Relokasi Infrastruktur Molor Dana Dialihkan Ganti Rugi

Relokasi Infrastruktur Molor Dana Dialihkan Ganti Rugi

Tuesday, 18 March 2008
Sidoarjo - Surya-Relokasi infrastruktur di kawasan Porong dipastikan molor, karena proses pembebasan tanah masih belum berjalan atau nol persen. Padahal, pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar Rp 500 M, untuk relokasi infrastruktur. Ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Hardi Soesilo, saat melihat kondisi infrastruktur di secara nasional, termasuk di Porong. “Ada tiga tim dari DPR RI yang melihat kondisi infrastruktur secara nasional. Selain tim saya di Porong, ada dua tim lain di Semarang dan Sumatera,” tuturnya saat melihat kondisi Porong dari atas bekas tol Porong - Gempol, Senin (17/3).

Hardi mengungkapkan, mendapat informasi proses pembebasan tanah tak berjalan semestinya karena tak ada kesesuaian harga, antara warga dan BPLS. “Proses pembebasan tanah memang tak berjalan maksimal, karena warga minta harga tanah sama dengan warga yang tanahnya terbenam lumpur,” paparnya.

Dia menuturkan, warga yang tanahnya akan dibebaskan untuk relokasi infrastruktur masih terpengaruh pada warga yang kena lumpur. Seperti harga tanah sawah, yang diminta Rp 120.000 per m2. padahal sesuai aturan yang ada harga tanah pada lumpur dan relokasi berbeda. “Dari adanya tim appraisal (tim penilai) lewat BPLS memang belum ada titik temu. Makanya nanti akan ada tim appraisal ulangan, atas nama Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang akan menegosiasikan harga dengan warga, sehingga tak merugikan,” tandasnya.

Dengan belum adanya pembebasan tanah ini, maka kemungkinan relokasi infrastruktur baru akan dilakukan 2009.
Kemungkinan ini diungkapkan Hardi, karena sebenarnya DPR RI yang menginginkan pembebasan di Porong sudah selesai 2007 atau pertengahan 2008, sehingga pada 2009 sudah bisa difungsikan bersamaan dengan selesainya masalah sosial akibat semburan lumpur panas.

Padahal, pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar Rp 500 M untuk relokasi infrastruktur yang rusak akibat semburan lumpur panas itu. Adanya hal ini membuat Komisi V yang menangani infrastruktur ini, mendesak pemerintah segera menyelesaikan relokasi infrastruktur di kawasan Porong.

“DPR sudah menyetujui anggaran untuk relokasi infrastruktur melalui APBN 2007 sebesar Rp 500 M, tetapi nyatanya sampai saat ini relokasi infrastruktur belum juga terealisasi,” ujarnya.

Menurut dia, dari anggaran sebesar Rp 500 M yang baru terserap sejumlah Rp 100 M. Sehingga, sisa anggaran sebesar Rp 400 M itu akan dikembalikan ke kas negara. Terkait belum terserapnya anggaran Rp 400 M itu, DPR mempertimbangkan akan dialihkan untuk ganti rugi di tiga desa yakni yang ada di luar peta terdampak yakni Desa Besuki, Desa Pejarakan dan Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon. Sehingga, pemerintah tinggal menambah anggaran Rp 200 M, karena untuk ganti rugi tiga desa itu diperkirakan mencapai Rp 700 M.

“Kalau anggaran itu belum terserap dan dikembalikan ke kas negara, apa tidak lebih baik digunakan untuk ganti rugi tiga desa itu. Ini yang akan dibicarakan di Jakarta,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi V DPR RI tak hanya menyorot lambannya relokasi infrastruktur dikawasan Porong. Namun, juga menyorot jalan rusak mulai kawasan Pantura, Jawa Tengah sampai Jawa Barat.

Dari pantauan Komisi V di beberapa ruas jalan yang rusak, penyebab utama jalan rusak bukanlah karena terendam banjir. Namun, lebih banyak disebabkan konstruksi jalan yang terkesan asal-asalan. “Kalau desain dan kosntruksi belum optimal, tentu berapapun dana yang dikucurkan akan sia-sia,” ujar anggota Komisi V DPR RI Abdullah Azwar Anas.

Untuk perbaikan jalan secara nasional, termasuk di Jatim, pemerintah menganggarkan dana Rp 2,7 triliun. Sedangkan dana yang dikelola Dirjen Binamarga, untuk jalan di seluruh Indonesia sebesar Rp 18 triliun. sda