Win Menyerah Soal Tuntutan Warga Desa Terdampak

Win Menyerah Soal Tuntutan Warga Desa Terdampak

Wednesday, 19 March 2008
Sidoarjo - Surya-Kasus lumpur Lapindo, tampaknya benar-benar telah menguras energi Bupati Sidoarjo Win Hendrarso. Sampai-sampai ia angkat tangan tanda menyerah, saat menemui sejumlah perwakilan warga dari 9 desa yang mendesaknya agar desa mereka dimasukkan ke peta terdampak.
Dalam pertemuan yang digelar di pendopo kabupaten, Selasa (18/3), dengan suara berapi-api Bupati Win

mengakui pihaknya tak bisa berbuat apa-apa terhadap keputusan dari pemerintah pusat.
“Saya ini bukan malaikat. Saya juga bukan pemutus masalah ini, karena yang berwenang adalah pemerintah pusat,” tuturnya di hadapan perwakilan warga dan muspida.

Dia mengaku, sebenarnya telah memperjuangkan warga-warga dari tiga desa yakni Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan yang masuk peta terdampak agar pembayaran segera cair. Demikian pula dengan aspirasi dari 9 desa, yang menginginkan mereka juga masuk peta terdampak juga telah disampaikan.

“Waktu saya ke Jakarta dan ikut pertemuan dengan para menteri yang dipimpin Menko Kesra, saya sempat mengusulkan agar 9 desa itu masuk peta terdampak. Namun nyatanya, pemerintah hanya bisa menetapkan tiga desa itu saja,” tegasnya.

Tentu saja, dengan keputusan itu, kata Bupati Win, ia tak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya, dia adalah pejabat lokal yang secara struktural harus mengikuti keputusan dari pusat. “Saya sudah berjuang menyampaikan aspirasi, kalau tak ada hasil jangan tanya bupati. Saya sudah tak punya jalan keluar, dan tak sanggup lagi,” akunya.

Dia lalu mencontohkan, beberapa warga dari desa yang kena dampak lumpur pernah datang kepadanya untuk meminta bantuan berangkat ke Jakarta untuk bertemu Presiden RI dan DPR RI. Tapi setelah pulang, ternyata perwakilan warga itu juga tak mampu membawa hasil positif. “Warga saja tak menemui hasil, demikian pula dengan saya. Saya harus berjuang apa lagi,” tambahnya.

Emosi yang ditunjukkannya itu, diakui Bupati Win karena dia mendapat pressure baik dari pemerintah pusat, maupun dari warga yang kena lumpur. Mendengar langsung curhat Bupati Win, perwakilan warga 9 desa yang semula ngotot mendadak terdiam.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Jalaluddin Alham mengungkapkan, pihaknya tetap berusaha membantu masalah lumpur ini dengan adanya rapat paripurna untuk membentuk Pansus Lumpur pada 2 April.

“Adanya pansus nanti akan menjadi cara, agar masalah sosial ini bisa diselesaikan. Selain itu, aspirasi ini telah disampaikan ke pusat dan kami harus menunggu hasil karena semuanya perlu proses,” pungkasnya. sda