Humas BPLS, Achmad Zulkarnanen.(19/09)

Pria yang sering disapa Izul ini menambahkan kapal keruk yng dioperasikan difungsikan untuk mengeruk dsar sungai, sedangkan hasil kerukan nantinya dibuang agak ktengah laut dengan harapan akan membentuk tanjung.

Tanjung ini nantinya berfungsi untuk menahan ombak yang mengikis pesisir pantai.

Sedangkan dihulu sungai Porong tepatnya di Desa Jabon dan Pejarakan endapan Lumpur sudah teratasi, endapan mengalir sudah mengalir ke muara.

“Sedimentasi bias teratasi dengan dibantu oleh debit air di sungai Porong yang cukup tinggi,” pungkas Izul

Warga Terdampak Meminta Dana Talangan

Warga Terdampak Meminta Dana Talangan
Ditulis Oleh dad
Kamis, 15 Januari 2009
Sidoarjo – Tampaknya gelombang permintaan dana talangan kepada pemerintah terus dilakukan oleh warga di dalam peta terdampak, dari melakukan longmarch sampai mengadu ke DPR RI terus dilakukan oleh warga.
Kemarin, Rabu (14/1) warga yang tergabung koalisi korban terdampak (Geppres, GKLL, dan Lasbon K-pur) menyampaikan paparannya di GOR (gedung Olah Raga Sidoarjo untuk meminta agar pemerintah menganggarkan dana talangan untuk pembayaran aset mereka.

“Kita akan bersama-sama mendesak DPR RI dan pemerintahan pusat agar mereka bisa memperjuangkan menurunkan dana talangan melalui APBN,” Pungkas Suwito, Ketua Geppres (Gerakan Pendukung Perpres.

Alasan warga meminta dana talangan adalah proses pembayaran yang dilakukan Minarak lapindo Jaya yang tak kunjung tuntas sebagai akibat dampak krisis global yang berimbas pada perusahaan grup Bakrie.

Terkait permintaan dana talangan ini, Jalaludin Alham wakil ketua DPRD Sidoarjo menyatakan jika permintaan warga adalah rasional disaat harga minyak yang sedang turun.

“DPRD Sidoarjo sangat mendukung permintaan warga alasannya harga minyak sekarang sedang turun jadinya dana talangan bisa dimasukkan dalam APBN 2009,” ujar Jalaludin Alham saat ditemui di GOR Sidoarjo.
Selain itu, H Sunarto,warga Pasar Baru Porong juga mengatakan,

pemerintah harus terlibat dalam proses penyelesaian pembayaran 80 persen didalam peta terdampak.

“Kami akan mengadu dan mendesak DPR RI terkait penyelesaian pembayaran melalui dana APBN,” Ujar Sunarto saat ditemui di Pasar Baru Porong (15/1).

35 KK Warga PBP Menolak Relokasi Mandiri

35 KK Warga PBP Menolak Relokasi Mandiri
Ditulis Oleh dad
Kamis, 15 Januari 2009

Sidoarjo- Warga Desa Renokenongo yang masih tinggal di penampungan sementara Pasar Baru Porong (PBP)mulai terpecah pecah. Hal ini disebabkan karena ada sebagaian yang menolak ikut dalam program relokasi mandiri yang ditawarkan oleh kepengurusan warga Pasar Baru Porong.

Sedikitnya ada 35 KK warga Pasar Baru Porong menolak rencana relokasi mandiri alasannnya lahan yang mereka tidak terlalu besar untuk mendapatkan kavling di Desa Kedung Kampil, Kedung Solo. Sidoarjo.

“Sebagaian besar yang menolak adalah warga yang mendapatkan pembayaran tidak terlalu besar atau penghasilannya menengah ke bawah,” ujar salah seorang warga Pasar Baru Porong.

Selain itu, warga juga diaksa untuk ikut dalam relokasi mendiri, jika warga menolak maka tidak akan mendapatkan sembako.

“sembako hasil dari sumbangan masuk di pengurusan jadi merekalahyang bisa mengeluarkan, dan kemarin (14/1) kami di coret dari daftar untuk mendapatkan sembako,” ujar warga yang menolak relokasi mandiri.

35 KK ini kecewa terhadap kepengurusan yang diketuai H Sunarto yang seolah-olah memaksa warga untuk ikut dalam program relokasi mandiri.

“ Dulu pernah disepakati jika warga berhak menentukan pilihan untuk ikut apa tidak dalam relokasi mandiri tapi sekarang nyatanya warga kok dipaksa,” ujar warga.

Sidoarjo Harus Melakukan Rekontruksi Untuk Menarik Investor

Sidoarjo Harus Melakukan Rekontruksi Untuk Menarik Investor
Ditulis Oleh dad
Selasa, 06 Januari 2009

Sidoarjo- Tampaknya pemerintahan daerah Sidoarjo harus bekerja extra keras untuk menarik perhatian para investor untuk menanamkan modalnya di kawasan Sidoarjo, Jalannya tak lain adalah merekontruksi kawasan Sidoarjo untuk kedepannya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Kadin Jatim, Airlangga Satriya Agung saat mengikuti acara dialog bertopik “Dampak Lumpur Sidoarjo Terhadap Pergerakan Ekonomi Jatim Dan Upaya Penyelesaiannya,” yang digelar oleh Forum Group Discussion yang diadakan oleh PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) di Ruang Bromo, Hotel Santika, Surabaya.(6/12)

“kita berpikir jika lumpur Sidoarjo tidak akan berhenti sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, meski demikian pemerintah Sidoarjo harus mengembangkan kawasan dengan merekontruksinya untuk menarik perhatian investor,” Pungkas Airlangga.

Airlangga menambahkan jika sebelumnya Sidoarjo merupakan salah satu wilayah pertumbuhan perekonomian bagi Jawa Timur,khususnya diwilayah bagaian barat.

Sebelumnya, Ir. Khamdani, Msi, Kepala Bappeda Sidoarjo memaparkan adanya penurunn investasi akibat dampak lumpur Sidoarjo, namun tidak signifikan.

“Dari tahun 2006 sampai 2008 memang terjadi penurunan invesatsi, tapi pemerintah Sidoarjo yakin jika Investor akan kembali menanamkan modalnya kembali,” Terang Khamdani yang juga menjadi peserta dialog.

Sementara itu menurut Edi Rumroko selaku Walikota Batu, Malang mengakui jika lumpur Sidoarjo awalnya memang mempengaruhi kondisi ekonomi khususnya pada sektor perhotelan dan restoran tapi lambat laun sektor-sektor itu kembali bangkit pada 2008 ini.

“Hotel di Batu pada akhir tahun 2008 lalu penuh, ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan,” ujar Edi.

Edi juga menambahkan jika faktor infrastruktur adalah faktor penting dalam penunjang perekonomian khususnya di Jatim.

“Jalur arteri dan jalan tol harus segera diperbaiki supaya perekonomian bisa berjalan normal kembali,” tambah Edi.

Dari Dialog yang berlangsung 4 jam dan melibatkkan pemerintahan Sidoarjo, Batu, dan Pasuruan dapat diambil beberapa kesimpulan, salah satunya adalah meminta agar pemerintah lebih cepat melakukan recovery dengan jalan mempercepat pembangunan Infrastruktur jalan tol dan arteri.

Minarak Realisasikan 199 berkas sertifikat

Minarak Realisasikan 199 berkas sertifikat
Ditulis Oleh dad
Selasa, 06 Januari 2009

Sidoarjo- Hari ini (6/1), PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) merealisasikan aset warga terdampak secara cash and carry. 199 bidang ditransaksikan digedung ex. BTPN, Jalan Sultan Agung no 19, Sidoarjo.

199 bidang diantaranya 101 undangan susulan dan 98 merupakan undangan baru yang rata-rata milik warga perumtas-1 . Ke-199 bidang ini berupa pekarangan dan bangunan dengan nilai nominal keseluruhan sebesar 29 Milyar.

“Pembayaran akan dilakukan dengan dicicil, perbulannya 30 juta,” ujar Suliono, sosial support PT MLJ.

Demi lancarnya proses pembayaran, Minarak meminta agar warga yang diundang bisa hadir, tujuannya tak lain agar proses penyelesaian realisasi bisa terselesaikan.

Perlu diketahui, sampai 5 Januari 2009, Minarak sudah merealisasikan pembayaran secara cash and carry sebanyak 3095 bidang dengan nilai Rp 519.362.032.000, sedangkan total penyelesaian 80 persen berkas serifikat dan non sertifikat sebanyak 6033 bidang.

Rencananya besok (7/12) Minarak akan merealisasikan transaksi secara cash and resetlement bagi aset warga yang memiliki bukti surat non sertifikat.

“Kita akan berkomitmen menuntaskan permasalahan sosial yang terjadi di kawasan Porong sesuai dengan arahan perpres 14/2007,” Ujar Suliono.

Minarak Realisasikan 199 berkas sertifikat

Minarak Realisasikan 199 berkas sertifikat
Ditulis Oleh dad
Selasa, 06 Januari 2009

Sidoarjo- Hari ini (6/1), PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) merealisasikan aset warga terdampak secara cash and carry. 199 bidang ditransaksikan digedung ex. BTPN, Jalan Sultan Agung no 19, Sidoarjo.

199 bidang diantaranya 101 undangan susulan dan 98 merupakan undangan baru yang rata-rata milik warga perumtas-1 . Ke-199 bidang ini berupa pekarangan dan bangunan dengan nilai nominal keseluruhan sebesar 29 Milyar.

“Pembayaran akan dilakukan dengan dicicil, perbulannya 30 juta,” ujar Suliono, sosial support PT MLJ.

Demi lancarnya proses pembayaran, Minarak meminta agar warga yang diundang bisa hadir, tujuannya tak lain agar proses penyelesaian realisasi bisa terselesaikan.

Perlu diketahui, sampai 5 Januari 2009, Minarak sudah merealisasikan pembayaran secara cash and carry sebanyak 3095 bidang dengan nilai Rp 519.362.032.000, sedangkan total penyelesaian 80 persen berkas serifikat dan non sertifikat sebanyak 6033 bidang.

Rencananya besok (7/12) Minarak akan merealisasikan transaksi secara cash and resetlement bagi aset warga yang memiliki bukti surat non sertifikat.

“Kita akan berkomitmen menuntaskan permasalahan sosial yang terjadi di kawasan Porong sesuai dengan arahan perpres 14/2007,” Ujar Suliono.

Ahli Geologi Belum Bisa Simpulkan Adanya Kesamaan Semburan Lumpur Porong dan Gresik

Ahli Geologi Belum Bisa Simpulkan Adanya Kesamaan Semburan Lumpur Porong dan Gresik
Ditulis Oleh (*)
Selasa, 30 Desember 2008

Para ahli geologi masih belum bisa menyimpulkan apakah semburan lumpur yang muncul di sekitar pengeboran minyak dan gas sumur Lengowangi-2 di Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ada hubungannya dengan semburan lumpur di Porong Sidoarjo. Sebab karakter lumpur yang keluar memang ada kesamaan dengan lumpur yang menyembur di Porong, tetapi ada juga perbedaan terkait dengan panas semburan.

Seperti halnya yang terjadi di Porong pada 29 Mei 2006 lalu, berawal munculnya satu semburan. Beberapa hari kemudian, muncul semburan baru dan disusul semburan ketiga. Tetapi dalam waktu beberapa hari kemudian, hanya semburan pertama yang menyembur sampai dengan saat ini.

Sedangkan di Sekarkurung, Kebomas Gresik, semburan pertama muncul sejak 26 Desember 2008 lalu, disusul dengan tiga semburan baru. Tetapi setelah berjalan empat hari, tiga semburan sudah berhenti, dan hanya satu semburan yang masih mengeluarkan air bercampur lumpur dan gas meski dengan kapasitas kecil.

Menurut Soffian Hadi, salah seorang ahli geologi, kalau melihat materi yang keluar dari pusat semburan antara di Porong dan Gresik, memang hampir sama. Semburan di Gresik muncul pada saat aktivitas Gunung Semeru sedang meningkat. Materi yang keluar juga berupa padatan, air dan gas meski dengan kapasitas kecil. Tetapi tingkat suhunya tidak panas, beda dengan Porang yang sangat panas hingga mencapai 100 derajat celsius.

Soal perbedaan suhu yang keluar dari pusat semburan, dari analisa awal bisa dijelaskan bahwa keluarnya lumpur di Porong, karena lumpur itu keluar pada area di sekitar “kompor” magma di dalam perut bumi. Sedangkan semburan lumpur di Gresik berasal dari lumpur di bawah perut bumi yang agak jauh dari “kompor” magma. Jadi soal panas sangat berhubungan dengan system magmatis dalam perut bumi.

“Memang beberapa saat terakhir ini vulkanik di Jatim sedang meningkat. Mungkin saja semburan di Gresik dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan vulkanologi pada beberapa gunung berapi di Jawa Timur. Demikian juga di Porong, beberapa saat terakhir ini juga terpantau terjadi kenaikan volume lumpur yang keluar,” kata Soffain Hadi.

Posisi semburan lumpur di Gresik dan Porong tidak berada dalam satu sesar atau patahan bumi. Tetapi sangat dimungkinkan berada dalam sesar lain. “Kalau semburan di Porong memang berada dalam satu sesar Watukosek dengan beberapa semburan lain di Sedati Sidoarjo, Gunung Anyar Surabaya dan Madura,” ungkapnya.

Sedangkan semburan di Sidoarjo, memang belum diketahui patahan bumi di dalam perut bumi. “Yang jelas, di Gresik juga sudah ada semburan lumpur yang keluar sejak lama, bertahun-tahun lalu. Lokasinya di wilayah Legundi, Gresik, yang berbatasan dengan Krian, Sidoarjo,” paparnya.