Menunggu Keberpihakan Calon Gubernur pada Korban Lumpur

Menunggu Keberpihakan Calon Gubernur pada Korban Lumpur

Ditulis Oleh Kris Nugroho - Dosen Ilmu Politik FISIP Unair

Kamis, 04 September 2008

Sementara para korban lumpur Sidoarjo masih terus berjuang dan menanti realisasi uang yang setimpal dengan tenggelamnya harta benda mereka, para pasangan calon gubernur dan calon wakil Jatim yang sudah dideklarasikan KPUD Jatim nampaknya justru terkesan menghindar dari masalah sosial-keadilan di balik lumpur Sidoarjo. Kalau pun ada calon yang anjangsana pada para korban beberapa waktu yang lalu, sifatnya hanya kunjungan "sekadar mencari simpati" seolah kunjungan tersebut sudah "mewakili" kepedulian dan keberpihakan terhadap para korban yang saat ini sangat menderita secara badaniah dan batiniah. Selama ini, citra diri para calon gubernur dan pasangannya akrab kita temui melalui spanduk dan baliho yang dipasang di tempat strategis dan jalan raya. Wajah serta senyum mereka kelihatan menyejukkan hati, dikemas dengan berbagai kalimat komitmen dan janji. Masyarakat pun terpesona dan terkesima, serta bertanya, apa makna komitmen dan janji tersebut! Apakah komitmen dan janji itu bakal menjadi sikap dan keputusan resmi berupa kebijakan ketika mereka terpilih nanti. Ataukah hanya sekadar pernyataan biasa yang tidak memiliki makna terhadap realisasi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas, siapa pun mereka termasuk para korban lumpur Sidoarjo? Para korban lumpur Sidoarjo adalah saudara-saudara kita semua, yang berhak tahu mengapa mereka ditelantarkan oleh negara. Para korban pun tentu bertanya, kemana negara, adakah negara dalam situasi yang mereka alami? Apakah negara abai? Di mana para wakil rakyat dan pemimpin mereka? Para korban lumpur Sidoarjo telah menaruh asa kepada para wakil rakyat, birokrat pemimpin Sidoarjo dan kepada penguasa negeri di Jakarta. Namun sampai saat ini tidak ada gerak kebijakan yang akan mengakhiri penderitaan mereka. Justru di sinilah relevansi dan signifikansi mempertanyakan gerak hati dan arah kebijakan para calon gubernur yang akan berlaga memperebutkan kursi kuasa Jatim-1 pada tanggal 23 Juli 2008 mendatang. Rakyat pemilih memiliki kedaulatan penuh untuk menggunakan suara mereka dalam menentukan siapa calon pemimpin Jatim yang secara moral dan politik layak dipilih. Karena itu, para calon gubernur dituntut peduli bukan dengan kepentingan dan pertimbangan politis semata, namun terlebih peduli dengan hati untuk memperjuangkan nasib para korban lumpur. Setelah asa mereka terkuras habis, tiada harapan ke depan, kepada siapa lagi mereka harus memperjuangkan nasib? Kesan kalau para calon menghindari isu lumpur sangat jelas karena isu ini telah menjadi domain pemerintah pusat, dan pemerintah Provinsi Jatim pun tidak mampu mendesak pemerintah pusat agar mengubah peta terdampak korban lumpur Sidoarjo yang telah meluas di luar area yang ditanggung Lapindo. Sekali lagi, di sinilah signifikansi kepedulian moral-politik para calon pemimpin Jatim yang harus segera muncul dan menaruh perhatian kepada korban lumpur Sidoarjo. Setidaknya, kalau ada calon yang berani "menjamin" APBD untuk rakyat, mengapa tidak ada calon gubernur lain yang berani untuk membuat komitmen APBD juga untuk para korban lumpur Sidoarjo? Begitu pula kalau ada calon yang berani berkomitmen pendidikan murah dan bahkan subsidi pendidikan untuk warga miskin, mengapa juga tak segera muncul greget dari para calon bahwa pendidikan murah atau gratis juga menjadi hak anak-anak korban lumpur Sidoarjo? Jangan karena isu lumpur telah menjadi domain pemerintah pusat maka para wakil rakyat kabupaten dan provinsi serta gubernur yang sekarang, juga terkhusus para calon gubernur dan wakilnya, menjadi menjauh dari isu yang mengoyak rasa kemanusiaan tersebut. Jangan pula para calon gubernur takut adanya tekanan-tekanan pihak tertentu atau takut dijauhi mega proyek kelak kalau sudah menduduki kursi kuasa empuk Jatim-1. Menyangkut para korban lumpur Sidoarjo, semua hal bisa terjadi. Yang pasti akan muncul resistensi politis dengan sebaran perilaku memilih yang khas perlawanan. Mulai dari apatis dan golput atau memilih tetapi dengan keterpaksaan. Artinya, akan muncul rasionalisasi dan pertimbangan politik bahwa tidak ada calon "terbaik", yang ada hanyalah para calon pemimpin yang "minimalis" karena kecenderungan mereka yang menjauh dari isu lumpur Sidoarjo. , Selanjutnya kita akan melihat, apakah masa kampanye para pasangan calon gubernur dari wakil gubernur nantinya juga akan mendatangi para korban lumpur? Beranikah mereka menyentuh kepentingan para korban lumpur Sidoarjo? Janji dan komitmen politik apa yang akan mereka paparkan kepada para korban? Akankah ada kebijakan ekonomi dan sosial yang akan mereka kemukakan? Yang penting, jangan ada komoditas politik atas nama para korban lumpur Sidoarjo oleh para calon gubernur dan calon wakil gubernur Jatim. Mereka boleh datang dan kampanye untuk korban, tetapi jangan sekadar janji, karena mereka telah lelah menunggu janji-janji. Dan kalau pun datang, mereka jangan-jangan hanya menyatakan: Sabar dan Sabar (dalam penderitaan).... kepada para korban lumpur Sidoarjo.