Minarak Inginkan Resettlement

Minarak Inginkan Resettlement
Ditulis Oleh riz
Selasa, 13 Mei 2008
Sidoarjo – PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan hanya akan membayar sisa 80% ganti rugi kepada warga yang memiliki sertifikat tanah.

PT MLJ berpandangan bahwa surat-surat bukti kepemilikan tanah selain sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) tidak bisa diakta jual belikan (AJB).



“Kami berpegangan pada Undang-Undang Pokok Agraria dan ketentuan dalam Perpres No. 14/2007.” Andi Darussalam Tabusalla, Wakil Derektur Utama PT. Minarak.



Menurut Andi Darussalam, bagi warga yang status tanahnya SHM dan SHGB, sisa ganti rugi 80% akan dibayarkan pada 28 Mei 2008. Namun, bagi warga yang status tanahnya non sertifikat, seperti Letter C, Petok D atau SK Gogol, PT Minarak menawarkan untuk resettlement. Saat ini terdapat 7000 berkas tanah yang berstatsu SHM dan SHGM yang akan menerima sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80% secara tunai. Sisanya, sekitar 4500 berkas berstatus Letter C, Petok D dan SK Gogol. Dijelaskan oleh Andi Darussalam bahwa resettlement menguntungkan warga. Sebab, ganti tanah atau lahan didasari ukuran dalam berkas, tanpa dikurangi uan muka 20% yang sudah diterima. Selain itu, lokasi resettlement berada di perkotaan. Bila warga berkeinginan menjual kembali, PT Minarak bersedia membeli dengan harga saat ini.



“Tentunya dengan perjanjian,” tutur Andi Darussalam.