Gedung DPRD Disandera Warga

Gedung DPRD Disandera Warga

Tuesday, 08 April 2008
Sidoarjo - Surya-Setelah lima hari menginap di Gedung DPRD Sidoarjo, kekecewaan ratusan warga korban lumpur dari Desa Besuki, Kedungcangkring dan Desa Pejarakan Kecamatan Jabon, akhirnya memuncak. Secara serempak, warga yang kesal dan kecewa karena tuntutan realisasi ganti rugi terhadap rumah dan lahannya yang terendam lumpur tidak segera dipenuhi, akhirnya meluapkan kesalnya dengan menyegel semua pintu masuk kantor DPRD, Senin (7/4).

Aksi dimulai ketika ratusan warga yang mengendarai motor memasuki halaman gedung sekitar pukul 06.00 WIB. Karena masih pagi, mereka dengan leluasa masuk ke halaman kantor tersebut. Begitu berhasil masuk, warga yang sudah merencanakan aksi itu, langsung mengunci semua pintu masuk yang ada di Gedung DPRD. Empat titik pintu masuk di gedung dewan, semuanya digembok dan dijaga ketat puluhan warga.

Mereka meminta agar seluruh anggota DPRD ikut memperjuangkan nasib warga dari 3 desa yang belum jelas. “Kami meminta agar anggota DPRD memperjuangkan nasib kami, termasuk ke Jakarta,” Ali Mursyid koordinator warga.
Karena digembok itu, sekitar 70 pegawai dan anngota DPRD terpaksa tidak dapat masuk kantor. “Bahkan kami tadi tidak bisa melakukan apel pagi, karena tidak bisa masuk,” terang Pono Soebiyanto, Sekretariat DPRD Sidoarjo.
Namun pihaknya menyadari, latar belakang yang dilakukan korban lumpur tersebut, dan menunggu hingga pintu dibuka kembali.

Setelah dilakukan nego, sekitar pukul 09.00 WIB akhirnya warga mau membuka pintu. Dari pertemuan antara perwakilan waga dan Pansus Lumpur, disepakti 10 perwakilan warga dan anggota DPRD akan berangkat ke Jakarta untuk meminta kejelasan ganti rugi korban lumpur.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Jalaludin Alham menjelaskan, dari pertemuan itu 5 perwakilan warga dan 5 anggota Pansus Lumpur akan berangkat ke Jakarta. “Sore nanti (kemarin sore, red) perwakilan warga dan serta sejumlah anggota dan pimpinan Pansus Lumpur akan ke Jakarta, dananya secara swadaya,” ujarnya.

Dari hasil konfirmasi sekretariat DPRD Sidoarjo , para perwakilan warga ini akan menemui Menkeu, Menteri PU BPK serta Panitan Anggaran (Panggar) DPR RI. Karena menurutnya, apapun keputusan pemerintah jika Panggar tidak menyetujui maka hasilnya juga tidak ada. “Kami sudah kirim suratnya ke masing-masing instansi itu untuk meminta bertemu dan penjelasan terkait ganti rugi korban lumpur,” jelas Jalaludin. iit