| Friday, 30 May 2008 | |
| SIDOARJO - SURYA-Peringatan dua tahun semburan lumpur Lapindo, diperingati ribuan warga dengan istighotsah di tanggul Desa Siring dekat Tugu Kuning, Kamis (29/5). Dengan mengenakan kaos warna merah putih, warga sengaja berjalan kaki menuju tempat acara. Ada yang lewat jalur Ketapang Keres, sebagian lagi lewat Siring. Sejumlah tokoh masyarakat tampak ikut dalam acara ritual tersebut, seperti KH Ali Mashuri (Gus Ali) dari Tulangan, Rofik Siroj dari Kedungcangkring, Jabon, KH Tolchah dari Tanggulangin serta Abdul Shomad Buchori dari MUI Jatim. Juga tampak cawagub Ridwan Hisjam, yang memang khusus diundang panitia. “Kami berdoa agar semburan lumpur segera berhenti, selain itu kami juga minta agar pembayaran 80 persen secepatnya dipenuhi Lapindo,” kata Ny Rina, warga Siring yang ikut istigotsah. Usai acara, ulama meminta warga langsung pulang karena sebelumnya muncul isu, warga akan berunjuk rasa di Porong. Sementara itu, dalam waktu bersamaan warga korban lumpur yang tergabung dalam Pagar Rekontrak (Paguyupan Warga Renokenongo Menolak Kontrak) juga melakukan istighotsah di makam Desa Sengon Renokenongo. Kompleks makam tersebut sudah masuk peta area terdampak, sehingga tinggal menunggu waktu untuk ditenggelamkan lumpur panas. H Sunarto, perwakilan dari pagar Rekontrak mengatakan sudah ada titik temu dengan Lapindo terkait kesepakatan jual beli. “Kami sudah sepakat untuk yang skema 20 - 80 persen, namun untuk uang jadup masih perlu dibicarakan lagi,” paparnya. Untuk mengamankan jalannya istigotsah, polisi mengerahkan 1.150 personel yang bertugas di 15 titik pengamanan. “Kami berterima kasih kepada warga yang komitmen istighotsah, tanpa melanggar hak-hak orang lain,” kata Kapolres Sidoarjo AKBP Maruli CC Simanjutak. Di tempat berbeda, di bekas kantor BTPN, berlangsung pembayaran 80 persen hari kedua yang dilakukan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) kepada 15 warga korban lumpur asal Desa Siring. Pembayaran 80 persen ini, direncanakan setiap hari sesuai dengan masing-masing tanggal jatuh tempo berkas warga. iit |
30 Mei 2008
Peringati Lumpur Dengan Istighotsah
Peringati Lumpur Dengan Istighotsah
PT. MLJ Kurang Persiapan
PT. MLJ Kurang Persiapan
| Thursday, 29 May 2008 | |
| SIDOARJO - SURYA-Pembayaran perdana 80 persen, yang dilakukan PT MLJ di bekas kantor BTPN Jalan Sultan Agung, Sidoarjo, Rabu (28/5), dinilai anggota DPR RI Ario Wijanarko, kurang persiapan. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan ke warga tidak optimal. “Masih ada warga yang harus bolak-balik karena kurang administrasi, harusnya sosialisasi sudah dilakukan hingga warga tinggal tanda tangan saja,” ujarnya yang sengaja mengawasi proses pembayaran tersebut. Dikatakan Ario, dalam sehari kemarin, hanya 25 berkas saja yang diselesaikan. Seharusnya, kata Ario, berkas yang digarap lebih banyak sehingga lebih baik. “Jumlah yang direalisasi di luar estimasi, sedikit sekali dari korban lumpur yang menunggu pembayaran 80 persen,” tambahnya. Selain mengawasi, putra mantan Walikota Surabya (Alm) Sunarto Sumoprawiro ini ikut mendampingi korban. “Kalau ibu atau bapak ada yang tidak mengerti, silakan tanya sejelas-jelasnya. Jangan asal tanda tangan saja” pesan Ario kepada warga. Katjung Bin Ajis 73, yang datang bersama istrinya Rahayu 61, mengaku kecewa lantaran dari empat berkas ternyata hanya satu berkas saja yang terealisasikan. “Dulu empat berkas ini dibayar bersamaan, sekarang kok hanya satu berkas saja yang akan dibayar,” katanya. Berkas yang siap bayar milik Katjung itu, lahan sawah yang bersertifikat nilainya sekitar Rp 68 juta. Sedang tiga berkas lainnya, adalah lahan yang di atasnya berdiri bangunan. Vice Presiden MLJ Andi Darusalam Tabusalla, menjelaskan, pembayaran dari korban lumpur ini sudah ada waktunya masing masing. Sehingga pihaknya tidak dapat menarget, setiap hari harus dibayar sekian berkas. Terkait korban lumpur yang non sertifikat, dan sudah jatuh tempo untuk dibayar 80 persen, pihak MLJ sudah menyiapkan solusi dengan resettlement. “Tapi jika ada yang masih menolak resettlement, MLJ akan terus melakukan sosialisasi karena sampai sekarang upaya ini merupakan jalan keluar terbaik bagi warga korban lumpur yang non sertifikat,” ujarnya. iit |
28 Mei 2008
Minyak Tanah dalam Sumur
| Minyak Tanah dalam Sumur |
| Wednesday, 28 May 2008 | |
| Sidoarjo - Air sumur Sya'roni, perangkat Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati, sejak empat hari lalu mengandung minyak tanah. Ditemui di rumahnya, RT 6/RW 2, Sya'roni menjelaskan sebenarnya fenomena itu sudah muncul sejak sebulan lalu. “Tanda awalnya sebulan lalu, tapi sejak empat hari lalu sudah semakin banyak,” katanya, Selasa (27/5). Bahkan, saking banyaknya mitan membuat permukaan air itu berubah menjadi keputih-putihan disertai bau menyengat. “Warnanya putih susu dan keruh. Anehnya, minyak tanah yang bercampur dengan air sumur ini hanya terjadi di sini, sumur rumah warga lainnya tidak seperti ini,” katanya heran. Untuk membuktikan kalau sumurnya mengandung mitan, Sya'roni mengambil seember air sumur tersebut. Setelah didiamkan beberapa menit, air dan mitan secara alami terpisah. Minyak yang berwarna kuning, tampak mengumpul di atas air. “Karena berat jenisnya lebih ringan, jadi minyaknya di atas. Saya juga sudah mengetes apakah itu memang minyak, dimana potongan kayu dicelupkan di cairan itu dan ternyata bisa menyala,” ujarnya. sda |
Tuntutan Pagar Rekontrak Kandas
Tuntutan Pagar Rekontrak Kandas
| Wednesday, 28 May 2008 | |
| SIDOARJO - SURYA-Tuntutan warga korban lumpur yang masih bertahan di penampungan Pasar Baru Porong (PBP), yang tergabung dalam Pagar Rekontrak dipastikan kandas. Sebab PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) menyatakan, untuk membayar ganti rugi dengan skema jual beli tetap mengacu pada Perpres 14 Tahun 2007. Tuntutan Pagar Rekontrak yang ditolak, adalah pembayaran jaminan hidup (jadup) dibayar di muka. Sebab selama ini, korban lumpur mendapat jadup sebesar Rp 300.000/bulan/jiwa selama enam bulan. Pembayaran jadup, biasanya dilakukan di setiap akhir bulan. Hal ini ditegaskan Vice Relations Lapindo Yuniwati Teryana, usai bertemu dengan perwakilan BPLS dan Wabup Saiful Ilah guna membahas kesiapan pembayaran 80 persen, di Gedung Delta Witjaksana, Selasa (27/5). Namun, kata Yuniwati, pembayaran aset yang terkena lumpur dengan skema 20-80 tetap disepakati kedua belah pihak. “Sesuai dengan Perpres 14, semua warga korban lumpur akan mendapat ganti rugi,” kata Yuniwati. Rencananya, pembayaran 80 persen akan dimulai Rabu (28/5) di kantor eks BTPN Jalan Sultan Agung. Sebanyak 205 berkas milik korban lumpur rencananya akan dibayar MLJ Priyo Budi Santoso, ketua TP2LS mengatakan, sengaja datang bersama tim untuk mengecek persiapan pembayaran 80 persen. “Intinya kami tetap berpegang Perpres 14 Tahun 2007, yang masuk peta terdampak tanggungjawabnya Lapindo. sdangkan yang di luar peta terdampak, menjadi tanggungjawab pemerintah,” kata Priyo Budi Santoso. Ario Wijanarko, anggota TP2LS menambahkan, memintta agar MLJ juga memberikan percepatan pembayaran 20 persen. “Sisa 20 persen yang masih ada tolong diselesaikan dulu, selain yang 80 persen,” katanya. Terkait resettlement bagi korban lumpur non sertifikat, Ario meminta MLJ terus melakukan sosialisasi “Bukan berarti kami membela Lapindo, tapi semuanya untuk percepatan penyelesaian masalah lumpur ini,” tegas Ario. iit |
24 Mei 2008
Warga Pendemo Tambah Banyak, Dirikan Tenda di Jalan
Raya Porong Ditutup
Warga Pendemo Tambah Banyak, Dirikan Tenda di Jalan
suarasurabaya.net| Awalnya hanya sekitar 50-an warga Siring Barat, Porong yang demo, tapi menjelang pukul 10.30 semakin banyak sudah mencapai 200-an.
"Mereka masih duduk-duduk di tengah jalan, bahkan ada yang mendirikan tenda di jalan Raya Porong," kata AKP ANDI YUDIANTO Kasatlantas Polres Sidoarjo waktu dihubungi suarasurabaya.net, Sabtu (24/05).
Meski jalan Raya Porong ditutup, kendaraan roda 2 masih bisa lewat. Namun harus hati-hati, karena warga pendemo membuang air semburan di Siring yang berbau minyak di jalan Raya Porong. Sehingga Raya Porong sepanjang kurang lebih 100 meter tergenang air tersebut dan licin.
"Warga tidak mau air semburan dibuang ke selokan yang bisa mengalir ke permukiman warga. Mereka khawatir kalau ada yang merokok bisa terbakar seperti kejadian yang menimpa keryawan PT Adi Karya. Karena itu air semburan berbau minyak itu akhirnya dibuang ke jalan Raya Porong," papar ANDI.
Ditanya mengenai jalur kereta api (KA) di Porong, ANDI mengatakan, pantauan sementara ini jalur KA masih terbuka. Warga pendemo hanya menduduki Raya Porong. Kereta Api masih bisa lewat, tapi ia tidak bisa menjamin jalur KA nanti masih akan terus terbuka atau juga akan ditutup pendemo.
ANDI YUDIANTO mengaku saat ini ia kebingungan mencari koordinator lapangan (Korlap). "Saat saya cari tahu siapa korlapnya tidak ada yang mengaku semua. Tapi saya akan koordinasi dengan ketua RT atau kepala desa untuk negosiasi dan mencari jalan keluarnya, supaya Raya Porong bisa terbuka kembali," ujarnya.(ipg)
Warga Pendemo Tambah Banyak, Dirikan Tenda di Jalan
suarasurabaya.net| Awalnya hanya sekitar 50-an warga Siring Barat, Porong yang demo, tapi menjelang pukul 10.30 semakin banyak sudah mencapai 200-an.
"Mereka masih duduk-duduk di tengah jalan, bahkan ada yang mendirikan tenda di jalan Raya Porong," kata AKP ANDI YUDIANTO Kasatlantas Polres Sidoarjo waktu dihubungi suarasurabaya.net, Sabtu (24/05).
Meski jalan Raya Porong ditutup, kendaraan roda 2 masih bisa lewat. Namun harus hati-hati, karena warga pendemo membuang air semburan di Siring yang berbau minyak di jalan Raya Porong. Sehingga Raya Porong sepanjang kurang lebih 100 meter tergenang air tersebut dan licin.
"Warga tidak mau air semburan dibuang ke selokan yang bisa mengalir ke permukiman warga. Mereka khawatir kalau ada yang merokok bisa terbakar seperti kejadian yang menimpa keryawan PT Adi Karya. Karena itu air semburan berbau minyak itu akhirnya dibuang ke jalan Raya Porong," papar ANDI.
Ditanya mengenai jalur kereta api (KA) di Porong, ANDI mengatakan, pantauan sementara ini jalur KA masih terbuka. Warga pendemo hanya menduduki Raya Porong. Kereta Api masih bisa lewat, tapi ia tidak bisa menjamin jalur KA nanti masih akan terus terbuka atau juga akan ditutup pendemo.
ANDI YUDIANTO mengaku saat ini ia kebingungan mencari koordinator lapangan (Korlap). "Saat saya cari tahu siapa korlapnya tidak ada yang mengaku semua. Tapi saya akan koordinasi dengan ketua RT atau kepala desa untuk negosiasi dan mencari jalan keluarnya, supaya Raya Porong bisa terbuka kembali," ujarnya.(ipg)
Warga Marah, Raya Porong Dua Arah Ditutup
kelana kota
24 Mei 2008, 10:22:21, Laporan Iping Supingah
Pasca Tiga Orang Terbakar Semburan
Warga Marah, Raya Porong Dua Arah Ditutup
suarasurabaya.net| Warga jalan Flamboyan Siring Barat, Porong, Sidoarjo melakuan aksi demo menutup jalan Raya Porong. Mereka marah.
Kata AKP ANDI YUDIANTO yang dihubungi suarasurabaya.net, Sabtu (24/05), aksi demo yang dilakukan secara spontanitas oleh puluhan warga ini setelah ada kejadian tiga orang karyawan PT Adi Karya yang terbakar di semburan di Siring Barat tersebut.
"Bagi pengguna jalan dari Surabaya maupun Malang sebaiknya hindari dulu jalan Raya Porong, karena dua arah ditutup. Cari jalan alternatif lain saja daripada kejebak macet," saran ANDI.
Dikatakan ANDI, warga Siring Barat sementara ini hanya duduk-duduk di jalan. Mereka menuntut pihak BPLS maupun Fergaco dengan tegas memberikan pernyataan kawasan yang ada semburannya di Siring Barat itu aman atau tidak. Karena mereka khawatir ada korban lagi dan khawatir rumah mereka juga ikut terbakar. Mereka juga minta semburan tersebut segera ditangani.
Sementara Ir. MOH. SOFYAN HADI Deputy Operasi BPLS yang dikonfirmasi Suara Surabaya menjelaskan, sebenarnya pagi ini pipa akan dipasang di semburan itu, karena nunggu cor-coran betonnya kering dulu. Namun sudah ada kejadian yang membawa korban tiga orang luka bakar terkena semburan itu. Selanjutnya akan melihat situasi di lapangan untuk penanganan semburan tersebut.(ipg)
24 Mei 2008, 10:22:21, Laporan Iping Supingah
Pasca Tiga Orang Terbakar Semburan
Warga Marah, Raya Porong Dua Arah Ditutup
suarasurabaya.net| Warga jalan Flamboyan Siring Barat, Porong, Sidoarjo melakuan aksi demo menutup jalan Raya Porong. Mereka marah.
Kata AKP ANDI YUDIANTO yang dihubungi suarasurabaya.net, Sabtu (24/05), aksi demo yang dilakukan secara spontanitas oleh puluhan warga ini setelah ada kejadian tiga orang karyawan PT Adi Karya yang terbakar di semburan di Siring Barat tersebut.
"Bagi pengguna jalan dari Surabaya maupun Malang sebaiknya hindari dulu jalan Raya Porong, karena dua arah ditutup. Cari jalan alternatif lain saja daripada kejebak macet," saran ANDI.
Dikatakan ANDI, warga Siring Barat sementara ini hanya duduk-duduk di jalan. Mereka menuntut pihak BPLS maupun Fergaco dengan tegas memberikan pernyataan kawasan yang ada semburannya di Siring Barat itu aman atau tidak. Karena mereka khawatir ada korban lagi dan khawatir rumah mereka juga ikut terbakar. Mereka juga minta semburan tersebut segera ditangani.
Sementara Ir. MOH. SOFYAN HADI Deputy Operasi BPLS yang dikonfirmasi Suara Surabaya menjelaskan, sebenarnya pagi ini pipa akan dipasang di semburan itu, karena nunggu cor-coran betonnya kering dulu. Namun sudah ada kejadian yang membawa korban tiga orang luka bakar terkena semburan itu. Selanjutnya akan melihat situasi di lapangan untuk penanganan semburan tersebut.(ipg)
23 Mei 2008
Korban Lumpur Tiga Desa Tunggu Keppres
Korban Lumpur Tiga Desa Tunggu Keppres
Ditulis Oleh rizky satria
Kamis, 22 Mei 2008
Sidoarjo – Korban lumpur dari tiga desa, yaitu Desa Besuki, Penjarakan dan Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo harus menunggu turunnya Keputusan Presiden untuk masalah gantiu rugi lahan meraka yang terkena dampak lumpur.
Rabu (21/5), Mereka mendatangi Pendapa Delta Wibawa untuk mempertanyakan realisasi ganti rugi sawah gagal panen dan lahan warga yang terendam lumpur.
Dalam pertemuan tersebut, Win Hendrarso, Bupati Sidoarjo yang didampingi oleh Sekretaris Badan Pelaksanaan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Adi Sarwoko, mengatakan bahwa pengeluaran anggaran untuk ganti rugi itu harus memiliki payung hukum dan tidak bisa hanya berdasarkan omongan presiden belaka.
Adi Sarwoko mnenyatakan bahwa Keppres sedang di buat untuk realisasi ganti rugi tersebut. Keppres memuat tiga poin, yaitu mengenai harga tanah, cara pembayaran, dan disebutnya tiga desa tersebut sebagai wilayah terdampak. “Kalau keppres nya sudah jadi, uang siap dicairkan.” Adi Sarwoko.
Sebelumnya, tepatnya pada hari Minggu (18/5), warga telah melakukan aksi blokade bekas jalan tol dengan tuntutan agar ganti rugi segera di bayar.
Ditulis Oleh rizky satria
Kamis, 22 Mei 2008
Sidoarjo – Korban lumpur dari tiga desa, yaitu Desa Besuki, Penjarakan dan Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo harus menunggu turunnya Keputusan Presiden untuk masalah gantiu rugi lahan meraka yang terkena dampak lumpur.
Rabu (21/5), Mereka mendatangi Pendapa Delta Wibawa untuk mempertanyakan realisasi ganti rugi sawah gagal panen dan lahan warga yang terendam lumpur.
Dalam pertemuan tersebut, Win Hendrarso, Bupati Sidoarjo yang didampingi oleh Sekretaris Badan Pelaksanaan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Adi Sarwoko, mengatakan bahwa pengeluaran anggaran untuk ganti rugi itu harus memiliki payung hukum dan tidak bisa hanya berdasarkan omongan presiden belaka.
Adi Sarwoko mnenyatakan bahwa Keppres sedang di buat untuk realisasi ganti rugi tersebut. Keppres memuat tiga poin, yaitu mengenai harga tanah, cara pembayaran, dan disebutnya tiga desa tersebut sebagai wilayah terdampak. “Kalau keppres nya sudah jadi, uang siap dicairkan.” Adi Sarwoko.
Sebelumnya, tepatnya pada hari Minggu (18/5), warga telah melakukan aksi blokade bekas jalan tol dengan tuntutan agar ganti rugi segera di bayar.
22 Mei 2008
34 Warga Non Sertifikat Inginkan Resetllement
34 Warga Non Sertifikat Inginkan Resetllement
Ditulis Oleh dad
Jumat, 16 Mei 2008
Surabaya- Setelah 1019 warga terdampak lumpur yang memiliki bukti kepemilikan sertifikat menerima resetllement, kini giliran 34 warga non sertifikat melakukan pemesanan rumah dan tanah di KNV (Kahuripan Nirwana Village).(16/05/2008)
34 warga yang inginkan adalah warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan aset non sertifikat seperti letter C, pethok D.
Menurut Bambang Prasetyo Widodo, Direktur operasional MLJ mengatakan upaya resetllement merupakan solusi bagi warga terdampak lumpur yang bukti kepemilikannya non sertifikat dalam upaya percepatan pembayaran 80 persen.
“Kita akan selalu bersama warga untuk menyelesaikan segala permasalahan sosial yang sudah diatur dalam perpres 14/2007,” terang Bambang.
PIJB yang dilakukan di Ballroom B, Hotel Shangri-La ini adalah memberikan penawaran pemilihan tipe rumah di Kahuripan Nirwana Village. MLJ juga memberikan kembalian bagi warga yang masih memiliki sisa aset dari pembelian rumah dan tanah.
“Jika dalam bentuk tanah maka sisanya akan diberikan tanah, jika bangunan maka diberikan dalam bentuk uang,” terang Wiwid sapaan Bambang Prasetyo Widodo.
Sedangkan menurut Satiyani, warga Desa Renokenongo, pemilihan rumah di KNV membuat dirinya merasa percepatan pembayaran 80 persen terealisasi.
Satiyani memiliki aset berupa tanah sebesar 455 m2 dan bangunan seluas 133 m2, sedangkan dia memilih tanah seluas 120 m2 sebanyak 2 bidang dan ditambah dengan bangunan seluas 54 m2.
“Saya hanya ingin mendapatkan percepatan pembayaran 80 persen,kini saya puas” terang Satiyani.
Selain melakukan penawaran pemiliha rumah, MLJ juga melakukan pengembalian uang sisa bagi warga yang sudah melakukan PPJB pembelian rumah di KNV.
Pengembalian uang sisa diberikan kepada 13 warga dengan total uang sebesar Rp. 277.100.00.
“Kita juga akan mengembalikan uang sisa kepada 1019 warga yang masih ada susuknya dari pembelian rumah di KNV,” terang Wiwid.
Ditulis Oleh dad
Jumat, 16 Mei 2008
Surabaya- Setelah 1019 warga terdampak lumpur yang memiliki bukti kepemilikan sertifikat menerima resetllement, kini giliran 34 warga non sertifikat melakukan pemesanan rumah dan tanah di KNV (Kahuripan Nirwana Village).(16/05/2008)
34 warga yang inginkan adalah warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan aset non sertifikat seperti letter C, pethok D.
Menurut Bambang Prasetyo Widodo, Direktur operasional MLJ mengatakan upaya resetllement merupakan solusi bagi warga terdampak lumpur yang bukti kepemilikannya non sertifikat dalam upaya percepatan pembayaran 80 persen.
“Kita akan selalu bersama warga untuk menyelesaikan segala permasalahan sosial yang sudah diatur dalam perpres 14/2007,” terang Bambang.
PIJB yang dilakukan di Ballroom B, Hotel Shangri-La ini adalah memberikan penawaran pemilihan tipe rumah di Kahuripan Nirwana Village. MLJ juga memberikan kembalian bagi warga yang masih memiliki sisa aset dari pembelian rumah dan tanah.
“Jika dalam bentuk tanah maka sisanya akan diberikan tanah, jika bangunan maka diberikan dalam bentuk uang,” terang Wiwid sapaan Bambang Prasetyo Widodo.
Sedangkan menurut Satiyani, warga Desa Renokenongo, pemilihan rumah di KNV membuat dirinya merasa percepatan pembayaran 80 persen terealisasi.
Satiyani memiliki aset berupa tanah sebesar 455 m2 dan bangunan seluas 133 m2, sedangkan dia memilih tanah seluas 120 m2 sebanyak 2 bidang dan ditambah dengan bangunan seluas 54 m2.
“Saya hanya ingin mendapatkan percepatan pembayaran 80 persen,kini saya puas” terang Satiyani.
Selain melakukan penawaran pemiliha rumah, MLJ juga melakukan pengembalian uang sisa bagi warga yang sudah melakukan PPJB pembelian rumah di KNV.
Pengembalian uang sisa diberikan kepada 13 warga dengan total uang sebesar Rp. 277.100.00.
“Kita juga akan mengembalikan uang sisa kepada 1019 warga yang masih ada susuknya dari pembelian rumah di KNV,” terang Wiwid.
19 Mei 2008
Aksi Mogok Warga PerumTAS Dihentikan
Dijanjikan Bertemu Pihak Lapindo
Aksi Mogok Warga PerumTAS Dihentikan
suarasurabaya.net| Dijanjikan bertemu Lapindo pada hari Senin (19/05), aksi mogok 45 warga PerumTAS dihentikan.
Sesudah seharian penuh dari pagi kemarin, akhirnya aksi mogok makan 45 warga PerumTAS Sidoarjo dihentikan Jumat (16/05) kemarin malam. Ini karena warga dijanjikan bertemu pihak Lapindo yang akan mempercepat verifikasi berkas tanah dan rumah 45 warga itu.
Menurut SUMITRO koordinator warga PerumTAS Sidoarjo, Lapindo juga berjanji akan segera mengurus ganti rugi dari 45 warga yang belum dibayar sampai sekarang.
Dilaporkan RANGGA reporter Suara Surabaya, Sabtu (17/05), aksi mogok makan itu dilakukan warga di depan Kantor Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) kemarin. Mereka protes dan menuntut Lapindo segara membayar ganti rugi rumah mereka yang tenggelam akibat luapan Lumpur. Di PerumTAS sendiri ada 6.000 unit rumah yang tenggelam.
Kata SUMITRO, Lapindo menolak bayar karena warga dianggap telat menyerahkan berkas rumah dan tanah. Padahal sesuai Perpres 14 tahun 2007, soal ganti rugi lumpur Lapindo tidak ada batas waktu penyerahan berkas.
Meski mengaku tidak terlalu percaya dengan janji Lapindo, tapi 45 warga PerumTAS mencoba melihat sejauh mana komitmen Lapindo mau memenuhi hak mereka.
Kalau verifikasi berkas tidak dilakukan Senin mendatang, menurut SUMITRO warga mengancam akan menginap di Kantor PT Minarak Lapindo Jaya di Gedung Srijaya Surabaya.(ipg
Aksi Mogok Warga PerumTAS Dihentikan
suarasurabaya.net| Dijanjikan bertemu Lapindo pada hari Senin (19/05), aksi mogok 45 warga PerumTAS dihentikan.
Sesudah seharian penuh dari pagi kemarin, akhirnya aksi mogok makan 45 warga PerumTAS Sidoarjo dihentikan Jumat (16/05) kemarin malam. Ini karena warga dijanjikan bertemu pihak Lapindo yang akan mempercepat verifikasi berkas tanah dan rumah 45 warga itu.
Menurut SUMITRO koordinator warga PerumTAS Sidoarjo, Lapindo juga berjanji akan segera mengurus ganti rugi dari 45 warga yang belum dibayar sampai sekarang.
Dilaporkan RANGGA reporter Suara Surabaya, Sabtu (17/05), aksi mogok makan itu dilakukan warga di depan Kantor Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) kemarin. Mereka protes dan menuntut Lapindo segara membayar ganti rugi rumah mereka yang tenggelam akibat luapan Lumpur. Di PerumTAS sendiri ada 6.000 unit rumah yang tenggelam.
Kata SUMITRO, Lapindo menolak bayar karena warga dianggap telat menyerahkan berkas rumah dan tanah. Padahal sesuai Perpres 14 tahun 2007, soal ganti rugi lumpur Lapindo tidak ada batas waktu penyerahan berkas.
Meski mengaku tidak terlalu percaya dengan janji Lapindo, tapi 45 warga PerumTAS mencoba melihat sejauh mana komitmen Lapindo mau memenuhi hak mereka.
Kalau verifikasi berkas tidak dilakukan Senin mendatang, menurut SUMITRO warga mengancam akan menginap di Kantor PT Minarak Lapindo Jaya di Gedung Srijaya Surabaya.(ipg
Pengungsi Besuki Blokade Jalan
Pengungsi Besuki Blokade Jalan
Monday, 19 May 2008
Sidoarjo - Surya-Ratusan korban lumpur Lapindo dari Desa Besuki, Kecamatan Jabon, kembali memblokade bekas jalan tol Porong-Gempol di KM 41, Minggu (18/5) pagi. Mereka menuntut, agar pemerintah segera memberi kepastian waktu pembayaran ganti rugi tanah dan rumah mereka, seperti yang pernah dijanjikan Presiden SBY beberapa waktu lalu.
Aksi blokade dimulai pukul 08.00 WIB dengan mendirikan tenda, di tengah jalan. Selain itu, sejumlah warga juga menghentikan empat truk pengakut sirtu yang sedianya untuk penanggulan lumpur. Warga memaksa sopir, agar menurunkan muatannya di tengah jalan.
Selain itu, warga juga memasang sejumlah poster yang diantaranya bertuliskan 'Kapan, segera bayar ganti rugi', atau 'Utk Presiden, Warga Besuki ingin hidup normal.'
Ali Mursyid, koordinator pengungsi mengaku, warga sudah bosan menunggu terlalu lama di pengungsian tanpa ada kepastian. “Kami sudah lebih dari tiga bulan di pengungsian, tapi sampai sekarang belum ada kepastian soal ganti rugi,” tukasnya, Minggu (18/5).
Staf Humas Badan Penangggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Akhmad Kusairi mengatakan, blokade warga sangat mengganggu aktivitas penanggulan. Pasalnya, bekas jalan tol tersebut merupakan salah satu akses utama truk pengangkut sirtu menuju tanggul. “Ini membuat pengerjaan tanggul terhambat,” katanya.
Mengenai tuntutan warga, Akhmad mengatakan pihaknya sudah berupaya maksimal untuk mendesak pihak pengambil keputusan di pusat. Namun, sampai sekarang proses tersebut masih menunggu keputusan DPR RI untuk mengesahkan keputusan penggunaan anggaran. “Saat ini DPR sedang dalam masa reses,” tandasnya. sda
Monday, 19 May 2008
Sidoarjo - Surya-Ratusan korban lumpur Lapindo dari Desa Besuki, Kecamatan Jabon, kembali memblokade bekas jalan tol Porong-Gempol di KM 41, Minggu (18/5) pagi. Mereka menuntut, agar pemerintah segera memberi kepastian waktu pembayaran ganti rugi tanah dan rumah mereka, seperti yang pernah dijanjikan Presiden SBY beberapa waktu lalu.
Aksi blokade dimulai pukul 08.00 WIB dengan mendirikan tenda, di tengah jalan. Selain itu, sejumlah warga juga menghentikan empat truk pengakut sirtu yang sedianya untuk penanggulan lumpur. Warga memaksa sopir, agar menurunkan muatannya di tengah jalan.
Selain itu, warga juga memasang sejumlah poster yang diantaranya bertuliskan 'Kapan, segera bayar ganti rugi', atau 'Utk Presiden, Warga Besuki ingin hidup normal.'
Ali Mursyid, koordinator pengungsi mengaku, warga sudah bosan menunggu terlalu lama di pengungsian tanpa ada kepastian. “Kami sudah lebih dari tiga bulan di pengungsian, tapi sampai sekarang belum ada kepastian soal ganti rugi,” tukasnya, Minggu (18/5).
Staf Humas Badan Penangggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Akhmad Kusairi mengatakan, blokade warga sangat mengganggu aktivitas penanggulan. Pasalnya, bekas jalan tol tersebut merupakan salah satu akses utama truk pengangkut sirtu menuju tanggul. “Ini membuat pengerjaan tanggul terhambat,” katanya.
Mengenai tuntutan warga, Akhmad mengatakan pihaknya sudah berupaya maksimal untuk mendesak pihak pengambil keputusan di pusat. Namun, sampai sekarang proses tersebut masih menunggu keputusan DPR RI untuk mengesahkan keputusan penggunaan anggaran. “Saat ini DPR sedang dalam masa reses,” tandasnya. sda
8 hari 5 Semburan Pusat Semburan Anjlok 2 m/hari
8 hari 5 Semburan Pusat Semburan Anjlok 2 m/hari
Friday, 16 May 2008
Sidoarjo - Surya-Hanya dalam rentang waktu delapan hari berturut-turut, di Desa Siring muncul lima buah semburan liar dengan ketinggian rata-rata 15-20 meter. Semburan terakhir, yang tercatat sebagai semburan ke 89, muncul di rumah kosong milik H Hari, Kamis (15/5).
Seperti semburan sebelumnya, semburan yang muncul di dalam ruangan ini diperkirakan mencapai 15 meter. Diperkirakan, jika muncul di luar ruangan ketinggian semburan bisa tembus 20 meter.
Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Ahmad Zulkarnaen mengatakan semburan itu merupakan ke-5 yang terjadi selama 8 hari terakhir ini. “Setelah mengamati kondisi semburan baru yang muncul, itu tak lepas dari beban yang terlalu berat di tanggul utama dan kolam-kolam penampungan,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (15/5).
Diakui Zulkarnaen, akibat tekanan yang tinggi dari banyaknya air lumpur, membuat penurunan tanah (subsidence) di sekitar tanggul utama menunjukkan kondisi yang signifikan. Dia mengakui, jika subsidence mulai terjadi secara nyata di kawasan itu sejak tiga minggu terakhir ini. “Penurunan ini terjadi rata-rata 1-2 m per harinya,” tandasnya.
Saat disinggung apakah sudah sepantasnya Desa Siring masuk dalam peta terdampak, pihaknya secara tersirat mengaku jika itu bisa saja terjadi.
Hanya saja, untuk memastikan apakah desa itu bisa masuk peta terdampak, pihaknya harus mendapatkan rekomendasi dari tim peneliti yang mengukur tekanan dan kandungan semburan air lumpur tersebut. “Kami harus mendapatkan rekomendasi, serta pengaduan warga. Setelah itu, kami akan menyerahkan rekomendasi dan pengaduan itu ke pemerintah,” ujarnya.
H Hari mengaku tidak menduga, kalau bekas rumahnya mengeluarkan semburan. “Kejadiannya sekitar pukul 12.45 WIB, semula muncul letupan besar dari dalam ruangan yang sebelumnya saya pakai untuk usaha sepatu,” pungkasnya. sda
Friday, 16 May 2008
Sidoarjo - Surya-Hanya dalam rentang waktu delapan hari berturut-turut, di Desa Siring muncul lima buah semburan liar dengan ketinggian rata-rata 15-20 meter. Semburan terakhir, yang tercatat sebagai semburan ke 89, muncul di rumah kosong milik H Hari, Kamis (15/5).
Seperti semburan sebelumnya, semburan yang muncul di dalam ruangan ini diperkirakan mencapai 15 meter. Diperkirakan, jika muncul di luar ruangan ketinggian semburan bisa tembus 20 meter.
Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Ahmad Zulkarnaen mengatakan semburan itu merupakan ke-5 yang terjadi selama 8 hari terakhir ini. “Setelah mengamati kondisi semburan baru yang muncul, itu tak lepas dari beban yang terlalu berat di tanggul utama dan kolam-kolam penampungan,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (15/5).
Diakui Zulkarnaen, akibat tekanan yang tinggi dari banyaknya air lumpur, membuat penurunan tanah (subsidence) di sekitar tanggul utama menunjukkan kondisi yang signifikan. Dia mengakui, jika subsidence mulai terjadi secara nyata di kawasan itu sejak tiga minggu terakhir ini. “Penurunan ini terjadi rata-rata 1-2 m per harinya,” tandasnya.
Saat disinggung apakah sudah sepantasnya Desa Siring masuk dalam peta terdampak, pihaknya secara tersirat mengaku jika itu bisa saja terjadi.
Hanya saja, untuk memastikan apakah desa itu bisa masuk peta terdampak, pihaknya harus mendapatkan rekomendasi dari tim peneliti yang mengukur tekanan dan kandungan semburan air lumpur tersebut. “Kami harus mendapatkan rekomendasi, serta pengaduan warga. Setelah itu, kami akan menyerahkan rekomendasi dan pengaduan itu ke pemerintah,” ujarnya.
H Hari mengaku tidak menduga, kalau bekas rumahnya mengeluarkan semburan. “Kejadiannya sekitar pukul 12.45 WIB, semula muncul letupan besar dari dalam ruangan yang sebelumnya saya pakai untuk usaha sepatu,” pungkasnya. sda
14 Mei 2008
Rp 2,6 Triliun Gerojok Sidoarjo
Rp 2,6 Triliun Gerojok Sidoarjo
Ditulis Oleh riz
Rabu, 14 Mei 2008
Sidoarjo – Dana besar tunai akan menggerojok Kabupaten Sidoarjo bulan ini. Dana tersebut merupakan realisasi pembayaran atas tanah dan bangunan milik warga terdampak lumpur dari PT. Minarak Lapindo Jaya.
Diperkirakan mencapai Rp. 2,6 Triliun dari total nilai 100% yang dibayarkan PT. MLJ kepada warga sebesar Rp. 3,278 triliun. Dari nilai tersebut, Rp 655 miliar telah dibayarkan kepada warga sebagai uang muka 20% melalui Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB). Dengan demikian, ada sekitar Rp 2,6 triliun untuk melunasi sisa 80% melalui proses akta jual beli. (AJB).
Direktur Operasional PT Minarak Lapindo Jaya, Bambang Prasetyo Widodo mengatakan, dana untuk AJB akan disediakan di dua bank yang telah ditunjuk, dan semua warga yang telah menjalani PIJB telah mendapatkan nomer rekeningnya. Meskipun demikian PT MLJ tetap akan kembali memverifikasi berkas yang telah masuk. Hanya warga yang telah dinyatakan memenuhi syarat AJB akan dibayar tunai. Selebihnya, akan deselesaikan melalui resettlement.
Terakhir diperbaharui ( Rabu, 14 Mei 2008 )
Ditulis Oleh riz
Rabu, 14 Mei 2008
Sidoarjo – Dana besar tunai akan menggerojok Kabupaten Sidoarjo bulan ini. Dana tersebut merupakan realisasi pembayaran atas tanah dan bangunan milik warga terdampak lumpur dari PT. Minarak Lapindo Jaya.
Diperkirakan mencapai Rp. 2,6 Triliun dari total nilai 100% yang dibayarkan PT. MLJ kepada warga sebesar Rp. 3,278 triliun. Dari nilai tersebut, Rp 655 miliar telah dibayarkan kepada warga sebagai uang muka 20% melalui Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB). Dengan demikian, ada sekitar Rp 2,6 triliun untuk melunasi sisa 80% melalui proses akta jual beli. (AJB).
Direktur Operasional PT Minarak Lapindo Jaya, Bambang Prasetyo Widodo mengatakan, dana untuk AJB akan disediakan di dua bank yang telah ditunjuk, dan semua warga yang telah menjalani PIJB telah mendapatkan nomer rekeningnya. Meskipun demikian PT MLJ tetap akan kembali memverifikasi berkas yang telah masuk. Hanya warga yang telah dinyatakan memenuhi syarat AJB akan dibayar tunai. Selebihnya, akan deselesaikan melalui resettlement.
Terakhir diperbaharui ( Rabu, 14 Mei 2008 )
Minarak Inginkan Resettlement
Minarak Inginkan Resettlement
Ditulis Oleh riz
Selasa, 13 Mei 2008
Sidoarjo – PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan hanya akan membayar sisa 80% ganti rugi kepada warga yang memiliki sertifikat tanah.
PT MLJ berpandangan bahwa surat-surat bukti kepemilikan tanah selain sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) tidak bisa diakta jual belikan (AJB).
“Kami berpegangan pada Undang-Undang Pokok Agraria dan ketentuan dalam Perpres No. 14/2007.” Andi Darussalam Tabusalla, Wakil Derektur Utama PT. Minarak.
Menurut Andi Darussalam, bagi warga yang status tanahnya SHM dan SHGB, sisa ganti rugi 80% akan dibayarkan pada 28 Mei 2008. Namun, bagi warga yang status tanahnya non sertifikat, seperti Letter C, Petok D atau SK Gogol, PT Minarak menawarkan untuk resettlement. Saat ini terdapat 7000 berkas tanah yang berstatsu SHM dan SHGM yang akan menerima sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80% secara tunai. Sisanya, sekitar 4500 berkas berstatus Letter C, Petok D dan SK Gogol. Dijelaskan oleh Andi Darussalam bahwa resettlement menguntungkan warga. Sebab, ganti tanah atau lahan didasari ukuran dalam berkas, tanpa dikurangi uan muka 20% yang sudah diterima. Selain itu, lokasi resettlement berada di perkotaan. Bila warga berkeinginan menjual kembali, PT Minarak bersedia membeli dengan harga saat ini.
“Tentunya dengan perjanjian,” tutur Andi Darussalam.
Ditulis Oleh riz
Selasa, 13 Mei 2008
Sidoarjo – PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan hanya akan membayar sisa 80% ganti rugi kepada warga yang memiliki sertifikat tanah.
PT MLJ berpandangan bahwa surat-surat bukti kepemilikan tanah selain sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) tidak bisa diakta jual belikan (AJB).
“Kami berpegangan pada Undang-Undang Pokok Agraria dan ketentuan dalam Perpres No. 14/2007.” Andi Darussalam Tabusalla, Wakil Derektur Utama PT. Minarak.
Menurut Andi Darussalam, bagi warga yang status tanahnya SHM dan SHGB, sisa ganti rugi 80% akan dibayarkan pada 28 Mei 2008. Namun, bagi warga yang status tanahnya non sertifikat, seperti Letter C, Petok D atau SK Gogol, PT Minarak menawarkan untuk resettlement. Saat ini terdapat 7000 berkas tanah yang berstatsu SHM dan SHGM yang akan menerima sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80% secara tunai. Sisanya, sekitar 4500 berkas berstatus Letter C, Petok D dan SK Gogol. Dijelaskan oleh Andi Darussalam bahwa resettlement menguntungkan warga. Sebab, ganti tanah atau lahan didasari ukuran dalam berkas, tanpa dikurangi uan muka 20% yang sudah diterima. Selain itu, lokasi resettlement berada di perkotaan. Bila warga berkeinginan menjual kembali, PT Minarak bersedia membeli dengan harga saat ini.
“Tentunya dengan perjanjian,” tutur Andi Darussalam.
Semburan baru muncul di Siring barat
Semburan baru muncul di Siring barat
Ditulis Oleh dad
Selasa, 13 Mei 2008
Sidoarjo- Semburan muncul kembali di kawasan Siring barat, kecamatan Porong tepatnya di Jalan Flamboyan yang bersebelahan dengan pabrik olie. Semburan yang muncul berbeda dengan semburan lain yang sebelumnya muncul dikawasan tersebut.
Semburan ke 88 ini mengeluarkan suara gemuruh dan material berupa lumpur dan kerikil. Anehnya semburan yang muncul keluar dari tanah yang padat bukan dari sumur yang terjadi seperti biasanya.
“Semburan ini merupakan kejadian yang baru, karena semuran mengeluarkan lumpur berwarna putih dan juga keluar dari tanah yang padat,” terang salah satu warga yang sedang melihat munculnya semburan.(13/5/2008)
Sedangkan menurut Deputi Operasional BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo), Sofian Hadi menyatakan jika munculnya semburan ini kemungkinan adanya cracking didalam tanah.
“Adanya kracking didalam tanah memicu gas untuk keluar dan menerobos batiuan dan lumpur didalam tanah,” terang Sofian.
Ditulis Oleh dad
Selasa, 13 Mei 2008
Sidoarjo- Semburan muncul kembali di kawasan Siring barat, kecamatan Porong tepatnya di Jalan Flamboyan yang bersebelahan dengan pabrik olie. Semburan yang muncul berbeda dengan semburan lain yang sebelumnya muncul dikawasan tersebut.
Semburan ke 88 ini mengeluarkan suara gemuruh dan material berupa lumpur dan kerikil. Anehnya semburan yang muncul keluar dari tanah yang padat bukan dari sumur yang terjadi seperti biasanya.
“Semburan ini merupakan kejadian yang baru, karena semuran mengeluarkan lumpur berwarna putih dan juga keluar dari tanah yang padat,” terang salah satu warga yang sedang melihat munculnya semburan.(13/5/2008)
Sedangkan menurut Deputi Operasional BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo), Sofian Hadi menyatakan jika munculnya semburan ini kemungkinan adanya cracking didalam tanah.
“Adanya kracking didalam tanah memicu gas untuk keluar dan menerobos batiuan dan lumpur didalam tanah,” terang Sofian.
Di Luar Peta Terdampak BPLS akan putuskan Nasib Warga
kelana kota
12 Mei 2008, 16:23:35, Laporan Eddy Prasetyo
Di Luar Peta Terdampak
Dewan Pengarah BPLS Akan Putuskan Nasib Warga
suarasurabaya.net| Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidarjo (BPLS) akan memutuskan nasib warga di luar peta terdampak yang merasakan dampak lumpur Lapindo. Warga ini berada di kawasan sebelah barat semburan lumpur, termasuk wilayah Siring Barat.
DJOKO KIRMANTO Ketua Dewan Pengawas BPLS yang juga Menteri Perhubungan pada wartawan saat melakukan peninjauan ke proyek Jembatan Suramadu, Senin (12/05), mengatakan dirinya sudah menerima laporan sementara keadaan terakhir di kawasan yang dimaksud. Diantaranya, tentang adanya bahaya gas beracun dan ledakan gas metan yang keluar di sekitar Siring Barat.
“Setelah saya pelajari, rencananya dalam minggu ini, akan saya kumpulkan para anggota dewan pengawas dan para ahli di bidangnya. Dalam pertemuan tersebut, nantinya akan saya putuskan bagaimana dan apa yang dilakukan masyarakat sekitar desa yang masuk dalam laporan tersebut,”kata DJOKO.
Menurut dia, keputusannya bisa pada relokasi. Namun tidak menutup kemungkinan dilakukan penanganan khusus untuk meminimalisir dampak semburan gas di kawasan sekitar Siring Barat.
Namun, jelas DJOKO, pihaknya masih agak menyangsikan laporan tersebut lantaran berdasarkan pengamatannya langsung ke lokasi terdampak lumpur kemarin malam, dirinya malah melihat warga sekitar Siring Barat tidak terlampau khawatir.
“Malah saya lihat warga Siring Barat tenang-tenang saja. Semburan gasnya dinyalakan dan malah dijadikan tontonan, seperti wisata lumpur saja, “tegas DJOKO. (edy/tin)
arg
12 Mei 2008, 16:23:35, Laporan Eddy Prasetyo
Di Luar Peta Terdampak
Dewan Pengarah BPLS Akan Putuskan Nasib Warga
suarasurabaya.net| Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidarjo (BPLS) akan memutuskan nasib warga di luar peta terdampak yang merasakan dampak lumpur Lapindo. Warga ini berada di kawasan sebelah barat semburan lumpur, termasuk wilayah Siring Barat.
DJOKO KIRMANTO Ketua Dewan Pengawas BPLS yang juga Menteri Perhubungan pada wartawan saat melakukan peninjauan ke proyek Jembatan Suramadu, Senin (12/05), mengatakan dirinya sudah menerima laporan sementara keadaan terakhir di kawasan yang dimaksud. Diantaranya, tentang adanya bahaya gas beracun dan ledakan gas metan yang keluar di sekitar Siring Barat.
“Setelah saya pelajari, rencananya dalam minggu ini, akan saya kumpulkan para anggota dewan pengawas dan para ahli di bidangnya. Dalam pertemuan tersebut, nantinya akan saya putuskan bagaimana dan apa yang dilakukan masyarakat sekitar desa yang masuk dalam laporan tersebut,”kata DJOKO.
Menurut dia, keputusannya bisa pada relokasi. Namun tidak menutup kemungkinan dilakukan penanganan khusus untuk meminimalisir dampak semburan gas di kawasan sekitar Siring Barat.
Namun, jelas DJOKO, pihaknya masih agak menyangsikan laporan tersebut lantaran berdasarkan pengamatannya langsung ke lokasi terdampak lumpur kemarin malam, dirinya malah melihat warga sekitar Siring Barat tidak terlampau khawatir.
“Malah saya lihat warga Siring Barat tenang-tenang saja. Semburan gasnya dinyalakan dan malah dijadikan tontonan, seperti wisata lumpur saja, “tegas DJOKO. (edy/tin)
arg
GKLL Ngotot Tolak Relokasi
kelana kota
13 Mei 2008, 18:27:01, Laporan Eddy Prasetyo
GKLL Ngotot Tolak Relokasi
suarasurabaya.net| Pertemuan Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) dengan Minarak Lapindo Jaya membahas pembayaran sisa 80% ganti rugi lumpur kembali mentok. Tidak tercapai kesepakatan dalam pertemuan yang berlangsung di Shangri-La Hotel, Selasa (13/05).
Dalam pertemuan tersebut, KHOIRUL HUDA juru bicara GKLL mengatakan permintaan Minarak agar sisa pembayaran 80% ganti rugi dirupakan dalam bentuk relokasi ditolak oleh warga 9 desa.
Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh GKLL terhadap warga 9 desa, jelas HUDA, sebanyak 69% warga ternyata meminta sisa 80% ganti rugi lumpur dibayarkan dalam bentuk cash and carry, bukan relokasi.
“Kebanyakan warga sudah menggunakan uang muka ganti rugi 20% yang sudah mereka terima sebagai uang muka untuk membeli rumah di tempat lain. Mereka berharap pembayaran sisa 80% ini berupa cash and carry agar sisa hutang mereka bisa cepat dilunasi,” ujar HUDA.
Sementara itu ANDI DARUSSALAM TABUSALLA Vice President PT Minarak Lpindo Jaya menolak jika dikatakan pertemuan ini atau molor dari jadwal.
“Kita kan terus berunding. Yang namanya berunding kan butuh waktuuntuk sepakat. Jadi kita jalani saja,” ujarnya.
Menurut ANDI, dalam 10 hari ke depan, pihaknya bersama perwakilan GKLL akan terus melakukan negosiasi hingga dicapai kesepakatan. Harapannya, dalam 10 hari tersebut ada kesepakatan yang bisa diraih.
Ditambahkan ANDI, sejauh ini sudah ada lebih dari seribu warga korban lumpur yang telah menerima format ganti rugi berupa relokasi. Mereka kebanyakan dari warga Perumtas I dan kini ditempatkan di sekitar Janti, dekat tol Sidoarjo.(edy)
13 Mei 2008, 18:27:01, Laporan Eddy Prasetyo
GKLL Ngotot Tolak Relokasi
suarasurabaya.net| Pertemuan Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) dengan Minarak Lapindo Jaya membahas pembayaran sisa 80% ganti rugi lumpur kembali mentok. Tidak tercapai kesepakatan dalam pertemuan yang berlangsung di Shangri-La Hotel, Selasa (13/05).
Dalam pertemuan tersebut, KHOIRUL HUDA juru bicara GKLL mengatakan permintaan Minarak agar sisa pembayaran 80% ganti rugi dirupakan dalam bentuk relokasi ditolak oleh warga 9 desa.
Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh GKLL terhadap warga 9 desa, jelas HUDA, sebanyak 69% warga ternyata meminta sisa 80% ganti rugi lumpur dibayarkan dalam bentuk cash and carry, bukan relokasi.
“Kebanyakan warga sudah menggunakan uang muka ganti rugi 20% yang sudah mereka terima sebagai uang muka untuk membeli rumah di tempat lain. Mereka berharap pembayaran sisa 80% ini berupa cash and carry agar sisa hutang mereka bisa cepat dilunasi,” ujar HUDA.
Sementara itu ANDI DARUSSALAM TABUSALLA Vice President PT Minarak Lpindo Jaya menolak jika dikatakan pertemuan ini atau molor dari jadwal.
“Kita kan terus berunding. Yang namanya berunding kan butuh waktuuntuk sepakat. Jadi kita jalani saja,” ujarnya.
Menurut ANDI, dalam 10 hari ke depan, pihaknya bersama perwakilan GKLL akan terus melakukan negosiasi hingga dicapai kesepakatan. Harapannya, dalam 10 hari tersebut ada kesepakatan yang bisa diraih.
Ditambahkan ANDI, sejauh ini sudah ada lebih dari seribu warga korban lumpur yang telah menerima format ganti rugi berupa relokasi. Mereka kebanyakan dari warga Perumtas I dan kini ditempatkan di sekitar Janti, dekat tol Sidoarjo.(edy)
13 Mei 2008
Debit air mengecil, lumpur mengendap
Debit air mengecil, lumpur mengendap
Ditulis Oleh dad
Senin, 12 Mei 2008
Sidoarjo- Pembuangan lumpur ke Sungai Porong tampaknya akan mengalami kendala lagi, lumpur mengendap karena tidak bisa mengalir.
Endapan terjadi disekitaran pipa pembuangan, endapan terjadi setebal 50 cm. Akibatnya sebagaian badan disungai Porong menjadi lebih kecil.
Achmad Zulkarnaen mengatakan endapan terjadi karena material lumpur yang terbuang di Sungai Porong terhenti karena tidak ada daya dorong dari air yang ada di Sungai Porong.
Namun pihaknya akan segera menghubungi pihak pengairan untuk mensuplai air di kawasan Sungai Porong, supaya lumpur bisa mengalir.
“kita akan segera glontor lumpur yang mengendap,” terang Izul sapaan Achmad Zulkarnaen.(12/5/2008)
Ditempat lain upaya pemompaan juga akan mengalami kendala bilamana air di sungai Porong mengecil.
“Jika tidak ada air maka apa yang digunakan untuk mengencerkan lumpur,” terang salah satu petugas pompa.
Suplai air untuk pengenceran selain berasal dari Sungai Porong juga berasal dari pond (kolam penampungan lumpur).
“Sekarang kita menggunakan air yang berada di kolam penampungan,” terang petugas.
Badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) kini sedang menupayakan pengoperasian pompa booster yang mampu mengalirkan lumpur panas.
”Kini sedang membuat alur aliran ke titik 42 dan juga sedang melakukan pemasangan pipa,” terang Izul.
Izul juga menambahkan jika lumpur tidak dialirkan maka akan menimbulkan dampak yang lebih berbahaya.
”kolam penampungan mempunyai batas tampung lumpur dan jika lumpur tidak dibuang sangat memungkinkan lumpur akan meluber,” terang Izul.
Ditulis Oleh dad
Senin, 12 Mei 2008
Sidoarjo- Pembuangan lumpur ke Sungai Porong tampaknya akan mengalami kendala lagi, lumpur mengendap karena tidak bisa mengalir.
Endapan terjadi disekitaran pipa pembuangan, endapan terjadi setebal 50 cm. Akibatnya sebagaian badan disungai Porong menjadi lebih kecil.
Achmad Zulkarnaen mengatakan endapan terjadi karena material lumpur yang terbuang di Sungai Porong terhenti karena tidak ada daya dorong dari air yang ada di Sungai Porong.
Namun pihaknya akan segera menghubungi pihak pengairan untuk mensuplai air di kawasan Sungai Porong, supaya lumpur bisa mengalir.
“kita akan segera glontor lumpur yang mengendap,” terang Izul sapaan Achmad Zulkarnaen.(12/5/2008)
Ditempat lain upaya pemompaan juga akan mengalami kendala bilamana air di sungai Porong mengecil.
“Jika tidak ada air maka apa yang digunakan untuk mengencerkan lumpur,” terang salah satu petugas pompa.
Suplai air untuk pengenceran selain berasal dari Sungai Porong juga berasal dari pond (kolam penampungan lumpur).
“Sekarang kita menggunakan air yang berada di kolam penampungan,” terang petugas.
Badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) kini sedang menupayakan pengoperasian pompa booster yang mampu mengalirkan lumpur panas.
”Kini sedang membuat alur aliran ke titik 42 dan juga sedang melakukan pemasangan pipa,” terang Izul.
Izul juga menambahkan jika lumpur tidak dialirkan maka akan menimbulkan dampak yang lebih berbahaya.
”kolam penampungan mempunyai batas tampung lumpur dan jika lumpur tidak dibuang sangat memungkinkan lumpur akan meluber,” terang Izul.
Berkas tidak lolos, Minarak siapkan resetllement
Berkas tidak lolos, Minarak siapkan resetllement
Ditulis Oleh dad
Senin, 12 Mei 2008
Sidoarjo- 28 Mei 2008 mendatang Minarak Lapindo Jaya (MLJ) akan memenuhi komitmennya untuk menangani masalah sosial warga terdampak lumpur Sidoarjo
Setelah melaksanakan pembayaran uang muka 20 persen, Minarak lanjutkan peyelesaian pembayaran 80 persen.
Pembayaran secara cash and carry akan dilaksanakan bagi warga terdampak lumpur yang berkasnya lolos dan bisa AJB (Akta Jual Beli), sedangkan berkas yang tidak lolos maka akan diberikan solusi untuk resetllement plus.
”7000 bidang lolos dan siap di AJB, sedangkan 4500 berkas tidak lolos dan kini kita cari formula untuk solusi penyelesaiannya,” terang Andi Darusallam Tabusalla, vice president MLJ.(12/5/2008)
Resetlement yang ditawarkan adalah KNV (Kahuripan Nirwana Village) di Desa Jati di atas lahan seluas 1200 ha, Sidoarjo, dan bulai juni mendatang sudah disiapkan 50-200 unit rumah.
resetlement plus yang dimaksudkan adalah warga akan mendapatkan uang kembali bilamana masih ada sisa untuk pembelian rumah di KNV.
”Perbandingan yang kita tawarkan 1:1, dengan maksud jika warga mempunyai tanah 100 m2 maka akan kita kembalikan 100 m2,” terang Andi Darussalam Tabusalla saat jumpa pers di Sidoaro.
Andi menambahkan jika nantinya warga memiliki bangunan 100 m2 dan menginginkan membangun tipe 36, maka warga akan mendapatkan uang kembali.
”Uang susuk akan dikembalikan 2 bulan setelah PIJB,” terang Andi.
Selain itu warga juga diberikan kesempatan untuk menjual rumah lagi dalam periode 1 tahun, namun sebelumnya warga sudah membuat perjanjian dengan pihak MLJ untuk menjual rumah kembali saat melakukan pembelian rumah.
Sedangkan untuk berkas yang masih belum dilaksanakan PIJB pembayaran 20 persen, Andi menjawab jika pihak MLJ masih berkosentrasi pembayaran 80 persen.
”Kita akan tetap tanggung jawab untuk menyelesaikan semua permasalah sosial sesuai dengan perpres 14/2007,” terang Andi.
Ditulis Oleh dad
Senin, 12 Mei 2008
Sidoarjo- 28 Mei 2008 mendatang Minarak Lapindo Jaya (MLJ) akan memenuhi komitmennya untuk menangani masalah sosial warga terdampak lumpur Sidoarjo
Setelah melaksanakan pembayaran uang muka 20 persen, Minarak lanjutkan peyelesaian pembayaran 80 persen.
Pembayaran secara cash and carry akan dilaksanakan bagi warga terdampak lumpur yang berkasnya lolos dan bisa AJB (Akta Jual Beli), sedangkan berkas yang tidak lolos maka akan diberikan solusi untuk resetllement plus.
”7000 bidang lolos dan siap di AJB, sedangkan 4500 berkas tidak lolos dan kini kita cari formula untuk solusi penyelesaiannya,” terang Andi Darusallam Tabusalla, vice president MLJ.(12/5/2008)
Resetlement yang ditawarkan adalah KNV (Kahuripan Nirwana Village) di Desa Jati di atas lahan seluas 1200 ha, Sidoarjo, dan bulai juni mendatang sudah disiapkan 50-200 unit rumah.
resetlement plus yang dimaksudkan adalah warga akan mendapatkan uang kembali bilamana masih ada sisa untuk pembelian rumah di KNV.
”Perbandingan yang kita tawarkan 1:1, dengan maksud jika warga mempunyai tanah 100 m2 maka akan kita kembalikan 100 m2,” terang Andi Darussalam Tabusalla saat jumpa pers di Sidoaro.
Andi menambahkan jika nantinya warga memiliki bangunan 100 m2 dan menginginkan membangun tipe 36, maka warga akan mendapatkan uang kembali.
”Uang susuk akan dikembalikan 2 bulan setelah PIJB,” terang Andi.
Selain itu warga juga diberikan kesempatan untuk menjual rumah lagi dalam periode 1 tahun, namun sebelumnya warga sudah membuat perjanjian dengan pihak MLJ untuk menjual rumah kembali saat melakukan pembelian rumah.
Sedangkan untuk berkas yang masih belum dilaksanakan PIJB pembayaran 20 persen, Andi menjawab jika pihak MLJ masih berkosentrasi pembayaran 80 persen.
”Kita akan tetap tanggung jawab untuk menyelesaikan semua permasalah sosial sesuai dengan perpres 14/2007,” terang Andi.
Rumah Korban Lumpur Belum Berizin
Rumah Korban Lumpur Belum Berizin
Monday, 12 May 2008
SIDOARJO - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya akan menghentikan proyek perumahan di Desa Jati Kecamatan Sidoarjo, karena belum memiliki IMB. Padahal rencananya, rumah tersebut diperuntukan bagi korban lumpur. Kasubdin Pengawasan Bangunan PU Cipta Karya, Sigit Setyawan, mengakui sudah dua kali menegur pengembang agar melengkapi IMB. Selain itu, konsorsium itu juga belum melengkapi siteplan perumahan.
Diakui Sigit, konsorsium pernah mengajukan dan mengurus IMB dan ijin lainnya. Tapi saat itu, ijin luas lahannya 15 hektar. Namun kenyataannya, saat ini perumahan tersebut bertambah luas. “Karena itu pihak pengembang harus melakukan pembaruan dari ijin itu,” tegasnya.
PT Wahana Artha Raya (PT WAR) selaku pengembang perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) yang sebagian diperuntukkan untuk korban lumpur, mengatakan perumahan di Desa Jati itu di luar PT WAR. iit
Monday, 12 May 2008
SIDOARJO - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya akan menghentikan proyek perumahan di Desa Jati Kecamatan Sidoarjo, karena belum memiliki IMB. Padahal rencananya, rumah tersebut diperuntukan bagi korban lumpur. Kasubdin Pengawasan Bangunan PU Cipta Karya, Sigit Setyawan, mengakui sudah dua kali menegur pengembang agar melengkapi IMB. Selain itu, konsorsium itu juga belum melengkapi siteplan perumahan.
Diakui Sigit, konsorsium pernah mengajukan dan mengurus IMB dan ijin lainnya. Tapi saat itu, ijin luas lahannya 15 hektar. Namun kenyataannya, saat ini perumahan tersebut bertambah luas. “Karena itu pihak pengembang harus melakukan pembaruan dari ijin itu,” tegasnya.
PT Wahana Artha Raya (PT WAR) selaku pengembang perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) yang sebagian diperuntukkan untuk korban lumpur, mengatakan perumahan di Desa Jati itu di luar PT WAR. iit
Muncul Semburan 20 Meter
Muncul Semburan 20 Meter
Sunday, 11 May 2008
SIDOARJO-SURYA-Warga Desa Siring, kembali dikejutkan dengan munculnya semburan baru setinggi 20 meter. Semburan bercampur dengan pasir dan kerikil yang terjadi di belakang sebuah pabrik itu muncul pada Sabtu (10/5) pukul 10.30 WIB. Seorang pekerja pabrik sekaligus saksi mata, Syafii mengutarakan bahwa munculnya semburan berasal dari sumur yang tak terpakai lagi. “Waktu semburan pertama mencul, kerikil dan pasir yang terlontar cukup banyak, sehingga saya dan beberapa orang terpaksa menjauh dari semburan itu,” tandasnya.
Anto, warga Desa Siring mengaku sangat terkejut dengan munculnya semburan baru itu. “Meski semburan ini berupa air dan material seperti pasir, namun semburan ini juga diikuti keluarnya gas. Dari jarak hingga 10 meter gas itu masih tercium,” ujarnya.
Menurut Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Achmad Zulkarnaen, munculnya semburan dengan material pasir dan kerikil ini karena besarnya tekanan gas. “Di dalam tanah ada lapisan pasir lempung. Karena tekanan kuat dari air, maka pasir juga ikut keluar,” jelasnya.
Semburan itu juga mengeluarkan gas berbahaya dan beracun. “Gas-gas ini seperti yang ada di semburan lain. Karena itu kewaspadaan dari warga cukup penting,” katanya.
Terkait hal ini, BPLS telah membuat rekomendasi untuk segera menangani semburan agar tidak makin membesar. “Karena itu, kami juga mengimbau pada warga sekitar, jika punya sumur tak terpakai dengan kedalaman sekitar 40 meter hendaknya langsung ditutup dengan semen, agar tak terjadi semburan seperti ini,” pungkasnya. sda
Sunday, 11 May 2008
SIDOARJO-SURYA-Warga Desa Siring, kembali dikejutkan dengan munculnya semburan baru setinggi 20 meter. Semburan bercampur dengan pasir dan kerikil yang terjadi di belakang sebuah pabrik itu muncul pada Sabtu (10/5) pukul 10.30 WIB. Seorang pekerja pabrik sekaligus saksi mata, Syafii mengutarakan bahwa munculnya semburan berasal dari sumur yang tak terpakai lagi. “Waktu semburan pertama mencul, kerikil dan pasir yang terlontar cukup banyak, sehingga saya dan beberapa orang terpaksa menjauh dari semburan itu,” tandasnya.
Anto, warga Desa Siring mengaku sangat terkejut dengan munculnya semburan baru itu. “Meski semburan ini berupa air dan material seperti pasir, namun semburan ini juga diikuti keluarnya gas. Dari jarak hingga 10 meter gas itu masih tercium,” ujarnya.
Menurut Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Achmad Zulkarnaen, munculnya semburan dengan material pasir dan kerikil ini karena besarnya tekanan gas. “Di dalam tanah ada lapisan pasir lempung. Karena tekanan kuat dari air, maka pasir juga ikut keluar,” jelasnya.
Semburan itu juga mengeluarkan gas berbahaya dan beracun. “Gas-gas ini seperti yang ada di semburan lain. Karena itu kewaspadaan dari warga cukup penting,” katanya.
Terkait hal ini, BPLS telah membuat rekomendasi untuk segera menangani semburan agar tidak makin membesar. “Karena itu, kami juga mengimbau pada warga sekitar, jika punya sumur tak terpakai dengan kedalaman sekitar 40 meter hendaknya langsung ditutup dengan semen, agar tak terjadi semburan seperti ini,” pungkasnya. sda
Langganan:
Postingan (Atom)
