Korban Lumpur Salat Ied di Atas Tanggul
Rabu, 1 Oktober 2008 | 08:55 WIB
SIDOARJO, RABU - Ratusan orang warga korban semburan lumpur dari sejumlah desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, melaksanakan salat Id di atas tanggul di Desa Ketapang, Rabu (1/10) pagi.
Selain warga korban lumpur, kegiatan salat Id juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Aryo Widjanarko, dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue.
Tampak pula staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Tjuk Sukiadi, Bambang Sulistomo yang tidak lain putra Bung Tomo (tokoh pertempuran 10 November 1945 di Surabaya), Letjen (Mar) Purn. Soeharto, dan beberapa tokoh masyarakat setempat.
Salat Id yang dipimpin imam dan khatib, K.H. Fatah Hambali itu, berlangsung khusyuk dan lancar. Ratusan jemaah yang sebagian besar warga korban lumpur Lapindo, berdatangan ke lokasi salat sejak pukul 05.00 WIB. Dalam khotbahnya, Fatah Hambali sempat mengingatkan jemaah untuk senantiasa bersikap sabar dan pasrah kepada Allah Swt. atas segala musibah dan cobaan.
Suasana semakin terlihat haru, ketika khatib memimpin doa di penghujung khotbahnya. Sebagian besar jemaah, terutama ibu-ibu yang mengikuti salat Id terlihat meneteskan air mata. "Saya terharu mengingat rumah yang tenggelam akibat semburan lumpur. Saya berharap musibah ini segera berakhir dan pemerintah memperhatikan nasib warga yang menjadi korbannya," kata seorang ibu usai mengikuti salat Id.
Usai menjalankan salat Id, warga korban lumpur dan jemaah lainnya saling bersilaturhami dan bermaaf-maafan. Sebagian jemaah kemudian naik ke lokasi tanggul yang lebih tinggi untuk melihat bekas rumahnya yang sudah ditenggelamkan lumpur.
Kegiatan Salat Idulfitri di atas tanggul penahan lumpur kali ini, merupakan tahun ketiga dilakukan warga korban lumpur, sejak terjadi luapan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. pada 2005.
Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Raya Porong yang sempat mengalami kemacetan akibat meningkatnya kendaraan arus mudik beberapa hari lalu, kini sudah terlihat lancar. Kendati demikian, petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Sidoarjo dengan dibantu unsur terkait tampak berjaga-jaga di sejumlah titik rawan kemacetan, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan arus mudik pada Lebaran hari pertama ini
08 Oktober 2008
Korban Lumpur Salat Ied di Atas Tanggul
Korban Lumpur Salat Ied di Atas Tanggul
Rabu, 1 Oktober 2008 | 08:55 WIB
SIDOARJO, RABU - Ratusan orang warga korban semburan lumpur dari sejumlah desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, melaksanakan salat Id di atas tanggul di Desa Ketapang, Rabu (1/10) pagi.
Selain warga korban lumpur, kegiatan salat Id juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Aryo Widjanarko, dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue.
Tampak pula staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Tjuk Sukiadi, Bambang Sulistomo yang tidak lain putra Bung Tomo (tokoh pertempuran 10 November 1945 di Surabaya), Letjen (Mar) Purn. Soeharto, dan beberapa tokoh masyarakat setempat.
Salat Id yang dipimpin imam dan khatib, K.H. Fatah Hambali itu, berlangsung khusyuk dan lancar. Ratusan jemaah yang sebagian besar warga korban lumpur Lapindo, berdatangan ke lokasi salat sejak pukul 05.00 WIB. Dalam khotbahnya, Fatah Hambali sempat mengingatkan jemaah untuk senantiasa bersikap sabar dan pasrah kepada Allah Swt. atas segala musibah dan cobaan.
Suasana semakin terlihat haru, ketika khatib memimpin doa di penghujung khotbahnya. Sebagian besar jemaah, terutama ibu-ibu yang mengikuti salat Id terlihat meneteskan air mata. "Saya terharu mengingat rumah yang tenggelam akibat semburan lumpur. Saya berharap musibah ini segera berakhir dan pemerintah memperhatikan nasib warga yang menjadi korbannya," kata seorang ibu usai mengikuti salat Id.
Usai menjalankan salat Id, warga korban lumpur dan jemaah lainnya saling bersilaturhami dan bermaaf-maafan. Sebagian jemaah kemudian naik ke lokasi tanggul yang lebih tinggi untuk melihat bekas rumahnya yang sudah ditenggelamkan lumpur.
Kegiatan Salat Idulfitri di atas tanggul penahan lumpur kali ini, merupakan tahun ketiga dilakukan warga korban lumpur, sejak terjadi luapan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. pada 2005.
Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Raya Porong yang sempat mengalami kemacetan akibat meningkatnya kendaraan arus mudik beberapa hari lalu, kini sudah terlihat lancar. Kendati demikian, petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Sidoarjo dengan dibantu unsur terkait tampak berjaga-jaga di sejumlah titik rawan kemacetan, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan arus mudik pada Lebaran hari pertama ini
Rabu, 1 Oktober 2008 | 08:55 WIB
SIDOARJO, RABU - Ratusan orang warga korban semburan lumpur dari sejumlah desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, melaksanakan salat Id di atas tanggul di Desa Ketapang, Rabu (1/10) pagi.
Selain warga korban lumpur, kegiatan salat Id juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Aryo Widjanarko, dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue.
Tampak pula staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Tjuk Sukiadi, Bambang Sulistomo yang tidak lain putra Bung Tomo (tokoh pertempuran 10 November 1945 di Surabaya), Letjen (Mar) Purn. Soeharto, dan beberapa tokoh masyarakat setempat.
Salat Id yang dipimpin imam dan khatib, K.H. Fatah Hambali itu, berlangsung khusyuk dan lancar. Ratusan jemaah yang sebagian besar warga korban lumpur Lapindo, berdatangan ke lokasi salat sejak pukul 05.00 WIB. Dalam khotbahnya, Fatah Hambali sempat mengingatkan jemaah untuk senantiasa bersikap sabar dan pasrah kepada Allah Swt. atas segala musibah dan cobaan.
Suasana semakin terlihat haru, ketika khatib memimpin doa di penghujung khotbahnya. Sebagian besar jemaah, terutama ibu-ibu yang mengikuti salat Id terlihat meneteskan air mata. "Saya terharu mengingat rumah yang tenggelam akibat semburan lumpur. Saya berharap musibah ini segera berakhir dan pemerintah memperhatikan nasib warga yang menjadi korbannya," kata seorang ibu usai mengikuti salat Id.
Usai menjalankan salat Id, warga korban lumpur dan jemaah lainnya saling bersilaturhami dan bermaaf-maafan. Sebagian jemaah kemudian naik ke lokasi tanggul yang lebih tinggi untuk melihat bekas rumahnya yang sudah ditenggelamkan lumpur.
Kegiatan Salat Idulfitri di atas tanggul penahan lumpur kali ini, merupakan tahun ketiga dilakukan warga korban lumpur, sejak terjadi luapan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. pada 2005.
Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Raya Porong yang sempat mengalami kemacetan akibat meningkatnya kendaraan arus mudik beberapa hari lalu, kini sudah terlihat lancar. Kendati demikian, petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Sidoarjo dengan dibantu unsur terkait tampak berjaga-jaga di sejumlah titik rawan kemacetan, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan arus mudik pada Lebaran hari pertama ini
Korban Lumpur Salat Ied di Atas Tanggul
Korban Lumpur Salat Ied di Atas Tanggul
Rabu, 1 Oktober 2008 | 08:55 WIB
SIDOARJO, RABU - Ratusan orang warga korban semburan lumpur dari sejumlah desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, melaksanakan salat Id di atas tanggul di Desa Ketapang, Rabu (1/10) pagi.
Selain warga korban lumpur, kegiatan salat Id juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Aryo Widjanarko, dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue.
Tampak pula staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Tjuk Sukiadi, Bambang Sulistomo yang tidak lain putra Bung Tomo (tokoh pertempuran 10 November 1945 di Surabaya), Letjen (Mar) Purn. Soeharto, dan beberapa tokoh masyarakat setempat.
Salat Id yang dipimpin imam dan khatib, K.H. Fatah Hambali itu, berlangsung khusyuk dan lancar. Ratusan jemaah yang sebagian besar warga korban lumpur Lapindo, berdatangan ke lokasi salat sejak pukul 05.00 WIB. Dalam khotbahnya, Fatah Hambali sempat mengingatkan jemaah untuk senantiasa bersikap sabar dan pasrah kepada Allah Swt. atas segala musibah dan cobaan.
Suasana semakin terlihat haru, ketika khatib memimpin doa di penghujung khotbahnya. Sebagian besar jemaah, terutama ibu-ibu yang mengikuti salat Id terlihat meneteskan air mata. "Saya terharu mengingat rumah yang tenggelam akibat semburan lumpur. Saya berharap musibah ini segera berakhir dan pemerintah memperhatikan nasib warga yang menjadi korbannya," kata seorang ibu usai mengikuti salat Id.
Usai menjalankan salat Id, warga korban lumpur dan jemaah lainnya saling bersilaturhami dan bermaaf-maafan. Sebagian jemaah kemudian naik ke lokasi tanggul yang lebih tinggi untuk melihat bekas rumahnya yang sudah ditenggelamkan lumpur.
Kegiatan Salat Idulfitri di atas tanggul penahan lumpur kali ini, merupakan tahun ketiga dilakukan warga korban lumpur, sejak terjadi luapan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. pada 2005.
Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Raya Porong yang sempat mengalami kemacetan akibat meningkatnya kendaraan arus mudik beberapa hari lalu, kini sudah terlihat lancar. Kendati demikian, petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Sidoarjo dengan dibantu unsur terkait tampak berjaga-jaga di sejumlah titik rawan kemacetan, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan arus mudik pada Lebaran hari pertama ini
Rabu, 1 Oktober 2008 | 08:55 WIB
SIDOARJO, RABU - Ratusan orang warga korban semburan lumpur dari sejumlah desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, melaksanakan salat Id di atas tanggul di Desa Ketapang, Rabu (1/10) pagi.
Selain warga korban lumpur, kegiatan salat Id juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Aryo Widjanarko, dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue.
Tampak pula staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Tjuk Sukiadi, Bambang Sulistomo yang tidak lain putra Bung Tomo (tokoh pertempuran 10 November 1945 di Surabaya), Letjen (Mar) Purn. Soeharto, dan beberapa tokoh masyarakat setempat.
Salat Id yang dipimpin imam dan khatib, K.H. Fatah Hambali itu, berlangsung khusyuk dan lancar. Ratusan jemaah yang sebagian besar warga korban lumpur Lapindo, berdatangan ke lokasi salat sejak pukul 05.00 WIB. Dalam khotbahnya, Fatah Hambali sempat mengingatkan jemaah untuk senantiasa bersikap sabar dan pasrah kepada Allah Swt. atas segala musibah dan cobaan.
Suasana semakin terlihat haru, ketika khatib memimpin doa di penghujung khotbahnya. Sebagian besar jemaah, terutama ibu-ibu yang mengikuti salat Id terlihat meneteskan air mata. "Saya terharu mengingat rumah yang tenggelam akibat semburan lumpur. Saya berharap musibah ini segera berakhir dan pemerintah memperhatikan nasib warga yang menjadi korbannya," kata seorang ibu usai mengikuti salat Id.
Usai menjalankan salat Id, warga korban lumpur dan jemaah lainnya saling bersilaturhami dan bermaaf-maafan. Sebagian jemaah kemudian naik ke lokasi tanggul yang lebih tinggi untuk melihat bekas rumahnya yang sudah ditenggelamkan lumpur.
Kegiatan Salat Idulfitri di atas tanggul penahan lumpur kali ini, merupakan tahun ketiga dilakukan warga korban lumpur, sejak terjadi luapan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. pada 2005.
Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Raya Porong yang sempat mengalami kemacetan akibat meningkatnya kendaraan arus mudik beberapa hari lalu, kini sudah terlihat lancar. Kendati demikian, petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Sidoarjo dengan dibantu unsur terkait tampak berjaga-jaga di sejumlah titik rawan kemacetan, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan arus mudik pada Lebaran hari pertama ini
Presiden Perlu Undang Ahli Pengeboran ke Porong
Presiden Perlu Undang Ahli Pengeboran ke Porong
Rabu, 1 Oktober 2008 | 09:44 WIB
JAKARTA, RABU-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengundang para ahli pengeboran minyak dan gas untuk membahas langkah-langkah yang bisa diambil, guna menghentikan semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue usai mengikuti salat Idulfitri bersama ratusan warga korban semburan lumpur di atas tanggul di Desa Ketapang, Porong, Sidoarjo, Rabu (1/10).
Menurut ia, pemerintah tidak boleh menyerah dan bersikap pasrah tanpa mengambil tindakan apa-apa untuk menghentikan semburan lumpur yang terjadi sejak 2005. "Dalam hal ini, Presiden bisa memanggil ahli-ahli drilling terbaik untuk membahas segala kemungkinan yang bisa diambil guna menutup semburan lumpur. Saya yakin para ahli pengeboran itu mengetahui langkah apa yang harus dilakukan," katanya.
Syafruddin menegaskan, Presiden memiliki kewenangan tertinggi untuk mengambil langkah-langkah terbaik mengatasi semburan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. Selain itu, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim, yang selama ini sangat intens mengikuti perkembangan penanganan korban semburan lumpur itu, juga meminta pemerintah berada di garis depan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi para korban.
"Jangan membiarkan warga berhadap-hadapan langsung dengan Lapindo Brantas atau PT Minarak Lapindo Jaya dalam penyelesaian ganti rugi. Pemerintah yang harus berhadapan dengan kedua perusahaan itu untuk membantu warga korban semburan lumpur," katanya.
Syafruddin juga mengingatkan aparat keamanan yang bertugas di sekitar lokasi semburan dan pengungsian, untuk tidak bersikap dan melakukan tindakan yang bisa meresahkan warga. Terkait kehadirannya mengikuti salat Id bersama warga korban semburan lumpur, Syafruddin mengaku sudah merencanakan datang menemui korban lumpur bersamaan dengan kegiatan mudik lebaran ke Pandaan, Pasuruan. "Sekalian saya ingin memantau hasil kesepakatan pemerintah dengan warga korban lumpur yang sudah dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2008. Sejauh ini, belum ada tindak lanjut dari kesepakatan itu," katanya.
Kesepakatan itu di antaranya menyebutkan bahwa akan dilakukan pengikatan jual-beli yang di dalamnya terkandung pelepasan atas hak kepemilikan tanah bagi warga yang hanya memegang bukti berupa Petok D, Letter C dan SK Gogol. Tanah warga yang dilepaskan itu selanjutnya menjadi milik negara dan segera dilakukan pembayaran ganti rugi 20 persen bagi korban yang berkasnya sudah lengkap.
Bagi warga korban lumpur yang berada di luar peta terdampak, pemerintah akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan warga, seperti sarana air bersih, saluran pengairan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hanya saja, kesepakatan itu tidak menyebutkan batas waktu yang harus dipatuhi PT Minarak Lapindo Jaya dan Lapindo Brantas untuk memenuhi tuntutan warga korban Lapindo. "Makanya kami secara intensif terus memantau di lapangan, untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan pemerintah," ujar Syafruddin
Rabu, 1 Oktober 2008 | 09:44 WIB
JAKARTA, RABU-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengundang para ahli pengeboran minyak dan gas untuk membahas langkah-langkah yang bisa diambil, guna menghentikan semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue usai mengikuti salat Idulfitri bersama ratusan warga korban semburan lumpur di atas tanggul di Desa Ketapang, Porong, Sidoarjo, Rabu (1/10).
Menurut ia, pemerintah tidak boleh menyerah dan bersikap pasrah tanpa mengambil tindakan apa-apa untuk menghentikan semburan lumpur yang terjadi sejak 2005. "Dalam hal ini, Presiden bisa memanggil ahli-ahli drilling terbaik untuk membahas segala kemungkinan yang bisa diambil guna menutup semburan lumpur. Saya yakin para ahli pengeboran itu mengetahui langkah apa yang harus dilakukan," katanya.
Syafruddin menegaskan, Presiden memiliki kewenangan tertinggi untuk mengambil langkah-langkah terbaik mengatasi semburan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. Selain itu, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim, yang selama ini sangat intens mengikuti perkembangan penanganan korban semburan lumpur itu, juga meminta pemerintah berada di garis depan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi para korban.
"Jangan membiarkan warga berhadap-hadapan langsung dengan Lapindo Brantas atau PT Minarak Lapindo Jaya dalam penyelesaian ganti rugi. Pemerintah yang harus berhadapan dengan kedua perusahaan itu untuk membantu warga korban semburan lumpur," katanya.
Syafruddin juga mengingatkan aparat keamanan yang bertugas di sekitar lokasi semburan dan pengungsian, untuk tidak bersikap dan melakukan tindakan yang bisa meresahkan warga. Terkait kehadirannya mengikuti salat Id bersama warga korban semburan lumpur, Syafruddin mengaku sudah merencanakan datang menemui korban lumpur bersamaan dengan kegiatan mudik lebaran ke Pandaan, Pasuruan. "Sekalian saya ingin memantau hasil kesepakatan pemerintah dengan warga korban lumpur yang sudah dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2008. Sejauh ini, belum ada tindak lanjut dari kesepakatan itu," katanya.
Kesepakatan itu di antaranya menyebutkan bahwa akan dilakukan pengikatan jual-beli yang di dalamnya terkandung pelepasan atas hak kepemilikan tanah bagi warga yang hanya memegang bukti berupa Petok D, Letter C dan SK Gogol. Tanah warga yang dilepaskan itu selanjutnya menjadi milik negara dan segera dilakukan pembayaran ganti rugi 20 persen bagi korban yang berkasnya sudah lengkap.
Bagi warga korban lumpur yang berada di luar peta terdampak, pemerintah akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan warga, seperti sarana air bersih, saluran pengairan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hanya saja, kesepakatan itu tidak menyebutkan batas waktu yang harus dipatuhi PT Minarak Lapindo Jaya dan Lapindo Brantas untuk memenuhi tuntutan warga korban Lapindo. "Makanya kami secara intensif terus memantau di lapangan, untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan pemerintah," ujar Syafruddin
Presiden Perlu Undang Ahli Pengeboran ke Porong
Presiden Perlu Undang Ahli Pengeboran ke Porong
Rabu, 1 Oktober 2008 | 09:44 WIB
JAKARTA, RABU-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengundang para ahli pengeboran minyak dan gas untuk membahas langkah-langkah yang bisa diambil, guna menghentikan semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue usai mengikuti salat Idulfitri bersama ratusan warga korban semburan lumpur di atas tanggul di Desa Ketapang, Porong, Sidoarjo, Rabu (1/10).
Menurut ia, pemerintah tidak boleh menyerah dan bersikap pasrah tanpa mengambil tindakan apa-apa untuk menghentikan semburan lumpur yang terjadi sejak 2005. "Dalam hal ini, Presiden bisa memanggil ahli-ahli drilling terbaik untuk membahas segala kemungkinan yang bisa diambil guna menutup semburan lumpur. Saya yakin para ahli pengeboran itu mengetahui langkah apa yang harus dilakukan," katanya.
Syafruddin menegaskan, Presiden memiliki kewenangan tertinggi untuk mengambil langkah-langkah terbaik mengatasi semburan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. Selain itu, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim, yang selama ini sangat intens mengikuti perkembangan penanganan korban semburan lumpur itu, juga meminta pemerintah berada di garis depan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi para korban.
"Jangan membiarkan warga berhadap-hadapan langsung dengan Lapindo Brantas atau PT Minarak Lapindo Jaya dalam penyelesaian ganti rugi. Pemerintah yang harus berhadapan dengan kedua perusahaan itu untuk membantu warga korban semburan lumpur," katanya.
Syafruddin juga mengingatkan aparat keamanan yang bertugas di sekitar lokasi semburan dan pengungsian, untuk tidak bersikap dan melakukan tindakan yang bisa meresahkan warga. Terkait kehadirannya mengikuti salat Id bersama warga korban semburan lumpur, Syafruddin mengaku sudah merencanakan datang menemui korban lumpur bersamaan dengan kegiatan mudik lebaran ke Pandaan, Pasuruan. "Sekalian saya ingin memantau hasil kesepakatan pemerintah dengan warga korban lumpur yang sudah dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2008. Sejauh ini, belum ada tindak lanjut dari kesepakatan itu," katanya.
Kesepakatan itu di antaranya menyebutkan bahwa akan dilakukan pengikatan jual-beli yang di dalamnya terkandung pelepasan atas hak kepemilikan tanah bagi warga yang hanya memegang bukti berupa Petok D, Letter C dan SK Gogol. Tanah warga yang dilepaskan itu selanjutnya menjadi milik negara dan segera dilakukan pembayaran ganti rugi 20 persen bagi korban yang berkasnya sudah lengkap.
Bagi warga korban lumpur yang berada di luar peta terdampak, pemerintah akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan warga, seperti sarana air bersih, saluran pengairan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hanya saja, kesepakatan itu tidak menyebutkan batas waktu yang harus dipatuhi PT Minarak Lapindo Jaya dan Lapindo Brantas untuk memenuhi tuntutan warga korban Lapindo. "Makanya kami secara intensif terus memantau di lapangan, untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan pemerintah," ujar Syafruddin
Rabu, 1 Oktober 2008 | 09:44 WIB
JAKARTA, RABU-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengundang para ahli pengeboran minyak dan gas untuk membahas langkah-langkah yang bisa diambil, guna menghentikan semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Syafruddin Ngulma Simeulue usai mengikuti salat Idulfitri bersama ratusan warga korban semburan lumpur di atas tanggul di Desa Ketapang, Porong, Sidoarjo, Rabu (1/10).
Menurut ia, pemerintah tidak boleh menyerah dan bersikap pasrah tanpa mengambil tindakan apa-apa untuk menghentikan semburan lumpur yang terjadi sejak 2005. "Dalam hal ini, Presiden bisa memanggil ahli-ahli drilling terbaik untuk membahas segala kemungkinan yang bisa diambil guna menutup semburan lumpur. Saya yakin para ahli pengeboran itu mengetahui langkah apa yang harus dilakukan," katanya.
Syafruddin menegaskan, Presiden memiliki kewenangan tertinggi untuk mengambil langkah-langkah terbaik mengatasi semburan lumpur akibat pengeboran migas Lapindo Brantas Inc. Selain itu, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim, yang selama ini sangat intens mengikuti perkembangan penanganan korban semburan lumpur itu, juga meminta pemerintah berada di garis depan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi para korban.
"Jangan membiarkan warga berhadap-hadapan langsung dengan Lapindo Brantas atau PT Minarak Lapindo Jaya dalam penyelesaian ganti rugi. Pemerintah yang harus berhadapan dengan kedua perusahaan itu untuk membantu warga korban semburan lumpur," katanya.
Syafruddin juga mengingatkan aparat keamanan yang bertugas di sekitar lokasi semburan dan pengungsian, untuk tidak bersikap dan melakukan tindakan yang bisa meresahkan warga. Terkait kehadirannya mengikuti salat Id bersama warga korban semburan lumpur, Syafruddin mengaku sudah merencanakan datang menemui korban lumpur bersamaan dengan kegiatan mudik lebaran ke Pandaan, Pasuruan. "Sekalian saya ingin memantau hasil kesepakatan pemerintah dengan warga korban lumpur yang sudah dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2008. Sejauh ini, belum ada tindak lanjut dari kesepakatan itu," katanya.
Kesepakatan itu di antaranya menyebutkan bahwa akan dilakukan pengikatan jual-beli yang di dalamnya terkandung pelepasan atas hak kepemilikan tanah bagi warga yang hanya memegang bukti berupa Petok D, Letter C dan SK Gogol. Tanah warga yang dilepaskan itu selanjutnya menjadi milik negara dan segera dilakukan pembayaran ganti rugi 20 persen bagi korban yang berkasnya sudah lengkap.
Bagi warga korban lumpur yang berada di luar peta terdampak, pemerintah akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan warga, seperti sarana air bersih, saluran pengairan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hanya saja, kesepakatan itu tidak menyebutkan batas waktu yang harus dipatuhi PT Minarak Lapindo Jaya dan Lapindo Brantas untuk memenuhi tuntutan warga korban Lapindo. "Makanya kami secara intensif terus memantau di lapangan, untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan pemerintah," ujar Syafruddin
29 September 2008
Semburan Air Liar Bisa Dikonsumsi
Semburan Air Liar Bisa Dikonsumsi
Monday, 29 September 2008
SIDOARJO-SURYA-Banyaknya buble (semburan air) yang muncul dari bawah tanah di kawasan Porong, kini tidak lagi terbuang percuma. Air yang menyembur akibat tekanan dari dalam tanah itu kini bisa langsung diminum tanpa merebusnya lagi.
PT Widya Bumi Amarta (WBA), salah satu mitra perusahaan grup Bakrie, mendatangkan seperangkat alat pengolah air berteknologi Jerman ke tengah warga yang panik lantaran di rumahnya muncul semburan air liar, buble.
Alat pengolah air itu ditempatkan di dalam kontainer khusus. Kontainer itu dihubungkan dengan pipa yang menampung air tawar yang menyembur dari dalam tanah dirumah warga. Setelah diolah dalam kontainer, air yang berasal dari buble akan berubah menjadi air bersih. Bahkan sebagian lagi bisa langsung dikonsumsi masyarakat.
“Instalasi pengolah air yang dipasang di Desa Mindi ini adalah satu-satunya di Jawa Timur,” kata Thoriqun Huda dari WBA, Minggu (28/9), “Setelah uji coba ini, rencananya setiap desa akan dipasang satu unit,” janjinya.
Lebih lanjut, Teknisi instalasi pengolah air, Catur menerangkan peralatan pengolah air dari Jerman itu mampu menghasilkan 1.000 liter perjam air siap minum. Sedang untuk air bersih alat itu mampu mengolah air 2.000 liter perjam.
Melihat uji coba pengolah air itu, warga setempat senang sekaligus was-was. Mulanya mereka meragukan air olahan itu bisa langsung dikonsumsi. Namun setelah diyakinkan oleh teknisi WBA, akhirnya ramai-ramai mereka mencoba. “Airnya bisa diminum lewat kran itu, satunya lagi bisa keluar air bersih untuk kebutuhan memasak,” ujar Dhuha, warga Mindi yang gembira bisa menguji langsung air olahan itu.
Sementara itu Sunarjo Suradi, juru bicara bidang enginering PT Minarak Lapindo Jaya, menjelaskan, pihaknya akan mengupayakan kontainer pengolah air untuk desa lainnya. "Yang pertama ini sebagai percontohan, daerah lainnya nanti menyusul," kata Sunarjo. iit
Monday, 29 September 2008
SIDOARJO-SURYA-Banyaknya buble (semburan air) yang muncul dari bawah tanah di kawasan Porong, kini tidak lagi terbuang percuma. Air yang menyembur akibat tekanan dari dalam tanah itu kini bisa langsung diminum tanpa merebusnya lagi.
PT Widya Bumi Amarta (WBA), salah satu mitra perusahaan grup Bakrie, mendatangkan seperangkat alat pengolah air berteknologi Jerman ke tengah warga yang panik lantaran di rumahnya muncul semburan air liar, buble.
Alat pengolah air itu ditempatkan di dalam kontainer khusus. Kontainer itu dihubungkan dengan pipa yang menampung air tawar yang menyembur dari dalam tanah dirumah warga. Setelah diolah dalam kontainer, air yang berasal dari buble akan berubah menjadi air bersih. Bahkan sebagian lagi bisa langsung dikonsumsi masyarakat.
“Instalasi pengolah air yang dipasang di Desa Mindi ini adalah satu-satunya di Jawa Timur,” kata Thoriqun Huda dari WBA, Minggu (28/9), “Setelah uji coba ini, rencananya setiap desa akan dipasang satu unit,” janjinya.
Lebih lanjut, Teknisi instalasi pengolah air, Catur menerangkan peralatan pengolah air dari Jerman itu mampu menghasilkan 1.000 liter perjam air siap minum. Sedang untuk air bersih alat itu mampu mengolah air 2.000 liter perjam.
Melihat uji coba pengolah air itu, warga setempat senang sekaligus was-was. Mulanya mereka meragukan air olahan itu bisa langsung dikonsumsi. Namun setelah diyakinkan oleh teknisi WBA, akhirnya ramai-ramai mereka mencoba. “Airnya bisa diminum lewat kran itu, satunya lagi bisa keluar air bersih untuk kebutuhan memasak,” ujar Dhuha, warga Mindi yang gembira bisa menguji langsung air olahan itu.
Sementara itu Sunarjo Suradi, juru bicara bidang enginering PT Minarak Lapindo Jaya, menjelaskan, pihaknya akan mengupayakan kontainer pengolah air untuk desa lainnya. "Yang pertama ini sebagai percontohan, daerah lainnya nanti menyusul," kata Sunarjo. iit
Jalur Alternatif Dialihkan Ke Glagaharum , Yang lama tergenang air lumpur
Jalur Alternatif Dialihkan Ke Glagaharum , Yang lama tergenang air lumpur
Monday, 29 September 2008
SIDOARJO-SURYA-Jalur alternatif yang diperuntukkan kendaraan pribadi, dikawasan Porong kurang layak bagi arus mudik lebaran 2008. Terutama jalur alternatif di kawasan Desa Renokenongo - Besuki yang sebagian masih tergenang air lumpur.
Jalur yang tergenang air lumpur itu bisanya dipergunakan oleh kendaran pribadi roda dua dan roda empat. Yang hendak menuju ke arah selatan dan sebaliknya. Namun karena saat ini jalur itu masih terendam air, maka pengendara disarankan untuk lewat jalur Glagaharum.
Sebelumnya jalur yang pernah dipergunakan sebagai jalur alternatif saat mudik lebaran tahun lalu adalah jalur dari lintasan rel kereta api, Kecamatan Tanggulangin lewat Desa Kalitengah, Gempolsari, Renokenongo hingga Jalan Tol Gempol lama. Tersebut sudah tiga kali ini digunakan untuk jalur mudik lebaran.
Selain terendam air lumpur dijalur tersebut juga tidak ada tanda/rambu yang jelas. Dikhawatirkan pengendara akan terperosok di selokan pinggir jalan atau terpeleset karena jalan yang licin.
Kasat Lantas Polres Sidoarjo AKP Andi Yudianto sependapat bahwa jalur alternatif di Desa Renokenongo tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan. Untuk itu jalur alternatif akan dialihkan melalui Desa Glagaharum, Kecamatan Porong.
“Jalur di Desa Glagaharum akan dijadikan dua arah. Demi kenyamanan dan keselamatan bagi pengendara di daerah itu akan ditambah sejumlah rambu lalu lintas penujuk arah,” kata Andi, Minggu (28/9).
Lebih lanjut Andi memprediksikan jalur alternatif Desa Glagah arum itu akan menjadi jalur vital saat jalan protokol, yaitu Jalan Raya Porong macet. “Jalur tersebut, diperuntukkan bagi kendaraan pribadi saja. Untuk kendaraan berat dan bus dialihkan pada jalur lainnya,” tutur Andi.
Kepala Balai Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Provinsi Jawa Timur Singgih Widjaja, menambahkan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalur alternatif Porong akan diselesaikan pekan ini. “Sebelum ramainya arus mudik Lebaran, rambu-rambu akan terpasang semua,” katanya. iit
Monday, 29 September 2008
SIDOARJO-SURYA-Jalur alternatif yang diperuntukkan kendaraan pribadi, dikawasan Porong kurang layak bagi arus mudik lebaran 2008. Terutama jalur alternatif di kawasan Desa Renokenongo - Besuki yang sebagian masih tergenang air lumpur.
Jalur yang tergenang air lumpur itu bisanya dipergunakan oleh kendaran pribadi roda dua dan roda empat. Yang hendak menuju ke arah selatan dan sebaliknya. Namun karena saat ini jalur itu masih terendam air, maka pengendara disarankan untuk lewat jalur Glagaharum.
Sebelumnya jalur yang pernah dipergunakan sebagai jalur alternatif saat mudik lebaran tahun lalu adalah jalur dari lintasan rel kereta api, Kecamatan Tanggulangin lewat Desa Kalitengah, Gempolsari, Renokenongo hingga Jalan Tol Gempol lama. Tersebut sudah tiga kali ini digunakan untuk jalur mudik lebaran.
Selain terendam air lumpur dijalur tersebut juga tidak ada tanda/rambu yang jelas. Dikhawatirkan pengendara akan terperosok di selokan pinggir jalan atau terpeleset karena jalan yang licin.
Kasat Lantas Polres Sidoarjo AKP Andi Yudianto sependapat bahwa jalur alternatif di Desa Renokenongo tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan. Untuk itu jalur alternatif akan dialihkan melalui Desa Glagaharum, Kecamatan Porong.
“Jalur di Desa Glagaharum akan dijadikan dua arah. Demi kenyamanan dan keselamatan bagi pengendara di daerah itu akan ditambah sejumlah rambu lalu lintas penujuk arah,” kata Andi, Minggu (28/9).
Lebih lanjut Andi memprediksikan jalur alternatif Desa Glagah arum itu akan menjadi jalur vital saat jalan protokol, yaitu Jalan Raya Porong macet. “Jalur tersebut, diperuntukkan bagi kendaraan pribadi saja. Untuk kendaraan berat dan bus dialihkan pada jalur lainnya,” tutur Andi.
Kepala Balai Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Provinsi Jawa Timur Singgih Widjaja, menambahkan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalur alternatif Porong akan diselesaikan pekan ini. “Sebelum ramainya arus mudik Lebaran, rambu-rambu akan terpasang semua,” katanya. iit
27 September 2008
Pengungsi Segera Tinggalkan Tol Porong
Pengungsi Segera Tinggalkan Tol Porong
Saturday, 27 September 2008
SIDOARJO - Warga korban lumpur asal Desa Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan, yang telah menerima dana bantuan sosial (bansos) diberi waktu 90 hari untuk meninggalkan pengungsian di jalan tol Porong-Gempol. Batas waktu tersebut terhitung sejak penyerahan bansos, Kamis (25/9) lalu.
“Kami rasa waktu 90 hari itu cukup bagi warga untuk evakuasi, karena lokasi tiga desa tersebut sudah tidak layak huni dan sewaktu-waktu terancam lumpur,” ujar Achmad Zulkarnain, Kepala humas BPLS.
Sementara mengenai pembayaran ganti rugi 20 persen, Zulkarnain berjanji akhir tahun ini sudah cair. Apalagi dananya sebesar Rp 200 miliar juga sudah disiapkan. Namun, penyerahan ganti rugi itu juga tergantung kesiapan masyarakat menyerahkan berkas-berkasnya. iit
Saturday, 27 September 2008
SIDOARJO - Warga korban lumpur asal Desa Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan, yang telah menerima dana bantuan sosial (bansos) diberi waktu 90 hari untuk meninggalkan pengungsian di jalan tol Porong-Gempol. Batas waktu tersebut terhitung sejak penyerahan bansos, Kamis (25/9) lalu.
“Kami rasa waktu 90 hari itu cukup bagi warga untuk evakuasi, karena lokasi tiga desa tersebut sudah tidak layak huni dan sewaktu-waktu terancam lumpur,” ujar Achmad Zulkarnain, Kepala humas BPLS.
Sementara mengenai pembayaran ganti rugi 20 persen, Zulkarnain berjanji akhir tahun ini sudah cair. Apalagi dananya sebesar Rp 200 miliar juga sudah disiapkan. Namun, penyerahan ganti rugi itu juga tergantung kesiapan masyarakat menyerahkan berkas-berkasnya. iit
24 September 2008
Kapolda Minta Pembayaran Korban Lumpur Dilunasi
Kapolda Minta Pembayaran Korban Lumpur Dilunasi
Wednesday, 24 September 2008
SIDOARJO- Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Suryadi Sumawiredja minta pembayaran 80 persen sisa ganti rugi korban lumpur Lapindo Brantas segera diselesaikan, karena masalahnya sudah berjalan dua tahun lebih.
Menurut Kapolda Jatim saat berkunjung ke PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) di Sidoarjo, Selasa (23/9), dari 13.000 korban lumpur, 12.400 sudah dibayar. Sisanya 80 persen sudah terealisasi di atas 20 persen.
"Dari data ini dilihat kalau proses ganti rugi dan jual beli untuk korban lumpur sudah berjalan dan kedatangan saya ke kantor MLJ ini untuk memastikan apakah prosesnya berjalan dengan baik atau tidak dan ternyata prosesnya berjalan baik," katanya.
Kapolda menjelaskan bahwa dalam proses jual beli memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dulu oleh para korban lumpur.
"Saya berharap warga yang belum menerima pembayaran ganti rugi 20 persen, bila berkasnya sudah lengkap bisa segera diserahkan ke Tim Verifikasi BPLS, kemudian mendapat pembayaran dari Minarak. Sebab, saat ini masih ada sekitar 550 berkas yang belum mendapat pembayaran 20 persen," katanya.
Kapolda mengunjungi PT MLJ didampingi Dirlantas Kombes Pol Bambang Sukamto, Kasat PJR AKBP Gunawan dan Kapolres Sidoarjo AKBP Marulli CC Simanjuntak.
Dari kantor PT MLJ, Kapolda Jatim tidak langsung balik ke Mapolda, tapi meluncur ke Porong mengunjungi kantor BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo).
Wednesday, 24 September 2008
SIDOARJO- Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Suryadi Sumawiredja minta pembayaran 80 persen sisa ganti rugi korban lumpur Lapindo Brantas segera diselesaikan, karena masalahnya sudah berjalan dua tahun lebih.
Menurut Kapolda Jatim saat berkunjung ke PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) di Sidoarjo, Selasa (23/9), dari 13.000 korban lumpur, 12.400 sudah dibayar. Sisanya 80 persen sudah terealisasi di atas 20 persen.
"Dari data ini dilihat kalau proses ganti rugi dan jual beli untuk korban lumpur sudah berjalan dan kedatangan saya ke kantor MLJ ini untuk memastikan apakah prosesnya berjalan dengan baik atau tidak dan ternyata prosesnya berjalan baik," katanya.
Kapolda menjelaskan bahwa dalam proses jual beli memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dulu oleh para korban lumpur.
"Saya berharap warga yang belum menerima pembayaran ganti rugi 20 persen, bila berkasnya sudah lengkap bisa segera diserahkan ke Tim Verifikasi BPLS, kemudian mendapat pembayaran dari Minarak. Sebab, saat ini masih ada sekitar 550 berkas yang belum mendapat pembayaran 20 persen," katanya.
Kapolda mengunjungi PT MLJ didampingi Dirlantas Kombes Pol Bambang Sukamto, Kasat PJR AKBP Gunawan dan Kapolres Sidoarjo AKBP Marulli CC Simanjuntak.
Dari kantor PT MLJ, Kapolda Jatim tidak langsung balik ke Mapolda, tapi meluncur ke Porong mengunjungi kantor BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo).
Khawatir Blokade, MLJ Disidak
Khawatir Blokade, MLJ Disidak
Wednesday, 24 September 2008
SIDOARJO- Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S. Sumawiredja memberi perhatian khusus terhadap kelancaran pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo. Ia beserta rombongan melakukan kunjungan mendadak di kantor PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), Selasa (23/9). “Jika proses pembayaran ganti rugi tidak lancar, kami khawatir korban lumpur memblokade jalan. Akibatnya arus mudik lebaran akan terhambat,” papar Herman diiringi Dirlantas Polda Jatim Kombes Bambang Sukamto dan Kapolres Sidoarjo AKBP Maruli C Simanjuntak.
Kepada petugas MLJ, Herman berharap proses pembayaran ganti rugi dengan skema jual beli antara MLJ dan korban lumpur terus berlanjut. Karena gejolak sosial akibat terhambatnya pembayaran ganti rugi kerap terjadi selama ini.
Lebih lanjut Kapolres AKBP Maruli menambahkan pihaknya akan meningkatkan pengamanan disepanjang Jalan Raya Porong mulai H-7 hingga H+8 Lebaran. Untuk personel kata Maruli pihaknya juga akan menambah dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. “Sebanyak 60 personel siap di sepanjang Jalan Raya Porong, jumlah ini meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu sebanyak 30 personel,” jelasnya.
Di tempta terpisah Kepala Humas BPLS Achmad Zulkarnain, mengatakan petugas tanggul akan bersiaga 24 jam penuh. Khusus petugas di pusat semburan kata Zulkarnain tidak diliburkan. iit
Wednesday, 24 September 2008
SIDOARJO- Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S. Sumawiredja memberi perhatian khusus terhadap kelancaran pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo. Ia beserta rombongan melakukan kunjungan mendadak di kantor PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), Selasa (23/9). “Jika proses pembayaran ganti rugi tidak lancar, kami khawatir korban lumpur memblokade jalan. Akibatnya arus mudik lebaran akan terhambat,” papar Herman diiringi Dirlantas Polda Jatim Kombes Bambang Sukamto dan Kapolres Sidoarjo AKBP Maruli C Simanjuntak.
Kepada petugas MLJ, Herman berharap proses pembayaran ganti rugi dengan skema jual beli antara MLJ dan korban lumpur terus berlanjut. Karena gejolak sosial akibat terhambatnya pembayaran ganti rugi kerap terjadi selama ini.
Lebih lanjut Kapolres AKBP Maruli menambahkan pihaknya akan meningkatkan pengamanan disepanjang Jalan Raya Porong mulai H-7 hingga H+8 Lebaran. Untuk personel kata Maruli pihaknya juga akan menambah dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. “Sebanyak 60 personel siap di sepanjang Jalan Raya Porong, jumlah ini meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu sebanyak 30 personel,” jelasnya.
Di tempta terpisah Kepala Humas BPLS Achmad Zulkarnain, mengatakan petugas tanggul akan bersiaga 24 jam penuh. Khusus petugas di pusat semburan kata Zulkarnain tidak diliburkan. iit
19 September 2008
Pasar Porong Baru Perlu Renovasi
Pasar Porong Baru Perlu Renovasi
Ditulis Oleh ty
Jumat, 19 September 2008
Sidoarjo – Penempatan Pasar Porong Baru oleh para pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Porong bakal tertunda.
Pasalnya Pasar Porong Baru (PBB) yang bakal mereka tempati mengalami kerusakan berat.
Parahnya Pemkab Sidoarjo terkesan lepas tangan terhadap kerusakan tersebut. Pemkab Sidoarjo enggan merenovasi PBP menggunakan dana dari perubahan anggaran keuangan (PAK) daerah.
“Renovasi PBP merupakan tanggungjawab Lapindo. Sebab kerusakan terjadi setelah PBP ditempati pengungsi korban lumpur Lapindo. Jadi sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Lapindo,” tegas Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso.
Berbeda dengan Bupati, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Jalaludin Alham menyatakan, biaya renovasi akan diusulkan dalam PAK yang dibahas Oktober 2008.
Sementara itu, Vice President Relation PT Lapindo, Yuniwati Teryana turut prihatin terhadap permasalahan tersebut. Penggunaan PBP lebih lama dari rencana semula. Sehingga tingkat kerusakannya pun tinggi.,
Akan tetapi sampai saat ini, PT Lapindo tetap berada di luar konteks tersebut.
“Sebab, Pasar Porong Baru merupakan infrastruktur milik pemerintah,” jelas Yuniwati.
Ditulis Oleh ty
Jumat, 19 September 2008
Sidoarjo – Penempatan Pasar Porong Baru oleh para pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Porong bakal tertunda.
Pasalnya Pasar Porong Baru (PBB) yang bakal mereka tempati mengalami kerusakan berat.
Parahnya Pemkab Sidoarjo terkesan lepas tangan terhadap kerusakan tersebut. Pemkab Sidoarjo enggan merenovasi PBP menggunakan dana dari perubahan anggaran keuangan (PAK) daerah.
“Renovasi PBP merupakan tanggungjawab Lapindo. Sebab kerusakan terjadi setelah PBP ditempati pengungsi korban lumpur Lapindo. Jadi sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Lapindo,” tegas Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso.
Berbeda dengan Bupati, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Jalaludin Alham menyatakan, biaya renovasi akan diusulkan dalam PAK yang dibahas Oktober 2008.
Sementara itu, Vice President Relation PT Lapindo, Yuniwati Teryana turut prihatin terhadap permasalahan tersebut. Penggunaan PBP lebih lama dari rencana semula. Sehingga tingkat kerusakannya pun tinggi.,
Akan tetapi sampai saat ini, PT Lapindo tetap berada di luar konteks tersebut.
“Sebab, Pasar Porong Baru merupakan infrastruktur milik pemerintah,” jelas Yuniwati.
18 September 2008
Genangan Air Tutup Jalur Alternatif
Genangan Air Tutup Jalur Alternatif
Wednesday, 17 September 2008
SIDOARJO-SURYA-Jalur alternatif Renokenongo (Porong) -Besuki (Jabon) lumpuh, setelah genangan air akibat jebolnya tanggul titik 4 di Desa Renokenongo beberapa hari lalu. Tinggi genangan air sekitar 40 cm. Akibat genangan air lumpur itu kondisi jalan licin, dikhawatirkan kendaraan yang melintas terperosok ke kubangan kolam penampungan (pond) jika tidak hati-hati.
Humas BPLS Achmad Zulkarnain menyarankan masyarakat menggunakan jalur alternatif lainnya lewat Glagaharum. Kendati kawasan itu sudah masuk peta terdampak. Namun karena pembayarannya masih belum dilakukan sebagian warga masih bertahan dirumahnya.
Kasatlantas Polres Sidoarjo AKP Andi Yudianto, mengatakan terkait kondisi tersebut pihaknya akan mengoptimalkan jalur alternatif lain seperti jalur Prambon - Mojosari, Jalur Krembung - Pusdik Porong atau lewat jalur Glagaharum.
Sementara itu juru bicara bidang engineering Minarak Lapindo Jaya (MLJ) Sunaryo Suradi, berpendapat genangan lumpur itu lantaran lumpur tidak boleh dibuang ke Kali Porong. Sedangkan rencana pembuatan kanal buatan langsung menuju ke laut dinilai tidak mudah diterapkan. “Untuk mengalirkan ke laut butuh energi yang besar, tenaga listrik yang besar serta biaya dan system yang efektif,” paparnya.iit
Wednesday, 17 September 2008
SIDOARJO-SURYA-Jalur alternatif Renokenongo (Porong) -Besuki (Jabon) lumpuh, setelah genangan air akibat jebolnya tanggul titik 4 di Desa Renokenongo beberapa hari lalu. Tinggi genangan air sekitar 40 cm. Akibat genangan air lumpur itu kondisi jalan licin, dikhawatirkan kendaraan yang melintas terperosok ke kubangan kolam penampungan (pond) jika tidak hati-hati.
Humas BPLS Achmad Zulkarnain menyarankan masyarakat menggunakan jalur alternatif lainnya lewat Glagaharum. Kendati kawasan itu sudah masuk peta terdampak. Namun karena pembayarannya masih belum dilakukan sebagian warga masih bertahan dirumahnya.
Kasatlantas Polres Sidoarjo AKP Andi Yudianto, mengatakan terkait kondisi tersebut pihaknya akan mengoptimalkan jalur alternatif lain seperti jalur Prambon - Mojosari, Jalur Krembung - Pusdik Porong atau lewat jalur Glagaharum.
Sementara itu juru bicara bidang engineering Minarak Lapindo Jaya (MLJ) Sunaryo Suradi, berpendapat genangan lumpur itu lantaran lumpur tidak boleh dibuang ke Kali Porong. Sedangkan rencana pembuatan kanal buatan langsung menuju ke laut dinilai tidak mudah diterapkan. “Untuk mengalirkan ke laut butuh energi yang besar, tenaga listrik yang besar serta biaya dan system yang efektif,” paparnya.iit
Korban Lumpur Minta Sisa Ganti Rugi
Korban Lumpur Minta Sisa Ganti Rugi
Liputan6.com, Surabaya: Ratusan korban lumpur Lapindo Brantas berunjuk rasa ke kantor PT Minarak Lapindo Jaya di Gedung Srikaya di kawasan Bundaran Darmo Satelit, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (17/9) petang. Mereka menuntut agar Minarak segera melunasi sisa ganti rugi 80 persen.
"Hingga saat ini sekitar 10 persen yang sudah dilunasi ganti ruginya," kata Koordinator Forum Komunikasi Masyarakat
Korban Lumpur,Sugianto. Data di Minarak menyebutkan, dari 12 ribu berkas yang telah mendapatkan uang muka ganti rugi 20 persen, baru 780 berkas yang telah mendapatkan pelunasan ganti rugi.
Menurut warga seluruh ganti rugi seharusnya bisa diterima maksimal dua tahun setelah pembayaran ganti rugi 20 persen. Warga mengancam kembali berunjuk rasa jika hingga akhir bulan puasa ini sisa ganti rugi 80 persen tak segera dibayarkan.(JUF/ANTARA)
Liputan6.com, Surabaya: Ratusan korban lumpur Lapindo Brantas berunjuk rasa ke kantor PT Minarak Lapindo Jaya di Gedung Srikaya di kawasan Bundaran Darmo Satelit, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (17/9) petang. Mereka menuntut agar Minarak segera melunasi sisa ganti rugi 80 persen.
"Hingga saat ini sekitar 10 persen yang sudah dilunasi ganti ruginya," kata Koordinator Forum Komunikasi Masyarakat
Korban Lumpur,Sugianto. Data di Minarak menyebutkan, dari 12 ribu berkas yang telah mendapatkan uang muka ganti rugi 20 persen, baru 780 berkas yang telah mendapatkan pelunasan ganti rugi.
Menurut warga seluruh ganti rugi seharusnya bisa diterima maksimal dua tahun setelah pembayaran ganti rugi 20 persen. Warga mengancam kembali berunjuk rasa jika hingga akhir bulan puasa ini sisa ganti rugi 80 persen tak segera dibayarkan.(JUF/ANTARA)
17 September 2008
Semburan Lumpur Harus Dimatikan
Semburan Lumpur Harus Dimatikan
Tuesday, 16 September 2008
JAKARTA- Upaya penanggulangan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan mengalirkan ke laut tidak akan efektif jika titik semburan lumpur yang menjadi pangkal persoalan tidak dimatikan. Secara teknis dan akademis, menutup semburan lumpur tersebut masih sangat mungkin.
Demikian tanggapan sejumlah kalangan, Senin (15/9), mengenai rencana pemerintah yang mengambil opsi tidak akan menutup semburan lumpur. Dalam rapat kerja dengan DPR, Kamis (11/9), pemerintah memilih untuk memprioritaskan pengendalian lumpur di permukaan dengan mengalirkannya ke laut.
Dari Surabaya, tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menegaskan, masih ada langkah menghentikan semburan lumpur. Fokus pada masalah sosial dinilai percuma selama semburan terus menyembur.
"Kami punya caranya, tinggal pemerintah mau atau tidak," ujar Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS I Nyoman Sutantra di Surabaya. Mereka sudah berkirim surat ke Presiden, tetapi hingga kini belum ada jawaban.
Bupati Sidoarjo Win Hendrarso secara terpisah meminta agar semburan lumpur dihentikan dan masuk dalam program jangka panjang. "Persoalan biaya yang selalu menjadi kendala bisa dicarikan solusinya. Misalnya, dengan menganggarkan dalam APBN atau APBD Jawa Timur," kata Bupati.
Mantan Ketua Tim Supervisi Penghentian Semburan (lumpur) dari Departemen Energi Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini, yang juga ahli perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), mengatakan, persoalan dana mungkin jadi kendala dalam penghentian semburan lumpur. ”Namun, secara akademik dan teknologi, penghentian semburan lumpur masih sangat dimungkinkan,” ujar Rudi.
Opsi yang dilakukan pemerintah untuk tidak menghentikan semburan lumpur, lanjut Rudi, mestinya disertai alasan. Namun, alasan itu tentu bukan karena alasan akademik atau teknis.
Sumur penyelamat
Gerakan Menutup Lumpur Lapindo (GMLL), yang beranggotakan 23 organisasi dan individu, menegaskan, berdasarkan kajian ahli-ahli GMLL, penutup semburan lumpur masih dimungkinkan. Alternatif yang paling mungkin adalah dengan membangun relief well atau sumur penyelamat di sekitar titik semburan.
"Sekarang tinggal kembali pada pemerintah, mau atau tidak menutup semburan lumpur," kata juru bicara GMLL, Letjen Mar (Purn), Suharto.
Sumur penyelamat ini, secara teknis, adalah dengan membangun setidaknya tiga lubang baru di sekitar titik semburan. Lubang ini terhubung ke sumber semburan yang berada sekitar 3.000 meter di bawah permukaan tanah sehingga tekanan dari perut bumi berkurang dan semburan bisa terhenti.
"Teknik seperti ini sudah biasa dilakukan di dunia pengeboran dan selalu berhasil," kata ahli pemboran pensiunan PT Pertamina, Robin Lubron. Beberapa kali ia terlibat langsung mematikan semburan liar, seperti di Pulau Bunyu, Indramayu, dan Prabumulih. Semua pada kedalaman lebih dari 2.000 meter.
Ahli pemboran lain, Harry Eddyarso dari Drilling Engineering Club (DEC), mengatakan, mematikan sumber semburan lumpur dengan relief well bukan tidak mungkin. ”Kenapa relief well, karena kami punya data, bukti, dan perhitungannya,” katanya.
Masalah baru
Pendapat berbeda disampaikan anggota Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Djaja Laksana. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan penggunaan bendungan sebagai penerapan hukum Bernoulli untuk penghentian semburan. Uji coba di lapangan membuktikan teknik itu berhasil.
Sementara itu, untuk mengalirkan lumpur, tim sudah membuat pompa yang dirancang khusus untuk menyedot material lumpur.
"Kami sudah uji pompa bernama star pump ini dan berhasil. Pompa ini sudah dipatenkan," ujar Djaja.
Anggota tim lainnya, Amien Widodo, mengatakan, tim tidak menganjurkan pengaliran ke Sungai Porong. Pengaliran ke Sungai Porong akan menyebabkan sedimentasi pada dasar kali. Akibatnya, fungsi utama Sungai Porong sebagai pengendali banjir tidak bisa dimanfaatkan.
"Kalau Sungai Porong terus mendangkal, akan ada banjir di wilayah yang dilewatinya. Ini menimbulkan masalah sosial baru," ujarnya.
Tuesday, 16 September 2008
JAKARTA- Upaya penanggulangan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan mengalirkan ke laut tidak akan efektif jika titik semburan lumpur yang menjadi pangkal persoalan tidak dimatikan. Secara teknis dan akademis, menutup semburan lumpur tersebut masih sangat mungkin.
Demikian tanggapan sejumlah kalangan, Senin (15/9), mengenai rencana pemerintah yang mengambil opsi tidak akan menutup semburan lumpur. Dalam rapat kerja dengan DPR, Kamis (11/9), pemerintah memilih untuk memprioritaskan pengendalian lumpur di permukaan dengan mengalirkannya ke laut.
Dari Surabaya, tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menegaskan, masih ada langkah menghentikan semburan lumpur. Fokus pada masalah sosial dinilai percuma selama semburan terus menyembur.
"Kami punya caranya, tinggal pemerintah mau atau tidak," ujar Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS I Nyoman Sutantra di Surabaya. Mereka sudah berkirim surat ke Presiden, tetapi hingga kini belum ada jawaban.
Bupati Sidoarjo Win Hendrarso secara terpisah meminta agar semburan lumpur dihentikan dan masuk dalam program jangka panjang. "Persoalan biaya yang selalu menjadi kendala bisa dicarikan solusinya. Misalnya, dengan menganggarkan dalam APBN atau APBD Jawa Timur," kata Bupati.
Mantan Ketua Tim Supervisi Penghentian Semburan (lumpur) dari Departemen Energi Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini, yang juga ahli perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), mengatakan, persoalan dana mungkin jadi kendala dalam penghentian semburan lumpur. ”Namun, secara akademik dan teknologi, penghentian semburan lumpur masih sangat dimungkinkan,” ujar Rudi.
Opsi yang dilakukan pemerintah untuk tidak menghentikan semburan lumpur, lanjut Rudi, mestinya disertai alasan. Namun, alasan itu tentu bukan karena alasan akademik atau teknis.
Sumur penyelamat
Gerakan Menutup Lumpur Lapindo (GMLL), yang beranggotakan 23 organisasi dan individu, menegaskan, berdasarkan kajian ahli-ahli GMLL, penutup semburan lumpur masih dimungkinkan. Alternatif yang paling mungkin adalah dengan membangun relief well atau sumur penyelamat di sekitar titik semburan.
"Sekarang tinggal kembali pada pemerintah, mau atau tidak menutup semburan lumpur," kata juru bicara GMLL, Letjen Mar (Purn), Suharto.
Sumur penyelamat ini, secara teknis, adalah dengan membangun setidaknya tiga lubang baru di sekitar titik semburan. Lubang ini terhubung ke sumber semburan yang berada sekitar 3.000 meter di bawah permukaan tanah sehingga tekanan dari perut bumi berkurang dan semburan bisa terhenti.
"Teknik seperti ini sudah biasa dilakukan di dunia pengeboran dan selalu berhasil," kata ahli pemboran pensiunan PT Pertamina, Robin Lubron. Beberapa kali ia terlibat langsung mematikan semburan liar, seperti di Pulau Bunyu, Indramayu, dan Prabumulih. Semua pada kedalaman lebih dari 2.000 meter.
Ahli pemboran lain, Harry Eddyarso dari Drilling Engineering Club (DEC), mengatakan, mematikan sumber semburan lumpur dengan relief well bukan tidak mungkin. ”Kenapa relief well, karena kami punya data, bukti, dan perhitungannya,” katanya.
Masalah baru
Pendapat berbeda disampaikan anggota Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Djaja Laksana. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan penggunaan bendungan sebagai penerapan hukum Bernoulli untuk penghentian semburan. Uji coba di lapangan membuktikan teknik itu berhasil.
Sementara itu, untuk mengalirkan lumpur, tim sudah membuat pompa yang dirancang khusus untuk menyedot material lumpur.
"Kami sudah uji pompa bernama star pump ini dan berhasil. Pompa ini sudah dipatenkan," ujar Djaja.
Anggota tim lainnya, Amien Widodo, mengatakan, tim tidak menganjurkan pengaliran ke Sungai Porong. Pengaliran ke Sungai Porong akan menyebabkan sedimentasi pada dasar kali. Akibatnya, fungsi utama Sungai Porong sebagai pengendali banjir tidak bisa dimanfaatkan.
"Kalau Sungai Porong terus mendangkal, akan ada banjir di wilayah yang dilewatinya. Ini menimbulkan masalah sosial baru," ujarnya.
15 September 2008
Sekolah Korban Lumpur Pusing Cari Kontrakan
Sekolah Korban Lumpur Pusing Cari Kontrakan
15/09/2008 | 10:00:18
Wiwit Purwanto
Sidoarjo - Pengurus Sekolah Madrasah Kholid Bin Walid di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo yang digenangi lumpur panas kini berpikir keras mendapatkan kelas baru bagi anak-anak madrasah ini.
“Kami sangat membutuhkan ruang kelas untuk kegiatan belajar-mengajar siswa kami,” ungkap Ali Masad, kepala sekolah Madrasah Kholid Bin Walid, Minggu (14/9) kemarin.
Gedung yang sekarang dikepung tanggul kata Ali, sudah sangat tidak memungkinkan lagi untuk menimba ilmu bagi 150 siswa. Selain banyak peralatan sekolah yang rusak suasana belajar mengajar juga terancam dengan genangan air. Ironsinya kata Ali, sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah terkait kondisi sekolah tersebut.
Rencananya pihak sekolah akan mencari gedung kontrakan untuk menampung siswa, agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. “Inginnya kami mencari gedung kontrakan di wilayah yang aman dari jangakauan lumpur seperti di Desa Glagaharum, tapi kami masih bingung biayanya, ” terangnya.
Sekolah Yayasan Kholid bin Walid ini kata Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Achmad Zulkarnain, termasuk wilayah area peta terdampak lumpur panas. “Lapindo yang bertanggungjawab untuk penyelesaian ganti rugi, saat ini belum seluruh warga di desa itu mendapatkan ganti rugi, dan ada sebagian dari warga yang bertahan di wilayah tersebut menunggu ganti rugi,” paparnya
15/09/2008 | 10:00:18
Wiwit Purwanto
Sidoarjo - Pengurus Sekolah Madrasah Kholid Bin Walid di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo yang digenangi lumpur panas kini berpikir keras mendapatkan kelas baru bagi anak-anak madrasah ini.
“Kami sangat membutuhkan ruang kelas untuk kegiatan belajar-mengajar siswa kami,” ungkap Ali Masad, kepala sekolah Madrasah Kholid Bin Walid, Minggu (14/9) kemarin.
Gedung yang sekarang dikepung tanggul kata Ali, sudah sangat tidak memungkinkan lagi untuk menimba ilmu bagi 150 siswa. Selain banyak peralatan sekolah yang rusak suasana belajar mengajar juga terancam dengan genangan air. Ironsinya kata Ali, sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah terkait kondisi sekolah tersebut.
Rencananya pihak sekolah akan mencari gedung kontrakan untuk menampung siswa, agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. “Inginnya kami mencari gedung kontrakan di wilayah yang aman dari jangakauan lumpur seperti di Desa Glagaharum, tapi kami masih bingung biayanya, ” terangnya.
Sekolah Yayasan Kholid bin Walid ini kata Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Achmad Zulkarnain, termasuk wilayah area peta terdampak lumpur panas. “Lapindo yang bertanggungjawab untuk penyelesaian ganti rugi, saat ini belum seluruh warga di desa itu mendapatkan ganti rugi, dan ada sebagian dari warga yang bertahan di wilayah tersebut menunggu ganti rugi,” paparnya
BPLS Harus Normalisasi Kali Porong, Pendangkalan Kian Resahkan Warga
BPLS Harus Normalisasi Kali Porong, Pendangkalan Kian Resahkan Warga
Saturday, 13 September 2008
Sidoarjo - Surya-Berlarutnya unjuk rasa warga yang menolak pengaliran lumpur ke Kali Porong dan penghadangan truk sirtu untuk penanggulan kolam lumpur, memaksa PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) angkat bicara. Menurut anak perusahaan Lapindo Brantas Inc itu, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) harus segera menormalisasi Kali Porong yang kini mulai dangkal.
“Yang terjadi sekarang BPLS seperti tidak berupaya apa-apa, padahal jelas pengaliran lumpur di Kali Porong menjadi tanggung jawab mereka,” jelas Sunaryo Suradi, juru bicara PT MLJ bidang Engineering kepada Surya, Jumat (12/9).
Kondisi Kali Porong sekarang nyaris penuh dengan lumpur, karena lumpur tidak mampu terbawa sampai ke muara sebagai akibat debit air sungai mengecil. Juru bicara BPLS, Akhmad Zulkarnain mengatakan, pengaliran lumpur ke laut lewat Kali Porong hanya bisa dilakukan sata musim hujan.
Saat ini, BPLS merencanakan menampung lumpur di kolam penampungan (pond) baru yang bakal dibangun di Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin. Namun upaya ini terkendala, karena dihalangi warga yang meminta pencairan pembayaran uang muka 20 persen.
Sunaryo mengatakan, pihaknya sudah mencairkan uang muka beberapa bidang tanah dimaksud. Keterlambatan pencairan terjadi karena berbagai sebab seperti berkas belum lengkap, tanah bermasalah, atau warga belum memasukkan berkasnya ke tim verifikasi. “Tetapi kami berharap BPLS tetap berupaya mengalirkan lumpur lewat Kali Porong. Jika tidak, wilayah terdampak lumpur akan makin meluas,” tambahnya.
Hal tersebut, lanjutnya, juga disinggung Menteri PU Djoko Kirmanto selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS dalam pertemuan di Jakarta pekan lalu. Menteri PU bahkan meminta BPLS lebih banyak melakukan sosialisasi kepada warga.
Sekretaris Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Sulkan Wariyono yang pekan lalu mendampingi warga korban lumpur ke Jakarta guna bertemu TP2LS (Tim Pemantau Penanganan Lumpur Sidoarjo) DPR RI juga meminta BPLS segera mengambil langkah-langkah konkret. “Kali Porong sudah mencemaskan warga, terutama yang berdiam di selatan sungai. Kalau tidak segera ditangani, saat hujan akan terjadi banjir,” ujar politikus Partai Demokrat asal Jabon ini.
Kemarin aksi demo warga terus berlanjut. Puluhan warga dari Desa Besuki, Kedungcangkring dan Pajarakan ini melakukan aksi di bekas jalan tol Surabaya-Gempol.
Mereka menghalang-halangi truk pembawa sirtu dengan menutup jalan tol dengan gundukan pasir dan batu. Akibatnya, empat truk yang akan memperbaiki tanggul penahan lumpur tertahan.
Sementara itu, normalisasi Kali Porong menjelang datangnya musim hujan mendesak untuk dilakukan. Mengingat endapan lumpur di kali Porong sudah sangat tinggi
Juru bicara bidang enginering PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), Sunaryo Suradi, mengatakan, pihaknya semaksimal mungkin untuk terus mengalirkan lumpur dari pusat semburan ke Kali Porong. Menurutnya ini dilakukan agar kawasan yang terdampak lumpur tidak semakin meluas. “Sesuai perpres mengalirkan lumpur dari pusat semburan ke Kali Porong adalah tugas Lapindo,” ujarnya, Jumat (12/9).
Hanya saja untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong adalah beberapa minggu terakhir terhambat karena endapan lumpur di Kali Porong. “Normalisasi Kali Porong harus terus dilakukan agar pembuangan lumpur dari pusat semburan berjalan lancar,” tambahnya.
Ia mengkhawatirkan jika pembuangan lumpur tidak maksimal gara-gara endapan di Kali Porong maka imbasnya dikhawatirkan akan makin meluas, karena daya tampung dari kolam penampungan juga sangat terbatas. Ia menyebutkan dalam risalah rapat Menteri PU dan Mendagri serta Lapindo dan BPLS, beberapa hari lalu juga menyebutkan salah satu item jika Lapindo harus membuang lumpur ke Kali Porong sebanyak mungkin. “Tapi kalau kondisinya seperti ini lumpur tidak dapat dibuang ke Kali Porong karena ada endapan lumpur, “ ujarnya.
Menurutnya, jika lumpur mengalir ke laut, pembuangan lumpur ke Kali Porong juga lancar. “Normalisasi Kali Porong harus terus dilakukan dan dipercepat,” tegasnya.
Sementara itu sekitar 100 warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, kemarin memblokade jalur alternatif dengan tumpukan sirtu. Aksi ini dilakukan agar pemerintah melalui BPLS segera memberikan bantuan sosial kepada warga.
Empat truk sirtu yang dicegat warga pagi kemarin, langsung menumpahkannya di jalur alternatif bekas Tol Porong - Gempol. Hal ini mengakibatkan aktivitas penanggulan terhenti.
Ali Mursyid, Koordinator warga Desa Besuki mengatakan ada 3 tuntutan yang diajukan warga. Yakni pemberian uang bantuan sosial yang terdiri uang kontrak setahun Rp 2,5 juta, uang transportasi evakuasi Rp 500.000, serta uang jatah hidup selama enam bulan Rp 300.000 per bulan untuk setiap jiwa.
Aksi warga ini diakhiri sekitar pukul 13.00, setelah petugas dan warga sepakat untuk mengajukan tuntutan tersebut. “Kami berharap bantuan sosial ini turun seminggu sebelum lebaran, karena warga sangat membutuhkan untuk lebaran,” tambah Ali Mursyid.
Disisi lain, tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tidak akan menyerah dalam upaya mengatasi masalah luapan lumpur Lapindo. Lembaga pendidikan ini akan terus berjuang mempromosikan hasil temuannya untuk mengatasi bencana yang telah menyengsarakan banyak orang tersebut.
Pernyataan ITS yang disampaikan Prof Dr Ir Sutantra, ketua LPPM ITS. Ir Djaja Laksana dan Amin Widodo itu disampaikan untuk menanggapi pernyataan pemerintah pusat yang akan menyerah terhadap masalah luapan lumpur Lapindo. Karena hingga sekarang luapan lumpur itu belum berhasil dihentikan.
“Secara teknis ITS tidak akan menyerah untuk mengatasi luapan lumpur Lapindo tersebut,” tegas Ir Djaja Laksana yang dibenarkan oleh Prof Sutantra, Jumat (12/9).
Menurut Sutantra, tim ITS telah memiliki dua cara untuk mengatasi luapan lumpur tersebut. Pertama, cara untuk menghentikan luapan lumpur dengan menggunakan Hukum Bernoulli. Kedua, mengalirkan lumpur dengan menggunakan Star Pump.
Menurut Djaja Laksana, kedua penemuan ITS ini sudah disampaikan kepada pemerintah melalui wakil presiden, Jusuf Kalla. Namun sampai sekarang pemerintah belum mau melirik dan menggunakan penemuan ini.
“Padahal kedua penemuan ini, sangat efektif baik untuk menghentikan maupun mengalirkan lumpur,” ujar Djaja Laksana.
Ditambahkannya, untuk menghentikan luapan lumpur, Djaja sangat yakin Hukum Bernoulli mampu. Caranya dengan membuat bendungan raksana di seluruh daerah yang tanahnya saat ini ambles. Dan dikhabarkan areal tanah yang turun itu meliputi diameter 3 Km.
Tetapi untuk membuat bendungan raksasa itu, perlu diketahui lebih dahulu tekanan lumpur tersebut. Kalau sudah dapat diketahui total head, baru bisa ditentukan tinggi bendungan.
Perkiraan Djaja, bendungan yang dibangun itu diperkirakan setinggi 30 - 35 meter dan kalau setinggi itu, maka luapan lumpur itu pasti berhenti.
Namun untuk membuat bendungan raksasa seperti itu, memang membutuhkan dana besar sekitar Rp 30 triliun. Namun dana sebesar itu, tidak ada artinya dibandingkan penderitaan yang dialami rakyat di Porong selama dua tahun ini. Selain menggunakan Hukum Bernoulli, tim ITS juga bisa menggunakan star pump untuk mengalirkan lumpur langsung ke laut.
Menurut Sutantra, tim ITS menyerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah untuk memilih salah satu dari kedua cara tersebut. Tetapi kalau pemerintah tidak segera memutuskan maka masalah ini akan berkelanjutan dan malah nanti bisa bertambah parah.
Menurut Sutantra, saat ini pemerintah lebih memfokuskan diri pada masalah sosial. Tetapi masalah sosial ini akan bertambah parah kalau masalah luapan lumpur tidak segera di atasi. Karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengatasi masalah sosial, kecuali terlebih dahulu mengatasi luapan lumpurnya baik dengan menghentikan maupun dengan cara mengalirkan lumpur tersebut. iit/sda/tug/jos
Saturday, 13 September 2008
Sidoarjo - Surya-Berlarutnya unjuk rasa warga yang menolak pengaliran lumpur ke Kali Porong dan penghadangan truk sirtu untuk penanggulan kolam lumpur, memaksa PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) angkat bicara. Menurut anak perusahaan Lapindo Brantas Inc itu, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) harus segera menormalisasi Kali Porong yang kini mulai dangkal.
“Yang terjadi sekarang BPLS seperti tidak berupaya apa-apa, padahal jelas pengaliran lumpur di Kali Porong menjadi tanggung jawab mereka,” jelas Sunaryo Suradi, juru bicara PT MLJ bidang Engineering kepada Surya, Jumat (12/9).
Kondisi Kali Porong sekarang nyaris penuh dengan lumpur, karena lumpur tidak mampu terbawa sampai ke muara sebagai akibat debit air sungai mengecil. Juru bicara BPLS, Akhmad Zulkarnain mengatakan, pengaliran lumpur ke laut lewat Kali Porong hanya bisa dilakukan sata musim hujan.
Saat ini, BPLS merencanakan menampung lumpur di kolam penampungan (pond) baru yang bakal dibangun di Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin. Namun upaya ini terkendala, karena dihalangi warga yang meminta pencairan pembayaran uang muka 20 persen.
Sunaryo mengatakan, pihaknya sudah mencairkan uang muka beberapa bidang tanah dimaksud. Keterlambatan pencairan terjadi karena berbagai sebab seperti berkas belum lengkap, tanah bermasalah, atau warga belum memasukkan berkasnya ke tim verifikasi. “Tetapi kami berharap BPLS tetap berupaya mengalirkan lumpur lewat Kali Porong. Jika tidak, wilayah terdampak lumpur akan makin meluas,” tambahnya.
Hal tersebut, lanjutnya, juga disinggung Menteri PU Djoko Kirmanto selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS dalam pertemuan di Jakarta pekan lalu. Menteri PU bahkan meminta BPLS lebih banyak melakukan sosialisasi kepada warga.
Sekretaris Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Sulkan Wariyono yang pekan lalu mendampingi warga korban lumpur ke Jakarta guna bertemu TP2LS (Tim Pemantau Penanganan Lumpur Sidoarjo) DPR RI juga meminta BPLS segera mengambil langkah-langkah konkret. “Kali Porong sudah mencemaskan warga, terutama yang berdiam di selatan sungai. Kalau tidak segera ditangani, saat hujan akan terjadi banjir,” ujar politikus Partai Demokrat asal Jabon ini.
Kemarin aksi demo warga terus berlanjut. Puluhan warga dari Desa Besuki, Kedungcangkring dan Pajarakan ini melakukan aksi di bekas jalan tol Surabaya-Gempol.
Mereka menghalang-halangi truk pembawa sirtu dengan menutup jalan tol dengan gundukan pasir dan batu. Akibatnya, empat truk yang akan memperbaiki tanggul penahan lumpur tertahan.
Sementara itu, normalisasi Kali Porong menjelang datangnya musim hujan mendesak untuk dilakukan. Mengingat endapan lumpur di kali Porong sudah sangat tinggi
Juru bicara bidang enginering PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), Sunaryo Suradi, mengatakan, pihaknya semaksimal mungkin untuk terus mengalirkan lumpur dari pusat semburan ke Kali Porong. Menurutnya ini dilakukan agar kawasan yang terdampak lumpur tidak semakin meluas. “Sesuai perpres mengalirkan lumpur dari pusat semburan ke Kali Porong adalah tugas Lapindo,” ujarnya, Jumat (12/9).
Hanya saja untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong adalah beberapa minggu terakhir terhambat karena endapan lumpur di Kali Porong. “Normalisasi Kali Porong harus terus dilakukan agar pembuangan lumpur dari pusat semburan berjalan lancar,” tambahnya.
Ia mengkhawatirkan jika pembuangan lumpur tidak maksimal gara-gara endapan di Kali Porong maka imbasnya dikhawatirkan akan makin meluas, karena daya tampung dari kolam penampungan juga sangat terbatas. Ia menyebutkan dalam risalah rapat Menteri PU dan Mendagri serta Lapindo dan BPLS, beberapa hari lalu juga menyebutkan salah satu item jika Lapindo harus membuang lumpur ke Kali Porong sebanyak mungkin. “Tapi kalau kondisinya seperti ini lumpur tidak dapat dibuang ke Kali Porong karena ada endapan lumpur, “ ujarnya.
Menurutnya, jika lumpur mengalir ke laut, pembuangan lumpur ke Kali Porong juga lancar. “Normalisasi Kali Porong harus terus dilakukan dan dipercepat,” tegasnya.
Sementara itu sekitar 100 warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, kemarin memblokade jalur alternatif dengan tumpukan sirtu. Aksi ini dilakukan agar pemerintah melalui BPLS segera memberikan bantuan sosial kepada warga.
Empat truk sirtu yang dicegat warga pagi kemarin, langsung menumpahkannya di jalur alternatif bekas Tol Porong - Gempol. Hal ini mengakibatkan aktivitas penanggulan terhenti.
Ali Mursyid, Koordinator warga Desa Besuki mengatakan ada 3 tuntutan yang diajukan warga. Yakni pemberian uang bantuan sosial yang terdiri uang kontrak setahun Rp 2,5 juta, uang transportasi evakuasi Rp 500.000, serta uang jatah hidup selama enam bulan Rp 300.000 per bulan untuk setiap jiwa.
Aksi warga ini diakhiri sekitar pukul 13.00, setelah petugas dan warga sepakat untuk mengajukan tuntutan tersebut. “Kami berharap bantuan sosial ini turun seminggu sebelum lebaran, karena warga sangat membutuhkan untuk lebaran,” tambah Ali Mursyid.
Disisi lain, tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tidak akan menyerah dalam upaya mengatasi masalah luapan lumpur Lapindo. Lembaga pendidikan ini akan terus berjuang mempromosikan hasil temuannya untuk mengatasi bencana yang telah menyengsarakan banyak orang tersebut.
Pernyataan ITS yang disampaikan Prof Dr Ir Sutantra, ketua LPPM ITS. Ir Djaja Laksana dan Amin Widodo itu disampaikan untuk menanggapi pernyataan pemerintah pusat yang akan menyerah terhadap masalah luapan lumpur Lapindo. Karena hingga sekarang luapan lumpur itu belum berhasil dihentikan.
“Secara teknis ITS tidak akan menyerah untuk mengatasi luapan lumpur Lapindo tersebut,” tegas Ir Djaja Laksana yang dibenarkan oleh Prof Sutantra, Jumat (12/9).
Menurut Sutantra, tim ITS telah memiliki dua cara untuk mengatasi luapan lumpur tersebut. Pertama, cara untuk menghentikan luapan lumpur dengan menggunakan Hukum Bernoulli. Kedua, mengalirkan lumpur dengan menggunakan Star Pump.
Menurut Djaja Laksana, kedua penemuan ITS ini sudah disampaikan kepada pemerintah melalui wakil presiden, Jusuf Kalla. Namun sampai sekarang pemerintah belum mau melirik dan menggunakan penemuan ini.
“Padahal kedua penemuan ini, sangat efektif baik untuk menghentikan maupun mengalirkan lumpur,” ujar Djaja Laksana.
Ditambahkannya, untuk menghentikan luapan lumpur, Djaja sangat yakin Hukum Bernoulli mampu. Caranya dengan membuat bendungan raksana di seluruh daerah yang tanahnya saat ini ambles. Dan dikhabarkan areal tanah yang turun itu meliputi diameter 3 Km.
Tetapi untuk membuat bendungan raksasa itu, perlu diketahui lebih dahulu tekanan lumpur tersebut. Kalau sudah dapat diketahui total head, baru bisa ditentukan tinggi bendungan.
Perkiraan Djaja, bendungan yang dibangun itu diperkirakan setinggi 30 - 35 meter dan kalau setinggi itu, maka luapan lumpur itu pasti berhenti.
Namun untuk membuat bendungan raksasa seperti itu, memang membutuhkan dana besar sekitar Rp 30 triliun. Namun dana sebesar itu, tidak ada artinya dibandingkan penderitaan yang dialami rakyat di Porong selama dua tahun ini. Selain menggunakan Hukum Bernoulli, tim ITS juga bisa menggunakan star pump untuk mengalirkan lumpur langsung ke laut.
Menurut Sutantra, tim ITS menyerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah untuk memilih salah satu dari kedua cara tersebut. Tetapi kalau pemerintah tidak segera memutuskan maka masalah ini akan berkelanjutan dan malah nanti bisa bertambah parah.
Menurut Sutantra, saat ini pemerintah lebih memfokuskan diri pada masalah sosial. Tetapi masalah sosial ini akan bertambah parah kalau masalah luapan lumpur tidak segera di atasi. Karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengatasi masalah sosial, kecuali terlebih dahulu mengatasi luapan lumpurnya baik dengan menghentikan maupun dengan cara mengalirkan lumpur tersebut. iit/sda/tug/jos
Ratusan Warga Hentikan Pengurukan Perumahan Korban Lumpur
13/09/08 23:41
Ratusan Warga Hentikan Pengurukan Perumahan Korban Lumpur
Sidoarjo (ANTARA News) - Ratusan warga Desa Sumput Kecamatan Kota Sidoarjo, Sabtu, menghentikan pengurukan oleh PT Mutiara Mashur Sejahtera (MMS) untuk pengembangan Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) yang diperuntukkan korban lumpur Lapindo Brantas.
Aksi penghentian itu dilakukan warga, lantaran masih belum ada kesepakatan terkait harga jual-beli tanah Gogol Gilir, milik warga Sumput dengan pihak PT MMS.
Tanah Gogol Gilir milik warga Sumput tercatat seluas 28 hektar, sementara yang sudah dibeli PT MMS masih seluas tiga hektar dan sudah dilakukan pengurukan. Luas satu Gogol Gilir tanah itu adalah 2.930 meter persegi.
Warga menuntut PT MMS segera menyelesaikan lebih dulu jual-beli sisa tanah Gogol Gilir seluas 25 hektar milik warga, sebelum melakukan pengurukan kembali.
Akibat aksi warga itu, para pekerja sempat mematuhi dengan berhenti bekerja. Namun tak lama kemudian, pekerja melanjutkan pekerjaannya dengan melakukan pengurukan lagi, sehingga terpaksa membuat warga geram dan mengusirnya.
Warga sempat bergerombol dengan dijaga aparat keamanan dan "mengusir" dua alat berat, termasuk memberi patok yang bertuliskan "Dilarang Melakukan Pengurukan Tanah Sebelum Pembelian Tanah Gogol Gilir Tuntas".
Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Sumput, Saiqu Rofik dihubungi terpisah mengatakan, tanah Gogol Gilir yang merupakan lahan persawahan milik 64 warga itu sifatnya bergilir.
"Meski PT MMS telah membeli tiga hektar tanah gogol gilir tersebut, belum diketahui siapa pemilik tanah itu, karena masih dianggap milik semua warga," tambahnya.
Perumahan KNV merupakan kompleks perumahan yang disiapkan untuk korban lumpur Lapindo yang setuju dengan model pembayaran ganti rugi "cash and resettlement".
Kompleks perumahan KNV ini sudah terbangun di Desa Janti Kota Sidoarjo, tepatnya sebelah timur Desa Sumput, yang kini dijadikan kawasan pengembangan KNV.
Ratusan Warga Hentikan Pengurukan Perumahan Korban Lumpur
Sidoarjo (ANTARA News) - Ratusan warga Desa Sumput Kecamatan Kota Sidoarjo, Sabtu, menghentikan pengurukan oleh PT Mutiara Mashur Sejahtera (MMS) untuk pengembangan Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) yang diperuntukkan korban lumpur Lapindo Brantas.
Aksi penghentian itu dilakukan warga, lantaran masih belum ada kesepakatan terkait harga jual-beli tanah Gogol Gilir, milik warga Sumput dengan pihak PT MMS.
Tanah Gogol Gilir milik warga Sumput tercatat seluas 28 hektar, sementara yang sudah dibeli PT MMS masih seluas tiga hektar dan sudah dilakukan pengurukan. Luas satu Gogol Gilir tanah itu adalah 2.930 meter persegi.
Warga menuntut PT MMS segera menyelesaikan lebih dulu jual-beli sisa tanah Gogol Gilir seluas 25 hektar milik warga, sebelum melakukan pengurukan kembali.
Akibat aksi warga itu, para pekerja sempat mematuhi dengan berhenti bekerja. Namun tak lama kemudian, pekerja melanjutkan pekerjaannya dengan melakukan pengurukan lagi, sehingga terpaksa membuat warga geram dan mengusirnya.
Warga sempat bergerombol dengan dijaga aparat keamanan dan "mengusir" dua alat berat, termasuk memberi patok yang bertuliskan "Dilarang Melakukan Pengurukan Tanah Sebelum Pembelian Tanah Gogol Gilir Tuntas".
Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Sumput, Saiqu Rofik dihubungi terpisah mengatakan, tanah Gogol Gilir yang merupakan lahan persawahan milik 64 warga itu sifatnya bergilir.
"Meski PT MMS telah membeli tiga hektar tanah gogol gilir tersebut, belum diketahui siapa pemilik tanah itu, karena masih dianggap milik semua warga," tambahnya.
Perumahan KNV merupakan kompleks perumahan yang disiapkan untuk korban lumpur Lapindo yang setuju dengan model pembayaran ganti rugi "cash and resettlement".
Kompleks perumahan KNV ini sudah terbangun di Desa Janti Kota Sidoarjo, tepatnya sebelah timur Desa Sumput, yang kini dijadikan kawasan pengembangan KNV.
Giliran Warga Besuki Barat Tuntut Kejelasan Ganti Rugi
12/09/08 19:46
Giliran Warga Besuki Barat Tuntut Kejelasan Ganti Rugi
Sidoarjo (ANTARA News) - Setelah warga Desa Besuki Timur dan Kedungcangkring Kecamatan Jabon Sidoarjo berunjukrasa menanyakan soal kejelasan waktu ganti rugi diberikan, kini giliran warga Besuki Barat yang melakukan aksi serupa di eks Tol Porong, Km 41, Jumat.
Mereka juga menanyakan soal besaran ganti urgi yang akan diberikan. Mereka minta ganti rugi sama nilainya dengan ganti rugi yang diberikan korban lumpur sebelumnya atau yang diberikan Lapindo Brantas Inc.
Untuk tanah kering, warga minta dihargai Rp1 juta/M2. Sedangkan untuk lahan bangunan dihargai Rp1,5 juta/M2 dan lahan berupa sawah dihargai Rp120 ribu/M2.
Koordinator aksi Ali Mursid mengatakan, warga menuntut percepatan ganti rugi yang dijanjikan pemerintah melalui dana APBN-P. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan ganti rugi itu diberikan.
Padahal, menurut dia, Tim Pengukur Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sudah mengukur lahan dan bangunan warga yang akan mendapat ganti rugi.
"Saat pengukuran, kami tanyakan kapan ganti rugi diberikan, tetapi mereka tidak bisa menjawab," katanya menegaskan.
Setelah melalui negosiasi yang cukup alot antara aparat dengan warga Besuki Barat di eks tol Porong Km 41, akhirnya warga bersedia membubarkan diri.
Material sirtu yang sempat ditumpahkan oleh warga demonstran dan diduduki di atasnya mulai ditinggalkan warga dan warga mulai kembali ke bilik masing-masing.
Sedangkan, tumpukan sirtu yang ditumpahkan ke jalan eks tol Porong-Gempol mulai dibersihkan oleh pekerja tanggul.
"Warga minta percepatan realisasi pembayaran bantuan sosial (bansos) yang meliputi uang kontrak, jadup dan uang evakuasi dari pemerintah harus cair H-7 lebaran mendatang," kata Mursid.
Jika sampai H-7 tak kunjung cair, akan melakukan aksi protes yang sama, karena uang bansos itu sangat didambahkan warga.
"Kehidupan warga Besuki sudah sangat memprihatinkan. Masak pemerintah tidak kasihan dengan rakyatnya yang sengsara," tambah Mursid.(*)
Giliran Warga Besuki Barat Tuntut Kejelasan Ganti Rugi
Sidoarjo (ANTARA News) - Setelah warga Desa Besuki Timur dan Kedungcangkring Kecamatan Jabon Sidoarjo berunjukrasa menanyakan soal kejelasan waktu ganti rugi diberikan, kini giliran warga Besuki Barat yang melakukan aksi serupa di eks Tol Porong, Km 41, Jumat.
Mereka juga menanyakan soal besaran ganti urgi yang akan diberikan. Mereka minta ganti rugi sama nilainya dengan ganti rugi yang diberikan korban lumpur sebelumnya atau yang diberikan Lapindo Brantas Inc.
Untuk tanah kering, warga minta dihargai Rp1 juta/M2. Sedangkan untuk lahan bangunan dihargai Rp1,5 juta/M2 dan lahan berupa sawah dihargai Rp120 ribu/M2.
Koordinator aksi Ali Mursid mengatakan, warga menuntut percepatan ganti rugi yang dijanjikan pemerintah melalui dana APBN-P. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan ganti rugi itu diberikan.
Padahal, menurut dia, Tim Pengukur Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sudah mengukur lahan dan bangunan warga yang akan mendapat ganti rugi.
"Saat pengukuran, kami tanyakan kapan ganti rugi diberikan, tetapi mereka tidak bisa menjawab," katanya menegaskan.
Setelah melalui negosiasi yang cukup alot antara aparat dengan warga Besuki Barat di eks tol Porong Km 41, akhirnya warga bersedia membubarkan diri.
Material sirtu yang sempat ditumpahkan oleh warga demonstran dan diduduki di atasnya mulai ditinggalkan warga dan warga mulai kembali ke bilik masing-masing.
Sedangkan, tumpukan sirtu yang ditumpahkan ke jalan eks tol Porong-Gempol mulai dibersihkan oleh pekerja tanggul.
"Warga minta percepatan realisasi pembayaran bantuan sosial (bansos) yang meliputi uang kontrak, jadup dan uang evakuasi dari pemerintah harus cair H-7 lebaran mendatang," kata Mursid.
Jika sampai H-7 tak kunjung cair, akan melakukan aksi protes yang sama, karena uang bansos itu sangat didambahkan warga.
"Kehidupan warga Besuki sudah sangat memprihatinkan. Masak pemerintah tidak kasihan dengan rakyatnya yang sengsara," tambah Mursid.(*)
12 September 2008
Pemerintah Minta Korban Ikuti Aturan
Pemerintah Minta Korban Ikuti Aturan
Ditulis Oleh ty
Jumat, 12 September 2008
Jakarta – Pemerintah siap menyelesaikan masalah lumpur Lapindo dengan cara tegas. Mereka tidak akan berkompromi lagi terhadap warga yang sulit diajak bekerja sama.
"Kami akan lebih tegas. Bagi warga yang tidak mau mengikuti skema sesuai ketetapan yang ada, tidak akan ada lagi kompromi," ujar Menteri Sosial Bachtiar Cham-syah saat rapat kerja bersama Tim Pengawas Penanganan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin (11/9).
Menurut dia, kelanjutan nasib para warga di luar mainstream yang ada selama ini akan ditempuh melalui jalur hukum. Bahtiar menyatakan, pilihan sikap yang akan diambil pemerintah akan berbeda dari sebelumnya. Pemerintah, menurut dia, akan lebih kaku dalam menerapkan aturan dan kesepakatan yang ada terkait dengan penanganan korban lumpur. Mi-salnya, penerapan Perpres No 14/2007 dan Perpres No 28/ 2008. "Jangan sampai kepentingan korban yang lebih banyak dikorbankan atas kepentingan segelintir yang lain," ungkap anggota Tim pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tersebut. Dia mengaku, selama ini sejumlah penanganan masalah social macet karena terhambat perbedaan pandangan di antara korban lumpur. Bahkan, jelas dia, beberapa orang ternyata diketahui bukan korban.
Pernyataan Bachtiar yang siap bersikap lebih tegas itu didukung sejumlah anggota DPR. Ketua TP2LS Priyo Budi Santoso menyatakan sudah seharusnya BPLS memilih sikap tersebut. "Itu yang kami tunggu-tunggu sejak dulu,” ungkap politikus asal Partai Golkar tersebut.
Menurut Priyo, ketegasan tersebut akan berdampak pada percepatan penanganan. Semakin cepat penanganan, kata dia, akan menyelamatkan ribuan korban lumpur. "Sebagian kecil yang lain tetap harus dimanusiakan, tapi jangan sampai merusak nasib yang lainnya," ujarnya.
Rapat yang berlangsung sekitar empat jam tersebut berhasil merekomendasikan beberapa hal. Di antaranya, TP2LS merekomendasikan agar dewan pengarah BPLS memasukkan tiga desa yang juga terkena dampak lumpur Sidoarjo serta tidak layak huni. Yaitu, Desa Siring bagian barat, Desa Jatirejo, Desa Mindi, serta beberapa RT di Desa Besuki. TP2LS juga merekomendasikan BPN untuk memberikan solusi hukum atas status tanah yang belum bersertifikat, yaitu letter C dan pethok D yang tidak bisij dibuatkanaktajualbeli. "Agar ada kepastian untuk penyelesaian masalah akta jual beli dan akibatnya atas status tanah beberapa korban lumpur," kata Priyo.
Selain itu, TP2LS meminta agar BPLS segera mengantisipasi datangnya musim hujan. Hal itu perlu, kata Priyo, agar kekhawatiran datangnya banjir di Kali Porong atau jebolnya tanggul bisa dihindarkan. "Apalagi, menjelang musim Lebaran seperti ini, mereka butuh ketenangan.” jelasnya.
PT KA Juga Siap Antisipasi
Sementara itu, PT Kereta Api (PT KA) sudah mengantisipasi agar rel kereta api di daerah Porong, Sidoarjo, tetap bisa dilewati jika terendam lumpur. Ada dua mekanisme yang dipersiapkan, yaitu meninggikan rel dan mengoperasikan lokomotif yang bisa melalui genangan air.
Ditulis Oleh ty
Jumat, 12 September 2008
Jakarta – Pemerintah siap menyelesaikan masalah lumpur Lapindo dengan cara tegas. Mereka tidak akan berkompromi lagi terhadap warga yang sulit diajak bekerja sama.
"Kami akan lebih tegas. Bagi warga yang tidak mau mengikuti skema sesuai ketetapan yang ada, tidak akan ada lagi kompromi," ujar Menteri Sosial Bachtiar Cham-syah saat rapat kerja bersama Tim Pengawas Penanganan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin (11/9).
Menurut dia, kelanjutan nasib para warga di luar mainstream yang ada selama ini akan ditempuh melalui jalur hukum. Bahtiar menyatakan, pilihan sikap yang akan diambil pemerintah akan berbeda dari sebelumnya. Pemerintah, menurut dia, akan lebih kaku dalam menerapkan aturan dan kesepakatan yang ada terkait dengan penanganan korban lumpur. Mi-salnya, penerapan Perpres No 14/2007 dan Perpres No 28/ 2008. "Jangan sampai kepentingan korban yang lebih banyak dikorbankan atas kepentingan segelintir yang lain," ungkap anggota Tim pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tersebut. Dia mengaku, selama ini sejumlah penanganan masalah social macet karena terhambat perbedaan pandangan di antara korban lumpur. Bahkan, jelas dia, beberapa orang ternyata diketahui bukan korban.
Pernyataan Bachtiar yang siap bersikap lebih tegas itu didukung sejumlah anggota DPR. Ketua TP2LS Priyo Budi Santoso menyatakan sudah seharusnya BPLS memilih sikap tersebut. "Itu yang kami tunggu-tunggu sejak dulu,” ungkap politikus asal Partai Golkar tersebut.
Menurut Priyo, ketegasan tersebut akan berdampak pada percepatan penanganan. Semakin cepat penanganan, kata dia, akan menyelamatkan ribuan korban lumpur. "Sebagian kecil yang lain tetap harus dimanusiakan, tapi jangan sampai merusak nasib yang lainnya," ujarnya.
Rapat yang berlangsung sekitar empat jam tersebut berhasil merekomendasikan beberapa hal. Di antaranya, TP2LS merekomendasikan agar dewan pengarah BPLS memasukkan tiga desa yang juga terkena dampak lumpur Sidoarjo serta tidak layak huni. Yaitu, Desa Siring bagian barat, Desa Jatirejo, Desa Mindi, serta beberapa RT di Desa Besuki. TP2LS juga merekomendasikan BPN untuk memberikan solusi hukum atas status tanah yang belum bersertifikat, yaitu letter C dan pethok D yang tidak bisij dibuatkanaktajualbeli. "Agar ada kepastian untuk penyelesaian masalah akta jual beli dan akibatnya atas status tanah beberapa korban lumpur," kata Priyo.
Selain itu, TP2LS meminta agar BPLS segera mengantisipasi datangnya musim hujan. Hal itu perlu, kata Priyo, agar kekhawatiran datangnya banjir di Kali Porong atau jebolnya tanggul bisa dihindarkan. "Apalagi, menjelang musim Lebaran seperti ini, mereka butuh ketenangan.” jelasnya.
PT KA Juga Siap Antisipasi
Sementara itu, PT Kereta Api (PT KA) sudah mengantisipasi agar rel kereta api di daerah Porong, Sidoarjo, tetap bisa dilewati jika terendam lumpur. Ada dua mekanisme yang dipersiapkan, yaitu meninggikan rel dan mengoperasikan lokomotif yang bisa melalui genangan air.
Pertemuan Korban Lumpur dan Pemerintah Hasilkan Kesepakatan
Pertemuan Korban Lumpur dan Pemerintah Hasilkan Kesepakatan
suarasurabaya.net
Pertemuan pemerintah dengan warga korban lumpur Sidoarjo di kantor Komnas HAM Jakarta menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya soal ganti rugi tanah.
Sekitar 20 warga korban lumpur yang hadir itu diantaranya paguyuban warga 9 desa, perwakilan warga PerumTAS, gerakan 3 desa dan gerakan pendukung Perpres no 14 tahun 2007 (Gepres).
Sedang dari pemerintah JOKO KIRMANTO Menteri PU yang juga Ketua Dewan Pengarah BPLS, Depsos, dan BPN. Meskipun tidak diundang Lapindo dan PT Minarak Lapindo Jaya juga datang.
Kesepakatan yang kemudian ditandatangani bersama itu untuk warga yang punya hak kepemilikan tanah berupa petok D letter C, dan SK Gogol akan dilakukan pengikatan jual beli yang di dalamnya terkandung pelepasan hak sesuai risalah 2 Mei 2007.
Proses pembayaran 80 persen, dalam bentuk tunai sesuai dengan PIJB saat menandatangani 20 persen dilakukan sebulan sebelum masa kontrak rumah selama dua tahun habis.
Tanah yang dilepaskan akan menjadi tanah negara, dan proses selanjutnya Lapindo Brantas dapat mengajukan permohonan hak itu sesuai ketentuan.
Sementara JOKO KIRMANTO Menteri PU yang juga Ketua Dewan Pengarah BPLS berharap kesepakatan bersama ini murni keinginan warga supaya proses ganti rugi tuntas, bukan karena politis, [Audio On Demand] .
Sementara kesepakatan untuk 3 desa diluar peta terdampak lumpur seperti Desa Ketapang, Glagah dan Gedang JOKO KIRMANTO sebagai Menteri PU akan membantu menyediakan fasilitas air bersih dan pembangunan sarana drainase.
Menteri PU juga akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Mendiknas terkait soal kesehatan dan pendidikan yang dihadapi 3 desa diluar peta terdampak ini.
Untuk Lapindo yang diwakili YUNIWATI Humasnya dan PT Minarak tidak mau menandatangani kesepakatan dengan alasan mereka sebenarnya tidak diundang. Tetapi intinya Lapindo dan Minarak akan mengikuti aturan pemerintah.(faz/ipg)
suarasurabaya.net
Pertemuan pemerintah dengan warga korban lumpur Sidoarjo di kantor Komnas HAM Jakarta menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya soal ganti rugi tanah.
Sekitar 20 warga korban lumpur yang hadir itu diantaranya paguyuban warga 9 desa, perwakilan warga PerumTAS, gerakan 3 desa dan gerakan pendukung Perpres no 14 tahun 2007 (Gepres).
Sedang dari pemerintah JOKO KIRMANTO Menteri PU yang juga Ketua Dewan Pengarah BPLS, Depsos, dan BPN. Meskipun tidak diundang Lapindo dan PT Minarak Lapindo Jaya juga datang.
Kesepakatan yang kemudian ditandatangani bersama itu untuk warga yang punya hak kepemilikan tanah berupa petok D letter C, dan SK Gogol akan dilakukan pengikatan jual beli yang di dalamnya terkandung pelepasan hak sesuai risalah 2 Mei 2007.
Proses pembayaran 80 persen, dalam bentuk tunai sesuai dengan PIJB saat menandatangani 20 persen dilakukan sebulan sebelum masa kontrak rumah selama dua tahun habis.
Tanah yang dilepaskan akan menjadi tanah negara, dan proses selanjutnya Lapindo Brantas dapat mengajukan permohonan hak itu sesuai ketentuan.
Sementara JOKO KIRMANTO Menteri PU yang juga Ketua Dewan Pengarah BPLS berharap kesepakatan bersama ini murni keinginan warga supaya proses ganti rugi tuntas, bukan karena politis, [Audio On Demand] .
Sementara kesepakatan untuk 3 desa diluar peta terdampak lumpur seperti Desa Ketapang, Glagah dan Gedang JOKO KIRMANTO sebagai Menteri PU akan membantu menyediakan fasilitas air bersih dan pembangunan sarana drainase.
Menteri PU juga akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Mendiknas terkait soal kesehatan dan pendidikan yang dihadapi 3 desa diluar peta terdampak ini.
Untuk Lapindo yang diwakili YUNIWATI Humasnya dan PT Minarak tidak mau menandatangani kesepakatan dengan alasan mereka sebenarnya tidak diundang. Tetapi intinya Lapindo dan Minarak akan mengikuti aturan pemerintah.(faz/ipg)
Langganan:
Postingan (Atom)
