Tuntut Jatah Makan Ratusan Ibu dan Anak Demo

Tuntut Jatah Makan Ratusan Ibu dan Anak Demo

Tuesday, 04 March 2008
Sidoarjo - Surya-Ratusan ibu-ibu disertai anaknya, serta para lelaki warga Desa Besuki Kecamatan Jabon, berunjukrasa di Kantor Kecamatan Jabon, Senin (3/3). Mereka menuntut, agar jatah makan mereka selama mengungsi di bekas tol KM 40 -41, tidak dihentikan. “Kami hanya minta, agar jatah makan kami tetap diberikan. Sebab kami tidak punya harta benda lagi,” kata Fitriyah, bersama dua anaknya.
Fitriyah adalah salah satu warga korban lumpur, yang saat ini tidak dapat berjualan lagi. Sebab lumpur meluber ke pemukiman dan lokasi sekolahan, dimana ia biasa berjualan. “Kami sekarang tidak mempunyai lagi tempat jualan, sehingga tidak ada penghasilan,” ujarnya.

Bahkan karena tidak ada pemasukan, Khotijah warga korban lumpur lainnya terpaksa harus menjual kompor miliknya untuk mendapatkan uang. “Kompor sudah dijual ke tukang rombeng, karena semuanya sudah habis,” katanya.
Camat Jabon, Ali Imron tidak dapat berbuat banyak menghadapi keluhan warganya, bahkan ia sempat terisak mendengar keluhan warganya. “Kami hanya bisa menampung dan menyampaikan hal ini ke yang lebih atas, tadi kami juga sudah kabarkan ini ke Pak Bupati, mudah-mudahan secepatnya ada kabar,” papar Ali Imron.

Di tempat terpisah, Kadis Kesejahteraan Sosial Muslikh Yasin menjelaskan pihaknya tidak mempunyai anggaran terkait penyediaan dana untuk pengungsi. “Kami tidak mempunyai anggaran untuk itu, dan tadi juga kami laporkan hal ini ke pak bupati,” tegasnya.

Sebelumnya, bantuan makan pengugsi itu diperoleh dari PT Lapindo. Namun ia belum tahu persis alasannya, jika saat ini bantuan makan tersebut tiba-tiba dihentikan. “Kami belum tahu kenapa dihentikan, dan tidak ada pemberitahuan,” imbuhnya.
Vice President Lapindo Brantas Inc. (LBI) Yuniwati Teryana mengatakan, pihaknya sangat prihatin dalam musibah ini. Namun untuk pengungsi di luar peta terdampak, menurutnya biaya sosial kemasyarakatan seharusnya ditanggung melalui APBN, yang difasilitasi Dinas Sosial Pemkab Sidoarjo / BPLS.
Sementara itu, sejumlah warga dari 11 desa, didampingi kades dan camat akan ke Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi korban lumpur kepada DPR RI dan Presiden SBY.
Rencana ini adalah hasil pertemuan, antara 11 perwakilan desa bersama Ketua DPRD Sidoarjo, muspida terkait di Kantor DPRD Sidoarjo, Senin (3/3).
Para warga tersebut, berasal dari 11 desa yang tidak masuk peta terdampak lumpur Lapindo. Yaitu Desa/Kelurahan Ketapang, Kalitengah, Gempolsari, Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin Desa/Kelurahan Glagaharum, Pamotan, Jatirejo Barat, Siring Barat, Renokenongo, dan Mindi Kecamatan Porong. Serta sebagan Desa Besuki
Dalam pertemuan itu, selain menerima laporan dari perwakilan warga, Ketua DPRD Sidoarjo Arli Fauzi, juga menyampaikan kalau DPRD menolak atas keputusan pemerintah yang hanya menetapkan tiga desa saja yang mendapatkan ganti rugi akibat terdampak lumpur. Yaitu desa Besuki, Kedungcangkring dan Pejakaran.
Menurutnya, keputusan pemerintah pusat tidak salah, tapi hanya kurang sempurna. “Ini berarti keputusan yang ditetapkan tidak salah, tapi kurang sempurna karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Sebab ada beberapa desa yang terdampak, tapi tidak mendapat alokasi ganti rugi,” papar Arli Fauzi.
Berdasar kondisi di lapangan inilah, Arly juga akan turut ke Jakarta. “Kami sudah kirim surat untuk diagendakan bertemu dengan DPR RI, Menteri PU sebagai ketua dewan pengarah, dan terakhir direncanakan ketemu dengan Presiden,” terangnya.
Rida Kuswati, Kades Glagaharum yang kemarin mengkuti pertemuan mengatakan dari 20 RT yang ada, hanya 5 RT yang masuk peta terdampak. “Hal ini membuat warga lainnya, di luar 5 RT itu bertanya-tanya. Padahal kondisinya juga terancam, bila sewaktu-waaktu tanggul penahan lumpur itu jebol,” ungkapnya.
Wabup Sauful Ilah yang hadir dalam pertemuan itu, mendukung perjuangan warga korban lumpur. Saiful Ilah yang juga didaulat menjadi salah satu perwakilan warga mengatakan, Pemkab Sidoarjo akan mendukung dalam menyampaikan aspirasi warga korban lumpur. “Pemkab mendukung warga, untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat dan DPR RI,” pungkasnya. iit